JAKARTA, KOMPAS.com — Prospek pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dan Pasifik menunjukkan perlambatan dalam dua tahun ke depan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dalam laporan terbaru Asian Development Outlook (ADO) April 2026, Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kawasan berkembang Asia dan Pasifik berada di level 5,1 persen pada 2026 dan 2027.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 5,4 persen.

NASA EARTH OBSERVATORY via AFP Selat Hormuz saat dilihat dari Satelit Terra milik NASA pada 5 Februari 2025.

Perlambatan ini terjadi di tengah tekanan eksternal yang semakin kompleks, terutama akibat konflik di Timur Tengah yang memengaruhi perdagangan dan harga energi global.

Dalam laporannya, dikutip pada Senin (13/4/2026), ADB menyebut, konflik tersebut telah “menyuntikkan ketidakpastian baru ke dalam lanskap global yang sudah rapuh”, sekaligus mengganggu rantai pasok serta stabilitas pasar energi.

Presiden ADB Masato Kanda menilai kondisi ini menjadi ujian besar bagi keberlanjutan pertumbuhan kawasan.

“Kebangkitan ekonomi negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik menghadapi ujian yang berat," jelas Kanda.

Menurut Kanda, meskipun paparan langsung kawasan terhadap konflik relatif terbatas, dampak tidak langsung melalui kenaikan harga energi dan komoditas menjadi faktor utama yang menekan inflasi serta memperketat kondisi keuangan.

PLANET LABS via AFP Serangan AS ke Pulau Kharg meningkatkan risiko gangguan pasokan minyak dunia di tengah konflik Timur Tengah.

Tekanan dari konflik dan harga energi

ADB menyoroti konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, termasuk pasokan minyak dan gas yang menjadi kebutuhan utama banyak negara di Asia.

Kawasan ini dikenal sebagai net importir energi, sehingga sangat sensitif terhadap lonjakan harga komoditas.

Jika konflik berlangsung lebih lama, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin signifikan. Dalam skenario terburuk, ADB memperkirakan kawasan dapat kehilangan hingga 1,3 poin persentase pertumbuhan dalam periode 2026–2027.

Selain itu, inflasi juga diproyeksikan meningkat seiring tekanan harga energi dan gangguan logistik.

Kenaikan inflasi ini berpotensi memicu kebijakan moneter yang lebih ketat di berbagai negara, yang pada akhirnya dapat menahan konsumsi dan investasi.

ADB juga mencatat bahwa ketidakpastian global akibat konflik memperburuk kondisi yang sebelumnya telah tertekan oleh berbagai faktor lain, termasuk perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik.

Ketahanan kawasan di tengah tekanan global

Meski menghadapi tekanan eksternal, kawasan Asia dan Pasifik dinilai masih memiliki ketahanan ekonomi yang relatif kuat.

Hal ini ditopang oleh permintaan domestik yang stabil di sejumlah negara serta kinerja ekspor di sektor tertentu.

Namun demikian, ADB menegaskan bahwa ketahanan tersebut tidak sepenuhnya kebal terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan pada impor energi dan keterkaitan erat dengan perdagangan global membuat kawasan tetap rentan terhadap dinamika global.

Dalam laporan tersebut, ADB menekankan bahwa dampak konflik tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga merambat ke berbagai sektor lain seperti manufaktur, transportasi, hingga pariwisata.

SHUTTERSTOCK/NUMBER1411 Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Gangguan pada rantai pasok global dapat memperlambat aktivitas produksi, sementara kenaikan biaya logistik berpotensi menekan margin perusahaan dan daya beli masyarakat.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi negara utama

ADB juga merinci proyeksi pertumbuhan untuk sejumlah ekonomi utama di kawasan.

China, sebagai ekonomi terbesar di Asia, diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi sekitar 4,6 persen pada 2026, turun dari 5 persen pada tahun sebelumnya.

Perlambatan ini dipengaruhi oleh lemahnya konsumsi domestik serta tantangan di sektor properti yang masih membayangi pemulihan ekonomi negara tersebut.

Sementara itu, negara-negara lain di kawasan juga menghadapi tekanan serupa, meskipun dengan tingkat yang bervariasi tergantung pada struktur ekonomi masing-masing.

ADB mencatat bahwa negara-negara dengan ketergantungan tinggi terhadap impor energi dan perdagangan global cenderung lebih rentan terhadap dampak konflik.

Inflasi dan kondisi keuangan

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi menjadi perhatian utama dalam laporan ADB. Kenaikan harga energi dan komoditas diperkirakan akan mendorong inflasi di kawasan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kebijakan suku bunga.

Dalam kondisi ini, bank sentral di berbagai negara kemungkinan akan menghadapi dilema antara menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

ADB menilai bahwa tekanan inflasi yang berkepanjangan dapat memperketat kondisi keuangan, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki ruang kebijakan terbatas.

shutterstock.com Ilustrasi pertumbuhan ekonomi

Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan serta memperbesar risiko terhadap stabilitas ekonomi makro.

Dampak pada perdagangan dan investasi

Konflik di Timur Tengah juga berdampak pada perdagangan global, yang menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Asia dan Pasifik.

Gangguan pada jalur perdagangan dan peningkatan biaya logistik dapat menurunkan volume perdagangan internasional.

ADB menyebut bahwa ketidakpastian global dapat menahan investasi, baik domestik maupun asing, karena pelaku usaha cenderung menunda ekspansi di tengah kondisi yang tidak pasti.

Selain itu, fluktuasi nilai tukar akibat volatilitas pasar keuangan juga dapat menambah tekanan bagi negara-negara dengan ketergantungan tinggi pada pembiayaan eksternal.

Risiko jangka menengah

Dalam jangka menengah, ADB mengidentifikasi sejumlah risiko yang dapat memengaruhi prospek ekonomi kawasan.

Selain konflik geopolitik, risiko tersebut mencakup ketegangan perdagangan, perubahan kebijakan global, serta dinamika pasar keuangan internasional.

ADB menegaskan bahwa ketahanan ekonomi kawasan akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara untuk mengelola risiko tersebut, termasuk melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat.

Di sisi lain, ADB juga mencatat, perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi dapat menjadi faktor penopang pertumbuhan di tengah tekanan global.

Namun, manfaat dari faktor-faktor tersebut tidak akan merata di seluruh kawasan, tergantung pada kesiapan masing-masing negara dalam mengadopsi teknologi dan meningkatkan produktivitas.

Freepik Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Outlook yang “semakin menantang”

Secara keseluruhan, ADB menggambarkan prospek ekonomi Asia dan Pasifik sebagai “semakin menantang” di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Konflik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk outlook tersebut.

ADB menekankan bahwa arah pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan konflik, khususnya durasi dan intensitasnya.

Jika konflik dapat mereda dalam waktu relatif singkat, dampaknya terhadap ekonomi kawasan diperkirakan terbatas.

Namun, jika berlarut-larut, tekanan terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi akan semakin besar.

Dalam konteks ini, ADB menilai bahwa kawasan Asia dan Pasifik perlu tetap waspada terhadap berbagai risiko eksternal yang dapat memengaruhi kinerja ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Perekonomian Asia dan Pasifik memasuki tahun 2026 dengan tantangan baru di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga tekanan pada pasar keuangan, menjadi faktor eksternal yang langsung membayangi prospek pertumbuhan ekonomi kawasan.

Meski demikian, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dalam laporan Asian Development Outlook (ADO) April 2026 mencatat, kawasan ini tetap menunjukkan ketahanan awal yang relatif kuat, ditopang oleh konsumsi domestik dan aktivitas ekonomi yang masih solid pada tahun sebelumnya.

NASA EARTH OBSERVATORY via AFP Selat Hormuz saat dilihat dari Satelit Terra milik NASA pada 5 Februari 2025.

ADB menyatakan, perekonomian Asia dan Pasifik memasuki periode penuh tekanan baru seiring eskalasi konflik di Timur Tengah pada 28 Februari 2026.

