Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku memperjuangkan pembangunan 391 unit rumah bagi masyarakat terdampak konflik sosial dan bencana di sejumlah desa kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa usai rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP di Jakarta, Selasa mengatakan pembangunan rumah menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemulihan masyarakat di wilayah terdampak.

“Maluku meminta dukungan pembangunan rumah di empat desa, yakni Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 unit, dan Desa Kariu 207 unit,” kata dia

Ia menjelaskan pembangunan hunian tidak hanya berkaitan dengan penyediaan rumah layak, tetapi juga menjadi bagian dari pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik dan bencana.

Menurut Hendrik, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh masyarakat terdampak memperoleh perhatian yang adil tanpa membedakan latar belakang.

Ia juga mengungkapkan hingga kini masih terdapat warga yang tinggal di tenda darurat dengan kondisi yang memprihatinkan.

“Sampai sekarang masyarakat masih tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya juga sudah rusak,” ujarnya.

Hendrik juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap besaran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Maluku yang dinilai belum sebanding dengan tantangan geografis wilayah kepulauan.

“Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku,” katanya.

Sementara itu Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, menyatakan siap melakukan pengecekan lapangan dan menyiapkan proses perencanaan pembangunan secara bertahap.

Pemerintah pusat, lanjutnya, tidak hanya fokus pada pembangunan rumah, tetapi juga penataan kawasan permukiman agar lebih layak huni.

“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujarnya.

Kementerian PKP juga akan menurunkan tim teknis bersama pemerintah daerah guna memastikan kelayakan lahan dan keamanan kawasan pembangunan.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen tak lepas dari program pemerintah yang dieksekusi dengan cukup baik. Anin menyampaikan percepatan belanja pemerintah sejak Januari, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan masif hingga Rp 80 triliun, pembangunan 3 juta rumah yang cukup agresif, dan sejumlah program prioritas lainnya ikut mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi.

"Kami mengapresiasi kinerja pemerintah. Program pemerintah yang diterapkan sejak awal 2025 mulai menunjukkan hasil tahun ini,” ujar Anin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Anin mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen di tengah kondisi global yang memburuk merupakan capaian yang luar biasa dan perlu diapresiasi. Kadin, lanjut dia, akan terus bekerja sama dengan pemerintah, mendukung, dan berpartisipasi penuh terhadap semua program untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen adalah capaian tertinggi di antara negara anggota G20," lanjut Anin.

Pada periode yang sama, sambung Anin, ekonomi China tumbuh 5 persen, Singapura 4,6 persen, Korea Selatan 3,6 persen, Arab Saudi 2,8 persen, dan Amerika Serikat 2,8 persen. "Ini adalah prestasi membanggakan," kata Anin.

Anin mengatakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen menandakan perbaikan iklim investasi di Indonesia. Anin menilai perbaikan kinerja ekonomi nasional tidak hanya ditopang oleh belanja pemerintah dan konsumsi domestik, tetapi juga mulai ditandai terbukanya pasar ekspor baru serta meningkatnya aliran investasi, termasuk dari skala menengah yang mulai menyebar ke daerah.

"Upaya membuka pasar ekspor baru, meski masih pada tahap awal, sudah mulai memberikan dampak di tengah berbagai tantangan global," ujarnya.

Investasi Ikut Andil

Pada saat yang sama, Anin menilai, arus investasi yang masuk semakin beragam, tidak hanya didominasi proyek besar, tetapi juga investasi menengah yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Anin menambahkan, investasi yang berkembang saat ini tidak hanya berskala besar, tetapi juga mulai menyasar sektor dan wilayah yang lebih luas.

Menurut Anin, tantangan berikutnya adalah memastikan investasi tersebut terus mengalir ke daerah melalui penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Hanya dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat, melainkan menyebar secara lebih merata ke berbagai daerah.

“Ke depan tinggal bagaimana diskusi dengan pemerintah daerah agar investasi di daerah bisa ditingkatkan dan daerah ikut maju. Pertumbuhan ekonomi harus juga terjadi di daerah," ungkap Anin.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan 1 juta unit rumah terjangkau bagi masyarakat pada tahun ini.

Rencana ambisius tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam agenda May Day yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2026.

