Pembiayaan dengan denominasi dolar AS menjadi salah satu keunggulan ProHajj Signature karena struktur biaya paket haji khusus umumnya menggunakan dolar AS

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) dan NRA Group meluncurkan layanan pembiayaan ProHajj Signature untuk membantu calon jamaah mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji khusus, termasuk biaya pendaftaran dan keberangkatan mulai dari 8.500 dolar AS.

Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono menyatakan, layanan tersebut menerapkan skema pembiayaan dalam rupiah yang kemudian dikonversi ke dolar AS setelah pencairan hingga nasabah dinyatakan berangkat oleh NRA Group, sehingga dapat membantu nasabah memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar.

“Pembiayaan dengan denominasi dolar AS menjadi salah satu keunggulan ProHajj Signature karena struktur biaya paket haji khusus umumnya menggunakan dolar AS,” ucap Imam Teguh Saptono di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, melalui skema tersebut, calon jamaah bisa memperoleh pembiayaan yang lebih stabil dan terukur, sehingga memberikan kepastian dalam persiapan ibadah ke Tanah Suci.

Ia menyampaikan, inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya perseroan dalam menghadirkan solusi pembiayaan haji khusus yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Layanan ProHajj Signature menawarkan paket perencanaan ibadah haji khusus mencakup biaya pendaftaran dan keberangkatan mulai dari 8.500 dolar AS sesuai harga paket dari NRA Group.

Nasabah yang mendaftar lewat produk pembiayaan tersebut akan langsung memperoleh nomor porsi haji khusus pada tahun berjalan karena terhubung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Estimasi waktu keberangkatan pun relatif lebih cepat dibandingkan haji reguler.

Menggunakan akad ijarah multijasa, ProHajj Signature menawarkan plafon pembiayaan mulai dari Rp135 juta dengan tenor hingga 96 bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Bank Muamalat dan NRA Group juga meluncurkan kartu debit visa co-branding bagi jamaah setia NRA Group agar dapat memanfaatkan beragam fitur unggulan dan promo eksklusif selama beribadah di Tanah Suci.

Jamaah bisa melakukan tarik tunai dengan pilihan menu Bahasa Indonesia pada sejumlah ATM di Arab Saudi maupun pembayaran secara nontunai di semua merchant pilihan berlogo VISA/Plus dengan metode dipped maupun contactless.

Selain itu, pemegang kartu debit eksklusif tersebut juga berpeluang memperoleh pengembalian dana (cashback) hingga 15 persen atau maksimal Rp200 ribu tanpa minimum pembelanjaan di Arab Saudi.

Saat ini, Bank Muamalat menguasai sekitar 59 persen pangsa pasar haji khusus di Indonesia. Melalui kolaborasi dengan NRA Group, perseroan optimis dapat semakin memperluas akses pembiayaan haji khusus yang lebih mudah, terencana, dan bernilai tambah bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mengkaji skema pembiayaan tambahan untuk penerbangan haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan ini memicu perdebatan mengenai siapa yang akan menanggung beban tambahan tersebut apakah negara atau jamaah.

Dalam Rapat Kerja bersama DPR RI di Jakarta, isu ini mencuat setelah dua maskapai utama pengangkut jamaah, Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, mengajukan kenaikan biaya akibat lonjakan harga avtur serta fluktuasi nilai tukar.

Secara total, tambahan biaya yang diajukan mencapai sekitar Rp1,77 triliun, membuat biaya penerbangan haji melonjak dari semula Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun.

Melalui Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menegaskan bahwa tambahan biaya tersebut seharusnya ditanggung negara, bukan jamaah. DPR juga meminta pemerintah menghitung ulang besaran kenaikan, memperkuat koordinasi lintas kementerian, serta menyusun skema pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Pandangan serupa disampaikan anggota DPR Hidayat Nur Wahid yang menyoroti masih adanya perbedaan sikap di internal pemerintah terkait sumber pendanaan.

Siapa yang Menanggung Biaya Tambahan Penerbangan Haji?

Dilanir dari ANTARA, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa kenaikan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jamaah calon haji. Pemerintah pun saat ini berupaya mencari skema pembiayaan yang memungkinkan kebijakan tersebut dijalankan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, meskipun biaya naik signifikan, posisi pemerintah sejauh ini cenderung ingin memastikan jamaah tidak terdampak secara langsung.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII RI di Jakarta mempertegas bahwa Presiden Prabowo telah memberi arahan agar lonjakan biaya tidak ditanggung oleh calon jamaah haji.

