Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengkhawatirkan aspek privasi dan keamanan data terkait rencana integrasi platform SAPA UMKM yang tengah dikembangkan oleh Kementerian UMKM dengan ekosistem marketplace.

Industri meminta pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur siber dan sinkronisasi regulasi tata kelola data guna menghindari kebocoran informasi krusial milik pelaku usaha maupun konsumen.

Apabila nantinya sistem SAPA UMKM diintegrasikan dengan pemegang pasar digital besar seperti Shopee dan TikTok Shop, pemerintah perlu melakukan tahap uji coba serta pengujian teknis bersama platform agar implementasi dapat berjalan aman.

Sinergi ini dinilai penting untuk mengukur keandalan sistem sebelum pertukaran data dilakukan secara massal.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan pelaku industri ekonomi digital pada dasarnya terbuka untuk mendukung program pemerintah selama implementasinya tetap memperhatikan aspek teknis, perlindungan privasi, keamanan data, serta kepastian regulasi. Kolaborasi dinilai memerlukan pelibatan intensif dari otoritas keamanan siber nasional.

“Untuk implementasi Sapa UMKM, menurut kami juga perlu dipastikan lebih lanjut koordinasi dan kesiapan dari sisi Kementerian Komunikasi dan Digital maupun BSSN, terutama terkait keamanan sistem dan tata kelola data,” ujar Budi kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Budi menjelaskan data yang relevan untuk diintegrasikan seharusnya berupa data agregat atau data yang memang dibutuhkan untuk kepentingan kebijakan publik dan pemberdayaan UMKM. Struktur pertukaran data wajib dikurasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi maupun kerahasiaan bisnis merchant dan konsumen.

Dari sisi industri, idEA menilai interkoneksi sistem berskala besar ini berpotensi menambah biaya kepatuhan (compliance cost) serta kebutuhan penyesuaian teknologi yang signifikan bagi penyedia platform digital.

“Karena itu penting agar implementasinya dilakukan bertahap, memiliki kejelasan standar, dan mempertimbangkan kesiapan masing-masing platform,” tambahnya.

Standardisasi data, interoperabilitas sistem, hingga kendali akses (access control) menjadi tantangan teknis utama yang harus diselesaikan mengingat tiap-tiap marketplace memiliki arsitektur teknologi berbeda.

Pelaku industri memiliki komitmen besar terhadap perlindungan data pengguna, sehingga kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar dalam setiap proses integrasi. Kejelasan payung hukum dinilai krusial untuk memberikan kepastian bagi pemerintah, platform, mitra dagang, hingga pembeli.

Melihat rencana ini, Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menilai fungsi SAPA UMKM berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat pemberdayaan pelaku usaha. Namun, dia mengingatkan platform tersebut memiliki batasan fungsi dan tidak akan serta-merta mampu mengintervensi transparansi biaya operasional maupun penataan algoritma di dalam marketplace.

Oleh karena itu, penyelarasan regulasi dan pengawasan pasar digital disarankan tetap berjalan lintas sektoral, melibatkan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital guna menciptakan ruang usaha yang berkeadilan.

Senada, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memandang pemerintah perlu mengambil peran sebagai penengah yang adil. Fokus kebijakan diharapkan tidak sekadar bertumpu pada aspek pengawasan normatif, melainkan mampu menjembatani ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha mikro dengan raksasa penyedia platform lewat solusi kerja sama yang saling menguntungkan.

SAPA UMKM

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan platform Sapa UMKM disiapkan sebagai sistem data dinamis yang mampu memperbarui aktivitas UMKM secara harian, berbeda dengan sistem data tunggal sebelumnya yang bersifat statis.

“Sapa UMKM adalah sistem yang akan terus melakukan updating data day by day terkait aktivitas seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Adapun, Kementerian UMKM mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,88 miliar untuk pembangunan SAPA UMKM atau sekitar 10,4% dari pagu anggaran Sekretariat Kementerian UMKM tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp258,44 miliar.