Konflik tersebut mengganggu fasilitas produksi energi dan jalur transportasi energi global utama melalui Selat Hormuz, yang segera memicu lonjakan harga energi global.

Harga minyak mentah Brent melonjak dari kisaran rendah 70 dollar AS per barrel sebelum konflik menjadi hampir 120 dollar AS per barrel pada puncaknya, sebelum stabil di atas 100 dollar AS hingga pertengahan Maret 2026.'

Bahkan, harga acuan minyak mentah Dubai dan Oman meningkat lebih tajam, menandakan gangguan pasokan yang lebih besar bagi pasar Asia.

Kondisi ini menempatkan kawasan berkembang Asia dan Pasifik (developing Asia and the Pacific/DAP) dalam posisi rentan.

Meski keterkaitan perdagangan langsung dengan Timur Tengah relatif terbatas, kawasan ini sangat bergantung pada impor energi dan terhubung erat dengan jaringan perdagangan global.

PIXABAY/TED ERSKI Ilustrasi kapal tanker. Jalur perdagangan minyak tersibuk di dunia.

Dampaknya merambat melalui harga energi, biaya logistik, penerbangan, hingga kondisi keuangan global.

ADB mencatat, Selat Hormuz menjadi titik kritis. Jalur ini mengangkut lebih dari 25 persen perdagangan minyak laut global dan sekitar 20 persen konsumsi minyak serta LNG dunia, dengan lebih dari 80 persen menuju pasar Asia.

Ketika konflik mengganggu jalur tersebut, risiko tidak hanya pada pasokan energi, tetapi juga pada biaya pengiriman, waktu distribusi, dan kepercayaan pasar.

Ketahanan awal: pertumbuhan tetap kuat pada 2025

Sebelum tekanan geopolitik meningkat, kawasan Asia Pasifik menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. ADB mencatat, pertumbuhan ekonomi regional meningkat menjadi 5,4 persen pada 2025, dari 5,3 persen pada 2024.

“DAP memasuki masa-masa sulit dari posisi yang kuat, dengan pertumbuhan yang tetap kokoh dan sedikit meningkat menjadi 5,4 persen pada tahun 2025,” tulis laporan tersebut.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat. Permintaan rumah tangga mampu mengimbangi lemahnya investasi dan kontribusi ekspor.

Kinerja ekspor sendiri sempat terdorong oleh tingginya permintaan global terhadap produk berbasis kecerdasan buatan (AI), serta percepatan pengiriman sebelum kenaikan tarif Amerika Serikat.

Namun, peningkatan impor barang modal dan komponen menekan kontribusi ekspor bersih. Di sisi lain, investasi melemah akibat tekanan pasar properti di China dan ketidakpastian perdagangan global.

Secara subregional, dinamika pertumbuhan bervariasi. Asia Selatan mencatat akselerasi pertumbuhan dari 6,4 persen menjadi 6,8 persen, terutama didorong konsumsi di India.

Asia Timur berkembang tumbuh stabil 5 persen, sementara Asia Tenggara sedikit melambat ke 4,8 persen akibat berbagai kendala domestik.

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Perlambatan bertahap: dampak melemahnya perdagangan

Memasuki paruh kedua 2025, pertumbuhan mulai melambat seiring melemahnya momentum perdagangan.

Pertumbuhan ekonomi kawasan berkembang Asia dan Pasifik turun dari 5,5 persen pada semester I menjadi 5,4 persen pada semester II 2025.

Penurunan ini terutama dipicu oleh berkurangnya kontribusi ekspor. Di China, pertumbuhan melambat dari 5,3 persen menjadi 4,7 persen, sejalan dengan penurunan ekspor meskipun ekspor elektronik tetap kuat.

Di beberapa negara lain, pola serupa terjadi. Thailand dan Malaysia mencatat kontribusi negatif dari ekspor, sementara Turkiye mengalami penurunan ekspor bahan bakar.

Sebaliknya, Indonesia dan Filipina masih mencatat kontribusi positif berkat permintaan global terhadap elektronik dan diversifikasi pasar ekspor.

Di India, peningkatan ekspor barang dan jasa berhasil mengimbangi kenaikan impor, sehingga kontribusi ekspor bersih relatif netral terhadap pertumbuhan.

Konsumsi tetap menjadi penopang utama

Di tengah melemahnya perdagangan, konsumsi domestik tetap menjadi motor pertumbuhan utama. India mencatat lonjakan pertumbuhan konsumsi dari 6,9 persen menjadi 8,1 persen pada paruh kedua 2025.

Namun, di China, konsumsi melemah akibat turunnya kepercayaan konsumen, efek negatif dari penurunan harga properti, serta berkurangnya dampak stimulus sebelumnya.

SHUTTERSTOCK/ODUA IMAGES Ilustrasi optimisme konsumen meningkat

Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Turkiye mengalami penguatan konsumsi berkat dukungan kebijakan pemerintah dan kondisi pasar tenaga kerja yang membaik.

Sebaliknya, Filipina mengalami perlambatan konsumsi akibat cuaca ekstrem dan penyesuaian belanja pemerintah.

Investasi dan industri: pola yang tidak merata

Kinerja investasi di kawasan menunjukkan variasi signifikan. India menjadi pendorong utama melalui lonjakan investasi publik dan swasta.

Meski demikian, di sejumlah negara lain, pembentukan modal tertekan oleh kendala domestik dan fluktuasi inventori.

Di China, investasi aset tetap bahkan mengalami kontraksi tajam, khususnya di sektor properti, seiring melemahnya kepercayaan bisnis.

Sementara itu, sektor industri menunjukkan tren campuran. Produksi industri melambat di China dan Thailand, tetapi meningkat di sejumlah negara lain seperti Viet Nam dan Malaysia, terutama pada sektor elektronik dan otomotif.

ADB juga mencatat indikator awal pada awal 2026 menunjukkan potensi pemulihan aktivitas manufaktur. Indeks PMI manufaktur berada di atas 50 di sebagian besar ekonomi, menandakan ekspansi.

Inflasi melandai, lalu kembali naik

Dari sisi harga, inflasi regional menunjukkan tren penurunan sepanjang 2025 sebelum kembali meningkat menjelang akhir tahun. Inflasi turun dari 4,5 persen pada 2024 menjadi 3,0 persen pada 2025, terutama karena turunnya harga energi dan pangan.

Namun, tekanan inflasi kembali muncul pada akhir 2025 dan awal 2026 akibat kenaikan harga pangan dan energi.

Harga beras Thailand mencapai 424 dollar AS per ton pada Desember 2025, tertinggi sejak Mei tahun tersebut, didorong oleh permintaan ekspor, kebijakan domestik, serta gangguan pasokan akibat banjir.

freepik.com Ilustrasi beras.

Selain itu, harga gandum global meningkat karena gangguan pasokan dari kawasan Laut Hitam dan kondisi cuaca buruk di negara produsen utama. Di China, harga buah dan sayuran juga melonjak signifikan menjelang akhir tahun.

Guncangan baru: energi, logistik, dan keuangan

Konflik Timur Tengah memperburuk tekanan yang sudah ada. Selain harga energi, gangguan juga terjadi pada rantai pasok global, termasuk pengiriman bahan baku penting seperti helium, sulfur, dan produk petrokimia yang dibutuhkan industri semikonduktor.

Gangguan jalur penerbangan antara Asia dan Eropa juga berpotensi menekan sektor pariwisata, sementara aliran remitansi dari Timur Tengah dapat melambat.

Di sektor keuangan, kondisi juga mengetat. ADB menyatakan, setelah relatif stabil pada awal tahun, pasar keuangan melemah dengan meningkatnya volatilitas, penurunan harga saham, kenaikan yield obligasi, serta depresiasi mata uang regional terhadap dollar AS.

Prospek: moderasi pertumbuhan dengan ketidakpastian tinggi

Dalam skenario stabilisasi awal, ADB memproyeksikan pertumbuhan kawasan Asia dan Pasifik sebesar 5,1 persen pada 2026 dan 2027, sedikit lebih rendah dari 2025.

