JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Abidin Fikri mengecam keras praktik pengkaplingan tenda yang ditemukan dalam pelaksanaan haji Indonesia Tahun 2026, yang dilakukan oleh sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji/Umrah (KBIH/KBIHU). Menurut Abidin Fikri yang juga Tim Pengawas Haji DPR ini, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika pelayanan penyelenggaraan haji, tetapi juga membahayakan hak dan keselamatan jemaah, serta merusak kredibilitas penyelenggaraan haji nasional yang menjadi tanggung jawab pelaksanaannya oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Abidin Fikri mendesak segera Kementerian Haji dan Umrah RI melakukan langkah-langkah konkret dengan mencabut izin operasional KBIH/KBIHU yang terbukti melakukan pengkaplingan tend,a bahkan melakukan pungutan liar dengan berdasarkan pemeriksaan administratif dan bukti lapangan yang memadai.

“Kami tidak akan menoleransi komersialisasi dan praktik yang memperburuk kualitas pelaksanaan ibadah haji rakyat Indonesia. Haji adalah amanah suci; penyelenggara harus memastikan keselamatan, kesetaraan, dan kehormatan jamaah. Jika ada pihak yang memanfaatkan posisi untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, negara harus bertindak tegas,” ujar Abidin Fikri, Jumat (22/5/2026).

Tim Pengawas Haji DPR dan Komisi VIII DPR bakal terus mengawasi dengan seksama pengaturan teknis pelayanan penempatan tenda dan fasilitas di Arafah, Musdalifa dan Mina (Armuzna) yang harus melindungi akses jemaah tanpa diskriminasi; pastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terpadu antara Kementerian Haji dan Umrah, PPIH, syarikah dan otoritas Saudi Arabia.

“Kami tidak akan menoleransi komersialisasi dan praktik yang memperburuk kualitas pelaksanaan ibadah haji rakyat Indonesia. Haji adalah amanah suci; penyelenggara harus memastikan keselamatan, kesetaraan, dan kehormatan jamaah. Jika ada pihak yang memanfaatkan posisi untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, negara harus bertindak tegas,” pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menegaskan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari tekanan ekonomi global, geopolitik, disrupsi teknologi digital, ketahanan pangan dan energi, hingga perubahan sosial-budaya masyarakat. Karena itu, kata Mulyanto yang juga Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI ini dibutuhkan forum yang sehat, terbuka, dan berbasis pemikiran strategis lintas kepentingan kelompok.

“Agar bangsa mampu membaca arah perubahan zaman secara objektif dan menyiapkan langkah kebangsaan yang konstruktif serta berpihak kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Mulyanto saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar MPP PKS di Kantor DPTP PKS, Selasa (19/5/2026) dengan tema “Analisis Lingkungan Strategis Nasional: Dua Tahun Kabinet Merah Putih” sebagai ruang dialog strategis untuk memetakan kondisi fundamental bangsa di tengah dinamika nasional dan tekanan global yang semakin kompleks.

Sementara itu, Mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengapresiasi PKS sebagai partai yang konsisten menjaga tradisi berpikir kritis dan objektif dalam membaca arah perjalanan bangsa. “Forum intelektual seperti ini penting agar kebijakan publik tidak terjebak pada pragmatisme jangka pendek, tetapi tetap berpijak pada kepentingan nasional dan masa depan rakyat Indonesia. Parpol sebagai salah satu pilar utama demokrasi harus berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan kalangan intelektual/mahasiswa serta kelas menengah yang peduli nasib bangsa,” ujar Sudirman yang kini menjadi Ketua Institut Harkat Negeri.



Mantan Ketua Prodi Kajian Amerika di Universitas Indonesia Suzie Sudarman, menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kemandirian diplomasi, kapasitas ilmu pengetahuan, dan kemampuan membaca perubahan geopolitik global secara strategis. “Rivalitas kekuatan dunia, konflik kawasan, dan perubahan tatanan ekonomi internasional menuntut Indonesia memiliki posisi yang lebih mandiri, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional,” ungkap Suzie.

“Agar Indonesia tidak terjebak pada pertarungan kepentingan negara-negara besar. Kedaulatan Indonesia di tangan para pemimpin yang berjiwa merdeka sekaligus berempati dengan rakyat.”

Dalam forum tersebut, tampil aktivis Marwan Batubara yang menilai pemerintah menghadapi persoalan serius akibat lemahnya perencanaan strategis, keterbatasan fiskal, dan kuatnya pengaruh oligarki warisan pemerintahan sebelumnya. Ia menyoroti berbagai program prioritas yang perlu dievaluasi secara tenang dan realistis agar tidak membebani APBN serta merusak kepercayaan pasar.

Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan koreksi mendasar, membersihkan lingkar kekuasaan dari pengaruh oligarki dan “warisan masa lalu”, serta lebih terbuka terhadap kritik publik agar pemerintahan dapat berjalan sehat hingga 2029.

Sementara itu, tokoh mahasiswa angkatan 1999 Ubedilah Badrun menyoroti memburuknya kualitas demokrasi, meningkatnya korupsi, lemahnya kompetensi pemerintahan, dan rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan nasional. Ia mengingatkan bahwa Indonesia sedang menghadapi gejala oligarki, kleptokrasi, dan kakistokrasi (pemerintahan inkompeten) yang dapat mengancam masa depan bangsa apabila tidak segera dilakukan evaluasi mendasar terhadap arah sosial-politik dan tata kelola negara.

