Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field berhasil mencatatkan kinerja positif awal tahun 2026, yakni sebesar 104,02% dibandingkan dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Dengan capaian tersebut, PEP Sangasanga Field berhasil mempertahankan tren positif produksi seperti yang terjadi sepanjang 2025 lalu.

Senior Manager PEP Sangasanga Field, Sigid Setiawan mengungkapkan bahwa perusahaan mengoperasikan lapangan-lapangan brown field yang secara umum menghadapi tantangan tren penurunan produksi secara alamiah.

Namun, langkah strategis perusahaan dengan inovasi dan teknologi berhasil mendorong akumulasi produksi bulan berjalan (month-to-date/MtD) hingga 31 Januari 2026 mencapai 5.257 barel per hari (bph).

Sementara itu pada tahun 2025 lalu, imbuhnya, realisasi produksi menunjukkan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan kenaikan sebesar 10% untuk produksi minyak dan 11,4% untuk gas bumi.

“Berbagai tantangan dan kompleksitas pengelolaan brown field tidak melunturkan semangat para pekerja untuk mencapai target yang ditetapkan dengan menerapkan inovasi dan optimalisasi,” kata Sigid dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).

Dia menyebut, perusahaan percaya bahwa penerapan inovasi dan teknologi memainkan peranan penting dalam mempertahankan tingkat produksi migas perusahaan sejalan dengan komitmen PHE dan PT Pertamina (Persero) untuk menyediakan energi yang berkelanjutan bagi pembangunan dan masa depan Indonesia.

“Pada awal Januari lalu, misalnya, kami berhasil mengebor sumur pengembangan NKL-1183 yang berkontribusi menambah produksi minyak sebesar 420 bph sehingga produksi lapangan berhasil menyentuh angka 5.875 bph,” ujar Sigid.

Tidak hanya dari sisi produksi, penjualan gas juga menunjukkan performa yang menggembirakan dengan realisasi 5,44 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) atau setara dengan 108,8% dibandingkan dengan target yang tercantum dalam perjanjian jual beli gas (PJBG).

“Perusahaan berhasil mengoptimalkan sistem kelistrikan wilayah Selatan Mahakam melalui penggunaan Gas Engine Genset sehingga berhasil menurunkan kejadian blackout akibat trip listrik, atau pemutusan arus otomatis oleh sistem proteksi saat terjadi gangguan,” tuturnya.

Dengan pencapaian dan langkah strategis tersebut, perusahaan optimistis dapat menjaga keberlanjutan produksi migas sekaligus berkontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan energi nasional dan mendukung agenda ketahanan energi sesuai dengan Asta Cita Pemerintah.

Adapun, PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field merupakan bagian dari Zona 9 Subholding Upstream Regional 3 Kalimantan yang dinakhodai oleh PT Pertamina Hulu Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) membentuk Subholding Downstream sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada energi.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, skema itu mengintegrasikan bisnis hilir perusahaan minyak dan gas negara guna memperkuat rantai pasok, memastikan ketahanan jangka panjang, dan meningkatkan efisiensi.

Strategi bisnis ini Simon sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR EI, Rabu (11/2/2026).

“Melalui dukungan berbagai pihak dan setelah melalui pertimbangan yang matang, kami melakukan integrasi bisnis hilir melalui Subholding Downstream untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional,” kata Simon sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (14/2/1026).

Adapun sejumlah subholding Pertamina adalah Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE), PT Pertamina International Shipping, Subholding Gas, dan Subholding Hulu.

Skema Subholding Downstream menjadi bentuk upaya Pertamina memperkuat struktur bisnis dan layanan kepada masyarakat.

Selain Subholding Downstream, Simon juga menyampaikan strategi Pertamina memperkuat ekosistem distribusi di tingkat desa secara merata melalui Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Hal ini selaligus menjadi jalan yang ditempuh Pertamina untuk memastikan subsidi energi bisa disalurkan dengan tepat sasaran.

“Pertamina melakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan agar program berjalan tertib, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Simon.

