Jakarta (ANTARA) - Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada 2026 patut dibaca lebih jauh daripada sekadar kebijakan fiskal teknis.

Di balik angka-angka big data yang menunjukkan sentimen positif publik mencapai 60 persen, tersimpan pesan sosial dan ekonomi yang lebih dalam tentang relasi negara dengan warganya di tengah fase pemulihan yang belum sepenuhnya kokoh.

Kebijakan ini bukan hanya soal pajak, melainkan soal kepekaan membaca denyut daya beli, psikologi publik, dan keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

PPN adalah pajak konsumsi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap perubahan tarifnya langsung terasa di meja makan, ongkos transportasi, hingga harga kebutuhan dasar.

Karena sifatnya yang regresif, kenaikan PPN akan lebih cepat dan lebih keras menghantam kelompok berpendapatan rendah dan menengah.

Dalam konteks ini, keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menahan kenaikan PPN dapat dibaca sebagai pengakuan negara bahwa beban ekonomi rumah tangga belum sepenuhnya pulih.

Langkah ini menjawab kegelisahan publik yang sejak lama khawatir pemulihan makro tidak selalu sejalan dengan kondisi mikro di level keluarga.

Apresiasi publik yang terekam dalam pemantauan big data tidak muncul tanpa alasan. Sentimen positif itu berkelindan dengan optimisme yang lebih luas terhadap arah kepemimpinan nasional.

Riset GREAT Institute pada akhir Oktober 2025 menunjukkan 89,3 persen publik optimistis terhadap masa depan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, dan 71,8 persen merasa kondisi ekonomi rumah tangganya lebih baik dibanding periode sebelumnya.

Optimisme ini penting karena ekonomi tidak hanya digerakkan oleh angka dan kebijakan, tetapi juga oleh ekspektasi. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah berpihak pada kesejahteraan mereka, konsumsi dan aktivitas ekonomi akan bergerak lebih berani.

Copyright © ANTARA 2025

PEMEGANG saham PT Aneka Tambang Tbk atau Antam menunjuk Untung Budiharto sebagai direktur utama dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. Untung, pensiunan tentara dengan pangkat letnan jenderal, menggantikan posisi Achmad Ardianto yang sebelumnya menjadi Direktur Utama Antam.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah hingga kini belum menetapkan rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 2026.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut, salah satunya dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

“Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau nggak,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025) dikutip dari Antara.

Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin berspekulasi sebelum melihat capaian pertumbuhan ekonomi secara konkret.

Apabila pertumbuhan ekonomi mampu menembus angka di atas 6 persen, pemerintah dinilai memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam mengelola kebijakan PPN.

Dalam kondisi tersebut, opsi penyesuaian tarif PPN dapat dilakukan secara lebih fleksibel. Menurut Purbaya, PPN bisa saja dinaikkan atau bahkan diturunkan sesuai dengan kebutuhan ekonomi.

“Kalau di atas 6 persen sih, mestinya ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi nggak nebak ya. Kalau nggak menurunkan, menaikkan,” ujarnya pula.

Sebelumnya, pada Oktober lalu, Purbaya menyebut akan mengkaji ulang peluang penurunan tarif PPN. Alasannya, setiap penurunan tarif PPN sebesar 1 persen berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan negara hingga Rp 70 triliun.

Untuk saat ini, Purbaya mengaku lebih berfokus pada perbaikan sistem penerimaan pendapatan negara, baik melalui pajak maupun bea dan cukai.

Sebagai Bendahara Negara, Purbaya akan memantau perkembangan penerimaan setelah perbaikan sistem hingga triwulan II-2026. Setidaknya, pada akhir triwulan I, ia akan kembali mengevaluasi rencana penyesuaian tarif PPN.

“Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ, saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang riil. Nanti kalau saya hitung, kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa,” ujarnya pula.

Purbaya menyatakan rencana tersebut sudah tertuang secara hitam dan putih di atas kertas. Namun demikian, ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam mengeksekusi kebijakan sebagai Menteri Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir dan longsor yang memutus sejumlah jalur darat di Aceh memaksa distribusi LPG dialihkan dari pola reguler. Pertamina Patra Niaga menerapkan skema distribusi alternatif melalui laut dan udara untuk menjaga pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan jalur utama seperti Lhokseumawe–Bener Meriah serta jembatan penghubung Bireuen–Lhokseumawe belum dapat dilalui secara optimal. Padahal, pasokan LPG ke Banda Aceh selama ini disuplai dari Lhokseumawe melalui jalur darat.

