Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan Sekolah Rakyat setelah menemukan tingginya minat masyarakat terhadap program pendidikan tersebut saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo secara khusus menginstruksikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Perintah itu disampaikan setelah pemerintah menemukan jumlah calon siswa Sekolah Rakyat di Bali jauh melampaui kapasitas yang tersedia. Dari hasil penjangkauan yang dilakukan pemerintah, terdapat sekitar 400 calon siswa yang memenuhi kriteria, sementara alokasi yang tersedia hanya untuk 270 siswa.

"Berarti kita harus tambah secepat mungkin. Nanti diusahakan bupati-bupati. Kalau tidak, nanti pemerintah pusat yang sediakan lahannya, cari tanahnya," kata Prabowo saat memberikan arahan di SRMP 17 Tabanan.

Tingginya minat masyarakat tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kebutuhan terhadap pendidikan gratis dan berkualitas bagi kelompok masyarakat kurang mampu masih sangat besar. Karena itu, pemerintah memandang perluasan kapasitas Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Instruksi Khusus kepada Teddy

Selain meminta percepatan pembangunan sekolah baru, Prabowo juga memberikan instruksi khusus kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah yang belum digunakan secara maksimal.

Menurut Prabowo, fasilitas milik kementerian dan lembaga yang kurang dimanfaatkan dapat digunakan sementara untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat hingga pembangunan gedung permanen selesai dilakukan.

"Seskab nanti koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Cari fasilitas mereka yang ada dan kurang dimanfaatkan. Itu dipinjam, sampai sekolah yang permanen jadi," ujar Prabowo.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung tanpa harus menunggu seluruh pembangunan fisik selesai.

Pemerintah saat ini memang tengah membangun gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Namun, tingginya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah perlu mencari solusi jangka pendek agar lebih banyak siswa dapat segera memperoleh akses pendidikan.

Sekolah Rakyat untuk Warga Kurang Mampu

Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dibangun sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.

Menurutnya, program tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

"Memang Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya," ujar Prabowo.

Dia menilai tujuan utama pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting yang harus diperkuat pemerintah.

"Jadi, pembangunan kita sebagai bangsa, tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik," katanya.

Prabowo menambahkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan kerja keras di berbagai sektor, termasuk pendidikan.

"Kita harus bekerja keras di semua bidang, salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang," ungkapnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan.

Seleksi Berdasarkan Data Sosial Ekonomi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran umum seperti sekolah pada umumnya.

Pemerintah justru melakukan penjangkauan langsung terhadap calon siswa yang memenuhi kriteria dan tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Mereka [siswa] dijangkau, jadi tidak membuka pendaftaran. Akan tetapi, [pemerintah] menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa bersekolah di Sekolah Rakyat," katanya.

Menurutnya, siswa yang diterima merupakan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat warga yang memenuhi syarat namun belum tercatat dalam DTSEN, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data sebelum proses penerimaan dilakukan.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat harus berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik titipan maupun pungutan.

"Di sini dilarang suap menyuap, membayar, titipan dari siapapun. Ini disampaikan ke pendamping pemda yang turut melakukan penjangkauan Sekolah Rakyat," ujarnya.

Target Lebih dari 100.000 Siswa

Pemerintah menargetkan kapasitas Sekolah Rakyat terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun ajaran 2025/2026 terdapat lebih dari 15.000 siswa yang telah mengikuti program Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Jumlah tersebut akan bertambah sekitar 32.000 siswa pada tahun ajaran 2026/2027 seiring dengan perluasan kapasitas dan pembangunan fasilitas baru.

Adapun pada tahun ajaran 2027/2028, pemerintah menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat menembus angka 100.000 orang.

"Tahun depan, 2027-2028 bisa ada lebih dari 100.000 siswa," kata Gus Ipul.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah saat ini telah memiliki 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, pembangunan gedung permanen juga terus berlangsung. Hingga saat ini, terdapat 93 proyek Sekolah Rakyat permanen yang sedang dalam proses pembangunan dengan progres mendekati 80%.