Sementara itu, dalam forum yang sama Wakil Ketua DPR RI Nurdin Halid menyoroti persoalan perilaku masyarakat yang mengakses bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi meskipun tidak berhak.

Pada salah satu SPBU di Balikpapan, sebanyak 10 truk industri mengantre untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi.

Padahal, pemerintah telah menetapkan subsidi solar ditujukan untuk transportasi umum dan pengangkut bahan pokok yang telah ditentukan.

Perilaku itu berisiko membuat kuota solar subsidi akan terus habis meski dipasok berulang kali oleh Pertamina.

“Antrean sengaja dilakukan bukan karena pasokan atau pelayanan Pertamina kurang, namun mereka sengaja mengantri untuk mengambil selisih dari harga solar subsidi. Sehingga, berapapun (Solar Subsidi) yang dikirim Pertamina, pasti akan habis,” kata Nurdin.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MALANG — Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi di wilayah Jawa Timur, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat merayakan Imlek dan menyambut Ramadan dengan memasok LPG 3 kg.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan selama libur panjang yang diikuti perayaan Imlek dan awal Ramadan, stok BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi aman tercukupi dan seluruh infrastruktur telah disiagakan. Pertamina juga tetap standby di lokasi untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG berjalan lancar.

"Pada momen dua hari besar ini, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat,” katanya dikutip Sabtu (14/2/2026).

Guna menghadapi lonjakan permintaan, kata dia, Pertamina Patra Niaga telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran diluar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat, terutama pada saat libur panjang atau peristiwa khusus, salah satunya Imlek dan Ramadan.

Di sisi lain untuk layanan BBM, kata doa, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus akan melaksanakan build up stock sesuai kebutuhan dan pengecekan sarfas SPBU secara intensif berikut pengecekan aspek Quantity and Quality (QQ) BBM.

Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan penyaluran fakultatif lebih dari 68% dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 1.096.295 tabung untuk seluruh wilayah Jawa Timur.

Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang yang diikuti perayaan Imlek dan Ramadan 1447 Hijriah, sehingga masyarakat dapat menikmat long weekend dan dua perayaan hari besar kali ini dengan tenang.

Ahad juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dalam kondisi aman dan tercukupi, serta mengimbau masyarakat untuk tidak panic buying dan tetap membeli secara bijak sesuai kebutuhan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak membeli produk secara berlebihan, terutama LPG. Masyarakat jangan mudah terpancing atas informasi yang belum tentu kebenarannya, jangan sampai kekhawatiran masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Menurutnya, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, dimana LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu, serta menggunakan LPG Non Subsidi (Brightgas) bagi masyarakat mampu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam memperkuat transparansi kepada publik terkait ketahanan energi, sistem distribusi BBM, serta kualitas produk yang diterima masyarakat, Pertamina Patra Niaga menggelar dialog bersama Pemimpin Redaksi media massa nasional di Integrated Terminal Jakarta, Plumpang, pada Jumat (13/2).

Integrated Terminal Jakarta merupakan salah satu simpul utama distribusi energi nasional yang terdiri dari tiga fasilitas, yakni Fuel Terminal Plumpang, Fuel Terminal Tanjung Priok, dan LPG Terminal Tanjung Priok. Secara keseluruhan, Fuel Terminal Plumpang melayani lebih dari 120 lembaga penyalur, dan berkontribusi sekitar 17–20 persen terhadap pemenuhan kebutuhan BBM nasional.

Direktur Armada Logistik Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai proses bisnis hilir Pertamina Patra Niaga, khususnya dalam pengelolaan distribusi energi serta pengawasan operasional di terminal.

“Kegiatan ini kami yakini menjadi momentum untuk memberikan gambaran proses bisnis hilir Pertamina Patra Niaga, khususnya bagaimana kami memastikan distribusi energi berjalan aman, andal, dan berkelanjutan. Di fasilitas yang juga merupakan objek vital nasional ini, kami menjalankan standar operasional ketat berbasis keselamatan, keandalan operasional, serta kualitas produk yang terjaga,” ujar Arif.

