Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ini didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal yang lebih ekspansioner.

Jakarta (ANTARA) - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun mendatang mencapai 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan rentang kisaran antara 4,9 persen hingga 5,3 persen yoy.

Kepala Divisi Riset Ekonomi/Chief Economist Pefindo Suhindarto menyatakan, proyeksi tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian domestik diprediksi akan tetap solid meskipun bayang-bayang perlambatan ekonomi global masih berlanjut.

“Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ini didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal yang lebih ekspansioner,” ujarnya dalam Media Forum Pefindo, di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, pertumbuhan tersebut juga didukung oleh terjaganya berbagai indikator lain, seperti tingkat inflasi dan suku bunga Bank Indonesia (BI-Rate).

Pihaknya memprediksi tingkat inflasi pada 2026 berada pada rentang 2-3 persen dengan titik tengah di 2,5 persen, sesuai dengan target pemerintah.

Pefindo juga memperkirakan adanya pemangkasan suku bunga lanjutan oleh BI pada tahun depan, karena masih adanya ruang untuk menerapkan kebijakan tersebut.

“Di tahun depan bisa jadi rentang suku bunga acuannya akan bergerak di antara skenario paling bullish-nya (optimisnya) mungkin di 4 persen, sementara skenario yang kurang bullish itu di 4,5 persen. Jadi, (BI-Rate) antara 4,25-4,5 persen,” kata Suhindarto.

Meskipun secara umum perekonomian nasional tetap solid pada tahun mendatang, ia mengatakan masih terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai.

Ia menuturkan, perekonomian global pada tahun depan diperkirakan masih akan mengalami tren perlambatan.

Pada Oktober lalu, International Monetary Fund (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2026 menjadi 3,1 persen, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan pada 2025 yang diprediksi sebesar 3,2 persen.

Suhindarto menyatakan, perlambatan global tersebut dikarenakan masih adanya risiko geopolitik, fragmentasi geoekonomi, serta ketidakpastian kebijakan perdagangan antarnegara.

Walaupun ketidakpastian akibat kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) mulai mereda, ia menilai hal tersebut masih menjadi sorotan utama yang dapat mempengaruhi kinerja ekspor dan investasi Indonesia.

Risiko lainnya yang perlu diwaspadai adalah dampak dari fluktuasi harga komoditas global terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Selain itu, inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah juga akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral utama dunia, seperti The Fed.

“The Fed masih terus melonggarkan suku bunga acuannya dan mereka juga mengeluarkan proyeksi bahwa di tahun 2026 mendatang masih ada satu kali lagi setidaknya pemangkasan suku bunga,” kata Suhindarto lagi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang fluktuatif sepanjang 2025 dinilai menggambarkan pola pemulihan ekonomi yang masih rentan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, pertumbuhan ekonomi tersebut masih sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dan kondusifitas perekonomian.

“Oleh karena itu, momentum pemulihan kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang meningkat mulai Oktober 2025, menjadi momentum yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi” ujar Aviliani dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

FREEPIK/PIKISUPERSTAR Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Aviliani menambahkan, penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) & Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 200 triliun pada kluster pertama dan Rp 76 triliun pada klaster kedua menjadi katalis positif.

Aksi pemerintah tersebut berimplikasi pada menurunnya biaya dana (cost of fund) yang berdampak pada penurunan bunga deposito dan kredit.

Selanjutnya investasi dan konsumsi juga meningkat yang terbuakti dengan adanya 21 kali rekor tertinggi atau all time high (ATH) di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Lebih lanjut, Aviliani menjabarkan, pemerintah juga telah menggelontorkan program paket stimulus 8+4+5 yakni 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program lanjutan tahun 2026, dan 5 program padat karya menjadi sinyal positif.

Pasalnya dana sebesar Rp 16,23 triliun akan disalurkan ke masyarakat.

PIXABAY Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Media asing soroti pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Satgas ini bertujuan mengakselerasi pelaksanaan program strategis nasional, investasi, dan kebijakan ekonomi yang berfokus pada debottlenecking, koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Satgas ini juga akan memastikan realisasi anggaran sesuai target menjadi angin segar bagi masyarakat karena 90 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional ditopang oleh sektor swasta dan konsumsi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya angka di atas kertas, perlunya pemerataan dan juga ekspektasi masyarakat bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Maka dengan roda ekonomi yang bergerak lebih cepat maka keputusan finansial masyarakat menjadi lebih optimistis,” ungkap dia.

