JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah pengusaha Heri Setiyono alias Heri Black yang bertempat di Semarang, Jawa Tengah. Penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dilakukan pada Senin (11/5/2026).

Heri merupakan salah satu saksi yang pernah dipanggil KPK namun belum pernah memenuhi panggilan tersebut. Adapun penyidik menyita barang bukti berupa catatan dan barang bukti elektronik.

"Penyidik menggeledah rumah salah satu pihak yang diduga terafiliasi dengan Blueray. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah catatan dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (13/5/2026).

Menurut Budi, salah satu barang bukti yang disita berisi tentang informasi pengkondisian kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani tersebut. Budi menyebut hal ini merupakan upaya untuk menghambat proses penyidikan.

"Bahwa ada informasi yang didapat berupa upaya pengondisian-pengondisian dari pihak eksternal dalam proses penanganan perkara terkait bea dan cukai di KPK," imbuh Budi.

Budi mengatakan penyidik akan mendalami lebih lanjut apakah perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan. "Penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan terhadap perusahaan cangkang yang diduga milik eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Perusahaan bayangan tersebut diduga kuat merupakan harta kekayaan yang disembunyikan Zarof Ricar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, keberadaan perusahaan cangkang itu diketahui usai menetapkan produser film ‘Sang Pengadil’ Agung Winarno sebagai tersangka pencucian uang untuk Zarof.

“Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung berhasil menemukan shadow company atau perusahaan hantu atau bayangan,” katanya, Rabu (22/4/2026).

Menurut Syarief ada dua perusahaan cangkang berinisial G dan M yang dipakai Zarof dan Agung untuk menampung hasil kejahatan makelar kasus di MA. Rekening itu, juga dipakai untuk menyamarkan harta kekayaan yang didapat Zarof dari makelar kasus.

“Didirikan oleh tersangka AW bersama-sama dengan tersangka ZR sebagai perusahaan tempat penampungan hasil tindak pidana (proceed of crime) pencucian uang oleh ZR dan pihak terafiliasi lainnya,” ujarnya

Dari operasi penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen tanah, uang tunai, bangunan, dokumen dan surat tanah. Meski begitu, Syarief belum mengungkap lebih jauh ihwal jumlah uang tunai dan emas yang disita.

Lihat video: Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara



“Sejumlah kurang lebih 1.046 dokumen, kebun sawit, rumah/bangunan, perusahaan dan hotel serta uang dalam bentuk mata uang asing dan Rupiah. Kemudian deposito, mobil mewah serta batangan emas dalam kegiatan penggeledahan dan penyitaan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung,” paparnya.

Syarief mengatakan, pihaknya masih akan terus memburu aset-aset milik Zarof Rizar. Sebab, Zarof diduga masih menyembunyikan berbagai aset dari hasil kejahatan, sesuai temuan dokumen-dokumen yang disita penyidik.

Termasuk modus Zarof yang menggunakan sejumlah paper company dalam upaya menyembunyikan aset hasil dari kejahatannya dalam kasus dugaan makelar kasus saat menjadi pejabat MA.

“Tim Penyidik Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan ZR sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dan Tersangka AW juga sebagai tersangka TPPU,” ucapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara maraton melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo. Dalam rangkaian penggeledahan itu, KPK total menyasar tujuh lokasi yang berada di Tulungagung dan Surabaya.

Penggeledahan pertama disampaikan KPK pada Kamis (16/4/2026). Pada waktu tersebut KPK menyasar tiga lokasi yang berbeda, yakni rumah dinas bupati dan rumah pribadi Gatut Sunu.

Rumah Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Gatut Sunu yang juga ditetapkan sebagai tersangka juga tak luput dari penggeledahan. "Dalam penggeledahan tersebut diantaranya ditemukan beberapa dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya yang dibuat tanpa tanggal," kata Budi dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, surat yang dimaksud merupakan alat Gatut Sunu agar para bawahannya mengikuti apa yang diperintahkan. "Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi ‘alat tekan’ Bupati kepada para OPD agar patuh atas semua perintahnya," ujarnya.

