Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan oleh industri multifinance kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada Maret 2026 mencapai Rp160,60 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan nilai itu setara dengan 29,54% dari total piutang pembiayaan industri.

“Dalam penyalurannya masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain terkait penguatan kualitas kredit debitur serta pengelolaan risiko yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Oleh karena itu, OJK mengimbau agar perusahaan multifinance perlu terus memperkuat kapasitas penilaian kredit, tata kelola, dan manajemen risiko agar penyaluran pembiayaan kepada UMKM dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Bila ditilik dari jenis pembiayaannya, penyaluran pembiayaan modal kerja dan multiguna mengalami peningkatan pada kuartal I/2026. Untuk pembiayaan modal kerja meningkat 6,15% (year on year/YoY) menjadi Rp54,87 triliun.

Kemudian, pembiayaan multiguna tumbuh 1,32% YoY menjadi Rp358,45 triliun dan mendominasi penyaluran pembiayaan multifinance dengan porsi 50,27%. Sementara itu, penyaluran pembiayaan investasi terkontraksi 3,35% YoY menjadi sebesar Rp167,95 triliun.

Agusman turut membeberkan pada Maret 2026, rasio NPF gross industri multifinance tercatat sebesar 2,83%, masih terjaga di bawah batas 5%. Adapun, pada Desember 2025 sebesar 2,51%, Januari 2026 sebesar 2,72%, dan Februari 2026 sebesar 2,78%.

“Kenaikan rasio NPF gross pada awal tahun tersebut merupakan bagian dari dinamika kualitas pembiayaan yang dipengaruhi antara lain kemampuan bayar debitur,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, perusahaan perlu memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas analisis kredit, serta menggunakan pendekatan yang lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan guna menjaga kualitas portofolio secara berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Di balik pertumbuhan yang terlihat tinggi, tekanan terhadap kelas menengah masih berlangsung dan mulai mengubah pola konsumsi warga.

Permata Institute for Economic Research menilai pertumbuhan ekonomi awal tahun lebih banyak ditopang belanja pemerintah dan faktor musiman Ramadhan-Lebaran, bukan karena penguatan daya beli masyarakat secara menyeluruh.

Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal I perlu dibaca secara hati-hati karena terdapat efek basis rendah dan dorongan konsumsi musiman selama Ramadhan dan Lebaran.

“Pertumbuhan ekonomi kita masih lebih bersifat fiscal driven, bukan private driven,” kata Faisal dalam Virtual Media Briefing PIER Economic Review Kuartal I Tahun 2026, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, belanja pemerintah menjadi penopang utama pertumbuhan pada awal tahun. Government expenditure bahkan tumbuh hingga 21,81 persen secara tahunan.

Namun, di sisi lain, tekanan terhadap kelas menengah masih terlihat. Permata menilai daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya, terutama pada kelompok menengah bawah.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap penurunan kelas menengah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. “Kalau kita melihat kondisinya dalam lima tahun terakhir, kelas menengah masih menunjukkan tren penurunan,” ujar Josua.

Ia mengatakan, kondisi tersebut juga tercermin dari pasar tenaga kerja yang masih didominasi sektor informal. Di saat bersamaan, masyarakat mulai mengubah pola konsumsi akibat tekanan ekonomi.

Fenomena tersebut terlihat dari meningkatnya pembelian mobil bekas dibandingkan kendaraan baru. Head of Industry & Regional Research Permata Bank Adjie Harisandi mengatakan, masyarakat kelas menengah kini cenderung menunda pembelian barang tahan lama.

“Segmen menengah bawah dan entry level mengalami tekanan daya beli,” kata Adjie.

Menurut dia, masyarakat sebenarnya masih membeli kendaraan, tetapi beralih ke mobil bekas karena harga lebih terjangkau. Kondisi itu juga tercermin dari meningkatnya pembiayaan multifinance kendaraan bekas.

Sementara itu, kelompok menengah atas justru mulai beralih membeli kendaraan listrik. “Pembeli kendaraan listrik umumnya sudah memiliki kendaraan konvensional sebelumnya,” ujar Adjie.