Namun, jika gangguan berlangsung lebih lama hingga kuartal III 2026, pertumbuhan dapat turun menjadi 4,7 persen pada 2026 dan 4,8 persen pada 2027.

Inflasi juga berpotensi meningkat signifikan. Dalam skenario gangguan berkepanjangan, inflasi dapat mencapai 5,6 persen pada 2026, jauh di atas proyeksi dasar 3,6 persen.

ADB menegaskan bahwa ketidakpastian tetap sangat tinggi.

SHUTTERSTOCK/NUMBER1411 Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Proyeksi ini masih memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi,” tulis lembaga tersebut dalam laporannya.

Selain konflik, ketidakpastian perdagangan global juga menjadi risiko tambahan. Kebijakan tarif baru Amerika Serikat dan potensi eskalasi tensi perdagangan dapat mengganggu investasi dan permintaan eksternal di kawasan.

Tekanan yang lebih besar dalam skenario krisis

Dalam skenario krisis yang lebih berat, dampaknya akan jauh lebih signifikan. Harga minyak bisa mencapai 155 dollar AS per barel pada kuartal II 2026 dan tetap tinggi hingga 2027.

Kondisi ini akan meningkatkan biaya produksi dan transportasi, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat pertumbuhan secara lebih tajam.

Secara keseluruhan, pertumbuhan regional dapat lebih rendah 1,3 poin persentase dan inflasi lebih tinggi 3,2 poin persentase dibanding skenario dasar.

Gangguan rantai pasok dan pengetatan kondisi keuangan berpotensi memperburuk dampak tersebut, terutama bagi negara dengan tingkat utang tinggi dan ketergantungan eksternal yang besar.

Di tengah dinamika tersebut, prospek ekonomi kawasan Asia dan Pasifik tetap berada dalam bayang-bayang ketidakpastian yang tinggi.

Berbagai skenario yang disusun menunjukkan bahwa arah pertumbuhan dan inflasi sangat bergantung pada durasi serta intensitas konflik, di samping perkembangan kebijakan perdagangan global.

Dengan tekanan yang bersifat eksternal dan berlapis, kinerja ekonomi Asia dan Pasifik ke depan akan terus ditentukan oleh kemampuan kawasan dalam merespons guncangan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan yang telah terbentuk.

Bisnis.com, PALEMBANG - Bank Sumsel Babel (BSB) kembali menegaskan posisinya sebagai bank pembangunan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui penyelenggaraan Penarikan Undian Tabungan Pesirah Periode 2025.

Kegiatan tersebut digelar di Bank Sumsel Babel Cabang Manggar, Kabupaten Belitung Timur, pada Rabu (8/4/2026) lalu.

Penyelenggaraan undian ini menjadi representasi nyata komitmen Bank Sumsel Babel dalam membangun kepercayaan nasabah sekaligus menghadirkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebagai salah satu produk unggulan, Tabungan Pesirah selama ini tidak hanya menjadi instrumen simpanan, tetapi juga sarana untuk mendorong budaya menabung di tengah masyarakat.

Pelaksanaan penarikan undian dilakukan secara terbuka dan transparan. Prosesnya disaksikan langsung oleh unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta notaris, guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan rasa aman bagi para nasabah.

Transparansi ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Bank Sumsel Babel sebagai lembaga keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.

Momentum tersebut semakin bermakna dengan diraihnya hadiah utama berupa satu unit mobil oleh Sudianti, seorang bidan yang merupakan nasabah Bank Sumsel Babel Cabang Manggar.

Kemenangan ini menjadi simbol nyata manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui partisipasi aktif dalam program tabungan.

Selain hadiah utama, Bank Sumsel Babel juga membagikan berbagai hadiah menarik lainnya, mulai dari sepeda motor, televisi, laptop, hingga lemari es. Tak hanya itu, puluhan doorprize turut dibagikan kepada peserta yang hadir, sehingga semakin menambah kemeriahan acara dan antusiasme masyarakat.

PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Marzuki, menegaskan bahwa Undian Tabungan Pesirah tidak hanya menjadi bentuk apresiasi kepada nasabah setia, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

“Kepercayaan nasabah adalah fondasi utama kami. Melalui program ini, kami ingin menghadirkan manfaat nyata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, semakin kuat budaya menabung di masyarakat, semakin besar pula potensi penghimpunan dana yang dapat disalurkan kembali ke berbagai sektor produktif di daerah, termasuk UMKM, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur ekonomi.

Melalui program ini, Bank Sumsel Babel terus memperkuat perannya dalam mendorong inklusi keuangan, memperluas akses layanan perbankan, serta menegaskan kepemimpinan regionalnya melalui kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga pada 2026.

Proyeksi ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi dan stabilitas pasar.

Dalam laporan Asian Development Outlook (ADO) April 2026, ADB memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan tumbuh sebesar 5,2 persen pada 2026, sedikit meningkat dari realisasi 5,1 persen pada 2025.

SHUTTERSTOCK/NUMBER1411 Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut juga menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil hingga 2027 di level yang sama, yakni 5,2 persen.

Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu ekonomi dengan kinerja stabil di kawasan Asia Tenggara, di tengah perlambatan yang terjadi di sejumlah negara lain akibat tekanan eksternal.

Ditopang permintaan domestik

ADB mencatat bahwa secara umum, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia, masih ditopang oleh permintaan domestik yang relatif kuat.

Hal ini terlihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi kawasan yang tumbuh 5,4 persen pada 2025, meningkat dari 5,3 persen pada 2024.

Konsumsi rumah tangga menjadi faktor utama penopang pertumbuhan tersebut.

Dalam laporan disebutkan, konsumsi swasta yang kuat mampu mengimbangi lemahnya kontribusi investasi dan ekspor bersih terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Untuk Indonesia, konsumsi juga tetap menjadi pilar utama. Pada paruh kedua 2025, pertumbuhan konsumsi bahkan mengalami penguatan, yang sebagian didukung oleh peningkatan belanja pemerintah.

Selain itu, Indonesia termasuk negara yang mencatat kontribusi ekspor bersih yang membaik dibanding beberapa negara lain di kawasan. Hal ini didorong oleh permintaan global terhadap produk elektronik serta diversifikasi pasar ekspor.

Investasi dan infrastruktur jadi penopang

ADB juga menyoroti peran investasi, khususnya investasi infrastruktur, sebagai salah satu faktor penting yang menopang pertumbuhan di kawasan berkembang Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Secara regional, ADB menyatakan pertumbuhan ekonomi ke depan akan terus didukung oleh pasar tenaga kerja yang stabil, pengeluaran infrastruktur publik yang lebih tinggi, dan kebijakan yang akomodatif.

Namun, laporan tersebut juga mencatat bahwa tren investasi di kawasan tidak merata.

Di Indonesia, pertumbuhan investasi sempat melambat karena faktor penyesuaian inventori, meskipun tetap didukung oleh pembangunan infrastruktur publik dan sektor konstruksi swasta.

Di sisi lain, peningkatan permintaan terhadap infrastruktur digital dan produk berbasis teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), turut memberikan dorongan terhadap investasi di kawasan Asia.

Tekanan dari konflik di Timur Tengah

Meski prospek pertumbuhan Indonesia dinilai tetap solid, ADB menekankan bahwa tekanan global meningkat akibat konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok.

Konflik yang meningkat sejak akhir Februari 2026 telah mengganggu fasilitas produksi energi dan jalur distribusi utama, termasuk Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan minyak dunia.

GOOGLE MAPS Ilustrasi Selat Hormuz.

Dalam laporan ADB disebutkan bahwa kawasan Asia sangat rentan terhadap dampak tersebut karena ketergantungan tinggi pada impor energi.

“Negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik sangat rentan, melalui harga energi, pelayaran, penerbangan, dan pasar keuangan,”tulis ADB.

Kenaikan harga energi ini kemudian berdampak pada biaya produksi dan harga konsumen, yang pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi.

