Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan membatasi pembangunan gedung dan hotel di area sekitar Istana Kepresidenan Cipanas, Kabupaten Cianjur.

Rencana tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat melakukan kunjugan kerja ke kawasan Istana Cipanas.

Menurutnya, keberadaan bangunan tinggi di sekitar situs negara dan cagar sejarah berpotensi merusak estetika, kewibawaan, hingga aspek keamanan kawasan.

“Nanti saya buatkan Pergub-nya. Harus ada batasan radius, tidak boleh ada bangunan yang ketinggiannya melebihi istana atau desainnya merusak pandangan. Ini demi menjaga marwah situs sejarah kita,” katanys, Sabtu (9/5/2026).

Pihaknya menilai, pembangunan hotel dan gedung di sejumlah kawasan wisata selama ini kerap mengabaikan aspek tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Dia tidak ingin kawasan Istana Cipanas mengalami kondisi serupa, di mana bangunan bersejarah “tertutup” oleh deretan hotel tinggi.

Menurut dia, pengaturan radius dan tinggi bangunan penting untuk menjaga karakter kawasan bersejarah sekaligus mempertahankan identitas ruang publik milik negara.

Selain soal bangunan, Dedi juga menyoroti persoalan lingkungan di sekitar kawasan istana. Dia mengungkapkan adanya keluhan terkait aliran Sungai Cisabuk dan Sungai Jalimun yang sering membawa sampah rumah tangga ke area istana saat hujan deras.

Kondisi tersebut disebut kerap menyebabkan pintu air dan grill penahan sampah jebol. Untuk mengatasinya, Pemprov Jabar berencana menurunkan petugas dari PSDA Provinsi guna melakukan pembersihan sungai secara rutin.

“Saya akan siapkan petugas pembersih sungai setiap hari di sini. Sambil kita merubah pola pikir masyarakat melalui sistem pengelolaan sampah desa yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Dedi juga menyinggung pentingnya menjaga kawasan hijau di sekitar Istana Cipanas. Saat menyusuri area hutan lindung seluas 2,5 hektare, ia menilai keberadaan pepohonan tua dan sumber air alami menjadi aset ekologis yang tidak tergantikan.

“Membangun jalan tol ribuan kilometer saya sanggup, anggarannya ada. Tapi menanam pohon sampai besar dan rimbun seperti ini, uang tidak bisa membelinya. Ini kemewahan yang sebenarnya,” katanya.

Ia menambahkan, fenomena banjir di kawasan Puncak menjadi peringatan bahwa perubahan tata ruang yang tidak terkendali dapat memicu kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.

Melalui rencana Pergub tersebut, Pemprov Jawa Barat ingin memastikan kawasan bersejarah tetap terjaga, baik dari sisi visual, lingkungan, maupun nilai historisnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp3,1 triliun per kuartal I/2026. Capaian tersebut didominasi oleh proyek-proyek yang berasal dari pemerintah pusat.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan bahwa proyek pemerintah pusat menyumbang porsi terbesar yakni 60,2%, disusul pihak swasta sebesar 17,1%. Sementara itu, kontribusi dari anak usaha tercatat sebesar 13,7% dan pemerintah daerah menyumbang 8,9% dari total kontrak.

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, proyek infrastruktur konektivitas menjadi penopang utama dengan persentase mencapai 46%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek infrastruktur air sebesar 33,9% dan pembangunan gedung sebesar 6,3%.

Menurut Ermy, raihan kontrak baru pada kuartal I/2026 memperlihatkan awal yang baik guna menjaga kinerja secara berkelanjutan sepanjang tahun ini.

“Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek investasi dan berfokus pada proyek berskema monthly payment serta memiliki uang muka,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Beberapa proyek yang dikerjakan tahun ini, antara lain penataan kawasan pasca bencana di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Selain itu, WSKT juga menangani tanggap darurat bencana alam di ruas Kota Bireun-Kota Takengon.

Tak hanya di dalam negeri, WSKT juga kembali memperkuat portofolio internasional dengan mengamankan proyek terminal Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (PNLIA) di Timor Leste. Langkah ini melanjutkan pengembangan tahap awal yang telah dimulai perseroan sejak tahun lalu.

