JAKARTA - Membayar pajak tepat waktu tidak hanya membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban administrasi, tetapi juga dapat memberikan manfaat finansial yang lebih besar. Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 bagi wajib pajak.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026. Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak dapat menikmati keringanan pokok PBB-P2 tanpa perlu mengajukan permohonan.

"Artinya, masyarakat yang memenuhi ketentuan periode pembayaran akan langsung memperoleh potongan secara otomatis saat melakukan pembayaran," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny seperti dikutip, Senin (12/5/2026).

Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan daerah dengan lebih ringan. Di sisi lain, insentif tersebut juga mendorong pembayaran pajak tepat waktu, terutama bagi warga yang ingin menyelesaikan kewajiban sejak awal periode.

"Untuk tahun pajak 2026, besaran keringanan PBB-P2 diberikan secara bertahap. Wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026 akan memperoleh keringanan pokok sebesar 10%," jelasnya.

Sementara itu, pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026 mendapatkan keringanan sebesar 7,5 persen. Adapun pembayaran pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2026 memperoleh keringanan sebesar 5 persen.

Dengan skema tersebut, pembayaran yang dilakukan lebih awal akan memberikan manfaat potongan yang lebih besar. Semakin cepat wajib pajak melunasi PBB-P2, semakin besar pula keringanan yang bisa diperoleh.

Selain untuk tahun pajak berjalan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2021 hingga 2025. Untuk tunggakan tersebut, diberikan keringanan pokok sebesar 5% sepanjang pembayaran dilakukan pada periode 1 April hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak dengan beban yang lebih ringan. Dengan begitu, wajib pajak dapat menata kembali kewajiban perpajakannya tanpa harus menunggu hingga akhir tahun. Masyarakat juga perlu memahami bahwa nominal yang tercantum pada SPPT PBB-P2 merupakan jumlah sebelum diskon. Karena itu, nominal pada SPPT dapat berbeda dengan jumlah yang muncul saat pembayaran.

Perbedaan tersebut terjadi karena sistem secara otomatis menyesuaikan tagihan dengan keringanan yang berlaku pada periode pembayaran. Dengan mekanisme ini, wajib pajak tidak perlu melakukan pengajuan khusus untuk memperoleh potongan.

Kehadiran keringanan PBB-P2 tahun 2026 juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan perpajakan yang lebih praktis dan mudah diakses masyarakat. Melalui sistem otomatis, proses pembayaran diharapkan dapat menjadi lebih sederhana dan memberikan kepastian bagi wajib pajak.

Lebih jauh, pembayaran PBB-P2 memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan layanan publik di Jakarta. Pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, trotoar, taman kota, sekolah, layanan kesehatan, transportasi publik, hingga pengendalian banjir dan pengelolaan lingkungan.

Dengan membayar PBB-P2, warga ikut berkontribusi dalam membangun Jakarta yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni. Setiap pembayaran pajak menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Sebab itu, keringanan PBB-P2 tahun 2026 dapat menjadi momentum bagi warga Jakarta untuk membayar pajak lebih awal. Selain memperoleh potongan yang lebih besar, masyarakat juga turut mendukung keberlanjutan pembangunan kota.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyesuaikan waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Daya (CFD) di Kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Penyesuaian agar kegiatan ibadah setiap Minggu di Rasuna Said berjalan lancar.

Pelaksanaan CFD perdana di Jalan Rasuna Said pada Minggu (10/5/2026) kemarin, disambut antusias masyarakat. Akan tetapi waktu pelaksanaan CFD tersebut berbarengan dengan aktivitas warga yang akan melaksanakan ibadah di kawasan tersebut.

"Antusiasme publiknya luar biasa. Hanya memang ada permintaan terutama dari tempat-tempat di Rasuna Said yang ada, mohon maaf, ibadahnya. Ibadahnya biasanya dimulai dari jam 10.00," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Pasar Kramat Jati, Senin (11/5/2026).

Pramono menyampaikan bahwa pelaksanaan CFD di Rasuna Said tetap akan dimulai pukul 05.30 WIB. Namun waktu berkahirnya akan dipercepat agar tak mengganggu pelaksanaan warga yang akan ibadah di kawasan tersebut.

"Maka kami segera memutuskan untuk Rasuna Said, pelaksanaan Car Free Day tetap dimulai 05.30, tetapi untuk selesainya pasti akan lebih cepat dari itu," ucapnya.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan penyesuaian waktu akhir pelaksanaan CFD di Jalan Sudirman-MH Thamrin. Keputusannya akan ia sampaikan nanti sebelum 1 Juni 2026.