ADB menjelaskan, dampak utama konflik terhadap pertumbuhan terjadi melalui tiga jalur utama, yakni kenaikan biaya produksi, peningkatan inflasi, dan melemahnya permintaan eksternal akibat gangguan perdagangan dan pariwisata.

Risiko inflasi dan kondisi keuangan

Selain pertumbuhan ekonomi, ADB juga menyoroti potensi kenaikan inflasi akibat tekanan harga energi dan pangan.

Secara regional, inflasi diperkirakan mencapai 3,6 persen pada 2026, naik dibanding 3,0 persen pada 2025.

Jika konflik berlangsung lebih lama, inflasi bahkan dapat meningkat hingga 5,6 persen pada 2026.

Tekanan inflasi ini juga dipicu oleh kenaikan harga pupuk dan komoditas pertanian, yang dapat meningkatkan biaya produksi pangan dan berdampak pada harga konsumen.

Selain itu, kondisi keuangan global juga mengalami pengetatan sejak konflik meningkat. ADB mencatat bahwa volatilitas pasar meningkat, ditandai dengan penurunan harga saham, kenaikan imbal hasil obligasi, serta depresiasi mata uang di sejumlah negara Asia.

SHUTTERSTOCK/TIPPAPATT Ilustrasi ekonomi, perekonomian.

“Harga saham turun, premi risiko melebar, imbal hasil obligasi naik, dan sebagian besar mata uang regional terdepresiasi terhadap dolar AS,” tulis ADB dalam laporan tersebut.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan menekan investasi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ketidakpastian global dan perdagangan

ADB juga menggarisbawahi meningkatnya ketidakpastian perdagangan global sebagai faktor yang dapat mempengaruhi prospek ekonomi ke depan.

Pada awal 2026, Amerika Serikat (AS) menerapkan tarif global sebesar 10 persen untuk periode tertentu, dengan kemungkinan kenaikan lebih lanjut. Kebijakan ini berpotensi mengganggu rantai pasok global dan melemahkan permintaan ekspor.

Meski dalam jangka pendek kebijakan tersebut dapat mendorong ekspor melalui fenomena front-loading, dalam jangka panjang ketidakpastian kebijakan perdagangan diperkirakan akan menekan investasi.

ADB menyebut bahwa ketidakpastian yang meningkat dan ketegangan perdagangan yang kembali muncul akan menghambat investasi regional.

Skenario risiko yang lebih buruk

Dalam skenario dasar (early stabilization scenario), ADB memperkirakan konflik hanya berlangsung singkat dan dampaknya terhadap pertumbuhan relatif terbatas.

Namun, laporan tersebut juga menyajikan skenario alternatif jika konflik berkepanjangan hingga kuartal III 2026. Dalam kondisi ini, pertumbuhan ekonomi kawasan dapat turun menjadi 4,7 persen pada 2026, lebih rendah dari proyeksi dasar 5,1 persen.

Bahkan dalam skenario yang lebih ekstrem, harga minyak dapat melonjak hingga 155 dollar AS per barel pada kuartal II 2026, yang akan memperparah tekanan inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

shutterstock.com Ilustrasi daya beli masyarakat.

ADB memperingatkan bahwa dalam kondisi tersebut, pertumbuhan kawasan dapat turun hingga 1,3 poin persentase selama periode 2026–2027 dibandingkan skenario dasar.

Posisi Indonesia di kawasan

Di tengah berbagai tekanan tersebut, Indonesia tetap diproyeksikan berada dalam posisi relatif stabil dibanding negara lain di Asia Tenggara.

ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara berkembang (developing Southeast Asia) berada di level 4,7 persen pada 2026, sedikit di bawah Indonesia yang diproyeksikan tumbuh 5,2 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi domestik Indonesia masih memiliki daya tahan yang cukup kuat terhadap guncangan eksternal, terutama karena ditopang oleh konsumsi dalam negeri dan belanja pemerintah.

Namun demikian, ADB tetap menekankan tingginya ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi prospek ekonomi ke depan.

“Pertumbuhan ekonomi tetap diliputi tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi," tulis ADB dalam laporannya.

Dengan berbagai risiko yang membayangi, arah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan sangat dipengaruhi oleh dinamika global, khususnya perkembangan konflik geopolitik dan kondisi pasar energi dunia.

Pemerintah harus menggerakkan seluruh ‘mesin’ pertumbuhan melalui kombinasi sektor tradisional dan sektor modern yang bernilai tambah tinggi

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi memaparkan sejumlah sektor yang perlu didorong agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melampaui 5 persen pada 2026 di tengah ketidakpastian geopolitik global.

“Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor. Pemerintah harus menggerakkan seluruh ‘mesin’ pertumbuhan melalui kombinasi sektor tradisional dan sektor modern yang bernilai tambah tinggi,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Rahma merinci pertama sektor industri pengolahan atau manufaktur tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional karena berkontribusi sekitar 19-20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, sektor ini perlu didorong agar tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Fokus penguatan manufaktur adalah melalui hilirisasi sumber daya alam seperti nikel, tembaga, dan bauksit menjadi produk setengah jadi maupun produk akhir untuk ekspor.

Selain itu, pembangunan rantai pasok industri baterai hingga perakitan kendaraan di dalam negeri juga dinilai krusial.

Sektor kedua, yakni pertanian dan ketahanan pangan yang mulai menunjukkan peran sebagai mesin pertumbuhan baru. Pada 2025, sektor ini tercatat tumbuh di atas 5 persen, berbalik dari tren sebelumnya yang berada di bawah 2 persen.

"Jangan lupa penyederhanaan distribusi pupuk dan alat mesin pertanian. Karena itu merupakan modal untuk peningkatan produktivitas. Implementasi program seperti lumbung pangan supaya harga-harga pangan tetap stabil untuk meningkatkan permintaan domestik terhadap hasil tani," kata dia.

Sektor ketiga, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap PDB. Ia menyebut daya beli masyarakat harus dijaga melalui stabilitas harga pangan dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut dia, percepatan realisasi belanja pemerintah sejak awal tahun juga menjadi faktor penting untuk menggerakkan ekonomi.

Proyek infrastruktur seperti pembangunan irigasi, waduk, embung, serta perbaikan jalan dan jembatan dinilai mampu meningkatkan perputaran uang sekaligus memperluas kesempatan kerja melalui program padat karya.

“Target pertumbuhan tinggi memerlukan aliran modal besar (FDI) ke kita. Ada multiplier effect penciptaan lapangan kerja baru yang formal,” tutur Rahma.

Kemudian, sektor keempat, Rahma menyoroti peran sektor energi hijau khususnya pengembangan energi terbarukan.

Program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai Juli 2026, menurutnya, berpotensi menghemat anggaran hingga Rp48 triliun jika dijalankan secara optimal dan tepat sasaran.

Selain itu, investasi di sektor teknologi dan ekonomi digital perlu terus didorong karena memiliki potensi pertumbuhan yang eksponensial dan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru di masa depan.

Adapun usai Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa optimisme pertumbuhan ekonomi didukung oleh kuatnya fundamental domestik, khususnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dari sisi fiskal, kinerja APBN hingga kuartal I 2026 juga menunjukkan tren positif. Penerimaan pajak hingga Maret tercatat meningkat 14,3 persen menjadi sekitar Rp462,7 triliun, sementara sektor manufaktur masih berada dalam fase ekspansi.

Selain itu, ketahanan pangan nasional dinilai tetap terjaga. Produksi beras pada 2025 mencapai 34,7 juta ton, dengan stok beras Perum Bulog saat ini sekitar 4,6 juta ton.

Pemerintah juga terus menyiapkan kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, salah satunya melalui implementasi Program Biodiesel B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026.

“Kebijakan B50 diperkirakan memberikan penghematan anggaran hingga Rp48 triliun,” kata Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal, termasuk mempertahankan rasio utang di level 40 persen terhadap PDB, di bawah batas maksimal undang-undang sebesar 60 persen.

