GAZA - Dunia hanya bisa diam saja ketika Israel telah memperluas pendudukannya menjadi 59 persen wilayah Gaza dan sedang mempersiapkan kemungkinan dimulainya kembali genosida di wilayah Palestina tersebut.

Radio Militer Israel melaporkan, sebelum gencatan senjata Oktober 2025, Israel menduduki 53% wilayah Jalur Gaza.

Sementara itu, kelompok Palestina Hamas mengatakan tentara Israel menduduki lebih dari 60% wilayah pesisir tersebut.

Para pejabat militer senior Israel "mendesak dimulainya kembali pertempuran di Gaza dan percaya bahwa waktu terbaik untuk mengalahkan Hamas adalah sekarang," kata radio tersebut.

Radio tersebut juga melaporkan persiapan militer untuk kemungkinan dimulainya kembali pertempuran, mencatat bahwa tentara telah mengurangi pasukan di Lebanon selatan dan mengerahkan kembali brigade reguler ke Gaza dan Tepi Barat.

Disebutkan bahwa komando selatan telah menyelesaikan rencana operasional dan siap untuk melanjutkan pertempuran jika diperintahkan oleh kepemimpinan politik.

Laporan ini muncul di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut oleh Israel di Jalur Gaza serta serangan di Tepi Barat.

Gencatan senjata tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri serangan Israel selama dua tahun di Gaza, yang menyebabkan lebih dari 72.000 orang tewas dan 172.000 orang terluka, serta menghancurkan 90% infrastruktur sipil.

Sementara itu, Serikat Jurnalis Palestina mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah mencatat sekitar 300 pelanggaran dan serangan terhadap jurnalis Palestina sejak awal tahun 2026, di tengah meningkatnya penargetan terhadap pekerja media.

Pengumuman itu disampaikan selama unjuk rasa yang diselenggarakan oleh serikat di luar markas besarnya di kota al-Bireh di Tepi Barat yang diduduki, untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia dan memprotes serangan berkelanjutan terhadap jurnalis.

Para peserta mengangkat spanduk yang menuntut diakhirinya pembunuhan pekerja media dan akuntabilitas bagi Israel.

“Kegiatan yang diselenggarakan pada Hari Kebebasan Pers Sedunia bertujuan untuk menyoroti kondisi luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dihadapi oleh jurnalis Palestina,” kata Omar Nazzal, wakil kepala serikat jurnalis, kepada hadirin.

Para jurnalis menghadapi “mesin perang Israel yang paling ganas,” tambahnya, seraya mencatat bahwa lebih dari 4.000 pelanggaran telah tercatat terhadap mereka sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

“Jumlah jurnalis yang tewas telah mencapai 262 jurnalis pria dan wanita sejak tanggal tersebut, termasuk 261 di Jalur Gaza, ditambah enam jurnalis yang tewas sejak awal tahun 2026,” kata Mohammad al-Lahham, kepala komite kebebasan serikat jurnalis.

Ia menambahkan bahwa tahun ini juga telah terjadi 10 cedera langsung, 22 penangkapan, 120 kasus penahanan atau pencegahan peliputan, dan 12 serangan yang dilakukan oleh penjajah Israel.

Lahham mengatakan total pelanggaran sejak Oktober 2023 mencapai 3.983, termasuk 1.072 pada tahun 2023, 1.325 pada tahun 2024, 1.286 pada tahun 2025, dan 300 pada tahun 2026.

Pelanggaran ini termasuk 240 kasus penembakan langsung terhadap kru media dan 352 kasus yang melibatkan gas air mata dan granat kejut, serta pemukulan, penyitaan peralatan, dan larangan bepergian, tambahnya.

Sindikat tersebut mengatakan dalam sebuah laporan yang dibacakan pada acara tersebut bahwa mereka telah mendokumentasikan 188 penangkapan sejak Oktober 2023, bersama dengan penghancuran 187 lembaga dan kantor media serta 140 rumah milik jurnalis.

Sindikat tersebut melaporkan pembunuhan 713 anggota keluarga jurnalis, menunjukkan bahwa penargetan meluas melampaui pekerja media hingga lingkungan sosial mereka.

Serikat jurnalis tersebut mengatakan bahwa penargetan terhadap jurnalis “bukanlah perilaku individu” tetapi bagian dari “kebijakan sistematis” yang bertujuan untuk membatasi jurnalisme dan membungkam narasi Palestina, khususnya di tengah liputan lapangan peristiwa.

Serikat tersebut menyerukan kepada PBB dan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan mendesak bagi jurnalis Palestina, membuka investigasi independen atas pelanggaran, dan memastikan akuntabilitas.

Perang genosida Israel di Gaza dimulai pada 8 Oktober 2023, dan telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 172.000, menurut data Palestina.