"Alhamdulillah, Presiden menegaskan bahwa kenaikan ini jangan sampai dibebankan kepada jamaah," ujar Menhaj Irfan.

Skema Pembiayaan Penambahan Biaya Haji

Namun demikian, hingga kini sumber pendanaan tambahan tersebut masih belum diputuskan. Berdasarkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, biaya penerbangan jamaah pada dasarnya bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sementara biaya petugas kloter ditanggung APBN. Persoalannya, tambahan Rp1,77 triliun tersebut belum jelas apakah akan diambil dari dana BPIH yang pada dasarnya berasal dari setoran jamaah atau sepenuhnya ditanggung negara melalui APBN.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa pemerintah secara finansial siap menanggung selisih biaya tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan APBN tetap harus memiliki dasar hukum yang kuat. Tanpa payung hukum yang jelas, pemerintah tidak dapat serta-merta mengambil keputusan pembiayaan dari anggaran negara.

Untuk itu, Kementerian Haji dan Umrah kini berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI guna memastikan legalitas skema pembiayaan yang akan diambil. Salah satu opsi yang dikaji adalah apakah kenaikan biaya ini dapat dikategorikan sebagai kondisi force majeure, sehingga membuka ruang penggunaan skema tertentu tanpa melanggar regulasi.

Hingga saat ini, keputusan final memang belum ditetapkan. Namun arah kebijakan mulai terlihat jelas: pemerintah, sesuai arahan presiden dan dorongan DPR, berupaya agar kenaikan biaya sebesar Rp1,77 triliun tidak dibebankan kepada jamaah, melainkan dicari skema agar dapat ditanggung negara. Kepastian terkait hal ini diperkirakan akan diumumkan setelah seluruh aspek hukum dan anggaran dinyatakan aman dalam rapat lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji skema baru dalam penyelenggaraan ibadah haji yang belakangan ramai disebut sebagai “war tiket haji”. Skema ini muncul sebagai upaya untuk mengatasi panjangnya antrean keberangkatan haji di Indonesia yang saat ini bisa mencapai puluhan tahun.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa konsep ini masih dalam tahap kajian dan belum diterapkan. Namun, skema tersebut dinilai berpotensi menjadi solusi untuk mempercepat keberangkatan jemaah.

Apa Itu Skema “War Tiket Haji”?

Secara sederhana, “war tiket haji” adalah skema di mana calon jemaah bisa langsung berangkat haji tanpa harus menunggu antrean panjang, dengan syarat membayar biaya penuh tanpa subsidi. Skema ini nantinya akan berjalan berdampingan dengan sistem antrean haji reguler yang sudah ada saat ini.

“Ke depan kita akan punya dua skema, yaitu antrean seperti sekarang dan skema war tiket,” ujar Dahnil dalam Rakernas Kementerian Haji dan Umrah di Tangerang.

Jika skema ini diterapkan, maka akan ada dua jalur keberangkatan haji:

1. Skema Antrean (Reguler)

• Mengikuti sistem daftar tunggu seperti saat ini
• Biaya haji mendapatkan subsidi dari dana kelolaan haji
• Waktu tunggu bisa mencapai puluhan tahun

2. Skema “War Tiket Haji”

• Tanpa antrean, bisa langsung berangkat jika kuota tersedia
• Biaya dibayar penuh (tanpa subsidi)
• Harga mengikuti biaya riil penyelenggaraan haji

Sebagai gambaran, jika biaya haji riil ditetapkan sekitar Rp200 juta per orang, maka jemaah yang memilih skema ini harus membayar penuh nominal tersebut.

Dari Mana Kuota “War Tiket” Berasal?

Pemerintah memastikan bahwa kuota untuk skema ini tidak akan mengganggu jemaah reguler.

Kuota “war tiket haji” direncanakan berasal dari:

• Tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi, di luar kuota reguler tahunan
• Proyeksi peningkatan kuota global dalam program Visi Arab Saudi 2030

Saat ini, kuota haji dunia sekitar 2 juta jemaah per tahun. Ke depan, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 5 juta jemaah. Latar belakang utama munculnya skema ini adalah panjangnya antrean haji di Indonesia yang rata-rata mencapai 26,4 tahun.