Selain itu, defisit anggaran juga ditargetkan tetap terjaga di kisaran 3 persen hingga akhir tahun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik Bank Dunia yang baru-baru ini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 menjadi 4,7% dalam East Asia and Pacific Economic Update (April 2026). Menkeu Purbaya bahkan menyebutkan bahwa lembaga multilateral ini telah melakukan dosa besar lantaran menyodorkan angka yang terlalu pesimistis, dan dapat memunculkan sentimen negatif pasar sehingga menyulitkan Indonesia.

Ada tiga argumen utama yang menjadi dasar dari kritik tersebut. Pertama, Bank Dunia dinilai terlalu jauh menilai dampak negatif kenaikan harga minyak yang diyakini hanya temporer. Kedua, lembaga ini dituding mengabaikan strategi ekonomi Purbaya dan jurus-jurus rahasia kebijakan Presiden Prabowo, yang belum sepenuhnya muncul dalam data. Ketiga, proyeksi Bank Dunia dinilai tidak sinkron dengan data-data makro yang dipegang oleh pemerintah.

Proyeksi 4,7% memang di bawah target pemerintah dalam APBN 2026, yakni 5,4% dan pertumbuhan kuartal I-2026 diyakini bisa mencapai 5,5%. Tetapi angka 4,7% tersebut sebetulnya lebih baik dari proyeksi untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang hanya 4,2%. Bahkan hanya dua negara di kawasan ini yang proyeksi pertumbuhannya di atas Indonesia, yakni Vietnam (6,3%) dan Mongolia (5%), sedangkan Thailand bahkan diproyeksikan hanya tumbuh 1,3%.

Bila dicermati, dalam laporannya, Bank Dunia justru tampak memberikan apresiasi untuk Indonesia. Misalnya terkait dampak dari kejutan harga energi, Indonesia bersama Kamboja dan Vietnam disebut sebagai negara-negara yang memiliki bantalan yang kuat untuk meredam gejolak. Tepatnya berkat cadangan strategis yang mencukupi, kemampuan mengolah sumber daya di dalam negeri, dan keuntungan ekspor komoditas yang secara natural memitigasi risiko kerugian. Dengan demikian, kalaupun ada “dosa proyeksi”, ini sebetulnya terkoreksi dengan adanya “pujian” bagi Indonesia.

Selain itu, kendati tidak pernah persis sama antara proyeksi pertumbuhan dan aktual, namun deviasinya tidak sampai sangat jauh. Kalkulasi sederhana untuk periode 2015-2025, dengan mengabaikan tahun 2020 saat pandemi, bahkan kadar kekeliruannya agak lebih tipis daripada yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri, namun deviasi standar keduanya relatif dekat.

Proyeksi Bank Dunia cenderung konservatif sehingga lebih rendah dari pertumbuhan aktual, sementara Pemerintah Indonesia cenderung pada posisi optimis sehingga target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam APBN Indonesia cenderung di atas realisasi. Berdasarkan gambaran ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mungkin untuk lebih tinggi daripada proyeksi Bank Dunia, walaupun mungkin tidak mudah untuk mencapai target melampaui 5%.

Dengan demikian sebetulnya tidak perlu terjadi reaksi negatif yang berlebihan atas proyeksi pertumbuhan yang cenderung konservatif. Jadi, di satu sisi pemerintah Indonesia menampilkan optimisme teknokratis sementara Bank Dunia lebih menampakkan langgam konservatisme-nya sebagai lembaga multilateral. Apabila menengok ke belakang, rilis BPS soal angka pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2025 juga sempat diragukan oleh sejumlah pihak karena dirasa ada kejanggalan.

Menyikapi “dosa proyeksi” tersebut kiranya lebih pas jika Indonesia memperhatikan secara kritis catatan-catatan strategis yang dibuat oleh Bank Dunia. Dalam hal ini, catatan penting yang perlu disikapi adalah soal arah belanja pemerintah. Tepatnya adalah pertumbuhan saat ini lebih karena dipompa oleh belanja negara, seperti juga sering diklaim oleh pemerintah sendiri. Artinya belum sampai pada pertumbuhan potensial yang sebenarnya yang berasal dari sektor swasta. Pengeluaran pemerintah bukannya tidak penting, tetapi arah belanjanya yang menjadi penentu untuk mencapai pertumbuhan yang berbasis produktivitas.

Dengan kata lain, yang disarankan adalah membereskan sekat-sekat yang masih menjadi penghambat aktivitas usaha sektor swasta. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah langkah-langkah seperti penyederhanaan perizinan, minimalisasi regulasi yang kontraproduktif, termasuk menghapus hambatan-hambatan non-tarif.

Hal-hal inilah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan potensial sekaligus menciptakan lapangan kerja produktif, bukan dengan cara memperbanyak lapangan kerja yang sangat tergantung pada belanja pemerintah, apalagi yang berisiko menambah beban fiskal secara berlebihan tanpa kendali yang kuat.

Catatan penting di sini adalah bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dari “garis depan teknologi global” (global technological frontier) utamanya di sektor digital. Inilah yang menjadi akar penyebab melambatnya pertumbuhan produktivitas Indonesia dan karenanya reformasi struktural menjadi mendesak.

Selain itu, kebijakan industri Indonesia juga disarankan untuk dibenahi. Hal ini menunjuk pada kebijakan yang menghambat ekspor seperti dalam kerangka hilirisasi, namun tidak disertai penguatan fondasinya yaitu dari sisi modal manusia, infrastruktur fisik maupun digital, serta kelembagaan yang menjadi penentu efektivitas implementasi kebijakan pemerintah untuk sektor industri. Kenyataannya, kegagalan kebijakan (policy failures) memang juga sulit dipisahkan dari kualitas kelembagaan.

Catatan-catatan strategis seperti ini sebetulnya juga bukanlah sesuatu yang sangat baru dan bukan cuma disuarakan oleh Bank Dunia. Soal kualitas kelembagaan misalnya, ini adalah isu lama yang masih terus mengemuka. Artinya ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum dikerjakan atau dituntaskan.

Stimulus dari pemerintah bukan tidak ada artinya, tetapi keberhasilan jangka panjang mensyaratkan adanya reformasi struktural yang serius dan mendalam. Dengan demikian, bila meminjam terminologi dosa di atas, secara rasional layak untuk mengakui bahwa pemerintah pun memiliki “dosa atas pekerjaan rumah” yang semestinya sudah dibereskan bila hendak secara serius mencapai target ekonomi yang telah sendiri dengan penuh optimisme.

PERDEBATAN mengenai masa depan ekonomi Indonesia kembali mengemuka ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengkritik proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7 persen pada 2026.

Kritik tersebut bahkan disertai pernyataan yang cukup tajam: Bank Dunia diminta untuk meminta maaf jika proyeksinya terbukti keliru.

Sekilas, ini tampak sebagai perdebatan teknokratis mengenai angka. Namun, jika ditelaah lebih dalam, polemik ini sesungguhnya mencerminkan sesuatu yang lebih besar, yaitu pertarungan antara dua cara pandang dalam membaca ekonomi, di mana narasi global yang cenderung berhati-hati dan narasi domestik yang lebih optimistis.

Tulisan ini berupaya membaca perdebatan tersebut secara lebih luas, kritis, dan kontekstual. Lebih jauh lagi, tulisan ini mengaitkannya dengan fenomena khas Indonesia yang sering luput dari model ekonomi global, yaitu mudik.

Mudik merupakan peristiwa sosial yang memiliki dampak ekonomi yang tidak kecil.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen untuk 2026.

Penurunan ini didasarkan pada berbagai tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak global dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia.

Namun, bagi Purbaya, proyeksi tersebut tidak hanya keliru secara teknis, tetapi juga berbahaya secara psikologis. Ia menilai bahwa asumsi tersebut terlalu pesimistis dan bahkan menciptakan sentimen negatif terhadap ekonomi Indonesia.

Purbaya bahkan menegaskan bahwa data domestik menunjukkan kondisi yang jauh lebih baik. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 berpotensi mencapai kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen.

