JAKARTA - Majelis Kaum Betawi (MKB) di bawah kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menggelar silaturahmi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pasca-Kongres Istimewa di Gedung Museum MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Pramono mendukung penuh dan setuju dengan pandangan Fauzi Bowo atau Bang Foke yang menetapkan MKB sebagai organisasi tertinggi kaum Betawi yang berfungsi sebagai lembaga adat dan representasi resmi masyarakat Betawi.

Dia menugaskan Bang Foke mengatur, menata, dan mengonsolidasikan MKB sesuai dengan nilai adat, kearifan lokal, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “MKB sejajar dengan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai mitra strategis dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya Betawi serta mengawal kepentingan masyarakat adat Betawi,” ujar Pramono.

"Sejak saya masuk Pemprov DKI, maka semua acara pemerintahan maupun yang melibatkan masyarakat luas tidak ada yang tanpa nuansa Betawi. Ini untuk mempertegas ciri khas Jakarta," sambungnya.

Dia ingin memajukan budaya Betawi dengan memperbanyak simbol yang ditampilkan. Pramono juga berjanji akan menerima dan menghormati hasil Kongres Istimewa 2025 yang diikrarkan MKB di bawah kepemimpinan Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat MKB dan Marullah Matali sebagai Ketua Wali Amanah MKB.

Fauzi Bowo menyampaikan terima kasih kepada Pramono yang berjanji akan memedomani hasil Kongres Istimewa dalam upaya memajukan seni dan budaya Betawi. "MKB ini merupakan satu-satunya lembaga resmi Betawi yang mewadahi 171 ormas Betawi. Dengan hadirnya MKB, sejumlah ormas Betawi yang sebelumnya sempat tidak akur kini mereka bisa rukun," ujar Bang Foke.

Marullah Matali selaku Ketua Wali Amanah menambahkan kerukunan lintas ormas Betawi kini semakin membaik. "Contohnya Haji Oding selaku Ketua Suku Betawi 1982 dan Bang Riano Achmad sebagai Ketua Bamus Betawi bisa duduk berdampingan di baris depan. Keduanya tampak akrab," ucapnya.

Haji Oding menambahkan ada 8 poin hasil Kongres Istimewa yang diikrarkan pada 18 Oktober 2025 di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, salah satunya kegiatan ini mencerminkan semangat kebersamaan, kekompakan, serta persatuan kaum Betawi.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa pihaknya telah merapikan puluhan ribu pohon yang ada di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir peristiwa pohon tumbang.

"Jadi untuk pohon tumbang, termasuk yang di Jakarta Pusat, sebenarnya saya sudah memerintahkan sudah hampir 65.000 pohon itu dirapihin," kata Pramono kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).

Pramono menjelaskan bahwa pohon yang ada di Jakarta memiliki tiga jenis yakni tinggi, sedang, dan pendek. Namun untuk jenis yang pohon tinggi kata dia tidak bisa sembarang ditebang.

"Problemnya, yang pohon tinggi sekali dan kebanyakan ini sudah puluhan tahun, dan itulah pohon yang kemudian, mohon maaf, mohon maaf banget, enggak boleh diutak-utik," ucapnya.

Dia menjelaskan alasan pohon tinggi tidak bisa diutak-atik karena berperan menjaga Jakarta tetap rindang. "Kenapa? Itulah yang menampakkan Jakarta rindang, hijau," ucap dia

Dalam kesempatan itu, Pramono menyampaikan bahwa perubahan iklim turut mempengaruhi terjadinya pohon tumbang. Anomali cuaca ini menurutnya juga melanda negara lain seperti Italia, Spanyol, Thailand, bahkan Jepang.

Namun dirinya tetap tidak mau menyalahkan sepenuhnya kejadian pohon tumbang ini karena faktor cuaca. Pemerintah DKI Jakarta tetap bertanggung jawab melakukan mitigasi agar kejadian pohon tumbang tidak kembali terulang.

"Memang ini ada anomali cuaca. Tetapi saya tidak mau menyalahkan anomali cuaca. Tanggung jawab Pemerintah Jakarta adalah tetap mempersiapkan supaya tidak terjadi kembali," pungkasnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan bisa menangani banjir Jakarta asalkan tak terjadi banjir rob. Apalagi Jakarta memiliki infrastruktur 1.200 pompa air untuk untuk penanganan banjir.