Dalam penjelasannya, langkah strategis ini digagas sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kelayakan tempat tinggal bagi kaum buruh serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dia menekankan, penyediaan hunian layak menjadi prioritas guna menjamin kesejahteraan dan stabilitas sosial bagi kelas pekerja di seluruh Indonesia.

Kendati demikian, target tersebut terlampau jauh bila dibandingkan dengan kuota rumah subsidi (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP) yang disediakan pemerintah saat ini sebanyak 350.000 unit.

"Tahun ini sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah," ujar Prabowo dalam agenda May Day, dikutip Minggu (3/5/2026).

Presiden menegaskan bahwa pembangunan sejuta rumah ini akan difokuskan pada klaster strategis yang memiliki aksesibilitas tinggi. Fokus utamanya adalah kawasan yang berdekatan dengan zona industri dan pusat aktivitas ekonomi utama.

Kebijakan ini diambil untuk menekan biaya logistik pekerja dengan memperpendek jarak antara tempat tinggal dan lokasi kerja. Dengan demikian, efisiensi waktu dan biaya dapat dirasakan langsung oleh sektor buruh secara nasional.

“Rumah-rumah ini akan dibangun sesuai saran saudara [para pekerja], akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri. Yang dekat dengan tempat bekerja,”tambahnya.

Selain itu, Prabowo juga menyebut pihaknya akan mendorong pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor yang lebih panjang sampai 40 tahun.

Seiring dengan hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku optimistis target tersebut dapat dicapai. Salah satunya melalui pengembangan 10 Kota Baru.

Dia mengatakan akan segera menjalin kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan lahan dan konsep pembangunan di berbagai wilayah. Dalam sebulan ini, pihaknya bersama sejumlah K/L lain akan melakukan survei wilayah.

Adapun, beberapa lokasi yang menjadi target survei utama mencakup kawasan penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang, hingga kawasan industri Batang di Jawa Tengah.

Di wilayah Timur Indonesia, survei akan difokuskan di sekitar Surabaya, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, tim juga akan menyisir potensi di Sumatera Utara, Palembang, Lampung, hingga wilayah Kalimantan Baru.

"Jadi kita juga sebulan ini kita minta bekerja keras untuk melakukan survei-survei untuk arahan Bapak Presiden mempersiapkan kota-kota baru ya mohon doanya," tutur Ara.

Selain mencanangkan pembangunan kota baru, pemerintah juga tengah mengincar lahan-lahan menganggur milik negara, termasuk aset sejumlah perusahaan pelat merah yang ada di Jakarta untuk disulap menjadi hunian vertikal.

Langkah ini diambil guna memastikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan akses hunian layak di tengah keterbatasan lahan perkotaan yang semakin menipis.

Janji Manis yang Realistis

Ketua Umum The Hud Institute, Zulfi Syarif Koto mengatakan janji penyediaan 1 juta rumah pada tahun ini tersebut sudah sepatutnya disampaikan. Mengingat, program 3 Juta Rumah tak tercapai pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo.

Zulfi mengatakan, komitmen penyediaan 1 juta rumah pada tahun ini menjadi tanda bahwa pemerintahan Prabowo hendak mempercepat pelaksanaan program perumahan. Di mana, hal ini perlu menjadi perhatian khusus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Saya pikir realistis 1 juta rumah, mungkin yang pertama digenjot itu pelaksanaan renovasi melalui program BSPS 400.000 unit dan FLPP [Rumah subsidi] 350.000 unit,” jelasnya kepada Bisnis.

Namun demikian, Zulfi menekankan bahwa pemerintah perlu semakin aktif mencari alternatif pembiayaan. Pasalnya, apabila hanya mengandalkan guyuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja maka program ini dipastikan tidak akan pernah tercapai.

“Perlu peningkatan kolaborasi yang dijalankan oleh Kementerian PKP. Contohnya, bisa menjalin kerja sama dengan Pemda atau Pemprov, karena kalau hanya mengandalkan APBN tidak akan tercapai,” tambahnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyambut positif janji tersebut sebagai penguatan target pemerintahan Prabowo.

Bambang menilai target 1 juta rumah baru pada tahun ini merupakan kombinasi dari program rumah subsidi (FLPP) dan skema rumah rakyat yang salah satunya akan direalisasikan melalui pembangunan rusun subsidi.

