Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggenjot pembangunan program Sekolah Rakyat (SR). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut 93 SR permanen siap beroperasi pada pertengahan tahun ini.

Gus Ipul mengatakan bahwa 93 sekolah tersebut merupakan SR tahap II, yakni sekolah permanen yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Secara rinci, pembangunan 69 sekolah ditargetkan rampung sepenuhnya pada 20 Juni mendatang. Sementara, 24 sekolah sisanya merupakan sekolah fungsional, yakni sekolah yang konstruksinya belum selesai sepenuhnya. Meskipun, sekolah tersebut sudah dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Sekolah fungsional itu setidaknya telah memiliki lima sarana utama, yakni asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur dan ruang makan, serta ruang guru.

"Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja," kata Gus Ipul dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (6/5/2026).

Selain mempercepat pembangunan 93 SR permanen, pemerintah juga menambah 10 SR rintisan. Seluruh sekolah tersebut akan tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

SR rintisan sendiri merupakan sekolah yang dirancang menjadi model pemerataan pendidikan guna menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hingga saat ini, telah terdapat 166 SR rintisan yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

"Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Ada nanti menggunakan gedung milik Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian," kata Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan program penyediaan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA bagi keluarga pada desil 1 atau sangat miskin dan desil 2 berkategori miskin, mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang diharapkan dapat menampung 500.000 siswa.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

“Keinginan Bapak Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat akhir bulan lalu.

Wakil Ketua Umum Vox Populi Institute Indonesia Indra Charismiadji

Setiap tanggal 2 Mei, kita terjebak dalam ritus tahunan yang penuh romantisme: upacara bendera, pidato keberhasilan semu, dan jargon transformatif. Namun, di Hari Pendidikan Nasional 2026 ini, kejujuran intelektual memaksa kita menatap cermin retak pendidikan Indonesia.

Selama lebih dari dua dekade, skor PISA kita stagnan di papan bawah dunia. Learning Poverty (kemiskinan belajar) menghantui 53% hingga 70% anak kita, sementara skor Human Capital Index (HCI) yang hanya 0,54 mencerminkan hilangnya separuh potensi produktivitas generasi masa depan.

Keterpurukan ini adalah produk dari tiga "dosa besar" sistemik yang telah mendarah daging dalam kebijakan kita.

Pertama, Reduksi Pendidikan Menjadi Sekadar Persekolahan. Kita terjebak dalam sesat pikir bahwa pendidikan hanya terjadi di dalam ruang kelas. Pendidikan, yang seharusnya menjadi proses pemanusiaan manusia, telah direduksi menjadi "persekolahan" (schooling) yang bersifat administratif.

Orientasi kita beralih dari kualitas literasi menjadi sekadar pengejaran ijazah. Akibatnya, angka Learning Adjusted Years of Schooling (LAYS) kita hanya 7,8 tahun; artinya, meski anak Indonesia bersekolah lebih dari 12 tahun (12,4 tahun tepatnya), namun kompetensi mereka hanya setara dengan 7,8 tahun di negara-negara lain.

Di sini, kita mengabaikan wasiat Ki Hajar Dewantara tentang Tri Pusat Pendidikan. Pendidikan yang kokoh wajib mengintegrasikan secara seimbang peran alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda (masyarakat). Ketika peran keluarga dan masyarakat dipinggirkan demi birokrasi sekolah, maka hancurlah pondasi karakter dan literasi dasar anak-anak kita.

Kedua, Komodifikasi Pendidikan sebagai Barang Ekonomi. Pendidikan yang seharusnya menjadi public goods (barang publik) dan hak asasi, kini bergeser menjadi private commodity. Akses terhadap kualitas kini ditentukan oleh tebalnya dompet, bukan tajamnya intelek.

Negara seolah berlepas tangan, membiarkan mekanisme pasar bekerja dalam seleksi pendidikan. Ketika pendidikan dikelola dengan logika pasar, kesenjangan sosial semakin lebar dan kemiskinan antargenerasi menjadi abadi. Ini adalah pengkhianatan nyata terhadap visi keadilan sosial.

Ketiga, Pelanggaran Konstitusi secara Terstruktur. Ini adalah dosa paling fundamental. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa," namun realitanya terjadi pengabaian konstitusional yang sistematis.

Pasal 31 ayat 3 secara eksplisit memerintahkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Namun faktanya, saat ini terbentuk "multisistem" pendidikan yang terfragmentasi, menciptakan standar kualitas yang timpang dan tumpang tindih.

Pelanggaran ini meluas ke pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi kita gagal menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena terjebak menjadi sekadar teaching institutions (lembaga pengajaran) yang hanya mencetak buruh industri, bukan inovator atau penemu.

Pengalokasian anggaran 20% pun seringkali hanya menjadi angka statistik tanpa dampak nyata pada kualitas guru. Negara gagal memastikan setiap anak mendapatkan standar layanan pendidikan bermutu sesuai mandat Pasal 31 ayat 1 hingga 5.

