JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Abidin Fikri mengecam keras praktik pengkaplingan tenda yang ditemukan dalam pelaksanaan haji Indonesia Tahun 2026, yang dilakukan oleh sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji/Umrah (KBIH/KBIHU). Menurut Abidin Fikri yang juga Tim Pengawas Haji DPR ini, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika pelayanan penyelenggaraan haji, tetapi juga membahayakan hak dan keselamatan jemaah, serta merusak kredibilitas penyelenggaraan haji nasional yang menjadi tanggung jawab pelaksanaannya oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Abidin Fikri mendesak segera Kementerian Haji dan Umrah RI melakukan langkah-langkah konkret dengan mencabut izin operasional KBIH/KBIHU yang terbukti melakukan pengkaplingan tend,a bahkan melakukan pungutan liar dengan berdasarkan pemeriksaan administratif dan bukti lapangan yang memadai.

“Kami tidak akan menoleransi komersialisasi dan praktik yang memperburuk kualitas pelaksanaan ibadah haji rakyat Indonesia. Haji adalah amanah suci; penyelenggara harus memastikan keselamatan, kesetaraan, dan kehormatan jamaah. Jika ada pihak yang memanfaatkan posisi untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, negara harus bertindak tegas,” ujar Abidin Fikri, Jumat (22/5/2026).

Tim Pengawas Haji DPR dan Komisi VIII DPR bakal terus mengawasi dengan seksama pengaturan teknis pelayanan penempatan tenda dan fasilitas di Arafah, Musdalifa dan Mina (Armuzna) yang harus melindungi akses jemaah tanpa diskriminasi; pastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terpadu antara Kementerian Haji dan Umrah, PPIH, syarikah dan otoritas Saudi Arabia.

“Kami tidak akan menoleransi komersialisasi dan praktik yang memperburuk kualitas pelaksanaan ibadah haji rakyat Indonesia. Haji adalah amanah suci; penyelenggara harus memastikan keselamatan, kesetaraan, dan kehormatan jamaah. Jika ada pihak yang memanfaatkan posisi untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, negara harus bertindak tegas,” pungkasnya.

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harris Turino menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS). Persoalan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung DPR pada Senin (18/5/2026).

Penurunan nilai mata uang ini dinilai tidak hanya disebabkan oleh tekanan global, melainkan juga dipicu oleh masalah domestik dan merosotnya kepercayaan investor. Faktor internal tersebut meliputi isu fiskal, defisit transaksi berjalan, serta besarnya arus modal yang keluar dari Indonesia.

Guna meredam depresiasi, BI dilaporkan telah menerapkan berbagai instrumen stabilisasi moneter. Langkah tersebut mencakup intervensi pasar valuta asing yang menguras cadangan devisa dari US$156 miliar menjadi kisaran US$146 miliar, peningkatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) ke angka 6,41%, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

Catatan legislatif menunjukkan BI telah membeli SBN senilai Rp332 triliun sepanjang 2025 dan menambah lagi sebesar Rp133 triliun pada tahun ini. Selain itu, batas pembelian dolar AS juga diperketat oleh bank sentral dari nilai Rp50.000 menjadi Rp25.000.

“Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik Pak,” ujar Harris Turino, Anggota Komisi XI DPR dalam rapat tersebut.

Harris menjabarkan lebih lanjut mengenai sejumlah indikator internal yang sedang dihadapi oleh perekonomian nasional saat ini. “Ada masalah di fiskal, ada masalah di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” tuturnya.

Kondisi pasar modal juga menjadi perhatian karena investor asing yang keluar dari bursa saham tidak mengalihkan dananya ke pasar surat utang negara, meskipun tingkat imbal hasil atau yield terpantau meningkat. “Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?” lanjutnya.

Situasi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan sentimen yang cukup besar di kalangan pelaku pasar. “Seharusnya mereka hanya mengimbangi portofolio antar instrumen di dalam rupiah. Ini saat ini tidak terjadi. Sehingga ada isu kepercayaan di sini yang cukup besar,” pungkasnya.