FGD juga menegaskan pentingnya pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan jangka pendek, tetapi mampu membangun fondasi negara yang kuat, berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan melalui penguatan riset, pendidikan, inovasi, dan ekonomi produktif. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKS menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra strategis yang konstruktif dan profesional dalam mengawal jalannya pemerintahan, dengan tetap menyampaikan masukan dan koreksi demi menjaga kualitas demokrasi serta keberpihakan kepada rakyat.

“Melalui forum ini, PKS menegaskan bahwa politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan semata, tetapi harus menjadi sarana menghadirkan solusi, menjaga moralitas publik, dan memastikan arah pembangunan nasional tetap sesuai amanat konstitusi dan cita-cita reformasi,” pungkas Mulyanto.

Bukan kebetulan jika FGD dilaksanakan tepat pada saat rakyat memperingati gerakan reformasi (Mei 1998). Dan, PKS lahir sebagai entitas politik pascareformasi: berkomitmen menjadi visi reformasi.

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Ravindra Airlangga mendorong langkah mitigasi nasional segera diperkuat untuk mencegah masuknya hantavirus varian Andes ke Indonesia. Pengawasan di semua pintu masuk negara, penguatan sistem surveilans, hingga kesiapan laboratorium dan rumah sakit dinilai menjadi aspek penting yang harus dipastikan oleh pemerintah.

Menurut Ravindra, kewaspadaan perlu tetap ditingkatkan meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan risiko kesehatan masyarakat global akibat kasus hantavirus varian Andes yang ditemukan di kapal pesiar MV Hondius masih berada pada tingkat rendah. “Walaupun WHO menyebut risikonya rendah dan ini bukan awal pandemi baru, pemerintah tetap harus menyiapkan langkah mitigasi secara menyeluruh. Kita tidak boleh lengah,” kata Ravindra dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Legislator Fraksi Partai Golkar ini berpendapat, balai kekarantinaan kesehatan harus siaga di setiap pintu masuk negara, baik bandar udara internasional maupun pelabuhan laut. Dia juga meminta pemerintah melakukan skrining kesehatan secara komprehensif terhadap penumpang kapal dan pesawat, terutama mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari negara berisiko tinggi seperti negara-negara di Amerika Selatan.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hantavirus varian Andes merupakan satu-satunya varian hantavirus yang diketahui dapat menular antarmanusia melalui kontak erat dan berkepanjangan. Varian itu berasal dari Amerika Selatan dan dapat menyebabkan sindrom kardiopulmoner dengan tingkat kematian yang cukup tinggi.

“Varian Andes memiliki karakteristik berbeda karena dapat menular antarmanusia. Walaupun sampai saat ini belum terdeteksi di Indonesia, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan,” ujar Ravindra.

Dia menuturkan, kasus hantavirus yang ditemukan di Indonesia selama ini merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) strain Seoul Virus. Penularannya terjadi secara zoonosis melalui tikus got (Rattus norvegicus) dan tikus rumah (Rattus rattus), sehingga tidak menular antarmanusia.

Sepanjang 2024 hingga minggu ke-16 tahun 2026 berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tercatat 23 kasus terkonfirmasi HFRS strain Seoul Virus di Indonesia. Dari jumlah itu, 20 pasien dinyatakan sembuh dan tiga orang meninggal dunia.

Adapun kasus tersebar di sejumlah daerah, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur (Jatim), Banten, Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Ravindra juga mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan sanitasi lingkungan, pengendalian populasi tikus, serta pengawasan kesehatan di wilayah rawan seperti pelabuhan, gudang logistik, kawasan padat penduduk, dan daerah pascabanjir.

Politikus asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V itu berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan sistem mitigasi nasional yang terintegrasi, mulai dari surveilans epidemiologi, kapasitas laboratorium, kesiapan rumah sakit, hingga respons cepat di daerah. “Ketahanan kesehatan nasional harus menjadi bagian penting dari ketahanan negara. Dengan sistem yang kuat, kita dapat mendeteksi dan menangani ancaman penyakit menular secara cepat dan efektif,” tandasnya.

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harris Turino menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS). Persoalan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung DPR pada Senin (18/5/2026).

Penurunan nilai mata uang ini dinilai tidak hanya disebabkan oleh tekanan global, melainkan juga dipicu oleh masalah domestik dan merosotnya kepercayaan investor. Faktor internal tersebut meliputi isu fiskal, defisit transaksi berjalan, serta besarnya arus modal yang keluar dari Indonesia.

Guna meredam depresiasi, BI dilaporkan telah menerapkan berbagai instrumen stabilisasi moneter. Langkah tersebut mencakup intervensi pasar valuta asing yang menguras cadangan devisa dari US$156 miliar menjadi kisaran US$146 miliar, peningkatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) ke angka 6,41%, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

Catatan legislatif menunjukkan BI telah membeli SBN senilai Rp332 triliun sepanjang 2025 dan menambah lagi sebesar Rp133 triliun pada tahun ini. Selain itu, batas pembelian dolar AS juga diperketat oleh bank sentral dari nilai Rp50.000 menjadi Rp25.000.

“Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik Pak,” ujar Harris Turino, Anggota Komisi XI DPR dalam rapat tersebut.

Harris menjabarkan lebih lanjut mengenai sejumlah indikator internal yang sedang dihadapi oleh perekonomian nasional saat ini. “Ada masalah di fiskal, ada masalah di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” tuturnya.

Kondisi pasar modal juga menjadi perhatian karena investor asing yang keluar dari bursa saham tidak mengalihkan dananya ke pasar surat utang negara, meskipun tingkat imbal hasil atau yield terpantau meningkat. “Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?” lanjutnya.

