JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan dan Keluarga Eko Yulliarti Siroj menekankan pentingnya penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi kebangkitan bangsa. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Training for Trainer Kebangkitan Ekonomi Keluarga Pilar Kebangkitan Nasional yang digelar PKS melalui Bidang Perempuan dan Keluarga berkolaborasi dengan Bidang Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Eko menjelaskan, tema yang diangkat memiliki makna istimewa karena bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Indonesia, kata dia, harus dimulai dari keluarga yang kuat, mandiri, dan berdaya secara ekonomi.

“Hari ini kita mengangkat tema kebangkitan ekonomi keluarga sebagai pilar kebangkitan nasional. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa juga lahir dari keluarga-keluarga yang kuat secara ekonomi,” katanya dalam sambutannya.

Lebih lanjut Eko menuturkan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang terbesar perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 60 hingga 65 persen. Maka itu, perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi bangsa.

“Kalau kita melihat data, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar ekonomi nasional. Artinya, jika ibu-ibu tidak berbelanja selama seminggu saja, maka perekonomian nasional bisa terganggu,” imbuhnya.

Dia melihat perempuan hari ini tidak hanya berperan dalam mengelola rumah tangga, tetapi juga banyak yang ikut membantu menopang ekonomi keluarga. Dikatakannya bahwa ketika perempuan bergerak di bidang ekonomi, dampaknya tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga oleh seluruh anggota keluarga.

“Kalau ibu-ibu bergerak di bidang ekonomi, bukan hanya dirinya yang terbantu, tetapi seluruh keluarganya ikut terselamatkan,” jelasnya.

Dia pun memaparkan data Kementerian Sosial terkait jumlah UMKM di Indonesia pada = 2025 yang mencapai sekitar 65,5 juta unit usaha. Jumlah itu dianggap sangat besar karena mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Dia pun menyoroti tingginya minat generasi muda, khususnya Gen Z, terhadap isu peluang kerja dan kewirausahaan. Menurutnya, hal tersebut menjadi peluang besar bagi PKS untuk menghadirkan program pemberdayaan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Ternyata Gen Z juga sangat menyukai isu tentang peluang kerja. Ini menjadi titik temu antara kebutuhan generasi muda dengan program-program pemberdayaan yang dilakukan PKS,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, pelatihan ini bukan yang pertama dan akan terus berlanjut dengan berbagai penguatan kapasitas, termasuk pengembangan usaha berbasis digital untuk mendukung kebangkitan ekonomi keluarga. “Ke depan akan ada pelatihan-pelatihan lanjutan tentang bagaimana membangun usaha di dunia digital sebagai upaya membangkitkan ekonomi keluarga yang pada akhirnya menjadi penunjang ekonomi nasional,” pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menegaskan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari tekanan ekonomi global, geopolitik, disrupsi teknologi digital, ketahanan pangan dan energi, hingga perubahan sosial-budaya masyarakat. Karena itu, kata Mulyanto yang juga Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI ini dibutuhkan forum yang sehat, terbuka, dan berbasis pemikiran strategis lintas kepentingan kelompok.

“Agar bangsa mampu membaca arah perubahan zaman secara objektif dan menyiapkan langkah kebangsaan yang konstruktif serta berpihak kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Mulyanto saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar MPP PKS di Kantor DPTP PKS, Selasa (19/5/2026) dengan tema “Analisis Lingkungan Strategis Nasional: Dua Tahun Kabinet Merah Putih” sebagai ruang dialog strategis untuk memetakan kondisi fundamental bangsa di tengah dinamika nasional dan tekanan global yang semakin kompleks.

Sementara itu, Mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengapresiasi PKS sebagai partai yang konsisten menjaga tradisi berpikir kritis dan objektif dalam membaca arah perjalanan bangsa. “Forum intelektual seperti ini penting agar kebijakan publik tidak terjebak pada pragmatisme jangka pendek, tetapi tetap berpijak pada kepentingan nasional dan masa depan rakyat Indonesia. Parpol sebagai salah satu pilar utama demokrasi harus berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan kalangan intelektual/mahasiswa serta kelas menengah yang peduli nasib bangsa,” ujar Sudirman yang kini menjadi Ketua Institut Harkat Negeri.



Mantan Ketua Prodi Kajian Amerika di Universitas Indonesia Suzie Sudarman, menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kemandirian diplomasi, kapasitas ilmu pengetahuan, dan kemampuan membaca perubahan geopolitik global secara strategis. “Rivalitas kekuatan dunia, konflik kawasan, dan perubahan tatanan ekonomi internasional menuntut Indonesia memiliki posisi yang lebih mandiri, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional,” ungkap Suzie.