Jaminan Kebutuhan Dasar Siswa

Pemerintah tidak hanya menyediakan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, tetapi juga menjamin berbagai kebutuhan dasar siswa selama mengikuti proses pembelajaran.

Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program tersebut dirancang agar anak-anak dapat belajar secara optimal tanpa terbebani persoalan kebutuhan dasar sehari-hari.

"Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua," ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, April lalu.

Teddy juga menyoroti masih banyaknya anak yang tidak bersekolah, bahkan di kawasan yang berdekatan dengan pusat pemerintahan.

"Di tempat ini tidak jauh dari Pusat Pemerintahan sekitar 3-5 kilometer, masih ada anak putus sekolah, anak tidak sekolah. Ini masalah sejak lama, makanya kita ingin perbaiki, secara bertahap dan berkala tapi dengan cara secepat mungkin," katanya.

Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menjamin kebutuhan dasar siswa mulai dari tempat tinggal, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan.

"Percayalah, di tempat ini nanti anak-anak akan dijamin tempat tinggalnya, makanannya, gizinya, kesehatannya, serta mendapatkan pendidikan yang sangat amat layak," tegas Teddy.

Dengan tingginya minat masyarakat, percepatan pembangunan sekolah baru, serta target lebih dari 100.000 siswa pada tahun ajaran 2027/2028, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi salah satu program pendidikan sosial terbesar yang dijalankan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggenjot pembangunan Sekolah Rakyat. Targetnya, lebih 100.000 siswa yang berasal dari masyarakat kurang mampu bisa bersekolah di Sekolah Rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat mendampingi kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali pada Minggu (7/6/2026).

Gus Ipul mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan open house atau membuka kesempatan bagi calon siswa dan orang tua siswa untuk melihat Sekolah Rakyat di Bali.

"Mereka [siswa] dijangkau, jadi tidak membuka pendaftaran. Akan tetapi, [pemerintah] menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa bersekolah di Sekolah Rakyat," katanya.

Dia mengatakan bahwa siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat merupakan siswa yang kurang mampu dan masuk di data tunggal sosial ekonomi nasional. Apabila tidak tercatat di data tunggal itu, maka kemudian akan ada pemutakhiran.

"Di sini [Sekolah Rakyat] dilarang suap menyuap, membayar, titipan dari siapapun. Ini disampaikan ke pendamping Pemda yang turut melakukan penjangkauan Sekolah Rakyat," ujarnya.

Dia membeberkan bahwa pada tahun ajar 2025-2026 telah ada lebih dari 15.000 siswa di Sekolah Rakyat. Kemudian, pada periode 2026-2027 terdapat penambahan alokasi 32.000 siswa Sekolah Rakyat.

"Tahun depan, 2027-2028 bisa ada lebih dari 100.000 siswa," ujar Gus Ipul.

Sampai saat ini, sudah ada 166 titik Sekolah Rakyat yang merupakan rintisan. Pemerintah tengah membangun gedung untuk Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia. Kemudian, 93 Sekolah Rakyat permanen tengah berproses, dengan pembangunan hampir 80%.

Adapun, Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan yang layak.

"Memang Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pembangunan bangsa pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

"Pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang," kata Prabowo.

Bisnis.com, INDRAMAYU- Pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat hingga awal Juni diklaim mencapai 61,60%. Pemerintah daerah memastikan bangunan tersebut selesai pada 25 Agustus 2026.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim mengatakan, belum lama ini ia melakukan peninjauan terkait pembangunan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal sekaligus mengevaluasi kesiapan infrastruktur pendukung yang akan menunjang operasional sekolah setelah selesai dibangun.

Selain meninjau bangunan utama, pemerintah daerah juga memberi perhatian pada akses menuju kawasan sekolah. Menurut Lucky, keberadaan jalan yang memadai menjadi faktor penting agar kegiatan pendidikan dapat berjalan optimal dan mudah dijangkau masyarakat.