Meskipun gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, Israel terus melakukan serangan harian dan blokade yang telah menewaskan ratusan orang lagi dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut, yang merupakan rumah bagi sekitar 2,4 juta warga Palestina, termasuk 1,5 juta pengungsi.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia memutuskan menunda pengiriman 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina . Penundaan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

"Semua di-hold. Di-hold," ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Prasetyo mengaku belum tahu hingga kapan penundaan pengiriman 8 ribu pasukan perdamaian itu. "Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan," terang Prasetyo.

Saat disinggung penundaan pengiriman pasukan perdamaian itu akibat konflik di Timur Tengah, Prasetyo mengamini. "Iya (akibat konflik Israel-AS dengan Iran)," pungkas Prasetyo singkat.

Lihat video: RI Jadi Wakil Komandan Pasukan Perdamaian, Presiden Bahas Misi Gaza



Sebelumnya, Pemerintah Indonesia berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Pasukan itu terdiri dari sekitar 8.000 prajurit TNI. "Ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

WASHINGTON DC - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian dunia, khususnya di Gaza, Palestina. Hal ini disampaikan langsung di hadapan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan para delegasi lainnya dalam Inaugural Meeting of Board of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026).

Prabowo menegaskan, Indonesia siap mengirimkan hingga 8.000 pasukan untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional.

“Pencapaian gencatan senjata ini nyata. Kami siap mengerahkan pasukan tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam International International Stabilization Force guna memastikan perdamaian ini berhasil. Terima kasih banyak,” tegas Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia sejak awal telah mempelajari dan memberikan dukungan penuh terhadap rencana perdamaian yang ada, serta berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya tersebut.

Prabowo juga menegaskan, niat inti Indonesia bergabung dengan Board of Peace yaitu untuk perdamaian di Gaza, Palestina. Hal ini menjadi komitmen awal Indonesia yang terus digaungkan kepada negara-negara di dunia.

“Indonesia sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Itulah sebabnya kami bergabung dengan Board of Peace. Kami berkomitmen untuk keberhasilannya. Kami tahu akan ada banyak hambatan dan kesulitan, tetapi kami sangat optimistis,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa personel Indonesia yang akan berpartisipasi dalam pasukan stabilisasi atau International Stabilization Force (ISF) di Gaza berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur.

Melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu, Kemlu menegaskan bahwa partisipasi dalam ISF sepenuhnya berada di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, dan hukum internasional.

“Tidak dihadapkan pada pihak manapun. Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun,” tulis pernyataan Kemlu dikutip dari Antara, Sabtu (14/2/2026).

Kemlu menyampaikan bahwa ruang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik, sesuai mandat dan national caveats tegas dan mengikat yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dan disepakati dengan ISF.

Kemlu pun menguraikan pokok-pokok national caveats atau ketentuan khusus terkait partisipasi personil Indonesia dalam ISF.

Selain tidak dihadapkan pada pihak manapun, personel Indonesia juga dibatasi pada mandat non-combat dan non-demilitarisasi. Hal ini berarti keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi.

“Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina,” kata Kemlu.

Penggunaan kekuatan personel Indonesia juga sangat terbatas, hanya diperbolehkan untuk membela diri dan mempertahankan mandat, dilakukan secara proporsional, bertahap, sebagai upaya terakhir, dan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional serta Rules of Engagement.

Terkait area penugasan, dibatasi secara khusus hanya di Gaza, yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina.

Selain itu, persetujuan Palestina juga menjadi prasyarat. Penempatan personel hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari otoritas Palestina, sebagai prasyarat mendasar.

Indonesia, lanjut pernyataan Kemlu, secara konsisten menolak segala upaya perubahan demografi maupun pemindahan atau relokasi paksa rakyat Palestina dalam bentuk apa pun.

Berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina, kehadiran personel Indonesia dapat diakhiri kapan saja.

“Indonesia akan mengakhiri partisipasi apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia,” ucap pernyataan Kemlu.

Lebih lanjut, Kemlu kembali menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati.

“Partisipasi dan kehadiran personel Indonesia dalam ISF tidak dimaknai sebagai pengakuan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun,” kata Kemlu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Keamanan (DK) PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengirim pasukan stabilisasi internasional ke Gaza, langkah yang dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan.

Melansir Associated Press (AP News), pemungutan suara pada Senin (18/11/2025) waktu New York berlangsung dengan hasil 13-0, sementara Rusia dan China memilih abstain tanpa mengajukan veto.

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyebut keputusan itu sebagai "bersejarah dan konstruktif," serta menandai arah baru bagi keamanan regional.

"Resolusi hari ini merupakan langkah penting menuju Gaza yang stabil dan memungkinkan Israel hidup dengan aman. Ini baru permulaan," ujarnya.