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Edi Purwanto meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar penerbangan. Kebijakan ini mencuat di tengah potensi kenaikan harga tiket pesawat domestik akibat naiknya harga avtur.

Anggota Komisi V DPR ini menilai bahwa kenaikan harga avtur memang dapat berdampak pada biaya operasional maskapai. Namun, pemerintah tidak boleh membiarkan seluruh beban tersebut langsung dialihkan kepada masyarakat melalui kenaikan harga tiket.

“Kalau memang ada kenaikan biaya operasional akibat harga avtur, pemerintah harus memastikan hitungannya terbuka. Jangan sampai fuel surcharge ini justru menjadi ruang bagi kenaikan tiket yang berlebihan,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Dia mendorong Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan fuel surcharge. Menurutnya, kebijakan tersebut harus transparan, proporsional, dan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi dunia usaha.

Ia juga meminta Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan terhadap maskapai penerbangan. Ia menegaskan, penerapan tarif tambahan bahan bakar harus diawasi agar tidak menjadi alasan bagi maskapai untuk menaikkan tarif secara tidak wajar.

“Jangan sampai setiap kali biaya operasional naik, masyarakat selalu menjadi pihak pertama yang menanggung bebannya. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri penerbangan dan kemampuan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Edi Purwanto menjelaskan, transportasi udara memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas antarwilayah. Bagi banyak daerah, terutama wilayah kepulauan, Indonesia timur, dan daerah terpencil, pesawat bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, dia mendorong Kementerian BUMN dan PT Pertamina untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga avtur di seluruh bandar udara. Ia meminta perhatian khusus diberikan kepada wilayah yang memiliki biaya distribusi tinggi agar tidak terjadi ketimpangan harga yang berdampak pada tiket pesawat.

“Pertamina dan BUMN terkait harus memastikan pasokan avtur aman dan harga tetap stabil di seluruh bandara. Jangan sampai daerah-daerah yang jauh dan terpencil menanggung beban lebih besar, lalu akhirnya masyarakat juga yang terkena dampaknya,” pungkasnya.

JAKARTA - Komisi I DPR menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Thailand untuk Indonesia di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Utut Adianto mengatakan pertemuan itu membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis antara Indonesia dan Thailand.

“Intinya kita ingin perdagangan antara Indonesia dan Thailand itu meningkat terutama dalam penggunaan mata uang Bath dan Rupiah, selain itu upaya meningkatkan jumlah turis dari Thailand juga akan kita upayakan,” ungkap Utut.

Salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah hambatan ekonomi pascaperang antara Amerika Serikat dan Iran, termasuk peluang peningkatan kunjungan wisatawan Thailand ke Indonesia. Selain itu, kedua pihak juga membahas peluang kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dan Thailand, termasuk penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan kedua negara.

Utut mengungkapkan pihaknya juga membahas isu terkait pemerintah Myanmar yang mengeluhkan perlakuan diskriminatif dari blok ASEAN setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan lalu mem-blacklist kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar.

“Hal ini tentu bukan urusan dari DPR RI melainkan urusan dari Kementerian Luar Negeri, namun kita juga akan mendorong agar Myanmar dapat kembali masuk dalam ASEAN,” pungkasnya.

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman menyoroti fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi IV DPR ini meminta agar truk pupuk diprioritaskan di tengah kondisi kelangkaan solar.

Dia melihat kondisi tersebut berdampak serius terhadap distribusi pupuk subsidi, terutama di wilayah terdampak bencana seperti jalur Lembah Anai yang hingga kini masih dalam tahap perbaikan pascabanjir akhir November 2025 lalu. “Angkutan distribusi pupuk subsidi, layak diperlakukan setara truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya kejadian antrean di SPBU selang waktu terakhir,” kata Alex dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dia menuturkan, ruas jalan Lembah Anai merupakan akses vital yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten/kota di wilayah utara Sumatera Barat serta provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Utara. Pembatasan kendaraan di jalur tersebut membuat truk pengangkut pupuk subsidi harus memutar dan menghadapi antrean panjang solar subsidi di SPBU.

