MENTERI Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto berharap Surakarta Immigration Lounge nantinya tak memberlakukan kuota harian untuk pemohon paspor. "Sebaiknya (pemohon paspor) tidak dibatasi. Semakin banyak yang bisa kita layani, semakin bagus," ujarnya saat meresmikan Surakarta Immigration Lounge yang berlokasi di Mal Solo Square, Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin, 1 Desember 2025.

Ke depan, kata Agus, pihaknya akan menambah 18 kantor layanan publik baru di sejumlah daerah di Indonesia. "Prinsipnya kami akan selalu mengembangkan tempat-tempat pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat."

Keberadaan Immigration Lounge di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bengawan itu juga diharapkan lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan paspor bahkan di hari Sabtu dan Minggu. Agus menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun dalam menghadirkan layanan publik berbasis kenyamanan. "Surakarta Immigration Lounge adalah wujud pelayanan yang lebih mudah, modern, nyaman, dan lebih dekat bagi masyarakat," katanya.

Surakarta Immigration Lounge pun digadang-gadang bisa menggenjot jumlah pengunjung Mal Solo Square dan mendorong peningkatan perekonomian di Solo dan sekitarnya. "Jadi tenant-tenant di dalam mal merasakan dampak ekonomi dari kehadiran Surakarta Immigration Lounge ini," ujar dia.

Pelayanan di Surakarta Immigration Lounge ini buka setiap hari. Menurut Agus, hal itu merupakan bentukpelayanan prima dari Imigrasi untuk masyarakat. Adapun yang spesial dari tempat layanan tersebut adalah percepatan paspor setiap hari. "Berbeda dengan layanan percepatan yang dulu hanya tersedia di Kantor Imigrasi setiap hari Senin-Jumat.” katanya.

Agus juga mengingatkan agar Surakarta Immigration Lounge menggandeng lembaga permasyarakatan (lapas) yang memiliki kegiatan pembinaan bagi warga binaan atau narapidana. Sehingga makanan ringan yang disediakan di Surakarta Immigration Lounge untuk para pengunjung memberikan dampak ekonomi bagi lapas dan narapidananya. Selain Solo, fasilitas Immigration Lounge sudah ada di sejumlah kota besar di Indonesia, di antaranya di Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Medan, dan ada empat titik di Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan mengatakan Surakarta Immigration Lounge merupakan inovasi pelayanan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPISurakarta untuk menjawab tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan paspor yang cepat dan mudah dijangkau. Terutama pada layanan percepatan paspor sehari jadi yang kini difokuskan di Immigration Lounge.

Surakarta Immigration Lounge juga menyediakan layanan paspor reguler yang selesai 4 hari kerja setelah proses foto dan wawancara, layanan prioritas bagi warga rentan yaitu lansia 60 tahun ke atas, ibu hamil, anak 0-5 tahun, dan penyandang disabilitas. Pelayanan dibuka setiap hari pada hari Senin-Minggu. "Pada Senin-Jumat, jam layanan dimulai pukul 10.00 sampai 18.00 WIB, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu pelayanan buka pukul 10.00 s.d 14.00 WIB,' tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan Festival Imigrasi (IMIFEST) 2025 pada Minggu, 16 November 2025 di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti atau Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang terbentuk pada 19 November tahun 2024.

Acara tersebut diawali dengan IMIPAS RUN, yaitu kegiatan olahraga lari jarak 5K dan 10K yang terbuka untuk masyarakat umum dan diikuti oleh sebanyak 2.500 orang peserta.

IMIPAS RUN mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat, dengan kuotarunyang ludes hanya setelah 3 hari pembukaan pendaftaran. Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini juga mencerminkan semangat Kemenimipas untuk mendekatkan layanan keimigrasian kepada publik melalui kegiatan yang sehat, kolaboratif, dan menyenangkan.

Rute IMIPAS RUN 5K dimulai dari Hutan Kota GBK ke arah Simpang Semanggi, putar balik ke Bundaran Senayan dan finish di titik awalstart. Sementara itu, rute 10K meliputi Hutan Kora GBK, Simpang Semanggi, Jl. Jenderal Sudirman, berbelok ke Jl. Pattimura, berlanjut ke Jl. Sisingamangaraja, Bundaran Senayan dan kembali ke Hutan Kota GBK.

IMIFEST kali ini juga menyediakan layanan paspor kepada 1.000 orang pemohon di lokasi acara yang disambut antusias oleh masyarakat, terlihat dari penuhnya kuota permohonan paspor sejak beberapa hari sebelum acara.

"Satu tahun perjalanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi momentum bagi kami untuk meneguhkan komitmen pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan transparan. Melalui kegiatan seperti IMIFEST dan IMIPAS RUN, kami ingin menunjukkan bahwa pelayanan publik bisa hadir dengan humanis, partisipatif, dan menyenangkan bagi masyarakat," ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dikutip Minggu, (16/11/2025).