Selain itu, peningkatan jumlah jemaah juga berdampak pada kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Saat ini jumlahnya sekitar 203 ribu Jemaah dan total biaya penyelenggaraan mencapai Rp18,2 triliun. Jika meningkat menjadi 500 ribu Jemaah kebutuhan dana bisa tembus Rp40 triliun

Dana sebesar itu dinilai sulit sepenuhnya ditopang oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga diperlukan alternatif pembiayaan seperti skema ini.

Siapa yang Bisa Mengikuti Skema Ini?

Skema “war tiket haji” terbuka bagi jemaah yang memenuhi syarat istitaah, yaitu:

• Mampu secara finansial
• Sehat secara fisik
• Siap secara mental

Menariknya, jemaah yang sudah terdaftar dalam antrean reguler juga bisa beralih ke skema ini, asalkan bersedia membayar biaya penuh tanpa subsidi. Pemerintah menegaskan bahwa meski disebut “war tiket”, skema ini bukan berarti liberalisasi atau jual-beli bebas kuota haji. Penentuan biaya dan mekanisme tetap berada di tangan negara, sehingga diharapkan tetap transparan, adil, dan akuntabel.

Di satu sisi, skema ini dianggap bisa menjadi solusi untuk mempercepat keberangkatan dan mengurangi antrean panjang. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan soal keadilan akses, karena hanya jemaah dengan kemampuan finansial tinggi yang bisa memanfaatkan jalur ini. Meski masih berupa wacana, “war tiket haji” menjadi sinyal bahwa sistem penyelenggaraan haji di Indonesia tengah menuju perubahan besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Sumber pembiayaan tambahan untuk menutup kenaikan biaya haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang senilai Rp1,77 triliun hingga kini masih menjadi tanda tanya, meski pemerintah memastikan kenaikan tersebut tidak akan dibebankan kepada jemaah.

Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf mengungkapkan, pihaknya masih melakukan koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung dan instansi terkait guna memastikan aspek legalitas, termasuk kemungkinan penggunaan skema force majeure.

“Terkait sumber pembiayaan, ada beberapa alternatif yang sedang kami siapkan. Namun, kami masih menunggu hasil koordinasi, khususnya dengan Kejaksaan Agung, untuk memastikan legalitasnya,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, kepastian skema pembiayaan menjadi krusial agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, mengingat penggunaan dana di luar skema reguler harus memiliki dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang (UU) No. 14/2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang (UU) No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, biaya penerbangan jemaah pada dasarnya bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Sementara biaya petugas kloter ditanggung oleh negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, dengan adanya lonjakan biaya di luar perhitungan awal, pemerintah perlu mencari skema tambahan di luar komponen tersebut.

Pemerintah pun berharap rapat kerja dengan Komisi VIII DPR dapat segera menghasilkan keputusan terkait persetujuan dan sumber pembiayaan, agar kepastian penyelenggaraan haji tetap terjaga di tengah tekanan biaya yang meningkat.

“Kami berharap pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR hari ini, dapat disetujui dan diputuskan mengenai besaran dan sumber pembiayaan untuk memenuhi penyesuaian biaya tersebut,” ungkapnya.

Adapun, kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar telah mendorong maskapai mengajukan penyesuaian biaya. Garuda Indonesia mengusulkan tambahan Rp974,8 miliar, sementara Saudi Airlines sebesar Rp802,8 miliar.

Secara total, biaya penerbangan haji melonjak dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun, atau meningkat Rp1,77 triliun.

Meski Presiden telah menegaskan agar kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah, hingga kini pemerintah belum menetapkan secara final sumber pembiayaan untuk menutup selisih tersebut.

Jakarta (ANTARA) - PT Federal International Finance (FIFGROUP), anak perusahaan PT Astra International Tbk (Astra International), mencatatkan kinerja pembiayaan yang positif di wilayah kerja JATA 2, yakni mencapai Rp306 miliar pada Januari-Maret 2026.

Kepala Wilayah JATA 2 FIFGROUP Machrus Ali menuturkan, area operasional yang meliputi Jakarta Barat, Ciledug, Taman Palem, Pamulang, dan Jakarta Utara 2 tersebut memiliki lebih dari 76 ribu konsumen aktif.