"Kalau selama rob-nya masih tertangani, tidak naik, pompa yang kita miliki sekarang Jakarta udah lebih dari 1.200, 600 yang portable, 600 yang stasioner lebih, sebenarnya bisa untuk menangani Jakarta," ujar Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Pramono menyampaikan bahwa akhir Desember hingga Januari curah hujan tinggi diprediksi melanda Jakarta. Dia berharap, cuaca ekstrem ini tidak menimbulkan banjir rob.

"Yang paling dikhawatirkan adalah kalau air Rob-nya naik, air hujan kiriman dari atas, airnya enggak bisa turun ke laut," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingat kembali penanganan banjir rob yang melanda Jakarta pada 4-10 Desember 2026, sesuai prediksi BMKG. Ia mengklaim bahwa rob tidak ditangani dengan baik maka Jakarta diprediksi tenggelam.

"Cuaca ekstrem yang paling saya takutkan sudah lewat, ketika Rob pasang full moon. Karena begitu Rob kemarin kan semua orang menduga bahwa Jakarta akan tenggelam karena naiknya air Rob dan juga rembesan yang ada," ucapnya.

Jakarta tenggelam karena banjir Rob juga sempat disinggung oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Ahok banjir rob akan sampai ke Monas jika salah satu tanggul laut di Jakarta Utara jebol

"Bahkan secara serius Pak Ahok mengingatkan, menurut saya, saya terima kasih sama Pak Ahok. Sungguh saya terima kasih. Bahwa kalau ini tidak ditangani, jebol bisa sampai di Monas," sebutnya.

Setiap kendaraan baru yang dibeli masyarakat perlu melalui proses administrasi sebelum dapat digunakan secara resmi di jalan raya. Salah satu proses utama adalah pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yaitu pajak atas peralihan kepemilikan dari dealer atau pabrikan kepada pemilik pertama.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan pentingnya memahami alur ini agar seluruh tahapan berjalan lancar dan data kendaraan tercatat dengan benar. Pada tahap awal, pemilik kendaraan perlu memastikan seluruh dokumen pendukung telah disiapkan.

Berkas tersebut antara lain:

"Dealer umumnya telah membantu proses penyiapan sebagian berkas, sehingga pemilik hanya perlu memastikan data sudah benar dan lengkap sebelum diajukan," bunyi keterangan tertulis, Jumat (12/12).

Setelah dokumen lengkap, proses dilanjutkan di kantor Samsat. Di tahap ini dilakukan verifikasi berkas dan pemeriksaan fisik kendaraan untuk mencocokkan nomor rangka dan mesin dengan data resmi.

Hasil verifikasi menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) BBNKB yang diperlukan untuk pembayaran pajak. Pemeriksaan fisik menjadi langkah penting untuk menjamin keabsahan data kendaraan baru yang didaftarkan.

Pembayaran BBNKB dilakukan melalui loket resmi yang tersedia di Samsat Induk. Bukti bayar kemudian digunakan dalam proses penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Di DKI Jakarta, aturan BBNKB berlaku hanya bagi kendaraan pertama. Untuk pembelian kendaraan kedua dan seterusnya, masyarakat tidak dibebani kewajiban membayar BBNKB.

Setelah pembayaran diselesaikan, petugas Samsat akan menjadwalkan waktu pengambilan STNK dan pelat nomor. Dengan diterbitkannya kedua dokumen tersebut, kendaraan telah tercatat secara resmi dan dapat digunakan di jalan sesuai ketentuan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban administrasi kendaraan, termasuk kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Bagi pemilik yang masih memiliki tunggakan PKB, saat ini merupakan momen yang tepat untuk melunasinya. Pemprov DKI Jakarta tengah memberikan pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan PKB dan BBNKB, yang berlaku otomatis tanpa perlu permohonan," papar keterangan resmi.

Kebijakan ini berlaku otomatis tanpa permohonan tambahan, sehingga wajib pajak cukup membayarkan pokok pajaknya saja. Program ini berlangsung dari 10 November hingga 31 Desember 2025.