Selain itu, target 1 juta rumah juga mencakup program renovasi atau bedah rumah yang dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di mana, pada tahun Ini pemerintah membidik kuota BSPS sebanyak 400.000 unit.

“Jadi tentu [BSPS] juga bagian dari target 1 juta rumah yang dijanjikan presiden,” imbuhnya.

Selain menyoroti janji penyediaan 1 juta rumah pada tahun Ini, REI juga menyoroti janji Prabowo memberikan KPR subsidi dengan tenor panjang hingga 40 tahun. Skema ini secara khusus membidik sektor informal dan buruh dengan penghasilan tidak tetap agar tetap bisa memiliki rumah.

Jika terealisasi, kebijakan tenor panjang ini diklaim akan memperlebar pasar properti nasional secara signifikan. Golongan masyarakat yang sebelumnya dianggap tidak bankable kini memiliki jembatan untuk mendapatkan kredit dengan bunga subsidi 5%.

"Tujuannya baik, agar angsuran bisa terjangkau sepadan dengan uang sewa rumah misalnya dan memberi kepastian setiap warga negara bahkan di sektor informal juga bisa mendapat rumah,” pungkas Bambang.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis melihat industri properti saat ini masih terseok-seok dan pemerintah terus memberikan stimulus untuk membangkitkannya. Beberapa insentif dari sisi fiskal yang sudah bergulir seperti pembebasan PPN untuk mendorong permintaan hunian berbasis kebutuhan dasar dan tren urbanisasi yang masih berlangsung.

Head of research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia mengatakan di tengah tantangan industri properti saat ini, sejumlah faktor dinilai dapat menjadi penopang kinerja sektor properti pada 2026.

Selain itu, rencana pemerintah untuk mendorong program pembangunan 3 juta rumah juga berpotensi menjadi katalis baru bagi industri. Namun yang tak kalah penting, kontribusi recurring income juga mulai memainkan peran signifikan bagi emiten properti. Pendapatan dari sewa mal, apartemen, hingga logistik menjadi bantalan penting di tengah melemahnya penjualan unit.

“Ke depan, kinerja emiten properti akan semakin kurang bergantung pada penjualan unit dan lebih ditopang kestabilan arus kas dari aset sewaan,” katanya, Senin (13/4/2026).

Menariknya, perubahan gaya hidup masyarakat juga mulai menggeser pola konsumsi properti. Kini, sekitar 70% konsumen disebut lebih memilih menyewa dibandingkan membeli hunian. Fenomena ini memperkuat pentingnya strategi recurring income bagi emiten properti.

Tak hanya itu, dampak lesunya marketing sales 2025 berpotensi menekan pendapatan 2026 karena adanya lag effect pengakuan pendapatan bisa diredam jika porsi recurring income meningkat dan biaya dikontrol ketat.

PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) menjadi salah satu emiten properti yang menyoroti recurring income untuk mengerek kinerja perusahaan. Langkah INPP ini, menjadi sinyal kuat bahwa di tengah tekanan industri properti, strategi yang tepat bisa menjadi pembeda.

Di tengah melambatnya penjualan properti dan menyusutnya daya serap pasar apartemen, banyak pengembang masih terpaku pada strategi lama yakni menjual sebanyak mungkin unit untuk mengejar pertumbuhan.

Alih-alih bergantung pada penjualan yang fluktuatif, INPP membangun pendapatan yang lebih stabil melalui recurring income. Strategi ini bukan hanya menjadi bantalan pada saat pasar lesu, tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan berkelanjutan.

Presiden Direktur sekaligus CEO INPP Anthony Prabowo Susilo mengatakan pendekatan recurring income menjadi keunggulan kompetitif yang mampu mengubah aset properti dari sekadar produk jual beli menjadi sumber arus kas jangka panjang.

“Dengan porsi recurring income yang kuat untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan,” ujarnya dikutip, Selasa (14/4/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan akan segera membangun hunian layak bagi masyarakat yang masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bakal direalisasikan lewat program 3 juta rumah.

Terbaru, Prabowo sempat melakukan kunjungan ke area padat permukiman di bantaran rel kereta api Kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (26/3/2026).