Jika angka ini benar, maka asumsi perlambatan tajam yang digunakan Bank Dunia menjadi dipertanyakan.

Di sinilah kita melihat bahwa angka ekonomi bukan sekadar data, melainkan suatu narasi. Angka ekonomi akan membentuk ekspektasi, memengaruhi perilaku, dan bahkan dapat menciptakan realitas itu sendiri.

Perbedaan antara Bank Dunia dan pemerintah Indonesia sebenarnya mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam membaca ekonomi.

Pertama, pendekatan global. Dalam kerangka ini, Indonesia dipandang sebagai bagian dari sistem ekonomi dunia yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Kenaikan harga minyak, konflik geopolitik, dan perubahan arus modal global menjadi variabel utama. Pendekatan ini tidak salah. Bahkan, dalam banyak kasus, faktor eksternal memang menjadi determinan penting bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Namun, pendekatan kedua, yang diwakili oleh Purbaya, lebih menekankan pada kekuatan domestik.

Dalam perspektif ini, ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh faktor global, tetapi juga oleh dinamika internal seperti konsumsi rumah tangga, investasi domestik, dan kebijakan fiskal.

Indonesia memiliki karakteristik unik, yaitu pasar domestik yang besar, struktur ekonomi relatif beragam, serta daya tahan konsumsi yang cukup kuat.

Dalam konteks ini, proyeksi global sering kali dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas tersebut.

Kritik Purbaya menjadi semakin relevan ketika kita memahami konsep self-fulfilling prophecy dalam ekonomi.

Ketika lembaga global seperti Bank Dunia mengeluarkan proyeksi pesimistis, dampaknya tidak hanya berhenti pada laporan.

Investor bisa menjadi lebih berhati-hati, pelaku usaha menunda ekspansi, dan konsumen mengurangi belanja. Dengan kata lain, ramalan dapat menciptakan realitasnya sendiri.

Kondisi inilah yang dimaksud Purbaya ketika ia menyebut proyeksi tersebut sebagai sumber sentimen negatif. Dalam konteks ini, perdebatan bukan lagi soal benar atau salah, tetapi soal dampak dari narasi itu sendiri.

Meski demikian, penting untuk tidak terjebak dalam optimisme yang berlebihan. Kritik terhadap Bank Dunia tidak serta-merta membuat semua proyeksi global menjadi tidak relevan.

Fakta menunjukkan bahwa tekanan eksternal memang nyata. Eskalasi konflik global, volatilitas harga energi, dan ketidakpastian pasar keuangan adalah risiko yang tidak bisa diabaikan.

Bahkan, beberapa lembaga internasional lain seperti OECD juga menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia ke bawah 5 persen.

Artinya, ada konsensus global bahwa ekonomi dunia sedang tidak dalam kondisi ideal. Di sinilah diperlukan keseimbangan di mana optimisme harus tetap berbasis data, bukan sekadar retorika.

ANTARA FOTO/Fauzan Sejumlah kendaraan melintas di Gerbang Tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (28/3/2026). Berdasarkan data Jasa Marga hingga Sabtu (28/3) pagi, sebanyak 2.561.629 kendaraan masuk ke Jakarta dari total 2.946.891 kendaraan yang keluar sehingga masih tersisa 385.262 kendaraan atau 13,07 persen yang belum kembali.

Mudik bukan sekadar tradisi tahunan menjelang Idul Fitri, melainkan suatu fenomena ekonomi berskala besar yang melibatkan jutaan orang dan triliunan rupiah perputaran uang.

Setiap tahun, terjadi lonjakan konsumsi transportasi (tiket, BBM, tol), peningkatan belanja makanan, pakaian, dan oleh-oleh, transfer uang dari kota ke desa, dan aktivasi ekonomi lokal di daerah. Mudik pada dasarnya adalah redistribusi ekonomi secara masif dari pusat ke daerah.

Dalam perspektif ekonomi, ini menciptakan efek pengganda signifikan. Uang yang dibelanjakan di daerah akan berputar kembali melalui berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga jasa lokal.

Hal yang menarik, fenomena ini sering kali tidak sepenuhnya tertangkap dalam model makro global yang lebih fokus pada indikator agregat.

Jika dilihat lebih jauh, mudik dapat dipahami sebagai bentuk stimulus ekonomi yang unik. Berbeda dengan stimulus fiskal yang dirancang pemerintah, mudik terjadi secara organik.

Mudik didorong oleh faktor sosial dan budaya, tetapi menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.

Dalam kondisi global yang tidak pasti, mudik justru dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi domestik.

Misalnya, konsumsi rumah tangga meningkat secara signifikan, sektor transportasi dan logistik mengalami lonjakan permintaan, dan UMKM di daerah mendapatkan tambahan pendapatan.

Dalam konteks ini, optimisme Purbaya bisa jadi memiliki dasar yang kuat, yaitu keyakinan bahwa ekonomi domestik Indonesia memiliki sumber pertumbuhan internal yang tidak sepenuhnya tergantung pada kondisi global.

Perdebatan ini pada akhirnya mengungkap satu hal penting mengenai keterbatasan model ekonomi global dalam membaca realitas lokal.

Model global cenderung menggunakan pendekatan agregat, mengandalkan variabel makro, dan mengutamakan faktor eksternal.

Sementara ekonomi Indonesia memiliki karakteristik dominasi sektor informal, peran besar konsumsi domestik, dan pengaruh kuat faktor sosial-budaya. Mudik adalah contoh konkret dari variabel yang sulit dimodelkan, tetapi memiliki dampak besar.

Alih-alih mempertentangkan pandangan global dan domestik, pendekatan yang lebih produktif adalah menggabungkan keduanya.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi data. Pertama, memperkuat data domestik agar lebih mampu menjelaskan dinamika ekonomi Indonesia.

Kedua, mengintegrasikan variabel sosial seperti mudik dalam analisis ekonomi. Ketiga, meningkatkan komunikasi kebijakan agar tidak menciptakan kepanikan pasar.

Keempat, mengakui risiko global tanpa mengabaikan kekuatan domestik.

Dengan pendekatan ini, perdebatan tidak lagi menjadi konflik, tetapi menjadi proses penyempurnaan analisis.

Kasus kritik Purbaya terhadap Bank Dunia menunjukkan bahwa ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi juga soal bagaimana angka tersebut dimaknai.

Di satu sisi, ada kehati-hatian global yang berbasis risiko eksternal. Di sisi lain, ada optimisme domestik yang bertumpu pada kekuatan internal. Keduanya memiliki kebenaran masing-masing.

Namun, di antara keduanya, ada realitas yang sering terlupakan, yaitu aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat. Dari pasar tradisional hingga arus mudik yang menggerakkan ekonomi daerah.

Mungkin, di sanalah letak kekuatan sesungguhnya ekonomi Indonesia, bukan hanya pada proyeksi pertumbuhan, tetapi pada dinamika sosial-ekonomi yang hidup dan terus bergerak.

Karena pada akhirnya, ekonomi bukan hanya tentang apa yang diprediksi, tetapi tentang apa yang benar-benar terjadi.

ini adalah ‘peringatan’ bahwa mesin pertumbuhan konvensional mulai kehabisan bensin, perlu stimulus baru atau penguatan daya beli masyarakat

Jakarta (ANTARA) -

“Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia menjadi 4,7 persen merupakan sinyal ‘kuning’ yang cukup serius, namun perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Prediksi ini memang mencerminkan beberapa realitas pahit yang sedang dihadapi ekonomi domestik saat ini. Terutama dengan adanya eskalasi geopolitik Iran-Israel Amerika,” kata Rahma kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan perlambatan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proyeksi tersebut.

Konsumsi yang menyumbang lebih dari 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) kini menghadapi tekanan, terutama dari sisi daya beli masyarakat kelas menengah.

Menurut dia, kondisi itu tercermin dari penjualan ritel dan kendaraan bermotor yang cenderung stagnan, di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak sepenuhnya diimbangi peningkatan upah riil.