Penggeledahan kedua digelar pada Jumat (17/4/2026) yang menyasar empat lokasi yang berada di Tulungagung dan Surabaya. Adapun, lokasi yang disasar ialah Kantor Sekda, Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan kediaman pribadi bupati dan keluarga yang berlokasi di Surabaya.

"Penyidik juga mengamankan uang tunai sejumlah sekitar Rp95 juta," kata Budi kepada wartawan. Selain itu, turut disita sejumlah dokumen yang terkait dengan pengadaan dan penganggaran di Kabupaten Tulungagung.

KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. KPK mengumumkan status hukum Gatut usai operasi tangkap tangan (OTT).

Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/4/2026) malam.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo (GSW) pada Kamis (16/4/2026). Lokasi yang disasar yaitu rumah dinas bupati dan rumah pribadi Gatut Sunu.

Selain itu, turut digeledah juga rumah Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Gatut Sunu yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Dalam penggeledahan tersebut diantaranya ditemukan beberapa dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya yang dibuat tanpa tanggal," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi menjelaskan, surat yang dimaksud merupakan alat Gatut Sunu untuk melakukan pemerasan terhadap bawahannya.

"Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi ‘alat tekan’ Bupati kepada para OPD agar patuh atas semua perintahnya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. KPK mengumumkan status hukum Gatut usai operasi tangkap tangan (OTT).

Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu malam (11/4/2026).

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya buka suara mengenai penggeledahan Kantor Kementerian PU oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta pada Kamis (9/4/2026). Seskab Teddy pun mempersilakan penggeledahan tersebut.

“Ya, silakan geledah. Tadi malam kan? Oke,” kata Seskab Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Bahkan sehari sebelum penggeledahan, Seskab Teddy menegaskan bahwa Menteri PU mengunjunginya di kantor. “Dan malam sebelumnya kebetulan Pak Menteri PU juga ke tempat saya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menegaskan bahaa pihaknya terbuka untuk penegakan hukum. Bahkan hal tersebut telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi intinya kita terbuka untuk hukum, termasuk Bapak Presiden sering menyampaikan siapa pun bila bersalah dan kalau terbukti ya, itu silakan diperiksa gitu ya, termasuk keluar dan ke dalam. Dan di KemenPU kemarin digeledah oleh Kejati Jakarta gitu ya. Itu kira-kira,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan ruangan kerjanya hingga ruang kerja Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti turut digeledah oleh petugas Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis (9/4/2026).

"Oh iya [ruangan Menteri dan Wamen PU digeledah petugas Kejati DKI Jakarta]. Jadi begini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU," kata Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026), dikutip dari Antara.

Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan agar tidak muncul kesan tebang pilih, sekaligus menunjukkan komitmen seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) untuk bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum.

"Karena saya juga haqul yakin seluruh jajaran di Kementerian PU juga ingin menunjukkan bahwa mereka juga baik-baik saja, maksudnya digeledah pun boleh-boleh saja," ujar Dody.

Ia menyebut penyidik sempat berhati-hati saat akan memasuki ruang menteri karena posisinya sebagai pembantu Presiden, sehingga ia merasa perlu meminta izin secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu.

"Tetapi kan mungkin karena mau masuk ke ranahnya menteri, menteri itu kan salah satu pembantunya Presiden, mungkin penyidiknya agak khawatir, makanya kemudian saya mohon izin khusus kepada Bapak Presiden," tuturnya.

Ia kemudian melaporkan langsung kepada Prabowo Subianto terkait rencana pemberian akses penuh kepada penyidik untuk memasuki seluruh ruangan, termasuk ruang kerja menteri.

"Saya mengatakan ke Bapak Presiden, 'Pak, saya izin kasih keleluasaan kepada seluruh penyidik untuk masuk ruangan siapa pun. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilihlah. Nantinya memang saya salah, ya saya salah.' Gitu saja," bebernya.

Dalam komunikasinya, ia menuturkan Presiden memberikan respons positif dan langsung menyetujui permintaan tersebut, meskipun saat itu tidak berada di Jakarta, serta mendukung penuh upaya keterbukaan dalam proses penyidikan.

