Kanada menjadi pintu masuk strategis bagi produk ke pasar Amerika Utara dengan potensi akses ke pasar sekitar 500 juta jiwa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis perjanjian perdagangan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-CA CEPA) memperkuat akses pasar ekspor Indonesia ke kawasan Amerika Utara di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Mendag Budi dalam rapat bersama dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa menyampaikan perjanjian I-CA CEPA menjadi langkah strategis Indonesia untuk memperluas akses pasar, menurunkan hambatan perdagangan, serta meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Disampaikan dia, I-CA CEPA dinilai memberikan berbagai keuntungan bagi Indonesia melalui penghapusan tarif, pengurangan hambatan perdagangan, hingga peluang peningkatan ekspor produk bernilai tambah.

"Kanada menjadi pintu masuk strategis bagi produk ke pasar Amerika Utara dengan potensi akses ke pasar sekitar 500 juta jiwa, sekaligus menjadi jalur distribusi bernilai di tengah dinamika tarif Amerika Serikat," katanya.

Mendag menjelaskan, hubungan perdagangan Indonesia dan Kanada bersifat saling melengkapi sehingga tidak menimbulkan persaingan langsung dengan industri domestik.

Di sisi lain, Kanada juga dinilai memiliki daya beli tinggi dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai 2,28 triliun dolar AS dan PDB per kapita sekitar 65.000 dolar AS.

Selain itu, preferensi konsumen Kanada terhadap produk alami, sehat, halal, dan ramah lingkungan dinilai sejalan dengan produk unggulan Indonesia.

Kinerja perdagangan kedua negara juga terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, total perdagangan barang Indonesia-Kanada mencapai 4,36 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan 3,57 miliar dolar AS pada 2024. Sementara itu, ekspor Indonesia ke Kanada naik dari 1,44 miliar dolar AS menjadi 1,69 miliar dolar AS.

Di sektor jasa, total perdagangan jasa kedua negara pada 2024 mencapai 506,62 juta dolar AS dengan surplus bagi Indonesia sebesar 102,92 juta dolar AS. Ekspor jasa Indonesia juga meningkat dari 278,30 juta dolar AS menjadi 304,77 juta dolar AS.

Mendag menuturkan, perundingan I-CA CEPA berlangsung selama 2 tahun 8 bulan melalui 10 putaran perundingan. Negosiasi dimulai pada 21 Juni 2021 dan resmi ditandatangani pada 24 September 2025 di Ottawa, Kanada.

“Perundingan diselesaikan dengan tetap menjaga kepentingan nasional serta mendorong penguatan industri dalam negeri khususnya UMKM, perluasan akses pasar Indonesia ke kawasan Amerika Utara, peningkatan daya saing produk Indonesia, serta diversifikasi pasar ekspor guna mengurangi ketergantungan terhadap mitra dagang tradisional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam perjanjian tersebut, Indonesia memperoleh penghapusan tarif sebesar 90,55 persen atau mencakup 6.573 pos tarif Kanada untuk berbagai produk unggulan.

Sementara Kanada memperoleh penghapusan tarif sebesar 85,54 persen atau mencakup 9.764 pos tarif Indonesia.

Tak hanya perdagangan barang, I-CA CEPA juga membuka akses lebih luas bagi sektor jasa Indonesia, termasuk peluang mobilitas tenaga profesional seperti insinyur, arsitek, tenaga kesehatan, dan tenaga teknologi informasi.

Di bidang ekonomi digital, kedua negara juga menyepakati kerja sama fasilitasi perdagangan digital melalui pengakuan dokumen elektronik, perlindungan konsumen dan data pribadi, hingga pengaturan pengiriman data lintas batas.

Meski demikian, kata dia, pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi untuk memastikan implementasi perjanjian berjalan optimal. Langkah tersebut antara lain harmonisasi regulasi, penguatan standar mutu industri, peningkatan produktivitas, hingga penguatan sertifikasi dan standardisasi kompetensi profesi.

Mendag menilai I-CA CEPA akan memperkuat posisi Indonesia di kawasan Amerika Utara sekaligus mendukung diversifikasi pasar ekspor, penguatan rantai pasok, dan pengembangan ekonomi hijau.

Dirinya merekomendasikan pengesahan kerja sama ini dikukuhkan melalui Peraturan Presiden dengan tetap memperhatikan kesiapan domestik, serta meyakini nilai ekspor bisa meningkat dua kali lipat.

“Dengan demikian, ratifikasi dan kesiapan implementasi menjadi krusial agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha, sekaligus mengamankan kepentingan nasional dalam tatanan perdagangan global," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Terusan Panama , urat nadi perdagangan global yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik, kini menjadi arena konflik terbaru bagi dua kekuatan besar dunia. Amerika Serikat (AS) secara resmi menggalang koalisi enam negara untuk mendesak China agar melepaskan kendalinya atas dua pelabuhan strategis di kanal tersebut.