"Saya menyusuri permukiman di bantaran rel kereta api di Kawasan Senen, Jakarta Pusat. Terletak sekitar 3 kilometer dari Pusat Kota Jakarta," kata Prabowo dalam akun Instagram resminya, dikutip Jumat (27/3/2026).

Prabowo memastikan akan mulai mempercepat pengembangan hunian layak khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dia mengaku bertekad untuk dapat menghadirkan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Insyallah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk Masyarakat di daerah tersebut dengan cepat, dan sudah menjadi tekad saya untuk menyediakan hunian layak untuk masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memang telah memberi sinyal akan mempercepat pembangunan Program 3 Juta Rumah. Hal itu sebagian disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengungkapkan bahwa Presiden mulai mempertanyakan progres pembangunan yang terkesan tidak bergerak cepat di lapangan. Dalam laporannya, hambatan ini salah satunya terjadi lantaran adanya kendala administratif pada level kementerian.

"Bicara mengenai program ini, Presiden tanya, kenapa kok program perumahan agak lambat? Kesannya lambat. Itu kesan di pemikiran Presiden," ujar Hashim dalam agenda Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, kendala birokrasi muncul lantaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang merupakan kementerian teknis di bidang perumahan merupakan nomenklatur kementerian baru. Di mana, kementerian ini baru berusia satu tahun.

Sebelumnya, Kementerian PKP merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang eksekusinya dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perumahan. Sehingga, transformasi kelembagaan ini berdampak pada kecepatan eksekusi program di masa awal transisi.

"Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, kementerian perumahan kan kementerian baru, baru satu tahun. Tapi sebetulnya Presiden ingin ini cepat," jelas Hashim singkat.

Meski demikian, Hashim memastikan akselerasi akan tetap dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemanfaatan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kolaborasi ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengejar target pembangunan yang dibidik pemerintah.

Pemerintah juga telah menggandeng PT KAI untuk melakukan kerja sama penggunaan aset yang bakal diperuntukkan bagi pengembangan hunian vertikal dengan konsep transitoriented development (TOD).

Sementara itu, Direktur Utama KAI, Bobhy Rasyidin menuturkan, akan terdapat 14 tower hunian di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

"[Ekosistem ini] menjadikan hunian yang dekat dengan transportasi publik, pemanfaatan lahan yang efisien, serta mobilitas yang lebih mudah bagi masyarakat perkotaan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menciptakan hingga 1,5 juta lapangan kerja melalui penciptaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Prabowo, 1,5 juta lapangan kerja itu bisa diciptakan melalui pembukaan sampai dengan 30.000 SPPG atau lebih dikenal dengan dapur MBG. Setiap dapur kemudian nantinya diperkirakan bisa mempekerjakan hingga 50 orang karyawan.

"Itu sudah 1,5 juta kerja. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja,” klaim Prabowo pada wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (22/3/2026).

Selain MBG, pemerintah turut mengandalkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Dengan target 80.000 koperasi yang masing-masing mempekerjakan sekitar 18 orang, program ini diklaim berpotensi menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru.

Di sektor kelautan, Kampung Nelayan Merah Putih difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.100 kampung nelayan pada 2026. “Kami bikin pilot project di Biak, penghasilannya nelayan itu naik rata-rata 60% sampai 80%,” kata Presiden ke-8 itu.

Prabowo juga menegaskan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, program pembangunan satu juta rumah disebut menjadi salah satu motor terbesar penciptaan lapangan kerja.

Setiap unit rumah diperkirakan melibatkan lima pekerja, sehingga totalnya bisa menyerap hingga 5 juta tenaga kerja, belum termasuk efek berantai dari industri pendukung seperti bahan bangunan dan utilitas.

Prabowo optimistis, kombinasi dari seluruh program tersebut akan menjadi lokomotif ekonomi nasional. “Saya yakin ketika ini berjalan, [pertumbuhan ekonomi] itu akan lebih dari 8%,” pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mencanangkan target pengembangan rumah subsidi 60.000 unit pada 2026, dari realisasi 37.593 unit pada 2025.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Ari Tri Priyono, menyampaikan pada 2025, pihaknya telah merealisasikan pembangunan sebanyak 50.000 unit rumah. Perinciannya, 37.593 unit rumah subsidi, dan sisanya hunian komersial di berbagai wilayah Indonesia.