Situasi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan sentimen yang cukup besar di kalangan pelaku pasar. “Seharusnya mereka hanya mengimbangi portofolio antar instrumen di dalam rupiah. Ini saat ini tidak terjadi. Sehingga ada isu kepercayaan di sini yang cukup besar,” pungkasnya.

Eko Ernada

Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember dan Anggota Komisi HLNKI MUI

RUANG digital beberapa hari terakhir dipenuhi perdebatan tentang film dokumenter Pesta Babi. TikTok dipenuhi potongan video dan komentar emosional. Podcast politik dan budaya ramai mendiskusikannya.

Di X (Twitter), publik terbelah antara mereka yang melihat film ini sebagai kritik sosial penting dan mereka yang menganggapnya problematik, bahkan berbahaya. Ironisnya, banyak orang membangun opini sebelum benar-benar menonton filmnya secara utuh.

Fenomena ini menunjukkan satu hal penting: karya budaya tidak lagi sekadar dikonsumsi sebagai seni, tetapi telah berubah menjadi arena pertarungan identitas. Film bukan hanya medium hiburan, melainkan ruang perebutan makna tentang siapa yang dianggap paling berhak mendefinisikan bangsa, budaya mana yang diterima sebagai “nasional”, dan identitas siapa yang masih diposisikan sebagai “yang lain”.

Kontroversi terhadap Pesta Babi pada akhirnya bukan sekadar tentang film. Ia adalah cermin dari nasionalisme yang masih belum sepenuhnya berdamai dengan pluralitas yang selama ini dibanggakan sendiri.

Simbol dan Kontroversi

Film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut berbicara tentang masyarakat adat Papua Selatan yang menghadapi ekspansi proyek pangan dan industri berskala besar di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Film itu memperlihatkan bagaimana masyarakat adat memandang tanah dan hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan sejarah leluhur, relasi sosial, dan identitas budaya mereka.

Namun, polemik terbesar justru lahir dari simbol yang digunakan: “Pesta Babi”. Dalam konteks masyarakat adat Papua, babi memiliki posisi sosial dan kultural yang sangat penting. Ia merupakan simbol kehormatan, solidaritas komunal, dan ritus adat. Tetapi ketika simbol itu masuk ke ruang publik nasional yang mayoritas Muslim, maknanya berubah drastis. Kata “babi” segera dibaca dalam kerangka moral dan religius.

Di sinilah politik identitas bekerja secara nyata. Konflik tidak lahir karena fakta objektif, melainkan karena benturan tafsir terhadap simbol budaya. Satu kelompok melihatnya sebagai representasi tradisi adat, kelompok lain membacanya sebagai simbol yang sensitif secara religius. Ketika dua tafsir itu bertemu di media sosial yang bekerja berdasarkan algoritma emosi, kontroversi menjadi hampir tidak terhindarkan.

Antropolog Clifford Geertz sejak lama mengingatkan bahwa identitas primordial seperti agama, etnis, dan budaya memiliki daya emosional yang sangat kuat dalam masyarakat pascakolonial. Karena itu, simbol budaya sering kali lebih mudah memicu konflik dibandingkan dengan perdebatan rasional tentang kebijakan.

Dalam konteks masyarakat digital hari ini, sensitivitas terhadap simbol identitas membuat ruang publik sangat mudah berubah menjadi arena polarisasi. Persoalannya sesungguhnya lebih dalam daripada sensitivitas simbolik.

Polemik ini memperlihatkan bahwa nasionalisme masih memiliki kecenderungan mayoritarian dalam memandang identitas budaya. Keberagaman diterima secara retoris, tetapi belum sepenuhnya diterima secara praksis. Budaya dari wilayah pusat dianggap wajar dan nasional, sementara identitas dari wilayah periferi sering kali diposisikan sebagai eksotik, asing, atau bahkan mengancam.

Papua berada di titik paling kompleks dalam persoalan tersebut. Sejak integrasinya melalui Pepera 1969, Papua selalu hadir dalam posisi ambigu dalam imajinasi kebangsaan. Secara administratif, Papua adalah bagian sah NKRI.

Tetapi secara sosial-politik, masyarakat Papua masih sering diperlakukan sebagai “liyan” dalam narasi kebangsaan. Mereka diterima sebagai bagian wilayah negara, tetapi identitas sosial dan pengalaman historis mereka belum sepenuhnya memperoleh ruang yang setara dalam diskursus nasional.

Karena itu, setiap pembicaraan tentang Papua hampir selalu mudah berubah menjadi sensitif. Kritik terhadap pembangunan di Papua sering langsung dicurigai sebagai ancaman terhadap negara, meskipun substansinya berbicara tentang lingkungan hidup, hak masyarakat adat, atau ketimpangan ekonomi.

Dalam logika nasionalisme defensif, kritik sering dipahami bukan sebagai bagian dari demokrasi, melainkan ancaman terhadap persatuan. Fenomena ini memiliki akar historis yang panjang.

Pada masa Orde Baru, stabilitas nasional dijadikan legitimasi utama untuk membatasi narasi yang dianggap mengganggu integrasi bangsa. Negara membangun nasionalisme yang sangat sentralistik dan seragam. Perbedaan budaya diterima selama tidak mengganggu narasi besar pembangunan dan stabilitas politik.

Pasca-Reformasi, sensor formal memang berkurang. Namun, kontrol terhadap ruang publik tidak benar-benar hilang; ia hanya berubah bentuk. Jika dahulu negara menjadi aktor utama sensor, kini tekanan sosial digital mengambil peran serupa. Media sosial menciptakan mob morality, situasi ketika tekanan massa digital menentukan opini mana yang dianggap layak dan mana yang harus dibungkam.