"[Kata Presiden] iya, boleh kasih izin. Kan saya cuma mohon izin ke beliau. Pak, saya izin mau ngasih, mau ngasih akses kepada seluruh penyidik untuk masuk ke semua ruangan di gedung kementerian ini, termasuk ruangannya menteri PU. [kata Presiden] boleh, gitu," tutur Dody.

Meski begitu, Dody menegaskan dirinya tidak ingin mencampuri proses hukum yang sedang berjalan dan memilih menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan independen.

Dody juga mengaku tidak mengetahui jenis perkara tindak pidana terkait penggeledahan di kementeriannya.

Ia juga mengaku tidak mengetahui secara rinci barang-barang yang disita dalam penggeledahan tersebut, termasuk dokumen maupun perangkat lain yang diambil dari sejumlah ruangan di kementerian itu.

"Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail, karena saya menganggap sudahlah jalannya aparat penegak hukum, jadi saya enggak mau tahu lebih jauh," katanya.

Namun demikian, ia menyebut terdapat sejumlah dokumen yang diambil penyidik, terutama yang berkaitan dengan hasil audit dan catatan yang berada di beberapa unit kerja kementerian. Termasuk satu unit PC lantai tiga gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya.

"Cuma detailnya saya lupa karena kebanyakan dokumen, apa-apa yang ada di meja saya. Tapi kalau komputer enggak diambil sih [di ruangan saya]. Jadi saya berharap komputer saya diambil biar saya punya baru gitu, tapi ternyata enggak diambil," beber Dody.

Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ia menegaskan pula pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan penyidik, termasuk penyediaan dokumen maupun data tambahan yang diperlukan untuk mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung.

Dody menambahkan, langkah membuka akses luas kepada penyidik merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan anggaran negara.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penggeledahan kantor Kementerian PU oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada Kamis (9/4).

Dody melaporkan kepada Prabowo bahwa dirinya memberikan izin kepada penyidik Kejati Jakarta untuk mengakses seluruh ruangan di Kementerian PU guna menunjukkan tidak ada tebang pilih di kementerian yang ia pimpin.

"Saya kemudian lapor ke Bapak Presiden. Saya mengatakan 'Pak Presiden, saya izin kasih akses kepada seluruh penyidik, kepada teman-teman siapapun, jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih'," katanya kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4),

Ia menyebut saat laporan disampaikan, Presiden Prabowo sedang berada di luar Jakarta. Menurut Dody, Kepala Negara memberikan dukungan dan menyetujui langkah yang diambilnya.

Dody mengungkap penyidik Kejati DKI menggeledah sejumlah titik di Kementerian PU. Ada gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya, gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, ruang wakil menteri, hingga ruang kerjanya.

"Saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU karena saya juga haqul yakin bahwa seluruh jajaran di Kementerian PU juga ingin menunjukkan bahwa mereka juga baik-baik saja, maksudnya digeledah pun boleh-boleh saja," ujar Dody.

[Gambas:Youtube]

Ia mengaku terkejut dengan penggeledahan tersebut. Saat kegiatan berlangsung, Dody sedang menghadiri acara di lingkungan Kementerian PU.

Kemudian, ia mendapat informasi bahwa penyidik datang untuk melakukan pendalaman sejumlah kasus.

Dody mengaku tidak menanyakan secara rinci perkara yang dimaksud karena tidak ingin terlibat lebih jauh dan menilai hal tersebut sudah menjadi ranah aparat penegak hukum.

Setelah penggeledahan, Dody mengaku kondisi kesehatannya menurun. Ia menyebut mengalami stres dan GERD.

Ia juga baru mengetahui daftar barang yang dibawa penyidik pada Jumat setelah menerima laporan dari Biro Umum Kementerian PU. Menurut dia, sebagian besar barang yang diambil berupa buku catatan dan dan ada komputer.

Pada penggeledahan Kamis kemarin, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Dapot Dariarma menyatakan langkah tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam sejumlah proyek Tahun Anggaran 2023-2024.

"Penggeledahan di beberapa ruangan pada Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dari penggeledahan itu, kata dia, penyidik mengamankan beberapa barang yang diduga relevan dengan proses penyidikan berupa dokumen-dokumen dan perangkat elektronik.