Alex yang juga Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR ini berpendapat, perlakuan khusus terhadap kendaraan distribusi pupuk subsidi penting dilakukan guna mendukung implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang telah memangkas jalur distribusi pupuk langsung dari gudang pelaku usaha distribusi ke Kios Pupuk Lengkap di lini akhir distribusi.

“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, ketiadaan solar subsidi. Jangan sampai ini jadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4, yang merupakan ujung tombak distribusi pupuk subsidi,” ujar Alex.

Lebih lanjut Alex mengatakan bahwa ketepatan waktu distribusi pupuk sangat menentukan hasil produksi pertanian, sebab jadwal pemupukan harus menyesuaikan usia tanaman. “Jika pemupukan dilakukan di luar jadwal, tentunya berpotensi akan mengganggu hasil panen,” imbuhnya.

Maka itu, Alex meminta pemerintah memastikan ketersediaan pupuk subsidi di seluruh lini distribusi, khususnya menjelang musim tanam, agar target swasembada pangan nasional tidak terganggu. “Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang ujungnya akan berimbas pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Alex.

Alex yang juga Ketua PDIP Sumatera Barat ini menuturkan bahwa secara umum stok pupuk subsidi nasional masih aman karena distribusi telah dibagi berdasarkan regional pengelolaan perusahaan pupuk negara. “Jika perang di Timur Tengah ini berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentunya akan ikut terganggu. Karenanya, langkah antisipasi agar pupuk subsidi terjamin ketersediaannya di Lini 4, harus terus diupayakan,” pungkasnya.

Diketahui, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengkritisi pembubaran menonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ di Kota Ternate, Maluku Utara, yang dilakukan Dandim 1501/Ternate. Adapun pembubaran dilakukan dengan alasan adanya penolakan masyarakat, terutama di media sosial (medsos), lantaran judul film dianggap provokatif.

Menurut TB Hasanuddin, tindakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi serta melampaui tugas pokok dan fungsi TNI. “Dalam negara demokrasi, ruang diskusi dan penyampaian informasi harus dilindungi selama tidak terbukti melanggar hukum,” kata TB Hasanuddin, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dia menuturkan bahwa Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. “Pasal 28F UUD RI 1945 menjamin hak asasi setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada putusan atau bukti berkekuatan hukum yang menyatakan film tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. “Kalau ada pihak yang menilai isi film tidak tepat atau provokatif, maka seharusnya dibantah dengan data, klarifikasi, dan argumentasi," imbuhnya.

Dia pun menekankan bahwa pembubaran kegiatan masyarakat bukan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI. “Dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan UU TNI telah diatur daftar tugas OMSP," ungkapnya.

"Tidak ada satu pun tugas OMSP yang menyebut TNI berwenang membubarkan kegiatan nonton bareng atau diskusi masyarakat dengan alasan apa pun,” sambungnya.

Dia mengatakan, apabila terdapat indikasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka langkah yang tepat adalah berkoordinasi dengan aparat kepolisian. “Kalau memang ada potensi gangguan kamtibmas, seharusnya TNI segera berkoordinasi dengan kepolisian sesuai aturan UU. TNI tidak perlu melakukan tindakan langsung yang melampaui tupoksinya,” ujarnya.

Dia berpendapat bahwa peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, terutama dalam menjalankan proyek-proyek strategis nasional (PSN) maupun program besar yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Ini konsekuensi apabila pemerintah kurang melakukan sosialisasi dan kurang melibatkan masyarakat sejak awal," kata dia.

"Proyek besar yang menyentuh ruang hidup masyarakat harus dibicarakan secara terbuka dan melibatkan publik secara maksimal,” tambah dia.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dan transparansi dalam setiap kebijakan strategis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun resistensi di masyarakat. “Pemerintah harus hadir dengan penjelasan yang utuh kepada masyarakat. Sosialisasi itu penting agar publik memahami tujuan proyek, dampaknya, dan manfaatnya," pungkasnya.

BENGKALIS - Anggota DPR Dapil Riau I Dewi Juliani menyerap langsung aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam kunjungan resesnya. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa berbagai persoalan daerah, mulai dari kondisi fiskal daerah hingga infrastruktur, ke tingkat pusat.