Ironisnya, semakin keras upaya membatasi diskusi, semakin besar pula rasa penasaran publik. Dalam era digital, pelarangan justru menjadi promosi paling efektif. Kontroversi membuat film semakin viral karena masyarakat digital hidup dalam logika atensi.

Algoritma TikTok, X, Instagram, dan YouTube bekerja dengan memperbesar emosi, bukan pemahaman. Konten yang memancing kemarahan akan lebih cepat menyebar dibandingkan dengan diskusi yang tenang dan reflektif.

Nasionalisme yang Gugup

Dari perspektif ethnopolitics, fenomena ini menunjukkan bahwa nasionalisme belum sepenuhnya berhasil menjadi proyek kebangsaan yang inklusif. Ia masih cenderung bergerak dalam kerangka budaya mayoritas.

Pluralitas diterima sejauh tidak mengganggu kenyamanan identitas dominan. Ketika identitas dari pinggiran muncul secara lebih kuat dan artikulatif, respons yang muncul sering kali berupa kecemasan kolektif.

Pemikir politik Benedict Anderson menyebut bangsa sebagai imagined community, komunitas politik yang dibayangkan bersama. Namun, dalam praktiknya, imajinasi kebangsaan sering kali masih didominasi oleh perspektif kelompok mayoritas.

Akibatnya, identitas dari wilayah periferi seperti Papua belum sepenuhnya memperoleh ruang setara dalam narasi nasional. Padahal nasionalisme lahir bukan dari kesamaan etnis, agama, atau bahasa ibu.

Ia berdiri di atas kesepakatan politik untuk hidup bersama dalam keberagaman. Karena itu, nasionalisme yang matang seharusnya tidak takut terhadap ekspresi budaya yang berbeda, termasuk yang terasa asing bagi kelompok mayoritas.

Dalam konteks ini, Pesta Babi sebenarnya sedang menguji kedewasaan nasionalisme itu sendiri. Apakah masyarakat benar-benar siap menerima identitas budaya yang tidak selalu sesuai dengan moralitas dominan? Ataukah keberagaman hanya diterima selama tetap berada di pinggiran dan tidak terlalu terlihat di ruang publik?

Fenomena ini memiliki kemiripan dengan pengalaman negara lain. Di Kanada dan Australia, masyarakat adat selama bertahun-tahun mengalami marginalisasi atas nama pembangunan nasional.

Di Amerika Serikat, isu rasial terus menjadi luka politik yang berulang karena negara belum sepenuhnya berdamai dengan sejarah diskriminasinya sendiri. Kesamaan dari kasus-kasus tersebut adalah adanya kecenderungan negara modern membangun nasionalisme melalui narasi tunggal tentang pembangunan, sementara suara kelompok periferi dianggap mengganggu stabilitas nasional.

Dalam kajian politik kritis, situasi seperti ini sering disebut sebagai internal colonialism—ketika wilayah periferi diperlakukan sebagai objek eksploitasi ekonomi dan politik atas nama kepentingan nasional. Karena itu, subjudul film ini, Kolonialisme di Zaman Kita, menjadi sangat provokatif sekaligus reflektif.

Ia mempertanyakan apakah pembangunan yang mengorbankan ruang hidup masyarakat adat tanpa partisipasi setara masih dapat disebut sebagai kemajuan nasional. Tentu tidak semua orang harus setuju dengan sudut pandang film tersebut.

Tetapi demokrasi yang sehat seharusnya memberi ruang bagi perbedaan perspektif, bukan justru panik terhadapnya. Bangsa yang percaya diri tidak akan runtuh hanya karena sebuah film dokumenter. Sebaliknya, bangsa yang rapuh akan selalu melihat kritik dan perbedaan sebagai ancaman.

Pada akhirnya, kontroversi Pesta Babi memperlihatkan bahwa persoalan terbesar bukan sekadar keberagaman budaya. Melainkan ketidakmampuan sebagian masyarakat menerima bahwa bangsa ini memang dibangun dari banyak pengalaman sejarah, identitas, dan cara pandang yang berbeda.

Reaksi publik terhadap film ini menunjukkan bahwa yang sedang dipertarungkan bukan hanya soal Papua atau sebuah dokumenter, tetapi definisi tentang kebangsaan itu sendiri.

Dan mungkin di situlah ironi terbesar nasionalisme hari ini: bangsa ini sangat bangga menyebut dirinya plural, tetapi sering kali gugup ketika pluralitas itu benar-benar berbicara dengan suaranya sendiri.

Ubedilah Badrun

Aktivis 98, Sosiolog Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

DUA puluh delapan tahun lalu, air mata, darah, dan kematian telah menjadi saksi sejarah tumbangnya sebuah rezim di Indonesia. Peristiwa lahirnya episode sejarah baru yang kemudian dikenal sebagai peristiwa reformasi 1998.

Peristiwa bersejarah itu memunculkan harapan baru, ada semacam cita ideal yang tercatat dalam imajinasi kolektif kami saat itu ketika menduduki gedung parlemen. Sebab bertahun-tahun sebelumnya merasakan represi aparat, pemukulan, penangkapan, penculikan, pemenjaraan, dan penembakan bertubi-tubi hingga darah bercucuran dan kematian tragis terjadi. Ya ada nyawa anak-anak muda yang telah dibunuh saat itu. Baik di Jakarta, Makasar, Yogyakarta, dan di kota-kota lainnya.