"Selanjutnya terhadap barang yang telah diamankan akan dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan," jelasnya.

Ia menegaskan penanganan perkara akan dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perkembangan lebih lanjut terkait penanganan perkara ini akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum , Dody Hanggodo mengatakan, minta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah setiap ruangan di kementeriannya, termasuk ruangan menteri dan wakil menteri. Izin kepada kepala negara dilakukan sebelum penyidik melakukan penggeledahan di Kementerian PU pada Kamis (9/4/2026).

"Saya lapor kepada bapak presiden untuk saya izin kasih penyidik masuk ke ruangan presiden. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih, jadi kalau maksudnya memang saya salah ya saya tanggung," kata Dody saat ditemui di kantor Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).

Dody membeberkan sejumlah barang bukti dibawa penyidik mulai dari catatan, perangkat komputer, ponsel hingga dokumen-dokumen yang tidak disebutkan rinci. Ruangannya dan Wakil Menteri PU pun tak lepas dari penggeledahan penyidik.

Kementerian PU Digeledah Kejati DKI, Menteri Dody: Saya Bebaskan Masuk Ruangan Siapa Saja, Termasuk Ruangan Saya!



Saat ditanya soal perkara korupsi yang dimaksud, Dody mengaku tidak paham rinciannya. Tapi, dia tidak membantah proyek pembangunan pendopo yang masuk pagu anggaran 2023-2024 menjadi salah satu yang disidik penegak hukum.

"Bisa jadi tidak cuma di Pendopo, karena kan mereka ke mana-mana. Ruangan saya saja dibuka. Kemudian mereka juga saya dengar ke Cipta Karya, ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Jadi makanya saya tidak bisa mengonfirmasi apakah memang hanya masalah Pendopo atau ada yang lain," kata Dody.

Breaking News, Penyidik Kejati DKI Jakarta Geledah Kementerian PU



Adapun Kejati DKI Jakarta memastikan penggeledahan di Kementerian PU pada Kamis kemarin berkaitan dengan proses penyidikan dugaan korupsi pada beberapa proyek yang masuk anggaran tahun 2023-2024. Setidaknya ada dua ruangan Direktur Jenderal (SDA) yang digeledah tim Kejati DKI Jakarta.

Penyidikan ini dilakukan terkait dugaan penyelewengan APBN dalam proyek pendopo di area Kementerian PU. Dalam penggeledahan, tim penyidik menyambangi sejumlah tempat yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.

JAKARTA - Tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis (9/4/2026). Penyidik menyasar gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

"Termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan Tahun Anggaran 2023-2024," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma dalam keterangannya, Kamis malam (9/4/2026).

Dari giat ini lanjut Dapot, pihaknya menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara yang tengah diusut. "Antara lain berupa dokumen-dokumen dan perangkat elektronik," ujarnya.

Barang bukti yang disita ini akan dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan.

Diberitakan sebelumnya, penggeledahan terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan aparat penegak hukum tersebut berlangsung saat acara Silaturahmi Generasi Muda Kementerian Pekerjaan Umum tengah digelar.

Dalam situasi itu, Menteri PU, Dody Hanggodo yang dijadwalkan memberikan sambutan terpaksa meninggalkan ruangan sebelum acara dimulai.

Dody menjelaskan, penyidik datang dengan membawa surat tugas dan surat perintah untuk melakukan pendalaman di sejumlah ruangan di kantor kementerian. Namun, menurut dia, tidak ada penjelasan rinci mengenai perkara maupun pasal yang sedang didalami.

"Izin lakukan pendalaman. Gak ngomong terkait masalah apa. Cuma hanya mau lakukan pendalaman gitu. Saya gak tau," ungkap Menteri Dody.

Ia pun mengaku tidak mengetahui jumlah personel penyidik yang datang maupun ruangan mana saja yang menjadi sasaran pemeriksaan. Menurutnya, seluruh ruangan di lingkungan kementerian dipersilakan untuk diperiksa, termasuk ruang kerjanya.

"Baru minta izin. Datang minta izin. Saya bebaskan beliau-beliau masuk ruangan siapa saja, termasuk pada ruangan saya. Beliau gak ngomong," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana tanggung jawa sosial perusahaan (CSR), serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Total tiga rumah digeledah dalam pekan ini.