Pada 2026, para pengembang yang tergabung dalam Himperra menargetkan pembangunan rumah sebanyak 75.000 unit, dengan rincian 60.000 unit hunian subsidi dan 15.000 unit komersial.

“Hal itu sejalan dengan komitmen organisasi dalam mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia,” paparnya dalam siaran pers, Minggu (8/2/2026).

Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Indonesia memiliki 93,55 juta kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, backlog kepemilikan rumah mencapai 12,57 juta KK, sedangkan backlog kualitas yakni rumah yang tidak layak huni mencapai 16,59 juta KK.

Kemudian, berdasarkan pemetaan backlog per wilayah, kawasan urban mencatat backlog kualitas sebanyak 2,10 juta keluarga dan backlog kepemilikan mencapai 4,56 juta keluarga. Adapun, wilayah pesisir memiliki backlog kualitas yang lebih tinggi, yakni 5,22 juta keluarga, dengan backlog kepemilikan sebanyak 2,60 juta keluarga.

Angka tersebut menggambarkan persoalan kelayakan hunian masih lebih dominan di kawasan pesisir dibandingkan kawasan perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha memacu ketersediaan rumah.

Pada 2025, penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencatatkan rekor tertinggi dengan penyaluran 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun.

Sementara itu, Himperra ikut serta dalam pembangunan infrastruktur air di wilayah terdampak banjir di Aceh. Menurut Ari Tri Priyono, keterbatasan akses air bersih menjadi salah satu persoalan utama setelah bencana.

Sebanyak 20 titik sumur bor yang dilengkapi dengan sistem Reverse Osmosis (RO) dibangun di lokasi-lokasi strategis di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Barat. Sistem RO ini dirancang agar masyarakat dapat langsung mengakses air yang layak konsumsi, sekaligus meminimalisasi risiko penyakit yang kerap muncul akibat buruknya sanitasi setelah bencana banjir.

Menjelang bulan Ramadan, Himperra juga melakukan program pemulihan sarana ibadah dan menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak banjir.

Bisnis.com, MEDAN – Bupati Aceh Tamiang Provinsi Aceh Armia Pahmi mengungkapkan Aceh Tamiang membutuhkan pembangunan kembali hunian tetap (huntap) sekitar 20.000 unit bagi masyarakatnya yang terdampak bencana banjir bandang jelang akhir November 2025.

“Ada 20.000 lebih pembangunan huntap yang saya minta [ke pemerintah]. Itu berdasarkan data yang sudah ada di saya dan kemungkinan bisa bertambah,” ujar Armia kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Dia mengatakan, jumlah huntap yang saat ini diminta Pemkab Aceh Tamiang ke pemerintah telah berdasarkan simulasi dan taksiran data sesuai SK BNBA (Surat Keputusan By Name By Address) tahap I dan finalisasi data BNBA tahap II yang masih berlangsung.

Angka itu disebutnya akan bertambah mengingat proses verifikasi dan validasi faktual di lapangan yang terus berlanjut.

Berdasarkan data sementara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Badai Tropis Senyar Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 26 Januari 2026, total rumah rusak di wilayah ini mencapai 75.088 unit. Rinciannya, sebanyak 12.358 unit rumah mengalami rusak berat; rusak sedang 17.028 unit; dan rusak ringan 39.793 unit.

Armia Pahmi menuturkan per tanggal 22 Januari 2026, tim verifikasi dan validasi faktual sudah mendata 1.141 unit rumah dengan rincian klasifikasi rumah rusak berat sebanyak 117 unit, rumah rusak sedang 249 unit; dan rumah rusak ringan sebanyak 775 unit.

Dia pun menyebut baru mendapat komitmen dan kepastian pembangunan unit rumah baru (huntap) sebanyak kurang lebih 2.446 unit bagi warga korban bencana hidrometeorologi, yakni dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 1.796 unit, Polri sebanyak 150 unit, dan Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 500 unit.