Permata juga menyoroti perlambatan sektor manufaktur yang mulai tertekan kenaikan biaya produksi dan pelemahan permintaan global. Data PMI manufaktur Indonesia pada April bahkan mulai masuk zona kontraksi.

Selain itu, tekanan global akibat konflik Timur Tengah, pelemahan rupiah, dan kenaikan harga energi dinilai berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat pada semester II tahun ini.

Meski demikian, Permata masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada pada kisaran 5,1 hingga 5,3 persen dengan inflasi tetap terjaga di bawah 3 persen selama harga BBM subsidi tidak dinaikkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan daya beli masyarakat secara merata. Di tengah meningkatnya penjualan kendaraan listrik, kelompok kelas menengah justru mulai beralih membeli mobil bekas akibat tekanan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Head of Industry & Regional Research Permata Bank Adjie Harisandi. Menurutnya, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat dalam sektor otomotif. Bahkan, segmen menengah atas kini mulai agresif membeli kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), sementara kelas menengah bawah lebih memilih kendaraan bekas.

“Yang menjadi catatan adalah meningkatnya penjualan kendaraan listrik secara signifikan. Kalau kita lihat struktur konsumennya, pembeli kendaraan listrik umumnya sudah memiliki kendaraan konvensional sebelumnya,” kata Adjie dalam Virtual Media Briefing PIER Economic Review Kuartal I tahun 2026, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, pertumbuhan kendaraan listrik saat ini lebih banyak didorong kelompok menengah atas yang memiliki daya beli lebih kuat. Sementara masyarakat kelas menengah bawah mulai menahan pembelian mobil baru karena tekanan pengeluaran dan pelemahan daya beli.

Adjie mengatakan kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya fenomena downtrading atau penurunan kelas konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya berpotensi membeli mobil baru kini beralih ke mobil bekas dengan harga lebih murah.

“Segmen menengah bawah dan entry level mengalami tekanan daya beli, terutama terlihat pada penjualan LCGC dan mobil entry level dengan harga Rp100 juta hingga Rp300 juta,” ujar Adjie.

Bisnis.com, JAKARTA — Belum adanya kepastian penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara membuat industri pembiayaan lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, khususnya alat-alat berat.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berpendapat saat ini semua pihak seperti pengusaha tambang hingga perusahaan pembiayaan dalam posisi menunggu kepastian kebijakan.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan kondisi itu membuat pengusaha tambang berhati-hati, baik untuk menambah armadanya atau alat-alat berat lainnya. Pasalnya, dengan alat yang ada saja belum tentu akan digunakan semuanya.

“Kalau misalnya, izinnya sendiri belum diberikan penambahan, bahkan dikurangi. Ya, kalau saya kembali sebab akibat kan, ada permohonan, ya kita proses,” katanya kepadaBisnis, Jumat (24/4/2026).

Suwandi meneruskan, jika tidak ada permintaan baru pembiayaan alat berat, maka industri pembiayaan berharap pada debitur yang sudah ada agar tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya.

Selain itu, lanjutnya, supaya industri pembiayaan bisa tumbuh, maka perusahaan akan berharap pada pertumbuhan pembiayaan modal usaha atau modal kerja.

“Kalau pun turun berarti apakah berhenti menambangnya? Kan enggak. Tetap menambang, paling kalau enggak menambah alat, perlu berisparepart, perlu beri solar. Nah di situ kami ada kesempatan untuk membiayai,” tutur Suwandi.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) ini membeberkan pembiayaan alat berat dari perusahaannya pun pada kuartal I/2026 sudah terlihat ada penurunan.

“Misalnya tahun lalu kami bisa membiayai alat berat sebanyak 227 unit, tahun ini cuma baru 145 unit ya. Unit alat berat termasuk truk dan lain-lainnya yang untuk alat berat, penambangan dan segalanya,” bebernya.

Senada, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) atau Adira Finance menyampaikan belum adanya kepastian penyesuaian RKAB batu bara memang memberikan dampak terhadap kehati-hatian penyaluran pembiayaan multifinance, khususnya pada segmen alat berat yang sebagian masih terkait dengan aktivitas pertambangan

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani menuturkan kondisi tersebut cenderung membuat proses ekspansi berjalan lebih selektif. Akan tetapi, eksposur pembiayaan alat berat perusahaan tidak sepenuhnya terfokus pada sektor batubara.