Secara global, optimisme terhadap pemulihan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan International Monetary Fund (IMF) yang merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 sebesar 3,2 persen dari sebelumnya 3 persen pada Juli 2025.

Sedangkan, pada 2026 IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia bisa tembus 3,1 persen.

Peluang sektor asuransi pada 2026

Sejalan dengan dinamika ekonomi tersebut, sektor asuransi juga menunjukkan prospek positif menuju 2026.

Didukung digitalisasi, peningkatan literasi, dan tumbuhnya kelas menengah, industri ini mencatat kinerja solid dengan total aset mencapai Rp 1.181,21 triliun per September 2025, atau naik 3,39 persen secara tahunan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat fondasi industri melalui regulasi baru, termasuk kenaikan modal minimum, pemisahan unit syariah, dan standar pelaporan risiko, untuk mendorong industri yang lebih sehat dan kompetitif.

Direktur Kepatuhan Allianz Life Indonesia Hasinah Jusuf, memaparkan bahwa sektor asuransi tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Hingga September 2025, total pendapatan premi industri tercatat sebesar Rp 132,85 triliun, dengan sektor asuransi jiwa masih mengalami kontraksi 2,06 persen secara tahunan.

Pada 2026, industri asuransi tidak hanya menunjukkan ketahanan, tetapi juga bersiap menjalankan berbagai regulasi baru, seperti skema co-payment, pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM), penguatan underwriting berbasis risiko, serta percepatan digitalisasi layanan.

Kewajiban pemenuhan ekuitas minimum sesuai POJK 23/2023 juga menjadi langkah penting untuk memperkuat permodalan dan perlindungan pemegang polis.

Selain itu, hadirnya kebijakan Lembaga Penjaminan Polis (LPP) yang akan berlaku pada 2028 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan konsumen.

Seluruh kebijakan ini diharapkan membentuk industri yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Allianz Life dan Allianz Syariah mencatat pendapatan premi total sebesar Rp 15,2 triliun hingga kuartal III-2025.

Allianz Indonesia juga terus memperkuat edukasi keuangan melalui berbagai program dan kegiatan literasi serta edukasi asuransi melalui berbagai kanal, baik online maupun secara langsung ke sekolah-sekolah, hingga komunitas lokal dan pelaku usaha mikro.

Melalui beragam program literasi yang dilakukan, Allianz telah menjangkau lebih dari 1 juta penerima manfaat.

"Ketahanan industri asuransi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada persepsi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, industri, dan media sangat penting untuk membangun narasi positif mengenai peran asuransi bagi stabilitas finansial keluarga,” tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom Bloomberg memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga kebijakan alias BI Rate pada level 4,75% dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Desember 2025 pada Rabu (17/12/2025) esok.

Survei Bloomberg menunjukkan sebanyak 22 dari 34 ekonom memperkirakan BI akan menahan suku bunga, sedangkan sisanya atau sebanyak 12 ekonom memprediksi penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,50%.

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang merupakan salah satu ekonom dalam survei Bloomberg itu yang memperkirakan BI akan menahan suku bunga kebijakan.

"Mengingat fokus BI masih menjaga Rupiah, di tengah prospek ekonomi domestik yang terus membaik," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan bank sentral masih akan menahan pedal rem dengan mempertahankan suku bunga pada level saat ini. Menurutnya, BI perlu waktu untuk mengevaluasi transmisi kebijakan dari insentif dan pemotongan bunga yang telah dilakukan sebelumnya.

Data pertumbuhan kredit per Oktober 2025 yang stagnan di level 7,36% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi sorotan. Namun, David melihat sinyal pemulihan di sektor riil pada kuartal IV/2025, yang tercermin dari indikator Purchasing Managers' Index (PMI) dan penjualan eceran.