Manajemen optimistis perolehan kontrak baru akan terus meningkat sepanjang tahun ini. Adapun optimisme tersebut turut didukung oleh kenaikan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Rp118,5 triliun, dari pagu indikatif awal 2026 yang sebesar Rp70,86 triliun.

“Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek,” tutur Ermy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp3,1 triliun per kuartal I/2026. Capaian tersebut didominasi oleh proyek-proyek yang berasal dari pemerintah pusat.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan bahwa proyek pemerintah pusat menyumbang porsi terbesar yakni 60,2%, disusul pihak swasta sebesar 17,1%. Sementara itu, kontribusi dari anak usaha tercatat sebesar 13,7% dan pemerintah daerah menyumbang 8,9% dari total kontrak.

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, proyek infrastruktur konektivitas menjadi penopang utama dengan persentase mencapai 46%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek infrastruktur air sebesar 33,9% dan pembangunan gedung sebesar 6,3%.

Menurut Ermy, raihan kontrak baru pada kuartal I/2026 memperlihatkan awal yang baik guna menjaga kinerja secara berkelanjutan sepanjang tahun ini.

“Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek investasi dan berfokus pada proyek berskema monthly payment serta memiliki uang muka,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Beberapa proyek yang dikerjakan tahun ini, antara lain penataan kawasan pasca bencana di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Selain itu, WSKT juga menangani tanggap darurat bencana alam di ruas Kota Bireun-Kota Takengon.

Tak hanya di dalam negeri, WSKT juga kembali memperkuat portofolio internasional dengan mengamankan proyek terminal Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (PNLIA) di Timor Leste. Langkah ini melanjutkan pengembangan tahap awal yang telah dimulai perseroan sejak tahun lalu.

Manajemen optimistis perolehan kontrak baru akan terus meningkat sepanjang tahun ini. Adapun optimisme tersebut turut didukung oleh kenaikan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Rp118,5 triliun, dari pagu indikatif awal 2026 yang sebesar Rp70,86 triliun.

“Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek,” tutur Ermy.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh menggandeng Pikiran Rakyat untuk merealisasikan pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Masyarakat bagi korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata kepedulian insan pers terhadap masyarakat terdampak bencana. Januar yang juga menjabat sebagai Komisaris Pikiran Rakyat memastikan bantuan dari para pembaca dapat diwujudkan secara tepat sasaran.

Ketua Yayasan Pikiran Rakyat, Puspatriani Agustina, menegaskan bahwa bantuan yang dihimpun dari para donatur akan dikelola secara transparan dan akuntabel. “Transparansi menjadi prinsip utama agar bantuan ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” dikutip dari siaran pers, Sabtu (1/5/2026).

Dia juga berharap proses administrasi, termasuk penyusunan nota kesepahaman (MoU), dapat segera dirampungkan agar pembangunan dapat segera dimulai melalui peletakan batu pertama.

Plt Ketua SPS Aceh, Muktarrudin Usman, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal pelaksanaan pembangunan hingga selesai. Lokasi pembangunan telah ditetapkan di Desa Sukajadi Paya Bujuk, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, yang menjadi salah satu wilayah terdampak parah akibat banjir pada akhir November 2025.

“Ini adalah amanah yang harus kami jalankan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Dia juga mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan masih memerlukan perhatian, terutama terkait akses jalan yang masih tertutup lumpur serta ketersediaan air bersih yang belum sepenuhnya pulih.

Gedung yang akan dibangun dirancang sebagai fasilitas multifungsi. Lantai dasar akan difungsikan sebagai pusat layanan kesehatan dasar, seperti posyandu, penyuluhan kesehatan, edukasi gizi, serta posko siaga bencana dan penyimpanan peralatan medis.

Sementara itu, lantai dua akan digunakan sebagai ruang serbaguna berkapasitas sekitar 50 orang untuk kegiatan musyawarah warga, aktivitas kepemudaan, dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan sosial masyarakat secara berkelanjutan di Aceh Tamiang.

Sebagian besar wilayah Maluku dan Maluku Utara adalah nonprodusen, meskipun ada daerah seperti Halmahera Timur yang memiliki potensi produksi

Ambon (ANTARA) -

Perusahaan umum (Perum) Bulog membangun infrastruktur pascapanen di sembilan kabupaten di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada 2026 guna memperkuat ketahanan pangan di wilayah kepulauan dan daerah terluar.