Langkah ini menandai eskalasi serius dalam upaya Washington mengusir pengaruh Beijing dari belahan bumi barat, memicu ketegangan diplomatik yang kian memanas.

Departemen Luar Negeri AS merilis pernyataan bersama dengan Bolivia, Kosta Rika, Guyana, Paraguay, dan Trinidad dan Tobago. Koalisi ini menyatakan dukungan penuh bagi Panama untuk bebas dari apa yang mereka sebut sebagai tekanan eksternal yang tidak semestinya.

China Kelabakan saat Taipan Hong Kong Jual Pelabuhan Terusan Panama Rp368 T ke AS



"Setiap upaya untuk merusak kedaulatan Panama adalah ancaman bagi kita semua," bunyi pernyataan tegas tersebut seperti dilansir RT.

Strategi Keamanan Nasional AS memang mengamanatkan pencegahan terhadap kompetitor non-Barat untuk memiliki atau mengendalikan aset kunci di kawasan Panama. Ketegangan ini makin mencuat mengingat tahun lalu, Donald Trump sempat melontarkan klaim keras bahwa China mengoperasikan Terusan Panama dan mengancam akan mengambilnya kembali.

China Melawan Kampanye Hitam

Beijing tidak tinggal diam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian mengecam keras manuver AS tersebut. Ia menyebut tuduhan Washington sebagai kampanye hitam yang tidak berdasar dan penuh kebohongan.

“Amerika Serikat yang mempolitisasi dan melakukan sekuritisasi berlebihan pada isu pelabuhan ini. Mereka munafik dan menyebarkan rumor serta fitnah di mana-mana,” tegas Lin Jian pada Rabu (6/5).

Koalisi enam negara yang dibentuk AS bertujuan menekan China untuk melepaskan kepentingannya di dua pelabuhan di Terusan Panama, serta menuduh Beijing melanggar kedaulatan Panama dan mempolitisasi perdagangan global. Sedangkan China menyebut klaim tersebut tidak berdasar.

Pihak China mendesak negara-negara anggota koalisi agar tidak tertipu atau dimanfaatkan oleh kekuatan yang memiliki motif tersembunyi. Lebih Banyak Kapal Melintasi Terusan Panama Akibat Perang Iran

Titik Sengketa

Akar dari perselisihan ini adalah pembatalan kontrak oleh Mahkamah Agung Panama pada Januari lalu terhadap anak perusahaan CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong. Perusahaan ini telah mengelola dua pelabuhan utama di pintu masuk kanal -Balboa dan Cristobal- selama hampir tiga dekade.

Kini konflik tersebut bergeser ke ranah hukum internasional, dimana MA Panama membatalkan hak kelola perusahaan China, langkah yang langsung didukung oleh AS. CK Hutchison melakukan perlawanan hukum dan meluncurkan arbitrase internasional.

Perusahaan tersebut menuntut ganti rugi sebesar USD2 miliar (sekitar Rp32 triliun) atas apa yang mereka sebut sebagai pengambilalihan yang melanggar hukum.

Peran Penting Terusan Panama

Terusan Panama bukan sekadar jalur kapal; ia adalah kompas ekonomi dunia. Jika ketegangan terus meningkat hingga mengganggu operasional atau menyebabkan sengketa hukum yang panjang, dampaknya akan terasa pada rantai pasok global.

Gangguan di kanal ini dapat menyebabkan keterlambatan barang elektronik hingga komoditas pangan. Konflik di jalur strategis biasanya memicu kenaikan biaya asuransi kapal dan biaya pengiriman. Menunjukkan bahwa Amerika Latin kini menjadi medan tempur utama pengaruh AS vs China.

Dengan arbitrase internasional yang tengah berjalan dan koalisi AS yang makin solid, masa depan kendali atas "jalan pintas dunia" ini masih tertutup kabut ketidakpastian. Apakah Panama akan tetap menjadi zona netral, atau justru terjepit di tengah ambisi dua raksasa?

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah terus mendorong pembukaan pasar ekspor baru, termasuk ke Uni Eropa, guna menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Ia mengatakan perluasan pasar global menjadi salah satu strategi pemerintah dalam merespons perlambatan ekspor dan dinamika ekonomi dunia.

“Langkah-langkah pemerintah terkait dengan ekspor, dalam (situasi) ketidakpastian ini, salah satunya adalah membuka pasar lebih luas,” kata Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan pemerintah tengah berkomunikasi dengan Uni Eropa untuk mendorong proses ratifikasi perjanjian perdagangan agar dapat berjalan sesuai lini masa yang diharapkan.

Menurut dia, proses tersebut saat ini masih dalam tahap penyelesaian teknis, termasuk penerjemahan dokumen ke 22 bahasa.

“Kalau ini bisa selesai, kita berharap 1 Januari tahun depan pasar Eropa bisa terbuka dengan bea masuk nol,” ujarnya.

Airlangga menambahkan pembukaan akses pasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Selain Uni Eropa, pemerintah juga mendorong pemanfaatan kerja sama perdagangan dengan negara lain, termasuk Kanada.

