Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit menghadapi ancaman El Nino melalui inspeksi kesiapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan guna menjaga produksi, pasokan, serta kinerja industri perkebunan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi potensi kebakaran lahan.

“Jangan setelah terjadi kebakaran baru melakukan pemadaman. Pencegahan menjadi langkah utama yang harus dilakukan,” kata Amran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Kementan memperketat pengawasan kesiapan perusahaan perkebunan kelapa sawit menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring prediksi fenomena El-Nino yang diperkirakan memicu kekeringan pada 2026.

Melalui inspeksi langsung di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kementan memastikan seluruh sistem pengendalian kebakaran di area perkebunan benar-benar siap beroperasi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.

Inspeksi dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terintegrasi di Musi Banyuasin.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Ali Jamil didampingi Direktur Pelindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, dan perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan meninjau langsung perusahaan itu.

“Inspeksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Menteri Pertanian untuk memastikan kesiapan perusahaan perkebunan dalam menghadapi ancaman kebakaran khususnya lahan perkebunan dalam mengantisipasi potensi terjadinya Godzilla El-Nino,” kata Ali.

Dalam inspeksi tersebut, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap organisasi satuan tugas pengendalian kebakaran, kesiapan sumber daya manusia, sistem deteksi dini, sistem pelaporan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.

Peralatan yang diperiksa meliputi pompa air, alat pelindung diri, perahu karet, selang, gepyok, embung, hingga menara pemantau api sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Kegiatan itu juga menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Ali menegaskan kesiapsiagaan lapangan harus diperkuat agar respons terhadap potensi kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

"Kami ingin memastikan seluruh sarana pengendalian kebakaran benar-benar berfungsi optimal dan siap digunakan kapan saja," ujar Ali.

Dia juga menekankan pentingnya penguatan SDM melalui pelatihan rutin agar petugas memahami standar operasonal prosedur (SOP) dan mampu bergerak cepat saat kondisi darurat terutama yang terkait dengan kebakaran lahan.

Dari hasil inspeksi, lanjut Ali, Kementan menemukan sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki perusahaan, antara lain penguatan sistem pemantauan titik api secara real time, penambahan menara pemantau api.

Selain itu, peningkatan pemeliharaan embung agar cadangan air tetap tersedia selama musim kemarau, serta pemasangan pompa air dengan kapasitas memadai di area embung.

Perusahaan juga diminta melakukan maintenance dan kalibrasi rutin terhadap seluruh peralatan pemadam seperti pompa air dan mobil pemadam kebakaran agar selalu dalam kondisi siap pakai.

Atas hasil inspeksi tersebut, tambah Ali, pihak manajemen perusahaan menyatakan komitmennya untuk segera melakukan perbaikan dan memastikan seluruh sistem pengendalian kebakaran lahan berfungsi optimal.

Ali meminta pula kepada seluruh pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan maupun pekebun, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla akibat fenomena Godzilla El Nino sekaligus mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.

Ia juga menegaskan sesuai mandat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan, dan memfasilitasi penerapan pembukaan lahan tanpa membakar.

"Serta mengenakan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan maupun pekebun," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU - PT Riau Petroleum (Perseroda) memaparkan arah program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan dalam ajang Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition BSD City (ICE BSD), Tangerang, Banten, Jumat (22/5/2026).

Direktur PT Riau Petroleum, Husnul Kausarian, menjadi pembicara dalam booth program Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET). Dalam forum tersebut, Riau Petroleum bersama Jakarta Oses Energi memaparkan dukungan program TJSL/CSR serta pengelolaan participating interest (PI) 10% bagi masyarakat di wilayah operasi migas.

Dalam pemaparannya, Husnul mengatakan perusahaan memfokuskan program Corporate Social Responsibility (CSR) pada pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, keagamaan, budaya dan pariwisata hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Riau Petroleum berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui program corporate social responsibility dengan orientasi pada pemberdayaan masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta dan pengunjung IPA Convex 2026.

Dia menjelaskan, salah satu program yang dijalankan perusahaan adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa. Perseroan juga menyalurkan dukungan untuk pembangunan pondok pesantren serta pembangunan masjid di sejumlah daerah.

Di sektor budaya dan pariwisata, Riau Petroleum turut mendukung penyelenggaraan tradisi Pacu Jalur yang dinilai menjadi salah satu agenda budaya Riau berkelas internasional.

“Ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah,” kata Husnul.