Melalui kemudahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta ingin meningkatkan kepatuhan masyarakat serta memperkuat layanan perpajakan yang lebih mudah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

JAKARTA - Kebijakan strategis Pemprov DKI Jakarta harus dievaluasi terkait penanganan kemacetan Jakarta . Evaluasi menyeluruh termasuk kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo yang telah memimpin selama 6,5 tahun sejak 8 Juli 2019.

"Masyarakat tidak butuh kabar peringkat turun, tetapi butuh bukti nyata bahwa perjalanan makin cepat dan nyaman. Data TomTom Traffic Index 2024 menunjukkan waktu tempuh 10 km kini mencapai 25 menit 31 detik, naik dibanding 23 menit 20 detik pada 2023. Ini bukti bahwa kemacetan tambah parah, bukan membaik," ujar Pemerhati Jakarta Sugiyanto (SGY), Kamis (11/12/2025).

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) ini mengatakan, masyarakat Jakarta setiap hari menghadapi realitas pahit kemacetan yang tidak kunjung mereda, bahkan semakin membebani aktivitas dan produktivitas warga.

Di luar TomTom, SGY menyoroti INRIX 2024 Global Traffic Scorecard yang bahkan menempatkan Jakarta di peringkat ke-7 kota termacet di dunia, naik dari posisi 10 pada tahun sebelumnya. Pengemudi di Jakarta kehilangan rata-rata 89 jam per tahun karena kemacetan.

"Lembaga internasional seperti INRIX mencatat kecepatan rata-rata di pusat Jakarta hanya 20 km/jam. Ini bukti kuat bahwa kebijakan transportasi tidak berjalan efektif," ucapnya.

Kemacetan di Jakarta telah menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp65-100 triliun per tahun, selain menambah polusi udara, memicu stres, kelelahan, hingga menurunkan kesehatan mental warga.

Dia menilai salah satu akar masalah adalah lambannya implementasi kebijakan strategis seperti Electronic Road Pricing (ERP) yang hingga kini belum diterapkan meskipun telah dibahas bertahun-tahun.

Dia juga menekankan evaluasi kinerja Dishub sudah menjadi kebutuhan mendesak, termasuk mempertimbangkan pergantian Kepala Dishub DKI. "Dalam prinsip tata kelola pemerintahan, jabatan yang terlalu lama tanpa rotasi dapat mengurangi dinamika organisasi dan inovasi. Pemprov perlu melakukan penyegaran agar ada perspektif baru dalam menangani kemacetan," ujarnya.

Menurut dia, rotasi bukanlah bentuk hukuman, tetapi bagian dari pembinaan karier ASN. Syafrin Liputo tetap memiliki potensi menempati jabatan Eselon II strategis lainnya di Pemprov DKI seperti Asisten Deputi, Wali Kota, atau posisi setingkatnya. Dalam jangka panjang, Syafrin bahkan bisa berpeluang menjadi Deputi Gubernur atau Sekretaris Daerah.

SGY berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno memberikan perhatian serius terhadap data serta fakta kemacetan ini.

"Kemacetan adalah masalah nyata, bukan persepsi. Pemprov harus mengambil langkah strategis, bukan sekadar bangga dengan peringkat. Masyarakat membutuhkan perbaikan mobilitas, bukan statistik yang menyesatkan," katanya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI Jakarta akan menanggung semua biaya pengobatan sejumlah siswa SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, yang menjadi korban usai ditabrak mobil pengantar Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dalam kesempatan ini saya sampaikan, tadi saya sudah menyampaikan kepada dua direktur RSUD termasuk kemudian juga kepada kadis kesehatan Jakarta, biaya semua ditanggung Pemprov Jakarta," kata Pramono dalam konferensi persnya di RSUD Koja, Kamis (11/12/2025).

Sampai sekarang, kata dia, tercatat ada 21 korban. 5 diantaranya dirawat di rumah sakit Koja, yaitu satu orang guru, dan 4 siswa. Sementara, 6 orang di bawah ke RSUD Cilincing.

Pramono mengaku sudah melihat langsung kondisi korban yang dilarikan ke rumah sakit Koja. Dia berdoa, kondisi para korban tidak ada yang parah.

"Dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yg terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya. Saya minta untuk diberikan support sepenuhnya," ujarnya.

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta menindak tegas gedung-gedung di Jakarta yang tidak memiliki atau tidak memperbarui Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Hal itu buntut tewasnya 20 pekerja dalam musibah kebakaran di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa, Desember 2025.