"Tetapi untuk Sudirman-Thamrin kami akan mulai 05.30, selesai apakah jam 10.00 atau 9.30 nanti segera kami putuskan sebelum tanggal 1 Juni ini," pungkasnya.

JAKARTA - Menjaga pertumbuhan ekonomi di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta dan Bank Indonesia perwakilan Jakarta berkolaborasi mendorong industri film sebagai pertumbuhan ekonomi baru. Komitmen itu ditegaskan saat silaturahmi dan diskusi antara jajaran Pemprov DKI Jakarta dengan Bank Indonesia di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta Iwan Setiawan menuturkan penguatan industri kreatif, termasuk subsektor perfilman memerlukan sinergi yang erat antara pemerintah, otoritas, komunitas, pelaku industri, dan generasi muda.

“Kami berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dan mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan visi Jakarta sebagai Kota Sinema dan Kota Global yang berdaya saing," ujar Iwan.

Dia optimistis industri perfilman tidak hanya memiliki nilai budaya dan kreativitas, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan urban tourism, serta penggerak sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sebagai catatan, pada 2025 jumlah penonton film di Indonesia kembali memecahkan rekor dengan mencapai 80 juta mengalahkan tahun sebelumnya sebesar 60-82 juta penonton. Jumlah ini selaras dengan pendapatan Cinema XXI yang tembus Rp1,1 triliun pada kuartal pertama 2026.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi dukungan aktif dan kolaborasi erat Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta dalam pengembangan industri kreatif di Jakarta, khususnya industri perfilman.

Menurut dia, sinergi yang terjalin selama ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun ekosistem perfilman yang semakin kuat, kompetitif, dan berkelanjutan.

“Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan ruang kreatif bagi generasi muda sekaligus mendorong lahirnya sumber-sumber ekonomi baru yang mampu memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global,” ujar Rano.

Ketua Yayasan Ruang Sinema Jakarta Ade Maulana Sidik menyampaikan progrespenyelenggaraan Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026 yang mendapat animo tinggi dari generasi muda.

Sebagai penyelenggaraan JYFF 2026, festival film pendek yang menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas, mengasah kompetensi, serta berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing, dengan mengusung tema Jakarta Kota Kita.

Hingga akhir April 2026, jumlah pendaftar Lensa Kompetisi Pelajar dan Mahasiswa telah mencapai 178 film, sementara pendaftar Jakarta Film Fund telah mencapai 64 proposal film pendek.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait drainase di sekitar wilayah Blok M Jakarta.

"Nanti kami akan mengingatkan, berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk mengecek saluran-saluran drainase yang banyak sampah-sampahnya itu supaya tidak terjadi banjir di mana-mana," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti di Jakarta, Kamis.

Diana mengatakan masalah banjir bukan hanya disebabkan oleh sungai yang meluap, namun juga dikarenakan saluran drainase yang tidak lancar akibat tersumbat tumpukan sampah.

"Jadi kami konsennya di sini drainase-drainase itu juga harus lancar jalannya," katanya.

Sebagai informasi, PT Transjakarta memperpendek rute layanan Koridor 8 rute (Lebak Bulus-Pasar Baru) menjadi Pasar Baru-Kebayoran-Pasar Baru imbas banjir di sekitar kawasan Gandaria City, Jakarta Selatan pada Senin (4/5).

Selain layanan bus, Mikrotrans JAK 102 (Blok M-Lebak Bulus) juga dialihkan karena ada genangan air di sekitar Jalan Pasar Inpres.

Untuk sementara ini, arah Blok M tidak melayani titik berhenti Simpang Jalan BRI Radio Dalam 1 sampai dengan Jalan Pasar Inpres Gandaria Utara.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengimbau para penumpang menyesuaikan rencana perjalanan dan mengikuti informasi terbaru melalui kanal resmi Transjakarta.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyampaikan hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini menyebabkan kenaikan tinggi muka air pada Pos Pesanggrahan (Siaga 3) sekitar pukul 16.00 WIB dan menyebabkan terjadinya beberapa banjir di wilayah DKI Jakarta.