Momentum RUU Sisdiknas: Mengawal Cita-Cita Bangsa

Saat ini, Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini adalah momentum krusial bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh membiarkan proses ini berjalan di lorong gelap kekuasaan tanpa kontrol publik.

Kita harus memastikan bahwa proses revisi dari awal hingga pengesahan dikawal dengan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). UU Sisdiknas yang baru harus benar-benar selaras dengan amanat konstitusi, menghapus dikotomi multisistem yang membingungkan, dan mengembalikan fungsi perguruan tinggi sebagai lokomotif sains.

Hari Pendidikan Nasional 2026 harus menjadi titik balik. Kita butuh restorasi yang mengembalikan pendidikan sebagai hak asasi dan menempatkan Konstitusi sebagai kompas utama. Sudah saatnya kita kembali ke khitah untuk menyelamatkan generasi masa depan dari keterpurukan yang berkepanjangan.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memetakan sebaran anak tidak sekolah (ATS) hingga tingkat daerah untuk menelusuri akar persoalan tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut.

Langkah ini menyusul data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencatat sekitar 106.196 anak di Jawa Barat tidak mengenyam pendidikan, tertinggi secara nasional. Jumlah itu jauh melampaui Jawa Tengah dengan sekitar 59.000 anak dan Jawa Timur sebanyak 53.000 anak.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan persoalan ATS kini menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pendidikan daerah. Pemprov akan menyusun data rinci berbasis wilayah guna memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran.

“Ini yang menjadi perhatian kita hari ini. Nanti kita buat data, di mana saja anak-anak yang tidak sekolah itu,” ujar Dedi, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, persoalan biaya seharusnya tidak lagi menjadi alasan anak putus sekolah. Pemerintah daerah telah menyiapkan skema pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Untuk jenjang sekolah dasar (SD), pembiayaan bahkan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota. “Sekolah negeri dan swasta untuk masyarakat tidak mampu gratis. Di tingkat SD juga sudah ditanggung pemerintah daerah,” katanya.

Setelah pemetaan selesai, pemerintah daerah akan melakukan pendekatan langsung ke lapangan. Aparat desa bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi akan mendatangi anak-anak yang tercatat tidak bersekolah untuk mendorong mereka kembali ke bangku pendidikan.

“Nanti didatangi oleh aparat desa, dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan tim pengawas untuk didorong kembali sekolah,” ujarnya.

Selain itu, Dedi juga menyinggung kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai alternatif untuk memperluas akses pendidikan.

“Daerah harus siap,” ucapnya.

JAKARTA - Sekolah rakyat pada tahun ini diperkirakan bakal menampung hingga 30.000 ribu siswa. Jika ditambah dengan siswa pada tahun lalu, maka pada tahun ini sekolah rakyat akan menampung 46.000 siswa.

"Kalau tahun lalu hampir 16.000 siswanya, diperkirakan tahun ini kita bisa mencapai sekitar 30.000 siswa. Jadi kalau 30.000 siswa ditambah sekitar hampir 16.000 maka tahun ini itu akan ada 46.000 siswa yang akan ikut proses pembelajaran di Sekolah Rakyat," kata Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Ia menerangkan, saat ini tengah dilakukan seleksi guru dan tenaga pendidikan untuk pembelajaran tahun 2026-2027. Untuk siswanya, kata dia, tidak ada proses pendaftaran. Melainkan dengan penjangkauan.

"Jadi kita tidak ada membuka pendaftaran ya untuk siswa sekolah rakyat tapi penjangkauan, mereka keluarga-keluarga di desil satu desil dua yang ada di Dtsen, atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," ujar dia.

Karena tidak ada pendaftaran, ia mengimbau agar masyarakat tidak tertipu terhadap pihak yang meminta uang untuk masuk sekolah rakyat. Seleksi para calon siswanya juga diminta selektif dan tidak ada proses penyuapan.

"Untuk itu tidak perlu masyarakat itu untuk apa ya katakanlah melakukan pendekatan, apalagi sampai mau membayar, itu adalah penipuan. Jadi tidak ada itu jadi ikuti saja proses yang ada karena Sekolah Rakyat ini adalah untuk keluarga yang paling tidak mampu," ungkapnya.

"Saya ingin sampaikan, jangan ada suap-menyuap, jangan ada titipan, jangan ada sogok-menyogok ya, jangan ada penyimpangan dalam proses seleksi Sekolah Rakyat," jelas Mensos.

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memuji kecakapan Pemerintah Iran yang mampu mengelola APBN untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara.

Dedi Mulyadi mengatakan di tengah kebijakan fiskal pemerintah pusat yang ketat ke daerah dengan penundaan Dana Bagi Hasil (DBH), dirinya berupaya tetap memprioritaskan anggaran untuk kepentingan warga mulai dari pembangunan jalan, jaminan sosial hingga biaya pendidikan.