"Keselamatan dan nyawa manusia harus diutamakan. Tidak boleh ada kompromi bagi gedung yang tidak memenuhi SLF. Harus disegel dan segera diperbaiki bangunnnya," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji, Rabu (10/12/2025).

Ongen mengaku sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya LSF dalam rapat kerja bersama mitra Komisi A, antara lain Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), lima wali kota dan bupati Kepulauan Seribu serta Asisten Pemerintahan Pemprov DKI.

Ongen mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung lainnya di Ibu Kota. Ongen mengingatkan SLF adalah persyaratan utama bagi setiap gedung guna memastikan standar keamanan, terutama sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran. "Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," kata Ongen.

Ongen menekankan bahwa SLF merupakan bukti bahwa sebuah gedung memenuhi standar keselamatan dan kelayakan fungsi. Selain memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), setiap gedung juga diwajibkan untuk memperbarui SLF secara berkala.

Dinas Gulkarmat sebelumnya mengungkapkan, dari 2.609 unit gedung bertingkat di Jakarta, sebanyak 694 gedung tidak memenuhi syarat perlindungan kebakaran. Kondisi ini memperburuk potensi risiko bencana kebakaran di Jakarta.

Ongen juga mendorong Gubernur DKI Pramono Anung menerbitkan Pergub soal sertifikasi pemadam bagi sekuriti atau satpam di gedung-gedung bertingkat. "Sehingga pencegahan dini bisa dilakukan satpam. Sebab petugas pemadam membutuhkan waktu ke lokasi kebakaran," kata politisi Partai Nasdem ini.

Selain itu, Ongen meminta gedung perkantoran memiliki mobil pemadam sendiri untuk mengantisipasi kebakaran meluas. "Kita tahu lalu lintas Jakarta sulit diprediksi. Dengan mobil pemadam sendiri, maka musibah kebakaran bisa diminimalisir," ucapnya.

JAKARTA - Kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran , Jakarta Pusat, menewaskan 22 orang. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubih mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan faktual terhadap bangunan.

Menurut Ali, peristiwa ini merupakan peringatan keras sekaligus bukti nyata lemahnya sistem pengawasan bangunan gedung di Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya dinas terkait yaitu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP).

Ali mengatakan, sebagaimana info dari petugas dan fakta di lapangan, Gedung Terra Drone tidak memiliki jalur evakuasi, hanya memiliki satu pintu keluar.

"Berdasarkan temuan ini menunjukkan adanya dugaan kuat terjadi pelanggaran serius terhadap aturan hukum, ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung, serta Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung," ujar Ali dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

Ali lalu memaparkan isi peraturan yang dilanggar tersebut. Pertama, UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Menurutnya, pada Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa setiap bangunan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, artinya ini termasuk kemampuan bangunan dalam menyediakan akses evakuasi saat keadaan darurat.

Kedua, PP Nomor 16 Tahun 2021, yang intinya setiap bangunan gedung wajib menyediakan jalur evakuasi, tangga darurat, pintu darurat, penanda arah evakuasi, dan lain-lain.

Ketiga, Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung. Dalam Pasal 148 disebutkan bahwa setiap bangunan wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum digunakan.

"Oleh sebab itu, kebakaran Gedung Terra Drone ini bukan hanya sekadar musibah, tapi ini merupakan bentuk pelanggaran regulasi yang fatal. Dan ini menjadi pertanyaan besar, kok bisa bangunan seperti ini beroperasi dan menjalankan usaha di Jakarta?" ujarnya.

Ali kemudian mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tiga langkah ini. Pertama, audit total semua bangunan gedung di Jakarta. Pemerintah Provinsi wajib melakukan pengawasan faktual terhadap bangunan bertingkat, ruko padat penghuni, dan bangunan berfungsi ganda.

Kedua, penegakan sanksi administratif dan pidana kepada pemilik maupun pengelola gedung yang mengabaikan keselamatan pekerja. "Ketiga, cek kembali semua bangunan gedung di Jakarta apakah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Jika tidak ada, sebaiknya semua kegiatan atau aktivitas gedung tersebut dihentikan sementara sampai dikeluarkannya SLF demi mencegah peristiwa seperti ini terjadi kembali," kata anggota Fraksi Partai Gerindra ini.