“Karena portofolio juga mencakup sektor lain seperti konstruksi, pertanian, infrastruktur, dan lainnya sehingga risiko dapat lebih terdiversifikasi,” katanya kepadaBisnis, Kamis (23/4/2026).

Strategi Jaga Pertumbuhan Pembiayaan

Gani meneruskan, strategi Adira Finance dalam menghadapi ketidakpastian di sektor pertambangan adalah tetap menjaga pertumbuhan secara sehat dan selektif.

“Fokus kami bukan hanya pada sektor pertambangan, tetapi juga memperluas peluang pembiayaan ke sektor lain yang masih membutuhkan alat berat,” tegasnya.

Selain itu, imbuhnya, perseroan juga memperkuat prinsipprudentunderwritingdan menjaga kualitas portofolio melaluimonitoringsertacollectionyang disiplin. Dengan cara tersebut, total pembiayaan alat berat Adira Finance tumbuh positif.

Pada Maret 2026, total pembiayaan alat berat Adira Finance tercatat sebesar Rp136 miliar. Gani menyebut pembiayaan ini tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kontribusi yang masih relatif kecil terhadap total pembiayaan.

“Sementara itu, kontribusi terbesar portofolio Perusahaan masih berasal dari segmen otomotif yang menjadi fokus utama bisnis,” tuturnya.

Kendati demikian, katanya, untuk ke depan pembiayaan alat berat akan tetap dikembangkan secara selektif dan terukur, dengan mempertimbangkan peluang di berbagai sektor produktif serta kondisi pasar.

Sementara itu, PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) berujar untuk mengantisipasi potensi perlambatan, pihaknya menerapkan strategi yang adaptif danprudentdengan memperkuat manajemen risiko serta selektivitas dalam penyaluran pembiayaan.

“Khususnya pada sektor yang lebih sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas. Kami juga terus melakukanmonitoringportofolio secara intensif untuk menjaga kualitas aset tetap terjaga,” kata Corporate Secretary BRI Finance, Aditia Fakhri Ramadhani kepadaBisnis, Selasa (21/4/2026).

Di sisi lain, imbuhnya, perusahaan mendorong diversifikasi pembiayaan ke sektor produktif lainnya yang memiliki prospek pertumbuhan stabil. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan portofolio dan mengurangi konsentrasi risiko, sehingga kinerja pembiayaan tetap tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Aditia melanjutkan, pada kuartal I/2026 pembiayaan alat berat berkontribusi sebesar 17,80% terhadap total portofolio pembiayaan. Sementara itu, penyaluran pembiayaannya bertumbuh sebesar 33,26% (year on year/YoY).

Lebih jauh, Aditia menyampaikan hingga saat ini belum terdapat arahan dari regulator terkait penyesuaian RKAB yang berdampak langsung pada penyaluran pembiayaan alat berat

“Oleh karena itu, aktivitas pembiayaan masih berjalan normal, didukung oleh kebutuhan operasional dan kontrak yang sudah berjalan,” katanya.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa perusahaan tetap memonitor perkembangan kebijakan secara berkala serta mengedepankan prinsip kehati hatian dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan.

Sependapat, PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) atau Clipan Finance menekankan Perseroan senantiasa mencermati perkembangan regulasi, termasuk proses penyesuaian RKAB, sebagai bagian dari manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan alat berat.

Direktur Utama Clipan Finance Indonesia Harjanto Tjitohardjojo menuturkan dalam kondisi kebijakan yang masih dalam proses penyesuaian, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian.

“Dengan melakukan evaluasi kredit yang lebih ketat tanpa menghentikan penyaluran pembiayaan secara keseluruhan,” ucapnya kepadaBisnis, Rabu (22/4/2026).

Sejauh ini, katanya, porsi pembiayaan kepada sektor pertambangan batu bara masih berada pada level yang terukur dan terkendali. Ini dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi portofolio.