Dalam situasi sosial politik yang luka dan mencekam itu imajinasi kolektif tentang cita ideal masa depan Indonesia terpatri kuat setelah tumbangnya rezim Soeharto. Itu yang kemudian dikenal sebagi agenda reformasi yang sejatinya secara geneologis merujuk pada cita-cita kemerdekaan 1945, sebagai instrumen substantif untuk melakukan evaluasi mendasar terhadap praktek bernegara era rezim orde baru (Soeharto).

Semua Menyetujui Agenda Reformasi

Usai tumbangnya rezim orde baru, seluruh komponen bangsa menyetujui sejumlah agenda penting reformasi. Saat itu kami menghendaki kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia karena itu otonomi daerah digagas agar pembangunan tidak terus menerus tersentralisasi di pusat dan tidak dimonopoli oleh oligarki. Karena itu memerlukan amandemen UUD 1945 agar kekuasaan tidak tersentralisasi dan tidak tanpa batas periode kekuasaanya. Masa jabatan Presiden cukup dua periode saja. Anggaran pendidikan juga dengan tegas dicantumkan 20% dari APBN dalam amandemen konstitusi tersebut agar sumber daya manusia bangsa ini semakin unggul.

Kemudian pentingnya Demokratisasi, baik secara prosedural maupun substantif, agar wajah demokrasi Indonesia berkualitas. Partai politik baru boleh berdiri, pemilu harus dijalankan secara jujur, adanya kemerdekaan pers dan perlindungan terhadap hak-hak sipil. Ukuran-ukuran demokrasi tidak hanya prosedural kuantitatif tetapi substantif kualitatif.

Kemudian pentingnya supremasi hukum agar hukum tegak dan adil, tidak tumpul keatas dan tajam kebawah. Lembaga peradilan harus independen agar kepercayaan pada lembaga hukum membaik. Hukum tidak boleh menjadi alat politik apalagi politik mengutak-atik hukum demi kepentingan kekuasaan dan pemilik modal.

Pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya juga menjadi agenda reformasi yang amat penting karena itulah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen. KPK harus independen agar tidak menjadi alat politik. Agar kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak disusupi kepentingan elit untuk sekedar memenjarakan lawan politik.

Kemudian pentingnya agenda pencabutan dwi fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), agar TNI aktif dan Polisi aktif tidak menduduki jabatan politik dan jabatan sipil lainya. Tentara fokus untuk pertahanan negara dan polisi fokus untuk keamanan masyarakat. Tidak menjadi alat politik, tidak menjadi alat kepentingan kekuasaan sesaat, apalagi melakukan represi dan kekerasan terhadap warga negara.

Saat itu saya membayangkan jika semua agenda itu dijalankan maka setelah 25 tahun (2024) Indonesia akan menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul, rakyatnya sejahtera, pendapatan perkapita Indonesia diatas USD $ 13.000, praktik demokrasi berkualitas, pemilu jujur, hukum yang tegak, korupsi hilang atau minim korupsi, lingkungan alam terjaga, rakyat merasakan hidup sejahtera, aman dan damai. Kini, sudah 28 tahun berlalu, apa yang terjadi ?

Pengkhianatan

Realitasnya setelah lebih dari 25 tahun dan kini memasuki tahun ke 28 setelah reformasi Indonesia justru mengalami stagnasi dan cenderung makin memburuk. Kesejahteraan rakyat tak kunjung hadir, penegakan hukum sangat buruk, demokrasi juga memburuk, korupsi masih merajalela bahkan KPK nya dilemahkan , lingkungan alam rusak, fungsi tentara dan polisi masih jauh dari yang seharusnya bahkan masih terus menjadi alat kekuasaan untuk merepresi warga negara, masih menduduki jabatan sipil bahkan ikut tanam jagung dan menjadi SPPG MBG (Makan Bergizi Gratis).Bukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan TNI dan Polri.

Datanya memang menunjukan semakin memburuknya republik ini. Angka pertumbuhan ekonomi dalam 11 tahun terakhir ini stagnan dikisaran 5 %. Ketimpangan ekonomi semakin tajam. Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta penduduk kelas bawah di Indonesia. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sebagian kecil elite menguasai harta yang hampir sama dengan seperlima populasi Indonesia (Celios,2026). Studi terpisah bahkan menyebutkan bahwa 10 orang terkaya di Indonesia memiliki total harta yang melebihi kekayaan 114 juta penduduk. Nilai rupiah kini juga rontok hingga per US dolar tembus Rp.17.600

Disaat yang sama korupsi merajalela, indeks persepsi korupsi skornya masih sangat merah yaitu 34 (TII,2025). Ini menunjukan masih meluasnya praktek korupsi di Indonesia, bahkan nilai peredaran atau transaksi uang korupsinya mencapai hampir Rp. 1000 Triliun (PPATK,2024).

Indeks penegakan hukum rapotnya juga masih merah skornya hanya 0,52, indeks kebebasan sipil skornya juga masih merah masih 5,29. Indeks demokrasi masih masuk katagori flawd democracy. Indeks Hak Azasi Manusia (HAM) indonesia juga merah skornya hanya 3. Bahkan dalam tiga tahun terakhir ini berturut turut makin menurun.

Dari sisi sumber daya manusia rata-rata lama sekolah hanya 9,07 tahun atau masih setara lulusan SMP. Daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan, berada di peringkat ke-53 dari 69 negara atau terendah ke-2 di ASEAN (GoodStats, 2025).

PDB per kapita Indonesia pada tahun 2025 tercatat sekitar USD 5.083 masih jauh dibawah standar indikator minimal disebut negara maju yaitu USD $ 13.845. Padahal sumber daya alam kita sudah dikeruk hingga alam rusak dan bencana terjadi dimana - mana, tetapi rakyat tak kunjung sejahteta.