"Kita ingin memastikan akses menuju Sekolah Rakyat makin baik. Ini bukan hanya untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan pendidikan ke depan," kata Lucky, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, kawasan menuju lokasi sekolah masih memiliki ruang yang cukup untuk dilakukan penataan maupun pelebaran jalan.

Karena itu, pemerintah daerah akan mengkaji berbagai langkah yang diperlukan agar akses menuju sekolah menjadi lebih nyaman dan aman bagi siswa, guru, maupun masyarakat sekitar.

Lucky menegaskan, keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik yang megah. Lebih dari itu, sekolah tersebut harus benar-benar dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.

Menurut dia, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan lain yang berkaitan dengan peserta didik, sehingga saat sekolah mulai beroperasi seluruh layanan pendidikan dapat berjalan secara optimal.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu Ade Suhayati mengatakan proses penjangkauan calon siswa terus dilakukan.

Pendataan dan sosialisasi melibatkan berbagai unsur yang selama ini mendampingi keluarga miskin, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), hingga Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Kecamatan (PKSK).

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin, khususnya keluarga yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 dalam data kesejahteraan sosial nasional.

"Kita berharap, makin banyak masyarakat yang memanfaatkan program tersebut sebagai kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik," ujar Ade.

Dari sisi pembangunan fisik, perwakilan pelaksana proyek, Operational Manager PT Abipraya Uno KSO, Fahri menyebut sejumlah bangunan utama telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

"Progres pembangunan saat ini sudah mencapai sekitar 61,60 persen dan sesuai kontrak ditargetkan selesai pada 25 Agustus 2026," kata Fahri.

Ia menjelaskan, gedung serbaguna, masjid, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya telah memasuki tahap penyelesaian lanjutan. Di saat bersamaan, pekerjaan pembangunan gedung sekolah untuk jenjang SMP dan SMA masih terus dikebut.

Selain itu, pembangunan gedung SD, asrama siswa, asrama guru, kantin, hingga lapangan sepak bola juga terus berlangsung. Bahkan area lapangan telah memasuki tahap penanaman rumput sebagai bagian dari penyelesaian fasilitas olahraga.

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sampai penghujung April 2026, realisasi belanja negara di Provinsi Jawa Timur terhitung sebesar Rp39,02 triliun atau mencapai 34,73% dari pagu belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Saiful Islam memaparkan realisasi belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp14,02 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp25 triliun.

"Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat atau belanja Kementerian/Lembaga sampai dengan April 2026 sebesar Rp14,02 triliun atau 29,04% dari pagu dan tumbuh 26,05% bila dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy)," ungkap Saiful, Selasa (26/5/2026).

Adapun belanja K/L selama kuartal I/2026 itu terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp9,48 triliun, belanja barang sebesar Rp2,82 triliun, serta belanja modal senilai Rp1,71 triliun.

Belanja pegawai Rp9,48 triliun mempunyai tingkat penyerapan 35,37%, dengan realisasi yang mengalami kenaikan sebesar 17,66% secara tahunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru dan percepatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Selanjutnya, belanja barang sebesar Rp2,82 triliun dengan penyerapan mencapai 21,49% mengalami peningkatan sebesar 20,07% (yoy). Melonjaknya komponen belanja barang utamanya dipengaruhi oleh pembiayaan jalan/irigasi/jaringan, belanja peralatan/mesin, gedung/bangunan yang diserahkan kepada masyarakat.

Selain itu, belanja modal sebesar Rp1,71 triliun atau 20,54% dari pagu, mengalami pertumbuhan yang melesat sebesar 165,79% secara tahunan. Hal tersebut dapat terjadi karena untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan dan irigasi serta dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di 18 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

"Pembangunan Sekolah Rakyat hingga April 2026 telah terealisasi sebesar Rp0,58 triliun atau mencapai 17,01% dari pagu yang ditetapkan Rp3,40 triliun. Realisasi ini meliputi 18 sekolah rakyat di Jawa Timur," paparnya.