“Angka-angka ini merupakan cerminan dari kepercayaan masyarakat serta komitmen kami untuk terus menghadirkan layanan yang terbaik,” ucap Machrus Ali dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sedangkan terkait aktivitas pembiayaan, total booking unit di wilayah tersebut telah mencapai lebih dari 19 ribu unit pada kuartal I tahun ini.

Sebagai wujud komitmen perseroan untuk meningkatkan layanan konsumen dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, FIFGROUP Wilayah JATA 2 menyelenggarakan “Hajatan FIFGROUP Cabang Ciledug” di Tangerang, Banten.

Kepala Cabang FIFGROUP Ciledug Eka Noprianto menyatakan, pihaknya melayani 17 ribu konsumen aktif dan 4.800 booking unit pada periode Januari-Maret 2026, dengan nilai pembiayaan lebih dari Rp76 miliar.

“Melalui kegiatan Hajatan Cabang ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya sebagai perusahaan pembiayaan, tetapi juga sebagai teman dalam meraih impian,” kata Eka Noprianto.

Dalam acara tersebut, perseroan menghadirkan promo pembelian sepeda motor dengan DP mulai dari Rp700 ribuan, potongan angsuran hingga Rp2,4 juta, potongan tenor hingga 4 bulan, dan hemat angsuran hingga Rp7,8 juta untuk sepeda motor tipe tertentu melalui layanan FIFASTRA.

Terdapat pula potongan angsuran pembiayaan multiguna hingga Rp300 ribu melalui layanan DANASTRA serta potongan angsuran pembiayaan produktif modal kerja UMKM hingga Rp6 juta melalui FINATRA.

Perusahaan juga memberikan kemudahan pembiayaan haji berupa potongan biaya administrasi hingga Rp500 ribu, gratis pembukaan rekening haji, serta potongan angsuran hingga Rp1 juta melalui AMITRA.

Selain itu, pada kegiatan tersebut FIFGROUP menyalurkan santunan kepada Yayasan Pundi Amal Hasanah Umat Ciledug dan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar senilai Rp15,7 juta.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan dua kebijakan strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global dan kenaikan harga avtur dunia dalam pertemuan bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih, serta seluruh Eselon 1 Kementerian, Lembaga, dan Badan Pemerintah beserta Dirut BUMN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (8/4/2026).

“Presiden Prabowo menyampaikan dua kebijakan penting di tengah ketidakpastian global dan naiknya harga avtur dunia, yaitu mengenai turunnya harga ongkos haji dan evaluasi kawasan hutan untuk tambang,” tulis Teddy.

Mengenai penyelenggaraan haji tahun ini, Teddy menuturkan bahwa pemerintah pastikan biaya haji tahun ini tidak akan mengalami kenaikan dan bahkan akan diturunkan sekitar Rp2 juta. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempercepat masa tunggu antrean haji yang mulai pada 2026 ditargetkan paling lama menjadi 26 tahun.

“Di tengah naiknya harga avtur dunia, Presiden Prabowo memastikan untuk biaya haji tahun 2026 tidak akan naik, bahkan diturunkan sekitar Rp2 juta rupiah. Antrean haji tidak lagi 48 tahun, mulai tahun 2026 ini antrean haji paling lama 26 tahun,” tulis Teddy.

Sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur dunia yang berdampak kepada kenaikan tarif penerbangan, pemerintah juga akan memberikan dukungan pembiayaan bagi 220.000 jemaah haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun.

"Hal tersebut akan ditanggung Pemerintah sehingga masyarakat yang berangkat haji tidak terbebani kenaikan avtur,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan segera merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai bagian dari peningkatan layanan bagi jemaah. “⁠Kampung Haji Indonesia di Makkah akan segera dibangun,” sambungnya.

Terkait perlindungan kawasan hutan, Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“⁠Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk segera mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional serta kawasan hutan untuk dievaluasi dan dikembalikan ke negara bagi yang melanggar,” jelas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) memastikan dana pemerintah yang ditempatkan perseroan akan disalurkan ke sektor produktif, alih-alih ditempatkan di Surat Berharga Negara (SBN).