“Mungkin para bupati, para gubernur akan pusing. Saya tidak,” katanya lewat keterangan resmi, Senin (9/3/2026).

Pihaknya mengaku sudah paham bagaimana mengelola keuangan lewat efisiensi dan mengatur ritme kerja pegawai lewat kebijakan work from home [WFH]. Pihaknya juga mengorkestrasi efisiensi lewat pengurangan anggaran-anggaran umum di masing-masing dinas namun tetap melahirkan produktivitas yang tinggi.

“Sehingga kebijakan WFH di Jawa Barat hari ini justru melahirkan produktivitas yang tinggi dan efisiennya belanja rutin pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya di situasi keuangan saat ini, pemimpin didorong untuk mencari jalan keluar agar urusan pelayanan publik dan pembangunan tetap dirasakan oleh warga. Sesuai ajaran Islam, pemimpin dituntut untuk mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya.

“Karena kondisi keuangan yang berat. Kita harus berikhtiar. Pencipta, pengabdi yang penting bernapaskan Islam. Bernapaskan Islam itu artinya pemerintah mengutamakan keselamatan warganya dibanding kepentingan apapun,” tuturnya.

KDM—panggilan akrabnya, lantas mengambil contoh pada kemampuan Iran dalam mengelola anggaran ribuan triliun untuk 92 juta warga negara. Iran tetap berdiri kokoh meski dihimpit oleh situasi embargo ekonomi yang berat selama bertahun-tahun.

“Dalam perspektif itu saya melihat kenapa Iran bisa bertahan? Karena, satu pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Saya baca berapa APBN Iran? Rp1.000 triliun dari 92 juta penduduk,” katanya.

Dengan anggaran sebesar itu, pemerintahan Iran menurutnya melahirkan keberpihakan yang sangat tinggi pada urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur warga.

“Dari 10 masyarakat usia sekolah, 9 diantaranya kuliah. Apa yang dipelajari? Sains, matematika, fisika, kimia, kedokteran, engineer. Berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong. lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan,” tutur KDM.

Ditilik dari anggaran pertahanannya pun hanya mencapai Rp132 triliun, namun karena terkena embargo maka negara tersebut bisa membuat teknologi drone, hulu ledak dan memperkuat seluruh armada perang mereka. “Mereka bisa berperang dengan gagah mempertahankan keyakinannya karena dia membuat sendiri,” ujarnya.

Menurutnya kemampuan Iran menjaga kedaulatan tidak akan terjadi jika pemerintahannya tidak efisien dalam mengelola anggaran, sulit terjadi jika perguruan tinggi mereka tidak fokus melahirkan lulusan-lulusan hebat dengan penelitian yang kuat. “Akhirnya melahirkan produk-produk unggul bagi bangsanya yang bermanfaat,” katanya.

Dari sana, KDM mengaku jika pemerintahannya mampu membuat APBD Rp37 triliun menjadi surplus hal tersebut bukan prestasi bagi pihaknya.

“[Surplus] Bagi saya bukan kebahagiaan, bagi saya bukan kebanggaan. Saya memimpin Jawa Barat kondisi keuangannya hanya Rp26 triliun. Tapi membebaskan pendidikan SMA gratis. Bisa membangun jalan sampai pelosok. Bisa membangun rumah rakyat miskin. Bisa menyiapkan generasi ke depan untuk dia bisa kuliah di bidang-bidang teknologi. Melahirkan engineer baru. Kemudian pemerintahannya efisien," tuturnya.

KDM menuturkan desentralisasi atau otonomi bukan hanya dipahami dalam pembagian kewenangan, bukan hanya dipahami sebagai bagian pembagian keuangan antara pusat daerah sampai desa, tetapi harus dipahami sebagai sebuah ruang di mana kekuatan daerah itu adalah penting.

“Kenapa? Ketika negara dalam ancaman, kalau semuanya terlalu terpusat, daerah-daerah mengalami kelemahan,” pungkasnya.

JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI ) bersuara keras mengenai kasus kematian tragis seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku dan pena pada 29 Januari 2026. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar kabar duka, melainkan cerminan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan.

“Di tengah klaim pemerintah tentang anggaran pendidikan yang terus naik, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa nyawa seorang anak bisa melayang hanya karena harga sebuah buku dan pena yang tak terjangkau,” tutur Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidkikan Indonesia (JPPI).

JPPI juga menangkis pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya menyebutkan bahwa faktor utama anak putus sekolah adalah karena “tidak bisa jajan”. Menurut JPPI, narasi tersebut menyesatkan dan tidak mencerminkan realitas kemiskinan yang dihadapi jutaan keluarga di Indonesia.

“Kasus di NTT ini secara langsung membantah dan membungkam narasi tersebut. Anak-anak kita putus sekolah bukan karena mereka tidak bisa jajan cilok di kantin. Mereka menyerah karena biaya pendidikan yang mencekik,” tegas Ubaid.