Selain itu, perusahaan juga menjalankan program sosial “Belanjo Baju Rayo Besamo” bagi 1.000 anak yatim piatu dan dhuafa. Menurut Husnul, program tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan agar aktivitas TJSL memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, pembukaan IPA Convex 2026 dilakukan secara resmi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan pemerintah akan menerapkan prinsip kesetaraan perlakuan atau equal treatment terhadap seluruh pelaku usaha dalam pengelolaan sektor hulu migas.

“Bagi negara, berpihak kepada BUMN itu penting, tetapi yang lebih penting adalah memikirkan seluruh kepentingan negara. KKKS lain juga memiliki kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara,” ujarnya.

JAKARTA - Program Beasiswa Aliansi Perguruan Tinggi BUMN (APERTI BUMN) 2026 segera dibuka. Beasiswa kuliah ini menawarkan beasiswa penuh hingga beasiswa parsial di sejumlah kampus BUMN terbaik di Indonesia.

Informasi pembukaan beasiswa tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi APERTI BUMN. Dalam unggahannya, APERTI BUMN mengajak para calon mahasiswa untuk mewujudkan mimpi kuliah di perguruan tinggi unggulan milik BUMN.

“BEASISWA APERTI BUMN 2026 RESMI DIBUKA! Saatnya wujudkan mimpi kuliah di Kampus BUMN terbaik Indonesia bersama Program Beasiswa APERTI BUMN 2026,” tulis akun Instagram APERTI BUMN di @apertibumn, dikutip Sabtu (22/5/2026).

Program beasiswa tahun ini mengusung tema “Membangun Talenta Muda Unggul dalam Transformasi Energi, Teknologi, dan Logistik Menuju Industri Berkelanjutan Indonesia”.

Jadwal Pendaftaran Beasiswa APERTI BUMN 2026

Pendaftaran Beasiswa APERTI BUMN 2026 dibuka mulai 25 Mei hingga 7 Juni 2026. Program ini terbuka bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat tahun 2025 dan 2026.

Berikut jadwal lengkap seleksi Beasiswa APERTI BUMN 2026:

1. Pendaftaran: 25 Mei–7 Juni 2026

2. Seleksi administrasi: 8–12 Juni 2026

3. Seleksi ujian masuk (Tes Potensi Akademik): 18 Juni 2026

4. Seleksi wawancara: 25–26 Juni 2026

5. Pengumuman penerima beasiswa: 2 Juli 2026

Daftar Kampus BUMN yang Membuka Beasiswa

Program Beasiswa APERTI BUMN 2026 melibatkan enam kampus BUMN ternama di Indonesia, yaitu:

1. Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)

2. Universitas Pertamina

3. Telkom University

4. Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI)

5. Politeknik Semen Indonesia

6. Institut Teknologi PLN

Peserta berkesempatan memperoleh beasiswa penuh maupun beasiswa parsial untuk melanjutkan pendidikan di salah satu kampus tersebut.

Syarat Beasiswa APERTI BUMN 2026

Adapun persyaratan pendaftaran Beasiswa APERTI BUMN 2026 meliputi:

1. Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat tahun 2025 dan 2026

2. Melampirkan nilai rapor semester 1 sampai semester 5

3. Melampirkan sertifikat prestasi akademik maupun nonakademik (opsional)

4. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman admission kampus tujuan dengan mengunggah dokumen persyaratan

5. Peserta hanya diperbolehkan memilih satu perguruan tinggi tujuan dalam program beasiswa ini

Program ini menjadi peluang besar bagi siswa yang ingin kuliah gratis di kampus BUMN sekaligus mendapatkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, khususnya di bidang energi, teknologi, dan logistik.

JAKARTA - Sektor F&B dan retail Indonesia sedang berada di titik panas. Data Bank Indonesia (BI) mencatat penjualan ritel tumbuh 6,5% secara tahunan per Maret 2026, sementara kategori makanan dan minuman bahkan menyentuh 8,5% selama delapan bulan berturut-turut di penghujung tahun lalu.

Pada permukaan, angka-angka ini menjanjikan. Namun di lapangan, sebuah ironi sedang berlangsung. Semakin banyak outlet yang dibuka, semakin banyak pula bisnis yang justru kehilangan kendali atas dirinya sendiri.