Tidak hanya pelayanan paspor, IMIFEST 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan menarik untuk seluruh pengunjung. Di antaranya kuis berhadiah,doorprize, sertabazaarUMKM dan mitra Imigrasi yang menampilkan beragam produk kreatif. Sebagai penutup, acara akan dimeriahkan oleh penampilan grup musik RAN.

IMIFEST telah menjadi agenda rutin tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi sejak tahun 2022, dan terus bertransformasi menjadi wadah interaksi antara masyarakat dan Imigrasi. Melalui penyelenggaraan tahun ini, Imigrasi Indonesia berharap kegiatan ini dapat semakin mempererat hubungan dengan masyarakat dan memberikan kesan tersendiri tentang layanan keimigrasian.

"Kemenimipas lahir dari semangat perubahan, semangat untuk menghadirkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang berorientasi pada publik. Di usia yang baru satu tahun ini, kami ingin terus tumbuh menjadi institusi yang adaptif, inovatif, dan memberikan yang terbaik kepada bangsa," tutup Agus.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membentuk 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi. Keputusan tersebut didasari oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Surat Nomor B/1621/M.KT.01/2025 tanggal 04 November 2025.

Pembentukan kantor-kantor imigrasi baru bertujuan untuk mendekatkan akses layanan paspor, izin tinggal dan layanan keimigrasian lainnya kepada masyarakat, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA). Selain itu, pembentukan kantor imigrasi baru diharapkan memperluas dan memperkuat pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Kedelapan belas kantor imigrasi baru tersebut antara lain:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Provinsi Jawa Tengah
3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta
4. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
5. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut, Provinsi Jawa Barat
7. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal, Provinsi Jawa Tengah
8. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
9. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan
10. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan
11. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
12. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
13. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pohuwato, Provinsi Gorontalo
14. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara
15. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Klungkung, Provinsi Bali
16. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan, Provinsi Bali
17. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
18. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

“Pembentukan kantor-kantor baru ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami memastikan bahwa wilayah-wilayah yang selama ini dinilai memiliki kebutuhan layanan keimigrasian yang signifikan dapat terakomodasi dengan baik,” ungkap Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman.

Saat ini, jumlah kantor imigrasi di seluruh Indonesia telah mencapai 133 unit. Dengan bertambahnya 18 kantor imigrasi baru, Ditjen Imigrasi akan memiliki 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

Penambahan kantor imigrasi ini tidak hanya berdampak positif bagi WNI dalam memperoleh layanan paspor dan keimigrasian, tetapi juga meningkatkan layanan bagi WNA yang berada di Indonesia, terutama dalam hal izin tinggal, koordinasi keimigrasian dan tanggapan terhadap pelanggaran. Semakin luasnya jangkauan kantor imigrasi juga memungkinkan pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan secara lebih tajam dan merata ke seluruh pelosok wilayah.

“Dengan hadirnya kantor-kantor baru, kami yakin layanan imigrasi akan semakin prima dan pemerataan pelayanan keimigrasian di seluruh Indonesia dapat terwujud. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan, pengawasan, dan sinergi antarlembaga agar tugas keimigrasian dapat berjalan secara optimal,” tutup Yuldi Yusman.

Bisnis.com, JAKARTA—Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan meresmikan Pos Pengaduan Keimigrasian di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, pada Rabu (12/11/2025).

Inisiatif ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap mobilitas warga negara asing (WNA) di kawasan hunian padat penduduk, sekaligus membuka kanal partisipatif bagi warga.

Peresmian dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DKI Jakarta Pamuji Raharja, bersama Kepala Kantor Imigrasi Jaksel Bugie Kurniawan, disaksikan oleh aparat wilayah, Ketua Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Musdalifah Pangka dan General Manager Kalibata City Martiza Melati.

“Pos ini adalah inovasi pelayanan publik dan pengawasan partisipatif. Warga bisa melapor langsung, cepat, dan humanis,” ujar Bugie dalam siaran pers.

Bugie menekankan bahwa keberhasilan pengawasan orang asing bergantung pada kerja sama antara masyarakat, aparat hukum, dan pengelola kawasan.

Program ini digagas oleh Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Prihatno Juniardi, sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, yang mendorong pengawasan berbasis teknologi dan pendekatan humanis. Menurut Prihatno, pos ini akan dijaga oleh petugas piket setiap hari kerja, pukul 10.00–13.00 WIB.

“Petugas kami akan standby dan siap menerima laporan langsung dari warga Kalibata City,” ujar Prihatno di sela-sela acara peresmian.

Prihatno menjelaskan bahwa selain menerima pengaduan, pos ini juga melayani konsultasi paspor dan akan melakukan pendataan jumlah WNA yang tinggal di Kalibata City.

“Kami ingin tahu berapa banyak orang asing yang tinggal di sini. Harapannya, posko ini bisa mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman,” katanya.

Untuk memudahkan pelaporan, pihak Imigrasi akan menyebarkan pamflet dan stiker berisi tautan pelaporan di titik-titik strategis apartemen. Warga cukup mengisi formulir digital yang akan langsung terhubung dengan admin Imigrasi.