Ia mempertanyakan implementasi slogan pemerintah terkait Wajib Belajar 13 Tahun yang terus digaungkan, sementara biaya pendidikan di lapangan dinilai semakin membebani masyarakat. “Ketika sekolah diwajibkan, terus bayarnya bagaimana?” ujarnya.

Dinilai Melanggar Amanat Konstitusi

JPPI menilai tragedi ini terjadi akibat pengabaian amanat konstitusi terkait pembiayaan pendidikan. Pasal 31 UUD 1945, Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara tegas memerintahkan negara membiayai pendidikan dasar tanpa pungutan.

Namun dalam praktiknya, pemerintah pusat dan daerah justru dinilai melepaskan tanggung jawab dengan menyerahkan beban biaya operasional sekolah kepada orang tua murid.

“Sekolah yang seharusnya menjadi safe space dan tempat anak-anak belajar, justru berubah menjadi penjara mental yang penuh intimidasi ekonomi,” kata Ubaid.

Kritik Pengalihan Anggaran Pendidikan ke Program Populis

JPPI juga mengkritik keras arah kebijakan anggaran pendidikan yang dinilai mengalami kanibalisasi. Dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memastikan ketersediaan buku, pena, dan kebutuhan dasar pembelajaran, justru dialihkan untuk mendanai program populis seperti makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional.

Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN disebut tergerus oleh UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Dalam Pasal 22, pendanaan MBG dimasukkan sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan pendidikan. Akibatnya, sekitar 69 persen anggaran MBG bersumber dari dana pendidikan.

Besaran anggaran MBG mencapai Rp223 triliun atau sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan Rp769,1 triliun. “Gara-gara pasal ini, anggaran pendidikan (selain peruntukan MBG) di APBN 2026 kini tinggal 14%, dari yang semestinya 20%,” papar Ubaid.

Ia menilai pemerintah keliru dalam menentukan prioritas kebijakan. “Pemerintah tampak lebih sibuk mengurusi urusan logistik makanan daripada memastikan anak-anak bisa belajar dengan tenang. Apa gunanya perut kenyang jika anak-anak harus menanggung rasa malu dan depresi karena tidak mampu membeli alat tulis? Prioritas ini terbalik dan membahayakan masa depan bangsa,” tandasnya.

Tiga Tuntutan Tegas JPPI

Atas tragedi tersebut, JPPI menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, menghentikan narasi yang menyalahkan anak dengan dalih “kurang jajan” dan mengakui bahwa pendidikan di Indonesia masih mahal bagi masyarakat miskin.

Kedua, melakukan audit menyeluruh terhadap dana BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP) agar bantuan pendidikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan mencakup kebutuhan dasar seperti alat tulis.

Ketiga, mengembalikan alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN dan memastikan penggunaannya fokus pada kebutuhan dasar pendidikan, bukan untuk kepentingan politik atau lembaga baru yang tumpang tindih.

“Jangan biarkan pena yang seharusnya digunakan untuk menulis masa depan, justru menjadi alasan seorang anak kehilangan nyawanya. Negara harus hadir, atau sejarah akan mencatat periode ini sebagai masa di mana pendidikan hanya milik mereka yang mampu membeli pena,” pungkas Ubaid.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta keterlibatan aktif TNI dan Polri untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Diketahui, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan tanpa biaya untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan berkualitas.

Prabowo menyatakan bahwa dukungan dari TNI-Polri diperlukan bukan hanya dalam aspek operasional, tetapi juga dalam pembinaan karakter peserta didik. Ia mendorong agar anggota TNI dan Polri tidak hanya hadir tapi juga berperan dalam memberi teladan bagi para siswa.

“Saya minta juga bantuan TNI dan Polri secara bergilir mungkin mengirim beberapa perwira untuk bantu. Mungkin dikunjungi, bergiliran dan dibina, diberi cara berpakaian yang baik, cara pakai dasi yang baik ya, cara pakai baret yang baik,” kata Prabowo saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat, dikutip Rabu (14/1/2026).

Menurut Prabowo, pengalaman dalam disiplin dan ketertiban yang dimiliki oleh TNI dan Polri bisa menjadi modal penting dalam menguatkan karakter anak-anak yang mengikuti program ini. Ia mencontohkan bagaimana mereka bisa mengajarkan hal-hal sederhana namun penting seperti cara berpakaian rapi dan disiplin dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Selain itu, Prabowo turut mengingatkan para guru agar selalu menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya, khususnya dalam menanamkan nilai kedisiplinan yang menjadi bagian utama dari pembentukan karakter anak.

“Semua unsur yang bekerja keras untuk sekolah rakyat. Terima kasih anak-anakku atas semangatmu. Guru-guru terima kasih, kepala sekolah terima kasih. Saya minta dibina dengan baik. Guru harus selalu memberi contoh. Ya. Guru harus memberi contoh. Saya minta para guru selalu memberi yang terbaik, memberi contoh. Tampil di depan murid harus dalam keadaan yang baik, yang tertib, yang rapi ya,” katanya.