"Benar, pekan ini penyidik melakukan giat penggeledahan secara maraton di sejumlah lokasi di wilayah Kota Madiun," Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Salah satunya adalah rumah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskominfo) Kota Madiun Noor Aflah. Budi menjelaskan, rumah Kadiskominfo Kota Madiun digeledah pada Senin (6/4/2026).

Kemudian, KPK menggeledah dua rumah milik pihak swasta pada Selasa (7/4/2026). "Penggeledahan pertama pada hari Senin (6/4), di rumah Kadiskominfo Kota Madiun. Berlanjut pada hari Selasa (7/4), penyidik melakukan giat geledah di rumah dua pihak swasta," ujar Budi.

Dari penggeledahan itu, penyidik KPK menyita barang bukti elektronik hingga dokumen. Sejumlah barang bukti yang disita diduga berkaitan dengan bukti perkara pemerasan di kasus tersebut.

"Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektornik dan dokumen, yang diduga terkait dengan perkaranya, yakni dugaan TPK pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan lokasi penemuan uang ratusan juta yang disita terkait penggeledahan rumah anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Disebutkan, barang bukti tersebut ditemukan di kamar pribadi yang bersangkutan saat penggeledahan rumah di Kota Bandung.

Hal itu disampaikan KPK saat disinggung perihal adanya narasi uang yang disita itu merupakan uang arisan. Adapun, penggeledahan ini terkait penyidikan perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. "Yang pasti uang diamankan dari kamar pribadi saudara ONS," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (8/4/2026).

Kendati demikian, Budi menyatakan tengah mengusut asal-usul uang tersebut. Termasuk soal narasi uang arisan. "Ya nanti kita akan dalami tentunya ya keterangan-keterangan soal itu," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ono Surono yang berlokasi di Kota Bandung dan Kabupaten Indramayu yang masing-masing berlangsung pada 1-2 April 2026.

Di Bandung, KPK menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Namun, nilai persis dari uang yang disita belum disebutkan.

Sementara itu untuk di Indramayu, tim Lembaga Antirasuah menyita sejumlah dokumen dan baeang bukti elektronik.

Lihat video: KPK Geledah Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono terkait Korupsi Ijon Proyek



Dalam perkara ini, Lembaga Antirasuah sempat memeriksa Ono Surono sebagai saksi pada 15 Januari 2026. Penyidik KPK menelusuri aliran dana kasus suap ijon proyek di Pemkab Bekasi kepada Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu. Sebab, pihaknya menduga Ono menerima aliran dana dari penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Sarjan.

"Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ (Sarjan)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

Namun, Budi belum bisa menjabarkan nilai dana yang diterima Ono. Pasalnya, kata dia, penyidik KPK masih mendalami aliran dana tersebut.

"Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan-penerimaan lainnya," ucap Budi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita uang tunai senilai ratusan juta dalam penggeledahan rumah anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono (ONS). Penggeledahan ini menyasar kediaman Ono yang berada di Kota Bandung, Jabar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, dalam penggeledahan ini juga turut menyita barang bukti lain yang diduga kuat terkait penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang .

"Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditemukan di ruangan saudara ONS," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026).

Budi menyatakan, penggeledahan terhadap kediaman Ono berlanjut hari ini, yakni yang berada di kawasan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Hari ini, Kamis (2/4), penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ONS yang berlokasi di Indramayu," ujarnya.

Diketahui, penggeledahan rumah Ono di Kota Bandung berlangsung pada Rabu (1/4/2026). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap ijon proyek yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Dalam perkara ini, KPK sempat memeriksa Ono Surono sebagai saksi pada 15 Januari 2026. Penyidik KPK menelusuri aliran dana kasus suap ijon proyek di Pemkab Bekasi kepada Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu. Sebab, KPK menduga Ono menerima aliran dana dari penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Sarjan.

"Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ (Sarjan)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

Namun, Budi belum bisa menjabarkan nilai dana yang diterima Ono. Penyidik KPK masih mendalami aliran dana tersebut.

"Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan-penerimaan lainnya," ucap Budi.