Maman menjelaskan selama ini pemerintah memiliki sekitar 30 juta data UMKM. Namun, data tersebut dinilai tidak lagi relevan karena tidak diperbarui secara berkala. Melalui Sapa UMKM, pemerintah ingin menghadirkan sistem pelayanan satu pintu bagi pelaku UMKM untuk mempermudah akses layanan yang lebih terintegrasi, mulai dari pembiayaan, sertifikasi halal, pengurusan nomor induk berusaha (NIB), pelatihan kewirausahaan, hingga kemitraan usaha.

Maman mengakui selama ini pemerintah tidak mungkin menjangkau 57 juta UMKM di Indonesia dengan metode konvensional karena keterbatasan sumber daya dan anggaran.

“Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Kementerian UMKM mampu mengurusi 57 juta usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini, saya harus bilang bohong itu,” katanya.

Saat ini, Sapa UMKM telah memasuki tahap uji coba terbatas di Bandung, Makassar, dan Bali. Melalui sistem tersebut, UMKM nantinya dapat langsung terhubung dengan bank penyalur KUR, pembiayaan non-KUR, venture capital, hingga perusahaan financial technology non-bank.

Bisnis.com, MAKKAH — Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah mengungkap sebanyak 19 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap aparat keamanan Arab Saudi selama musim haji 2026 akibat dugaan berbagai pelanggaran hukum, mulai dari promosi haji ilegal, penjualan dam, hingga pelanggaran privasi dengan merekam perempuan warga Saudi.

Kasus tersebut menjadi sorotan di tengah semakin ketatnya pengawasan pemerintah Arab Saudi terhadap aktivitas jemaah dan warga asing selama operasional ibadah haji berlangsung. Konsul Jenderal KJRI Jeddah, Yusron Bahauddin Ambary, mengatakan seluruh WNI yang diamankan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan aparat keamanan Arab Saudi.

"Dari semua kasus ini, kami semua dari pihak KJRI, tim perlindungan jemaah KJRI Jeddah telah mendatangi kantor polisi yaitu saat ini ada 15 orang yang diperiksa di mana namanya di Khororoh dan ada 4 di Al-Mansyur," ujarnya saat wawancara dengan tim Media Center Haji (MCH) 2026 di Arafah, Arab Saudi, Rabu (13/5/2026).

Menurut Yusron, dari total 19 WNI yang diamankan, dua orang telah mendapatkan pembebasan bersyarat.

Salah satunya merupakan WNI yang sempat diamankan akibat merekam seorang perempuan warga Saudi tanpa izin di kawasan Masjid Nabawi, Madinah.

“Untuk saat ini dia memang masih dibebaskan dan boleh melaksanakan ibadah haji, melanjutkan pelaksanaan ibadah hajinya sampai dengan nanti KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan hak khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya itu,” katanya.

Kasus Rekam Perempuan Saudi Masih Diproses

Yusron menjelaskan, proses hukum terhadap kasus pelanggaran privasi tersebut masih dapat berkembang tergantung ada atau tidaknya tuntutan dari pihak korban.

Apabila korban tidak melanjutkan tuntutan, WNI tersebut dimungkinkan dapat kembali ke Indonesia bersama kepulangan jemaah haji lainnya. Namun apabila korban mengajukan tuntutan khusus, proses hukum dapat terus berjalan sesuai sistem hukum Arab Saudi.

“Kalau memang tidak ada, artinya yang bersangkutan nanti saat waktu kepulangan bisa kembali. Kalau tidak ya berarti akan ada tuntutan lain dan kita belum tahu sampai saat ini tuntutannya,” ujarnya.

Menurut Yusron, sistem hukum Arab Saudi mengenal dua jenis pidana, yakni pidana umum dan pidana khusus yang bergantung pada laporan serta tuntutan korban.

Kasus tersebut menambah daftar perhatian pemerintah Indonesia terhadap pentingnya edukasi hukum dan budaya bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi, terutama terkait penghormatan terhadap privasi warga setempat.

Empat Kasus Penjualan Dam Ilegal

Selain pelanggaran privasi, KJRI Jeddah juga menangani empat kasus dugaan penjualan dam ilegal yang melibatkan WNI. Satu orang di antaranya telah memperoleh pembebasan bersyarat karena aparat belum menemukan bukti yang cukup.