Tak hanya itu, Kepala Negara juga meminta agar jajaran menteri terkait seperti Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya hingga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bekerja sama mengatasi kendala yang masih ada, seperti kekurangan fasilitas sekolah dan perlengkapan pembelajaran, sehingga program ini bisa berjalan optimal.

“Saya minta Seskab dan Mensesneg bantu, Mensos bantu, Menko-Menko diatur nanti. Kalau kita lihat, kita kunjungi, kita lihat lagi yang kurang apa, kita perbaiki ya kan. Kalau ada baret-baret yang kekecilan, diganti yang tidak kekecilan ya,” ujarnya.

Prabowo menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dan mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menargetkan pembukaan 500 sekolah Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia hingga tahun 2029.

BALIKPAPAN - Momen peresmian 166 Sekolah Rakyat menjadi sebuah kisah yang tak terlupakan bagi Nusyifa, siswi kelas 4 Sekolah Rakyat Dasar 6 Palangkaraya. Dia memberanikan diri menyerahkan sepucuk surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebagai tanda terima kasih.

Surat tulisan tangan itu menjadi simbol rasa syukur seorang anak yang kini bisa merasakan bangku sekolah berkat hadirnya Sekolah Rakyat.

Nusyifa menjelaskan, isi surat yang ia berikan langsung kepada Presiden, berupa ungkapan terima kasih atas upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tertinggal seperti dirinya.

“Terima kasih Bapak Prabowo karena telah membuat Sekolah Rakyat ini, sehingga saya dan teman-teman bisa merasakan bangku sekolah,” ujar Nusyifa usai acara peresmian 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1/2026).

Dalam surat tersebut, Nusyifa juga menuliskan harapan besar tentang masa depan dirinya dan teman-temannya. Ia percaya Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, melainkan ruang untuk membentuk karakter dan kepemimpinan sejak dini.

“Sekolah ini yang akan merakit kami menjadi anak-anak yang kreatif, cerdas, dan memiliki jiwa kepemimpinan seperti Bapak,” tuturnya.

Dengan nada penuh keyakinan, Nusyifa bahkan membayangkan masa depan yang lebih jauh. Ia berharap kelak anak-anak Sekolah Rakyat bisa ikut berkontribusi membangun bangsa. “Mungkin 10 tahun ke depan kami akan menjadi orang yang sukses dan bisa membangun negeri ini. Tunggu kami ya Bapak,” tegasnya.

Kebahagiaan Nusyifa semakin bertambah ketika Prabowo merespons dengan menyapanya secara langsung dan bersalaman. Momen sederhana itu meninggalkan kesan mendalam bagi siswi kecil tersebut.

Ke depan, Nusyifa berharap Sekolah Rakyat yang kini telah beroperasi di 166 titik di seluruh penjuru negeri, dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi lebih banyak anak Indonesia.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya lebih menghormati rakyat kecil seperti pemulung hingga tukang becak daripada para koruptor yang pintar tapi mengambil uang rakyat.

Mulanya, Prabowo meminta anak-anak Sekolah Rakyat untuk tidak merasa rendah diri dengan latar belakang keluarga mereka. Ia menekankan bahwa pekerjaan orang tua yang sederhana bukanlah sesuatu yang memalukan.

“Anak-anak Sekolah Rakyat, murid-murid, anak-anakku jangan kau kecil hati, jangan kau malu orang tuamu hanya buruh atau hanya petani miskin atau hanya tukang, pemulung, jangan kau malu,” kata Prabowo dalam pidatonya saat peresmian Sekolah Rakyat di 166 titik yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Menurut Prabowo, para pekerja kecil tersebut justru memiliki kemuliaan karena mencari nafkah dengan cara yang halal dan penuh kerja keras demi masa depan anak-anak mereka. Bahkan, dirinya meminta kepada anak-anak Sekolah Rakyat untuk sungkem kepada orang tua jika pulang ke rumah.

“Mereka, mereka mulia, mereka kerja keras halal bekerja dengan keringat untuk masa depanmu jangan pernah kecil hati. Hormati orang tuamu. Kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orang tuamu. Jangan pernah kau malu,” katanya.

Prabowo kemudian membandingkan kemuliaan para pekerja kecil dengan perilaku koruptor yang dianggapnya telah mengkhianati negara dan bangsa. “Mereka lebih mulia dari orang-orang pintar tapi koruptor-koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa.”

Lihat video: Presiden Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Tersebar di 34 Provinsi

Prabowo menegaskan lebih hormat kepada pemulung hingga tukang becak. Dia secara terbuka juga menyatakan sikap pribadinya terhadap praktik korupsi, seraya menegaskan kewenangannya untuk berbicara tegas sebagai kepala negara.

“Saya lebih hormat sama pemulung, saya lebih hormat dengan tukang becak yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pintar-pintar tapi mencuri uang rakyat, saya lebih hormat. Karena Presiden ya saya boleh bicara ya kan,” tegasnya.