Ia menyebut Indonesia telah memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Kanada yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas ekspor.

“Dengan adanya ketidakpastian antara Kanada dengan berbagai negara lain, maka peran Indonesia semakin penting dan ini juga akan mulai dilihat beberapa produk yang bisa masuk ke Kanada,” ucapnya.

Airlangga juga menyampaikan kerja sama ekonomi dengan Inggris tengah didorong menuju FTA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Selain itu, pemerintah bersama negara ASEAN juga membahas penguatan ketahanan energi dan pangan kawasan dalam ASEAN Economic Ministerial Meeting.

Menurut dia, pembahasan tersebut mencakup respons negara-negara ASEAN terhadap krisis energi dan pangan, termasuk Strategic Petroleum Reserve dan cadangan pangan kawasan.

Airlangga mengatakan penguatan cadangan pangan juga penting untuk menghadapi ketidakpastian tambahan akibat faktor cuaca seperti El Nino.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Maret 2026 mencapai sekitar 22,43 miliar dolar AS dan secara tahunan menunjukkan perlambatan sebesar 3,01 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Perlambatan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus berupaya memperluas akses pasar ekspor guna menjaga kinerja perdagangan luar negeri.

Ia optimistis pembukaan pasar dan penguatan kerja sama internasional dapat menjaga kinerja ekspor nasional ke depan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis isu soal pengenaan pajak pelayaran di Selat Malaka . Pemerintah bakal menjunjung prinsip hukum laut internasional yang diratifikasi Indonesia sesuai konsensus internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos).

"Kami belum pernah merencanakan untuk mengutip (pajak pelayaran di Selat Malaka). Saya Deputi Menteri bagian eko-mariitm yang dulu urusi maritim dan energi. Jadi saya tahu betul peraturannya," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4).

Terkini, pemerintah sedang menggodok aturan untuk memberikan nilai tambah di titik berlabuh kapal-kapal industri. Wacana ini muncul dari keluhan kalangan pengusaha pelabuhan, yang menginginkan adanya penyesuaian aturan agar dermaga bersandar menjadi tempat yang bernilai ekonomi atas aktivitas kapal-kapal kargo industri yang bersandar.

Ide Purbaya Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka, Mirip Hormuz



"Jadi perjanjian hukum laut internasional, itu yang kami jalankan. Makanya saya sekarang ingin membuat itu (dermaga di suatu pulau) sebagai tempat labu jangkar, pengisian bahan bakar, dan lain-lain," kata Purbaya.

"Kami diwajibkan mengizinkan kapal-kapal yang lewat di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia. Bahkan pemerintah harus menjaga keamanan di sana," imbuhnya.

Candaan Indonesia 'Palak' Kapal di Selat Malaka Ditentang Malaysia dan Singapura



Adapun sebelumnya, Purbaya melontarkan gagasan mengenai potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia. Ia menyoroti posisi Selat Malaka yang selama ini belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi negara.

Hal itu berbeda dengan skema yang diterapkan di wilayah lain seperti Selat Hormuz oleh Iran. Purbaya menekankan bahwa Indonesia harus menyadari kekuatan posisinya dalam peta perdagangan dan energi global sebagaimana arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan gagasan mengenai potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia. Ia menyoroti posisi Selat Malaka yang selama ini belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi negara, berbeda dengan skema yang diterapkan di wilayah lain seperti Selat Hormuz oleh Iran.

Purbaya menekankan, bahwa Indonesia harus menyadari kekuatan posisinya dalam peta perdagangan dan energi global sebagaimana arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” kata Purbaya dalam acara Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Lewati Selat Hormuz Wajib Bayar Iran Pakai Bitcoin, Bagaimana Nasib Kapal Tanker RI?



Menurut Purbaya, jika skema pengenaan biaya atau charge diterapkan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, hal tersebut dapat menjadi sumber pemasukan baru yang signifikan. Skema ini diusulkan untuk dibagi secara adil di antara tiga negara pantai, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Purbaya mengilustrasikan pembagian pendapatan tersebut dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan panjang wilayah perairan masing-masing negara di sepanjang selat tersebut, di mana Indonesia dan Malaysia secara geografis memiliki cakupan area yang lebih luas dibandingkan Singapura.

“Kapal lewat Selat Malaka gak kita charge ya, sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz, kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujar Purbaya.

Meskipun secara teoritis potensi pendapatannya sangat besar, Purbaya menegaskan, bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip kelancaran perdagangan internasional.

Ia menyatakan bahwa wacana tersebut lebih merupakan refleksi atas posisi tawar Indonesia yang besar, namun pemerintah tidak berniat menjadikan pengenaan biaya di jalur internasional sebagai alat utama penambah pundi-pundi negara.

Menkeu menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa meski secara logika ekonomi hal tersebut memungkinkan, Indonesia tidak secara aktif mengejar implementasi kebijakan semacam itu saat ini.

“Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” tutur Purbaya singkat.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar global dengan memanfaatkan perjanjian-perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara-negara strategis.

“Beberapa hal yang kami lakukan di Kementerian Perdagangan adalah untuk mengamankan pasar-pasar internasional tersebut melalui berbagai perjanjian dagang. Hal ini juga bisa dimanfaatkan sebetulnya oleh para pelaku usaha kita, tentunya,” kata Wamendag Roro di Jakarta, Rabu.

Adapun beberapa contoh perjanjian dagang tersebut antara lain Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dan Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Tunisia (IT-PTA).

Kemudian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (IP-CEPA) dan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

“Dengan kita mengamankan pasar di Uni Eropa, kita mengamankan pasar di Latin Amerika, kita mengamankan pasar di Eurasia termasuk negara seperti Rusia, belum lagi di internal ASEAN, sehingga banyak sekali potensi pasar yang kemudian bisa kita maksimalkan,” ujar Roro.

Selain memperluas akses pasar produk-produk lokal ke panggung global, Wamendag mengatakan pemerintah juga mengamankan pasar dalam negeri, khususnya di tengah kondisi geopolitik yang cukup menantang saat ini.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo (Subianto) adalah negara Indonesia harus survive, negara Indonesia harus tetap berdaya, dan pertumbuhan ekonomi nasional harus tetap jalan, harus tetap meningkat dengan berjalannya waktu,” kata dia.

Lebih jauh, Roro juga mengatakan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam roda perekonomian Indonesia. Ia menggarisbawahi sebanyak 64,5 persen dari penggerak UMKM di dalam negeri merupakan perempuan.

“Ini suatu hal yang saya rasa penting untuk kita ketahui bersama, penting untuk kita sadari bahwa ternyata perempuan mempunyai peran yang sangat amat andil terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujar dia.

Maka dari itu, Wamendag juga mendorong pelaku UMKM perempuan untuk lebih berdaya saing dan bisnisnya naik kelas melalui pemanfaatan platform perdagangan digital dan berbagai program dukungan dari pemerintah.

“Oleh karena itu, sangat butuh pendampingan, khususnya bagi masyarakat Indonesia dan teman-teman di sini yang saya yakin sudah menggunakan mode ataupun gadget untuk pemasaran produk. Ini knowledge ini yang harus kita tingkatkan,” kata Roro.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan Rusia, khususnya dalam menjamin ketahanan pangan

Jakarta (ANTARA) -

Indonesia dan Rusia memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor pascapenandatanganan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) pada Desember 2025 lalu.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menyampaikan pentingnya penguatan kolaborasi strategis kedua negara dalam menghadapi tantangan global, sekaligus memanfaatkan momentum pasca-FTA untuk mendorong kerja sama yang lebih konkret.

“Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan Rusia, khususnya dalam menjamin ketahanan pangan, termasuk melalui kerja sama penyediaan bahan baku pupuk, perluasan akses pasar produk pertanian, serta pemanfaatan teknologi untuk modernisasi sektor pertanian,” ujar Deputi Edi dalam Expert Dialogue bertajuk “Global Trade Challenges and Strategic Cooperation” yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Sementara, Deputi Ekonomi Pembangunan Federasi Rusia Vladimir Illichev menegaskan komitmen Rusia untuk memperluas kemitraan ekonomi dengan Indonesia melalui penguatan kerja sama di sektor strategis serta peningkatan konektivitas perdagangan.

“Partisipasi aktif sektor bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Rusia dan Indonesia. Kami mendorong agar para pelaku usaha dari kedua negara dapat terus menjajaki peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Deputi Illichev.

Dialog tersebut menyoroti tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari disrupsi rantai pasok, ketegangan geopolitik, hingga meningkatnya kompetisi atas sumber daya strategis.

Dalam konteks ini, kedua negara memandang penguatan kerja sama menjadi krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan ketahanan nasional.

Selain itu, transformasi rantai pasok global dinilai membuka peluang baru kolaborasi, termasuk di bidang swasembada pangan dan energi baru terbarukan.

Indonesia dan Rusia dinilai memiliki keunggulan komparatif yang saling melengkapi, baik dari sisi sumber daya alam, kapasitas industri, maupun penguasaan teknologi.

Kerja sama ke depan, menurut Illichev, tidak hanya difokuskan pada perdagangan, tetapi juga mencakup pengembangan proyek bersama, investasi, alih teknologi, serta penguatan riset dan inovasi guna mendorong industrialisasi bernilai tambah.

Menutup dialog, kedua pihak sepakat forum tersebut menjadi platform strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi dalam merumuskan langkah konkret ke depan.

“Melalui dialog ini, Indonesia mendorong penguatan kerja sama yang lebih konkret dan berorientasi hasil, dengan melibatkan secara aktif sektor bisnis, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu menghasilkan solusi inovatif dan memperkuat ketahanan ekonomi kedua negara di tengah dinamika global,” tutup Edi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Risiko utama justru muncul melalui kanal tidak langsung, terutama kenaikan harga energi, volatilitas nilai tukar, serta perlambatan aktivitas industri

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menilai dampak langsung eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap perdagangan Indonesia masih relatif terbatas.