"Artinya, BI saat ini bisa memilih untuk menahan bunga sambil melihat transmisi dari insentif. Langkah ini menyediakan ruang bagi BI untuk menjaga stabilitas yield SBN 10 tahun dan nilai tukar yang relatif fluktuatif di dua bulan terakhir," jelas David, Selasa (16/12/2025).

Pendapatan berbeda disampaikan oleh Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana. Dia melihat adanya ruang bagi BI untuk kembali melonggarkan kebijakan moneter.

Fikri pun mengharapkan BI memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,50%. Dia menyoroti momentum penurunan suku bunga The Fed pekan lalu yang telah membuat Rupiah cenderung stabil dan terapresiasi.

Menurutnya, selisih (spread) suku bunga BI dan The Fed sebesar 75 bps saat ini sudah cukup menarik untuk mendatangkan aliran modal asing (capital inflow).

"Risiko global, baik geopolitik dan trade war sudah menurun. Kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut menjadi penting," kata Fikri kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Selain itu, Fikri menilai inflasi domestik masih terjaga, dengan catatan tidak ada guncangan pasokan (supply shock) akibat bencana alam yang melanda tiga provinsi baru-baru ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menilai perekonomian Amerika Serikat masih menunjukkan kinerja lebih baik dari perkiraan banyak analis, sementara China justru mengalami perlambatan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu faktor pendorong perubahan strategi bank sentral global dalam mengelola cadangan devisa.

“Amerika Serikat sebenarnya lebih bagus. Pertumbuhannya lebih tinggi dari perkiraan, masih bisa tumbuh di kisaran 3,6–3,8 persen. Ini masih oke, masih di atas perkiraan banyak analis. Yang justru sedikit turun itu China, dari 5,2 persen ke 4,8 persen, memang cenderung melambat. Di dalam negeri juga banyak persoalan domestik, konsumsi menurun, pengangguran meningkat, dan produksi industri melemah. Jadi secara keseluruhan, China sedang agak kesulitan,” jelas David saat berbicara dengan media di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Ia menambahkan, selama ini China dapat mengandalkan pasar ASEAN untuk menampung kelebihan produksinya. Namun, dengan melambatnya negara-negara emerging market, termasuk kawasan ASEAN, strategi tersebut tidak lagi sepenuhnya bisa diandalkan.

Selain itu, David menyoroti perubahan struktural dalam strategi bank sentral global pascapandemi. Jika sebelumnya mayoritas cadangan devisa ditempatkan di surat utang pemerintah Amerika Serikat (US Treasury), kini tren diversifikasi semakin menguat.

“Dulu porsinya bisa sampai 70 persen di US Treasury. Setelah pandemi, porsinya naik lagi, sekarang sudah hampir 30 persen dan kemungkinan masih akan bertambah. Tapi yang menarik, kepemilikan emas juga meningkat. Ini diperparah setelah Amerika Serikat menggunakan dolar sebagai weapon dalam perang Rusia–Ukraina, ketika aset Rusia dibekukan. Banyak bank sentral global akhirnya khawatir aset mereka bisa bernasib sama,” paparnya.

David menilai kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia. Negara-negara emerging market dapat menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai alternatif diversifikasi cadangan devisa. “Indonesia juga bisa melakukan diversifikasi dengan menjual SBN ke negara-negara yang ingin mendiversifikasi asetnya. Mood bank sentral global sekarang memang ingin diversifikasi, salah satunya ke emas dan surat berharga negara lain,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan moneter, David melihat adanya kemungkinan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve, sementara Bank Indonesia cenderung menahan BI Rate. “Kalau kita lihat hitung-hitungan variabel makro, kemungkinan BI Rate stay. Bisa saja diturunkan lagi, tetapi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya,” katanya.

Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang tahun melemah sekitar 3,5 persen terhadap dolar AS. Namun, indeks dolar justru melemah sekitar 8,5 persen terhadap enam mata uang utama dunia, termasuk euro, yen, dan pound sterling.

“Kalau rupiah terhadap euro, pelemahannya sekitar 12–13 persen. Sedangkan mata uang yang justru menguat itu dolar Singapura dan yuan,” jelas David.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen tahun ini sulit tercapai. Faisal menyinggung dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera terhadap target pemerintah tersebut.