“Agar Indonesia tidak terjebak pada pertarungan kepentingan negara-negara besar. Kedaulatan Indonesia di tangan para pemimpin yang berjiwa merdeka sekaligus berempati dengan rakyat.”

Dalam forum tersebut, tampil aktivis Marwan Batubara yang menilai pemerintah menghadapi persoalan serius akibat lemahnya perencanaan strategis, keterbatasan fiskal, dan kuatnya pengaruh oligarki warisan pemerintahan sebelumnya. Ia menyoroti berbagai program prioritas yang perlu dievaluasi secara tenang dan realistis agar tidak membebani APBN serta merusak kepercayaan pasar.

Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan koreksi mendasar, membersihkan lingkar kekuasaan dari pengaruh oligarki dan “warisan masa lalu”, serta lebih terbuka terhadap kritik publik agar pemerintahan dapat berjalan sehat hingga 2029.

Sementara itu, tokoh mahasiswa angkatan 1999 Ubedilah Badrun menyoroti memburuknya kualitas demokrasi, meningkatnya korupsi, lemahnya kompetensi pemerintahan, dan rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan nasional. Ia mengingatkan bahwa Indonesia sedang menghadapi gejala oligarki, kleptokrasi, dan kakistokrasi (pemerintahan inkompeten) yang dapat mengancam masa depan bangsa apabila tidak segera dilakukan evaluasi mendasar terhadap arah sosial-politik dan tata kelola negara.

FGD juga menegaskan pentingnya pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan jangka pendek, tetapi mampu membangun fondasi negara yang kuat, berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan melalui penguatan riset, pendidikan, inovasi, dan ekonomi produktif. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKS menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra strategis yang konstruktif dan profesional dalam mengawal jalannya pemerintahan, dengan tetap menyampaikan masukan dan koreksi demi menjaga kualitas demokrasi serta keberpihakan kepada rakyat.

“Melalui forum ini, PKS menegaskan bahwa politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan semata, tetapi harus menjadi sarana menghadirkan solusi, menjaga moralitas publik, dan memastikan arah pembangunan nasional tetap sesuai amanat konstitusi dan cita-cita reformasi,” pungkas Mulyanto.

Bukan kebetulan jika FGD dilaksanakan tepat pada saat rakyat memperingati gerakan reformasi (Mei 1998). Dan, PKS lahir sebagai entitas politik pascareformasi: berkomitmen menjadi visi reformasi.

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya menghadirkan pendidikan bermutu untuk generasi emas berkarakter melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 bertema Pendidikan Bermutu untuk Generasi Emas Berkarakter.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengajak seluruh kader PKS menjadi center of excellence atau pusat keunggulan dalam pendidikan dengan menanamkan ruh pendidikan sesuai amanat Pasal 31 Ayat 3 UUD NRI 1945, yakni pendidikan yang meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kita ingin seluruh kader PKS bekerja dari apa yang bisa kita lakukan; rumah tangga kita benahi, lingkungan masyarakat kita warnai, dan kegiatan digital kita diisi hal-hal positif karena anak-anak kita lebih banyak menggunakan HP,” ujar Almuzzammil saat menjadi keynote speaker dan membuka acara, Sabtu (9/5/2026).

Almuzzammil menegaskan pendidikan tidak hanya terbatas pada sekolah formal, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal dan informal. Almuzzammil juga mengapresiasi perjuangan Fraksi PKS DPR RI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru serta mengawal pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, PKS menyerahkan bantuan pendidikan secara simbolis kepada 24 pelajar dari tingkat TK hingga perguruan tinggi dan memberikan apresiasi secara simbolis kepada 24 guru inspiratif dari beberapa kota kabupaten yang hadir secara online maupun daring.

Lihat video: Duka Hardiknas, Siswa Meninggal Gegara Luka Akibat Kekecilan Ukuran Sepatu



“AlhamduliLlaah, acara Hardiknas dihadiri pengurus bidang pendidikan dan kesehatan serta guru-guru dari kota kabupaten se-Indonesia, secara hybrid. Secara simbolik, Presiden PKS memberikan batuan pendidikan untuk 24 siswa dan apresiasi guru inspiratif kepada 24 guru. Angka 24 merupakan angka simbolik Milad PKS ke 24. Dalam kegiatan ini, Presiden PKS juga memberikan biji sayur-sayuran untuk guru yang hadir offline sebagai bentuk peran serta PKS dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis keluarga,” jelas Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPP PKS Kurniasih.