Penilaian tersebut didasarkan pada kecilnya eksposur perdagangan dengan kawasan tersebut.

“Risiko utama justru muncul melalui kanal tidak langsung, terutama kenaikan harga energi, volatilitas nilai tukar, serta perlambatan aktivitas industri di negara mitra dagang utama yang dapat mempengaruhi dinamika ekspor Indonesia,” kata Head of Indonesia Eximbank Institute Rini Satriani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Indonesia Eximbank Institute menunjukkan ekspor Indonesia ke Timur Tengah hanya sekitar 4,2 persen dari total ekspor nasional.

Komoditas utamanya meliputi minyak kelapa sawit (HS 1511), perhiasan (HS 7113), serta mobil dan kendaraan bermotor lainnya (HS 8703).

Sementara itu, impor Indonesia dari kawasan tersebut mencapai sekitar 3,9 persen dari total impor nasional dan didominasi oleh komoditas energi, khususnya minyak.

Struktur ini menunjukkan bahwa eksposur perdagangan langsung Indonesia terhadap kawasan konflik relatif terbatas.

Sebagian besar ekspor Indonesia justru mengalir ke kawasan lain seperti Asia Timur (36,4 persen), Asia Tenggara (20,8 persen), Amerika Utara (11,5 persen), Asia Selatan (9,6 persen), dan Eropa Barat (5,7 persen).

Dengan demikian, dinamika ekonomi di kawasan-kawasan tersebut tetap menjadi penentu utama kinerja ekspor nasional.

Kendati demikian, Rini mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan konflik dan implikasinya terhadap perdagangan global, khususnya terkait stabilitas jalur energi internasional.

“Kami memonitor secara cermat dinamika di kawasan Timur Tengah, termasuk keamanan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz yang merupakan salah satu arteri utama perdagangan energi dunia,” ujarnya.

Kawasan Timur Tengah memiliki peran strategis dalam sistem energi global, dengan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap produksi minyak dunia.

Sekitar 20-30 persen perdagangan minyak global juga melewati Selat Hormuz. Gangguan pada jalur ini dapat berdampak cepat pada harga energi internasional dan meningkatkan biaya logistik global.

Meski impor minyak Indonesia tidak secara langsung berasal dari Timur Tengah, dampaknya tetap terasa melalui jalur perdagangan regional.

Sekitar 75 persen impor minyak Indonesia berasal dari Singapura dan Malaysia, yang merupakan pusat perdagangan dan pengolahan minyak di Asia.

Kedua negara tersebut juga mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah, sehingga gangguan pasokan dapat mendorong kenaikan harga energi di dalam negeri.

Indonesia Eximbank Institute juga mencermati potensi dampak perubahan distribusi energi global terhadap negara-negara pengimpor utama minyak Timur Tengah seperti China, Jepang, India dan Korea Selatan.

Negara-negara tersebut merupakan pasar ekspor penting bagi Indonesia, sehingga kenaikan biaya energi berpotensi menekan aktivitas industri dan permintaan terhadap produk Indonesia.

Jika ketegangan geopolitik berlangsung lama, harga minyak global sepanjang 2026 diperkirakan bergerak pada kisaran 85-120 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata awal tahun yang masih berada di sekitar 60 dolar AS per barel.

Kenaikan harga energi dan biaya logistik berpotensi meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor industri global.

Bagi eksportir Indonesia, tekanan akan terasa pada sektor dengan ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor, seperti manufaktur, petrokimia, dan logam dasar. Kenaikan biaya input berisiko menggerus margin, terutama jika permintaan global melemah.

Selain itu, volatilitas pasar keuangan global juga berpotensi menekan nilai tukar negara emerging markets, termasuk Indonesia.

Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, sehingga menambah tekanan bagi industri berorientasi ekspor.

Di tengah risiko tersebut, sejumlah komoditas ekspor Indonesia justru berpotensi diuntungkan dari kenaikan harga energi global.

Batu bara, yang berkontribusi sekitar 8-9 persen terhadap total ekspor nasional, berpotensi mengalami kenaikan harga. Harga minyak kelapa sawit (CPO) juga menunjukkan tren kuat seiring solidnya permintaan global.

Selain itu, sejumlah komoditas berbasis bahan baku lokal turut mendapat keuntungan dari penurunan suku bunga sebelumnya yang membantu menekan biaya produksi, sehingga meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia.

“Secara keseluruhan, kenaikan harga komoditas energi dan agro dapat membantu menopang kinerja ekspor Indonesia dalam jangka pendek. Namun volatilitas pada komoditas logam dan sektor industri tetap perlu diantisipasi, terutama jika perlambatan ekonomi global terjadi lebih dalam,” kata Rini.