“Jadi, menurut saya memang target pertumbuhan ekonomi akan meleset pada tahun ini,” ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Faisal awalnya meyakini target pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh angka 5,1 persen di akhir tahun atau sedikit di bawah target pemerintah. Namun, ia merevisi proyeksi tersebut imbas skala masif bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Sebetulnya tadinya ada potensi bisa sampai 5,1 persen. Dengan bencana di Sumatera ini bisa hanya di kisaran lima persen. Tapi yang jelas, target tidak tercapai dan kami perkirakan di lima persen,” ucap Faisal.

Faisal menjelaskan proyeksi tersebut tak lepas dari peran vital tiga provinsi terdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyumbang sekitar sembilan persen terhadap total produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Bencananya terjadi di akhir November, berarti kerusakan sudah berlangsung sejak akhir November dan juga penuh selama Desember,” lanjut Faisal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menilai tahun 2026 akan menjadi periode penentuan bagi perekonomian Indonesia, seiring pemerintahan baru mulai memasuki fase operasional penuh setelah melalui masa konsolidasi sepanjang 2025.

“Jadi memang tahun 2026 ini tahun penentuan. Kalau 2025 itu masa konsolidasi pemerintahan baru, banyak penyesuaian. Nah, 2026 diharapkan mesinnya sudah mulai running,” kata David saat bertemu media, di Jakarta, Senin (15/12/2025) lalu.

Ia menjelaskan, kinerja ekonomi Indonesia sepanjang 2025 justru melampaui ekspektasi banyak lembaga global yang sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan di kisaran 4,7–4,8 persen. Indonesia bahkan mencatat pertumbuhan lebih baik dibanding sejumlah negara tetangga dan Amerika Serikat. Salah satu penopang utama adalah kontribusi ekspor yang meningkat signifikan.

“Tertundanya pemberlakuan tarif Trump ini blessing in disguise. Banyak negara, termasuk Indonesia, justru ditopang oleh ekspor. Di kuartal III, kontribusi net export kita di atas 2 persen,” ujarnya. Ia menambahkan, percepatan ekspor dilakukan untuk mengantisipasi kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, dengan kontribusi ekspor terbesar menuju Amerika Serikat.

Di dalam negeri, David mencatat semester pertama 2025 masih diwarnai realokasi anggaran dan program pemerintah yang belum berjalan optimal. Namun, pada kuartal III terjadi pemulihan seiring meningkatnya belanja masyarakat dan aktivitas korporasi.

Meski demikian, David mengingatkan risiko global tetap membayangi 2026. Faktor geopolitik, bencana alam, serta arah kebijakan moneter global, termasuk potensi pergantian Gubernur The Fed pada Mei 2026, menjadi variabel penting yang perlu diantisipasi.

“Risiko eksternal dan fiskal bisa muncul tiba-tiba. Itu yang harus terus kita waspadai bersama,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Dunia menyoroti bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight mengatakan bencana banjir merupakan bagian dari faktor risiko penurunan (downside risk) bagi pertumbuhan ekonomi nasional menjelang akhir 2025.

"Terkait dengan risiko yang merupakan downside risk, tentunya bencana alam seperti banjir yang terjadi di Sumatra dan juga beberapa lokasi lainnya pun juga akan berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia," kata David dalam acara peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) di Energy Building, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Adapun banjir dan longsor berskala besar terjadi sejak akhir November 2025 di sejumlah wilayah Sumatera, antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. David juga memaparkan bahwa ke depan penerimaan negara diperkirakan menghadapi tekanan. Ia menilai keseimbangan antara risiko penurunan dan peluang pertumbuhan sangat bergantung pada keberhasilan sejumlah reformasi pemerintah yang telah dicanangkan.

"Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke depan, terutama untuk mempersempit berbagai kesenjangan yang masih ada," ujarnya.

Di sisi lain, Bank Dunia turut mencatat adanya potensi risiko peningkatan (upside risk), antara lain membaiknya pertumbuhan mitra dagang utama seperti China serta harga komoditas ekspor Indonesia yang relatif menguntungkan. Reformasi perdagangan dan investasi yang berhasil dinilai dapat memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan sejumlah tantangan struktural masih membayangi. Salah satunya adalah tekanan terhadap konsumsi masyarakat akibat penurunan upah riil.