Pada kegiatan tersebut juga disampaikan secara langsung mengenai proses pengendalian mutu BBM, mulai dari pengambilan sampel produk di laboratorium, pengujian menggunakan kualitas bbm melalui CFR Engine untuk memastikan kadar oktan sesuai spesifikasi, sistem metering sebagai jalur penerimaan produk dari kilang, hingga proses penyaluran melalui filling shed ke mobil tangki sebelum didistribusikan ke SPBU dan lembaga penyalur.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita menjelaskan bahwa kegiatan ini juga relevan dengan kesiapan perusahaan menghadapi momen Ramadan dan Idulfitri. Ia menyampaikan, bahwa Pertamina Patra Niaga ingin menunjukkan secara langsung produk BBM yang beredar di masyarakat telah melalui tahapan pemeriksaan yang ketat.

“Kami mengajak rekan-rekan pemimpin redaksi untuk melihat langsung bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan produk di pasar dan di SPBU telah melalui tahapan pemeriksaan yang sangat ketat, diawasi langsung oleh tim di lapangan, serta didukung peralatan berteknologi tinggi untuk memastikan spesifikasi produk tetap terjaga dengan baik,” jelas Arya.

Salah satu peserta kegiatan, Rachmadin Ismail memanfaatkan kunjungan tersebut untuk memperdalam pemahaman mengenai jalur distribusi dan pengawasan BBM.

“Kesempatan ini baik untuk kami memahami jalur distribusi BBM. Kami lebih mengetahui bagaimana prosedur yang dijalankan sampai produk dinyatakan sesuai,” ucap Rachmadin.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan bahwa kualitas BBM dipastikan sejak di kilang, saat penerimaan di terminal BBM, hingga pada tahap distribusi dan penerimaan di SPBU. Di SPBU, quality control menjadi prosedur wajib yang dijalankan secara rutin oleh operator dan pihak SPBU.

“Setiap pagi dan sore dilakukan pengecekan ulang di SPBU, mulai dari density, jumlah, hingga memastikan tidak ada kontaminasi. Ada metode pengecekan menggunakan pasta air untuk mendeteksi kandungan air di tangki timbun, serta pengujian density dengan bejana ukur. SPBU juga wajib menyiapkan sampel produk yang dapat dilihat konsumen. Jadi quality control ini berlangsung berlapis dari kilang, terminal, sampai ke SPBU,” terang Roberth.

Melalui kegiatan ini, Pertamina Patra Niaga berharap pemahaman media terhadap proses bisnis hilir semakin komprehensif sehingga dapat mendukung penyampaian informasi publik yang akurat dan konstruktif mengenai upaya di dalam menjaga ketahanan energi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menjelang libur panjang Tahun Baru Imlek dan memasuki bulan Ramadan, PT Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran fakultatif LPG 3 kg sebanyak kurang lebih 7,8 juta tabung untuk melayani tingginya kebutuhan masyarakat, khususnya segmen rumah tangga dan usaha mikro.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi peningkatan konsumsi LPG 3 kg yang umumnya terjadi pada momentum hari besar keagamaan dan periode meningkatnya aktivitas memasak masyarakat. Jumlah penambahan fakultatif dalam momentum tersebut kurang lebih digelontorkan sebanyak 85 persen dari penyaluran normal harian secara nasional.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan distribusi yang optimal.

“Kami memastikan penambahan pasokan LPG 3 kg guna melayani kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha mikro, agar tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman selama libur panjang dan menjelang Ramadan,” ujar Roberth.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya dan melakukan pembelian di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai ketentuan pemerintah. Informasi lokasi pangkalan resmi terdekat dapat diakses melalui laman https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.

Sementara itu, bagi masyarakat pengguna LPG non-subsidi Bright Gas, tersedia promo menarik untuk pengisian ulang tabung Bright Gas 5,5 Kg dan Bright Gas 12 Kg di outlet resmi Bright Gas. Dengan menggunakan metode pembayaran MyPertamina LinkAja, pelanggan berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp25.000,- serta poin MyPertamina.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Pertamina Delivery Service Bright Gas melalui Pertamina Contact Center 135 untuk kemudahan pemesanan dan pengantaran langsung ke lokasi.