Inilah yang disebut sebagai paradoks ekspansi , sebuah fenomena dimana pertumbuhan jumlah cabang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan profitabilitas. Pencatatan transaksi yang terfragmentasi antar outlet, data stok yang tidak sinkron, hingga laporan keuangan yang baru terlihat utuh dua minggu setelah penutupan bulan, menjadi "Silent Killer" ekspansi yang jarang dibicarakan.

Banyak pebisnis, baru menyadari masalahnya ketika kerugian sudah terakumulasi. Stok bocor di outlet ketiga, harga jual tidak konsisten di outlet kelima, dan kas yang tidak pernah benar benar bisa direkonsiliasi.

Menjawab tantangan struktural ini, Mekari, ekosistem Software as a Service (SaaS) nomor satu di Indonesia, hari ini secara resmi meluncurkan Mekari POS. Sebuah solusi Point of Sales modern yang dirancang khusus untuk sektor F&B dan Retail, sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri.

Mekari POS hadir dengan satu tesis yang berbeda dari pemain lain di pasar, bahwa Point of Sales di era ini tidak boleh lagi diperlakukan sebagai mesin kasir, melainkan sebagai pusat kendali operasional harian yang menjadi acuan utama bagi seluruh keputusan bisnis.

Sebagai bagian dari komitmen Mekari untuk mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia, Mekari POS dibangun di atas fondasi standar keamanan internasional ISO 27001 dan kepatuhan terhadap regulasi lokal Indonesia. Bagi pemilik bisnis, ini bukan sekadar sertifikasi di atas kertas, melainkan jaminan bahwa data transaksi puluhan ribu pelanggan dan rahasia margin bisnis mereka tidak akan menjadi titik kerentanan di tengah meningkatnya ancaman keamanan siber di sektor ritel.

4 Tips Investasi di Bisnis Makanan dan Minuman Agar Bertahan Lama



Yang membedakan Mekari POS adalah filosofi desainnya. Alih alih menumpuk fitur, solusi ini fokus pada satu hal, yaitu memberikan kontrol operasional real-time kepada pemilik bisnis. Melalui fitur Manajemen Multi Cabang dalam satu dashboard terpusat, sehingga seorang pemilik bisnis bisa duduk di satu lokasi dan melihat denyut nadi seluruh jaringan outletnya.

Outlet mana yang sedang underperforming saat ini, menu mana yang berkontribusi pada 80% margin, hingga stok mana yang berisiko habis dalam 48 jam ke depan. Ini adalah pergeseran fundamental dari managing by report (mengelola berdasarkan laporan kemarin) menjadi managing by signal (mengelola berdasarkan sinyal hari ini).

Namun keunggulan paling sulit ditiru oleh kompetitor justru terletak di luar produk itu sendiri, yaitu integrasi seamless dengan ekosistem Mekari. Data transaksi penjualan dan pergerakan inventori dari Mekari POS, tersinkronisasi otomatis ke Mekari Jurnal sebagai laporan keuangan dan akuntansi.

Sehingga menghilangkan ritual rekonsiliasi manual yang selama ini menghabiskan waktu tim finance. Mekari POS juga terintegrasi dengan Mekari Desty untuk mengelola operasional omnichannel marketplace. Selain itu, ekosistem ini terhubung end-to-end dengan Mekari Talenta untuk manajemen tenaga kerja outlet, dan Mekari Klikpajak untuk kepatuhan perpajakan.

Sementara solusi POS stand alone di pasar, menjual satu kotak hitam, Mekari menawarkan sebuah arsitektur operasional yang utuh. Sebuah perbedaan yang dampaknya baru terasa ketika bisnis mulai berekspansi.

CEO Mekari, Suwandi Soh menyampaikan pandangannya, bahwa selama bertahun tahun mendampingi puluhan ribu bisnis di Indonesia, menemukan satu pola yang konsisten dan jarang diakui secara terbuka. Pertumbuhan bisnis Retail dan F&B tidak ditentukan oleh seberapa ramai pelanggan di hari pembukaan, melainkan oleh seberapa tangguh dan terstruktur operasional di belakangnya.

"Banyak bisnis hebat di Indonesia berhenti di outlet kedua atau ketiga, bukan karena kehabisan pelanggan, tetapi karena kehilangan kendali atas data mereka sendiri. Mekari POS dirancang untuk menjawab persoalan paling mendasar ini. Karena pada akhirnya, seorang pengusaha tidak seharusnya berekspansi dengan keberanian semata. Ia berhak berekspansi dengan keyakinan yang berbasis data," ungkap Suwandi.