Selain itu, Clipan Finance aktif memperluas penyaluran pembiayaan alat berat ke sektor-sektor lain yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi, seperti perkebunan, konstruksi, dan infrastruktur, guna mengurangi konsentrasi risiko pada satu sektor tertentu.

“Dari sisi kinerja portofolio, pembiayaan alat berat tetap mencatat pertumbuhan yang positif dengan penyebaran yang semakin merata di berbagai wilayah potensial di Indonesia, dan berkontribusi secara signifikan terhadap total portofolio Perseroan,” jelasnya.

Adapun, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar berpendapat belum adanya kepastian penyesuaian RKAB batu bara berdampak cukup besar terhadap penyaluran pembiayaan multifinance.

Pasalnya, ketidakpastian RKAB ini membuat para pelaku tambang menunda ekspansi dan pembelian alat berat. Mereka tidak berani berspekulasi karena akan berisiko pada keuangan.

“Jadi permintaan pembiayaan ya ikut melemah karena ketiadaan kepastian produksi membuat proyek-proyek tertunda,” katanya kepadaBisnis, Jumat (24/4/2026).

Oleh karena itu, dia menyarankan agar industri pembiayaan memperluas portofolio ke sektor lain seperti konstruksi, logistik, dan energi terbarukan

“Bisa juga mengembangkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, khususnya untuk mengakomodasi risiko sektor tambang yang besar unsur ketidakpastiannya,” pungkasnya.

Ramadhan hingga menjelang Lebaran menjadi momentum peningkatan penyaluran pembiayaan, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman memproyeksikan penyaluran pembiayaan berpotensi meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Periode Ramadhan hingga menjelang Lebaran menjadi momentum peningkatan penyaluran pembiayaan, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat serta tambahan modal kerja UMKM secara musiman,” ujar Agusman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan secara historis, penyaluran pembiayaan selalu tumbuh positif di industri pergadaian, industri multifinance, hingga industri pinjaman daring (pindar) pada dua tahun terakhir.

Ia menyampaikan penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pergadaian pada Maret 2024 tumbuh sebesar 1,78 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) serta naik 1,66 persen mtm pada Maret 2025.

Agusman memperkirakan industri pergadaian akan tetap tumbuh positif di tengah tingginya kompetisi dengan berbagai produk pembiayaan digital, seperti pinjaman daring dan Buy Now Pay Later (BNPL/paylater), karena mampu menawarkan pembiayaan alternatif berbasis agunan yang mudah diakses masyarakat.

Ia menyatakan terdapat 165 pelaku usaha yang mengajukan izin usaha pergadaian sepanjang 1 Desember 2025 hingga 12 Januari 2026, dengan total perusahaan pergadaian berizin hingga Januari 2026 tercatat sebanyak 223 perusahaan.

“Saat ini terdapat dua perusahaan yang sedang berproses meningkatkan lingkup usaha menjadi nasional sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan aspek permodalan, tata kelola dan kesiapan operasional,” tuturnya.

Agusman juga melihat adanya potensi peningkatan pembiayaan pada industri multifinance berdasarkan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada Maret 2024, penyaluran pembiayaan multifinance tumbuh 2,05 persen mtm dengan tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) gross terjaga di 2,45 persen, sementara pada Maret 2025 meningkat 0,78 persen mtm dengan NPF gross sebesar 2,71 persen.

Sedangkan pada industri pindar, Agusman mengungkapkan bahwa nilai penyaluran pembiayaan pada Maret 2024 meningkat hingga 8,9 persen mtm dan naik 3,8 persen mtm pada Maret 2025.

Meskipun nilai pembiayaan terus meningkat, kualitas pendanaan (TWP90) industri pindar diperkirakan tetap terjaga di bawah 5 persen pada periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini.

"Untuk itu, diperlukan antara lain penguatan credit scoring dan verifikasi borrower (peminjam) agar pertumbuhan selama momentum Lebaran tetap sehat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pada Januari 2026, piutang pembiayaan syariah meningkat 10,59 persen yoy menjadi Rp30,87 triliun

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan piutang pembiayaan syariah pada Januari 2026 tumbuh 10,96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp31,05 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menuturkan kinerja positif intermediasi industri keuangan syariah tersebut salah satunya didukung oleh peningkatan pembiayaan syariah oleh multifinance.