"Pertamina Patra Niaga akan terus memonitor penyaluran di lapangan serta berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG tetap terjaga selama periode libur panjang ini," pungkas Roberth.

Melalui momentum ini, Uper dan PF menegaskan komitmen bersama untuk membangun ekosistem pembelajaran dan inovasi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Mashud S Asngari mengatakan, pihaknya memperkuat program-program yang memberikan dampak keberlanjutan lewat inovasi dan kolaborasi.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, HUT Pertamina Foundation (PF) dan perayaan Dies Natalis Universitas Pertamina (Uper) menjadi momentum penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Agus mengatakan peran PF dan Uper adalah sebagai penghubung antara ide dan dampak nyata.

"Melalui momentum ini, Uper dan PF menegaskan komitmen bersama untuk membangun ekosistem pembelajaran dan inovasi yang tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masa depan Indonesia dan bumi yang berkelanjutan," sebutnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, PF dan Uper menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 23 mitra strategis dari sektor pemerintah, akademisi, industri, hingga komunitas.

"Kemitraan ini berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat, kualitas pendidikan dan penelitian, serta upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan solusi berkelanjutan," ujar Agus.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan menyebutkan kolaborasi ini sebagai langkah nyata PF dan Uper untuk membuka lebih banyak ruang belajar, ruang berinovasi dan berbagi manfaat.

"Kolaborasi ini menunjukkan keyakinan bahwa transformasi hanya dapat dicapai melalui sinergi. Sinergi yang mendukung transformasi Pertamina sekaligus menjawab tantangan pembangunan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang," ujarnya.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan kolaborasi merupakan fondasi keberlanjutan jangka panjang.

"Keberlanjutan tidak bisa dikerjakan sendiri. Melalui sinergi pendidikan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat, Pertamina melalui peran PF dan Uper memastikan transisi energi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat," ujarnya.

Agus menambahkan di bidang pemberdayaan masyarakat, kolaborasi dilakukan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Amal Zakat Nasional (Baznas), PT Pertamina (Persero), Persatuan Wanita Patra (PWP), PT Pertalife Insurance dan PT Kompas Cyber Media.

Di bidang pelestarian lingkungan dan pengembangan solusi berkelanjutan, kerja sama dilaksanakan dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi, termasuk UGM, ITB, Universitas Bengkulu, IPB, Universitas Malikussaleh, STAIN Madina, Universitas Andalas, serta Carbon Ethics.

Sementara, penguatan pendidikan di Uper dilakukan melalui kemitraan dengan PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), International Institute For Sustainable Development (IISD), Persatuan Insinyur Indonesia, Geoenergis, PT Patra Jasa, BSMR, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, serta PT Pertamina Bina Medika.

Selain penandatanganan kerja sama, sebut Agus, PF juga menampilkan pameran inovasi keberlanjutan.

Salah satunya adalah PFLestari, platform digital pemantauan keanekaragaman hayati berbasis data dan kecerdasan buatan.

Pameran juga menghadirkan PFseries 2.0 yang menyoroti transformasi digital pelaksanaan program sosial, serta inovasi program PFsains.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kami melakukan integrasi bisnis hilir melalui Subholding Downstream untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya mendukung Astacita pemerintah dalam pencapaian swasembada energi dan penguatan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi berkelanjutan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina terus meningkatkan layanan energi kepada masyarakat, termasuk melalui penguatan struktur bisnis.

Menurut dia, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah integrasi bisnis hilir melalui pembentukan Subholding Downstream guna memperkuat rantai pasok, meningkatkan efisiensi, serta memastikan ketahanan (resiliency) operasional jangka panjang.

"Melalui dukungan berbagai pihak dan setelah melalui pertimbangan yang matang, kami melakukan integrasi bisnis hilir melalui Subholding Downstream untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional," ujar Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (11/2/2026).

RDP juga membahas peran Pertamina dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Sumatra serta partisipasi dalam Program Koperasi Desa Merah Putih.

Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem distribusi energi di desa dan memastikan akses energi yang merata.