“Distribusi LPG dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh dilakukan menggunakan skema distribusi alternatif,” ujar Roberth dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025), di Aceh.

Untuk wilayah Banda Aceh, Pidie Jaya, dan Bireuen, pasokan LPG dialihkan dengan menyeberangkan armada skid tank menggunakan kapal laut dari Integrated Terminal Lhokseumawe menuju Fuel Terminal Krueng Raya, Banda Aceh. Dari titik tersebut, LPG kembali disalurkan melalui jalur darat ke wilayah sekitar.

Sementara itu, distribusi BBM dan LPG ke Aceh Timur dan Langsa masih dapat dilakukan melalui jalur darat karena akses dari sisi timur Aceh, khususnya dari Aceh Tamiang menuju Lhokseumawe, masih dapat dilalui.

Pertamina Patra Niaga juga mengerahkan pengiriman LPG menggunakan helicopter dengan metode sling load dari Lhokseumawe menuju Bener Meriah. Selain itu, perusahaan menerapkan skema Alternative Emergency dengan memanfaatkan kapal Ro-Ro untuk membantu pengiriman skid tank LPG ke Banda Aceh.

“Pengiriman LPG melalui jalur laut dengan kapal Ro-Ro telah tiba di Banda Aceh pada hari kemarin,” kata Roberth. Ia menambahkan distribusi masih dilakukan bertahap karena perlu penyesuaian dengan tingkat permintaan di lapangan.

Untuk memperkuat suplai, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan dengan mendatangkan truk skid tank LPG dari Dumai, Palembang, Batam, dan Jawa yang dijadwalkan mulai tiba di Aceh pada 20 Desember 2025.

Selain menjaga pasokan, Pertamina Patra Niaga juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 983 tabung LPG. Bantuan tersebut terdiri dari 244 tabung pada tahap tanggap darurat awal dan tambahan 739 tabung Bright Gas 12 kg yang difokuskan untuk wilayah Aceh dan sekitarnya.

“Kami terus berupaya maksimal agar dapur umum dapat terus beroperasi maksimal melayani kebutuhan pangan para pengungsi,” ujar Roberth.

Bantuan Bright Gas tersebut disalurkan ke posko dapur umum di Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat tetap tenang dan menggunakan LPG sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan di tengah keterbatasan akses distribusi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026. Kebijakan tersebut, menurutnya, masih sangat bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Hal itu disampaikan Purbaya sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), merespons pertanyaan mengenai wacana penyesuaian PPN yang sempat menjadi perbincangan publik pada tahun sebelumnya.

“Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau enggak,” ujar Purbaya.

Dia menjelaskan, ruang kebijakan untuk menyesuaikan PPN baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level tertentu. Menurutnya, apabila ekonomi tumbuh di atas 6 persen, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengelola kebijakan perpajakan, termasuk PPN.

“Kalau di atas 6 persen harusnya sih ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi enggak nebak ya,” katanya.

Purbaya menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apakah PPN akan dinaikkan atau justru diturunkan. Dia melanjutkan bahwa sejauh ini seluruh opsi masih terbuka dan akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh.

“Kalau tumbuh ekonominya lebih cepat, ruangnya akan terbuka,” pungkas Purbaya.

Hitung Ulang Tarif PPN

Di sisi lain, Purbaya pernah mengemukakan sedang menghitung ulang peluang rencana penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang kini berada di level 11%.

Purbaya menegaskan, kebijakan tersebut harus dikaji secara matang lantaran setiap penurunan 1% berpotensi memangkas penerimaan negara hingga Rp70 triliun.

“Waktu di luar saya enaknya ngomong, turunin aja ke 8%. Tapi begitu jadi Menteri Keuangan, setiap 1% turun saya kehilangan pendapatan Rp70 triliun. Wah, rugi juga nih,” ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Purbaya menuturkan, meski sempat berpikir PPN idealnya di bawah 10%, kini ia harus berhitung realistis terhadap kapasitas fiskal negara. Ia ingin memastikan dampak kebijakan itu tidak menekan defisit anggaran yang berpotensi tembus di atas 3% terhadap PDB.