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melakukan pengecekan perizinan gedung-gedung di Jakarta setelah insiden maut ini. Langkah ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan gedung bila terjadi kondisi darurat.

"Jadi saya udah meminta dan dalam minggu-minggu ini kita akan segera mengecek kembali semua gedung yang ada," ucap Pramono di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Masalah perizinan bangunan yang tidak sesuai prosedur, kata Pramono, biasa ditemui pada gedung-gedung tumbuh di Jakarta. Karena kebanyakan gedung tinggi telah menyediakan jalur darurat yang layak.

Gedung Terra Drone yang dilalap sijago merah kemarin, menurut Pramono merupakan gedung tumbuh yang diduga persyaratan pembangunan tidak sesuai prosedur. Jika pembangunan menaati aturan pembangunan, kebakaran tidak akan separah kemarin.

Dia juga menyoroti tangga darurat yang sangat kecil di Gedung Terra Drone. "Tangganya kecil banget, dan itu yang menyebabkan beberapa orang yang gak bisa turun ke bawah," ujarnya.

JAKARTA - Replikasi inovasi dinilai akan memperkuat kinerja pemerintah daerah (Pemda). Sebab inovasi merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan, terutama di tengah dinamika perubahan zaman yang bergerak sangat cepat.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo saat membuka kegiatan kunjungan lapangan sebagai bagian dari rangkaian Innovative Government Award (IGA) 2025 di Command Center BSKDN pada Senin, 8 Desember 2025.

Yusharto menilai, kemampuan daerah dalam merespons perkembangan dan memanfaatkan teknologi akan menentukan kualitas layanan publik di masa mendatang.

"Dunia bergerak sangat cepat, kita perlu inovasi, yang mana inovasi ini bukan hanya soal teknologi tapi kemampuan mengubah cara kerja agar masyarakat dapat mengakses layanan yang lebih cepat dan mudah," ungkapnya, Selasa (9/12/2025).

Yusharto menyampaikan, perwakilan dari setiap daerah akan diajak melihat langsung penerapan inovasi khususnya yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama yang berkaitan dengan Jakarta Satu, Jakarta Smart City, dan Future City Hub.

Melalui kunjungan tersebut, Yusharto berharap setiap Pemda dapat mengenali mengapa inovasi penting, bagaimana ia memengaruhi akses layanan masyarakat, dan sejauh mana praktik baik tersebut dapat direplikasi di wilayah masing-masing.

"Inovasi yang ada nantinya ditampilkan pun beragam, tidak hanya dari Jakarta, harapannya ini dapat menarik bagi seluruh daerah untuk mereplikasinya," tambahnya.

Yusharto menyebut, tim dari Jakarta Satu, Jakarta Smart City, dan Jakarta Future City Hub akan membagikan pengalaman mereka dalam mengembangkan berbagai aplikasi dan platform pelayanan publik. Yusharto meyakini, kolaborasi ini akan memperkaya wawasan peserta dan membuka ruang pembelajaran yang lebih komprehensif.

"Semoga pelaksanaan IGA kali ini kita bersama-sama merasakan aura suasana yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Jakarta terutama dalam pemberian layanan kepada masyarakat yang lebih baik," ungkapnya.

Yusharto juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang bergabung pada rangkaian IGA 2025. Menurutnya, pelaksanaan IGA tahun ini bukan hanya menjadi ajang penilaian, tetapi juga wadah pembelajaran bersama antara BSKDN Kemendagri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dirinya berharap peserta dapat merasakan suasana ekosistem inovasi Jakarta yang terus berkembang, khususnya dalam hal peningkatan kualitas layanan publik.