“Pelapor bisa memantau progres laporan secara online maupun offline. Petugas kami selalu siap merespons,” tambah Prihatno.

Prihatno menyampaikan apresiasi kepada badan pengelola dan PPPSRS Kalibata City yang telah memfasilitasi tempat dan mendukung penuh operasional pos ini. Saat ini pos pengaduan keimigrasian di apartemen baru di Kalibata City saja.

“Di tempat lain pun belum ada. Mudah-mudahan ke depannya bisa dicontoh,” tuturnya.

Ketua PPPSRS Kalibata City, Musdalifah Pangka, menyebut bahwa pos ini adalah wujud nyata komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian. Dengan populasi sekitar 40.000 jiwa, Kalibata City menjadi lokasi strategis untuk uji coba pengawasan berbasis komunitas.

Sementara itu, General Manager Kalibata City, Martiza Melati, menyambut baik kehadiran pos ini sebagai wadah aspirasi warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Menurut Martiza, kehadiran pos ini diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi warga untuk menyampaikan laporan, keluhan, maupun konsultasi terkait aktivitas warga negara asing (WNA) dan isu keimigrasian lainnya.

“Kami berharap Pos Pengaduan Keimigrasian ini bisa menjadi sarana komunikasi yang efektif antara warga dan pihak imigrasi, demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan,” imbuhnya.

JAKARTA - Kekuatan paspor Malaysia telah naik sembilan peringkat menjadi paspor terkuat nomortiga di dunia, menurut data peringkat Passport Index 2025. Sedangkan paspor Indonesia berada di peringkat 54 dunia, terpaut jauh.

Berdasarkan data terbaru, paspor Malaysia kini menjadi yang terkuat kedua di Asia Tenggara, di bawah Singapura.

Sementara itu, paspor Uni Emirat Arab (UEA) menempati posisi teratas dunia, diikuti oleh Singapura dan Spanyol, yang berbagi posisi kedua.

Namun, Henley Passport Index menempatkan posisi paspor Malaysia menempati peringkat ke-12 secara global dalam iterasi terbarunya, imbang dengan Amerika Serikat (AS).

“Ini mencerminkan kepercayaan global terhadap keamanan dokumen perjalanan Malaysia," kata Departemen Imigrasi Malaysia dalam sebuah unggahan di Facebook.

Mengapa Paspor Malaysia Jauh Lebih Kuat Dibanding Indonesia?

Menurut Passport Index 2025, paspor Malaysia memiliki mobility score sekitar 174 (akses visa-free/visa-on-arrival ke ratusan destinasi) sedangkan paspor Indonesia tercatat jauh lebih rendah—mobility score di kisaran 92 (akses terbatas sekitar 40–90 negara destinasi.

Perbedaan besarnya menegaskan bahwa pemegang paspor Malaysia menikmati kemudahan perjalanan yang jauh lebih luas daripada pemegang paspor Indonesia.

1. Diplomasi Aktif dan Perjanjian Bilateral

Visa-free bukanlah hadiah acak; ini buah negosiasi bilateral, paket konsesi, dan kepercayaan timbal balik antarnegara. Negara-negara yang secara aktif menegosiasikan perjanjian perjalanan jangka pendek untuk tujuan wisata, bisnis, atau kerja sementara cenderung menaikkan jumlah destinasi bebas visa warganya.

Malaysia selama dekade terakhir intens menegosiasikan akses dan memanfaatkan jaringan perjanjian Persemakmuran, hubungan historis dengan banyak negara, serta strategi “open-for-tourism” yang agresif—sehingga lebih banyak negara bersedia memberikan akses bebas visa atau visa on arrival.

Indonesia, meskipun juga aktif diplomatik, masih tertinggal dalam kecepatan negosiasi, skala diplomasi ekonomi yang menekan akses visa, dan agenda diplomatik yang lebih terseret ke isu-isu lain, misalnya regional security, tenaga kerja Indonesia, atau pun isu hak asasi manusia.

2. Kondisi Ekonomi dan Kepentingan Ekonomi Mitra

Negara-negara tujuan cenderung membuka pintu bagi warga negara yang mereka nilai memberi manfaat ekonomi (wisata, investasi, perdagangan). Malaysia, dibanding Indonesia per kapita, memiliki indikator ekonomi per kapita, struktur ekspor, dan pola pariwisata yang kadang lebih “kompatibel” dengan kepentingan banyak negara tujuan—sehingga membuka peluang negoisasi visa yang saling menguntungkan, misalnya paket visa-waiver untuk wisatawan dan pebisnis).

Studi-studi akademik menunjukkan korelasi positif antara kekayaan relatif atau pun posisi ekonomi suatu negara dengan akses visa warganya. Namun korelasi ini bukan satu-satunya penentu karena ada pengecualian signifikan.

3. Persepsi Governance, Keamanan, dan Risiko Migrasi

Negara tujuan mempertimbangkan dua hal utama sebelum menghapus visa, yakni risiko keamanan/terorisme dari pemegang paspor dan risiko imigrasi ilegal.