Dengan mempertimbangkan dinamika harga komoditas dan kondisi perdagangan global, ekspor Indonesia pada 2026 diperkirakan masih dapat tumbuh pada kisaran 4-5 persen, dan berpotensi meningkat menjadi sekitar 5-6 persen pada 2027, dengan catatan permintaan global pulih secara bertahap dan tensi geopolitik mereda.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) membidik pasar Asia Tenggara dan Afrika sebagai tujuan ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memanfaatkan peluang perdagangan di tengah gangguan rantai pasok global.

“Nah salah satu contohnya yang kita lakukan (memanfaatkan peluang gangguan rantai pasok global) adalah terutama UMKM. UMKM itu sebenarnya lebih mudah (untuk melakukan ekspor),” kata Budi di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, dinamika geopolitik yang memengaruhi jalur logistik dan pasokan barang antarnegara dapat mengubah peta perdagangan dunia sehingga membuka celah pasar baru bagi produk Indonesia.

Ia menilai pelaku UMKM lebih fleksibel dibandingkan perusahaan besar karena banyak yang masih berada pada tahap awal ekspor sehingga lebih adaptif untuk menembus pasar baru dalam waktu relatif singkat.

“UMKM itu kan kebanyakan dia ekspor baru, sehingga jangka pendek (tidak terikat kontrak ekspor jangka panjang). Mereka bisa (lebih fleksibel) melihat pasar-pasar mana yang bisa dijalani,” ujarnya.

Budi mengatakan Kementerian Perdagangan memanfaatkan program business matching untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli dari berbagai negara sekaligus membuka akses pasar baru.

Melalui program tersebut, transaksi ekspor UMKM mulai menunjukkan hasil. Pada Januari 2026, Budi menyebut nilai transaksi dari kegiatan business matching tercatat sekitar 4 juta dolar AS.

“Januari kemarin juga sudah (ada hasil ekspor UMKM), transaksinya sekitar 4 juta dolar AS,” ungkapnya.

Ia menjelaskan pemetaan pasar dilakukan agar produk UMKM dapat mengisi celah permintaan yang muncul ketika pemasok dari negara lain mengalami hambatan dalam menyalurkan barang akibat gangguan rantai pasok global.

Budi menyebut kawasan yang dipertimbangkan sebagai tujuan ekspor antara lain Asia Tenggara dan Afrika karena dinilai relatif tidak terdampak langsung oleh gangguan geopolitik tertentu, khususnya pada jalur logistik perdagangan.

“Negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Afrika,” ujarnya memberikan contoh negara target ekspor.

Di sisi lain, Budi mengatakan pemerintah juga mengantisipasi potensi gangguan pada industri yang menggunakan bahan baku impor dan akan berkoordinasi dengan para eksportir untuk memetakan kendala teknis di lapangan.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mencatat program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) telah memfasilitasi 1.217 pelaku usaha dengan nilai transaksi mencapai 134,87 juta dolar AS atau sekitar Rp2,27 triliun sepanjang 2025.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan penandatanganan perjanjian dagang antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dapat melindungi kepentingan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian perdagangan internasional.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perjanjian tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel serta memperkuat daya saing industri nasional.

"Perjanjian ini memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel di tengah ketidakpastian perdagangan global. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kita," ucap dia di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS (Supreme Court of the United States) telah membatalkan kebijakan tarif dagang resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump karena menilai dasar hukum yang digunakan, yakni International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), tidak sah.

IEEPA merupakan undang-undang yang diteken Presiden AS Jimmy Carter pada 28 Desember 1977 yang memperbolehkan presiden untuk mengatur perdagangan internasional AS setelah menetapkan status darurat nasional sebagai respons terhadap ancaman luar biasa yang berasal dari luar negeri.

Presiden Trump merespons pembatalan kebijakan tarif resiprokal tersebut dengan mengenakan tarif baru sebesar 15 persen selama 150 hari ke depan, sekaligus membuka penyelidikan dagang baru berdasarkan Section 301 of the US Trade Act of 1974.

Luhut menyatakan tarif yang dihasilkan oleh penyelidikan melalui aturan Section 301 tersebut bisa jadi lebih tinggi dari tarif resiprokal yang baru saja dibatalkan karena regulasi tersebut tidak memiliki batas maksimum tarif dan dapat berlaku bertahun-tahun.

Namun, karena sudah ditandatanganinya perjanjian dagang dengan AS, ia menilai Indonesia memiliki keuntungan strategis dan relatif jauh lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian regulasi AS ke depan dibandingkan negara-negara yang belum memiliki perjanjian dagang.

Dengan berbagai komitmen nyata yang telah diberikan, lanjut dia, posisi Indonesia akan jauh lebih kuat ketika penyelidikan Section 301 bergulir dibanding negara lain yang tidak punya kesepakatan apapun.

DEN pun optimistis ketidakpastian tersebut juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadikan sektor industri dan investasi dalam negeri menjadi lebih menarik bagi banyak perusahaan multinasional yang tengah mencari negara dengan kepastian akses pasar ekspor ke AS.

Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, serta menjadi salah satu pasar utama dari industri padat karya nasional, terutama produk garmen dan alas kaki.

"Dewan Ekonomi Nasional, akan terus mencermati setiap perkembangan terkait isu ini dengan seksama dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bapak Presiden RI untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh dan kepentingan nasional selalu terlindungi," ujar Luhut Pandjaitan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya proteksionisme dari pihak eksternal, kinerja perdagangan internasional Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan yang solid

Jakarta (ANTARA) - Di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya proteksionisme dari pihak eksternal, kinerja perdagangan internasional Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan yang solid.

Total ekspor nasional mencapai sekitar 282,91 miliar dolar AS, sementara impor berada di kisaran 241,86 miliar dolar AS. Neraca perdagangan nasional mencatat surplus sebesar 41,05 miliar dolar AS, memperpanjang tren positif beberapa tahun terakhir dan menjadi bantalan penting bagi stabilitas makroekonomi nasional.

Dalam konteks bilateral, Amerika Serikat tetap menjadi mitra strategis. Ekspor Indonesia ke AS sepanjang 2025 tercatat sekitar 30,96 miliar dolar AS, sedangkan impor dari AS sebesar 12,85 miliar dolar AS.

Perdagangan internasional Indonesia membukukan surplus sekitar 18,11 miliar dolar terhadap AS, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa di tengah dinamika tarif dan tekanan kebijakan global, daya saing ekspor Indonesia ke pasar Amerika tetap terjaga.

Momentum inilah yang menjadi landasan penting bagi penandatanganan Agreement on Resiprokal Trade (ART) tahun 2026. Di mana Indonesia memasuki fase tersebut dengan fondasi perdagangan yang kuat, bukan dalam kondisi defisit atau tekanan struktural.

Hubungan perdagangan Indonesia–Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari perubahan kebijakan tarif di bawah Presiden Donald Trump. Sejak tahun 2018 tepatnya, pendekatan America First mendorong penggunaan tarif sebagai instrumen strategis untuk mengurangi defisit perdagangan AS.

Produk baja, aluminium, dan beberapa komoditas manufaktur menjadi sasaran utama, sementara negara-negara mitra dagang diminta menyesuaikan struktur akses pasarnya.

Pada tahun 2025, wacana pengetatan tarif kembali mengemuka dalam lanskap politik Amerika Serikat. Indonesia menghadapi tekanan yang juga dirasakan oleh sejumlah negara berkembang lain dengan surplus perdagangan signifikan terhadap AS.

Dalam konteks ini, Indonesia memilih pendekatan diplomasi aktif dan negosiasi teknis untuk memastikan struktur tarif yang diberlakukan tetap kompetitif dan tidak menimbulkan disrupsi besar terhadap sektor padat karya maupun industri hilirisasi.

Di sisi domestik, penguatan daya saing terus dilakukan melalui efisiensi logistik, digitalisasi layanan perizinan, dan integrasi sistem kepabeanan. Dwelling time pelabuhan yang kini rata-rata 2–3 hari menjadi indikator perbaikan struktural yang signifikan dibanding satu dekade lalu. Transformasi ini memperkecil dampak negatif dari tekanan tarif eksternal.

Implementasi tarif

Fase pelaksanaan tarif tahun 2025 menjadi periode uji ketahanan bagi struktur ekspor nasional. Dalam kerangka kebijakan baru Amerika Serikat, sejumlah negara dengan surplus besar terhadap AS dikenakan perlakuan peninjauan ulang akses tarif dan evaluasi resiprositas perdagangan.

Saat itu Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang masuk dalam radar evaluasi tersebut, bersama beberapa negara Asia lainnya. Namun posisi Indonesia relatif berbeda dibanding beberapa negara lain yang memiliki ketergantungan tinggi pada satu jenis komoditas atau satu sektor industri.

Struktur ekspor Indonesia lebih terdiversifikasi dan didominasi produk manufaktur bernilai tambah. Kontribusi industri pengolahan terhadap ekspor nonmigas yang telah melampaui 70 persen menjadi keunggulan tersendiri dalam menghadapi tekanan tarif.

Sepanjang 2025, pemerintah telah melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap sektor tekstil, alas kaki, furnitur, baja, dan komponen elektronik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat penyesuaian biaya masuk di beberapa lini, volume ekspor tetap relatif stabil karena daya saing harga dan permintaan pasar Amerika yang masih kuat.

Dibandingkan sejumlah negara lain yang mengalami penurunan ekspor signifikan akibat tarif tambahan atau hambatan teknis, Indonesia mampu mempertahankan surplus yang meningkat hingga 18,11 miliar dolar AS. Hal ini menunjukkan bahwa respons kebijakan dan kesiapan struktural Indonesia relatif lebih adaptif.