PKS juga memberikan apresiasi kepada guru-guru inspiratif, mulai dari Penggerak Sekolah Adiwiyata di Kota Bogor, guru yang menempuh perjalanan 70 kilometer untuk mengajar, hingga penyintas banjir bandang di Aceh. Selain penyerahan bantuan, peringatan Hardiknas oleh PKS ini juga diisi dengan kegiatan talkshow Ngobrol Pendidikan (Ngopi) bersama Anggota Komisi E DPRD Jakarta Muhammad Hasan Abdullah dan Workshop Pendidikan bersama Kemendikdasmen.

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan peringatan Milad ke-24 PKS tahun ini memiliki makna yang berbeda yakni bertransformasi dari sekadar perayaan menjadi gerakan nyata untuk menjawab tantangan bangsa. Khususnya dalam menghadapi dinamika krisis global dan persoalan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Almuzzammil dalam acara 2+4 Hour Live Stream Puncak Milad PKS ke-24 yang disiarkan langsung melalui PKS TV pada Ahad (26/4/2026).

Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat, termasuk melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan ekonomi sebagai fondasi utama menghadapi potensi krisis yang berkepanjangan.

“Milad kali ini berbeda, dari sekadar perayaan menjadi sebuah gerakan. Kita menghadapi berbagai persoalan, baik dalam negeri maupun internasional. Karena itu, kita ingin membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk bersiap siaga jika krisis ini berkepanjangan,” ujar Almuzzammil, Minggu (26/4/2026).

Almuzzammil menambahkan, langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global, termasuk potensi gangguan pasokan energi dunia yang dapat berdampak pada perekonomian nasional.

“Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi. Dengan potensi ditutupnya Selat Hormuz dan naiknya harga minyak dunia, tentu hal itu akan berdampak. Maka kita mengangkat isu tersebut sebagai bagian dari kepedulian kita,” jelasnya.

Lihat video: Lihat video: PKS Tidak Dukung saat Pilpres, Prabowo: Saya Tidak Punya Dendam Politik



Almuzzammil menegaskan, sebagai partai kader, PKS ingin hadir sebagai bagian dari solusi bagi masyarakat. Momentum Milad ke-24 dijadikan sebagai sarana untuk mendorong gerakan konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam memperkuat kemandirian pangan di tingkat keluarga.

Salah satu bentuk gerakan yang didorong adalah pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber ketahanan pangan keluarga. Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat menjadi kontribusi nyata kader dalam menghadapi potensi krisis ekonomi dan pangan.

“Bagaimana para kader kita hingga di level daerah memiliki ketahanan pangan minimal di pekarangan rumahnya masing-masing. Inilah perayaan Milad kita, menjadi sebuah gerakan nyata untuk masyarakat,” katanya.

Sejak dilantik sebagai Presiden PKS pada Juni 2025, Almuzzammil juga aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Hingga saat ini, ia telah mengunjungi 28 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.

Dari berbagai kunjungan tersebut, ia menyimpulkan bahwa persoalan ekonomi menjadi tantangan utama yang dirasakan masyarakat di hampir semua daerah, sehingga diperlukan langkah kolektif dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Inilah Milad kita hari ini. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadi rahmatan lil ‘alamin sesuai dengan visi PKS,” tutupnya.

Acara 2+4 Hour Live Stream yang menjadi puncak peringatan Milad ke-24 PKS turut menghadirkan berbagai tokoh inspiratif yang membagikan gagasan dan pengalaman terkait penguatan ketahanan pangan, ekonomi, dan energi di tengah tantangan global saat ini.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang kolaborasi dan berbagi praktik baik dalam membangun ketahanan masyarakat berbasis potensi lokal.

Selain itu, dalam rangkaian kegiatan tersebut juga ditampilkan beragam produk unggulan, mulai dari produk pangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga inovasi energi terbarukan yang merupakan hasil karya kader PKS untuk masyarakat.

Produk-produk tersebut mencerminkan semangat kemandirian dan kreativitas kader dalam menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

Kehadiran berbagai inovasi dan karya nyata tersebut menjadi bukti komitmen kader PKS untuk tidak hanya berbicara tentang ketahanan nasional, tetapi juga menghadirkan solusi konkret yang bermanfaat langsung bagi masyarakat luas, sejalan dengan semangat Milad ke-24 yang mengusung transformasi dari perayaan menjadi gerakan.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyatakan bahwa rekomendasi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal batasan jabatan ketua umum partai politik selaras dengan aturan yang ada di internal partainya. Dia mengapresiasi usulan lembaga antirasuah tersebut.

