ekBis

Pemprov Jabar Setujui Merger Dua BPR, Pemkab Cirebon Kaji Dampaknya

Bisnis.com, CIREBON — Rencana merger Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ) terus bergerak setelah mendapat restu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Cirebon menyebut proses penggabungan dua bank perekonomian rakyat (BPR) itu kini masih menunggu tahapan lanjutan, termasuk pembahasan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya akan mengikuti regulasi yang berlaku terkait penguatan sektor perbankan daerah, termasuk skema merger BPR.

"Kalau pemerintah daerah kan mentaati regulasi yang ada. Kalau regulasinya seperti itu ya kita harus tetap memenuhi regulasi tersebut," kata Agus saat ditemui di Cirebon, Selasa (12/5/2026).

Menurut Agus, rencana penggabungan BKC dan BCJ sejauh ini dinilai tetap memberikan keuntungan bagi daerah. Ia menyebut kondisi kedua bank masih berada dalam kategori berkelanjutan atau sustainable dibanding sejumlah BPR lain di Jawa Barat.

Meski demikian, Agus menegaskan realisasi merger belum dipastikan berlangsung dalam waktu dekat. Pemerintah daerah masih menunggu tahapan pembahasan berikutnya, termasuk evaluasi dalam forum RUPS dan pembicaraan lebih lanjut mengenai kondisi perekonomian.

"Ini masih ada tahapan RUPS. Jadi masih ada feedback untuk pemerintah daerah," katanya.

Rencana merger BKC dan BCJ mencuat seiring dorongan penguatan industri BPR di Jawa Barat. Penggabungan bank dinilai menjadi salah satu langkah untuk memperkuat modal, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperbesar kapasitas pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Pemprov Jawa Barat sebelumnya disebut telah memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan tersebut sebagai bagian dari konsolidasi BPR milik pemerintah daerah.

Merger BPR juga sejalan dengan arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong penguatan kelembagaan perbankan daerah agar lebih sehat dan kompetitif di tengah persaingan industri jasa keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah BPR di berbagai daerah menghadapi tantangan mulai dari keterbatasan modal, tingginya biaya operasional, hingga tekanan transformasi digital. Konsolidasi melalui merger dinilai menjadi opsi untuk menjaga keberlanjutan usaha perbankan daerah.

Agus memastikan Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap akan memperhatikan dampak merger terhadap kepentingan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keputusan final nantinya akan mempertimbangkan hasil pembahasan bersama para pemegang saham dan regulator.

Ia juga mengklaim, kondisi BPR milik Kabupaten Cirebon saat ini masih dalam kondisi baik dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. "Masih menguntungkan," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon menyepakati rencana penggabungan usaha PT BPR Cirebon Jabar (BCJ) dan PT BPR Kabupaten Cirebon (BKC) sebagai langkah memperkuat struktur permodalan dan daya saing bank perekonomian rakyat (BPR) di daerah.

Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bagian dari strategi konsolidasi industri BPR di tengah dinamika sektor keuangan yang semakin kompetitif.

Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan, mengatakan penggabungan usaha menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri perbankan daerah.

“Penggabungan usaha antara BPR Cirebon Jabar dan BPR Kabupaten Cirebon merupakan langkah strategis untuk memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi, serta mendorong daya saing BPR di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks,” ujarnya dikutip Rabu (6/5/2026).

Penggabungan ini juga merupakan tindak lanjut kebijakan OJK terkait single presence policy atau kepemilikan tunggal, yang mendorong konsolidasi lembaga keuangan guna menciptakan industri BPR yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian, entitas hasil merger diproyeksikan memiliki total aset lebih dari Rp1 triliun. Skala tersebut dinilai akan memperkuat kapasitas pembiayaan, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon.

Menurut Deny, penguatan skala usaha melalui merger juga diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional BPR. "Proses penggabungan akan sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, regulator, hingga internal perusahaan," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan mendukung penuh rencana merger dengan catatan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Selain memperkuat industri perbankan daerah, penggabungan dua BPR ini juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas literasi dan inklusi keuangan, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.

Sebelumnya, BPR Cirebon Jabar pada akhir tahun 2025 berhasil menghimpun tabungan dan deposito masyarakat mencapai Rp392 miliar, sementara dari sisi performa penyaluran kredit mengalami peningkatan Rp18,9 miliar dengan total kredit Rp279 miliar. Kemudian aset mengalami peningkatan Rp33 miliar menjadi Rp476 miliar. Dan mampu memberikan dividen kepada Pemprov Jabar sebesar Rp3,2 miliar.

Pemilik Karoseri New Armada Resmi Merger BPR Artha Mlatiindah ke Dalam Mertoyudan

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan dua bank perekonomian rakyat (BPR) yang berada dalam kelompok usaha konglomerasi New Armada sebagai bagian dari upaya konsolidasi industri untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing lembaga keuangan mikro.

Persetujuan tersebut diberikan kepada penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mlatiindah ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mertoyudan. Langkah ini merupakan implementasi kebijakan konsolidasi yang terus didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menciptakan industri BPR yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing.

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo menegaskan bahwa konsolidasi BPR merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan kelembagaan serta mendukung peningkatan peran BPR dalam melayani masyarakat dan pembiayaan sektor produktif.

“Penggabungan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat industri BPR agar semakin sehat, tangguh, dan mampu menghadapi dinamika usaha yang terus berkembang. Dengan struktur permodalan yang lebih kuat dan kapasitas kelembagaan yang lebih baik, BPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperluas kontribusinya dalam mendukung pembiayaan UMKM dan perekonomian daerah,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Persetujuan penggabungan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-25/D.03/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Artha Mlatiindah ke dalam PT BPR Artha Mertoyudan. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing BPR di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta pada 26 Maret 2026 dan di Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah pada 1 April 2026.

OJK menilai penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan kinerja PT BPR Artha Mertoyudan, termasuk dalam memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

OJK juga menyatakan akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses integrasi pasca-penggabungan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Melalui konsolidasi tersebut, regulator berharap industri BPR dapat semakin kuat dan mampu meningkatkan kontribusinya dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, New Armada Group telah berkembang menjadi konglomerasi dengan 6 pabrik produksi yang melayani beberapa perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Selain sektor keuangan, konglomerasi yang bermula dari bengkel milik orang tua David Herman Jaya itu dalam enam dekade terakhir telah berkembang mencakup pusat perbelanjaan, hotel & resor, SPBU, hingga konstruksi dengan karyawan lebih dari 10.000 orang.

Konglomerasi Karoseri New Armada Resmi Merger BPR Artha Mlatiindah ke Dalam Artha Mertoyudan