Lebih lanjut, belanja negara juga disumbang oleh realisasi Transfer Ke Daerah (TKD), di mana hingga dengan 30 April 2026 telah mencapai 39,03% atau Rp25 triliun dari pagu TKD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp64,07 triliun.

"Rinciannya, realisasi tertinggi secara persentase adalah Dana Desa 42,57%, diikuti oleh DAK Non Fisik 41,34% dan Dana Alokasi Umum 40,62%," tambahnya.

Realisasi TKD hingga 30 April 2026 secara nominal terkoreksi hingga sebesar 12,71% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Hal tersebut terjadi karena konsekuensi logis dari penyesuaian pagu TKD pada tahun 2026.

Realisasi Dana Desa yang mencapai persentase tertinggi disebabkan oleh percepatan penyaluran Tahap I yang digunakan untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Timur.

Tingginya realisasi DAK Non Fisik secara khusus ditopang oleh pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama, Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Kesetaraan, Bantuan Operasional Kesehatan, serta Tunjangan Profesi Guru.

"Hingga akhir April 2026, belum terdapat realisasi DAK Fisik karena masih menunggu juknis penyaluran TA 2026 dan perubahan PMK," pungkasnya.

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Saiful Islam menyebutkan sebanyak Rp578,78 miliar telah dibelanjakan untuk pembangunan sekolah rakyat di Jawa Timur.

"

Saiful menyatakan realisasi belanja Rp578,78 miliar tersebut merupakan 17 persen dari pagu anggaran secara total sebesar Rp3,4 triliun.

Ia menuturkan untuk tahun ini terdapat 18 lokasi di Jatim yang menjadi prioritas pembangunan sekolah rakyat.

Sebanyak 18 lokasi tersebut dibagi menjadi empat paket pekerjaan dengan paket pertama menyasar lima lokasi yaitu Kabupaten Sampang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Tuban.

Paket kedua menyasar empat lokasi meliputi Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Madiun.

Paket ketiga menargetkan empat lokasi yakni Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri.

Paket keempat akan mencakup pembangunan sekolah rakyat di lima lokasi yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember.

Saiful menjelaskan pembangunan sekolah rakyat dilakukan dalam rangka menghapuskan kemiskinan ekstrem melalui pemberian pendidikan gratis dengan akses yang mudah sesuai proyek strategis nasional (PSN) bidang pendidikan.

"Belanja yang dilakukan dalam rangka untuk pembangunan program sekolah rakyat ini terdiri dari verifikasi perencanaan, pengadaan, dan konstruksi dari pembangunan sekolah rakyat itu sendiri," ujarnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, sehingga bisa dapat segera dimanfaatkan oleh anak kurang mampu untuk bisa bersekolah.

Dia menyampaikan percepatan pembangunan menjadi langkah penting agar fasilitas pendidikan berkualitas dengan dukungan sarana yang memadai dapat segera dimanfaatkan. Dikarenakan, Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, serta menekan angka kemiskinan ekstrem sebagaimana dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekolah Rakyat ini kami dorong percepatannya, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu, baik dari sisi kualitas pendidikan maupun fasilitas yang baik,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (7/4/2026).

Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, Dody menilai progres pembangunan menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Di mana kini progres pembangunan masih terbilang cukup kecil yakni 9%.

Menurutnya dengan percepatan pekerjaan rata-rata dua persen per hari, pihaknya optimistis pembangunan dapat diselesaikan sesuai target. Artinya, dengan progres dua persen setiap hari, dia optimis dapat diselesaikan pada 20 Juni 2026.

“Target Juni 2026 ini lebih cepat dari kontrak kerja awal. Alasannya, supaya kehadiran Sekolah Rakyat bisa segera dirasakan manfaatnya,” ujar dia.