"Kami apresiasi usulan KPK tersebut dengan adanya usulan pembatasan jabatan ketua umum partai politik 2 periode. Ini akan memperkuat proses regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan di partai politik. Kami di PKS sudah ada aturan yang memberikan batasan maksimal 2 periode tersebut," kata Kholid dikutip Sabtu (25/4/2026).

Kendati demikian, dia menilai bahwa aturan yang berada di PKS dengan partai politik terkait mekanisme penentuan masa jabatan ketua umum, tentu berbeda-beda. Sehingga, hal ini tidak bisa disamaratakan untuk seluruhnya.

"Namun, kami juga menghormati mekanisme internal demokrasi setiap partai. Itu hak politik setiap partai politik untuk menentukan mekanisme regenerasi dan kaderisasi di internal partai," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK telah melakukan kajian terkait tata kelola parpol untuk mencegah korupsi. Salah satunya, KPK mengusulkan adanya pembatasan masa kepemimpinan ketua umum parpol menjadi dua periode.

Kajian ini dilakukan KPK pada 2025 melalui Direktorat Monitoring. KPK menemukan empat poin yang perlu dibenahi dalam sistem parpol di Indonesia dan memberikan 16 rekomendasi.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," demikian salah satu rekomendasi dalam hasil kajian KPK.

JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto buka suara menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar masa jabatan ketua umum (ketum) partai politik dibatasi maksimal dua periode. Menurut dia, usulan KPK tersebut merupakan gagasan penting dalam mendorong perbaikan tata kelola partai politik di Indonesia.

“Gagasan ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar reformasi politik, khususnya dalam memperkuat institusionalisasi partai politik. Kita memahami bahwa salah satu persoalan mendasar partai politik di Indonesia saat ini adalah soal lemahnya institusionalisasi parpol, karena dominasi figuritas dalam jangka waktu yang panjang,” kata Mulyanto di Jakarta, Jumat (24/04/2026).

Dia menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan dan penurunan kualitas demokrasi. “Pembatasan masa jabatan ketua umum secara prinsip dapat menjadi instrumen meritokrasi untuk memastikan adanya sirkulasi elite yang sehat. Dengan demikian, partai politik tidak hanya bergantung pada satu figur, tetapi berkembang menjadi institusi yang kuat dengan sistem kaderisasi yang berkelanjutan,” kata Mulyanto.

Kendati demikian, Mulyanto menambahkan, pembatasan masa jabatan itu adalah wilayah otonomi parpol dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, setiap upaya pengaturan, termasuk pembatasan masa jabatan ketua umum parpol, harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi.

Dalam konteks ketatanegaraan, lanjut Mulyanto, pengaturan tersebut hanya dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Partai Politik yang dibahas secara terbuka dan partisipatif oleh para pemangku kepentingan. Negara tidak boleh masuk secara berlebihan ke wilayah internal partai tanpa dasar hukum yang kuat.

Mulyanto mengatakan, pembenahan partai politik tidak cukup hanya dengan membatasi masa jabatan ketua umum. Diperlukan reformasi institusional yang lebih komprehensif, termasuk transparansi dan akuntabilitas keuangan partai, rekruitmen pejabat publik, pendidikan politik, serta pembangunan sistem kaderisasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Institusionalisasi parpol merupakan isu penting dalam kerangka meningkatkan demokratisasi di Indonesia. Karena parpol adalah soko guru demokrasi. Tanpa partai yang terinstitusionalisasi dengan baik, demokrasi akan mudah terjebak pada personalisasi kekuasaan, politik transaksional, dan lemahnya akuntabilitas publik.

“Dalam konteks tersebut, pembatasan masa jabatan pimpinan partai menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong institusionalisasi tersebut. Namun tentu saja, hal ini harus diiringi dengan penguatan nilai, sistem, dan budaya organisasi partai yang sehat,” tegas Anggota DPR RI Periode 2019-2024 ini,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, sebagai bagian dari praktik baik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam AD/ART-nya telah menerapkan prinsip pembatasan masa jabatan. “Ketua Majelis Syura, Presiden Partai, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, dan pimpinan tinggi lainnya dibatasi maksimal dua periode. Ini menunjukkan bahwa pembatasan jabatan bukan hal baru, dan dapat diterapkan secara internal sebagai bagian dari komitmen terhadap demokrasi,” kata dia.

“Dengan demikian, usulan KPK ini sebaiknya dipandang sebagai pintu masuk untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem kepartaian di Indonesia, bukan sekadar isu pembatasan jabatan semata,” sambungnya.