Dalam hal ini, persepsi soal governance—termasuk tingkat korupsi, transparansi, kemampuan imigrasi untuk men-screen pelancong—berperan.

Negara dengan skor governance yang lebih baik dan sistem kontrol perbatasan yang dipercaya mitra internasional lebih mudah mendapat akses visa. Beberapa penelitian menemukan korelasi antara rendahnya tingkat korupsi/konflik dan tingginya “passport power”.

Malaysia, meskipun tidak sempurna, relatif lebih sukses meyakinkan beberapa mitra tentang kontrol perbatasannya dibanding persepsi beberapa mitra terhadap isu-isu tertentu di Indonesia seperti masalah pekerja migran, overstay, atau kasus kriminal yang mendapat sorotan.

4. Keamanan Dokumen dan Teknologi Paspor

Kepercayaan negara lain juga dibangun pada seberapa “aman” dokumen perjalanan yang diterbitkan, yang mencakup fitur biometrik, integritas registrasi, dan keandalan sistem administrasi kependudukan.

Paspor yang dilengkapi chip biometrik, sistem registrasi yang sulit dipalsukan, dan kerja sama data imigrasi (API/PNR data-sharing) meningkatkan tingkat kepercayaan negara tujuan.

Malaysia terus memodernkan dokumennya dan menonjolkan standar keamanan dokumen yang bisa jadi mempermudah diplomasi visa. Sementara Indonesia—meski sudah mengadopsi e-passport—masih menghadapi tantangan administratif dan persepsi implementasi di lapangan yang berdampak pada kepercayaan mitra.

5. Politik Luar Negeri, Blok Regional, dan "Soft Power"

Negara yang memiliki jaringan diplomatik luas—seperti perwakilan konsuler di banyak negara—, serta yang dikenal membentuk aliansi strategis yang stabil, sering kali mendapatkan akses timbal balik lebih mudah.

Malaysia memanfaatkan posisi historis Persemakmuran, hubungan strategis dengan negara-negara Teluk, serta kemitraan perdagangan ASEAN yang intens untuk menegosiasikan akses.

Indonesia, meski berpopulasi besar dan geopolitik penting, kadang prioritas diplomasi diarahkan pada isu lain—misalnya kepemimpinan regional, kerja sama keamanan, masalah domestik—sehingga negosiasi visa tidak selalu jadi prioritas yang menghasilkan “quick wins”.

Selain itu, politik dalam negeri yang menimbulkan persepsi instabilitas sesaat bisa mempengaruhi keputusan negara lain memberikan akses bebas visa.

JAKARTA - Data Henley & Partners (HPI) 2025 menyebutkan paspor Indonesia saat ini memiliki akses bebas visa atau visa on arrival ke sekitar 76 hingga 78 negara/wilayah destinasi, menempatkannya di peringkat 66 dunia. Peringat tersebut belum bisa memasukkan paspor Indonesia dalam kategori “kuat”.

Kekuatan paspor bukan hanya soal jumlah negara destinasi yang bisa diakses tanpa visa, tapi juga hasil dari reputasi, stabilitas, dan hubungan luar negeri negara asal.

Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh. Salah satunya, hubungan diplomatik yang luas. Sebagai contoh, negara-negara Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura mempunyai hubungan stabil dan dipercaya secara global.

Faktor kedua, stabilitas politik dan keamanan domestik. Yakni, negara yang aman dan mempunyai kontrol imigrasi baik dianggap memiliki “risiko rendah” bagi negara tujuan.

Faktor ketiga, rekam jejak migrasi dan terorisme. Negara dengan tingkat migrasi ilegal tinggi atau risiko konflik sering mendapat pembatasan visa ketat. Contohnya, Suriah, Yaman, Somalia.

Meski paspor Indonesia belum masuk kategori "kuat", namun masih banyak paspor negara lain yang peringkat kekuataannya jauh di bawah Indonesia.

5 Paspor yang Lebih Lemah Dibanding Indonesia

1. Bangladesh

Menurut HPI 2025, Bangladesh berada di peringkat ke-100 dari 106 dan memiliki akses bebas visa atau visa-on-arrival ke 38 negara/wilayah.

Faktor akses paspor Bangladesh lemah karena ekonomi yang belum sangat maju, sehingga “kepercayaan” negara lain memberikan akses bebas visa rendah. Selain itu, masalah migrasi pekerja juga menjadi faktor penurunan peringkat.

2. Vietnam

Per Januari 2025, paspor Vietnam berada di peringkat ke-91 dengan akses ke 51 destinasi.

Angka akses 51 destinasi memang masih jauh di bawah 76 akses yang dimiliki paspor Indonesia.

Faktor akses paspor Vietnam lemah lebih karena kendala diplomasi bebas visa dan reputasi kontrol migrasi, meski ekonomi aktif dan pertumbuhannya tinggi.

3. Kamboja

Paspor Kamboja memiliki akses bebas visa atau visa-on-arrival ke 53 negara atau pun wilayah.