Dody menekankan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang berjalan efektif antara satgas percepatan pembangunan dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dia mengapresiasi kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung percepatan proyek tersebut.

“Koordinasi satgas percepatan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah juga bekerja dengan baik, semua pihak menjalankan perannya sebagaimana mestinya,” tegas dia,

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyampaikan terima kasih dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Sekolah Rakyat yang saat ini tengah berjalan dan, diharapkan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Disamping itu, dia bilang selain adanya pengerjaan Sekolah Rakyat ini, di Pemkab Dharmasraya juga ada proyek lainnya yang juga mendapat dukungan dari Kementerian PU, termasuk 1 km rigid beton dan pengaspalan Jalan Lintas Sumatera sepanjang 19 km, penanggulangan banjir timpeh dan SPAM.

Annisa menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 100.000 meter persegi atau 10 hektare. Fasilitas yang dibangun mencakup gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, delapan asrama siswa, dua rumah susun guru, serta berbagai bangunan pendukung seperti guest house, masjid, gedung serbaguna, dapur, gudang, hingga kantin di setiap jenjang.

Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, dengan total daya tampung mencapai 1.080 siswa. Proyek ini mulai berkontrak pada 10 Maret 2026 dengan target awal penyelesaian pada 4 November 2026. Namun, melalui langkah percepatan yang dilakukan, pembangunan ditargetkan rampung lebih cepat agar dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran baru.

“Melalui peninjauan ini, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Dharmasraya dapat berjalan optimal, tepat waktu, dan benar-benar menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah masih menghadapi kendala di lapangan, terutama terkait penerimaan masyarakat setempat.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), ia menjelaskan bahwa proyek Sekolah Rakyat merupakan hasil koordinasi lintas kementerian, di mana pembangunan fisik dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sementara pengusulan lokasi berasal dari Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah.

“Lahannya disediakan oleh pemerintah daerah, kemudian dilakukan asesmen oleh kementerian PU untuk memastikan semua syarat terpenuhi, mulai dari Amdal, kontur tanah, hingga status clear and clean,” ujarnya.

Gus Ipul menyebut, meskipun secara administratif sejumlah lahan telah dinyatakan layak, dinamika sosial di lapangan masih menjadi tantangan. Salah satu kasus terjadi di Temanggung, di mana pembangunan belum dapat dimulai karena belum tercapainya kesepakatan antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

“Di Temanggung tanahnya masih ada sedikit masalah dengan masyarakat setempat, sehingga sampai sekarang belum bisa berjalan pembangunannya,” jelasnya.

Sementara itu, di Wonosobo, pembangunan sudah mulai berjalan meski belum sepenuhnya lancar. Ia menyebut sebagian titik masih menghadapi kendala serupa, namun diharapkan dapat segera diselesaikan.

“Wonosobo itu bisa dibangun sebagian, tapi sebagian lagi masih bermasalah. Insyaallah dalam waktu dekat bisa diselesaikan,” katanya.

Mensos menegaskan pihaknya akan menunggu langkah pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, untuk mengedepankan musyawarah dengan warga guna mencari solusi terbaik.

Selain itu, ia juga merespons perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap proses pengadaan dalam program Sekolah Rakyat. Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap pengawasan dan bahkan berencana melaporkan langsung proses yang telah berjalan kepada KPK.

“Jika ada waktu, kami akan bertemu pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses yang telah kita lakukan. Ini kesempatan baik untuk evaluasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kementerian Sosial juga akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kami sangat terbuka untuk diaudit dan diperiksa sebagai bagian dari upaya mencegah penyimpangan,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kulon Progo terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian pada pertengahan tahun ini. Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis proyek tersebut dapat selesai sesuai jadwal.

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/4/2026), AHY mengatakan percepatan dilakukan melalui penambahan tenaga kerja dan optimalisasi alat berat. “Saya melihat semangat dan kerja keras di lapangan sangat baik. Masih ada tantangan yang harus dikejar, tetapi dengan tambahan pekerja, pemanfaatan alat berat secara maksimal, serta profesionalitas Kementerian PU dan seluruh pihak yang terlibat, saya optimistis target penyelesaian pada Juni 2026 dapat dicapai,” kata AHY.