“Bila menggunakan perkiraan tadi, berarti masih ada PR pemenuhan kebutuhan pembangunan kembali rumah masyarakat sekitar 17.554 unit dan akan terus bertambah. Kami berharap ini dapat perhatian dari pemerintah pusat agar masyarakat korban bencana bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak,” jelasnya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali melakukan kunjungan kemanusiaan ke Tapanuli Utara, Sumatera Utara, guna menyerahkan secara langsung bantuan pembangunan kembali rumah warga yang hilang akibat terjangan bencana alam.

Dedi Mulyadi mengatakan kehadirannya sebagai bagian dari perwujudan solidaritas masyarakat Jawa Barat yang dikumpulkan melalui berbagai elemen pemerintahan dan sektor swasta untuk membantu meringankan beban warga terdampak.

Dalam pertemuan koordinasi bersama Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil kolektif dari Pemerintah Kota Depok, Pemda Sumedang, Pemda Subang, Kwarda Pramuka, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, hingga donasi dari pihak swasta dan desa di wilayah Karawang.

"Bantuan dialokasikan untuk membangun puluhan unit rumah baru bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, terutama mereka yang rumahnya hanyut terbawa arus bencana. Nilai per unit rumah ditetapkan secara proporsional agar selaras dengan bantuan dari instansi lain guna menjaga kondusivitas di tengah masyarakat," katanya dikutip Rabu (14/1/2026).

Selain pembangunan hunian, agenda kemanusiaan ini juga mencakup rencana relokasi warga yang bermukim di pinggiran sungai ke area yang lebih aman. Fokus penyaluran bantuan akan diprioritaskan di wilayah Kecamatan Adian Koting, tepatnya di Desa Sibalanga dan Desa Pagaran Lambung.

"Tidak hanya sekadar rumah tinggal, rencana pembangunan ini juga mencakup fasilitas umum berupa musala sebagai sarana ibadah bagi warga di lokasi relokasi tersebut," tuturnya.

Bupati Tapanuli Utara Jonius menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian masyarakat Jawa Barat yang digerakkan oleh Dedi Mulyadi. Langkah ini dinilai sangat membantu percepatan penanganan pascabencana, melengkapi bantuan yang juga datang dari pemerintah pusat melalui BNPB serta bantuan kemanusiaan dari Yayasan Buddha Tzu Chi.

Sinergi ini diharapkan menjadi simbol kuat persahabatan antarwilayah yang mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat Tapanuli Utara untuk menata kembali kehidupan mereka.

Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya gotong royong tanpa sekat wilayah dalam menghadapi bencana. Dedi berharap pembangunan rumah-rumah tersebut dapat segera terealisasi sehingga warga terdampak dapat kembali memiliki hunian yang layak dan aman, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa persaudaraan antarwarga di Indonesia tetap kokoh di tengah situasi sulit.

Penyaluran bantuan miliaran rupiah bagi korban bencana alam di enam kecamatan, yang meliputi relokasi dan pembangunan 58 unit rumah dengan nilai Rp75 juta per unit, rumah ibadah, fasilitas desa, serta dukungan bagi masyarakat dan pelaku UMKM terdampak di Tarutung.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah membentuk Lembaga Percepatan Pembangunan Perumahan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP REI, Raymond Arfandy menilai bahwa penambahan institusi baru bukan merupakan urgensi utama dalam menyelesaikan tantangan backlog hunian nasional.

Terlebih, tambah dia, saat ini pemerintah sebenarnya telah memiliki struktur kelembagaan yang cukup untuk menangani sektor perumahan. Yakni melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Satuan Tugas (Satgas).

"Pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan itu dalam hemat kami belum terlalu mendesak untuk dilaksanakan. Kita sudah memiliki Kementerian PKP ataupun Satgas Perumahan," ujar Raymond kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Alih-alih menambah Lembaga baru, Raymond mengusulkan pemerintah untuk lebih fokus pada perumusan konsep dan terobosan baru guna memperlancar sistem penyediaan serta akses pembelian rumah bagi masyarakat luas.

Menurutnya, efektivitas pencapaian target perumahan lebih bergantung pada inovasi skema pembiayaan dan kemudahan regulasi.