“semoga kegiatan dapat langsung mengenalkan produk-produk inovasi dan semangat inovasi dapat terus dilaksanakan dengan melakukan replikasi, serta dapat memberikan manfaat peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Mutasi atau memindahkan domisili kendaraan dari satu daerah ke daerah lain, termasuk Jakarta menjadi langkah administrasi penting bagi pemilik kendaraan.Sebab, proses ini memastikan data kepemilikan dan alamat kendaraan tercatat sesuai domisili terbaru sehingga pengurusan pajak maupun legalitas kendaraan menjadi lebih mudah.Mutasi kendaraan sendiri merupakan pemindahan data administrasi dari daerah asal ke wilayah baru. Misalnya, kendaraan yang sebelumnya terdaftar di Jawa Barat, setelah dimutasi akan tercatat sebagai objek pajak di Provinsi DKI Jakarta.Persyaratan Dokumen Mutasi

Untuk mengajukan mutasi kendaraan, pemilik wajib menyiapkan dokumen berikut:

Kelengkapan dokumen menjadi faktor utama agar proses mutasi berjalan lancar.Tahapan Mutasi Keluar dari Daerah AsalBagi kendaraan yang berasal dari luar DKI Jakarta, proses mutasi keluar harus dilakukan terlebih dahulu di Samsat daerah asal:1. Datang ke kantor Samsat tempat kendaraan terdaftar.2. Melakukan cek fisik kendaraan.3. Menyerahkan dokumen lengkap untuk memperoleh berkas mutasi.4. Membayar biaya PNBP sesuai ketentuan.

5. Menerima berkas mutasi keluar, termasuk surat fiskal, yang akan dibawa ke DKI Jakarta.

Proses Mutasi Masuk ke DKI JakartaSetelah berkas mutasi keluar diterbitkan, pemilik dapat melanjutkan proses mutasi masuk di Jakarta dengan langkah-langkah berikut:1. Mengunjungi Samsat sesuai domisili pemilik.2. Menyerahkan berkas mutasi keluar beserta dokumen administrasi kendaraan.3. Melakukan cek fisik ulang jika diperlukan.4. Memproses penerbitan STNK baru dan pelat nomor Jakarta (TNKB).5. Melunasi biaya administrasi sesuai peraturan.Manfaat Mutasi KendaraanMutasi kendaraan memberikan sejumlah keuntungan bagi pemilik, antara lain:

Fasilitas Pembebasan Sanksi PKB dan BBNKBSebagai dukungan bagi masyarakat yang sedang menata ulang administrasi kendaraannya, termasuk yang mengurus mutasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan fasilitas pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025.Melalui fasilitas ini, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak, sementara sanksi keterlambatan akan dihapus secara otomatis oleh sistem, tanpa perlu mengajukan permohonan.

Program ini berlaku mulai 10 November 2025 hingga 31 Desember 2025, sehingga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa beban tambahan.

Kebijakan ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan perpajakan yang lebih mudah, efektif, dan berpihak kepada warga.

Dengan memahami prosedur mutasi dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, proses pemindahan domisili kendaraan dapat dijalankan secara lebih efisien dan bebas hambatan.

JAKARTA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan komunitas Bale Buku Jakarta mengadakan kegiatan Optimalisasi Pojok Baca Rusunawa Nagrak. Kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk memperluas akses literasi, meningkatkan budaya baca, dan memperkuat sumber daya manusia.

Kepala Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan (Debangpus) Dispusip DKI Jakarta, Gigih Primada Leogusta menjelaskan, program Pojok Baca merupakan amanat Perda No 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang bertujuan membangun budaya gemar membaca di Jakarta.

“Hadirnya Pojok Baca di Rusunawa Nagrak merupakan wujud komitmen Dispusip Provinsi DKI Jakarta dalam merespons aspirasi masyarakat,” ujar Gigih, dikutip Jumat (5/12/2025).

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak menambahkan, pojok baca di rusunawa bukan hanya sarana literasi, tetapi juga ruang tumbuh bagi anak-anak untuk bermimpi lebih tinggi. Dengan fasilitas rusunawa yang terus berkembang, komunitas semakin hidup.

“Peran para ibu sebagai pendidik utama menjadikan pojok baca semakin bermakna dalam menumbuhkan generasi berwawasan luas dan berpotensi besar,” katanya.

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III Vita Nurviatin menyampaikan antusias warga dalam memanfaatkan fasilitas baca yang ada di rusunawa serta pentingnya penyediaan buku dan sumber pengetahuan fisik di tengah era teknologi digital. Khususnya bagi anak-anak dan remaja penghuni rusunawa.

"Kita menyadari bahwa di tengah era teknologi digital, menyediakan akses yang mudah terhadap buku dan sumber pengetahuan fisik menjadi sangat penting, terutama bagi anak-anak dan remaja rusun" sebutnya.