Ia menjelaskan, progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 38 persen. Terdapat deviasi sekitar lima persen dari rencana awal sehingga diperlukan langkah akselerasi.

“Kita perlu dorong lebih cepat. Solusinya menambah pekerja dan memastikan setiap tahapan konstruksi berjalan efektif. Dengan begitu, progres pembangunan bisa terus meningkat,” kata AHY.

Saat ini sekitar 840 pekerja telah dikerahkan dan jumlahnya akan terus ditambah. Selain itu, penggunaan alat berat dimaksimalkan untuk pekerjaan struktur dan penyesuaian kontur lahan.

AHY menekankan percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas bangunan. “Yang penting bukan hanya cepat selesai, melainkan juga hasilnya baik, aman, dan berkualitas. Karena itu saya melihat Kementerian PU dan seluruh pihak bekerja serius serta profesional,” katanya.

Ia menambahkan, proyek ini juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas usaha lokal.

Sekolah Rakyat Kulon Progo dibangun di atas lahan sekitar 7,1 hektare dengan total anggaran sekitar Rp214 miliar. Fasilitas ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA lengkap dengan asrama dan sarana pendukung.

“Dengan total anggaran sekitar Rp214 miliar, Sekolah Rakyat Kulon Progo ditargetkan mampu menampung 1.080 peserta didik,” kata AHY.

Ia mengatakan, seluruh kebutuhan pendidikan akan ditanggung pemerintah, mulai dari biaya sekolah hingga perlengkapan belajar. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menargetkan proyek pembangunan Sekolah Rakyat rampung sebelum tahun ajaran baru 2026. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan dengan tetap menjaga standar mutu dan keselamatan kerja.

Dody mengatakan, setiap proyek harus memenuhi kualitas terbaik dan selesai tepat waktu karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda. “Saya ingin setiap pembangunan Sekolah Rakyat ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas terbaik serta mengedepankan keselamatan kerja. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” kata Dody dalam keterangan yang diterima pada Senin (20/4/2026).

PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai kontraktor pelaksana mempercepat pekerjaan di berbagai lokasi proyek. Percepatan dilakukan melalui penguatan pengawasan teknis, optimalisasi manajemen proyek, dan disiplin standar keselamatan kerja.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh untuk menjaga progres tetap sesuai kontrak. Dian mengatakan, dinamika proyek menjadi bagian dari proses konstruksi, namun perusahaan tetap fokus pada solusi dan percepatan.

Dian mengatakan, pengerjaan proyek melibatkan ratusan tenaga kerja di tiap lokasi dengan sistem kerja bergantian siang dan malam. “Mereka bekerja tanpa mengenal waktu, dalam berbagai kondisi, dengan semangat dan komitmen tinggi untuk menyelesaikan proyek ini. Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang dedikasi, kebersamaan, dan tanggung jawab kepada masyarakat,” kata Dian.

Dian mengatakan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda pemerintah dalam memperluas akses pendidikan.

Secara desain, Sekolah Rakyat mengusung konsep asrama terpadu dengan fasilitas pendidikan lengkap, mulai dari jenjang SD hingga SMA, rumah susun guru, asrama siswa, hingga sarana olahraga. Model ini disiapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang terintegrasi.

Brantas Abipraya menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan agar proyek berjalan transparan dan akuntabel. “Proyek Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul Indonesia. Kami berkomitmen mengebut penyelesaian proyek ini, tentunya dengan mengutamakan kualitas terbaik, serta tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja,” kata Dian.

Ini sudah masuk fase krusial, jadi harus kita kejar bersama-sama agar bisa selesai tepat waktu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengupayakan 97 titik pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II dapat diselesaikan pada Juni 2026 melalui percepatan pekerjaan di berbagai lokasi.