Hal itu disampaikan Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta di sela-sela penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026, Kamis (2/4/2026).

“Enggak [ke SBN]. Kita sementara ini kalau ada dana SAL, BSI memang kemudian langsung disalurkan [ke sektor produktif],” kata Bob, Kamis (2/4/2026).

Dia mengatakan, dana pemerintah yang ditempatkan di BSI akan segera disalurkan, utamanya ke segmen consumer banking yang memang menjadi fokus perseroan.

Pembiayaan tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembiayaan multiguna, kendaraan, hingga pembiayaan haji dan emas. Bahkan, BSI juga memiliki bisnis bullion bank yang memungkinkan penyaluran pembiayaan melalui skema gadai emas.

Pada September 2025, suntikan dana awal sebesar Rp200 triliun ditujukan untuk mendukung sektor riil, dengan berjangka waktu 6 bulan, dan dilarang keras untuk dibelikan SBN.

Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil SBN.

Dalam catatan Bisnis, mantan Ketua DK LPS itu mengakui memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.

Dia mengungkapkan langkah injeksi likuiditas itu dilakukan sepekan sebelum libur Lebaran. Purbaya tidak menampik kekhawatiran terkait kenaikan yield terhadap pergerakan yield obligasi negara yang mulai merangkak naik selama bulan ini.

“Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance menilai tantangan utama dalam penyaluran pembiayaan syariah, terutama pembiayaan haji adalah pangsa pasar yang masih terbatas, akibat coverage cabang syariah perusahaan yang belum merata.

Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengatakan tantangan itu membuat akses dan penetrasi pembiayaan syariah ke calon nasabah belum sepenuhnya optimal.

“Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menargetkan perluasan coverage dengan melakukan pembukaan kantor cabang syariah serta mengoptimalkan layanan digital,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/3/2026).

Kendati demikian, Cincin menyampaikan pada 2025 pembiayaan Haji yang disalurkan perusahaan menunjukkan tren yang positif. Hal ini ditunjukkan dari sepanjang periode pencatatan April hingga Desember 2025, kinerja produk itu mencatatkan pertumbuhan rata-rata bulanan sebesar 72%.

“Meskipun proporsi pertumbuhannya cukup baik, tetapi hingga saat ini pembiayaan produk Haji belum menjadi kontributor utama dalam portofolio syariah, yang mana saat ini masih didominasi oleh pembiayaan motor baru syariah,” bebernya.

Oleh karena itu, untuk terus mengembangkan pembiayaan syariah, khususnya produk Haji, WOM Finance akan menguatkan ekosistem syariah melalui kolaborasi dengan beberapa mitra seperti penyedia travel, majelis ta'lim dan lembaga terkait, memperluas coverage, dan terus memperbanyak peningkatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat.

Selain itu, imbuhnya, perusahaan juga fokus pada peningkatan fitur produk dan layanan agar lebih kompetitif di tengah persaingan industri multifinance yang semakin ketat.

Lebih jauh, Cincin membeberkan penyaluran pembiayaan syariah secara keseluruhan meningkat sebesar 20% (year on year/YoY) sepanjang 2025. Dia menyebut, kontribusi pembiayaan ini masih lebih kecil dibandingkan portofolio konvensional.

“Pada 2026, perusahaan memproyeksikan pembiayaan syariah akan terus tumbuh dengan target peningkatan kontribusi terhadap total portofolio pembiayaan, didorong oleh ekspansi segmen pasar dengan mengoptimalkan ekosistem syariah, perluasan coverage wilayah, dan optimalisasi digitalisasi layanan,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Cincin, perusahaan juga menargetkan pertumbuhan yang lebih agresif pada produk Haji dan Emas dengan tetap menjaga kualitas aset dan tingkat pembiayaan bermasalah dalam batas yang sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembiayaan syariah oleh industri multifinance dinilai masih memiliki peluang tumbuh di sektor produktif dan kebutuhan pokok atau esensial.

Direktur Riset Core Indonesia Etika Karyani Suwondo berpandangan pertumbuhan itu akan lebih selektif. Hal ini mengingat masih adanya penurunan daya beli dan tergerusnya kelas menengah di Indonesia.