“Kita masih menunggu hasilnya karena bukti-bukti yang tidak cukup,” kata Yusron.

Pemerintah Arab Saudi diketahui memperketat pengawasan terhadap praktik penjualan dam ilegal selama musim haji untuk mencegah penipuan terhadap jemaah.

Yusron menjelaskan, dalam sistem hukum Arab Saudi, aparat keamanan memiliki waktu lima hari untuk mengumpulkan bukti sejak penangkapan dilakukan. Jika bukti dianggap belum lengkap, masa pemeriksaan dapat diperpanjang hingga 20 hari.

“Jadi prosesnya masih terus berlangsung dan KJRI sudah mendatangi kantor polisi dan berbicara langsung dengan para tertuduh, belum tersangka ya masih tertuduh,” ujarnya.

KJRI Jeddah memastikan terus memberikan pendampingan hukum dan perlindungan kekonsuleran terhadap seluruh WNI yang menjalani proses pemeriksaan di Arab Saudi.

Pemerintah juga kembali mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk mematuhi seluruh aturan yang berlaku selama berada di Tanah Suci, termasuk larangan promosi haji ilegal, transaksi dam di luar ketentuan resmi, hingga penggunaan kamera yang dapat melanggar privasi orang lain.

Bisnis.com, MAKKAH — Dua jemaah haji Indonesia diamankan aparat keamanan akibat merekam perempuan tanpa izin di Madinah, Arab Saudi. Kasus pelanggaran privasi kembali menjadi perhatian, jemaah diminta untuk menghormati privasi masyarakat.

Koordinator Satgas Pelindungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Akhmad Masbukhin, mengatakan bahwa pihaknya menangani salah satu kasus jemaah haji Indonesia yang merekam perempuan warga negara Saudi di kawasan Markaziah, Madinah.

Menurutnya, tindakan yang dianggap sepele seperti mengambil foto atau video tanpa persetujuan dapat berujung proses hukum dan ancaman sanksi berat di Arab Saudi.

"Kemarin kami menangani satu kasus yang menarik. Jadi, ada satu jamaah haji Indonesia ditangkap oleh kepolisian Markaziah di Madinah Munawarrah. Itu karena mengambil video seorang perempuan sekitar umur 30 tahun tanpa izin," ujarnya dalam video KJRI Jeddah, dikutip pada Selasa (12/5/2026).

Menurut Masbukhin, jemaah tersebut mengaku tidak memiliki niat buruk saat merekam video. Namun, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.

"Yang menarik adalah ketika ditangkap dan diinterogasi, yang bersangkutan menyampaikan tidak ada niat jahat. Tetapi tetap kasusnya diangkat ke niabah ammah atau kejaksaan umum untuk ditindaklanjuti," katanya.

Dia menjelaskan pihak kepolisian menyampaikan kemungkinan jemaah tersebut dapat dibebaskan apabila tidak ada laporan lanjutan dari korban. Namun, apabila korban mengadukan pelanggaran privasi, pelaku tetap dapat dikenakan sanksi denda.

"Apabila korban itu mengadukan kepada pihak kepolisian tentang haknya yang dilanggar, maka dia akan dikenai denda," ujar Masbukhin.

Dia menegaskan aturan terkait privasi di Arab Saudi dilindungi secara ketat melalui regulasi Anti Cybercrime Law atau Nizam Muqafah al-Jaroim al-Ma’lumatiyah. Aturan tersebut melarang penggunaan kamera, termasuk kamera ponsel, untuk mengambil gambar seseorang tanpa izin.

"Penyalahgunaan kamera, baik itu kamera di ponsel untuk mengambil gambar seseorang tanpa izin orang tersebut, akan dikenakan hukuman yang sangat keras," katanya.

Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda hingga 500.000 riyal Saudi atau lebih dari Rp2 miliar.

Oleh karena itu, KJRI meminta seluruh jemaah Indonesia lebih berhati-hati dalam menggunakan kamera selama berada di Tanah Suci dan menghormati norma serta privasi masyarakat Arab Saudi.

"Untuk itu bagi seluruh jamaah, ayo kita harus berhati-hati untuk mematuhi aturan yang ada di Arab Saudi, menghormati adat istiadat dan juga privasi orang Arab Saudi," ujar Masbukhin.