Faktor seperti transparansi perjalanan, risiko migrasi ke negara lain, dan kepercayaan negara tujuan memengaruhi kekuatan paspor negara ini.

Citra Kamboja akhir-akhir juga tercoreng oleh maraknya kasus online scam, di mana banyak orang dari beberapa negara menjadi korban penipuan kerja di negara Asia Tenggara tersebut. Para korban awalnya diimingi kerja layak, namun mereka dijebak untuk bekerja dalam skema penipuan.

4. Laos

Peringkat kekatan paspor Laos berada di urutan 88, dengan akses bebas visa atau visa-on-arrival sekitar 48 destinasi.

Faktor penyebab lemahnya paspor Laos adalah ekonomi terbatas dan posisi geopolitik yang “kurang leverage” untuk memperoleh perjanjian bebas visa.

5. Pakistan

Menurut ranking HPI 2025, paspor Pakistan menduduki posisi sangat rendah, berada di rangking ke-103 dan kekuatan aksesnya sekitar 32 negara destinasi.

Faktor penyebab lemahnya paspor Pakistan adalah risiko terorisme, pengungsi, pelarian kerja—yang mempengaruhi kepercayaan negara lain untuk memberikan kemudahan akses.

DILI - Paspor suatu negara mencerminkan akses mobilitas global yang dimiliki warga negara tersebut. Semakin banyak negara yang bisa dikunjungi tanpa harus memperoleh visa terlebih dahulu, semakin “kuat” paspornya menurut indeks seperti Henley & Partners.

Mobilitas ini bukan hanya soal kemudahan jalan-jalan, tetapi juga cerminan hubungan diplomatik negara, stabilitas politik, kebijakan imigrasi dan keamanan, serta kepercayaan internasional terhadap pemegang paspor negara tersebut.

Di kawasan Asia Tenggara, situasi menarik muncul bahwa negara kecil dan muda seperti Timor-Leste justru memiliki posisi peringkat paspor yang lebih baik dibanding negara besar dan berpenduduk banyak seperti Indonesia.

Memahami mengapa demikian memberikan wawasan tentang bagaimana negara mengelola hubungan luar negeri, kebijakan visa, dan citra internasional.

1. Perbandingan Angka Dasar

Salah satu alasan paling langsung adalah angka akses bebas visa atau visa-on-arrival yang lebih tinggi untuk pemegang paspor Timor-Leste dibanding Indonesia.

Menurut laporan, paspor Timor-Leste berada di peringkat ke-53 dunia (2025) dengan kemampuan mengakses sekitar 96 negara tanpa visa sebelumnya.

Sementara itu, paspor Indonesia pada tahun yang sama berada di peringkat ke-66 (atau sekitar itu) dengan akses bebas visa ke sekitar 74 negara.

Perbedaan kuantitatif ini menjadi dasar teknis utama bahwa “kuat” atau “lebih kuat” di sini diukur dari jumlah destinasi yang bisa dikunjungi tanpa harus mengurus visa dulu. Dengan demikian, pada metrik tersebut, pemegang paspor Timor-Leste memiliki keunggulan.

2. Hubungan Diplomatik dan Kebijakan Liberal Visa

Faktor kedua berhubungan dengan bagaimana negara membangun kebijakan visa dan hubungan diplomatiknya. Negara-negara yang memiliki hubungan bilateral baik, serta kebijakan imigrasi yang lebih liberal (yaitu lebih banyak negara yang bersedia memberi akses tanpa visa atau visa on arrival) akan meningkatkan skor paspor mereka.

Dengan ukuran negara yang relatif kecil dan tidak terlalu menjadi target migrasi besar atau beban imigrasi, Timor-Leste mungkin memiliki fleksibilitas untuk membuat kesepakatan visa yang menguntungkan.

Misalnya, dalam data disebutkan bahwa Timor-Leste memiliki akses ke beberapa negara termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Denmark.

Sebaliknya, Indonesia sebagai negara besar dengan populasi ratusan juta dan banyak tantangan migrasi, mungkin menghadapi hambatan negosiasi atau resiprositas yang membatasi jumlah negara yang mau memberikan akses visa-bebas atau visa saat kedatangan kepada pemegang paspor Indonesia.

3. Persepsi Risiko Imigrasi dan Migrasi

Ketika suatu negara memiliki persepsi risiko yang lebih rendah bagi negara lain terkait keluarnya warganya atau potensi imigrasi ilegal, maka negara mitra cenderung lebih bersedia memberikan akses bebas visa.

Dalam banyak kasus, negara besar dengan populasi banyak seperti Indonesia dilihat sebagai potensi sumber migran atau pekerja migran yang besar, sehingga beberapa negara mitra mungkin lebih berhati-hati dalam memberikan akses bebas visa kepada pemegang paspor Indonesia karena khawatir beban imigrasi atau pelanggaran izin tinggal.