“Saat daya beli melemah, masyarakat cenderung memilih pembiayaan yang benar-benar prioritas. Seperti kendaraan untuk bekerja atau modal usaha. Pembiayaan haji dan umrah tetap ada, tetapi pertumbuhannya lebih tertahan karena masyarakat mendahulukan kebutuhan pokok,” katanya kepada Bisnis, Senin (2/3/3036).

Oleh karena itu, untuk memanfaatkan peluang tersebut Etika menyarankan agar perusahaan pembiayaan dapat menyesuaikan tenor dan skema pembiayaan syariah agar lebih produktif.

“Kemudian juga meningkatkan asesmen risiko. Edukasi juga penting agar masyarakat tidak over-leverage dan tetap bijak berutang,” tuturnya.

Untuk 2026, Etika memproyeksikan jika tekanan ekonomi berlanjut, pertumbuhan industri pembiayaan kemungkinan moderat. Namun, dalam jangka menengah, pembiayaan syariah berpotensi pulih lebih cepat.

“Ini karena modelnya berbasis aset riil dan berbagi risiko, sehingga relatif lebih adaptif dalam situasi ekonomi sulit,” jelasnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan syariah hingga akhir 2025 mencapai Rp30,84 triliun, tumbuh 12,43% (year on year/YoY).

Sementara itu, aset perusahaan pembiayaan syariah pada Desember 2025 sebesar Rp36,55 triliun. Angka ini terkontraksi tipis 0,89% YoY dari Rp36,88 triliun.

Di lain sisi, OJK akan menyusun peta jalan (roadmap) Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya alias PVML Syariah pada 2026. Kepala Pengawas Lembaga PVML OJK Agusman menyebut aset PVML syariah tumbuh 9,75% YoY menjadi sebesar Rp119,35 triliun.

“Atau sebesar 11,32% dari aset PVML keseluruhan, menunjukkan adanya potensi untuk terus tumbuh,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip Selasa (18/11/2025).

Agusman meneruskan, untuk tahun depan OJK akan menyusun roadmap PVML Syariah guna mendorong pengembangan dan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan inovasi produk.

Bank Mega Syariah mencatat pembiayaan haji khusus, yakni Flexi Mitra Mabrur per 31 Desember 2025 melonjak lebih dari 180 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan ini juga diiringi oleh peningkatan jumlah nasabah (number of accounts/NoA) sebesar lebih dari 168 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Digital Business & Product Management Division Head Benadicto Alvonzo Ferary mengatakan pertumbuhan signifikan pada produk Flexi Mitra Mabrur mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap solusi pembiayaan tanpa agunan untuk porsi Haji Khusus.

"Pertumbuhan hingga 180 persen ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat Flexi Mitra Mabrur sebagai solusi untuk mengatur cash flow dalam mempersiapkan ibadah haji khusus secara terencana. Dengan skema yang sesuai prinsip syariah dan proses yang dimudahkan, nasabah dapat mengamankan porsi haji tanpa harus menunggu dana terkumpul utuh di awal," ujar Benadicto dalam keterangan resmi, Rabu (11/2).

Benadicto menjelaskan bahwa keunggulan utama Flexi Mitra Mabrur terletak pada kemudahannya, di mana nasabah mendapatkan jasa pengurusan pendaftaran porsi Haji Khusus melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) rekanan yang aman dan terpercaya.

Selain itu, produk ini menawarkan limit pembiayaan hingga Rp65 juta per porsi dengan jangka waktu yang fleksibel hingga 36 bulan.

"Keamanan dan kenyamanan nasabah adalah prioritas kami. Oleh karena itu, kami memberikan coverage asuransi jiwa 100 persen bagi nasabah pembiayaan ini. Kami juga bekerja sama dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pilihan untuk memastikan proses pendaftaran porsi Haji Khusus berjalan lancar sesuai regulasi," tambah Benadicto.

Ke depan, Bank Mega Syariah optimis segmen pembiayaan jasa ini akan terus tumbuh positif. Melalui akad Ijarah Multijasa, Bank Mega Syariah berkomitmen untuk terus menghadirkan kemudahan bagi nasabah dalam mewujudkan niat ke Tanah Suci dengan cara yang sesuai prinsip syariah.