Dody mengatakan percepatan itu dilakukan agar fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan pada tahun ajaran baru mendatang sesuai target pemerintah.

“Ini sudah masuk fase krusial, jadi harus kita kejar bersama-sama agar bisa selesai tepat waktu,” kata Dody di Kantor Kementerian PU Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan progres pembangunan di lapangan masih bervariasi sehingga diperlukan konsolidasi harian, penguatan pengawasan dan dukungan lintas unit di lingkungan Kementerian PU.

Berdasarkan data kementerian per 14 April 2026 yang dipaparkan Dody, hanya sekitar 20 persen titik yang progresnya telah mencapai kisaran 30 persen hingga 40 persen.

“Per 14 April itu hanya sekitar 20 persen (titik pembangunan) yang progresnya sudah sekitar 30–40 persen, yang lainnya masih banyak di bawah itu,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut masih ada sekitar empat titik yang progresnya tercatat nol persen, sementara sekitar 70 titik lainnya masih berada di bawah kisaran 20 persen hingga 30 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat Kementerian PU harus mempercepat kerja lapangan dengan melibatkan dukungan dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Cipta Karya dan Bina Marga.

“Ini menjadi PR bersama PU. Jadi nanti saya akan pakai teman-teman dari Cipta Karya, teman-teman dari Bina Marga untuk juga support sehingga pekerjaan ini bisa benar-benar selesai di Juni 2026,” ucap dia.

Dody mengatakan percepatan tidak hanya dilakukan lewat penambahan koordinasi, tetapi juga dengan membuka opsi penambahan tenaga kerja dan pemanfaatan teknologi konstruksi agar target Juni dapat dikejar.

Ia menambahkan pemantauan terhadap progres pembangunan akan dilakukan secara intensif, terutama pada titik-titik yang masih berada di bawah 20 persen.

“Saya akan mengupayakan 97 ini selesai semua di Juni. Mungkin teman-teman bisa percaya, bisa nggak percaya, tapi ya itu, saya harus kerja keras. Sehari mungkin saya bisa kerja 24 jam,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian PU pada 26 Maret 2026 menyatakan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di 104 lokasi terus dipercepat.

Program ini mencakup 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, dengan target menampung hingga 112.320 siswa yang terbagi dalam 3.744 rombongan belajar.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilakukan secara permanen di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disediakan pemerintah daerah.

Setiap lokasi dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama bagi siswa dan guru, serta fasilitas penunjang seperti kantin sehat, klinik, lapangan olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler dan ruang terbuka hijau.

Dody mengarahkan seluruh jajaran di kementeriannya untuk fokus mengejar penyelesaian proyek agar dapat rampung dan dimanfaatkan sesuai jadwal yang telah ditargetkan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAJALENGKA - Kondisi bangunan SDN II Gandawesi di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.

Sekolah dasar tersebut tampak kontras dengan bangunan dapur program makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berdiri di sekitarnya dan terlihat lebih baru serta terawat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, perbedaan kondisi kedua bangunan terlihat mencolok. Sejumlah ruang kelas di SDN II Gandawesi tampak mengalami kerusakan, mulai dari dinding kusam hingga bagian atap yang terlihat kurang layak. Sementara itu, bangunan dapur MBG di area yang sama berdiri dengan konstruksi lebih baik, cat masih baru, serta fasilitas tampak memadai.

Perbandingan visual ini memicu beragam reaksi dari masyarakat. Banyak warganet mempertanyakan prioritas pembangunan, mengingat kondisi ruang kelas sebagai fasilitas utama pendidikan dinilai belum optimal, sementara fasilitas pendukung seperti dapur justru terlihat lebih representatif.

Kepala SDN II Gandawesi Nina Sophia mengatakan pihaknya memahami perhatian publik terhadap kondisi tersebut. Namun, ia meminta masyarakat melihat persoalan ini secara utuh, mengingat proses pengajuan perbaikan ruang kelas telah berlangsung sejak sebelum dirinya menjabat.