“Penyediaan infrastruktur pascapanen merupakan salah satu tugas utama Bulog. Peran ini mencakup menjamin ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan harga, dan memastikan stabilitas harga,” kata Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto, di Ambon, Maluku, Rabu, dalam acara penandatanganan dokumen tanah hibah.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun 100 unit infrastruktur pascapanen secara nasional di daerah produsen padi dan jagung. Fasilitas yang akan dibangun meliputi pengering jagung dan padi, penggilingan padi, serta gudang penyimpanan beras.

Ia menjelaskan, dalam aspek ketersediaan, Bulog bertanggung jawab menjamin pasokan beras, jagung, kedelai, dan komoditas pokok lainnya sepanjang tahun. Namun, tidak semua daerah merupakan wilayah produsen.

“Sebagian besar wilayah Maluku dan Maluku Utara adalah nonprodusen, meskipun ada daerah seperti Halmahera Timur yang memiliki potensi produksi. Karena itu distribusi menjadi aspek yang sangat penting,” ujarnya.

Menurut dia, tantangan geografis membuat biaya distribusi di wilayah kepulauan relatif tinggi. Beberapa daerah bahkan harus mengambil pasokan beras dari Ambon atau luar provinsi.

“Contohnya Maluku Barat Daya yang harus mengambil beras dari Ambon, bahkan terkadang dari Alor. Kondisi ini menyebabkan distribusi mahal dan tidak selalu tersedia sepanjang tahun,” katanya.

Dalam menjaga stabilitas harga, pemerintah sejak 2025 menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Kami berupaya menahan harga agar tidak jatuh di bawah Rp6.500 saat panen raya dengan menyerap gabah petani. Di sisi lain, di daerah nonprodusen harga cenderung naik sehingga perlu dikendalikan melalui HET dan program stabilisasi seperti Gerakan Pangan Murah serta bantuan pangan,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, cadangan stok beras nasional dalam kondisi cukup besar, mencapai lebih dari 3,2 juta ton. Terkait pembangunan 2026, Bulog mendorong pemerintah kabupaten/kota di Maluku dan Maluku Utara segera menyelesaikan proses hibah lahan.

“Kabupaten yang sudah menyelesaikan administrasi hibah akan kami prioritaskan. Belajar dari pengalaman di daerah lain, proses administrasi yang belum tuntas bisa menghambat pembangunan,” katanya.

Pasca Idul Fitri, Bulog akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian teknis terkait kapasitas gudang yang dibutuhkan, mulai dari 1.000 ton hingga 3.500 ton, dengan mempertimbangkan data penyaluran dua hingga tiga tahun terakhir, jumlah penduduk, serta potensi produksi daerah.

“Khusus Halmahera Timur, sedang kami kaji kemungkinan pembangunan tidak hanya gudang, tetapi juga pengering dan penggilingan padi sesuai potensi produksinya,” ia menambahkan.

Selain infrastruktur penyimpanan, Presiden juga mengarahkan percepatan hilirisasi komoditas. Bulog direncanakan membangun fasilitas pengolahan jagung menjadi pakan ternak serta pengembangan industri tepung beras dan tepung jagung untuk pangan.

Program percepatan tersebut ditargetkan berjalan pada 2026–2027. Bulog berharap dukungan penuh bupati, wakil bupati, dan pimpinan DPRD agar proses hibah lahan dan administrasi dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan infrastruktur pascapanen di sembilan kabupaten Maluku dan Maluku Utara dapat direalisasikan tepat waktu.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penyediaan lahan strategis di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta lembaga-lembaga umat Islam.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri agenda Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI Masa Bakti 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan bahwa seluruh umat dan rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada MUI agar terus bersikap tegas dan konsisten dalam menjalankan perannya bagi umat dan bangsa. Menjawab harapan tersebut, Presiden menyatakan pemerintah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi di depan Bundaran HI.

“Saya sebagai Presiden Republik Indonesia telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan,” ujar Presiden.