BPBD mencatat saat ini terdapat dua ruas jalan terdampak banjir di Jakarta Selatan yakni Jalan Swadarma Kelurahan Ulujami dan Jalan Ciledug Raya (Seskoal), Kelurahan Cipulir dengan ketinggian air 30-70 cm.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2026 untuk bulan Maret 2026 cair secara bertahap mulai 5 Mei 2026. Program bantuan pendidikan ini diberikan kepada ratusan ribu peserta didik dari jenjang SD hingga PKBM di Jakarta.

Total penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2026 mencapai 707.477 peserta didik. Bantuan ini bertujuan membantu kebutuhan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan dengan baik.

"Pengumuman Pencairan Dana KJP Plus Tahap I Tahun 2026

Pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2026 untuk bulan Maret 2026 akan dilaksanakan secara bertahap mulai 5 Mei 2026," tulis akun Instagram @upt.p4op, dikutip Kamis (7/5/2026).

Jadwal Pencairan KJP Plus Tahap I 2026

Pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2026 dilakukan secara bertahap mulai Senin, 5 Mei 2026. Dana bantuan akan masuk ke rekening penerima sesuai mekanisme yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KJP Plus menjadi salah satu program bantuan pendidikan yang rutin diberikan untuk mendukung biaya personal pendidikan, termasuk tambahan bantuan SPP bagi siswa sekolah swasta.

Rincian Dana KJP Plus 2026

Berikut rincian besaran dana KJP Plus Tahap I Tahun 2026 berdasarkan jenjang pendidikan:

1. SD/SDLB/MI

Dana personal per bulan: Rp250.000

Tambahan SPP sekolah swasta: Rp130.000 per bulan

Jumlah penerima: 340.658 siswa

2. SMP/SMPLB/MTs

Dana personal per bulan: Rp300.000

Tambahan SPP sekolah swasta: Rp170.000 per bulan

Jumlah penerima: 190.449 siswa

3. SMA/SMALB/MA

Dana personal per bulan: Rp420.000

Tambahan SPP sekolah swasta: Rp290.000 per bulan

Jumlah penerima: 61.205 siswa

4. SMK

Dana personal per bulan: Rp450.000

Tambahan SPP sekolah swasta: Rp240.000 per bulan

Jumlah penerima: 112.501 siswa

5. PKBM

Dana personal per bulan: Rp300.000

Tambahan SPP sekolah swasta: Tidak ada

Jumlah penerima: 2.664 peserta didik.

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Jakarta tumbuh kuat sebesar 5,59 persen dan sejalan dengan pertumbuhan nasional sebesar 5,61 persen. Jakarta masih menjadi pangsa nasional yakni 16,67 persen terhadap nasional.

“Kinerja positif itu ditopang oleh permintaan domestik yang solid, investasi yang tetap tumbuh, serta kinerja lapangan usaha utama, terutama perdagangan, informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi serta makan minum,” ujar Kepala Kantor Perwakilan DKI Jakarta Iwan Setiawan, Kamis (7/5/2026).

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,72 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,51 persen; yoy). “Peningkatan konsumsi rumah tangga didorong meningkatnya konsumsi masyarakat sejalan periode long festive season Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, Imlek, dan Nyepi, serta didukung penyelenggaraan berbagai event besar,” ungkapnya.

Selain itu, daya beli masyarakat juga tetap terjaga seiring peningkatan UMP Jakarta, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), serta dukungan berbagai insentif pemerintah.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tetap tumbuh positif sebesar 4,71 persen (yoy), didukung oleh berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis pemerintah dan swasta yang bersifat multitahun.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tetap tumbuh positif sebesar 4,22 persen (yoy), meskipun tidak sekuat triwulan sebelumnya (8,60 persen; yoy) seiring masih terbatasnya realisasi belanja daerah pada awal tahun.

Dari sisi eksternal, ekspor barang dan jasa tumbuh tinggi sebesar 8,98 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (7,62 persen; yoy) yang menunjukkan aktivitas perdagangan Jakarta tetap terjaga di tengah dinamika global.

Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga stabilitas serta menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak perekonomian global.

“Upaya tersebut dilakukan melalui langkah-langkah antisipasi pengendalian inflasi melalui TPID, perluasan digitalisasi sistem pembayaran, penguatan investasi dan sektor produktif, serta pengembangan sumber pertumbuhan baru berbasis ekonomi kreatif,” ujar Iwan.

Dalam konteks tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta juga turut mendorong penguatan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026 sebagai bagian dari rangkaian Jakarta Economic Forum (JEF) dan Jakarta Kreatif Festival (JKF).