Tarif PPN 11% saat ini berlaku setelah pemerintah membatalkan rencana kenaikan menjadi 12% di akhir 2024. Kenaikan itu hanya diterapkan secara terbatas pada barang-barang mewah, setelah gelombang penolakan publik yang cukup besar.

Purbaya menyebut keputusan terkait revisi tarif PPN baru akan diambil setelah pemerintah menilai kemampuan otoritas fiskal dalam memungut pajak, bea, dan cukai. Ia menargetkan, evaluasi tersebut bisa dilakukan setelah dua kuartal mendatang, seiring dengan perbaikan ekonomi yang mulai terlihat.

“Mungkin akhir triwulan tahun depan saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur potensi penerimaan kalau pajak saya turunkan, kekurangannya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa. Tapi semua sudah direncanakan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026. Kebijakan tersebut, menurutnya, masih sangat bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Hal itu disampaikan Purbaya sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), merespons pertanyaan mengenai wacana penyesuaian PPN yang sempat menjadi perbincangan publik pada tahun sebelumnya.

“Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau enggak,” ujar Purbaya.

Dia menjelaskan, ruang kebijakan untuk menyesuaikan PPN baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level tertentu.

Menurutnya, apabila ekonomi tumbuh di atas 6 persen, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengelola kebijakan perpajakan, termasuk PPN.

“Kalau di atas 6% harusnya sih ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi enggak nebak ya,” katanya.

Purbaya menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apakah PPN akan dinaikkan atau justru diturunkan.

Dia melanjutkan bahwa sejauh ini seluruh opsi masih terbuka dan akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh.

“Kalau tumbuh ekonominya lebih cepat, ruangnya akan terbuka,” pungkas Purbaya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah sampai saat ini belum menetapkan rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 2026. Menurut dia, kebijakan tersebut masih memerlukan kajian, salah satunya dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

"Belum ada sampai sekarang. Kami lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau nggak," ujar Purbaya, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, sebagaimana dilansir dari Antara.

Purbaya menegaskan tidak ingin berspekulasi sebelum melihat capaian pertumbuhan ekonomi secara konkret. Apabila pertumbuhan ekonomi mampu menembus angka di atas 6 persen, kata Purbaya, maka pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengelola kebijakan PPN.

Dengan kondisi tersebut, opsi penyesuaian bisa dilakukan secara fleksibel. Menurut Purbaya, dalam ini PPN bisa saja dinaikkan atau mungkin diturunkan, sesuai dengan kebutuhan ekonomi. "Kalau di atas 6 persen sih, mestinya ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi nggak nebak ya. Kalau nggak menurunkan, menaikkan," ujarnya pula.

Pada Oktober lalu, Purbaya menyebut akan mengkaji ulang peluang untuk menurunkan tarif PPN lantaran berpotensi kehilangan penerimaan sebesar Rp70 triliun untuk setiap penurunan tarif 1 persen.

Untuk saat ini, Purbaya mengaku lebih berfokus pada perbaikan sistem penerimaan pendapatan, baik melalui pajak maupun bea cukai.

Bendahara Negara itu bakal memantau perkembangan penerimaan, setelah perbaikan sistem hingga triwulan II-2026. Setidaknya pada akhir triwulan I, Purbaya akan mengevaluasi kembali rencana penyesuaian tarif PPN.

“Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ, saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang riil. Nanti kalau saya hitung, kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa,” ujarnya pula.

Purbaya menyatakan rencana itu sudah tertuang secara hitam dan putih di atas kertas. Namun, ia menggarisbawahi, dirinya sebagai Menteri Keuangan perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah hingga kini belum menetapkan rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 2026. Menurut dia, kebijakan tersebut masih memerlukan kajian, salah satunya dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

"Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau tidak," ujar Purbaya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Purbaya menegaskan tidak ingin berspekulasi sebelum melihat capaian pertumbuhan ekonomi secara konkret. Apabila pertumbuhan ekonomi mampu menembus angka di atas 6 persen, kata Purbaya, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengelola kebijakan PPN.