"Pertamina melakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan agar program berjalan tertib, tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat," tambah Simon.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyampaikan temuan lapangan saat inspeksi mendadak di SPBU Km 13, Kecamatan Balikpapan Utara, yang mana antrean truk beroda 10 hendak mengisi solar subsidi.

Setelah ditelusuri, kendaraan tersebut seharusnya mengisi solar industri atau tidak mendapatkan subsidi.

Berdasarkan regulasi, solar subsidi diperuntukkan bagi angkutan umum dan kendaraan pengangkut bahan pokok tertentu.

"Antrean sengaja dilakukan bukan karena pasokan atau pelayanan Pertamina kurang, namun mereka sengaja mengantre untuk mengambil selisih dari harga solar subsidi, sehingga berapapun (solar subsidi) yang dikirim Pertamina, pasti akan habis,” ujar Nurdin.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VI DPRI Andre Rosiade mengapresiasi gerak cepat Pertamina dalam menangani penyaluran energi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Saya ucapkan terima kasih atas gerak cepat Pertamina membantu permasalahan bencana di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara. Saya merasakan betul, pengiriman BBM direspons dengan cepat oleh Pertamina. Pertamina merupakan salah satu BUMN yang responsif," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT Garam akan membangun pabrik garam industri dari pengolahan air limbah dari kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina Balikpapan senilai Rp7 triliun.

Proyek tersebut direncanakan akan mulai peletakan batu pertama (groundbreaking) pada April 2026 mendatang.

Sekretaris Perusahaan PT Garam Indra Kurniawan menyampaikan selama ini air limbah (bittern) dari boiler hanya dinetralisir dan dibuang kembali ke laut. Dengan begitu, menurut Indra, proyek tersebut memiliki peluang potensi yang besar.

"Ada peluang potensi yang cukup besar dari Pertamina di Balikpapan, itu ada RDMP-nya Pertamina yang mengambil air laut untuk kebutuhan boiler mereka," ujar Indra dalam Talkshow Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

Ia pun mengatakan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pertamina untuk menindaklanjuti rencana tersebut dan sedang menyusun studi kelayakan (feasibility study).

Adapun Indra mengungkap telah menyampaikan rencana tersebut ke Danantara dan akan menghasilkan kolaborasi baru antara PT Garam, Pertamina, serta Danantara.

"Danantara pun sudah menargetkan agar yang dengan Pertamina ini bisa dilakukan groundbreaking di fase 2 di bulan April. Dari pihak Pertamina sudah menyambut baik potensi pengembangan bisnis ini, karena ini menjadi sebuah entitas baru," ujarnya.

Selain itu, proyek tersebut akan dilengkapi dengan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) untuk mengolah air limbah minimal 4 derajat Baume. Kapasitas produksi yang ditargetkan mencapai 1 juta ton per tahun.

"Kapasitas yang akan terpasang di situ adalah 1 juta ton, karena memang potensi airnya sangat besar sekali. Dengan kapasitas 1 juta ton harapannya ini kembali bisa menjawab tantangan dan kebutuhan industri," ujar Indra.

Pabrik di Balikpapan merupakan salah satu dari tujuh proyek strategis yang sedang dijalankan PT Garam. Rencana investasi yang disiapkan mencapai Rp10 triliun untuk beberapa proyek hilirisasi dan pengembangan teknologi garam.

Pertama, pembangunan fasilitas pengolahan garam kapasitas 109.842 ton per tahun yang akan dikembangkan di lahan seluas 300 hektar di Bipolo, NTT.

Kedua, pembangunan pabrik pengolahan garam dengan teknologi MVR berkapasitas 100 ribu ton di Gresik.

Ketiga, proyek pembangunan pabrik Kalsium dan Magnesium dari limbah garam (bittern) di Sampang yang direncanakan akan bekerja sama dengan investor Swedia.

Keempat, pembangunan pabrik pengolahan garam dengan kapasitas 400 ribu ton di Gresik. Kelima, pembangunan pabrik pengolahan garam kapasitas 200 ribu ton di Rote Ndao, NTT.