JAKARTA - Perumda Dharma Jaya mempercepat pengadaan stok sapi impor sebanyak 7.500 ekor. Hal ini sebagai langkah antisipatif menjaga ketahanan pangan Jakarta di tengah potensi gangguan rantai pasok global akibat dinamika geopolitik dan perubahan iklim.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemprov Jakarta terus memperkuat sistem ketahanan pangan melalui kerja sama antardaerah penghasil pangan sekaligus mempercepat pengadaan stok komoditas strategis, termasuk daging.

“Tentunya ada persoalan El Nino yang berdampak pada daerah tersebut. Pemerintah Jakarta akan memberikan bantuan, salah satunya pompa dan sebagainya agar produksi tetap terjaga,” ujar Pramono, Rabu (6/5/2026).

Terkait kebutuhan daging, Pemprov Jakarta telah menyetujui penambahan impor sapi oleh Perumda Dharma Jaya dari Australia guna memastikan ketersediaan stok di Jakarta dengan target 7.500 ekor.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan, percepatan pengadaan dilakukan sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi kendala distribusi global, terutama untuk komoditas impor.

Tantangan utama saat ini adalah potensi kelangkaan kapal pengangkut akibat keterbatasan bahan bakar dan meningkatnya kebutuhan masing-masing negara untuk mengamankan stok pangan domestik.

Karena itu, Dharma Jaya memanfaatkan kondisi yang saat ini masih relatif kondusif untuk mempercepat pembelian stok. “Karena situasinya masih relatif mild, kami sedang agresif melakukan pembelian stok. Jika sebelumnya kami merencanakan pembelian 500 ekor, bulan depan langsung kami tingkatkan menjadi 1.000 ekor,” kata Raditya.

Target pengadaan 7.500 ekor sapi dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, sekitar 1.500 ekor telah masuk dalam tiga tahap pengiriman dan tambahan 1.000 ekor segera didatangkan. Dengan demikian, total 2.500 ekor akan tersedia dalam waktu dekat, sementara sisa 5.000 ekor diupayakan masuk lebih cepat.

Selain memperkuat stok impor, Dharma Jaya juga mulai mengintensifkan pengembangan pasokan sapi lokal sebagai strategi diversifikasi sumber pangan.

“Kami juga sedang menjajaki penguatan ketahanan pangan berbasis sapi lokal. Selama ini sebenarnya kami sudah bermitra dengan daerah-daerah penghasil sapi, dan sekarang akan lebih kami galakkan lagi,” ucapnya.

Untuk komoditas unggas, dia memastikan kondisi pasokan ayam relatif aman dan telah mandiri. “Untuk ayam, saat ini sudah self-sufficient. Kami juga sedang menyiapkan langkah lanjutan penguatan pasokan setelah Iduladha,” ujar Raditya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan telah memerintahkan pihak terkait mengaktifkan pompa air untuk menurunkan volume banjir di sejumlah titik karena hujan yang melanda Jakarta, Senin (4/5/2026).

Pramono menyebut banjir telah surut dalam waktu 3–4 jam setelah seluruh pompa air diaktifkan dan beroperasi secara maksimal sejak genangan mulai terjadi.

"Jadi ketika banjir terjadi, saya sudah langsung memerintahkan untuk semua pompa diaktifkan. Maka kenapa kemudian ketika banjir ataupun hujan dari jam 5 sampai sekitar jam 8, relatif 3-4 jam kemudian banjirnya kan sudah mulai surut," katanya di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (5/5/2026).

Dia mengungkapkan, penyebab terjadinya banjir karena intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa jam. Kemudian kecenderungan warga membuang sampah sembarangan sehingga menyumbat saluran air yang berakibat banjir ketika hujan terjadi.

Pemprov DKI Jakarta, katanya, tengah berupaya untuk meminimalisir terjadinya banjir. Salah satunya adalah mempercepat perluasan diameter sungai agar volume air yang mengalir lebih besar.

"Tapi yang kedua, yang tidak kalah penting adalah sekali lagi teman-teman sekalian, pengerukan ini kan sekarang sedang dilakukan secara masif di sungai-sungai yang ada termasuk Krukut, Pesanggrahan, Ciliwung, dan sebagainya," ucapnya.

Di sisi lain, menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan 115 wilayah dan empat ruasa jalan di Jakarta terendam banjir pada hari ini, Selasa (5/5/2026) pagi.