Sepanjang tahun 2025, Dispusip DKI Jakarta telah menghadirkan 102 fasilitas pojok baca baru, terdiri dari 38 pojok baca konvensional dan 64 titik baca digital. Dengan demikian, total fasilitas pojok baca yang telah dihadirkan Dispusip di seluruh wilayah Jakarta mencapai 1.174 lokasi, tersebar di RPTRA, stasiun, terminal, RSUD, puskesmas, sekolah, balai warga, taman publik, serta berbagai unit layanan publik pemerintah maupun kementerian/lembaga.

Pojok Baca Rusunawa Nagrak dibangun melalui kolaborasi Dispusip Provinsi DKI Jakarta, Unit Pengelola Rusunawa Nagrak Provinsi DKI Jakarta, dengan komunitas Bale Buku Jakarta. Kolaborasi keduanya benar-benar menghadirkan dampak nyata.

“Kehadiran mobil layanan perpustakaan keliling, program mendongeng, hingga pengembangan pojok baca membuat budaya literasi di rusun semakin hidup dan disambut antusias oleh Masyarakat,” ujar Fajar Alvarisi, Ketua Komunitas Bale Buku Jakarta.

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bukan hanya kewajiban administratif bagi pemilik kendaraan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga tertib mobilitas dan mendukung pembangunan daerah. Kepatuhan membayar pajak tepat waktu memiliki dampak langsung bagi pengendara serta manfaat luas bagi kota dan masyarakat yang tinggal di dalamnya.

"Pembayaran pajak yang tertib tidak hanya melindungi pemilik kendaraan secara administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah," bunyi keterangan tertulis, Jumat (5/25).

Ketika pemilik kendaraan membayar pajak tepat waktu, yang paling dirasakan adalah rasa aman saat berkendara. Kelengkapan administrasi seperti STNK yang aktif memudahkan masyarakat saat berkendara sehari-hari, termasuk ketika melintasi pemeriksaan kendaraan.

Kondisi ini tidak hanya menjaga kepatuhan, tetapi juga memberi kepastian bahwa kendaraan memiliki dokumen yang sah untuk digunakan.

Dampak pembayaran PKB juga terasa di tingkat yang lebih luas. Dana yang terkumpul dari pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai program publik yang menyentuh kebutuhan dasar, seperti:

Artinya, setiap kali membayar pajak, masyarakat turut berkontribusi pada pembangunan dan peningkatan kualitas hidup di daerahnya sendiri.

Kepatuhan dalam membayar pajak juga melindungi pemilik kendaraan dari kerugian finansial. Keterlambatan pembayaran memicu denda yang terus bertambah seiring waktu.

Dengan membayar sebelum jatuh tempo, pemilik kendaraan bisa menghindari biaya tambahan yang tidak perlu dan menjaga stabilitas keuangan pribadi.

Pembayaran pajak yang tepat waktu juga memastikan STNK tetap aktif, sah, dan tidak menimbulkan kendala hukum saat diperlukan. Administrasi kendaraan yang lengkap menjadi bentuk kepatuhan dan perlindungan bagi pemilik kendaraan.

Di samping itu, administrasi yang tertib memudahkan pemilik kendaraan saat membutuhkan dokumen resmi untuk berbagai keperluan, termasuk ketika hendak menjual kendaraan. Kendaraan dengan pajak yang tidak menunggak cenderung lebih diminati karena proses balik nama menjadi lebih mudah.

Untuk mendorong kepatuhan tanpa membebani wajib pajak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memberikan kemudahan melalui program pembebasan sanksi administratif.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025, masyarakat yang memiliki tunggakan bisa melunasi pokok pajak tanpa dikenakan bunga berupa bunga keterlambatan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Program ini berlaku mulai 10 November 2025 hingga 31 Desember 2025. Prosesnya dipermudah karena pembebasan bunga dilakukan otomatis melalui sistem Pajak Bapenda, tanpa perlu mengajukan permohonan khusus. Wajib pajak cukup membayar pokok pajak saja, tanpa tambahan denda atau bunga.

Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan perpajakan yang lebih adil dan mudah diakses. Dengan memanfaatkan program pembebasan sanksi ini, masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dan merapikan administrasi kendaraan tanpa beban tambahan, sekaligus turut mendukung pembangunan kota yang lebih baik.