“Pembiayaan syariah (oleh perusahaan) multifinance menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Januari 2026, piutang pembiayaan syariah meningkat 10,59 persen yoy menjadi Rp30,87 triliun,” kata Agusman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menyatakan penyaluran terbesar berasal dari pembiayaan jual beli dengan akad murabahah, yakni senilai Rp19,29 triliun, atau 62,48 persen dari total pendanaan.

Ia menilai bahwa prospek pembiayaan berbasis syariah masih terbuka luas untuk terus bertumbuh, antara lain berkat dukungan kerangka regulasi yang memadai.

“(Kerangka regulasi tersebut) memungkinkan pengembangan produk melalui berbagai skema akad syariah," ujar Agusman.

Sedangkan di sektor pasar modal, Pjs. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan terjadi penurunan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebesar 5,09 persen dalam tahun kalender (year-to-date/ytd) pada Februari 2026 menjadi 292,88.

Ia menyampaikan kapitalisasi pasar saham (market cap)juga turun dari Rp8,55 kuadriliun pada Januari 2026 menjadi Rp8,34 kuadriliun pada Februari 2026.

Meskipun demikian, OJK mencatat penempatan dana investor di instrumen investasi lainnya masih menunjukkan kinerja yang positif.

Investasi pada sukuk negara meningkat dari Rp1,70 kuadriliun pada Desember 2025 menjadi Rp1,72 kuadriliun pada Januari 2026 dan angka tersebut tidak berubah pada Februari 2026.

Penempatan dana pada sukuk korporasi juga meningkat dari Rp88,92 triliun pada Januari 2026 menjadi Rp90,57 triliun pada Februari 2026.

"Sementara AUM (asset under management) reksadana syariah tumbuh 12,69 persen year-to-date menjadi Rp94,03 triliun," ucap Friderica Widyasari Dewi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

(Penyaluran tersebut) didominasi pembiayaan multiguna dengan porsi 47,47 persen

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menyatakan penyaluran pembiayaan baru industri multifinance tercatat mencapai Rp78,16 triliun pada Januari 2026.

“(Penyaluran tersebut) didominasi pembiayaan multiguna dengan porsi 47,47 persen. Secara nominal, pembiayaan multiguna mencapai Rp37,10 triliun, pembiayaan investasi Rp18,72 triliun, dan pembiayaan modal kerja sebesar Rp17,04 triliun,” kata Agusman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menyampaikan, segmen pembiayaan modal kerja diperkirakan masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan industri multifinance pada 2026, seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa serta ekspansi usaha.

Ia menuturkan, hal tersebut salah satunya terlihat dari pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance di Provinsi Papua Selatan yang mencatatkan capaian tertinggi secara nasional pada Januari 2026, yakni sebesar 116,09 persen yoy.

Agusman mengatakan, peningkatan pembiayaan yang signifikan di wilayah tersebut antara lain didorong oleh peningkatan pembiayaan alat berat yang mencapai Rp484,69 miliar.

Selain itu, perbaikan pasar otomotif pada awal tahun ini juga menjadi sinyal prospek pertumbuhan yang positif bagi pembiayaan multifinance di sektor kendaraan.

Agusman mengatakan, sepanjang 2022 hingga 2025, piutang pembiayaan kendaraan roda empat tumbuh rata-rata 6,80 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan pembiayaan untuk kendaraan roda empat bekas mencatat rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni sebesar 12,75 persen yoy.

Ia menyatakan, per Januari 2026, total penyaluran pembiayaan roda empat tercatat sebesar Rp229,43 triliun.

Sementara itu, pembiayaan kendaraan listrik pada Januari 2026 tumbuh 39,13 persen yoy menjadi Rp21,05 triliun, didorong peningkatan penjualan kendaraan listrik dan diperkirakan akan tetap tumbuh positif pada 2026 sejalan dengan tren elektrifikasi kendaraan.

Melihat peningkatan ekspansi usaha dan pergerakan yang positif di sektor otomotif, Agusman menuturkan proyeksi pertumbuhan piutang industri sebesar 6-8 persen pada 2026 dinilai realistis.