Bisnis.com, JAKARTA — Kecelakaan kereta yang melibatkan KA Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Senin (27/4/2026) malam. Tak lama setelah kejadian, potongan video dan foto dari lokasi, terutama yang memperlihatkan korban, langsung beredar luas di berbagai platform.

Meski kerap dibagikan dengan alasan berbagi informasi, penyebaran konten semacam ini berisiko menimbulkan dampak serius. Foto dan video kecelakaan, terutama yang menampilkan korban, dapat memicu trauma serta melanggar aspek etika dan privasi.

Psikolog Anak dan Keluarga dari Universitas Indonesia Rose Mini mengatakan penyebaran konten korban kecelakaan berupa video dan foto korban seharusnya tidak dihindari. Jika masih menggambarkan suasana, mungkin masih bisa dimaklumi.

Namun, ketika yang disorot adalah korban atau kecenderungan untuk eksploitasi, itu yang harus dihindari. Menurutnya, konten-konten tersebut juga dapat menimbulkan efek psikologis berupa ketidaknyamanan bagi keluarga korban, termasuk mereka yang masih mencari kabar anggota keluarganya.

"Menurut saya, hal tersebut harus dihindari. Banyak masyarakat yang memang tidak paham, karena tidak menyadari bahwa keluarga dan kerabat korban tengah mengalami masa yang tidak nyaman, bahkan trauma," kata Rose Mini.

Pasalnya, keluarga korban tengah berupaya melewati masa sulit akibat peristiwa tersebut. Namun, kemunculan berulang tayangan di media sosial atau penyebaran oleh pihak lain justru dapat memperbesar rasa tidak nyaman yang mereka alami.

Penyebaran foto korban, kata Rose, sama saja dengan menciptakan “korban baru”, yakni keluarga yang ditinggalkan. Di tengah situasi berduka, mereka bisa kembali terpukul saat melihat gambar atau video kejadian yang beredar luas di media sosial.

"Seseorang seharusnya berempati terhadap lingkungannya, terhadap orang-orang yang terkait dengan korban. Namun, kalau kemudian dijadikan ajang untuk memamerkan bahwa seseorang berhasil mendapatkan video atau foto terbaru, ini menunjukkan tidak adanya empati," imbuhnya.

Rose menyebut empati adalah kemampuan memahami perasaan dan pikiran orang lain. Jika seseorang merasa tidak nyaman apabila hal serupa terjadi pada keluarganya, semestinya dia juga tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain.

Dirinya juga menyoroti kecenderungan sebagian orang yang ingin menjadi pihak pertama yang mengetahui atau menyaksikan suatu peristiwa. Padahal, menurutnya, yang lebih penting adalah tindakan setelah melihat kejadian tersebut, dalam artian apakah mereka berupaya membantu atau mencari pertolongan atau tidak, bukan justru merekam lalu menyebarkannya hingga viral.

Selain itu, Rose Mini Agoes Salim juga menyoroti potensi munculnya hoaks ketika konten kecelakaan terlanjur menyebar luas di media sosial. Kondisi ini kerap terjadi karena orang langsung membagikan video tanpa terlebih dahulu memverifikasi kebenarannya, sehingga justru memperkeruh situasi.

Menurutnya, dalam setiap peristiwa kecelakaan, masyarakat perlu lebih berhati-hati sekaligus mengedepankan empati terhadap banyak pihak. Sikap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi dinilai penting agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Fitur baru kacamata pintar Meta menuai kekhawatiran. Pasalnya, fitur yang disebut Name Tag ini menggunakan teknologi pengenalan wajah yang dinilai sejumlah pihak berpotensi mengancam privasi pengguna.

Sejak lama, Meta berupaya mengembangkan sistem pengenalan wajah di berbagai layanannya. Kini teknologi tersebut direncanakan hadir dalam kacamata pintar.

Namun, laporan The New York Times yang dikutip dari BGR pada Senin (27/4/2026) mengungkap adanya memo internal yang menyebut proyek ini membawa resiko serius terkait keamanan dan privasi.