Bahkan hingga akhir Maret 2026, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 9.920,42 triliun, dengan rasio 40,75% terhadap PDB. Tentu ini beban karena harus bayar bunga utang dan angsuran utang . Proyeksi bayar bunga utang mencapai sekitar Rp599,44 triliun, sementara angsuran pokok atau utang jatuh tempo mencapai Rp 833,96 triliun. Total bayar bunga dan pokok untuk 2026 diproyeksikan melebihi Rp1.400 triliun. Ini tentu tanda bahaya, lebih dari 30 % dari APBN.

Pertanyaanya mengapa cita ideal reformasi itu secara umum tidak terwujud ? Bukan reformasinya yang gagal, sebab reformasi 1998 telah memberikan arah yang jelas apa yang harus dilakukan. Saya cermati secara politik tidak berjalanya agenda reformasi itu lebih terlihat karena faktor aktor elit politik dan para aktivis yang berada dilapisan kekuasaan telah melakukan semacam penghianatan terhadap agenda reformasi. Pengkhianatan mereka inilah yang membuka ruang bagi praktek kekuasaan pola lama kembali tumbuh subur.

Mereka seperti sengaja lupa bahwa mereka mendapat kue kekuasaan karena agenda reformasi politik, yaitu partai baru boleh berdiri dan melalui partai itulah mereka mendapat kue kekuasaan. Tetapi agenda penting reformasi lainya yang menjadi amanah reformasi tidak dijalankan. Bahkan ada episode elit politik secara sengaja melemahkan KPK dan merusak demokrasi pada tahun 2019, dan tahun 2024 hingga saat ini. Parahnya pengkhianatan itu berada pada tipe paling berbahaya yaitu tipe sosiopat, tidak merasa bersalah sama sekali ketika menghianati konsensus kolektif agenda reformasi 1998. Mereka menikmati kekuasaan, bahkan menjadikan kekuasaan sebagai instrumen untuk menumpuk kekayaan.

Kakistokrasi

Dalam situasi dimana elit politik dan aktivis di lingkar kekuasaan menghianati agenda reformasi itu akan semakin parah jika rezim yang berkuasa memasuki episode yang dalam bahasa Yunani disebut kakistokrasi. Istilah ini berasal dari kata kakistos yang artinya terburuk dan kratos yang artinya kekuasaan. Suatu rezim di mana posisi penting dipegang oleh individu yang salah, tidak kompeten, seringkali menyebabkan kebijakan buruk, nepotis, korup, banyak merugikan publik dan menghadirkan ketidakstabilan.

Secara geneologi konseptual istilah Kakistokrasi jika dilacak muncul pada abad ke-17 dalam karya Paul Gosnold berjudul A sermon Preached at the Publique Fast. Namun, penggunaan istilah ini secara lebih luas dalam politik sering dikaitkan dengan penyair Amerika James Russell Lowell pada tahun 1876. James Russell Lowell menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan ketakutan akan pemerintahan yang tidak kompeten.

Penulis sastra dari Italia yaitu Vittorio Alfieri juga pernah menggunakan kata kakistocrazia pada tahun 1797 untuk meratapi situasi politik saat itu. Namun James Russell Lowell sering dianggap yang mempopulerkannya dalam konteks politik modern.

Apakah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini memasuki episode Kakistokrasi ?

Jika secara geneologi pemikiran bahwa Kakistokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh orang - orang yang tidak kompeten, tidak memiliii integritas, atau tidak memenuhi syarat moral, maka ada benarnya jika Indonesia sedang memasuki episode kakistokrasi. Pemikir kebhinekaan Sukidi (2026) dalam Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD) yang diselenggarakan di FK UI ketika diskusi mendalam bersama penulis dan kawan-kawan meyakini itulah yang terjadi di Indonesia saat ini.

Noah Smith Jurnalis The Washington post dalam opininya yang berjudul Trumpism is kakistocracy (2024) menjelaskan satu narasi penting penyebab terjadinya kakistokrasi yaitu a cult of personality prizes loyalty above competence. Kultus personal dan mengutamakan loyalitas diatas kompetensi. Bahkan mereka bersekongkol untuk menyingkirkan orang-orang yang kompeten.

Jika realitas seperti itu benar-benar terjadi di Indonesia maknanya kita benar-benar sedang memasuki episode gelap yang membutuhkan kehadiran kolektif pembawa cahaya, dan cahaya itu hadir dari api perlawanan terhadap rezim kakistokrasi.

JAKARTA - Komisi I DPR menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Thailand untuk Indonesia di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Utut Adianto mengatakan pertemuan itu membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis antara Indonesia dan Thailand.

“Intinya kita ingin perdagangan antara Indonesia dan Thailand itu meningkat terutama dalam penggunaan mata uang Bath dan Rupiah, selain itu upaya meningkatkan jumlah turis dari Thailand juga akan kita upayakan,” ungkap Utut.

Salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah hambatan ekonomi pascaperang antara Amerika Serikat dan Iran, termasuk peluang peningkatan kunjungan wisatawan Thailand ke Indonesia. Selain itu, kedua pihak juga membahas peluang kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dan Thailand, termasuk penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan kedua negara.

Utut mengungkapkan pihaknya juga membahas isu terkait pemerintah Myanmar yang mengeluhkan perlakuan diskriminatif dari blok ASEAN setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan lalu mem-blacklist kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar.