Dewi Juliani turut menyalurkan dan mengawal program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Di sela-sela kegiatan Dewi juga menengok langsung rumah-rumah warga.

“Saya turun memastikan program bantuan perumahan yang saya perjuangkan ini benar-benar dirasakan masyarakat. Ini bagian dari upaya saya memperjuangkan aspirasi warga Bengkalis,” kata Dewi, Rabu (29/4/2026).



Ia menegaskan bahwa program bantuan tersebut tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan. Dewi juga mengingatkan agar tidak ada pungutan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Ini bukan yang terakhir, tapi berkelanjutan. Saya tegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun, ini hak masyarakat dan tidak boleh ada pemotongan,” ujar legislator PDI Perjuangan ini.

Selain itu, Dewi menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyaluran program tanggung jawab sosial (CSR) BUMN agar tepat sasaran. Ia mengaku telah meninjau langsung kondisi penerima bantuan di lapangan.

“Saya turun memastikan apakah masyarakat betul-betul membutuhkan. Tadi saya lihat langsung beberapa rumah, dan memang mereka membutuhkan bantuan pemerintah,” ucapnya.

Dewi juga menyinggung sejumlah persoalan strategis daerah yang akan dibawanya ke pusat, termasuk kondisi APBD Kabupaten Bengkalis serta infrastruktur transportasi dan lingkungan.

“Soal kapal roro dan abrasi, ini akan saya bawa ke pusat. Mohon doa agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa kami perjuangkan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, mengapresiasi kehadiran Dewi yang dinilai menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di daerah. “Biasanya orang sudah duduk itu lupa. Alhamdulillah Ibu Dewi turun sampai ke daerah kita ini, beliau peduli dengan Bengkalis,” terangnya.

Ia menyebut dukungan masyarakat Bengkalis terhadap Dewi cukup besar dan berharap perhatian tersebut terus berlanjut dalam bentuk program nyata. “Dari sekitar 45 ribu suara di daerah ini, kami melihat beliau tetap hadir dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Septian juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan. Ia berharap aspirasi terkait APBD Bengkalis dapat disampaikan ke pemerintah pusat, termasuk melalui jaringan di DPR RI.

“Kami mohon bantuannya agar kondisi APBD ini bisa diperhatikan, karena saat ini situasi cukup berat,” ucapnya.

Ia menggambarkan kondisi tersebut berdampak hingga ke tingkat bawah pemerintahan. “Bapak-bapak camat dan kepala desa sekarang harus mengencangkan ikat pinggang, bahkan tidak bisa lagi ngopi di luar. Kami berharap ada perhatian dari pusat untuk kondisi ini,” pungkasnya.

Dalam kunjungan reses tersebut, hadir sejumlah camat lurah dan warga Bengkalis. Sebagai informasi, persoalan kapal roro dan abrasi menjadi perhatian di Bengkalis dalam beberapa tahun terakhir.

Keterbatasan armada dan layanan penyeberangan kerap menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sementara abrasi pantai terus menggerus wilayah pesisir dan mengancam permukiman warga, sehingga membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah.

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ono Surono (ONS) turut menyaksikan rumahnya di Jalan Jati Indah V, Bandung, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

"Dalam proses penggeledahan tentu ada pihak-pihak dari saudara ONS yang ikut menyaksikan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Di amenjelaskan, kehadiran dari pihak Ono Surono penting. Sebab, salah satunya untuk menyaksikan terkait penyitaan yang dilakukan dalam penggeledahan tersebut.

"Tentu nanti dalam rangkaian kegiatan penggeledahan ketika ada barang bukti yang diamankan dan disita tentu juga atas pengetahuan dari pihak ONS," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Ade Kuswara Kunang. Kali ini, lokasi yang disasar merupakan kediaman Ono Surono (ONS) yang berlokasi di Bandung pada Rabu (1/4/2026).

"Hari ini Rabu (1/4), Penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara ONS, yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat," kata Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

Budi belum mengungkapkan apa saja yang diangkut timnya dari penggeledahan tersebut. Sebab, proses penggeledahan masih berjalan.

"Kegiatan masih berlangsung. Kami akan update perkembangannya," ujarnya.