Resolusi AS ini mendukung rencana gencatan senjata 20 poin Presiden Donald Trump, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi dan pengerahan pasukan stabilisasi hingga akhir 2027. Mandat pasukan meliputi pengamanan wilayah, pengawasan perbatasan, dan proses demiliterisasi Gaza.

Negara-negara Arab sebelumnya menilai bahasa rancangan awal terlalu lemah terkait isu kenegaraan Palestina. AS akhirnya memperkuat teks resolusi, menyatakan bahwa setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi dan rekonstruksi Gaza berjalan, akan tersedia "jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina." Washington juga menegaskan komitmen membangun dialog politik baru antara Israel dan Palestina.

Revisi tersebut memicu kemarahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang kembali menolak opsi negara Palestina dan menilainya sebagai ancaman keamanan. Namun dukungan dari negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Qatar, Mesir, UEA, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, Yordania, dan Turki, membantu mengamankan pengesahan resolusi ini.

Pemungutan suara dilakukan di tengah perhatian global terhadap gencatan senjata Gaza yang masih rapuh setelah perang berkepanjangan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel. Serangan balasan Israel selama dua tahun telah menewaskan lebih dari 69.000 warga Palestina menurut otoritas kesehatan Gaza.

Rusia sempat mengedarkan resolusi tandingan yang lebih tegas mendukung negara Palestina dan menghapus rencana Dewan Perdamaian, tetapi usulan itu tidak berlanjut. Resolusi AS yang disahkan memberi pasukan stabilisasi kewenangan luas, termasuk penggunaan langkah-langkah militer "yang diperlukan" sesuai hukum internasional.

Pasukan juga akan bekerja bersama polisi Palestina terlatih serta berkoordinasi dengan Mesir dan Israel untuk mengamankan perbatasan dan aliran bantuan kemanusiaan.

Sebagai bagian dari proses stabilisasi, pasukan Israel akan menarik diri secara bertahap dari Gaza berdasarkan standar yang ditentukan terkait demiliterisasi. Kesepakatan penarikan ini nantinya harus disetujui oleh pasukan stabilisasi, Israel, AS, dan negara-negara penjamin gencatan senjata.

(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Keamanan (DK) PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengirim pasukan stabilisasi internasional ke Gaza, langkah yang dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan.

Melansir Associated Press (AP News), pemungutan suara pada Senin (18/11/2025) waktu New York berlangsung dengan hasil 13-0, sementara Rusia dan China memilih abstain tanpa mengajukan veto.

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyebut keputusan itu sebagai "bersejarah dan konstruktif," serta menandai arah baru bagi keamanan regional.

"Resolusi hari ini merupakan langkah penting menuju Gaza yang stabil dan memungkinkan Israel hidup dengan aman. Ini baru permulaan," ujarnya.

Resolusi AS ini mendukung rencana gencatan senjata 20 poin Presiden Donald Trump, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi dan pengerahan pasukan stabilisasi hingga akhir 2027. Mandat pasukan meliputi pengamanan wilayah, pengawasan perbatasan, dan proses demiliterisasi Gaza.

Negara-negara Arab sebelumnya menilai bahasa rancangan awal terlalu lemah terkait isu kenegaraan Palestina. AS akhirnya memperkuat teks resolusi, menyatakan bahwa setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi dan rekonstruksi Gaza berjalan, akan tersedia "jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina." Washington juga menegaskan komitmen membangun dialog politik baru antara Israel dan Palestina.

Revisi tersebut memicu kemarahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang kembali menolak opsi negara Palestina dan menilainya sebagai ancaman keamanan. Namun dukungan dari negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Qatar, Mesir, UEA, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, Yordania, dan Turki, membantu mengamankan pengesahan resolusi ini.

Pemungutan suara dilakukan di tengah perhatian global terhadap gencatan senjata Gaza yang masih rapuh setelah perang berkepanjangan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel. Serangan balasan Israel selama dua tahun telah menewaskan lebih dari 69.000 warga Palestina menurut otoritas kesehatan Gaza.

Rusia sempat mengedarkan resolusi tandingan yang lebih tegas mendukung negara Palestina dan menghapus rencana Dewan Perdamaian, tetapi usulan itu tidak berlanjut. Resolusi AS yang disahkan memberi pasukan stabilisasi kewenangan luas, termasuk penggunaan langkah-langkah militer "yang diperlukan" sesuai hukum internasional.

Pasukan juga akan bekerja bersama polisi Palestina terlatih serta berkoordinasi dengan Mesir dan Israel untuk mengamankan perbatasan dan aliran bantuan kemanusiaan.

Sebagai bagian dari proses stabilisasi, pasukan Israel akan menarik diri secara bertahap dari Gaza berdasarkan standar yang ditentukan terkait demiliterisasi. Kesepakatan penarikan ini nantinya harus disetujui oleh pasukan stabilisasi, Israel, AS, dan negara-negara penjamin gencatan senjata.

(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]