Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau sering dikenal sebagai BPDLH, secara resmi telah menyelesaikan pengelolaan dana RBP GCF periode 2014-2016 sebesar 103,8 juta USD.

Dibentuk sejak 2019 di bawah kelembagaan Kementerian Keuangan dan melayani 16 menteri sebagai mitra utamanya, peran BPDLH diasumsikan makin krusial dalam beberapa dekade mendatang.

Termasuk keberhasilan mengelola dana RBP GCF ini, layak mendapatkan apresiasi mengingat pengelolaan dana yang sama di beberapa negara lainnya masih menyisakan beberapa tantangan ke depannya meskipun disetujuinya secara bersamaan di tahun 2019.

Brasil misalnya, mendapatkan alokasi 95 juta USD dan baru akan menyelesaikan pengelolaan dana di 2026, sementara Argentina sebesar 82 juta USD berakhir 2027, Chile mendapatkan alokasi 63 juta USD berakhir di 2026 serta beberapa negara dengan luasan hutan besar lainnya seperti Colombia, Costa Rica, Ekuador dan Paraguay.

Dalam perspektif internal pemerintah, keberhasilan ini menjadi wujud nyata terjalinnya sinergitas dari seluruh pihak yang terkait di dalam kelembagaan REDD+ nasional, baik oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), UNDP dan BPDLH.

Kemenhut dan KLH menjalankan peran sebagai pengampu program dari pengelolaan REDD+ sekaligus penerima manfaat, sementara Kemenkeu sebagai perwakilan resmi Sekretariat NDA-GCF Indonesia. Di dalam pengelolaan dananya, GCF kemudian menunjuk UNDP sebagai accredited entity (AE) dan BPDLH berperan sebagai implementing partner penyaluran dana kepada penerima manfaat baik di level pemerintah pusat, daerah dan entitas lainnya.

Capaian Kinerja

Bagi Indonesia, program RBP REDD+ GCF dimulai sejak tahun 2021 sebagai penanda awal masuknya berbagai skema insentif dan penghargaan internasional atas capaian kinerja di sektor kehutanan.

Adapun beberapa capaian kinerja utama yang dihasilkan dari pengelolaan dana diantaranya: 1) penguatan arsitektur REDD+ melalui dokumen Stranas REDD+ 2021-2030 serta Safeguard Information System (SIS) REDD+; 2) penyusunan beberapa kerangka regulasi terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kehutanan; dan 3) penguatan implementasi REDD+ di level perencanaan, monitoring dan evaluasi termasuk arsitektur REDD+ di level daerah.

Program RBP REDD+ GCF juga memiliki sejarah tersendiri bagi BPDLH ketika tercatat sebagai salah satu pionir dana kelolaan awal di periode pembentukan BPDLH. Berawal dari keberhasilan pengelolaan dana RBP REDD+ GCF inilah kemudian terukir banyak capaian kinerja positif BPDLH dalam mengelola dana internasional lainnya baik dari institusi multilateral, hubungan bilateral antar pemerintah ataupun lembaga filantropis.

Ke depannya dengan terus meletakkan filosofi utama pendanaan kreatif dan inovatif, BPDLH tentu berkomitmen untuk terus mendukung kerja-kerja nyata dari pemerintah dalam memobilisasi pendanaan internasional mendukung pencapaian target NDC 2030 dan Second NDC 2035. Terlebih merujuk ke dalam dokumen resmi pemerintah dikatakan bahwa pendanaan publik melalui APBN dan APBD memiliki banyak keterbatasan.

Jika kalkulasi pemerintah menghitung kebutuhan pendanaan untuk mencapai target komitmen NDC 2030 mencapai sekitar 281 billion USD dan terus meningkat menjadi 472 billion USD di dalam Second NDC, peran dan tanggung jawab BPDLH sebagai national climate country platform menjadi makin vital. Melalui BPDLH, seluruh pendanaan baik yang bersumber dari global maupun domestik diharapkan dapat di orkestrasi secara komprehensif.

Manfaatnya juga dapat disalurkan secara langsung kepada seluruh penerima manfaat baik pemerintah, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, masyarakat adat, swasta, akademisi dan seluruh entitas sesuai mandat yang diberikan. Dengan demikian paradigma konservasi identik dengan cost center dapat diubah menjadi revenue generating.