Kepala negara mengungkapkan, rencana pembangunan gedung tersebut bahkan diproyeksikan bertingkat tinggi, dengan perkiraan hingga 40 lantai. Gagasan tersebut, menurut Presiden, merupakan permintaan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Nasaruddin Umar, yang juga menjabat sebagai Menteri Agama.

Prabowo menegaskan, kawasan Bundaran HI ke depan tidak hanya diisi hotel dan pusat perbelanjaan, tetapi juga gedung yang diperuntukkan bagi lembaga-lembaga umat Islam.

“Beliau menyampaikan kepada saya bahwa kantor MUI sekarang belum jelas keberadaannya. Saya pun jujur, tidak tahu persis di mana kantor MUI. Ke depan, kantor institusi-institusi Islam akan berada di jantung Ibu Kota Jakarta,” tandas Prabowo.

PTPP bangga dapat berkontribusi dalam menghadirkan fasilitas kampus modern yang mendukung proses pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan pendidikan tinggi nasional,

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan konstruksi nasional PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menuntaskan pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur dengan nilai proyek sekitar Rp219 miliar.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan, proyek tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung penguatan infrastruktur pendidikan tinggi nasional.

“PTPP bangga dapat berkontribusi dalam menghadirkan fasilitas kampus modern yang mendukung proses pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan pendidikan tinggi nasional,” kata Joko berdasarkan keterangannya, Jakarta, Jumat.

Gedung yang bernama Menara Wimaya II tersebut dibangun untuk mendukung kegiatan akademik FISIP serta Fakultas Ilmu Komputer (FIK) dan dirancang sebagai gedung kuliah bersama di lingkungan kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Pembangunan Menara Wimaya II dimulai sejak 29 Maret 2023 dan dirancang untuk menunjang aktivitas pembelajaran, kolaborasi, serta pengembangan akademik sivitas kampus.

Salah satu fitur utama gedung tersebut adalah skybridge sepanjang 22 meter yang menghubungkan Menara Wimaya II dengan Menara Wimaya I sebagai bagian dari konsep bangunan kembar terintegrasi.

"Sebagai kontraktor pelaksana, PTPP membangun skybridge di ketinggian sekitar 48 meter menggunakan metode shoring PD8 yang dinilai lebih aman, presisi, serta efisien dari sisi waktu dan biaya," ujar Joko.

Peresmian gedung dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur Prof. Akhmad Fauzi, jajaran pimpinan universitas, serta pemangku kepentingan terkait.

Penyelesaian proyek ini diharapkan memperkuat dukungan sarana pendidikan tinggi, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional melalui penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) memperoleh proyek baru pembangunan gedung institusional Kejaksaan Agung dengan nilai Rp934,36 miliar pada 26 Januari 2026.

Gedung JAMPIDUM, JAMDATUN, JAMWAS, dan BPA tersebut dibangun untuk mendukung transformasi kelembagaan Kejaksaan Agung melalui penyediaan fasilitas kerja yang modern, terintegrasi, dan representatif.

"Bagi PTPP, proyek ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga memastikan hasil akhir dapat mendukung kebutuhan operasional pengguna secara optimal. Kami berkomitmen menjaga ketepatan waktu, kualitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pekerjaan," ujar Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Pembangunan gedung tersebut dilaksanakan dengan jangka waktu 360 hari kalender. Kehadiran infrastruktur baru ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antar bidang, mempercepat proses kerja, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebelumnya, PTPP membidik pendapatan usaha sebesar Rp16 triliun pada 2026. Sementara target kontrak baru yang dibidik BUMN konstruksi tersebut mencapai Rp23,5 triliun.

Hingga 30 September 2025, PTPP membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,61 triliun. Angka ini relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,65 triliun.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Wahana Konstruksi Mandiri (WKM) resmi menjadi pemegang saham pengendali (PSP) baru di PT Asri Karya Lestari Tbk. (ASLI), setelah merampungkan proses akuisisi 62,72% saham.

Berdasarkan pengumuman pada Senin (20/1/2026), pengambilalihan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses negosiasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik melalui keterbukaan informasi.

Transaksi pengambilalihan dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 15 Januari 2026. Dalam transaksi ini, WKM mengakuisisi 3.920.000.000 (3,92 miliar) saham ASLI dari pemegang saham pengendali sebelumnya, Sudjatmiko, atau setara 62,72% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh ASLI.