“Saya ambil sisi positifnya saja. Mungkin karena berdampingan dengan bangunan yang terlihat baru dan bagus, jadi perbandingannya cukup mencolok,” ujar Nina, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, pengajuan perbaikan untuk ruang kelas yang rusak telah diajukan sebelumnya dan kini telah mendapat respons dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Bahkan, sebelum libur Lebaran, pihak dinas telah melakukan pengukuran terhadap tiga ruang kelas yang mengalami kerusakan sebagai bagian dari tahap awal perbaikan.

“Sudah ada perhatian dari dinas. Tinggal tindak lanjutnya saja. Saya baru di sini, tapi proses pengajuan sudah berjalan sebelumnya,” kata Nina.

Pantauan di lingkungan sekolah menunjukkan aktivitas belajar mengajar masih berlangsung di tengah keterbatasan sarana. Beberapa ruang kelas masih digunakan meskipun kondisinya memerlukan perbaikan. Di sisi lain, area dapur MBG tampak lebih siap digunakan dengan fasilitas yang relatif lengkap.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Muhamad Umar Ma’ruf memastikan SDN II Gandawesi telah masuk dalam program prioritas perbaikan pada tahun 2026. Ia menyatakan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan melalui berbagai program.

“Kami terus berusaha jemput bola ke pemerintah pusat demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Majalengka agar langkung sae,” ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo telah meninjau proses pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Jawa Timur. Hasilnya, progres pembangunan proyek prioritas di sejumlah kabupaten/kota dinilai sudah baik, meski terdapat juga yang disebutnya buruk.

Salah satu yang dinilai baik adalah pembangunan gedung SR di kawasan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Dody mengungkapkan progres pembangunan telah mencapai 45%.

"Bagus ini progresnya. Kan saya minggu lalu sama minggu ini ya mengurus sekolah rakyat ya. Yang saya lihat, Waskita top. Jadi sekolah rakyat dikerjakan Waskita dan CAG, bagus. Progresnya 45% ya," beber Dody, Minggu (12/4/2026).

Sekolah Rakyat di Surabaya tersebut nantinya diproyeksikan akan menampung sebanyak 1.000 siswa-siswi. Dody mengungkapkan bangunan tersebut didirikan pihaknya di lahan aset yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan luas sebesar 6,2 hektare.

Dirinya memberikan pujian mengenai tahapan rangkaian pembangunan yang berjalan baik dan sesuai dengan target dalam kontrak kerja. Dody juga optimistis proyek tersebut akan rampung tepat pada waktunya, yakni pada Juni mendatang.

"InsyaAllah selesai sesuai target. Mudah-mudahan sebelum 20 Juni. Bagus, ini bagus. Waskita ini bagus. Hampir di semua tempat yang saya tunjukin yang Waskita top. Perfect sekali," tegasnya.

Selain di Kota Pahlawan, Dody juga menjelaskan bahwa pembangunan gedung Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah di Jawa Timur masih berjalan sesuai rencana dan juga ditarget rampung sepenuhnya pada Juni nanti. Seperti di Kabupaten Sampang dan Jombang.

"Kan di Sampang kemarin juga sudah 30%, hampir 40% juga modelnya sama lah. Sampang itu memang luasnya lebih besar, 8 hektare. Lebih besar lah, tapi secara overall bagus, yang agak tertinggal sedikit itu di Jombang, tapi masih oke lah," paparnya.

Meski begitu, Dody mengungkapkan bahwa pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Nganjuk malahan tertinggal dari daerah lainnya yang telah ditinjaunya beberapa hari terakhir.

Dengan realisasi pembangunan yang baru mencapai 15%, Dody menegaskan hal tersebut pun membuat dirinya kecewa dengan jajarannya karena dianggap bermain-main dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Nganjuk kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Masih berapa sih ini, 15 persenan lah," tutup Dody.