Keenam, rencana pembangunan pabrik garam di Sumenep dengan kapasitas 80.000-160.000 ton dan akan menggandeng pengusaha-pengusaha Madura dengan nilai investasi Rp300 miliar.

"Total semuanya (7 proyek) kita rencanakan di angka Rp 10 triliunan. Paling besar memang yang di Balikpapan dengan Pertamina itu," terangnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Plaju menggelar kegiatan Legal Preventive Program sebagai bentuk komitmen memperkuat tata kelola perusahaan dan mitigasi risiko hukum melalui sinergi dan kolaborasi bersama Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Kejati Sumsel).

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kejati Sumsel Ketut Sumedana beserta jajaran dalam sesi sharing mengenai penerapan business judgment rule (BJR) di lingkungan Pertamina Group.

Melalui program ini, perusahaan menegaskan pentingnya penguatan pemahaman aspek hukum dalam setiap proses pengambilan keputusan bisnis, agar tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan regulasi, serta manajemen risiko yang terukur.

Pjs. General Manager Kilang Pertamina Plaju, Asrinur, menyampaikan bahwa penguatan literasi hukum bagi pimpinan dan perwira Pertamina merupakan bagian strategis dalam menjaga keberlanjutan operasional dan integritas perusahaan.

“Kami ingin memastikan setiap pimpinan dan perwira Pertamina memiliki pemahaman yang komprehensif terkait koridor hukum dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap langkah strategis perusahaan tetap berada dalam prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan,” ujar Asrinur dalam keterangan pers.

Dalam sesi sharing tersebut, Kejati Sumsel menjelaskan bahwa BJR merupakan prinsip hukum yang memberikan perlindungan kepada pengurus perusahaan sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, berbasis informasi yang memadai, serta tanpa konflik kepentingan.

Pemahaman atas batasan dan elemen BJR menjadi krusial agar proses bisnis tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek kepatuhan hukum.

Melalui kolaborasi ini, Kilang Pertamina Plaju menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya sadar risiko, memperkuat transparansi, serta meningkatkan pengawasan internal sebagai langkah preventif terhadap potensi risiko hukum.

Sinergi antara korporasi dan aparat penegak hukum ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem bisnis yang sehat dan akuntabel.

Dengan kolaborasi yang solid dan komunikasi yang terbuka, Kilang Pertamina Plaju optimistis dapat terus menghadirkan operasional yang andal, aman, dan memberikan kontribusi berkelanjutan bagi masyarakat serta negara.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya mendukung visi Pemerintah dalam Asta Cita, khususnya pencapaian swasembada energi dan penguatan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Direksi Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, 11 Februari 2026, di Jakarta.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina terus meningkatkan layanan energi kepada masyarakat, termasuk melalui penguatan struktur bisnis.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah integrasi bisnis hilir melalui pembentukan Subholding Downstream guna memperkuat rantai pasok, meningkatkan efisiensi, serta memastikan ketahanan (resiliency) operasional jangka panjang.

“Melalui dukungan berbagai pihak dan setelah melalui pertimbangan yang matang, kami melakukan integrasi bisnis hilir melalui Subholding Downstream untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional,” ujar Simon.

RDP juga membahas peran Pertamina dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Sumatra serta partisipasi dalam Program Koperasi Desa Merah Putih. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem distribusi energi di desa dan memastikan akses energi yang merata.

“Pertamina melakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan agar program berjalan tertib, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tambah Simon.

Keberlangsungan distribusi BBM subsidi turut menjadi sorotan dalam RDP. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyampaikan temuan lapangan saat melakukan inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara. Di mana, ditemukan antrean truk beroda 10 hendak mengisi Solar Subsidi.

Setelah ditelusuri, kendaraan tersebut seharusnya mengisi Solar Industri atau tidak mendapatkan subsidi. Berdasarkan regulasi, Solar Subsidi diperuntukkan bagi angkutan umum dan kendaraan pengangkut bahan pokok tertentu.