“Hal ini tentu bukan urusan dari DPR RI melainkan urusan dari Kementerian Luar Negeri, namun kita juga akan mendorong agar Myanmar dapat kembali masuk dalam ASEAN,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengkritisi pembubaran menonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ di Kota Ternate, Maluku Utara, yang dilakukan Dandim 1501/Ternate. Adapun pembubaran dilakukan dengan alasan adanya penolakan masyarakat, terutama di media sosial (medsos), lantaran judul film dianggap provokatif.

Menurut TB Hasanuddin, tindakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi serta melampaui tugas pokok dan fungsi TNI. “Dalam negara demokrasi, ruang diskusi dan penyampaian informasi harus dilindungi selama tidak terbukti melanggar hukum,” kata TB Hasanuddin, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dia menuturkan bahwa Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. “Pasal 28F UUD RI 1945 menjamin hak asasi setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada putusan atau bukti berkekuatan hukum yang menyatakan film tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. “Kalau ada pihak yang menilai isi film tidak tepat atau provokatif, maka seharusnya dibantah dengan data, klarifikasi, dan argumentasi," imbuhnya.

Dia pun menekankan bahwa pembubaran kegiatan masyarakat bukan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI. “Dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan UU TNI telah diatur daftar tugas OMSP," ungkapnya.

"Tidak ada satu pun tugas OMSP yang menyebut TNI berwenang membubarkan kegiatan nonton bareng atau diskusi masyarakat dengan alasan apa pun,” sambungnya.

Dia mengatakan, apabila terdapat indikasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka langkah yang tepat adalah berkoordinasi dengan aparat kepolisian. “Kalau memang ada potensi gangguan kamtibmas, seharusnya TNI segera berkoordinasi dengan kepolisian sesuai aturan UU. TNI tidak perlu melakukan tindakan langsung yang melampaui tupoksinya,” ujarnya.

Dia berpendapat bahwa peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, terutama dalam menjalankan proyek-proyek strategis nasional (PSN) maupun program besar yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Ini konsekuensi apabila pemerintah kurang melakukan sosialisasi dan kurang melibatkan masyarakat sejak awal," kata dia.

"Proyek besar yang menyentuh ruang hidup masyarakat harus dibicarakan secara terbuka dan melibatkan publik secara maksimal,” tambah dia.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dan transparansi dalam setiap kebijakan strategis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun resistensi di masyarakat. “Pemerintah harus hadir dengan penjelasan yang utuh kepada masyarakat. Sosialisasi itu penting agar publik memahami tujuan proyek, dampaknya, dan manfaatnya," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan setuju dengan usulan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda agar pelaku money politics atau politik uang bisa di-blacklist. Sebab, kata dia, praktik politik uang bisa merusak demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

“Wah, setuju banget! Setuju banget! Karena salah satu yang merusak demokrasi adalah politik uang. Politik uang itu menghancurkan, merusak demokrasi, dan sekaligus merusak kesejahteraan rakyat," kata Daniel saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Namun, Daniel menilai, Bawaslu harus tetap menjalankan fungsi sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu. Ia meminta Bawaslu tak hilang bila ada praktik politik uang.

"Yang paling gampang, nomor satu, Bawaslu tegakkan aturan, jalankan tugas dengan baik. Jangan justru pada saat terjadi politik uang, malah Bawaslu-nya hilang," tegas Daniel.

Kendati demikian, Daniel mendorong usulan pelaku politik uang diblacklist dari peserta pemilu masuk ke RUU Pemilu. Pasalnya, kata dia, praktik politik uang merupakan masalah besar di Tanah Air.

"Kita dorong. Kita dorong. Sebenarnya bukan hanya sekarang, ya, dari kemarin-kemarin kita selalu menyatakan politik uang masalah besar di Indonesia. Itu akar, akar awal untuk selanjutnya, kita suram masa depan, ntar," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, mengusulkan agar revisi UU Pemilu memuat sanksi lebih tegas bagi pelaku politik uang, termasuk larangan mengikuti pemilu pada periode berikutnya.

Menurut Herwyn, pelaku politik uang semestinya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi yang sedang berlangsung, tetapi juga dilarang mengikuti Pemilu maupun Pilkada berikutnya guna memberikan efek jera.

“Yang sudah pernah terbukti melakukan politik uang, minimal satu periode Pemilu berikutnya tidak boleh ikut, termasuk Pilkada,” ujar Herwyn dalam diskusi publik di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung buka suara menanggapi usulan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda agar pelaku money politics atau politik uang bisa di-blacklist. Doli menekankan pentingnya membangun komitmen bersama demi mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.

“Yang terpenting adalah komitmen kita semua untuk menyadari dan memahami pentingnya Pemilu yang berintegritas,” kata Doli dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026)

Doli menilai, seluruh elemen bangsa perlu memikirkan langkah nyata untuk mencegah berbagai bentuk moral hazard dalam pelaksanaan pemilu. Praktik seperti politik transaksional, money politics, hingga pembelian suara dinilai harus diberantas melalui pembenahan sistem secara menyeluruh.

"Perlu ada berbagai terobosan dalam merumuskan sistem pemilu ke depan," katanya.

Apalagi, kata dia, berbagai gagasan perbaikan kualitas pemilu terus bermunculan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai selama tahapan pemilu berlangsung.

“Kita akan terus menunggu usulan-usulan baru lainnya untuk dikaji dan dikembangkan,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, mengusulkan agar revisi UU Pemilu memuat sanksi lebih tegas bagi pelaku politik uang, termasuk larangan mengikuti pemilu pada periode berikutnya.

Menurut Herwyn, pelaku politik uang semestinya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi yang sedang berlangsung, tetapi juga dilarang mengikuti Pemilu maupun Pilkada berikutnya guna memberikan efek jera.