"Kami melihat kebutuhan akan layanan Haji Khusus tetap tinggi. Dengan sinergi ekosistem yang kuat dan layanan yang transparan, kami berharap dapat membantu lebih banyak masyarakat untuk menyempurnakan rukun Islam mereka," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Syariah mencatat pertumbuhan outstanding pembiayaan haji khusus pada 2025 melonjak lebih dari 180 persen (year on year/yoy), diiringi oleh peningkatan jumlah nasabah (number of accounts/NoA) dengan lebih dari 168 persen (yoy).

Di Bank Mega Syariah, produk pembiayaan haji khusus ini disebut Flexi Mitra Mabrur. Dengan skema yang sesuai prinsip syariah serta proses yang lebih mudah, nasabah dapat mengamankan porsi haji tanpa harus menunggu dana terkumpul secara utuh sejak awal.

Digital Business & Product Management Division Head Bank Mega Syariah Benadicto Alvonzo Ferary dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pertumbuhan signifikan pada produk Flexi Mitra Mabrur mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap solusi pembiayaan tanpa agunan untuk porsi haji khusus.

“Pertumbuhan hingga 180 persen ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat Flexi Mitra Mabrur sebagai solusi untuk mengatur cash flow dalam mempersiapkan ibadah haji khusus secara terencana,” kata dia.

Pertumbuhan yang ekspansif ini tetap diiringi terjaganya kualitas pembiayaan Flexi Mitra Mabrur pada level yang sehat. Perseroan mencatat, 100 persen dari total pembiayaan berada pada kategori kolektibilitas 1 (lancar), menunjukkan profil nasabah yang disiplin dalam memenuhi kewajibannya.

Benadicto menjelaskan bahwa keunggulan utama Flexi Mitra Mabrur terletak pada kemudahannya, di mana nasabah mendapatkan jasa pengurusan pendaftaran porsi Haji Khusus melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) rekanan yang aman dan terpercaya.

Selain itu, produk ini menawarkan limit pembiayaan hingga Rp65 juta per porsi dengan jangka waktu yang fleksibel hingga 36 bulan.

Benadicto menegaskan, keamanan dan kenyamanan nasabah juga merupakan prioritas perseroan. Oleh karena itu, Bank Mega Syariah memberikan coverage asuransi jiwa 100 persen bagi nasabah pembiayaan ini.

“Kami juga bekerja sama dengan PIHK pilihan untuk memastikan proses pendaftaran porsi haji khusus berjalan lancar sesuai regulasi,” ujar dia.

Ke depan, Bank Mega Syariah optimis segmen pembiayaan jasa ini akan terus tumbuh positif. Melalui akad ijarah multijasa, perseroan berkomitmen untuk terus menghadirkan kemudahan bagi nasabah dalam mewujudkan niat ke Tanah Suci dengan cara yang sesuai prinsip syariah.

“Kami melihat kebutuhan akan layanan haji khusus tetap tinggi. Dengan sinergi ekosistem yang kuat dan layanan yang transparan, kami berharap dapat membantu lebih banyak masyarakat untuk menyempurnakan rukun Islam mereka,” tutup Benadicto.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini sangat berpengaruh karena penyelenggaraan haji menggunakan pembayaran dengan tiga mata uang: rupiah, SAR dan dolar

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, khususnya akibat fluktuasi nilai tukar rupiah.

Menurut dia, dinamika geopolitik global seperti penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat, perang Rusia-Ukraina yang belum usai, serta persoalan di wilayah Greenland turut berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

“Adanya kondisi geopolitik yang panas di belahan dunia lainnya tentunya kondisi ini juga harus diantisipasi karena berpengaruh terhadap kondisi ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, fluktuasi nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji karena pembayaran haji menggunakan tiga mata uang yang terdampak apabila terjadi ketidakpastian ekonomi global.

"Nilai tukar rupiah hari ini sudah mendekati Rp17.000 per dolar AS. Ini sangat berpengaruh karena penyelenggaraan haji menggunakan pembayaran dengan tiga mata uang: rupiah, SAR dan dolar,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menurut Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kabupaten Cianjur–Kota Bogor tersebut, pemerintah perlu menyiapkan mitigasi untuk menjaga stabilitas pembiayaan agar pelemahan rupiah tidak menjadi beban tambahan bagi jamaah haji.

"Nah bagaimana mitigasi kita untuk menjaga nilai rupiah dan tidak beban bagi jamaah kita," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026