Evaluasi tahun 2025 tersebut akhirnya menjadi dasar teknokratis menuju ART 2026. Undangan resmi dari Pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintah Indonesia untuk menandatangani perjanjian tersebut menandakan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra yang kooperatif dan stabil dalam kerangka resiprositas perdagangan.

Menjelang keberangkatan ke Washington, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan para menteri ekonomi di Hambalang pada Minggu, 15 Februari, guna memastikan bahwa posisi Indonesia dalam perjanjian tersebut tetap menguntungkan dan berbasis evaluasi komprehensif atas pelaksanaan tarif 2025.

Prospek ekspor

Peluang dan masa depan ekspor nasional pasca-ART 2026 sangat ditentukan oleh strategi keberlanjutan yang konsisten. Stabilitas tarif yang diharapkan dari perjanjian tersebut harus diikuti penguatan struktur industri dan perluasan pasar.

Indonesia perlu memperdalam hilirisasi dan industrialisasi berbasis nilai tambah agar tidak kembali bergantung pada ekspor bahan mentah. Diversifikasi pasar ekspor harus terus diperluas ke kawasan Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu negara. Efisiensi logistik dan reformasi regulasi harus dijaga agar biaya ekspor tetap kompetitif.

Selain itu, penguatan standar keberlanjutan dan adaptasi terhadap tuntutan ekonomi hijau global menjadi elemen penting dalam menjaga akses pasar jangka panjang. Dunia perdagangan semakin sensitif terhadap isu lingkungan dan jejak karbon, sehingga kesiapan industri domestik dalam memenuhi standar tersebut akan menentukan daya saing masa depan.

Dengan surplus nasional 41,05 miliar dolar AS dan surplus bilateral 18,11 miliar dolar terhadap AS pada 2025, Indonesia memiliki fondasi kuat untuk memasuki fase baru perdagangan internasional. ART tahun 2026 menjadi instrumen stabilisasi, sementara strategi industrialisasi, diversifikasi, dan peningkatan daya saing menjadi kunci menjaga masa depan ekspor nasional tetap positif dan berkelanjutan.

Esensi strategis

Pada akhirnya, momentum penandatanganan ART bukan sekadar peristiwa diplomatik, melainkan bagian dari strategi besar menjaga keberlanjutan kinerja perdagangan Indonesia yang tetap positif di tengah perubahan arsitektur perdagangan global.

Dengan fondasi diversifikasi produk, dominasi ekspor nonmigas, hilirisasi industri, serta efisiensi logistik, Indonesia tidak hanya menjaga surplus perdagangan, tetapi juga memperkuat transformasi struktural ekonominya.

Kesepakatan yang tertuang dalam ART 2026, jika diimplementasikan secara optimal, dapat menjadi batu loncatan untuk memperluas penetrasi pasar, meningkatkan investasi, dan memperkokoh ketahanan ekspor nasional dalam jangka panjang.

Lebih dari itu, ART berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang sedang mengalami realokasi. Ketegangan perdagangan Amerika Serikat dengan beberapa mitra besar dalam beberapa tahun terakhir mendorong strategi diversifikasi produksi global.

Sehingga dengan begitu, Indonesia dengan pasar domestik besar, stabilitas politik, serta kebijakan hilirisasi, memiliki peluang menjadi basis manufaktur alternatif bagi dunia usaha yang membutuhkan prediktabilitas tarif untuk merencanakan ekspansi produksi, investasi mesin, serta pengembangan pasar.

Sedangkan dalam konteks global yang cenderung tidak pasti, kerangka resiprokal memberikan sinyal bahwa hubungan Indonesia–Amerika Serkait bergerak menuju pola kemitraan yang lebih terukur dan saling memberikan dukungan positif secara kelembagaan dan struktural.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Kuala Lumpur (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai kerja sama perdagangan internasional seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

“Bagi dunia usaha, peningkatan daya saing nasional tidak hanya bertumpu pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pada pembenahan struktural di dalam negeri,” kata Shinta dalam keterangannya yang diterima di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu.

Ia menilai langkah tersebut juga sekaligus menjadi peluang penting Indonesia untuk memperluas akses pasar ekspor.

Oleh karena itu, Shinta mengatakan perluasan perjanjian dagang internasional pun perlu didukung dengan kebijakan yang tepat, sehingga dapat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Debottlenecking regulasi, perizinan, logistik, dan biaya produksi menjadi kunci agar industri Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kawasan seperti Vietnam yang pertumbuhan ekonominya sangat agresif,” ujar Shinta.

Lebih lanjut, Apindo pun berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai isu dan regulasi ketenagakerjaan, agar tetap menciptakan kepastian hukum dan investasi.

Dunia usaha juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tidak hanya berfokus pada aspek pengupahan, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat mendorong iklim investasi yang sehat, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Selain itu, Shinta mengatakan pihaknya menegaskan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat industrialisasi nasional, yang diyakini akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Penguatan industrialisasi nasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Dunia usaha siap bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut,” katanya.

Apindo siap berkolaborasi untuk mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja di seluruh Indonesia, katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026