“Yang sudah pernah terbukti melakukan politik uang, minimal satu periode pemilu berikutnya tidak boleh ikut, termasuk pilkada,” ujar Herwyn dalam diskusi publik di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

JAKARTA - Tokoh nasional Anies Baswedan menyebut kepercayaan merupakan kunci utama dalam kepemimpinan . Kepercayaan terhadap pemimpin dapat menurun ketika pemimpin tersebut lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan bersama.

Anies menjelaskan bahwa kepercayaan dibangun oleh tiga faktor utama, yakni kompetensi, integritas, dan kedekatan atau intimacy, serta dapat runtuh ketika kepentingan pribadi muncul.

"Kepercayaan meningkat kalau ada kompetensi, meningkat kalau ada integrity, meningkat kalau ada intimacy, turun kalau ada self-interest," kata Anies saat menjadi pembicara dalam acara Open House Universitas Paramadina bertema "Integritas Karakter, Kompetensi, dan Teknologi dalam Pendidikan di Indonesia" yang digelar di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (6/5/2026). Kegiatan itu dihadiri pelajar, mahasiswa, dan guru.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menyatakan, apabila pemimpin lebih mengedepankan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya, kepercayaan publik akan langsung menurun. Anies juga menyinggung fenomena yang kerap terjadi di masyarakat, yakni publik kehilangan kepercayaan karena melihat pemimpin lebih mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan umum.

"Begitu kepentingan pribadi masuk, oh itu kepercayaan itu turun langsung. Jadi yang dipikirin dirinya sendiri, anaknya, ponakannya, bener, nggak? Keluarganya. Langsung pada nggak percaya, kan?" ujarnya.

Menurut Anies, kepercayaan merupakan kunci utama dalam kepemimpinan. Ia menyebut seseorang hanya dapat disebut pemimpin jika memiliki pengikut yang percaya kepadanya.

"Jadi apa yang membuat dia otomatis pemimpin? Satu saja, punya pengikut. You are not a leader if you have no follower," ujarnya.

Selain itu, Anies menekankan pentingnya integritas dalam membangun kepercayaan. Menurutnya, integritas tidak hanya soal kejujuran, tetapi juga kesesuaian dengan nilai kebenaran dan kepentingan publik. "Integritas itu bukan hanya jujur, tapi jujur plus sejalan dengan nilai kebenaran dan nilai kepentingan publik," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengingatkan generasi muda untuk mulai membangun kapasitas kepemimpinan sejak di bangku kuliah dengan memperkuat kompetensi, menjaga integritas, serta menghindari kepentingan pribadi yang berlebihan. "Kita tahu kenapa kepercayaan kita turun karena self-interest-nya membesar. Jadi adik-adik semua, belajar kepemimpinan kendalikan ini nih," katanya.

JAKARTA - Pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais yang menyerang secara terbuka kepada Seskab Teddy Indra Wijaya dan menyinggung Presiden Prabowo Subianto sangat tidak pantas, offside, kebablasan dan sensasional. Pernyataan Amien Rais tergolong fitnah, hoaks dan melampaui batas kemanusiaan.

"Sebagai orang yang pernah duduk sebagai Ketua MPR dan tokoh bangsa, pernyataan Amien Rais sangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan di hadapan publik. Amien Rais ini sedang cari panggung popularitas, cari-cari sensasional, karena dia sudah redup dan sudah berada di lorong gelap. Jauh dari perhatian rakyat karena rakyat sudah menjauh dari dia," kata Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08, Akhmad Gojali Harahap, Rabu (6/5/2026).

Menurut Gojali, selama ini Amien Rais dikenal di ruang publik sebagai seorang intelektual. Tapi, pernyataannya terkait Seskab Teddy Indra Wijaya sudah sangat menciderai nilai-nilai akademik dan keintelektualannya. Karena, yang diungkapkan Amien Rais jauh dan tidak berbasis data, fakta dan riset.

"Saya sebagai Doktor di bidang politik malu menyaksikan dan membaca pernyataan dan statemen Amien Rais yang hanya untuk medapatkan perhatian, popularitas dan mengesampingkan nilai-nilai ilmiah. Sungguh, ini sangat memalukan," kata Gojali.

Gojali mengatakan, pernyataan Amien Rais jauh dari kesan seorang yang beradab dan hanya berupaya ingin terkenal kembali dengan berbagai cara. Tapi upaya yang dilakukan Amien Rais selalu gagal.

Lihat video: Heboh Pernyataan Amien Rais: Hubungan Prabowo-Teddy Tak Lazim!



"Berulangkali dan berkali-kali Amien Rais berusaha untuk reborn dan mencari jalan pintas dengan berbagai manuver-manuver di panggung politik, tapi selalu gagal," kata Gojali.

Menurut Gojali, sebaiknya Amien Rais menikmati hari tuanya. Apalagi, zaman sudah berganti dan generasi baru Milenial yang cerdas sudah melampaui para orang tua.

"Pernyataan Amien Rais tidak saja melanggar hukum dan menyebarkan kabar hoaks yang jauh dari cerdas, tapi dia juga telah nyata-nyata menfitnah secara terbuka di hadapan publik. Karena itu, Amien Rais sebaiknya diproses secara hukum," kata Gojali.

Gojali menambahkan, kalau Amien Rais ingin bermain di panggung publik, jangan membawa isu-isu jauh dari cerdas dan intelektual.

"Jangan karena ambisius untuk mencari popularitas, menghalalkan segala cara. Masih coba-coba bermain di atas panggung politik, tapi pernyataannya jauh dari isu yang cerdas dan intelektual," tandas Gojali.