JAKARTA - Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Giri Ramanda N Kiemas menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah. Dia menilai kebijakan yang membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2027 berpotensi menimbulkan dampak serius, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Anggota DPR asal Sumatera Selatan ini mengatakan bahwa sebagian besar daerah saat ini masih mengalokasikan belanja pegawai di atas batas maksimal yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. “Bahkan, tidak sedikit daerah yang menghabiskan lebih dari 40 persen APBD hanya untuk gaji aparatur. Kondisi ini umumnya terjadi di daerah dengan APBD kecil serta daerah yang mengalami peningkatan tenaga honorer setiap pergantian kepala daerah,” katanya dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Menurut Giri, tekanan yang dihadapi pemerintah daerah semakin berat akibat adanya penyesuaian transfer keuangan dari pemerintah pusat. Hal ini mendorong daerah untuk segera menata kembali komposisi anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menilai, jika kebijakan itu diterapkan secara ketat tanpa adanya fleksibilitas, maka risiko terjadinya PHK massal, terutama terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, akan sulit dihindari. “Banyak PPPK yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. Jika terjadi pengurangan besar-besaran, tentu akan berdampak sosial luas di daerah,” katanya.

Beberapa daerah kini mulai mempertimbangkan berbagai langkah efisiensi untuk menyesuaikan dengan aturan baru tersebut. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah pengurangan jumlah PPPK paruh waktu. Namun, menurut Giri, langkah tersebut bukanlah satu-satunya solusi.

Bagi daerah yang tidak terlalu jauh melampaui batas 30 persen, ia menyarankan pendekatan yang lebih moderat, seperti penyesuaian besaran gaji dan jam kerja bagi PPPK paruh waktu untuk menghindari PHK secara massal. “Ini memang bukan pilihan ideal, tapi bisa menjadi jalan tengah agar tidak terjadi gejolak sosial,” ujarnya.

Selain itu, muncul desakan agar pemerintah pusat melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan ini. Revisi Undang-Undang HKPD atau penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menunda penerapan batas belanja pegawai dianggap dapat memberikan waktu bagi daerah agar dapat beradaptasi dengan baik.

Alternatif lain yang bersifat lebih struktural adalah dengan memindahkan kewenangan penggajian pegawai, baik PNS maupun PPPK penuh waktu, ke pemerintah pusat. Melalui skema ini, beban belanja pegawai tidak lagi sepenuhnya ditanggung oleh APBD.

Kendati demikian, pendekatan tersebut juga membawa konsekuensi, yaitu berkurangnya kewenangan daerah dalam pengelolaan kepegawaian, termasuk dalam penentuan jabatan, mutasi, serta pengangkatan pegawai baru.

Bisnis.com, SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di RS MRCCC Siloam, Jakarta, Selasa (10/2/2026) pukul 20.36 WIB.

Diketahui, Adi sapaan akrab politikus PDIP menjalani perawatan medis lantaran mengalami sakit. Sekretaris DPRD Surabaya, Musdiq Ali Suhudi mengabarkan, Adi Sutarwijono berpulang pada Selasa 10 Februari 2026 pukul 20.36 WIB di RS MRCCC Siloam Jakarta.

"Kabar yang kami dapat dari pihak keluarga seperti itu," ujarnya.

Dia mengatakan, jenazah akan dibawa dari Jakarta ke Surabaya pada Rabu (11/2/2026) siang dan akan disemayamkan di Grand Heaven, Taman, Sidoarjo.

Musdik menjelaskan, seusai disemayamkan rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Keputih pada Kamis (12/2/2026).

Sekretariat DPRD Surabaya, kata dia, sangat berduka atas kepergian Adi Sutarwijono. Menurutnya, selama memimpin DPRD Surabaya yang bersangkutan cukup baik dan berdedikasi termasuk dalam memberi arahan dan koordinasi soal ritme kerja di DPRD Surabaya.

"Dalam catatan kami Pak Adi cukup bagus dan berintegritas, kami kerap terbantu dalam hal koordinasi, termasuk soal tugas pokok dan fungsi terutama kami yang ada di sekretariat," ujarnya.