" Untuk mencapainya, perusahaan perlu mengoptimalkan potensi sektor dan wilayah yang prospektif dengan tetap menjaga kualitas aset dan manajemen risiko," ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan piutang pembiayaan perusahaan multifinance pada 2026 tumbuh 6%—8% year-on-year (YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman membeberkan optimistis itu didorong oleh terbitnya POJK 35/2025 atau deregulasi yang menyederhanakan dan menyesuaikan beberapa ketentuan.

“Kita kan memberikan beberapa paket deregulasi kemarin, dengan POJK kita yang baru itu. Jadi seperti misalnya uang muka, DP untuk pembelian kendaraan bermotor, mobil, kita buat lebih gampang, lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian juga untuk UMKM dan seterusnya, jadi seperti itu background-nya,” ucapnya kala ditemui seusai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di Jakarta, Kamis (5/2/2024).

Lebih lanjut, dia turut mengungkapkan tantangan yang akan dihadapi industri pembiayaan pada 2026. Sebab itu, dia menilai kesempatan deregulasi seperti itu lebih baik dimanfaatkan.

“[Tantangannya] tentu saja mencari proyek-proyek yang lebih sesuai ya dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi merincikan piutang pembiayaan perusahaan multifinance sepanjang 2025 mencapai Rp506,5 triliun. Angka itu tumbuh 0,61% YoY.

Sebab demikian, dia menyampaikan bahwa OJK optimistis jasa keuangan tetap tumbuh secara berkelanjutan pada 2026.

Di lain sisi, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno berpendapat bahwa asosiasi para pelaku industri multifinance memasang sikap hati-hati untuk 2026. Proyeksi kinerja 2025 setahun penuh belum bisa dipastikan sebelum melihat perkembangan kinerja Desember 2025.

Menurutnya, jika melihat proyeksi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) hingga asosiasi alat berat, kinerja 2026 diperkirakan sama dengan yang dijual pada 2025.

“Artinya flat kan, nah kalau mereka flat kita gimana mau tumbuh? Belum lagi kalau kita sangat hati-hati, yang saya khawatirkan kita jadi agak berat untuk bertumbuh. Tahun ini [2025] aja mungkin kita akan tutup di kisaran 1%, kemarin per September 1,07% kan,” katanya seusai acara apresiasi APPI di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Utama Finance (MUF) mencatat penyaluran pembiayaan mobil baru hingga Desember 2025 mencapai Rp13,2 triliun.

Corporate Secretary & Legal MUF, Elisabeth Lidya Sirait menyebut capaian tersebut membuat pembiayaan mobil baru berkontribusi sekitar 55% terhadap total portofolio MUF.

Sementara itu, lanjutnya, pembiayaan mobil bekas MUF tercatat sebesar Rp4 triliun dengan kontribusi sekitar 16,5% terhadap total portofolio perusahaan.

“Kedua segmen tersebut masih menjadi pilar utama portofolio MUF, dengan mobil baru sebagai kontributor terbesar dan mobil bekas sebagai segmen yang relatif lebih stabil di tengah dinamika pasar,” jelas Elisabeth kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026).

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per November 2025 pembiayaan mobil baru oleh multifinance terkontraksi 4,65% year-on-year (YoY), sedangkan pembiayaan mobil bekas tumbuh 0,42% YoY.

MUF, kata Elisabeth, menilai penurunan pembiayaan mobil baru dipengaruhi oleh penyesuaian daya beli masyarakat dan kecenderungan konsumen yang lebih selektif dalam mengambil pembiayaan kendaraan baru.

Di sisi lain, lanjutnya, mobil bekas menjadi alternatif yang lebih terjangkau. Dengan demikian, permintaannya menjadi relatif lebih terjaga.

“Ke depan, MUF memproyeksikan pembiayaan mobil bekas masih memiliki ruang pertumbuhan, sementara pembiayaan mobil baru tetap berpeluang tumbuh seiring membaiknya kondisi pasar dan dukungan program penjualan dari dealer dan prinsipal,” ujarnya.

Oleh karena itu, MUF melihat peluang yang cukup baik di segmen mobil bekas berkualitas atau certified used car. Elisabeth berujar, segmen ini menawarkan nilai kendaraan yang lebih terjaga serta risiko yang relatif lebih terukur.