Peluncuran Mekari POS sekaligus menandai babak baru bagi Mekari dalam melengkapi ekosistemnya di lini operasional garda depan (front end), sebuah titik yang selama ini menjadi missing link dalam perjalanan skalabilitas banyak bisnis di Indonesia. Dengan kehadiran solusi ini, Mekari semakin memperkuat posisinya bukan sebagai vendor software, melainkan sebagai operating system bagi bisnis Indonesia yang ingin tumbuh secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat kembali menguat hingga menyentuh level 8.000 seiring membaiknya fundamental ekonomi nasional dan kinerja perusahaan.

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait peluang IHSG kembali naik setelah berada di kisaran 5.900, Purbaya menilai pergerakan pasar saham pada akhirnya sangat bergantung pada kondisi fundamental ekonomi dan profitabilitas emiten.

“Bisa. Karena gini, pada akhirnya pergerakan harga saham itu tergantung kepada fundamental perusahaannya sendiri kan,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan fundamental perusahaan sangat dipengaruhi kondisi ekonomi nasional. Jika ekonomi tumbuh baik, laba perusahaan juga akan meningkat sehingga harga saham seharusnya ikut menguat.

“Itu akan dimulai oleh fundamental perekonomian. Kalau ekonominya bagus, profitability juga meningkat,” katanya.

Menurut dia, penurunan harga saham di tengah kondisi perusahaan yang tetap mencetak keuntungan justru menunjukkan saham berada dalam kondisi undervalued.

“Jadi harusnya sih, nggak mungkin kalau perusahaannya untung, sahamnya jatuh. Berarti undervalued, beli aja pasti untungnya,” ujar Purbaya.

Karena itu, ia meminta pelaku pasar tidak terlalu khawatir terhadap kondisi pasar saham saat ini. Pemerintah, kata dia, akan terus memperkuat perekonomian nasional agar pemulihan pasar berlangsung lebih cepat.

“Jadi nggak usah takut, kalau main pasar saham, kita akan perbaikin terus ekonominya ke depan. Dan makin cepat, makin cepat, makin cepat lagi,” katanya.

Purbaya juga meyakini penguatan IHSG tinggal menunggu waktu dan dapat terjadi dalam waktu dekat.

“Jadi tinggal tunggu waktu aja sampai, nggak lama kalau nggak salah, sampai harga IHSG akan rebound lagi,” ujarnya.

Bahkan, berdasarkan analisis teknikal yang ia lihat, penguatan pasar saham diperkirakan mulai terlihat pekan depan.

“Saya pikir sih, kalau lihat dari teknikalnya sih, minggu depan udah lari kencang,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Langgeng Makmur Industri Tbk. (LMPI) berencana melepas aset berupa tanah dan bangunan pabrik di kawasan Daan Mogot, Tangerang, kepada PT Gunacipta Multirasa senilai Rp160 miliar. Dana hasil transaksi bakal digunakan perseroan untuk memperkuat likuiditas dan membayar sebagian utang jangka panjang.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, objek transaksi berupa tanah dan bangunan gudang/pabrik yang berlokasi di Jalan Faliman Jaya No.18, Daan Mogot KM 19, Kota Tangerang, Banten. Aset tersebut memiliki luas tanah 43.722 meter persegi dengan total luas bangunan sekitar 13.150 meter persegi berstatus SHGB atas nama perseroan.

Corporate Secretary LMPI Henri Subiyanto mengatakan perseroan telah menyiapkan rencana penjualan aset tersebut kepada PT Gunacipta Multirasa dengan nilai transaksi mencapai Rp160 miliar.

“Perseroan berkehendak menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Faliman Jaya No.18, Daan Mogot KM 19, Kota Tangerang kepada PT Gunacipta Multirasa dengan harga sebesar Rp160.000.000.000,” ujar Henri dalam keterbukaan informasi, Jumat (22/5/2026).

Manajemen menjelaskan transaksi tersebut tergolong material lantaran nilainya melebihi 20% dari total ekuitas perseroan. Bahkan, nilai transaksi tercatat berada di atas 50% ekuitas LMPI berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 sehingga memerlukan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

RUPSLB untuk meminta restu investor atas transaksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni 2026.

Perseroan menegaskan transaksi dilakukan dengan pihak nonafiliasi sehingga tidak termasuk transaksi afiliasi maupun benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No.42/2020.

Menurut manajemen, langkah divestasi aset tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi optimalisasi struktur keuangan perusahaan di tengah kebutuhan memperkuat likuiditas dan efisiensi operasional.