Ke depan, kata Mulyanto, DPR bersama pemerintah perlu mengkaji secara serius rekomendasi ini dengan mempertimbangkan aspek konstitusional, demokrasi, dan kebutuhan penguatan kelembagaan partai politik. Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah menghadirkan partai politik yang sehat, demokratis, dan berintegritas, sebagai fondasi utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.

JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto minta Indonesia memperkuat diplomasi ke berbagai negara untuk mengantisipasi kebuntuan perundingan perang Amerika Serikat (AS)-Iran di Pakistan. Menurut Mulyanto, ketegangan di kawasan Selat Hormuz telah memasuki fase yang mengkhawatirkan, tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga dari aspek ekonomi global.

Karena itu diperlukan rumusan "win-win solution", adil dan seimbang bagi semua pihak. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 ini menilai perkembangan pasca buntunya perundingan Pakistan, menunjukkan bahwa konflik tidak lagi sekadar soal keamanan kawasan, melainkan telah bergeser menjadi perebutan kontrol atas arus energi dan perdagangan dunia di Selat Hormuz.

"Dalam situasi ini, dunia menghadapi risiko besar jika pendekatan yang ditempuh justru menghasilkan kondisi “loss-loss” bagi semua pihak," jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan langkah-langkah sepihak baik berupa pembatasan akses maupun blokade kapal yang akan masuk/keluar Selat Hormuz menciptakan ketidakpastian serius bagi jalur pelayaran internasional. AS dan Iran masing-masing menunjukkan pendekatan yang berpotensi memperuncing ketegangan.

"Jika tidak segera diarahkan ke jalur diplomasi yang konstruktif, situasi ini dapat berdampak luas terhadap stabilitas energi, inflasi global, dan ketahanan ekonomi negara-negara berkembang. Perlu rumusan solusi yang adil dan seimbang," tuturnya.

Menurutnya, prinsip utama yang harus dijaga adalah bahwa Selat Hormuz tetap menjadi jalur internasional yang terbuka bagi semua negara, tanpa adanya pungutan sepihak maupun tindakan blokade. Kebebasan navigasi harus dikembalikan sebagai norma utama, sejalan dengan hukum internasional dan kepentingan bersama masyarakat global.

Namun, solusi yang berkelanjutan tidak dapat mengabaikan kepentingan negara pesisir, khususnya Iran. Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih bijak adalah memberikan ruang bagi Iran untuk memperoleh manfaat ekonomi yang sah melalui mekanisme yang transparan dan diakui secara internasional, bukan melalui disrupsi terhadap jalur pelayaran.

Dengan demikian, stabilitas menjadi sumber manfaat bersama, bukan konflik. Salah satunya melalui pembentukan mekanisme keamanan maritim bersama yang inklusif dan transparan di Selat Hormuz.

Mulyanto berharap mekanisme ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga keselamatan pelayaran, tetapi juga menjadi wadah komunikasi langsung antarpihak guna mencegah kesalahpahaman dan eskalasi yang tidak diinginkan. Pendekatan ini akan memberikan rasa aman bagi pengguna jalur sekaligus menjamin kepentingan negara pesisir.

"Karena itu dukungan komunitas internasional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan,” ujarnya.

Ditambahkannya, negara-negara pengguna Selat Hormuz, termasuk kekuatan ekonomi besar, perlu berperan aktif dalam mendukung stabilitas kawasan melalui kerja sama ekonomi, diplomasi, dan komitmen terhadap hukum internasional.

Pada akhirnya, Selat Hormuz tidak boleh menjadi alat tekanan geopolitik, melainkan harus menjadi simbol kerja sama global. Solusi yang win-win bukan hanya mungkin, tetapi menjadi satu-satunya jalan yang rasional.

Dunia membutuhkan stabilitas, Iran membutuhkan keadilan, dan masyarakat internasional membutuhkan kepastian. Di titik inilah diplomasi harus mengambil peran utama, dan Oman menjadi kunci untuk membuka jalan tersebut.

Untuk diketahui, Presiden Donald Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat akan mulai memblokade Selat Hormuz buntut negosiasi damai dengan Iran yang berakhir buntu. AS akan mengambil tindakan terhadap setiap kapal di perairan internasional, yang telah membayar bea masuk kepada Iran.

Dikatakannya, tidak seorang pun yang membayar bea masuk ilegal akan memiliki jalur aman di laut lepas. Sementara itu, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pasukannya bakal menerapkan blokade terhadap semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran, mulai Senin 13 April pukul 10 pagi waktu AS.