Dengan kondisi tersebut, opsi penyesuaian dapat dilakukan secara fleksibel. Menurut Purbaya, dalam situasi itu PPN bisa saja dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan ekonomi. "Kalau di atas 6 persen, mestinya ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi tidak menebak. Kalau tidak menurunkan, menaikkan," ujarnya.

Pada Oktober lalu, Purbaya menyebut akan mengkaji ulang peluang untuk menurunkan tarif PPN karena berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan negara sebesar Rp 70 triliun untuk setiap penurunan tarif 1 persen.

Untuk saat ini, Purbaya mengaku lebih berfokus pada perbaikan sistem penerimaan pendapatan negara, baik melalui pajak maupun bea cukai.

Bendahara Negara itu akan memantau perkembangan penerimaan setelah perbaikan sistem berjalan hingga triwulan II-2026. Setidaknya pada akhir triwulan I, Purbaya akan mengevaluasi kembali rencana penyesuaian tarif PPN.

“Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah melihat. Dari situ, saya bisa mengukur potensi riil yang ada, kekurangannya berapa, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Purbaya menyatakan rencana tersebut telah tertuang secara hitam di atas putih. Namun, ia menggarisbawahi bahwa sebagai Menteri Keuangan, dirinya perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.

Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau nggak.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah sampai saat ini belum menetapkan rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut masih memerlukan kajian, salah satunya dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

"Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau nggak," ujar Purbaya, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Purbaya menegaskan tidak ingin berspekulasi sebelum melihat capaian pertumbuhan ekonomi secara konkret.

Apabila pertumbuhan ekonomi mampu menembus angka di atas 6 persen, kata Purbaya, maka pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengelola kebijakan PPN.

Dengan kondisi tersebut, opsi penyesuaian bisa dilakukan secara fleksibel. Menurut Purbaya, dalam ini PPN bisa saja dinaikkan atau mungkin diturunkan, sesuai dengan kebutuhan ekonomi.

"Kalau di atas 6 persen sih, mestinya ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi nggak nebak ya. Kalau nggak menurunkan, menaikkan," ujarnya pula.

Pada Oktober lalu, Purbaya menyebut akan mengkaji ulang peluang untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lantaran berpotensi kehilangan penerimaan sebesar Rp70 triliun untuk setiap penurunan tarif 1 persen.

Untuk saat ini, Purbaya mengaku lebih berfokus pada perbaikan sistem penerimaan pendapatan, baik melalui pajak maupun bea cukai.

Bendahara Negara itu bakal memantau perkembangan penerimaan, setelah perbaikan sistem hingga triwulan II-2026. Setidaknya pada akhir triwulan I, Purbaya akan mengevaluasi kembali rencana penyesuaian tarif PPN.

“Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ, saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang riil. Nanti kalau saya hitung, kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa,” ujarnya pula.

Purbaya menyatakan rencana itu sudah tertuang secara hitam dan putih di atas kertas. Namun, ia menggarisbawahi, dirinya sebagai Menteri Keuangan perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Inspektur Utama Oktorika dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pungkas Bahjuri Ali.

“Pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi. Maraton pembangunan harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat berperan sebagai pusat kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan konsisten dan berkelanjutan,” ucapnya dalam agenda pelantikan, dari keterangan resmi Jakarta, Senin.

Rachmat Pambudy mengharapkan, Inspektorat Utama dapat memperkuat fungsi pengawasan, memastikan akuntabilitas, menjaga seluruh rencana dan anggaran berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan, serta mempertahankan koordinasi yang sudah terjalin dengan Wakil Ketua BPK untuk menghadirkan tata kelola semakin kredibel dan transparan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disebut turut memegang amanah strategis dalam agenda pembangunan modal manusia, termasuk program-program prioritas nasional seperti peningkatan gizi masyarakat.

Program makan bergizi dinilai menjadi salah satu prioritas utama yang harus dikelola secara terukur dan bertanggung jawab melalui kerja sama erat antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kesehatan.

Pelantikan ini pun dianggap menjadi bagian dari penguatan kolaborasi untuk mengatasi tantangan gizi nasional.