Dana hasil penjualan aset akan difokuskan untuk pelunasan sebagian utang perseroan sehingga diharapkan dapat menurunkan beban bunga pinjaman sekaligus memperbaiki fleksibilitas keuangan perusahaan ke depan.

“Perseroan berupaya melakukan optimalisasi struktur keuangan, khususnya untuk meningkatkan likuiditas Perseroan guna mendukung pemenuhan kewajiban keuangan jangka panjang dan memfokuskan modal kerja pada efisiensi lini produksi yang ada,” tambah Henri.

Selain untuk membayar utang, perseroan juga berharap transaksi tersebut dapat memperkuat kondisi arus kas tanpa memberikan dampak material negatif terhadap kelangsungan usaha.

Adapun PT Gunacipta Multirasa merupakan perusahaan industri makanan dan minuman yang bergerak di bidang pengolahan buah dan sayuran, sirup, kopi, bumbu masak, hingga produk herbal. Perusahaan tersebut berkedudukan di Kota Tangerang dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan LMPI.

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyoroti surat kamar dagang (Kadin) China yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim investasi di Indonesia.

Seperti diketahui, kamar dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi yang menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi serta pemerasan.

“Ini juga menjadi pantauan kami. Kemarin kami juga berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha karena memang itu dirasakan. Jadi sebetulnya surat dari Kadin China itu merupakan warning yang harus dijadikan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah,” katanya, Jumat (21/5/2026).

Menurut Firman, langkah kamar dagang China menyampaikan nota resmi kepada pemerintah menjadi tamparan bagi pelaku usaha nasional. Firman menyayangkan persoalan tersebut justru lebih dahulu disampaikan pihak asing melalui nota diplomatik resmi.

“Harusnya pelaku usaha Indonesia lebih awal menyampaikan kepada pemerintah, atau mungkin sudah tetapi tidak didengar. Dengan adanya surat dari asing ini tentu memalukan karena sifatnya resmi sebagai nota diplomatik dari pelaku usaha,” ujarnya.

Firman membandingkan dengan negara lain yang dinilai lebih agresif memberikan kemudahan dan insentif bagi investor asing. Firman juga menilai sejumlah persoalan seperti perizinan dan dugaan kriminalisasi masih menjadi hambatan investasi di Indonesia.

Lihat video: Kadin Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh di Atas 5,5%



Firman mengaku menerima banyak keluhan dari investor asing terkait berbagai pungutan di lapangan yang dinilai membebani operasional perusahaan. Tekanan terhadap pelaku usaha, juga datang dari kelompok tertentu hingga oknum aparat.

“Saya pernah mendapat keluhan dari pelaku usaha investasi. Mereka menyebut hal yang sangat memalukan. Sampai ulang tahun kepala desa, RT, minta bantuan kepada perusahaan. Ada acara 17 Agustusan, ulang tahun, semua menjadi cost tambahan. Kalau biaya-biaya itu tidak masuk dalam perencanaan investasi, tentu akan menjadi beban,” tuturnya.

Firman juga menyinggung adanya tekanan dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan organisasi maupun aparat penegak hukum dan keamanan. “Kelompok-kelompok seperti preman yang mengatasnamakan lembaga tertentu, juga ada dari aparat penegak hukum maupun keamanan. Kalau tidak diikuti, diancam. Itu sudah sering terjadi dan berlangsung lama,” keluhnya.

Firman memperingatkan kondisi tersebut dapat membuat investor hengkang dari Indonesia apabila tidak segera dibenahi. “Oh bisa. Itu warning keras, peringatan keras,” katanya.

Selain persoalan investasi, Firman juga menyoroti rencana kebijakan ekspor satu pintu yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak memicu gejolak pasar. Firman mencontohkan perdagangan crude palm oil (CPO) yang selama ini masih bergantung pada pusat perdagangan internasional di Eropa.

“Kenapa CPO dulu ke Amsterdam dan Rotterdam, kemudian baru ke negara lain? Kenapa kita tidak bisa direct? Nah ini yang harus dievaluasi pemerintah,” ucapnya.

Firman menekankan pemerintah dan DPR perlu menyederhanakan regulasi agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan yang merugikan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan baru di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang belum stabil.