Sedangkan Timor-Leste dengan populasi kecil dan kurang menjadi sumber migrasi besar mungkin dipersepsikan sebagai risiko yang lebih kecil, sehingga banyak negara merasa “aman” memberikan akses bebas visa atau visa on arrival kepada warga Timor-Leste. Hal ini secara tidak langsung membantu meningkatkan skor mobilitas paspor mereka.

4. Skala Ekonomi dan Politik serta Kebijakan Luar Negeri

Meskipun bukan satu-satunya faktor, ukuran ekonomi dan stabilitas politik sering memengaruhi bagaimana negara lain memperlakukan pemegang paspor dari negara tersebut.

Negara dengan reputasi politik yang stabil, rendah konflik, dan tingkat korupsi yang lebih terkendali cenderung memiliki paspor yang dihargai lebih tinggi.

Timor-Leste sebagai negara baru (merdeka tahun 2002) telah bekerja untuk membangun stabilitas dan hubungan internasional yang positif.

Sedangkan Indonesia dengan ukuran yang sangat besar, keragaman sosial yang tinggi, dan tantangan internal dalam hal pemerintahan/korupsi/imigrasi mungkin menghadapi hambatan reputasi yang memengaruhi negosiasi visa bebas.

Dengan demikian, reputasi dan persepsi negara menjadi salah satu komponen yang memengaruhi “kekuatan” paspor secara tidak langsung.

5. Resiprositas Visa dan Kebijakan “Timbal Balik”

Negara yang ingin memperoleh akses bebas visa ke wilayah maju seperti zona Schengen, atau negara Eropa secara umum, sering kali harus memenuhi syarat tertentu — misalnya menjamin bahwa warganya tidak akan menetap ilegal di negara mitra, bahwa sistem imigrasi mereka dapat mengontrol, dan negara tersebut sering melakukan resiprositas terhadap warganya.

Jika negara mitra melihat kebijakan visa negara asal terlalu sulit atau tidak adil, mereka bisa menahan resiprositas tersebut.

Dalam konteks ini, Indonesia – walaupun besar – mungkin belum memperoleh sejumlah kemajuan dalam kesepakatan visa resiprositas ke negara-negara maju dibanding beberapa negara kecil lainnya.

Sementara Timor-Leste bisa memperoleh akses ke sejumlah negara yang mungkin memberikan kemudahan sebagai bagian dari diplomasi dan kesepakatan bilateral.

Dengan demikian, kebijakan resiprositas menjadi salah satu alasan mengapa paspor Timor-Leste tampak memiliki “kelebihan” dalam akses dibanding Indonesia.

6. Implikasi dan Tantangan untuk Indonesia

Walaupun Timor-Leste berada di depan dalam metrik mobilitas paspor, bukan berarti secara keseluruhan negara-nya “lebih baik” dalam semua aspek.

Tantangan Indonesia tetap besar: memperkuat diplomasi visa, membangun citra negara yang dapat dipercaya, memperbaiki sistem imigrasi dan keamanan, serta mungkin melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan kemudahan mobilitas warganya.

Bagi pemegang paspor Indonesia, angka akses yang relatif rendah berarti lebih banyak birokrasi visa dan biaya ketika bepergian ke luar negeri.

Untuk memperbaiki, pemerintah Indonesia bisa intensif melakukan kesepakatan bilateral bebas visa, memperketat kontrol imigrasi agar bisa meyakinkan negara mitra, dan mempromosikan citra yang positif dalam komunitas internasional.

Dengan demikian, keunggulan yang dimiliki Timor-Leste bisa menjadi bahan pelajaran bagi Indonesia dalam memperkuat posisi paspornya di masa depan.

Secara ringkas, paspor Timor-Leste lebih “kuat” dibanding paspor Indonesia dalam hal jumlah negara yang dapat diakses tanpa visa karena kombinasi faktor-faktor: angka bebas visa lebih tinggi, diplomasi visa yang efektif, persepsi risiko migrasi yang rendah, reputasi negara kecil tetapi stabil, dan kemudahan resiprositas misalnya melalui kebijakan bilateral.

Indonesia, meskipun negara besar dengan banyak potensi, masih tertinggal dalam metrik mobilitas paspor karena hambatan diplomatik, persepsi migrasi yang lebih tinggi, dan tantangan internal yang memengaruhi negosiasi visa.

Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa melihat bahwa “kekuatan paspor” bukan hanya soal ukuran negara atau jumlah penduduk, tetapi juga soal bagaimana negara mengelola hubungan global, kebijakan imigrasi, dan reputasi internasional.

BEKASI - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi mempertegas komitmennya dalam menghadirkan pelayanan terbaik dan prima bagi masyarakat Kota dan Kabupaten Bekasi serta sekitarnya. Upaya ini diwujudkan melalui penambahan unit layanan paspor dan peluncuran inovasi waktu layanan untuk menjangkau lebih banyak pemohon.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi Anggi Wicaksono mengungkapkan penambahan titik layanan merupakan salah satu langkah kunci. "Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik dengan membuka unit layanan di MPP Kota Bekasi, Unit Layanan Paspor (ULP) Plaza Cibubur, dan Immigration Lounge Grand Metropolitan Mall. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat luas, khususnya warga Kota/Kabupaten Bekasi dapat memperoleh pelayanan prima dalam penerbitan paspor," ujar Anggi, Kamis (23/10/2025).