Berdasarkan keterangan BPBD Jakarta yang diterima Bisnis, banjir tersebut diakibatkan oleh hujan deras yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada Senin (4/5/2026).

Hujan itu menyebabkan kenaikan pada sejumlah pos air di Jakarta seperti Pesanggrahan, Angke Hulu, Karet hingga Cipinang Hulu pada 16.00 WIB hingga 20.00 WIB. Tercatat, ketinggian banjir di Jakarta mulai dari 15 cm sampai dengan 240 cm.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 115 RT dan 4 ruas jalan tergenang," ujar BPBD dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tetap mempertahankan insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Tak hanya itu, kebijakan pembebasan dari aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik juga tetap berlaku.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Dengan demikian, arah kebijakan Pemprov Jakarta tetap konsisten dalam mendukung pengembangan kendaraan ramah lingkungan dan percepatan transisi energi bersih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan, kebijakan insentif fiskal bagi kendaraan listrik di Jakarta tetap mengacu pada arah kebijakan pemerintah pusat.

“Kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejalan dengan ketentuan tersebut yakni tetap memberikan insentif berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Kebijakan itu menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem kendaraan berbasis energi terbarukan sekaligus upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan kebijakan pembebasan kendaraan listrik dari aturan ganjil genap juga tetap dipertahankan sebagai bagian dari dukungan terhadap penggunaan kendaraan rendah emisi. “Kami juga menguatkan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan,” ucapnya.

Menurut dia, pengembangan kendaraan listrik perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi mobilitas perkotaan yang lebih luas dengan tetap didukung penguatan transportasi publik dan kebijakan lingkungan yang konsisten.

Pemprov Jakarta berkomitmen terus mendukung transisi energi bersih melalui insentif yang sejalan dengan kebijakan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan transportasi perkotaan lebih ramah lingkungan.

IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Danantara terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Rencananya, dua PLTSa dibangun di TPST Bantargebang dan Kamal Muara.

"Hari ini Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Danantara untuk dua lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Satu di Bantargebang dan satunya di Tunjungan, di Kamal Muara," ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5/2026).

Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan sampah di Ibu Kota. Pramono menyebut pihaknya juga menyiapkan satu PLTSa di wilayah Sunter, Jakarta Utara.

"Sebagai komitmen Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun PLTSa, termasuk yang ada di Sunter," tuturnya.

Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta akan memiliki tiga fasilitas PLTSa yang berfungsi mengolah sampah menjadi energi listrik. Pengelolaan sampah di Ibu Kota juga akan didukung dengan keberadaan RDF di Rorotan.

"DKI Jakarta akan ada tiga pembangkit listrik tenaga sampah, ditambah dengan RDF Rorotan yang sekarang ini sebenarnya sudah beroperasi," ucap dia.

Pramono berharap melalui kerja sama ini, permasalahan pengelolaan sampah di Jakarta bisa tertangani dengan baik.

"Mudah-mudahan persoalan sampah di Jakarta akan tertangani dengan baik," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kembali menjadi perhatian para orang tua dan peserta didik di DKI Jakarta. Banyak penerima bantuan pendidikan kini mulai mencari informasi terkait kapan dana KJP Plus Mei 2026 cair .

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengumumkan secara resmi jadwal pencairan dana KJP Plus untuk periode Mei 2026. Meski begitu, masyarakat dapat melihat pola pencairan pada bulan-bulan sebelumnya sebagai gambaran perkiraan jadwal penyaluran bantuan pendidikan tersebut.

Sebelumnya, pencairan dana KJP Plus terakhir dilakukan pada 2 April 2026 dengan jumlah sasaran penerima mencapai 707.477 peserta didik. Sementara itu, pencairan bulan Maret 2026 dilakukan pada 5 Maret dengan jumlah penerima yang sama.

Adapun pada Februari 2026, dana KJP Plus mulai dicairkan pada tanggal 5 Februari kepada 707.513 peserta didik di berbagai jenjang pendidikan.

Melihat pola pencairan dalam tiga bulan terakhir yang berlangsung pada awal bulan, pencairan KJP Plus Mei 2026 diperkirakan juga akan dilakukan pada pekan pertama Mei 2026. Namun demikian, kepastian jadwal tetap menunggu pengumuman resmi dari Pemprov DKI Jakarta.

Program KJP Plus sendiri hadir untuk membantu siswa tetap produktif belajar dan fokus sekolah. Dana bantuan pendidikan tersebut diharapkan digunakan secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai aturan.