Firman menegaskan seluruh kebijakan terkait ekspor dan investasi harus dibahas terlebih dahulu bersama pelaku usaha agar pemerintah memahami dampak dan risiko di lapangan. “Nah yang mengenai ekspor itu harus betul-betul dilakukan diskusi dulu dengan pelaku usaha, untung ruginya,” tegasnya.

Sebelumnya, kamar dagang China di Indonesia mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi berbagai keluhan terkait iklim usaha di Indonesia. Dalam surat tersebut, investor China mengaku selama ini mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilir, hingga tanggung jawab sosial.

Namun, mereka menilai situasi belakangan berubah drastis. “Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia secara umum menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait,” tulis surat tersebut.

Menurut mereka, kondisi itu telah mengganggu operasional bisnis normal, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, serta memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan investasi China di Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah kenaikan pajak dan pungutan yang disebut terjadi berulang kali.

Investor China juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang semakin intensif disertai ancaman denda besar. “Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta Dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan,” tulis surat tersebut.

Keluhan lain menyasar rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara selama minimal satu tahun yang dinilai dapat mengganggu likuiditas perusahaan.

Selain itu, investor China juga memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal tahun ini. Mereka menyebut pemangkasan kuota untuk tambang besar mencapai lebih dari 70% atau sekitar 30 juta ton secara total.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan direksi BUMN dituntut tidak hanya memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat, tetapi juga kemampuan strategis dalam menghadapi dinamika bisnis dan tantangan global yang semakin kompleks. Dia mengatakan kemampuan leadership, strategic thinking, project management, hingga memastikan implementasi strategi berjalan efektif menjadi syarat penting bagi para pemimpin perusahaan negara.

"Selain kompetensi bisnis dan manajerial, direksi BUMN juga dituntut memiliki integritas, akuntabilitas, ketahanan mental, serta kemampuan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan agar transformasi perusahaan dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan," ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (21/5/2026) lalu.

Dony memaparkan syarat ideal menjadi direksi BUMN tersebut dalam kegiatan Director Onboarding Program. Dony mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas sekaligus penyelarasan arah kepemimpinan BUMN ke depan.

“Direksi BUMN harus memiliki kepemimpinan yang kuat, integritas, dan kemampuan mengeksekusi strategi secara disiplin," lanjut Dony.

Dalam kegiatan tersebut, Dony menekankan menjadi seorang direktur bukan sekadar jabatan, melainkan standar kepemimpinan yang harus dijaga dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia mendorong para direksi mampu mengambil keputusan strategis secara etis di bawah tekanan, memperkuat transparansi dan tata kelola perusahaan, serta memastikan transformasi berjalan terukur dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Director Onboarding Program juga menjadi ruang penguatan perspektif kepemimpinan agar para direksi memiliki visi yang selaras dalam mendorong daya saing BUMN," lanjut Dony.

Dony mengatakan penguatan tata kelola, disiplin eksekusi, dan orientasi terhadap keberlanjutan menjadi fondasi penting dalam menjaga kinerja perusahaan negara di tengah perubahan ekonomi global. Melalui program tersebut, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong hadirnya pemimpin-pemimpin BUMN yang profesional, adaptif, dan visioner agar mampu membawa perusahaan negara menjadi lebih kompetitif serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi melaporkan bahwa telah terdapat investasi senilai Rp52,1 triliun yang masuk melalui program Golden Visa hingga 18 Mei 2026. Hal itu sejalan dengan tujuan pemberlakuan Golden Visa, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ditjen Imigrasi melaporkan bahwa angka investasi tersebut diperoleh dari penerbitan 1.274 Golden Visa. Statistik itu menghitung semua visa yang telah diterbitkan semenjak peluncuran Golden Visa pada 25 Juli 2024.

Investasi terbesar dilaporkan berasal dari Golden Visa kategori Investor Perusahaan (Index E28D), yaitu sebesar Rp50,884,158,768,681. Kemudian, investasi terbesar lainnya dihasilkan dari Golden Visa kategori Investor Individu tidak Mendirikan Perusahaan (Index E28C), yaitu Rp179,387,571,947, dan kategori Investor Individu Mendirikan Perusahaan (Index E28B), sebesar Rp130,274,964,522.

Sementara itu, tiga negara dengan jumlah pemegang Golden Visa terbesar adalah Amerika Serikat (AS), dengan 160 orang; China, dengan 147 orang; dan Taiwan, dengan 110 orang. Lembaga itu mengatakan bahwa data itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang makin kuat sebagai destinasi investasi, pusat bisnis regional, serta lokasi hunian jangka panjang yang kompetitif secara global

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan bahwa kebijakan Golden Visa adalah bentuk transformasi kebijakan keimigrasian Indonesia ke arah yang lebih progresif, kompetitif, serta adaptif terhadap dinamika global.