Pelaksanaan transaksi dilakukan melalui mekanisme crossing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Senin (19/1/2026). Mengutip prospektus, pelaksanaan transaksi dilakukan di harga Rp11 per saham. Dengan demikian, total transaksi mencapai Rp43,12 miliar.

Dengan selesainya transaksi tersebut, WKM secara efektif menjadi pengendali baru ASLI dan selanjutnya akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer/MTO) atas sisa saham ASLI yang dimiliki pemegang saham publik sesuai ketentuan POJK 9/2018.

Tujuan dan latar belakang dari akuisisi ini adalah sebagai pengembangan usaha, di mana WKM juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Akuisisi tersebut akan menjadikan kolaborasi positif antara pengalaman ASLI dengan WKM di industri konstruksi.
Portofolio WKM dalam bidang usaha jasa konstruksi, meliputi pembangunan gedung, antara lain fasilitas industri, perkantoran, dan hunian. Selain itu, WKM juga memiliki pengalaman dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan konstruksi sipil, termasuk pembangunan jalan, irigasi, jembatan, dan sistem drainase.

Sejumlah proyek telah diselesaikan oleh WKM, antara lain, pertama, Pekerjaan Workshop & Office Plant Kalimantan Jhonlin Baratama, Kalimantan Selatan, pada 2023.

Kedua, Pembangunan Barak dan Pos Pengamanan Perbatasan TNI, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, tahun 2024 dan 2025. Ketiga, Pekerjaan Jetty dan Mooring Dolphin PT Nusa Jaya Port, Kalimantan Selatan, tahun 2023.

Keempat, Pembangunan Tangki CPKO PT Kodeco Agrojaya Mandiri, tahun 2023. Kelima, Pembangunan Gedung Dekranasda Kotabaru, tahun 2024. Keenam, Revitalisasi Mechanical, Electrical, dan Plumbing (MEP) Terminal 1B, PT Angkasa Pura II, tahun 2022.

Ketujuh, Pembangunan Jembatan KM 17 dan KM 51 Mantewe, Dinas Pekerjaan Umum, tahun 2022. Kedelapan, Pembangunan Area Perkantoran Kotabaru, tahun 2024. Kesembilan, Pembangunan Ruang VVIP RSUD Hadji Boejasin Tanah Laut, tahun 2024, serta proyek-proyek lainnya.

"Melalui Pengambilalihan ini, WKM mengharapkan dapat terwujud sinergi usaha antara ASLI dan WKM, khususnya melalui pemanfaatan pengalaman, kompetensi, dan portofolio usaha masing-masing di industri konstruksi sehingga ke depannya ASLI diharapkan akan menjadi salah satu pemain konstruksi terbesar," papar manajemen WKM.

Pengambilalihan ini diharapkan dapat mendukung penguatan kegiatan usaha serta peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional WKM dan ASLI dalam jangka menengah dan panjang, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan Keterbukaan Informasi yang disampaikan, pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir (UBO) dari WKM adalah Hariono yang sejauh ini memiliki portofolio di perusahaan jaringan bisnis H. Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, seperti PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR).

Sementara itu, posisi Direktur WKM dijabat Peter Handika dan kursi Komisaris ditempati Galih Setya Pradana.

IDXChannel- PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) resmi menandatangani kontrak pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung (MA) dan Kawasan Lembaga Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung (MA) serta Plaza Keadilan dikerjakan oleh Hutama Karya (KSO Hutama Karya–Jaya Konstruksi) di atas lahan seluas 79.179 m² dengan total luas bangunan 55.752 m².

Adapun fasilitas ini disiapkan untuk mendukung operasional peradilan tingkat nasional, termasuk ruang sidang, pusat layanan publik, serta konektivitas dengan Plaza Yudikatif sebagai ruang publik formal kawasan pemerintahan IKN.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah mengatakan secara arsitektural, bangunan dirancang dengan pendekatan modern yang dipadukan dengan identitas nusantara.