Untuk mempermudah akses bagi pemohon yang sibuk pada hari kerja, terutama para karyawan dan pelajar, ULP Plaza Cibubur dan Immigration Lounge Grand Metropolitan Mall juga membuka layanan pada hari Sabtu.

Pada Sabtu, unit layanan ini beroperasi mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Inovasi lain yang diluncurkan sejak September lalu yakni "Pelayanan Tanpa Jedah" yaitu pelayanan yang tetap dilakukan pada jam istirahat mulai pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.

Inovasi ini dikhususkan untuk membantu para pekerja agar dapat mengajukan permohonan paspor tanpa perlu izin dari tempat kerja. "Inovasi ini adalah bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik dari Kanim Bekasi, memberikan pilihan waktu layanan yang lebih fleksibel," kata Anggi.

Dalam upaya peningkatan kualitas, Kanim Bekasi juga menegaskan kepatuhan terhadap Standar Operasi Prosedur (SOP) dan persyaratan penerbitan paspor yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dia menjelaskan, proses penerbitan paspor dapat berjalan cepat jika semua syarat dan ketentuan, termasuk tiga dokumen jati diri telah terpenuhi.

Sebaliknya, paspor belum dapat diterbitkan jika terdapat kekurangan berkas atau persyaratan. "Ini bukan bentuk mempersulit melainkan ketegasan administrasi demi menjamin seluruh proses sesuai ketentuan serta menjaga keamanan data dan legalitas pemohon," ujar Anggi.

Selain fokus pada pelayanan, Kantor Imigrasi Bekasi juga menerapkan prinsip sense of security dalam penerbitan paspor, khususnya bagi warga yang ingin menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Hal ini merupakan bentuk keseriusan Kanim Bekasi dalam menyikapi maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Bisnis.com, JAKARTA -- Untuk pertama kalinya dalam dua dekade, AS terdepak dari daftar 10 besar paspor terkuat di dunia, menandai penurunan signifikan bagi negara adidaya global tersebut.

Menurut Indeks Paspor Henley terbaru yang dilansir The Guardian, paspor AS kini berada di peringkat ke-12 secara global, setara dengan Malaysia.

Tahun lalu, AS berada di posisi ketujuh, sebelum merosot ke posisi ke-10 pada Juli tahun ini. Kondisinya berubah 180 derajat karena 10 tahun yang lalu, AS berada di puncak daftar.

“Menurunnya kekuatan paspor AS selama dekade terakhir lebih dari sekadar perombakan peringkat. Ini menandakan pergeseran fundamental dalam mobilitas global dan dinamika kekuatan lunak,” ujar Christian H. Kaelin, ketua Henley & Partners dan pencipta indeks tersebut.

Dia menilai, kini negara-negara yang merangkul keterbukaan dan kerja sama semakin maju, sementara negara-negara yang mengandalkan privilese masa lalu justru tertinggal.

Negara-negara Asia saat ini justru mendominasi peringkat teratas. Singapura memimpin dengan akses bebas visa ke 193 destinasi, diikuti oleh Korea Selatan dengan 190 destinasi, dan Jepang dengan 189 destinasi.

Henley & Partners, sebuah firma yang berbasis di London yang mengkhususkan diri dalam konsultasi kewarganegaraan dan kependudukan, telah menyusun peringkat ini selama sekitar 20 tahun menggunakan data dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional.

Penurunan ini bertepatan dengan kebijakan imigrasi dan perjalanan AS yang makin ketat di bawah pemerintahan Trump. Kebijakannya awalnya menargetkan migrasi ilegal tetapi kemudian meluas dan membawa dampak terhadap pariwisata, pekerja asing, dan mahasiswa internasional.

Dalam menilai peringkat kekuatan paspor, timbal balik memainkan peran besar. Henley & Partners mencatat bahwa meskipun pemegang paspor AS saat ini dapat mengakses 180 destinasi tanpa visa, AS sendiri hanya mengizinkan 46 negara lain untuk memasuki perbatasannya tanpa visa. Perubahan akses baru-baru ini telah berkontribusi pada penurunan peringkat secara keseluruhan.

Pada April lalu, Brasil mengakhiri program bebas visa masuk untuk warga Amerika, Kanada, dan Australia, dengan alasan kurangnya timbal balik.

Negara-negara lain juga telah memperluas program bebas visa, tetapi tidak untuk warga Amerika. China dan Vietnam, misalnya, telah mengecualikan AS dari daftar negara yang baru diperluas yang memenuhi syarat untuk pariwisata bebas visa.

Menurut Henley & Partners, negara-negara yang menawarkan kebebasan bepergian yang luas kepada warganya tetapi membatasi akses bebas visa bagi negara lain, seperti AS, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, telah mengalami stagnasi atau penurunan kekuatan paspor mereka selama beberapa tahun terakhir.