Selain itu, Kepala Bappenas menyatakan bahwa Pejabat Fungsional Ahli Utama sebagai garda intelektual Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas menghadirkan analisis mendalam, rekomendasi berbasis bukti, dan inovasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika global, sekaligus membimbing para perencana muda.

Pihaknya juga melantik empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan disaksikan oleh Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Budi Prijono dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus.

PPPK dipandang sebagai energi baru organisasi yang diharapkan bekerja adaptif, lincah, dan berorientasi hasil, serta menunjukkan kinerja dan integritas adalah ukuran utama kontribusi aparatur.

“Dengan tugas dan tanggung jawab yang besar di pundak kita, mari melangkah bersama dengan semangat yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur,” kata dia

“Komitmen ini tidak menunggu hingga 2045, tetapi dimulai hari ini, melalui kerja yang terukur, integritas yang dijaga, dan tekad kolektif bahwa Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar berkeadilan dan berkemakmuran bagi seluruh rakyatnya,” ungkap Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mendesak pemerintah pusat segera melakukan reformasi menyeluruh dalam perhitungan dan distribusi penerimaan pajak nasional.

Dedi menilai sistem sentralistik saat ini menciptakan ketimpangan besar, terutama antara daerah industri seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta yang menjadi lokasi kantor pusat perusahaan.

Menurut Dedi, sentralisasi pajak membuat beban lingkungan dan infrastruktur sepenuhnya ditanggung daerah penghasil, sementara penerimaan negara justru mengalir ke wilayah tempat kantor pusat perusahaan berdiri.

"Problem kita ini adalah sentralisasi. Saya berikan contoh, pabrik di Jawa Barat itu banyak banget, loh. Kawasan industrinya terhampar. Banjirnya kami yang terima. Pencemaran lingkungan kami yang terima. Mobil-mobil gede yang lewat tiap hari yang menghancurkan jalan kabupaten, jalan provinsi, kami yang harus memperbaiki," ujar Dedi di Bandung, Rabu (10/12), melansir Antara.

Ia menegaskan meskipun Jawa Barat menampung ribuan industri serta menanggung dampak operasionalnya, sebagian besar perusahaan memiliki kantor pusat di Jakarta.

Akibatnya, penerimaan bagi hasil pajak untuk Jawa Barat hanya sekitar Rp140 triliun, jauh tertinggal dari Jakarta yang dapat mengumpulkan lebih dari Rp1.000 triliun.

Dedi menyebut ketimpangan itu sebagai bukti ketidakadilan fiskal yang harus segera dibenahi. Ia menekankan pembangunan negara harus berpijak pada sistem yang adil dan tidak menempatkan beban berlebih pada daerah penghasil.

Karena itu, ia mendesak reformasi dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), agar tidak lagi didasarkan pada lokasi kantor pusat perusahaan.

"Keinginannya apa? Keinginannya adalah pemerintah pusat didorong. Agar ya kalau bayar pajak dihitung di mana tempat usahanya berada, bukan tempat di mana kantornya berada. Kenapa? Karena yang problem itu luasan areal sawit yang luas, pertambangan yang luas, kemudian industri yang luas," katanya.

Menurut dia, lokasi usaha riil, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga industri, adalah wilayah yang merasakan dampak ekonomi dan beban lingkungan, sehingga semestinya menjadi dasar perhitungan pajak.

Tak hanya itu, Dedi juga mengusulkan agar bagi hasil pajak dialirkan langsung hingga ke tingkat desa untuk memperkuat kemandirian fiskal di level paling dasar.

"Pajak, ada PPh, ada PPN. Pabriknya di mana itu PPh? PPN-nya di mana? Di situ ada desa. Desa, enggak, desa, bagaimana, kasih aja bagi hasil desa ini misalnya tiga persen. Dari tiga persen itu, desa itu pembangunannya lima tahun tuh selesai," ucapnya.

Ia menambahkan jika pemerintah menerapkan pola pembagian pajak yang lebih adil, daerah akan memiliki kecukupan fiskal tanpa harus bergantung pada anggaran pusat.

Dengan demikian, pemerintah pusat tidak lagi perlu mengalokasikan dana desa untuk penopang pembangunan dasar.