SUMATERA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendirikan Posko Mudik PKS 2026 di sejumlah titik strategis. Posko mudik tersebut merupakan komitmen PKS melayani masyarakat yang tengah melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

Sejumlah posko di beberapa provinsi disiapkan sebagai bentuk pelayanan langsung bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, khususnya yang melintasi jalur utama Sumatera.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden PKS, Al-Muzamil Yusuf, juga membuka secara resmi Posko Mudik PKS yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari gerakan nasional pelayanan PKS kepada masyarakat selama arus mudik Idul Fitri.

Almuzzammil menyampaikan mudik merupakan perjalanan yang penuh makna bagi masyarakat Indonesia, namun juga membutuhkan perhatian dari berbagai pihak agar tetap aman dan nyaman. "Karena itu PKS menghadirkan Posko Mudik sebagai wujud nyata kehadiran partai di tengah masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya, perjalanan jauh sering membuat pemudik kelelahan, terutama bagi keluarga yang menggunakan kendaraan pribadi.

Lihat video: Pelabuhan Merak Diserbu Pemudik! Antrean Kendaraan Mengular hingga Berjam-Jam



Melalui Posko Mudik PKS, para pemudik dapat singgah sejenak untuk beristirahat, memulihkan tenaga, sekaligus mendapatkan berbagai layanan yang disediakan secara gratis.

“PKS ingin memastikan para pemudik dapat beristirahat dengan nyaman sebelum melanjutkan perjalanan. Ini bagian dari komitmen kami untuk terus menghadirkan politik pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Di Posko Mudik PKS, para pemudik dapat menikmati berbagai fasilitas seperti tempat istirahat, takjil berbuka puasa, layanan pijat terapi untuk mengurangi kelelahan, hingga servis motor ringan.

Seluruh layanan ini disiapkan oleh para kader dan relawan PKS sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan para pemudik.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyatakan, pihaknya belum menentukan dukungan figur di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Pasalnya, kata dia, belum ada pembahasan di internal partai, baik di DPP maupun di Majelis Syuro.

Pernyataan ini, dilontarkan Kholid sekaligus merespons sejumlah partai politik yang telah menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto maju periode kedua.

"Mengenai Pilpres 2029, di PKS belum ada pembahasan, ya. DPP PKS tentu akan mengikuti keputusan dari Musyawarah Majelis Syuro. Sedangkan sampai saat ini, Musyawarah Majelis Syuro belum pernah melakukan pembahasan terkait Pilpres 2029," ujar Kholid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026).



Sebagai mandataris, Kholid menegaskan, DPP PKS akan menjalani segala keputusan Musyawarah Majelis Syuro. Namun, ia memastikan, pihaknya belum membahas sama sekali perihal Pilpres 2029.

"Terkait pilpres hingga detik ini kami belum ada pembahasan," katanya.

Kholid pun tak persoalkan sejumlah partai yang telah lebih dulu memberikan dukungan terhadap Prabowo maju Pilpres 2029. Ia meyakini, setiap partai memiliki mekanisme organisasi masing-masing.

"Ya, kami menghormati. Kami menghormati setiap partai itu punya mekanisme internal organisasi masing-masing, ya. Dan kami juga memiliki proses di dalam juga. Jadi kami akan melakukan syuro melalui mekanisme Musyawarah Majelis Syuro," ucap Kholid.

"Jadi, kalau teman-teman partai lain kami sangat menghormati sudah memberikan pernyataan, sikap, dan sebagainya. Dan kami di PKS hingga detik ini kita belum melakukan pembahasan terkait Pilpres 2029," tambahnya.

Kholid menekankan, pihaknya tengah fokus menyukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan. "Itu adalah mandat dari Majelis Syuro yang memiliki tugas, memiliki kewenangan untuk menentukan tersebut," katanya.

"Jadi PKS akan berkomitmen mengawal keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga masa akhir jabatan," pungkas Kholid.

ACEH - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengunjungi Posko Bantuan Kemanusiaan PKS yang juga menjadi Kantor DPTD PKS Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (9/1/2026). Kunjungan itu dilakukan di tengah suasana pascabencana yang masih menyisakan duka dan berbagai keterbatasan.

Dalam kesempatan itu, dia melihat secara langsung denyut kerja relawan kemanusiaan PKS di lapangan. Salah satu program yang menarik perhatian adalah Bengkel Motor Gratis untuk Korban Bencana, layanan sederhana namun memiliki dampak besar bagi masyarakat terdampak banjir.

Di lokasi bengkel, Kholid menyempatkan diri berbincang langsung dengan para relawan PKS yang setiap hari melayani warga. Ia menyaksikan bagaimana keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi para relawan untuk terus bekerja membantu masyarakat.

“Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan ketersediaan suku cadang yang belum selengkap bengkel resmi, para relawan tetap berupaya maksimal. Setiap harinya, bengkel ini mampu menangani sekitar lima sepeda motor warga, dengan waktu perbaikan yang beragam sesuai tingkat kerusakan,” ujar Kholid.

Motor-motor yang sebelumnya mati dan tak bisa digunakan akibat terendam banjir, kini perlahan kembali menyala berkat tangan-tangan relawan yang bekerja dengan penuh keikhlasan. Bagi warga terdampak, sepeda motor bukan sekadar alat transportasi, melainkan penopang utama aktivitas harian mulai dari bekerja, mengantar keluarga, hingga memenuhi kebutuhan hidup pascabencana.

Sekjen PKS Muhammad Kholid mengapresiasi kreativitas relawan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak dengan adanya kehadiran bengkel motor gratis ini sebagai bentuk terobosan nyata di tengah kondisi darurat. Menurutnya, kerja kemanusiaan tidak berhenti pada penyaluran bantuan logistik semata, tetapi juga harus menghadirkan solusi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Melalui bengkel gratis ini, PKS berupaya memastikan bahwa harapan tetap menyala, roda kehidupan kembali berputar, dan masyarakat dapat bangkit perlahan dari dampak bencana yang mereka alami,” pungkasnya.

JAKARTA - Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Pejabat Publik PKS 2025 memasuki hari kedua dengan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka dari kalangan akademisi dan pemerintahan. Acara yang diikuti ribuan anggota legislatif dan kepala daerah dari PKS ini menjadi ajang pembelajaran dan penguatan kapasitas pejabat publik dalam mewujudkan pelayanan yang inovatif dan berpihak kepada rakyat.

Para narasumber yang hadir antara lain Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Prof. Eko Prasojo, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

Kekuatan Sistem dan Institusi

Dalam paparannya, Prof. Eko Prasojo menekankan empat faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan daerah, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, kekuatan sistem dan institusi, serta nilai budaya.

“Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia karena berkaitan dengan kompetisi, yang ketiga kekuatan sistem dan institusi, dan yang keempat adalah nilai budaya. Kita memiliki semuanya, tetapi masih lemah di sistem dan institusi,” jelasnya, Selasa (4/11/2025).

Ia mengajak para pejabat publik PKS untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan membangun budaya birokrasi yang efisien, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Implementasi Adaptif dan Inovatif

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah.

“Ketika kebijakan pusat disambut dengan implementasi yang adaptif dan inovatif di daerah, maka manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama para pencari kerja dan pelaku industri lokal," ujar Yassierli.

Ia menutup paparannya dengan ajakan kepada seluruh pejabat publik PKS untuk menjadi bagian dari ekosistem pembangunan tenaga kerja yang unggul, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

Koperasi dan UMKM Harus Jadi Penggerak Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memaparkan pentingnya keterpaduan lintas sektor dalam program pemenuhan gizi nasional.

“Komponen makan bergizi itu ada tiga: pertama bahan baku, kedua operasional, ketiga insentif bahan baku. Pembelian bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan yang kami harapkan nanti bisa dikoordinir oleh koperasi dan UMKM,” paparnya.

Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program ini berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semangat Koperasi Selaras dengan Jati Diri Bangsa

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa penguatan koperasi bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga misi ideologis bangsa.

“Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto punya keinginan kuat untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, semangat koperasi itu adalah semangat yang nilai-nilainya punya korelasi dengan karakter masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Ia berharap semangat gotong royong dan kebersamaan yang melekat dalam gerakan koperasi dapat dihidupkan kembali oleh para pejabat publik di daerah.

Transmigrasi Instrumen Pemerataan Pembangunan

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menutup rangkaian sesi dengan paparan tentang peran strategis transmigrasi dalam pemerataan pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa program transmigrasi modern kini tidak hanya fokus pada perpindahan penduduk, tetapi juga pada pengembangan wilayah dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah tujuan.

“Melalui sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah, transmigrasi diharapkan menjadi lokomotif pembangunan yang inklusif, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi di wilayah-wilayah berkembang,” ungkapnya.

Rangkaian kegiatan hari kedua Bimteknas Pejabat Publik PKS berlangsung interaktif dan penuh inspirasi. Melalui diskusi, paparan, dan dialog tematik, para peserta mendapatkan wawasan strategis untuk mengembangkan pelayanan publik di daerah masing-masing.