Berdasarkan data Bank Dunia, sejak 2018 upah riil turun rata-rata 1,1 persen per tahun. Penurunan paling besar terjadi pada pekerja berketerampilan tinggi yang mencapai 2,3 persen, disusul pekerja berketerampilan menengah sebesar 1,1 persen. Sementara itu, upah pekerja informal atau berketerampilan rendah hanya tumbuh 0,3 persen.

"Bagi pekerja berketerampilan menengah, ini sangat berdampak dan berimbas pada kesejahteraan rumah tangga serta perekonomian secara keseluruhan," kata David.

Dari sisi ketenagakerjaan, Bank Dunia mencatat penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2025 meningkat 1,3 persen dibandingkan Agustus 2024.

Namun, pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor informal dengan tingkat upah rendah. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan pasar tenaga kerja meskipun stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

Selain itu, kinerja perdagangan Indonesia juga diperkirakan menghadapi tantangan ke depan di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global.

Bank Dunia mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 2,39 miliar dolar AS pada Oktober 2025, dengan surplus kumulatif sebesar 35,88 miliar dolar AS sepanjang Januari–Oktober 2025.

Namun, David menilai lonjakan ekspor tersebut sebagian besar didorong aktivitas frontloading, yakni eksportir mempercepat pengiriman barang sebelum diberlakukannya tarif resiprokal AS.

Dalam laporan IEP, Bank Dunia merekomendasikan sejumlah prioritas kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara lain penguatan fondasi digital, peningkatan kualitas lapangan kerja, serta reformasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

Di bidang fiskal, optimalisasi digitalisasi dan administrasi perpajakan dinilai dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa perubahan kebijakan yang terlalu signifikan.

Sementara dari sektor keuangan, perluasan akses pembiayaan, termasuk melalui program penjaminan kredit dan dukungan bagi UMKM, dipandang penting untuk mendorong investasi swasta dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2025 dan 2026. Kemudian, lajunya meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027.

Lead Country Economist untuk Indonesia dan Timor Leste Bank Dunia David Knight mengatakan pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan investasi.

"Pertumbuhan investasi dalam perkiraan kami karena tiga faktor. Pertama, peningkatan investasi melalui Danantara. Kedua, pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut. Ketiga, implementasi reformasi yang akan mendukung peningkatan penanaman modal asing," ujar Knight dalam acara 'The Launch of World Bank Indonesia Economic Prospects December 2025 Edition' di Energy Building Jakarta, Selasa (16/12).

Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan berada di level 2,6 persen pada 2026 hingga 2027. Inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran target bank sentral, meskipun volatilitas harga pangan masih menjadi tantangan.

"Inflasi tersebut meningkat dari 1,6 persen ke 2,7 persen tahun-tahun terakhir. Namun, sebagian besar peningkatan tersebut disebabkan oleh komponen volatil di luar kontrol kebijakan moneter," katanya.

Prediksi Bank Dunia itu naik dibandingkan proyeksi pada Juni lalu di mana ekonomi RI diperkirakan tumbuh hanya 4,7 persen pada 2025, 4,8 persen pada 2026, dan 5 persen pada 2027.

Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2025, Bank Dunia mencatat perlambatan ini terjadi di tengah memburuknya kondisi ekonomi global, yang ditandai oleh peningkatan hambatan perdagangan, ketidakpastian kebijakan, serta turunnya arus investasi.

"Pertumbuhan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, diperkirakan melambat karena investasi yang melemah dan tekanan dari lingkungan eksternal yang semakin memburuk," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut, dikutip Rabu (11/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5 persen pada periode 2025–2026, sebelum meningkat ke level 5,2 persen pada 2027. Proyeksi tersebut tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025.

“Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Pertumbuhan PDB bertahan di kisaran 5 persen per tahun, setara dengan tahun-tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara berpendapatan menengah. Ini merupakan kabar baik,” ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Proyeksi terbaru tersebut lebih tinggi dibandingkan estimasi dalam laporan IEP edisi Juni 2025, yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada 2025, 4,8 persen pada 2026, dan 5 persen pada 2027.