Prabowo kembali menekankan pentingnya menghormati orang tua dalam kondisi apa pun, termasuk ketika mereka belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. “Saudara-saudara jadi saya tidak mau anak-anak SR ya jangan sekali-kali, selalu, selalu, selalu hormati orang tuamu kalau dia belum mampu, bukan salah dia bukan salah orang tuamu.”

Prabowo juga mengakui bahwa negara belum sepenuhnya mampu memberikan kesejahteraan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berjuang agar kekayaan negara dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

“Memang negara kita belum mampu memberi terbaik untuk semua rakyat tapi kita akan berjuang keras, kita berjuang keras supaya semua kekayaan negara akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

BANJARBARU - Presiden Prabowo Subianto berencana meresmikan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem serta memutus mata rantai kemiskinan. Peresmian akan dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru yang berada dilingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin 12 Januari 2026.

Berikut beberapa fakta penting tentang Sekolah Rakyat:

1. Gagasan Presiden Prabowo Subianto

Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini merupakan inisitif langsung Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Karena ini bagian dari pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah, keluarganya diberdayakan. Anaknya lulus, keluarganya naik kelas (dan) menjadi berdaya. Ini istimewa dan ini tentu legacy dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).



Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan pendirian Sekolah Rakyat dilatarbelakangi masih banyaknya anak-anak dari keluarga miskin yang sulit mengakses pendidikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan lebih dari tiga juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah dan berpotensi putus sekolah.

2. Proses Rekrutmen Siswa Berbasis DTSEN

Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses rekrutmen siswa tidak berdasarkan tes akademik, melainkan mengacu pada DTSEN serta verifikasi langsung ke rumah siswa oleh pendamping dilapangan.

Pada masa matrikulasi diawal semester, setiap siswa mendapatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CGK) untuk identifikasi kondisi kesehatan. Disamping itu, siswa juga mengikuti DNA talent mapping untuk memetakan potensi dan bakatnya secara mendalam.

3. Sebanyak 15 Ribu Lebih Siswa Telah Menerima Manfaat Sekolah Rakyat

Mulai beroperasi sejak 2025, total 166 lokasi Sekolah Rakyat rintisan dibuka secara bertahap mulai Juli, Agustus, dan September. Tersebar di Sumatera 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 7 lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku 7 lokasi, dan Papua 6 lokasi.

"Hari Senin (12/1) nanti akan diresmikan atau diluncurkan secara resmi Sekolah Rakyat rintisan di 166 titik," ujar Gus Ipul.

Sekolah Rakyat rintisan menampung 15.945 orang siswa dan mereka telah mengikuti proses pendidikan di Sekolah Rakyat selama satu semester pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2025/2026. Ke depan jumlah sekolah rakyat akan terus bertambah dengan target 500 sekolah. Tiap sekolah mampu menampung 1.000 siswa.

4. Tahap Awal Menyerap Ribuan Tenaga Kerja

Sekolah Rakyat rintisan menyerap total 7.107 tenaga kerja terdiri dari 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan (Tendik). Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang sudah dimulai sejak 2025 di 104 titik lokasi. Tersebar di Sumatera 26 lokasi, Jawa 40 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 3 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Maluku 4 lokasi, dan Papua 3 lokasi.

5. Konsep Sekolah Asrama

Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama atau boarding school, seluruh kebutuhan siswa Sekolah Rakyat mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya, 100 persen akan ditanggung oleh negara.

Format sekolah berasrama dipilih untuk membentuk karakter anak-anak menjadi lebih mandiri dan disiplin serta memiliki keterampilan, disamping memperoleh pendidikan akademik.

6. Menggunakan Kurikulum Khusus

Kurikulum yang digunakan Sekolah Rakyat disusun khusus dengan pendekatan Multi Entry-Multi Exit (MEME) serta pendekatan individu (individual approach). Sistem ini memungkinkan siswa masuk kapan saja dan belajar berdasarkan capaian masing-masing, bukan semata mengikuti kalender ajaran yang sama seperti sekolah pada umumnya.

Setiap siswa juga menjalani DNA talent mapping untuk memetakan potensi dan bakatnya secara mendalam. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar pengembangan karakter, keterampilan, dan kecerdasan siswa selama proses belajar.

7. Miniatur Pengentasan Kemiskinan Terpadu

Program Sekolah Rakyat dinaungi oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Program ini bukan sekadar peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan bagi anak-anak, namun juga miniatur dalam pengentasan kemiskinan terpadu.

Berbagai program prioritas Presiden terintegrasi dengan Sekolah Rakyat seperti Pemberdayaan orang tua siswa melalui PPSE, Perbaikan rumah melalui program 3 juta rumah, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), Jaminan Kesehatan untuk orang tua dan siswa melalui PBI-JK, keluarga mendapatkan bansos lengkap seperti PKH dan Sembako, dan menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Rumahnya nanti akan dibantu, orang tuanya jadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, dapat bantuan sosial lengkap sesuai dengan periode tertentu, dapat PBI JKN, dapat makan bergizi dan cek kesehatan,” jelas Gus Ipul.