“Antrean sengaja dilakukan bukan karena pasokan atau pelayanan Pertamina kurang, namun mereka sengaja mengantri untuk mengambil selisih dari harga solar subsidi. Sehingga, berapapun (Solar Subsidi) yang dikirim Pertamina, pasti akan habis,” ujar Nurdin.

Wakil Ketua Komisi VI DPRI Andre Rosiade mengapresiasi gerak cepat Pertamina dalam menangani penyaluran energi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

“Saya ucapkan terima kasih atas gerak cepat Pertamina membantu permasalahan bencana di Sumatra Barat, Aceh dan Sumatra Utara. Saya merasakan betul, pengiriman BBM direspon dengan cepat oleh Pertamina. Pertamina merupakan salah satu BUMN yang responsif,” ujar Andre.

JAKARTA - Mantan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga (PT PPN) Riva Siahaan dituntut hukuman 14 tahun penjara dalam kasus dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Tuntutan dilayangkan Jaksa lantaran Riva dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp285 triliun.

Tuntutan dilayangkan Jaksa dalam sidang beragenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026). "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama 14 tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara," ujar Jaksa.

Selain itu, Jaksa juga menuntut agar Riva dijatuhi hukuman denda Rp1 miliar subsider 190 hari. Riva juga dituntut hukuman pembayaran uang pengganti sebesar Rp5 miliar.

"Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp5 miliar dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti," ujar Jaksa.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti," tambah Jaksa.

Sebelum memberikan tuntutan, penuntut umum mempertimbangkan hal memberatkan. Pertimbangan memberatkan, Jaksa menganggap Riva tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, perbiatan riva dianggap telah merugikan perkonomian yang besar. "Terdakwa tidak menyesali perbuatannya," ucap Jaksa.

Selain Riva, Jaksa juga melayangkan tuntutan pada dua terdakwa lainnya, yakni Maya Kusmaya selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

Untuk Maya, Jaksa menuntut hukuman penjara selama 14 tahun dan denda Rp1 milliar dan menghukum uang pengganti Rp5 miliar. Sementara terdakwa Edward, dituntut hukuman 14 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari serta uang pengganti Rp5 milliar.

Sebelumnya, mantan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga (PT PPN) Riva Siahaan didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp285 triliun.

Dugaan korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh Riva, tetapi juga bersama-sama dengan para petinggi pertamina lainnya seperti Edward Cone, Maya Kusmaya, Toto Nugroho, Hasto Wibowo, Martin Hendra Nata dan Alfian Nasution.

"Kerugian tersebut merupakan bagian kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar USD2,732,816,820.63 dan Rp25.439.881.674.368,30," kata jaksa, Kamis (9/10/2025).

Selain merugikan keuangan negara, jaksa menyebut perbuatan Riva dan kawan-kawan juga merugikan perekonomian negara. JPU menilai perbuatan Riva cs merugikan negara sebesar Rp171.997.835.294.293 (Rp171 triliun) dan 2.617.683.340,41 dolar AS atau setara Rp43,3 triliun.

"Kerugian perekonomian negara sebesar Rp171.997.835.294.293,00 yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan dari harga tersebut dan illegal gain sebesar sebesar USD2,617,683,340.41 berupa Keuntungan ilegal didapat dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri," ujar dia.

Adapun jika ditotal, maka nilai kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara yang disebabkan oleh perbuatan Riva dan kawan-kawan mencapai Rp285 triliun.

Riva didakwa Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan 14 tahun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Jaksa menilai Riva telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap secara bersama-sama dalam perkara itu.

"Menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama 14 tahun," ujar jaksa di PN Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Riva juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Selain pidana badan, dia juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp5 miliar.

Namun, apabila Riva tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun pidana.

Selain Riva, Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga juga telah dituntut dalam sidang kali ini.

Keduanya sama-sama dituntut untuk menjalani pidana 14 tahun dengan denda Rp1 miliar. Selain itu, keduanya juga didenda untuk membayar uang pengganti Rp5 miliar dengan subsider tujuh tahun.

Sekadar informasi, Riva Siahaan dan delapan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun. Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Temuan BPK ini didasarkan pada tujuh klaster penyimpangan utama, yang mencakup sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.