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor yang mampu mengimbangi tren konsumsi swasta yang sedikit melemah.

Kenaikan proyeksi pertumbuhan tersebut juga didukung oleh peningkatan investasi secara bertahap, termasuk investasi negara melalui Danantara, pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong kredit sektor swasta, serta arus penanaman modal asing (PMA). Inflasi yang rendah dan stimulus fiskal diperkirakan turut menopang konsumsi swasta.

Meski demikian, Carolyn menilai tantangan di pasar tenaga kerja masih membebani kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Indikator pasar tenaga kerja menunjukkan masih adanya persoalan kualitas pekerjaan, khususnya bagi generasi muda.

Pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 1,3 persen. Namun, seluruh tambahan lapangan kerja tersebut berasal dari sektor-sektor dengan tingkat upah yang lebih rendah.

Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Pertumbuhan PDB bertahan di kisaran 5 persen per tahun, setara dengan tahun-tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara berpendapatan menen

Jakarta (ANTARA) - Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5 persen pada periode 2025-2026, sebelum meningkat ke level 5,2 persen pada 2027.

Proyeksi itu tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025.

"Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Pertumbuhan PDB bertahan di kisaran 5 persen per tahun, setara dengan tahun-tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara berpendapatan menengah. Ini merupakan kabar baik," ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk di Jakarta, Selasa.

Prediksi terbaru itu lebih tinggi dibandingkan estimasi dalam laporan IEP edisi Juni 2025 sebelumnya yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada 2025, 4,8 persen pada 2026, dan 5 persen pada 2027.

Berdasarkan laporan terbarunya, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor yang mampu mengimbangi tren konsumsi swasta yang sedikit melemah.

Bank Dunia juga mencatat bahwa kenaikan proyeksi pertumbuhan didukung oleh peningkatan investasi secara bertahap, termasuk melalui investasi negara lewat Danantara, pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong kredit sektor swasta, serta arus Penanaman Modal Asing (PMA).

Inflasi yang rendah dan stimulus fiskal diperkirakan akan menopang konsumsi swasta.

Meski demikian, Carolyn menilai tantangan pasar tenaga kerja masih membebani kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Indikator pasar tenaga kerja menunjukkan masih adanya masalah terkait kualitas pekerjaan, khususnya bagi generasi muda.

Selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 sendiri, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat 1,3 persen. Namun, seluruh tambahan lapangan kerja tersebut berasal dari sektor-sektor dengan upah lebih rendah.

Tak hanya itu, Bank Dunia juga mengamati bahwa upah riil cenderung menurun sejak 2018, sementara jumlah pekerjaan dengan keterampilan menengah menyusut dibandingkan pekerjaan berupah rendah maupun berupah tinggi. Kondisi ini turut menekan konsumsi rumah tangga.

"Inilah kenapa saat ini jadi momen krusial untuk memadukan stabilitas makroekonomi Indonesia, sebagai salah satu kekuatan utamanya, dengan reformasi struktural yang lebih mendalam. Tujuannya cukup jelas, yakni meningkatkan kapasitas perekonomian serta memungkinkan sektor swasta menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia," kata Carolyn.

Salah satu fokus reformasi yang disoroti Bank Dunia dalam laporannya adalah penguatan fondasi digital nasional, mencakup jaringan pita lebar (broadband), infrastruktur pusat data (data center), serta kerangka regulasi pengembangan digital.

Dirinya menilai, fondasi ini bakal menentukan kecepatan dan keandalan akses internet masyarakat, efektivitas operasional bisnis berbasis komputasi awan, serta kualitas layanan modern di sektor pendidikan dan kesehatan.

"Kami meyakini bahwa Indonesia dapat mendorong pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat dan memperluas peluang ekonomi dengan memperkuat kualitas serta jangkauan infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang lebih kuat akan menciptakan peluang kerja baru, baik di sektor digital maupun melalui efek pengganda ke seluruh perekonomian, khususnya bagi generasi muda dan perempuan, terutama di wilayah yang kurang beruntung dan paling terdampak oleh keterbatasan konektivitas," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perekonomian nasional, terutama mengingat besarnya kontribusi Pulau Sumatera terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyampaikan gangguan aktivitas ekonomi akibat rusaknya infrastruktur, terhambatnya distribusi logistik, serta menurunnya produktivitas sektor-sektor unggulan menjadi tantangan yang perlu segera diantisipasi pemerintah.