Biasanya, dana KJP Plus dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pendidikan seperti buku, tas sekolah, seragam, alat tulis, sepatu, hingga memenuhi kebutuhan makan bergizi bagi peserta didik.

Berikut rincian dana KJP Plus yang cair pada April 2026 lalu:

Rincian Dana KJP Plus 2026

1. SD/SDLB/MI

Dana personal per bulan: Rp250.000

Tambahan SPP sekolah swasta: Rp130.000 per bulan

Jumlah penerima: 340.658 siswa

2. SMP/SMPLB/MTs

Dana personal per bulan: Rp300.000

Tambahan SPP sekolah swasta: Rp170.000 per bulan

Jumlah penerima: 190.449 siswa

3. SMA/SMALB/MA

Dana personal per bulan: Rp420.000

Tambahan SPP sekolah swasta: Rp290.000 per bulan

Jumlah penerima: 61.205 siswa

4. SMK

Dana personal per bulan: Rp450.000

Tambahan SPP sekolah swasta: Rp240.000 per bulan

Jumlah penerima: 112.501 siswa

5. PKBM

Dana personal per bulan: Rp300.000

Tambahan SPP sekolah swasta: -

Jumlah penerima: 2.664 peserta didik

Para penerima KJP Plus diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta maupun akun media sosial terkait agar tidak tertinggal jadwal pencairan terbaru.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin meminta warga Jakarta menghentikan penggunaan air tanah apabila rumah mereka sudah tersambung jaringan pipa air bersih.

Imbauan itu disampaikan untuk menekan eksploitasi air tanah yang dinilai berdampak hingga kawasan pesisir.

"Saya mau memesankan gini kepada masyarakat, ketika memang tadi sudah disambung PAM-nya, pergunakan dan coba untuk tidak melakukan lagi pengambilan dari air tanah," ujar Arief dalam acara Special Talkshow CNN Indonesia, Rabu (29/4).

Ia mengatakan PAM Jaya hingga saat ini belum memberlakukan kebijakan minimum consumption atau konsumsi minimum kepada pelanggan, meski aturan sebenarnya memungkinkan hal tersebut diterapkan.

Menurut dia, PAM Jaya masih memilih pendekatan edukasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk beralih dari air tanah ke air perpipaan.

"Jakarta sampai saat ini pun kami tidak memberlakukan minimum consumption. Yang sebenarnya itu dalam aturannya boleh. Saya belum mau. Masih berpikir masyarakat harus disadarkan dari gimana rasa memiliki bahwasannya kita akan meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan untuk masa depan," ujarnya.

Arief menjelaskan penggunaan air tanah secara berlebihan memberi dampak langsung terhadap penurunan muka tanah dan kondisi wilayah pesisir Jakarta.

"Tapi yang perlu kita edukasi dari masyarakat bahwasannya pengaruh mereka mengeksploitasi air tanah itu akan berpengaruh sampai ke hilir dekat pantai. Pesisir pantai itu ikut terdampak ketika kita berlebihan," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui penghentian penggunaan air tanah tidak bisa dilakukan begitu saja jika jaringan PAM belum menjangkau seluruh rumah warga. Menurut dia, masyarakat akan tetap memakai sumur apabila belum memiliki alternatif pasokan air bersih dari perpipaan.

"Tapi kan saya juga harus bilang, kalau PAM-nya tidak selesai untuk menyambung pipanya sampai ke rumah, ya mereka kan tidak punya pilihan lagi," kata Arief.

Karena itu, PAM Jaya saat ini mempercepat penyambungan jaringan rumah tangga sejalan dengan target Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai cakupan layanan air perpipaan 100 persen pada 2029.

Arief mengatakan percepatan tersebut diperlukan agar kebijakan pengurangan penggunaan air tanah tidak menimbulkan penolakan di masyarakat.

"Ini menjadi salah satu supaya tidak terjadi backfire, bahwasannya misalkan kita melarang masyarakat ambil air tanah, tapi sudah ada air PAM-nya," ujarnya.

Ia kembali mengimbau pelanggan yang sudah tersambung jaringan PAM agar segera menggunakan air perpipaan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari.

"Saya ingin mengimbau juga bahwasannya masyarakat yang sudah tersambung, ya segera digunakan air PAM-nya," ujar Arief.

Menurut dia, perubahan kebiasaan tersebut dibutuhkan sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi lingkungan Jakarta dalam jangka panjang.

[Gambas:Youtube]