Penurunan peringkat yang dramatis ini telah memicu keinginan untuk memiliki kewarganegaraan ganda di kalangan warga Amerika, yang menandakan bahwa kewarganegaraan AS yang berdiri sendiri mungkin bukan status negara adidaya yang diperlukan seperti dulu.

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) telah keluar dari sepuluh besar paspor terkuat di dunia, menurut Indeks Paspor Henley terbaru. Indeks itu mengukur kebebasan perjalanan global berdasarkan jumlah destinasi yang dapat diakses tanpa visa.

Henley & Partners, konsultan kewarganegaraan dan kependudukan yang berbasis di London, telah menyusun peringkat tersebut selama 20 tahun menggunakan data Asosiasi Transportasi Udara Internasional.

Paspor AS, yang menduduki puncak daftar pada tahun 2014 dan berada di peringkat ketujuh tahun lalu, kini turun ke peringkat ke-12, setara dengan Malaysia.

Henley mengatakan penurunan ini disebabkan hilangnya akses bebas visa ke Brasil dan China akibat masalah resiprositas dengan AS, serta perubahan kebijakan di Papua Nugini, Myanmar, Vietnam, dan Somalia.

Perusahaan tersebut juga menyebutkan rendahnya keterbukaan visa, dengan mencatat meskipun warga Amerika dapat mengunjungi 180 dari 227 destinasi tanpa visa, AS hanya memberikan hak istimewa yang sama kepada 46 negara.

"Menurunnya kekuatan paspor AS selama dekade terakhir lebih dari sekadar perombakan peringkat – hal ini menandakan pergeseran fundamental dalam mobilitas global dan dinamika kekuatan lunak," ujar ketua firma tersebut, Christian H. Kaelin.

Dia menjelaskan, "Negara-negara yang menganut keterbukaan dan kerja sama semakin maju, sementara negara-negara yang mengandalkan privilese masa lalu justru tertinggal."

Henley juga mengaitkan penurunan ini dengan tindakan keras imigrasi Presiden AS Donald Trump, yang dimulai dengan migrasi ilegal dan perdagangan narkoba, tetapi meluas hingga aturan yang lebih ketat bagi wisatawan, pekerja asing, dan pelajar.

Firma tersebut menyebutkan pembatasan visa baru-baru ini bagi wisatawan dari 19 negara dan ancaman untuk melarang hingga 36 negara lainnya sebagai faktor kunci dalam penurunan ini.

"Kembalinya Trump ke tampuk kekuasaan telah membawa konflik perdagangan baru yang melemahkan mobilitas Amerika," ujar Dr. Tim Klatte, mitra di Grant Thornton China.

Tiga negara Asia memimpin indeks: Singapura dengan 193 destinasi bebas visa, Korea Selatan dengan 190, dan Jepang dengan 189.

Dengan skor yang sama, 36 negara mengungguli AS, termasuk seluruh anggota Uni Eropa, Inggris, Swiss, Kanada, dan UEA. Rusia berada di peringkat ke-50 dengan 114 destinasi bebas visa.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berencana menambah jumlah kantor pelayanan imigrasi di wilayah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan rencana penambahan itu akan dilakukan di wilayah Kabupaten/kota di Sumsel.

“Kita merencanakan pengembangan untuk lebih mendekatkan pelayanan kita khususnya di tingkat keimigrasian kepada masyarakat,” ujarnya saat meninjau Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, Senin (13/10/2025).

Menurut Agus, pengembangan kantor di kabupaten/kota sejalan juga dengan tingginya permintaan dokumen keimigrasian di Kantor Pelayanan Palembang.

Hal itu dilihat dari realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah mencapai lebih dari 200% dari target,” katanya.

“Sehingga dari dua kantor yang ada, tiga di unit pelayanan yang sudah dibuat mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan upayakan supaya ini menjadi kantor pelayanan masyarakat keimigrasian kepada warga Palembang,” imbuhnya.

Melansir dari situs resmi Kementerian Keuangan, realisasi PNBP yang dikelola KPPN Palembang sampai dengan 30 Juni 2025 mencapai Rp70,91 miliar.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Khairil Mirza menambahkan pengembangan kantor pelayanan imigrasi akan dilakukan di empat kabupaten kota.

Keempatnya meliputi Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir (OI).

“Pertama di Musi Banyuasin, yang jelas ada UKK kita. Kedua kita pengembangan di Prabumulih, OKI dan OI juga,” kata Khairil.

Dia menambahkan, tren peningkatan layanan keimigrasian di Provinsi Sumsel ditunjukkan dalam pembuatan paspor masyarakat.

Kondisi itu seiring dengan dibukanya kembali layanan penerbangan internasional melalui Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.

“Dari catatan kami pemohon pembuatan paspor mengalami peningkatan dari biasanya 150 per hari menjadi 180 sampai 200 orang per hari,” pungkasnya. (241)