Acara Bimteknas akan terus berlanjut dengan berbagai sesi penguatan kapasitas, menghadirkan pembicara dari kalangan praktisi, akademisi, dan pejabat tinggi negara, guna mewujudkan pejabat publik PKS yang inovatif, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

JAKARTA - Pejabat publik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Hal tersebut dikatakan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf saat membuka Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025 bertema “Inovasi Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat” di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PKS se-Indonesia. Almuzzammil menegaskan komitmen kuat seluruh pejabat publik PKS untuk berkontribusi nyata dalam menyukseskan program-program pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dia menjelaskan, Bimteknas bukan sekadar kegiatan rutin partai, melainkan momentum strategis untuk mengokohkan sinergi, memperkuat kompetensi, dan membangun kolaborasi antarlembaga dan antarpejabat publik PKS di seluruh tingkatan.

“Bimteknas ini menjadi ajang bagi seluruh pejabat publik PKS untuk meneguhkan komitmen, meningkatkan kapasitas, dan mempererat kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita siap bersinergi dengan pemerintah demi kesejahteraan rakyat,” ujar Almuzzammil dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pejabat publik PKS harus benar-benar hidup dan terimplementasi dalam kerja nyata, bukan hanya menjadi slogan atau jargon politik. “Pejabat publik PKS harus bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Nilai-nilai ini bukan hiasan, tapi harus tampak dalam perilaku dan keputusan setiap hari,” ucapnya.

Menurutnya, makna “bersih” berarti taat hukum, etika, dan moral dalam setiap tindakan. “Kita ingin seluruh pejabat publik PKS menjaga integritas dengan prinsip Zero Case, tanpa pelanggaran hukum maupun etika,” tegasnya.

Nilai “peduli”, lanjutnya, diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan rakyat dan upaya serius mencari solusi atasnya. Sementara itu, “profesional” menandakan kesiapan dan kompetensi setiap pejabat publik dalam menyelesaikan persoalan secara efektif.

Adapun nilai “negarawan”, kata Almuzzammil, adalah sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan elektoral. “Kita ingin menghadirkan politik pelayanan, bukan politik kekuasaan. Politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa,” ujarnya.

Almuzzammil menutup sambutannya dengan menyerukan agar seluruh pejabat publik PKS menjadikan amanah yang diemban sebagai ladang pengabdian. “Kita ingin rakyat benar-benar merasakan kehadiran pejabat publik PKS yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan. Inilah cara kita berkhidmat untuk Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut Almuzzammil menegaskan pentingnya sikap kritis, konstruktif, dan solutif sebagai amanat konstitusi untuk menjaga demokrasi tetap berada dalam rel check and balances. Ia mencontohkan bagaimana PKS sejak awal konsisten menyuarakan kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang dinilai bermasalah secara kebijakan dan pembiayaan.

“Ketika program kereta cepat, kita di PKS memberikan catatan kritik yang konstruktif. Kita meminta dibentuk panitia khusus (Pansus) dan menegaskan agar dana APBN tidak digunakan, supaya APBN tetap fokus pada sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, kritik PKS tersebut kini terbukti relevan dengan munculnya berbagai perdebatan publik terkait beban keuangan negara akibat proyek tersebut. “Kritik kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan keuangan negara dan memastikan pembangunan berjalan sesuai skala prioritas,” tambahnya.

Almuzzammil menegaskan, PKS akan terus mengawal dan membantu pemerintah agar tidak terjebak dalam proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi terhadap stabilitas fiskal. “Skala prioritas pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional,” ujarnya.

dia pun menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menurutnya sejak awal menuai banyak kritik dari kalangan akademisi dan pakar lingkungan. “Serupa dengan proyek kereta cepat, pembangunan IKN juga bermasalah sejak perencanaan. Kritik dari akademisi menunjukkan proyek ini gagal dalam perencanaan yang matang dan inklusif,” ucapnya.

Dia menambahkan, kekhawatiran bahwa IKN akan menjadi “kota hantu” kini bahkan disorot media internasional seperti The Guardian, yang menulis artikel berjudul ‘Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ghost city.’

“PKS sejak awal konsisten menolak disahkannya Undang-Undang IKN karena cacat formil dan materiil. Pembahasannya tergesa-gesa, dan mengabaikan aspek historis Jakarta sebagai tempat proklamasi kemerdekaan. Nilai sejarah ini tidak boleh dipinggirkan,” tegasnya.

Dia menuturkan, pemerataan pembangunan tidak harus dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kota-kota menengah dan kecil di seluruh Indonesia.

“IKN bukan hanya sekadar memindahkan tiang bendera. IKN adalah warisan yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai generasi mendatang menanggung beban utang dan kerusakan lingkungan akibat perencanaan yang serampangan,” pungkasnya.