“Program ini berfungsi sebagai bagian dari strategi nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tentunya tanpa mengesampingkan aspek keamanan,” ujarnya di Jakarta pada Kamis (21/5/2026), seperti dikutip dari siaran pers.

Golden Visa Indonesia disebut memberikan berbagai kemudahan bagi para investor dan talenta global untuk berada di Indonesia. Beberapa kemudahan itu adalah izin tinggal jangka panjang selama 5 hingga 10 tahun tanpa kewajiban memiliki penjamin di Indonesia, fasilitas untuk membawa keluarga, dan layanan prioritas keimigrasia nyang cepat serta efisien.

Program Golden Visa memiliki banyak kategori penerima, yaitu investor perusahaan, investor individu, Global Talent, Second Home, Silver Hair, Personage, repatriasi eks WNI dan keturunan eks WNI, hingga investor Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pendekatan itu, menurut Ditjen Imigrasi, mencerminkan strategi pemerintah untuk memperkuat investasi, transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta pertumbuhan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.

Mereka berharap bahwa Golden Visa serta kemudahan yang dibawanya dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Selain itu, kebijakan itu juga diharapkan dapat mendukung konsep kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia.

Hendarsam mengatakan pihaknya mengedepankan semangat investasi. Meski begitu, implementasi Golden Visa dikatakan akan tetap dilaksanakan dengan prinsip pemilihan yang selektif (selective policy).

“Kami pastikan setiap pemegang visa memenuhi aspek keamanan, kepatuhan hukum, serta memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan nasional, sejalan dengan semangat imigrasi untuk rakyat,” pungkasnya. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan kegiatan usaha dua entitas yakni Cantvr dan Yudia, yang diduga menjalankan praktik penipuan dengan modus investasi ilegal dan penawaran kerja paruh waktu.

Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan, penghentian dilakukan setelah ditemukan indikasi pelanggaran dalam operasional kedua entitas tersebut, termasuk penggunaan platform yang tidak terdaftar dan aktivitas usaha yang tidak sesuai ketentuan.

“Satgas Pasti kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing berizin tanpa kejelasan legalitas di Indonesia,” ujar Hudiyanto dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Satgas Pasti menyebut Cantvr diduga melakukan impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin, yakni Cantor Fitzgerald, perusahaan yang memiliki izin di Amerika Serikat dan Singapura. Dalam praktiknya, penawaran investasi melalui platform Cantvr disebut diperoleh dari Monexplora (MEX), yang diduga memiliki keterkaitan dengan entitas tersebut.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Cantvr diketahui menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Selain itu, aplikasi maupun situs yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sementara itu, MEX disebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan platform digital yang digunakan juga tidak terdaftar sebagai PSE.

Satgas Pasti menilai CANTVR terindikasi menjalankan skema penipuan investasi saham melalui aplikasi dengan mekanisme penyetoran dana deposit. Anggota dijanjikan keuntungan dan berbagai benefit berdasarkan level keanggotaan.

Selain itu, anggota juga disebut menerima alokasi pembelian saham initial public offering (IPO) fiktif secara acak yang mengharuskan mereka melakukan pembayaran tambahan.

Di sisi lain, Yudia diduga menjalankan modus penipuan berkedok pekerjaan paruh waktu dan investasi. Skema yang ditawarkan antara lain menyetor dana deposit, mengerjakan tugas harian seperti menonton drama China, membeli hak cipta film drama China, hingga merekrut anggota baru untuk memperoleh pendapatan harian dan bonus tambahan.

Hasil klarifikasi Satgas Pasti menunjukkan Yudia melakukan kegiatan usaha tanpa mengajukan perizinan lanjutan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Platform digital yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Atas temuan tersebut, Satgas Pasti menghentikan seluruh kegiatan Cantvr dan Yudia serta akan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi maupun tautan terkait. Satgas juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.

Hudiyanto meminta masyarakat yang merasa dirugikan segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan kasus.

Masyarakat yang menemukan indikasi investasi ilegal atau pinjaman online ilegal juga dapat melapor melalui situs resmi OJK. Adapun korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) guna mendukung percepatan pemblokiran rekening pelaku.

PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 (RUPST 2026) pada 20 Mei 2026. Rapat ini dihadiri para pemegang saham, mewakili 89,53 persen setara 22,08 miliar saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan perseroan.

Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia mengatakan, penyelenggaraan RUPST 2026 merupakan salah satu upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

“Melalui agenda RUPST ini, kami menegaskan langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan yang sehat, adaptif terhadap dinamika industri perbankan, serta mendukung penguatan arah bisnis jangka panjang Bank Raya,” ucapnya melalui keterangan resmi, Kamis (21/5).

RUPST tahun ini resmi menyetujui enam agenda strategis perseroan. Pemegang saham menyepakati Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris.

Selain itu, rapat menetapkan gaji, tunjangan, dan remunerasi pengurus untuk tahun buku 2026 dan 2025.

Agenda lain yang juga direstui adalah penunjukan Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan 2026, pendelegasian wewenang persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030, serta amandemen Anggaran Dasar dan perombakan susunan pengurus perseroan.

Dan terkait kinerja perseroan selama Tahun Buku 2025, Pemegang Saham di dalam RUPST 2026 memutuskan bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 diterima, disetujui, dan disahkan.

Bagus menuturkan, pihaknya juga mengapresiasi seluruh pemegang saham atas dukungan yang diberikan kepada Bank Raya. “Kami berharap kinerja Bank Raya akan terus tumbuh positif dan berkelanjutan,” ucapnya.

RUPST 2026 menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Muhamad Sidik Heruwibowo

- Komisaris Independen : Johanes Kuntjoro Adisardjono

- Komisaris Independen : Retno Wahyuni Wijayanti

- Komisaris Independen : Farid Rahman*

- Komisaris : Tatang Yuliono*

Susunan Direksi

- Direktur Utama : Ida Bagus Ketut Subagia

- Direktur Digital & Operasional : Lukman Hakim

- Direktur Keuangan : Rustarti Suri Pertiwi

- Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan

dan Sumber Daya Manusia : Danar Widyantoro

- Direktur Bisnis : Kicky Andrie Davetra

*) efektif setelah penilaian kemampuan dan kepatutan disetujui Otoritas Jasa Keuangan

“Ke depan, perseroan akan terus fokus memperkuat fundamental bisnis, memperluas inovasi layanan digital, serta meningkatkan kontribusi dalam mendorong percepatan inklusi keuangan digital di Indonesia,” kata Bagus.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen semen milik negara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) atau SIG resmi mengumumkan pembubaran sekaligus likuidasi terhadap tiga entitas usaha di bawah kendali anak usahanya.

Adapun, langkah hukum tersebut diambil sebagai bagian dari komitmen penataan struktur korporasi pada lini bisnis yang sudah tidak aktif.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (20/5/2026), manajemen SIG menjelaskan ketiga entitas yang dilikuidasi merupakan cucu dan cicit perusahaan yang milik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB). SIG sendiri tercatat menggenggam saham SMCB sebesar 83,52%.

Aksi korporasi pertama menyasar PT Aroma Cipta Anugrahtama (ACA) yang statusnya merupakan cicit perusahaan dari kelompok usaha SIG.

Pembubaran entitas ini disepakati berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan terkait pada 19 Mei 2026.

Selanjutnya, perseroan juga melikuidasi dua entitas cucu usaha langsung di bawah kendali SMCB yakni PT Aroma Sejahtera Indonesia (ASI) serta PT Ciptanugrah Indonesia (CI) yang selama ini berstatus tidak aktif (dormant).

Keputusan pembubaran serta proses likuidasi untuk ASI dan CI secara resmi disahkan dalam RUPSLB masing-masing entitas pada 20 Mei 2026.

Untuk melancarkan seluruh proses hukum pembersihan aset tersebut, para pemegang saham telah sepakat menunjuk tim likuidator eksternal.

Direktur Utama Semen Indonesia, Indrieffouny Indra, menjelaskan bahwa penunjukan tim likuidator diisi oleh Fany Wulandari, Andika Lukmana, dan Sri Setio Inantoro. Tim ini bertugas menyelesaikan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembubaran ketiga entitas nonaktif tersebut.

“Penunjukan dilakukan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembubaran, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Indrieffouny menyatakan pelaksanaan likuidasi tiga struktur di bawah lini SBI ini tidak memengaruhi kondisi operasional maupun legal induk perusahaan.

“Tidak terdapat dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan,” tuturnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.