"Proyek ini akan menjadi elemen utama dalam pembentukan pusat pemerintahan Indonesia di IKN," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

Fasad gedung menampilkan panel bermotif Talawang khas Suku Dayak sebagai elemen visual sekaligus simbol 'pelindung keadilan'. Karakter lokal diperkuat melalui penggunaan material seperti batu alam, laminated wood, dan rotan sintetis.

Motif tenun nusantara diterapkan pada overstek sebagai peneduh matahari guna mendukung efisiensi energi. Konsep bangunan panggung (pilotis) membantu sirkulasi udara dan menciptakan area terbuka. Seluruh elemen tersebut terintegrasi dengan teknologi modern, termasuk Intelligent Sun Control System pada fasad.

Selanjutnya, Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dikerjakan oleh Hutama Karya (KSO Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP) dengan total luas konstruksi 74.196 m², meliputi Gedung MPR, Museum, Masjid, dan fasilitas pendukung. Kawasan ini terhubung langsung dengan Plaza Demokrasi/Serambi Musyawarah sebagai ruang publik legislatif.

Secara arsitektur, Gedung MPR menonjolkan karakter institusional yang kuat melalui penerapan konsep rumah panggung atau pilotis, memberikan kesan bangunan yang agung, terbuka, dan responsif terhadap kontur lahan. Identitas budaya diperkuat dengan aksen Wastra Nusantara pada area drop-off.

Elemen ini dilengkapi prinsip Breathable, fitur Green & Sustainable seperti sky garden, photovoltaic, dan rainwater harvesting, serta pendekatan Modern Nusantara yang menghadirkan bangunan yang relevan dan berumur panjang. Semua ini menjadikan Gedung MPR sebagai ikon baru kawasan legislatif di IKN.

Kedua bangunan dirancang dengan prinsip arsitektur institusional yang menonjolkan fungsi lembaga negara, efisiensi ruang, keamanan, serta integrasi kawasan. Seluruh fasilitas terhubung melalui jalur pedestrian, vegetasi hijau, dan plaza publik untuk mendukung aktivitas pemerintahan di IKN.

(kunthi fahmar sandy)

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kerja sama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan pemegang kuasa kerja sama operasi (KSO) melakukan pekerjaan fisik dan manajemen konstruksi memperkuat pembangunan IKN tahap II di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Enam kontrak ditandatangani terdiri atas satu paket pekerjaan fisik dan lima paket manajemen konstruksi, dengan total sekitar Rp1 triliun," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya menyangkut kelanjutan pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu.

Kontrak kerja dengan para pemegang KSO tersebut, lanjut dia, merupakan bagian penting dari langkah berkelanjutan menuju target pembangunan jangka menengah IKN.

Otorita IKN komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur kawasan pemerintahan sesuai arahan kepala negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Pembangunan dilaksanakan dengan prinsip kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan nasional, jelas dia, menuju IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua.

Kontrak kerja yang ditandatangani untuk kelompok (batch) kedua menuju 2028, pekerjaan yang belum selesai bakal terus berlanjut agar pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Paket pekerjaan fisik yaitu pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif sepanjang 3,7 kilometer, terdiri dari 10 ruas utama dan empat jembatan ditarget hingga 2027, dikerjakan PT Bangun Cipta (kontraktor), PT Modern Widya (tehnical), serta PT Markinah PT Daya Mulia Turangga.

Kontrak kerja lima paket konsultan manajemen konstruksi pembangunan gedung MPR, DPR, DPP (legislatif) dan bangunan pendukung, antara lain gedung beserta kawasan lembaga DPR I dan Paripurna, dikerjakan PT Ciriasajasa Cipta Mandiri, PT LPPSLH Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.

Manajemen konstruksi pembangunan gedung berserta kawasan lembaga DPR II, dikerjakan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Ciriajasa E.C., dan PT Rancang Semesta Nusantara,

Manajemen konstruksi pembangunan gedung beserta kawasan kompleks yudikatif, dikerjakan PT Ciriajasa Engineering Consultants, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama.

"Manajemen konstruksi bangunan pendukung lembaga DPR dan Paripurna, serta lembaga yudikatif, dikerjakan PT Pola Teknik Konsultan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dan PT Cipta Andalan Persada," katanya.

Manajemen konstruksi pembangunan gedung beserta kawasan lembaga DPD dan MPR, termasuk bangunan pendukung dikerjakan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025