"Tentu bencana di Sumatera akan berdampak ke perekonomian nasional. Porsi ekonomi Sumatera sekitar 25 persen dari perekonomian nasional," ujar Eko saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Eko mengatakan perekonomian Sumatera memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Eko, gangguan yang terjadi di wilayah ini dapat memengaruhi kinerja berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, industri pengolahan, hingga perdagangan antarwilayah.

Meski demikian, Eko menilai dampak banjir terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional pada akhir tahun masih relatif terkendali. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tetap berada di atas level lima persen.

"Kalau untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 kemungkinan masih sedikit di atas lima persen atau perkiraan sekitar 5,2 persen," ucap Eko.

Eko menilai angka tersebut mencerminkan masih kuatnya daya tahan ekonomi nasional, meskipun dihadapkan pada tekanan akibat bencana alam di beberapa daerah. Namun, Eko mengingatkan pemulihan pascabencana harus menjadi perhatian utama agar dampak ekonomi tidak berlarut-larut dan menekan kinerja pada periode berikutnya.

Eko menyebut kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas publik, serta kawasan produksi perlu segera ditangani agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal. Tanpa percepatan pemulihan, lanjut Eko, risiko perlambatan ekonomi regional dapat meluas dan berimbas pada kinerja nasional.

"Langkah ke depan, fokus ke pemulihan infrastruktur yang terkena bencana agar ekonomi bisa bangkit lagi," ungkap Eko.

Ia juga menekankan pentingnya fokus pemerintah dalam pemulihan lingkungan hidup ke depan. Menurut Eko, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana harus menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka menengah dan panjanh.

"Pemulihan lingkungan hidup untuk mencegah bencana ke depan terulang," kata Eko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perekonomian nasional, terutama mengingat besarnya kontribusi Pulau Sumatera terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyampaikan gangguan aktivitas ekonomi akibat rusaknya infrastruktur, terhambatnya distribusi logistik, serta menurunnya produktivitas sektor-sektor unggulan menjadi tantangan yang perlu segera diantisipasi pemerintah.

"Tentu bencana di Sumatera akan berdampak ke perekonomian nasional. Porsi ekonomi Sumatera sekitar 25 persen dari perekonomian nasional," ujar Eko saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Eko mengatakan perekonomian Sumatera memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Eko, gangguan yang terjadi di wilayah ini dapat memengaruhi kinerja berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, industri pengolahan, hingga perdagangan antarwilayah.

Meski demikian, Eko menilai dampak banjir terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional pada akhir tahun masih relatif terkendali. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tetap berada di atas level lima persen.

"Kalau untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 kemungkinan masih sedikit di atas lima persen atau perkiraan sekitar 5,2 persen," ucap Eko.

Eko menilai angka tersebut mencerminkan masih kuatnya daya tahan ekonomi nasional, meskipun dihadapkan pada tekanan akibat bencana alam di beberapa daerah. Namun, Eko mengingatkan pemulihan pascabencana harus menjadi perhatian utama agar dampak ekonomi tidak berlarut-larut dan menekan kinerja pada periode berikutnya.

Eko menyebut kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas publik, serta kawasan produksi perlu segera ditangani agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal. Tanpa percepatan pemulihan, lanjut Eko, risiko perlambatan ekonomi regional dapat meluas dan berimbas pada kinerja nasional.

"Langkah ke depan, fokus ke pemulihan infrastruktur yang terkena bencana agar ekonomi bisa bangkit lagi," ungkap Eko.

Ia juga menekankan pentingnya fokus pemerintah dalam pemulihan lingkungan hidup ke depan. Menurut Eko, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana harus menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka menengah dan panjanh.

"Pemulihan lingkungan hidup untuk mencegah bencana ke depan terulang," kata Eko.