Instrumen BPDLH sendiri beragam dalam menyalurkan dana kepada penerima manfaat, baik melalui penyaluran hibah kinerja, investasi berbunga rendah atau pengelolaan hasil investasi dana abadi. Dimungkinkan juga adanya campuran fasilitas yang ditawarkan ketika BPDLH mampu meyakinkan institusi global untuk memberikan dukungan kepada program layanan BPDLH seperti de risking facility, credit guaranty maupun bantuan teknis.

Dengan mencampurkan berbagai model pendanaan tersebut, layanan yang dihasilkan BPDLH diharapkan makin sempurna dan menyentuh langsung kepada penerima manfaat sesungguhnya di level masyarakat. Tentu dibutuhkan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan dalam mendukung target kinerja BPDLH itu sendiri. Semoga !!!

Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Investment Management (Persero) tengah menyiapkan langkah strategis untuk masuk ke pasar modal dengan menggandeng firma manajemen investasi terkemuka di Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pengelolaan dana jumbo senilai Rp16 triliun yang akan disalurkan Danantara ke saham dan obligasi.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengatakan kerja sama dengan manajer investasi dilakukan agar penempatan dana di pasar modal tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan fokus pada fundamental.

“Kami sedang dalam proses memilih beberapa firma investasi terkemuka yang menekankan cara pemilihan saham, manajemen risiko, dan diversifikasi portofolio, dengan fokus pada return dan juga sisi risiko,” ujar Pandu dalam akun Instagramnya, dikutip Kamis (30/10/2025).

Lebih lanjut, Pandu menuturkan bahwa kolaborasi dengan firma investasi lokal menjadi bentuk kepercayaan Danantara terhadap prospek pasar modal Indonesia sekaligus upaya memperkuat reputasi sektor keuangan domestik.

“Kami ingin berpartner dengan firma-firma investasi yang sudah lama di pasar modal. Memiliki track record yang bagus dan nanti bisa membantu kami juga membangun reputasi pasar modal bersama-sama,” tuturnya.

Menurutnya, strategi investasi di pasar modal menjadi bagian dari balance sheet management perseroan sambil menunggu kesiapan dari proyek investasi langsung, seperti waste to energy dan sektor prioritas lainnya.

Oleh karena itu, Pandu menyebutkan Danantara memerlukan instrumen likuid yang mudah dikonversi ke investasi langsung di tahap berikutnya.

Kendaraaan investasi Danantara Indonesia tersebut diketahui akan menggelontorkan dana senilai US$10 miliar pada kuartal akhir 2025. Dari jumlah itu, 80% bakal dialokasikan ke dalam negeri, tak terkecuali pasar modal.

Dengan estimasi 5%-10% dari total dana tersebut masuk ke pasar saham, nilainya berpotensi mencapai kisaran Rp8 triliun hingga Rp16 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dana pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ditambah. Salah satunya bersumber dari Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya yang senilai Rp13,2 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melihat terlebih dahulu kebutuhan dari LPDP. Menurutnya dana yang dikelola LPDP hingga saat ini masih cukup besar.

"LPDP kan uangnya masih banyak sekali. Kita lihat perlu berapa dia dari Rp 13 triliun itu," ungkap Purbaya di kantornya, Selasa (21/10/2025)

Kebutuhan belanja pemerintah sangat besar, baik tahun ini maupun 2026. Maka dari itu diperlukan pengaturan agar semua bisa terlaksana, terutama terhadap program prioritas. "Nanti kita atur," jelasnya.

LPDP merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Tugasnya mengelola dana abadi pendidikan yang bersumber dari dana pengembangan pendidikan nasional, pendapatan investasi dan sumber lain yang sah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan.

Sebelumnya Prabowo menjelaskan, tambahan dana LPDP bisa diambil dari efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah dimulai sejak tahun ini. Tambahan lain juga bisa berasal dari sitaan koruptor.

"Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang dari koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," terang Prabowo.

Prabowo sempat menyinggung dana Rp13,2 triliun yang baru saja dikembalikan Kejaksaan Agung hasil penuntasan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya.

"Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan diambil oleh Jaksa Agung hari ini ke Menkeu. Mungkin Menkeu mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan," pungkasnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Istiqlal Global Fund (IGF) resmi menjalin kerja sama dengan PT Simpan Asset Management dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk untuk pengelolaan Dana Abadi Istiqlal. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di ruang VVIP Al-Malik, Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (14/10).

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama IGF Ahsanul Haq, Investment Director PT Simpan Asset Management Armand Adhirama Marthias, dan Direktur PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Anung Rony Hascaryo. Acara turut disaksikan oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. KH. Nasaruddin Umar.

Prof. Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut dan mengingatkan pentingnya menjaga niat luhur dalam setiap langkah pengelolaan dana umat. "Kemauan yang sangat luhur, insyaAllah akan didengar oleh malaikat dan Allah subhanahu wata’ala. Jika program ini dioptimalkan, umat akan hebat. Percayalah, niat yang tulus lillahita’ala akan dibantu oleh Allah," ujarnya.

Ia juga menegaskan pengelolaan wakaf dan dana abadi harus dijalankan secara tertib dan transparan agar dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. "Wakaf ini harus beraturan. Jika semua pundi-pundi diatur dengan baik, maka umat akan menjadi kaya," katanya.

Direktur Utama IGF Ahsanul Haq menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya kerja sama tersebut. Ia menyebut kolaborasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dana abadi berbasis wakaf produktif. "Kami bersyukur dan gembira bisa bergandengan dengan Simpan Asset dan Trimegah Sekuritas," ucapnya.

Ahsanul menjelaskan, melalui kemitraan ini IGF berupaya menghadirkan wadah yang mempertemukan para muwakif dengan mauquf ‘alaih (penerima manfaat) secara langsung. "Kami ingin menyediakan ruang interaksi yang memudahkan masyarakat mengakses instrumen keuangan syariah dalam format ZAWA, yang juga mencakup kegiatan filantropi seperti infak dan sedekah," kata dia.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, kegiatan ini juga diisi dengan sesi talkshow yang menghadirkan sejumlah pakar di bidang keuangan syariah. Akademisi pasar modal Yoyok Prasetyo membahas pengenalan pasar modal dan reksa dana syariah.

Sementara, Head of Retail Mutual Fund Strategy & Partnerships PT Trimegah Sekuritas Hasbie Sukaton mengatakan materi tentang "Konsep Dana Abadi Istiqlal melalui Wakaf Uang Produktif" dan Investment Director PT Simpan Asset Management Armand Adhirama Marthias menjelaskan produk "Simpan Cash Syariah Fund Kelas Dana Abadi Istiqlal".

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui penempatan dana menganggur pemerintah ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) memang berisiko ketimbang yang telah dilakukan sebanyak Rp 200 triliun ke lima bank milik negara.

"Kita lihat dulu kesiapan mereka. Tapi ada pandangan risky (berisiko) kan kalau BPD kan," kata Purbaya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Meski begitu, Purbaya mengaku percaya diri bisa membuat skema yang aman untuk penempatan dana di BPD. Di antaranya ialah dengan berpedoman pada kemampuan BPD yang kuat dalam penyaluran kredit atau pembiayaan.

Selain itu, juga dengan memastikan kapasitas fiskal pemda yang menaungi BPD nya masing-masing. Bila pemda yang menaungi BPD tak mampu memastikan pengelolaan dana pemerintah pusat itu, ia memastikan akan memangkas penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) nya yang menjadi bagian dari APBD.

Dana TKD itu terdiri dari dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), maupun dana bagi hasil (DBH), yang bisa dipangkas bila dana penempatan pemerintah pusat itu mengalami masalah.

"Saya lihat kalau pembelanjaannya kuat, ya enggak apa-apa kan. Kalau enggak bisa bayar BPD-nya, bisa enggak saya bayar ya itu, kita potong DAU, DAK, DBH-nya," tegas Purbaya.

Hingga kini, ia menargetkan bisa merealisasikan penempatan dana itu ke dua BPD pada tahap awal, yakni Bank Jakarta dan Bank Jatim.

"BJB saya belum pernah bicara, karena kita cari bank yang aman dulu, yang bersih. Enggak ada masalah di pengurusan atau di pengadilan," tegas Purbaya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]