Dia menegaskan, pimpinan dan seluruh staf maupun karyawan ikut berbelasungkawa. "Semoga Pak Adi diberi jalan lapang dan keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran," ujarnya.

Duka juga menyelimuti kolega Adi Sutarwijono di DPRD Surabaya. Ketua Fraksi PDIP, Budi Leksono mengaku sangat kehilangan rekan seperjuangan. Menurutnya, duka yang dirasakan atas kepergian Adi Sutarwijono tak hanya di DPC PDIP Surabaya tapi juga di lingkungan DPRD Surabaya.

"Sebagai kader, beliau cukup bagus dan banyak memberi arahan positif. Sebagai anggota dewan, yang bersangkutan cakap dalam mengurai setiap persoalan," katanya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni juga mengaku sangat kehilangan kawan seperjuangan di DPRD Surabaya. "Bagaimanapun Mas Adi banyak memberi warna dalam perkembangan Kota Surabaya," ujar Cak Toni sapaan karib politikus Golkar tersebut.

Dia mengatakan, selama dirinya duduk bersama Adi Sutarwijono di pimpinan DPRD Surabaya, banyak pelajaran yang bisa dipetik. "Soal demokrasi itu pasti, kerap Mas Adi mengingatkan kami untuk fokus sebagai legislator agar mengesampingkan ego sektoral. Sebab saat kita duduk di DPRD maka harus siap menghibahkan dirinya untuk rakyat secara keseluruhan," ujarnya.

Cak Toni juga menyebut soal kesabaran. Menurutnya, berada di puncak kepemimpinan DPRD Surabaya tak lantas membuat Adi Sutarwijono yang merupakan mantan wartawan berlaku sewenang-wenang.

"Sebagai politisi cukup sabar, benturan, serangan, tidak dihadapi dengan amarah. Ini yang membuat kami banyak belajar," ujarnya.

Dia berharap dengan berpulangnya Ketua DPRD Surabaya tidak lantas mengendorkan semangat para anggota dewan dalam mengabdi untuk masyarakat namun jadi pelecut semangat lantaran banyak hal positif yang bisa diambil dari almarhum.

"Selamat jalan kawan, semoga damai di alam sana," ujar Cak Toni.

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan bahwa persoalan jalan daerah tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi lebih dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola dan inkonsistensi kebijakan. Politikus PDIP ini mengungkapkan bahwa selama sekitar 20 tahun terakhir, perbaikan tingkat kemantapan jalan daerah bergerak jauh lebih lambat dibandingkan jalan nasional yang cenderung terjaga pada level tinggi.

Ia juga menilai mekanisme desentralisasi pembangunan jalan justru melahirkan kesenjangan standar dan prioritas antardaerah. Pergantian kepala daerah sering kali dibarengi dengan perubahan arah kebijakan dan alokasi anggaran infrastruktur, sehingga pembangunan jalan tidak berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya.

"Beberapa negara itu kewenangan membangun jalan itu tidak didelegasikan kepada pemerintah daerah di beberapa negara. Itu langsung ditangani oleh pemerintah pusat semua supaya apa? Supaya standarnya sama, kemudian sebaran jalannya itu sama, merata dia karena dianggarkan secara komprehensif dia, tidak beda kepala beda kebijakan," kata Lasarus dalam rapat kerja di Gedung DPR, Rabu (4/2/2026).

Tingkat kemantapan jalan nasional yang konsisten berada di kisaran 96–97 persen menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki stabilitas manajerial dan kapasitas fiskal yang lebih kuat. Sebaliknya, kondisi jalan provinsi serta kabupaten/kota dinilai masih sulit mencapai tingkat kemantapan optimal, meskipun aliran dana otonomi daerah terus tersedia setiap tahun.

Di lapangan, perbedaan mutu jalan terlihat jelas. Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang bersumber dari APBN mudah dikenali karena standar lebar jalan dan kualitas pengerjaannya relatif seragam, berbeda dengan proyek jalan yang dikelola pemerintah daerah. Dari situ, Lasarus kemudian mengemukakan perlunya perubahan kebijakan yang bersifat lebih fundamental.