Di sisi lain, kebijakan moneter yang ketat juga turut memengaruhi aktivitas ekonomi.

Suku bunga yang relatif tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar berdampak pada mahalnya biaya pinjaman, baik untuk kredit usaha maupun perumahan, sehingga pelaku usaha dan investor cenderung lebih berhati-hati.

“Angka (pertumbuhan ekonomi) 4,7 persen lebih mendekati realitas psikologis dan lapangan saat ini dibandingkan target optimis 5 persen ke atas. Meskipun secara makro angka inflasi terlihat terkendali, secara mikro banyak sektor usaha terutama manufaktur dan tekstil yang sedang mengalami kesulitan,” jelasnya.

Rahma menambahkan faktor eksternal juga berperan, termasuk perlambatan ekonomi global dan melemahnya permintaan dari mitra dagang utama seperti China yang berdampak pada kinerja ekspor komoditas Indonesia.

“Pemangkasan ini adalah ‘peringatan’ bagi pemerintah bahwa mesin pertumbuhan konvensional mulai kehabisan bensin, dan diperlukan stimulus baru atau penguatan daya beli masyarakat bawah dan menengah untuk kembali ke jalur 5 persen.

“Jadi, jika Anda merasa dompet lebih tipis atau bisnis lebih sepi meski berita-berita bilang ekonomi 'aman', proyeksi Bank Dunia ini memvalidasi perasaan tersebut,” tambahnya.

Meski demikian, Rahma menilai target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen masih dapat diupayakan dengan mengoptimalkan berbagai sektor secara bersamaan.

Sektor pertama, ia menekankan pentingnya penguatan sektor industri pengolahan sebagai kontributor utama PDB melalui hilirisasi, termasuk pengolahan komoditas seperti nikel, tembaga, dan bauksit menjadi produk bernilai tambah tinggi serta pengembangan rantai pasok industri baterai dan kendaraan.

"Sektor ini adalah kontributor PDB terbesar (sekitar 19-20 persen). Agar target 5 persen tercapai, manufaktur harus tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya.

Sektor kedua, sektor pertanian dinilai memiliki potensi sebagai motor pertumbuhan baru, terutama dengan dukungan peningkatan produktivitas, penyederhanaan distribusi pupuk, serta penguatan program ketahanan pangan guna menjaga stabilitas harga.

"Pertanian saat ini dipandang sebagai mesin pertumbuhan baru. Pada 2025, sektor ini mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen, membalikkan tren sebelumnya yang di bawah 2 persen," ujar dia.

Sektor ketiga, Rahma menyoroti peran penting konsumsi rumah tangga yang mencapai sekitar 54 persen terhadap PDB. Menurut dia, menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci, antara lain melalui stabilitas harga pangan, percepatan belanja pemerintah, serta penciptaan lapangan kerja melalui investasi.

Kemudian sektor keempat, masuknya investasi asing langsung (FDI) akan memberikan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

"Mempercepat eksekusi anggaran sejak kuartal I untuk memicu perputaran uang di masyarakat dengan proyek-proyek infrastruktur, misalnya irigasi, waduk, embung dalam rangka mitigasi El-Nino Godzila (kemarau panjang), membangun jembatan-jembatan yang putus karena bencana, jalan-jalan yang rusak, ini juga memperbanyak padat karya, sehingga masyarakat memiliki income untuk mendongkrak daya beli masyarakat," terang Rahma.

Sektor kelima yakni sektor energi hijau dan ekonomi digital yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan yang kuat ke depan. Program seperti pengembangan biodiesel serta investasi pada teknologi menjadi peluang untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan berkelanjutan.

"Proyek seperti Biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai Juli 2026 diproyeksikan bisa menghemat anggaran hingga Rp48 triliun, jadi harus ada skala prioritas. Mendorong investasi di bidang teknologi dan ekonomi digital yang memiliki potensi pertumbuhan eksponensial," tutup dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai level 5,2% pada 2026, lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan pada tahun lalu (5,1%) namun lebih rendah dari target pemerintah (5,4%).

Berdasarkan laporan Asian Development Outlook edisi April 2026, ADB menggarisbawahi bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan asumsi bahwa konflik di Timur Tengah tidak semakin buruk atau berkepanjangan.

"Di Indonesia, pertumbuhan diperkirakan akan menguat, didukung oleh permintaan domestik yang tangguh, namun konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat membebani prospeknya," tulis ADB dalam laporannya, dikutip Minggu (12/4/2026).

Dari sisi pergerakan harga, lembaga donor yang bermarkas di Manila itu memperkirakan rata-rata inflasi Indonesia akan berada pada angka 2,5% untuk periode 2026. Proyeksi tersebut masih dalam rentang target inflasi Bank Indonesia (BI) sebesar 2,5±1%.

Risiko Eksternal

Meski prospek perekonomian Indonesia cenderung baik, ADB mewanti-wanti sejumlah risiko yang dapat mengganggu. Ketegangan geopolitik global yang belum mereda serta fluktuasi harga komoditas energi disebut masih menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, kebijakan moneter di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang tetap ketat dalam jangka waktu lebih lama (higher for longer) berpotensi memicu volatilitas aliran modal di pasar keuangan negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia.

Oleh sebab itu, ADB menyarankan agar pemerintah terus mempercepat reformasi struktural guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Selain itu, optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja dinilai krusial untuk menjaga ruang fiskal dalam menghadapi guncangan ekonomi di masa depan.

"Pertumbuhan lapangan kerja formal yang lebih kuat di sektor manufaktur sangat penting untuk mendukung transformasi struktural yang inklusif. Sementara sektor pertanian masih menyerap porsi besar tenaga kerja, sektor ini tetap ditandai oleh produktivitas yang rendah dan tingkat informalitas yang tinggi," jelas ADB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nilai tukar rupiah masih melanjutkan tren pelemahan di atas level Rp 17.000 per dolar AS pada sepekan terakhir, di tengah tingginya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Pada perdagangan pekan depan, rupiah diprediksi bergerak di rentang Rp 17.040–Rp 17.200 per dolar AS.

Tercatat, pada penutupan perdagangan Jumat (10/4/2026), rupiah ditutup melemah 14 poin atau 0,08 persen ke posisi Rp 17.104 per dolar AS.

“Untuk perdagangan Senin depan (13/4/2026), mata uang rupiah diperkirakan fluktuatif namun cenderung melemah di rentang Rp 17.110–Rp 17.160 per dolar AS. Dalam sepekan, rupiah diperdagangkan di kisaran Rp 17.040–Rp 17.200 per dolar AS,” kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Ibrahim menjelaskan sejumlah sentimen yang memengaruhi berlanjutnya tren pelemahan rupiah. Dari eksternal, terutama terkait dinamika konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Ia menerangkan, ketegangan di Timur Tengah sempat mereda dengan adanya gencatan senjata dua pekan antara Amerika Serikat dan Iran, meskipun bersifat rapuh. Sementara itu, Israel memberi sinyal pembukaan jalur diplomatik dengan menyatakan kesiapan memulai pembicaraan langsung dengan Lebanon. Namun, penutupan Selat Hormuz di tengah konflik telah mengganggu lalu lintas pelayaran.

“Lalu lintas kapal melalui selat tersebut berada jauh di bawah 10 persen dari volume normal pada Kamis, meskipun ada gencatan senjata. Teheran menegaskan kendalinya dengan memperingatkan kapal untuk tetap berada di perairan teritorialnya. Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan gencatan senjata dua minggu yang dimediasi Pakistan, tetapi pertempuran masih terjadi setelah pengumuman tersebut,” ujar Ibrahim.