Jakarta (ANTARA) - Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai potensi boncos penerimaan negara hingga Rp25 triliun per tahun akibat perubahan status batu bara menjadi barang kena pajak dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bukan sekadar soal teknis perpajakan.

Angka tersebut merepresentasikan arus restitusi pajak pertambahan nilai yang melonjak tajam setelah batu bara dikenai PPN, terutama karena sebagian besar produksi nasional ditujukan untuk ekspor dengan tarif PPN nol persen.

Isu yang diangkat Purbaya bahwa UU Cipta Kerja bisa memicu “kerugian” fiskal Rp25 triliun lewat mekanisme restitusi PPN pada batu bara adalah pemicu yang tepat untuk menuntut revisi teknis dan audit administratif.

Namun diskursus yang benar-benar matang tidak boleh berhenti di angka Rp25 triliun saja. Itu harus diperluas ke soal seberapa besar beban eksternal yang diciptakan oleh ekspansi ekspor batu bara, dan bagaimana kebijakan fiskal yang lebih cerdas dapat menyeimbangkan antara penerimaan negara, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab iklim.

Dalam struktur PPN, eksportir berhak mengkreditkan dan meminta kembali pajak masukan atas seluruh biaya produksi, pengangkutan, dan jasa pendukung. Pada industri dengan skala besar seperti batu bara, nilai PPN masukan ini sangat signifikan. Ketika volume ekspor tinggi, restitusi yang dibayarkan negara juga membesar.

Dalam paparan pemerintah di DPR, besaran restitusi tahunan dari subsektor ini diperkirakan mencapai sekitar Rp25 triliun, sebuah angka yang jika berulang setiap tahun menjadi beban struktural APBN.

Besaran ini harus dibaca dalam konteks nasional. Nilai Rp25 triliun setara dengan hampir seperlima pagu belanja bantuan sosial reguler, atau mendekati total anggaran pendidikan satu provinsi besar dalam setahun.

Dengan kata lain, isu restitusi ini bukan soal akuntansi semata, melainkan soal alokasi sumber daya publik, dan dalam konteks inilah wacana pengenaan bea keluar batu bara kembali mengemuka disampaikan oleh Pemerintah sebagai instrumen untuk menambal celah fiskal sekaligus memperbaiki paradoks fiskal yang selama ini terjadi dalam rangka optimalisasi dan pengelolaan hasil tambang batu bara secara berkelanjutan.

Penerimaan Negara

Selama satu dekade terakhir, ekspor batu bara Indonesia menunjukkan pola yang relatif konsisten dalam hal volume, tetapi sangat fluktuatif dari sisi nilai dan penerimaan negara.

Periode 2015–2019 ditandai dengan volume ekspor di kisaran 380 juta–420 juta ton per tahun, sementara nilai ekspor berfluktuasi mengikuti harga internasional, berkisar antara 17 miliar dolar AS hingga 25 miliar dolar AS per tahun. Pada fase ini, kontribusi fiskal utama berasal dari royalti dan iuran produksi, dengan porsi pajak dan pungutan ekspor relatif terbatas.

Lonjakan signifikan terjadi pada periode 2021–2022 seiring krisis energi global. Nilai ekspor batu bara Indonesia melonjak tajam dan pada 2022 tercatat lebih dari 60 miliar dolar AS Dampaknya langsung terasa pada penerimaan negara, khususnya PNBP minerba, yang menembus lebih dari Rp185 triliun. Namun lonjakan ini bersifat siklikal dan sangat bergantung pada harga, bukan transformasi struktur industri.

Memasuki 2023–2024, tren berbalik. Harga batu bara internasional terkoreksi cukup dalam, sementara volume ekspor relatif tetap tinggi. Pada 2024, volume ekspor mencapai sekitar 405,76 juta ton, tetapi nilai ekspor turun ke sekitar 30,48 miliar dolar AS. Kondisi ini menandai fase di mana Indonesia mengekspor dalam volume sangat besar, tetapi dengan nilai per unit yang lebih rendah.

Secara fiskal, situasi ini melemahkan penerimaan pajak berbasis keuntungan, sementara restitusi PPN tetap tinggi karena volume produksi dan aktivitas logistik tidak menurun secara proporsional.