Untuk memanfaatkan peluang tersebut, MUF fokus pada kerja sama dengan dealer mobil bekas terpercaya, penguatan proses penilaian kendaraan, serta penerapan skema pembiayaan yang sesuai dengan profil risiko nasabah.

Sementara itu, imbuh Elisabeth, untuk pembiayaan mobil baru MUF melakukan penyesuaian strategi secara selektif, baik dari sisi pricing, tenor, maupun uang muka, serta memperkuat kerja sama dengan dealer. Pasalnya, tantangan utama dalam penyaluran segmen itu kini adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas pembiayaan.

Lebih jauh, dia turut menyoroti bahwa MUF melihat ada kecenderungan pergeseran preferensi konsumen ke segmen kendaraan tertentu seperti mobil dengan fungsi keluarga dan efisiensi yang baik.

“Faktor kebutuhan, harga, dan efisiensi biaya kepemilikan menjadi pertimbangan utama konsumen, baik untuk mobil baru maupun mobil bekas. Selain itu, minat terhadap mobil listrik juga mulai tumbuh dan menjadi bagian dari upaya MUF dalam memperkuat portofolio pembiayaan mobil baru,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Utama Finance (MUF) mencatat penyaluran pembiayaan mobil baru hingga Desember 2025 mencapai Rp13,2 triliun.

Corporate Secretary & Legal MUF, Elisabeth Lidya Sirait menyebut capaian tersebut membuat pembiayaan mobil baru berkontribusi sekitar 55% terhadap total portofolio MUF.

Sementara itu, lanjutnya, pembiayaan mobil bekas MUF tercatat sebesar Rp4 triliun dengan kontribusi sekitar 16,5% terhadap total portofolio perusahaan.

“Kedua segmen tersebut masih menjadi pilar utama portofolio MUF, dengan mobil baru sebagai kontributor terbesar dan mobil bekas sebagai segmen yang relatif lebih stabil di tengah dinamika pasar,” jelas Elisabeth kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026).

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per November 2025 pembiayaan mobil baru oleh multifinance terkontraksi 4,65% year-on-year (YoY), sedangkan pembiayaan mobil bekas tumbuh 0,42% YoY.

MUF, kata Elisabeth, menilai penurunan pembiayaan mobil baru dipengaruhi oleh penyesuaian daya beli masyarakat dan kecenderungan konsumen yang lebih selektif dalam mengambil pembiayaan kendaraan baru.

Di sisi lain, lanjutnya, mobil bekas menjadi alternatif yang lebih terjangkau. Dengan demikian, permintaannya menjadi relatif lebih terjaga.

“Ke depan, MUF memproyeksikan pembiayaan mobil bekas masih memiliki ruang pertumbuhan, sementara pembiayaan mobil baru tetap berpeluang tumbuh seiring membaiknya kondisi pasar dan dukungan program penjualan dari dealer dan prinsipal,” ujarnya.

Oleh karena itu, MUF melihat peluang yang cukup baik di segmen mobil bekas berkualitas atau certified used car. Elisabeth berujar, segmen ini menawarkan nilai kendaraan yang lebih terjaga serta risiko yang relatif lebih terukur.

Untuk memanfaatkan peluang tersebut, MUF fokus pada kerja sama dengan dealer mobil bekas terpercaya, penguatan proses penilaian kendaraan, serta penerapan skema pembiayaan yang sesuai dengan profil risiko nasabah.

Sementara itu, imbuh Elisabeth, untuk pembiayaan mobil baru MUF melakukan penyesuaian strategi secara selektif, baik dari sisi pricing, tenor, maupun uang muka, serta memperkuat kerja sama dengan dealer. Pasalnya, tantangan utama dalam penyaluran segmen itu kini adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas pembiayaan.

Lebih jauh, dia turut menyoroti bahwa MUF melihat ada kecenderungan pergeseran preferensi konsumen ke segmen kendaraan tertentu seperti mobil dengan fungsi keluarga dan efisiensi yang baik.