Ia menyebut para analis menilai Pakistan akan berupaya mendorong kesepakatan damai yang lebih permanen, namun memiliki keterbatasan pengaruh untuk membuka kembali jalur strategis tersebut. Selain itu, Iran disebut ingin mengenakan biaya bagi kapal yang melintas sebagai bagian dari kesepakatan damai, meskipun hal itu ditolak oleh negara-negara Barat dan badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jalur penting bagi distribusi minyak dan gas tersebut praktis tertutup akibat konflik yang dimulai pada 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Sekitar 50 aset infrastruktur di kawasan teluk dilaporkan rusak akibat serangan drone dan rudal selama hampir enam pekan, sementara kapasitas penyulingan minyak sekitar 2,4 juta barel per hari tidak beroperasi, menurut JPMorgan.

Di sisi lain, pasar juga mencermati data inflasi konsumen (consumer price index/CPI) Amerika Serikat yang dapat memberikan petunjuk arah kebijakan bank sentral The Federal Reserve.

“Ekonom memperkirakan CPI utama akan meningkat karena lonjakan harga energi di tengah konflik Timur Tengah,” kata Ibrahim.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI merespons wacana pemerintah terkait pembentukan Bank UMKM dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan strategis yang memperkuat ekosistem pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa UMKM merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional yang memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Menurutnya, BRI optimistis pemerintah akan terus memberikan perhatian besar terhadap pengembangan UMKM agar mampu tumbuh secara berkelanjutan di tengah berbagai dinamika ekonomi.

“Terkait dengan pemberitaan tersebut, pada prinsipnya BRI senantiasa mendukung penuh kebijakan dan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Dhanny menambahkan, sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro (UMi), BRI bersama PNM telah menjalankan sinergi yang erat dalam memperluas akses pembiayaan kepada segmen ultra mikro dan UMKM. Kolaborasi tersebut dinilai berhasil meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat.

Keberhasilan sinergi itu tercermin dari capaian sepanjang 2025, di mana ekosistem holding ultra mikro mencatat sebanyak 1,4 juta debitur berhasil naik kelas atau tumbuh 11,82% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Lebih lanjut, BRI menyatakan akan terus mencermati dinamika kebijakan yang berkembang, termasuk wacana pembentukan Bank UMKM tersebut.

BRI juga memastikan akan mengikuti arahan regulator serta pemegang saham pengendali dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“BRI akan memastikan seluruh operasional Perseroan tetap berjalan secara prudent, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) dan manajemen risiko yang kuat,” kata Dhanny.

BRI optimis langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM diharapkan dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini mengkritisi narasi krisis harga minyak yang berkembang di publik. Menurut dia, alih-alih melemahkan perekonomian nasional, kondisi tersebut justru dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Didik menuturkan, diskusi di media sosial dan media daring mengenai dampak krisis harga minyak akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran kerap digambarkan seolah-olah sangat buruk. Padahal, guncangan global akibat fluktuasi harga minyak telah terjadi berkali-kali sejak masa pemerintahan Soeharto, Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.

“Sekarang secara nyata kita menghadapinya. Perspektif kita harus out of the box dengan melihat bahwa di balik krisis juga ada peluang. Kita harus memanfaatkan krisis harga minyak sebagai penguatan sektor natural hedge (sumber daya alam) Indonesia,” kata Didik dalam keterangan yang diterima Republika, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Dalam menghadapi krisis, Indonesia dinilai memiliki keunggulan struktural pada sektor berbasis sumber daya alam (SDA). Sektor tersebut mampu berperan sebagai shock absorber saat terjadi krisis energi global. Kebijakan yang tepat akan menentukan apakah sektor tersebut hanya menjadi penyelamat jangka pendek atau dapat menjadi fondasi transformasi ekonomi jangka panjang.

“Krisis harga minyak ini jelas akan menekan perekonomian Indonesia melalui peningkatan biaya energi, tekanan fiskal akibat subsidi, serta pelemahan nilai tukar. Namun di balik tekanan tersebut, terdapat sejumlah sektor yang justru menunjukkan ketahanan bahkan menjadi pemenang,” terangnya.

Sektor-sektor tersebut meliputi pertambangan batu bara, minyak bumi, gas, panas bumi, bijih logam (nikel, timah, bauksit), serta perkebunan seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan karet.

Didik mengatakan, sektor-sektor tersebut memiliki basis input domestik dalam rupiah, sementara output-nya berupa ekspor yang menghasilkan devisa seperti dolar AS, yen, atau yuan, sehingga turut diuntungkan oleh depresiasi nilai tukar.

“Impor minyak mentah dan BBM sangat rentan terhadap kenaikan harga minyak global yang berdampak pada tekanan transaksi berjalan, beban subsidi fiskal, serta depresiasi rupiah. Namun, pada saat yang sama, sektor berbasis SDA tertentu justru mengalami windfall effect. Pada masa pemerintahan SBY, ketika harga minyak naik tinggi, sektor ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 6,5 persen,” jelasnya.

“Hal ini terjadi karena harga komoditas global meningkat sehingga permintaan ekspor naik. Depresiasi rupiah juga meningkatkan daya saing ekspor,” lanjutnya.

Didik menuturkan, terdapat setidaknya empat sektor yang resilien dan berpotensi menjadi natural hedge. Pertama, pertambangan batu bara yang menjadi substitusi energi minyak di dalam negeri. Permintaan global yang meningkat saat harga minyak tinggi menjadi peluang untuk meningkatkan devisa dan penerimaan negara melalui windfall tax.

“Sebenarnya, dengan harga yang meningkat, lifting minyak, gas, dan panas bumi dapat ditingkatkan karena secara relatif biaya produksi menjadi lebih murah,” ujarnya.

Kedua, sektor tambang bijih logam seperti nikel, timah, dan bauksit, yang permintaannya tinggi dalam kondisi normal dan meningkat saat krisis untuk kebutuhan industri global seperti kendaraan listrik (electric vehicle/EV), elektronik, dan konstruksi.

Ketiga, sektor perkebunan seperti CPO, karet, kakao, kopi, dan lainnya. Produk CPO berperan strategis sebagai substitusi energi melalui biofuel.

“Dinamika ekspor dominan dan diuntungkan oleh depresiasi rupiah. Semua itu adalah berkah meskipun dalam kondisi krisis, karena kita memiliki bantalan natural hedging,” kata dia.

Didik menekankan, seluruh potensi tersebut harus masuk dalam kerangka kebijakan. Depresiasi rupiah dapat meningkatkan pendapatan ekspor dalam rupiah, sementara struktur biaya domestik relatif tidak berubah karena sebagian besar berbasis lokal.

“Pemerintah tidak boleh menyerah terhadap tekanan krisis harga minyak ini karena kita memiliki natural hedge. Diperlukan kebijakan dalam bentuk strategi fiskal adaptif dengan optimalisasi penerimaan negara dari windfall profit tersebut,” tegasnya.

Selain itu, ia menilai pelaku usaha juga perlu berkontribusi. Pemerintah dapat mengambil tambahan keuntungan dari kondisi tersebut secara transparan. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) juga berpotensi memperoleh windfall profit dari sektor-sektor terkait.

“Krisis ini bagi pemerintah yang cerdas justru menjadi peluang untuk transformasi menuju pertumbuhan 6–7 persen. Kebijakan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk mendapatkan momentum yang tepat dengan orientasi ekspor,” ungkapnya.

Didik menuturkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan melampaui 5 persen jika hanya mengandalkan sektor domestik dan belanja pemerintah. Diperlukan percepatan hilirisasi pada komoditas seperti nikel, bauksit, kakao, rumput laut, perikanan, dan CPO.

Transformasi tersebut diarahkan pada penguatan resource-based industry, yakni industrialisasi berbasis SDA seperti smelter, biofuel, dan industri hijau.

“Bahkan kebijakan transisi energi bisa mendapatkan momentum dalam kondisi krisis ini. Kita harus memanfaatkan windfall untuk mendanai transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus mengintegrasikan sektor unggulan ke dalam peta jalan green economy,” lanjutnya.

Didik menyimpulkan, krisis harga minyak seharusnya tidak hanya dipandang sebagai beban, tetapi juga sebagai momentum untuk efisiensi, penghematan, dan konsolidasi fiskal.