Secara nominal, sektor mineral dan batu bara memang terlihat sebagai penyumbang besar penerimaan negara. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa PNBP minerba pada tahun 2023 mencapai sekitar Rp172,96 triliun, meningkat signifikan seiring lonjakan harga komoditas global dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini sering dijadikan argumen bahwa sektor batu bara masih “menguntungkan” negara secara fiskal.

Namun, ketika struktur penerimaan dibedah lebih rinci, gambaran tersebut menjadi kurang utuh. PNBP yang besar tidak otomatis berarti penerimaan bersih yang optimal, terutama ketika di sisi lain terdapat kewajiban restitusi PPN dalam jumlah puluhan triliun rupiah. Jika restitusi Rp25 triliun dikurangkan dari PNBP minerba, maka sekitar 14 persen nilai penerimaan tersebut sesungguhnya kembali ke pelaku usaha dalam bentuk pengembalian pajak.

Selain itu, penerimaan pajak dari sektor pertambangan sangat sensitif terhadap siklus harga. Pada saat harga batu bara turun, pajak penghasilan badan menurun drastis, sementara restitusi PPN cenderung tetap tinggi selama volume produksi dan ekspor tidak turun secara proporsional. Pola ini menciptakan volatilitas fiskal yang tidak kecil bagi APBN.

Skala Ekonomi

Dimensi fiskal restitusi PPN tidak bisa dilepaskan dari skala ekonomi batu bara Indonesia.

Data BPS menunjukkan bahwa sepanjang 2024, Indonesia mengekspor sekitar 405,76 juta ton batu bara. Secara volume, ini merupakan salah satu angka tertinggi sepanjang sejarah, meskipun dari sisi nilai ekspor terjadi penurunan akibat koreksi harga global.

Nilai ekspor batu bara Indonesia pada 2024 tercatat sekitar 30,48 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun puncak sebelumnya yang sempat melampaui 40 miliar dolar AS. Penurunan nilai ini menggambarkan paradoks lain: meskipun volume sangat besar, nilai tambah per ton relatif menurun, sementara konsekuensi fiskal dan lingkungan tetap tinggi.

Dengan volume sebesar itu, setiap kebijakan pajak yang melekat pada batu bara memiliki dampak fiskal yang masif. Bahkan perubahan kecil dalam skema PPN atau restitusi dapat berimplikasi pada puluhan triliun rupiah arus kas negara. Inilah sebabnya perhitungan kebijakan fiskal di sektor ini tidak bisa bersifat parsial.

Secara teori ekonomi perdagangan, bea keluar berfungsi sebagai instrumen untuk menangkap sebagian rente sumber daya, terutama ketika negara pengekspor memiliki posisi dominan dalam pasar global. Indonesia termasuk salah satu eksportir batu bara terbesar dunia, sehingga dalam batas tertentu memiliki ruang untuk mengenakan bea keluar tanpa langsung kehilangan seluruh pangsa pasar.

Untuk simulasi sederhana, dapat digunakan pendekatan statis berbasis nilai ekspor. Dengan nilai ekspor batu bara 2024 sekitar 30,48 miliar dolar AS atau setara kurang lebih Rp507 triliun (dengan kurs Rp16.600 per dolar AS), maka potensi penerimaan negara dari bea keluar dapat diestimasi sebagai berikut.

Angka ini menarik karena secara matematis, tarif 5 persen hampir setara dengan estimasi nilai restitusi PPN sekitar Rp25 triliun per tahun yang selama ini menjadi sumber boncos fiskal. Artinya, dalam pendekatan statis, bea keluar 5 persen secara teoritis dapat menutup kebocoran fiskal akibat restitusi PPN, setidaknya dari sisi arus kas negara.

Namun kaidah ekonomi menuntut kehati-hatian. Pengenaan bea keluar tidak bersifat netral terhadap volume ekspor. Dengan asumsi elastisitas permintaan global terhadap batu bara Indonesia yang relatif rendah dalam jangka pendek, penurunan volume ekspor akibat bea keluar diperkirakan terbatas pada kisaran 2 hingga 5 persen untuk tarif 3–5 persen.