"Bukan malah menambah institusi lain, jalan keluarnya bukan di sana. Dengan institusi yang sudah ada itu, kita buatkan terobosan-terobosan dan konsep-konsep baru untuk sistem penyediaan dan pembelian rumah rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan besar-besaran pembangunan dan renovasi perumahan nasional melalui pembentukan lembaga khusus.

Hal tersebut disampaikan Fahri usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).

Fahri menjelaskan, dalam beberapa kesempatan Presiden menitipkan pesan agar pemerintah segera menyiapkan mekanisme percepatan pembangunan perumahan. Pesan tersebut, kata dia, sejalan dengan mandat sejumlah undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga khusus untuk mempercepat pembangunan perumahan.

“Intinya memang harus ada lembaga yang nanti mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, serta manajemen hunian yang berbasis hunian sosial,” ujar Fahri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan dan penyediaan rumah hunian bagi warga terdampak bencana di sejumlah daerah di Sumatra.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa dalam dua pekan ke depan, tambahan rumah hunian yang dibangun oleh Danantara akan selesai dan siap digunakan.

Hal tersebut disampaikan Teddy melalui unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Kamis (8/1/2026), menyusul pertemuan yang digelarnya bersama sejumlah pejabat dan pimpinan BUMN konstruksi di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (7/1/2026) malam.

“Dalam dua minggu ke depan, tambahan rumah hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam akan selesai dan siap digunakan,” ujar Teddy.

Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta jajaran direktur utama BUMN karya, antara lain Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya (WIKA), Nindya Karya, Hutama Karya (HK), Pembangunan Perumahan (PP), dan Brantas Abipraya.

Selain pembangunan hunian oleh Danantara, Teddy menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum juga tengah melakukan pembersihan dan pemulihan fasilitas umum secara masif dan cepat. Fasilitas yang dipulihkan meliputi jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air bersih, hingga perkantoran.

“Seiring pemulihan fasilitas umum, Kementerian PU juga sedang membangun rumah hunian di Aceh yang ditargetkan selesai pada awal Februari,” jelasnya.

Dia melanjutkan bahwa Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses pemulihan dan penyediaan hunian pascabencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, Teddy menyebut bahwa hingga satu bulan pascabencana, pemerintah terus berkoordinasi secara intensif dengan para bupati dan wali kota setempat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan hunian dengan kebutuhan dan keinginan warga terdampak yang beragam.

“Ada warga yang ingin disiapkan hunian, ada yang memilih memperbaiki rumah sendiri, ada pula yang ingin pindah daerah mengikuti keluarganya. Pemerintah secepat mungkin membangun hunian, kemudian para bupati memobilisasi warga untuk menempatinya,” kata Teddy.

IDXChannel - Pemerintah menargetkan sebanyak 500 unit rumah bagi korban bencana di Sumatera rampung dibangun dalam waktu sepekan.

Pembangunan tersebut bagian dari 15.000 unit hunian yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Informasi itu dibagikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya lewat akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet usai menerima kunjungan Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria.

"Dalam 1 minggu pertama, ditargetkan sedikitnya 500 unit rumah telah selesai dibangun dari total 15.000 unit yang dikerjakan BUMN pada Desember ini, selain pembangunan hunian oleh BNPB dan Kementerian PU yang juga sedang berjalan," kata Teddy dikutip pada Jumat (26/12/2025)

Selain itu, Seskab dan Kepala Badan Pengelola BUMN juga membahas kesiapan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) milik BUMN yang diharapkan segera berfungsi secara optimal di wilayah terdampak.

Dukungan berkelanjutan dari BUMN juga menjadi pembahasan keduanya dalam pertemuan tersebut. "Dukungan berkelanjutan dari BUMN, berupa pengiriman puluhan alat berat, tangki air bersih, serta ribuan pekerja, terutama untuk kegiatan pemulihan dan pembersihan di Aceh Tamiang," tutur Teddy.

Agenda strategis lainnya yang dibahas adalah percepatan pemulihan layanan keuangan, dengan target operasional perbankan daerah kembali berjalan.

“Seluruh unsur pemerintah bekerja secepat mungkin agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal seperti sedia kala. Seluruh kegiatan dilakukan bersama-sama dengan warga yang terus bahu-membahu bersama petugas memulihkan situasi ini,” ujarnya.

(DESI ANGRIANI)