"Saya punya pemikiran dulu, apakah kita revisi saja Undang-Undang Jalan ini? Sehingga jalan provinsi itu sudah ambil alih pusat saja, kemudian jalan strategis daerah ambil alih oleh pusat juga. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan strategis daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga nanti kewenangan daerah hanya membuat jalan ke dusun-dusun saja. Tetap masih ada kewenangan daerah," kata Lasarus.

Usulan tersebut didorong oleh pandangan bahwa pendekatan berbasis instruksi presiden tidak selalu berkelanjutan. Jika tidak ada instruksi baru, program bisa berhenti, sementara kebutuhan perbaikan jalan bersifat terus-menerus.

"Kalau Presiden mengeluarkan instruksi, ada. Tapi kalau tidak keluar instruksi Presiden, ya berhenti Inpresnya. Tapi kalau dia sudah diikat oleh Undang-Undang, siapa pun Presidennya, Undang-Undang ini berlaku, Pak. Karena tugas pertama Presiden menurut Undang-Undang Dasar adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta peraturan lainnya. Jadi siapa pun Presidennya nanti, Undang-Undang ini mengikat," pungkasnya.

Komisi V DPR menilai kesenjangan mutu jalan antara pemerintah pusat dan daerah sudah berlangsung terlalu lama tanpa kemajuan berarti. Dalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kompleks Parlemen, Senayan, kondisi jalan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota menjadi perhatian utama.

JAKARTA - Legislator PDI Perjuangan (PDIP) Selly Andriany Gantina menyoroti ketidakadilan serius terhadap guru madrasah swasta Kementerian Agama (Kemenag) yang telah lulus passing grade PPPK tahun 2023, namun tidak diakui sebagai pelamar prioritas. Hal berbeda dengan perlakuan terhadap guru di bawah Kemendikdasmen.

Hingga kini ada 191.296 formasi Kemenag telah disetujui KemenPAN-RB. Namun hanya 11.339 guru madrasah yang diprioritaskan karena lulus UKOM tahun 2024.

Sementara guru yang lulus passing grade UKOM 2023 justru terabaikan, meski secara hukum telah memenuhi ambang batas kompetensi nasional. “Mereka sudah lulus passing grade. Sudah diuji negara. Tapi justru tidak diberi jalan. Ini bukan soal teknis, ini soal diskriminasi kebijakan,” tegas Selly Gantina dalam siaran persnya, Senin (26/1/2025).

Legislator dari Dapil Jabar VIII ini mengingatkan bahwa sebagian besar madrasah berdiri di atas tanah wakaf, dibangun dan dirawat secara swadaya oleh masyarakat, dengan minim perhatian dan intervensi negara. Dalam kondisi sarana terbatas, para guru madrasah tetap bertahan mengajar, sering kali tanpa kepastian honor dan tanpa jaminan masa depan.

“Negara menikmati hasilnya: jutaan anak bangsa dididik, karakter dibangun, nilai keagamaan dijaga. Tapi ketika bicara keadilan kepegawaian, guru madrasah selalu berada di barisan terakhir,” katanya.

Selly menegaskan, publik berhak memperoleh gambaran yang jernih mengenai prioritas anggaran negara. “Kalau negara mampu mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk program baru dan mengangkat ribuan petugas dalam waktu singkat, seharusnya negara juga mampu memberikan afirmasi yang adil bagi guru madrasah yang telah puluhan tahun mengabdi dan bahkan sudah lulus passing grade,” tegas Mantan Bupati Cirebon ini.

Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, lanjut Selly, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong dan pengakuan passing grade Kemenag 2023 sebagai pelamar prioritas. Selain itu, ada akses PPPK yang adil bagi guru madrasah swasta dan Penempatan ASN/PPPK di madrasah yang diselenggarakan masyarakat serta penataan ulang kebijakan kepegawaian agar tidak diskriminatif antar kementerian.

“Guru madrasah adalah garda terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika negara terus menunda penghargaan terhadap pengabdian mereka, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan sosial, tetapi masa depan pendidikan nasional itu sendiri,” pungkasnya.