Dalam skenario moderat, jika volume ekspor turun 3 persen, maka nilai ekspor efektif menjadi sekitar Rp492 triliun. Dengan tarif 5 persen, penerimaan negara masih berada di kisaran Rp24,6 triliun, hanya sedikit lebih rendah dari simulasi statis awal.

Dengan demikian, secara ekonomi, bea keluar berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari ekspor batu bara antara sekitar 1 hingga 5 persen dari nilai ekspor, tergantung tarif yang dipilih dan respons pasar. Bahkan dengan penyesuaian akibat penurunan volume, bea keluar tetap berpotensi memberikan tambahan penerimaan bersih yang signifikan dibandingkan kondisi tanpa bea keluar sama sekali.

Biaya Lingkungan

Dimensi yang paling jarang dimasukkan dalam diskursus fiskal adalah biaya lingkungan. Setiap ton batu bara yang dibakar menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar. Literatur teknis dan estimasi konservatif menunjukkan bahwa satu ton batu bara rata-rata menghasilkan sekitar 2,2 ton CO2

Dengan volume ekspor 405,76 juta ton, maka potensi emisi dari pembakaran batu bara Indonesia di negara tujuan dapat mencapai sekitar 892 juta ton CO2 dalam satu tahun. Angka ini hampir setara dengan total emisi tahunan beberapa negara industri menengah, dan mendekati setengah dari total emisi tahunan Indonesia sendiri.

Jika emisi tersebut dinilai menggunakan pendekatan biaya sosial karbon sebesar 50 dolar AS per ton CO2 merupakan angka yang relatif konservatif dalam literatur ekonomi lingkungan, dan hal itu menyebabkan kerugian ekonomi global yang ditimbulkan mencapai sekitar 44,6 miliar dolas AS per tahun.

Dengan kurs sekitar Rp16.600 per dolar AS, nilai tersebut setara dengan lebih dari Rp740 triliun, jauh melampaui angka Rp25 triliun yang dipersoalkan dalam konteks restitusi PPN.

Bahkan jika hanya sebagian kecil dari biaya eksternal ini dikaitkan secara moral dan kebijakan dengan aktivitas ekspor batu bara, maka perdebatan tentang boncos APBN menjadi terlihat sangat sempit.

Pembenahan struktural

Kasus yang diangkat oleh Menteri Keuangan membuka tabir bahwa kebijakan fiskal di sektor batu bara masih menyisakan cacat perhitungan yang serius.

Angka Rp25 triliun restitusi PPN bukan sekadar beban tahunan, tetapi gejala dari desain kebijakan yang belum sepenuhnya memperhitungkan skala industri, volatilitas penerimaan, dan biaya eksternal yang ditimbulkan.

Meski demikian, bea keluar bukan solusi tunggal. Dalam jangka menengah, ada risiko bahwa bea keluar mendorong buyer internasional melakukan diversifikasi sumber pasokan, terutama jika harga batu bara global sedang lemah.

Oleh karena itu, kebijakan ini akan lebih efektif jika dipadukan dengan pembenahan administrasi restitusi PPN dan penajaman basis penerimaan di hulu, seperti penyesuaian royalti progresif atau instrumen harga karbon.

Dengan kerangka tersebut, bea keluar seharusnya diposisikan sebagai alat koreksi sementara untuk memperbaiki paradoks fiskal, bukan sebagai substitusi permanen atas reformasi struktural sektor batu bara.

Dalam batas rasional, instrumen ini dapat meningkatkan pemasukan negara secara nyata, sekaligus memberi sinyal bahwa ekspor sumber daya alam tidak lagi diperlakukan semata sebagai mesin volume, tetapi juga sebagai sumber rente publik yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan.

Selanjutnya tanpa pembenahan administrasi pajak, integrasi kebijakan energi dan fiskal, serta keberanian memasukkan dimensi lingkungan ke dalam kalkulasi ekonomi, negara akan terus menghadapi paradoks: sumber daya alam dieksploitasi dalam skala raksasa, tetapi manfaat bersih bagi keuangan negara dan masyarakat justru jauh lebih kecil dari yang terlihat di atas kertas.

*) Dr M Lucky Akbar, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Ditjen Pajak Kemenkeu

Copyright © ANTARA 2025