8. Proses Hilirisasi Siswa Telah Dipersiapkan

Sekolah Rakyat memiliki keunggulan tersendiri, siswa tidak hanya dibekali pengetahuan tapi juga pendidikan karakter dan keterampilan. Proses hilirisasi telah disiapkan sejak siswa masuk ke Sekolah Rakyat melalui DNA Talent Mapping.

Para siswa akan dibimbing, diarahkan, dan difasilitasi sesuai dengan minatnya, baik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun yang ingin bekerja sesuai keterampilan dan keahlian.

Kemensos telah bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk memfasilitasi beasiswa bagi siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat yang ingin melanjutkan pendidikan. Beberapa di antaranya Universitas Ary Gianjar (UAG) dan ESQ Business School yang telah memfasilitasi beasiswa untuk lulusan Sekolah Rakyat kedepan.

Disamping memfasilitasi beasiswa, Kemensos juga memfasilitasi siswa yang ingin bekerja setelah lulus, kolaborasi dilakukan dengan pihak terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Kemudian untuk siswa Sekolah Rakyat jenjang Menengah Pertama yang memiliki kemampuan akademik yang memadai akan difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Garuda.

Bisnis.com, SAPARUA - Kisah dari lapangan kini datang di Pulau Saparua, Ambon. Di wilayah kepulauan yang identik dengan tantangan mengenai akses dan jarak, Selly, seorang ibu rumah tangga yang dikenal sebagai nasabah inspiratif PNM Mekaar.

Ibu Selly adalah potret keteguhan dari Pulau Saparua yang menjadikan pendidikan sebagai panggilan hati. Ia membuka TK Sintiche secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan membiayai operasional sekolahnya seorang diri, bahkan sempat berada di titik hampir menyerah.

Demi menjaga sekolah tetap berjalan, ia memulai warung kecil hingga akhirnya bertemu PNM pada 2022 melalui program Mekaar, yang memberinya akses modal dan pelatihan usaha. Sejak itu, usahanya berkembang, sekolahnya bertahan, dan kini bahkan menampung anak-anak nasabah Mekaar lainnya.

Kisah Ibu Selly menjadi bukti bahwa dari pulau kecil dan peran sederhana seorang guru, lahir kekuatan besar yang mengubah masa depan anak-anak dan lingkungan sekitarnya.

Perjalanan Bu Selly tidak berdiri sendiri. Dukungan pendampingan dari Account Officer (AO) PNM Mekaar dan pertemuan rutin kelompok setiap minggunya menjadi ruang belajar kolektif yang menguatkan kepercayaan diri dan kapasitas kepemimpinannya.

“Dulu beta cuma pikir bagaimana caranya bantu ekonomi keluarga. Tapi sejak ikut Mekaar, beta belajar pimpin kelompok, saling berbagi, dan percaya kalau usaha kecil juga bisa berkembang asal jalan sama-sama. Dari pertemuan tiap minggu dan pendampingan itu, beta jadi lebih berani dan lebih yakin jalani semua,” ujar Selly.

Kisah Bu Selly adalah cerita tentang harapan yang terus dijaga. Tentang bagaimana PNM hadir bukan sekadar memberikan pinjaman, tetapi menemani setiap langkah kecil agar terus berani menatap masa depan.

Lewat Mekaar, pembiayaan berubah menjadi proses belajar untuk menata usaha, menguatkan diri, dan bertumbuh bersama kelompok yang saling menguatkan setiap harinya.

Dari pertemuan ke pertemuan selanjutnya, PNM menjaga agar kualitas kapasitas usaha mereka tumbuh dengan perlahan, agar mereka yang dulu hanya bertahan, kini punya keyakinan untuk bermimpi lebih jauh dan berjalan lebih kuat menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Sejauh ini, komitmen tersebut telah terbukti dalam hasil Customer Survey Indeks Mekaar 2024, di mana 72 persen nasabah merasakan peningkatan peran dalam pengambilan keputusan keluarga, 74 persen mengalami peningkatan pendapatan setelah menjadi nasabah, 78 persen telah memiliki dan memahami implementasi laporan keuangan bisnis, serta 90 persen merasakan dampak kemandirian finansial.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menegaskan bahwa capaian ini menjadi penguat arah pemberdayaan PNM ke depan. “Ini bukan sekedar survei, di balik angka-angka ini, ada cerita tentang ibu-ibu yang kini lebih berani berpendapat di rumahnya, usaha yang perlahan tumbuh, dan keluarga yang mulai berdiri di atas kakinya sendiri. Itulah adalah upaya kami untuk terus hadir ditengah masyarakat dan mendorong agar semakin banyak kisah Bu Selly lainnya dari seluruh Indonesia,” ujarnya.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Bisnis.com, JAKARTA – Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Program yang dijalankan secara gratis ini dibuat untuk memutus rantai kemiskinan dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin.