“Faktor kebutuhan, harga, dan efisiensi biaya kepemilikan menjadi pertimbangan utama konsumen, baik untuk mobil baru maupun mobil bekas. Selain itu, minat terhadap mobil listrik juga mulai tumbuh dan menjadi bagian dari upaya MUF dalam memperkuat portofolio pembiayaan mobil baru,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan kinerja terkini pembiayaan mobil bekas dan mobil baru oleh industri multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyampaikan bahwa pembiayaan mobil bekas mengalami pertumbuhan, sedangkan pembiayaan mobil baru terkontraksi.

Dia menyebut, per November 2025 pembiayaan mobil bekas industri multifinance tumbuh sebesar 0,42% year-on-year (YoY) menjadi Rp87,46 triliun.

“Sementara itu pembiayaan mobil baru oleh industri multifinance terkontraksi 4,65% year on year menjadi sebesar Rp142,59 triliun,” tuturnya dalam konferensi pers daring RDK OJK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Sebab demikian, lanjutnya, OJK memperkirakan pembiayaan mobil bekas pada 2026 relatif lebih resilient. Namun, pembiayaan mobil baru dianggap tetap memiliki prospek untuk kembali bertumbuh.

“Seiring penyesuaian strategi pembiayaan dan paket regulasi yang ada. Kemudian juga ada dukungan pengembang segmen kendaraan dan inovasi produk di industri multifinance,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, OJK mencatat piutang pembiayaan di industri multifinance per November 2025 ini mencapai Rp506,82 triliun, tumbuh 1,09% YoY.

“Didukung oleh pembiayaan kerja yang tumbuh sebesar 8,99% year-on-year,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Desember 2025, Kamis (9/1/2026).

Menilik perbandingannya secara bulanan atau month-to-month (MtM), piutang pembiayaan naik tipis sebesar 0,30% dari Rp505,30 triliun.

Lebih jauh, per November 2025 ini pembiayaan bermasalah (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,44%, sedangkan NPF net sebesar 0,85%. Adapun, gearing ratio-nya sebesar 2,13 kali.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan mobil listrik oleh industri multifinance mencapai Rp21,31 triliun pada November 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut nilai itu tumbuh sebesar 1,99% secara bulanan.

“Pada November 2025, pembiayaan kendaraan listrik oleh industri multifinance tumbuh 1,99% MtMmenjadi sebesar Rp21,31 triliun,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Selasa (13/1/2026).

OJK, kata Agusman, optimistis pembiayaan kendaraan listrik pada 2026 terus tumbuh positif seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan.

Selain karena minat, Agusman berujar bertambahnya pilihan merek dan dukungan kebijakan kerap menjadi alasan seseorang membeli mobil listrik.

Oleh karena itu, supaya kinerja pembiayaan tetap terjaga, dia mengimbau perusahaan multifinance untuk memperkuat manajemen risiko, menyesuaikan skema pembiayaan dengan karakteristik kendaraan listrik.“Serta berkolaborasi dengan ekosistem otomotif dan infrastruktur pendukung lainnya,” tegas Agusman.

Sebagai informasi, per November 2025 piutang pembiayaan di industri multifinance mencapai Rp506,82 triliun, tumbuh 1,09% year-on-year (YoY).

Sementara itu, NPF gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,44% dan NPF net sebesar 0,85%. Di sisi lain, gearing ratio sebesar 2,13 kali.

Berdasarkan catatan Bisnis, minat masyarakat terhadap mobil listrik dinilai akan menurun seiring dengan rencana pemerintah yang tidak melanjutkan sejumlah insentif pada 2026.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi berpendapat pasar mobil listrik nasional hingga kini masih berada pada tahap awal pengembangan.

"Wacana pencabutan insentif kendaraan listrik perlu dikaji secara hati-hati, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang kerap memicu fluktuasi harga minyak mentah dan berdampak pada beban impor bahan bakar minyak [BBM] Indonesia," kata Ibrahim dalam diskusi daring, dikutip Selasa (30/12/2025).

Dia membandingkan kondisi tersebut dengan industri kendaraan berbahan bakar fosil yang telah lebih matang dan memiliki pengalaman panjang dalam menyesuaikan strategi penjualan di tengah tekanan ekonomi.