Sekolah berbasis asrama dan sepenuhnya bebas biaya ini hanya ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang terdata di Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DT-SEN) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain mereka, sekolah rakyat juga membuka diri untuk kelompok rentan lainnya dan anak jalanan.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, sudah terdapat 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia per akhir Oktober 2025, mulai dari jenjang SD hingga SMA, dengan jumlah siswa sebanyak hampir 16 ribu orang, dengan target 46 ribu siswa di 2026. Sekolah Rakyat didukung oleh lebih dari 3.000 guru dan 4.000 tenaga pendidik lainnya dan terus akan bertambah seiring pembukaan pendaftaran guru Sekolah Rakyat.

Guru dan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat menerapkan kurikulum yang tidak hanya fokus ke pelajaran umum, tetapi juga membina karakter, leadership, soft skills, hingga keterampilan hidup sehari-hari. Para pengajar tidak semata menjadi guru di ruang kelas, tetapi juga menjadi mentor yang mendampingi para murid selama sehari penuh dalam sistem sekolah asrama (boarding school).

Kementerian Sosial (Kemensos) sedang membuka pendaftaran bagi anda yang ingin mengabdikan diri sebagai guru atau tenaga pendidik dengan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekolah Rakyat dengan alokasi sebanyak 3.003 formasi.

Berikut adalah persyaratan umum dan khususnya:

I. Persyaratan Umum
- WNI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Bukan calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau Polri;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- Minimal pendidikan sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV)/Sarjana Terapan;
- Memiliki Sertifikat Pendidik melalui Program PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;

II. Persyaratan Khusus
- PPPK Paruh Waktu di Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan Nomor Induk
PPPK Paruh Waktu;
- Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun
pada saat melamar; dan
- Bersedia bekerja secara sif dan/atau diprioritaskan tinggal di asrama Sekolah
Rakyat.

Cara Daftar Guru PPPK di Sekolah Rakyat Kemensos 2025

Pelamar hanya boleh memilih satu formasi dan satu lokasi penempatan. Pendaftaran dilakukan dengan login ke akun SSCASN di sscasn.bkn.go.id, kemudian:
1. Mengonfirmasi kesediaan mengikuti seleksi PPPK tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat.
2. Memilih formasi yang tersedia dan memperbarui data kualifikasi pendidikan sesuai jabatan yang dilamar.
3. Mengunggah scan ijazah dan transkrip nilai asli berwarna dalam format PDF yang jelas dan tidak rusak.
4. Mengunggah pas foto formal terbaru berlatar merah.
Pelamar wajib membaca ketentuan pendaftaran dengan teliti dan menyiapkan seluruh dokumen sebelum mengisi formulir. Berkas yang tidak lengkap atau tidak sesuai persyaratan otomatis dinyatakan gugur.

Jadwal Seleksi PPPK Sekolah Rakyat 2025

1. Pengumuman penerimaan: 3-7 Desember 2025
2. Pendaftaran: 3-7 Desember 2025
3.Seleksi administrasi: 4-8 Desember 2025
4. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 8-9 Desember 2025
5. Masa sanggah seleksi administrasi: 9-11 Desember 2025
6. Jawab sanggah seleksi administrasi: 9-12 Desember 2025
7. Pengolahan hasil seleksi administrasi setelah sanggah: 13-15 Desember 2025
8. Pengumuman hasil seleksi administrasi setelah sanggah: 16 Desember 2025
9. Penjadwalan seleksi kompetensi teknis tambahan: 16-17 Desember 2025
10. Pengumuman jadwal seleksi kompetensi teknis tambahan/konfirmasi peserta: 18-20 Desember 2025
11. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 21-23 Desember 2025
12. Pengolahan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan: 2-9 Januari 2026
13. Pengumuman hasil seleksi kompetensi teknis tambahan: 10-12 Januari 2026
14. Masa sanggah hasil seleksi kompetensi teknis tambahan: 11-13 Januari 2026
15. Jawab sanggah hasil seleksi kompetensi teknis tambahan: 12-14 Januari 2026
16. Pengumuman seleksi kompetensi teknis tambahan setelah sanggah: 15-16 Januari 2026
17. Pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan: 17-26 Januari 2026
18. Usul penetapan NI PPPK: 20-30 Januari 2026

Penentuan kelulusan seleksi didasarkan atas sistem prioritas dan peringkat terbaik dengan urutan prioritas sebagai berikut:
1. PPPK paruh waktu di lingkungan Kemensos RI.
2. PPPK paruh waktu di lingkungan instansi pemerintah lainnya.

Informasi lebih lanjut mengenai seleksi calon guru Sekolah Rakyat dapat melihat website https://sekolahrakyat.kemensos.go.id/ atau media sosial resmi Kemensos RI.