Kekhawatiran juga datang dari American Civil Liberties Union (ALCU). Dalam surat kepada Mark Zuckerberg pada 13 April, organisasi tersebut menilai fitur Name Tag dapat membahayakan kelompok rentan, seperti minoritas agama, komunitas kulit berwarna, LGBTQ+, hingga korban penguntitan dan kekerasan seksual. Bahkan, siapa pun yang aktif di dunia digital dinilai berpotensi terdampak.

ACLU juga menyoroti desain kacamata yang tampak seperti kacamata biasa, sehingga berpotensi digunakan untuk mengidentifikasi orang lain secara diam-diam.

Hal ini dikhawatirkan dapat dimanfaatkan untuk memantau, membuat profil, hingga menguntit seseorang tanpa sepengetahuannya. Selain itu, ada kekhawatiran teknologi ini dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

Kekhawatiran tersebut diperkuat dengan laporan insiden pada 2024, ketika seorang mahasiswa Harvard disebut menggunakan kacamata pintar berbasis pengenalan wajah untuk mengidentifikasi orang asing di ruang publik secara langsung.

Di sisi lain, meningkatnya kasus kekerasan terhadap komunitas LGBTQ+ membuat teknologi ini semakin disorot dari sisi risiko sosial.

Kaca Mata Pintar Meta untuk Tunanetra

Meski demikian, beberapa solusi diklaim tengah disiapkan untuk mengurangi dampak negatifnya, seperti lensa khusus yang dapat mengelabui sistem pengenalan wajah serta aplikasi yang mampu mendeteksi penggunaan kacamata pintar di sekitar pengguna.

Di tengah kritik, Meta tetap melanjutkan rencana peluncuran fitur ini dan diduga menunggu momen saat perhatian publik teralihkan agar kritik mereda.

Meski begitu Meta menyebut Name Tag memiliki manfaat, salah satunya membantu penyandang tunanetra atau gangguan penglihatan mengenali orang di sekitarnya. Perusahaan juga berencana memperkenalkan fitur ini lebih dulu dalam acara khusus untuk komunitas tersebut.

Selain itu, kacamata ini diklaim dilengkapi lampu LED sebagai indikator saat perekaman berlangsung, serta pembatasan sistem agar hanya dapat mengenali orang tertentu, misalnya dari daftar pertemanan. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — X, platform media sosial yang dimiliki oleh Elon Musk, meluncurkan sebuah aplikasi perpesanan instan, XChat. Aplikasi yang nantinya terpisah oleh X akan dijadwalkan hadir untuk perangkat Apple pada pekan depan.

Melansir informasi dari akun resmi XChat di platform X, aplikasi perpesanan ini akan mulai tersedia bagi pengguna iPhone dan iPad pada Jumat (17/4/2026).

Saat ini, daftar aplikasi tersebut telah muncul di Apple App Store. Pengguna sudah dapat melakukan pemesanan (pre-order) sebelum tanggal perilisan resmi untuk memastikan aplikasi segera terpasang saat peluncuran.

Pengembangan aplikasi mandiri ini menandai keseriusan perusahaan setelah melakukan pengujian internal selama kurang lebih satu tahun. Kehadiran XChat bertujuan untuk memisahkan fungsi percakapan privat dari aplikasi utama X.

Melalui deskripsi resminya, XChat memungkinkan pengguna untuk melakukan percakapan dengan siapa pun di platform X dalam ruang yang lebih fokus. Aplikasi ini dirancang khusus untuk memperlancar komunikasi interpersonal secara privat.

Pihak X mengklaim bahwa keunggulan utama dari layanan ini adalah keamanan. Perusahaan menyatakan bahwa XChat tidak akan menyertakan iklan maupun fitur pelacakan (tracking) untuk menjamin kenyamanan pengguna.

"Obrolan terenkripsi Anda layak mendapatkan aplikasinya sendiri," tulis pernyataan resmi akun XChat di X, dikutip Senin (13/4/2026).

Aplikasi ini mendukung berbagai fitur komunikasi modern, termasuk pesan teks terenkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption), serta panggilan audio dan video. Selain itu, pengguna dapat melakukan obrolan grup dan berbagi dokumen secara langsung.

XChat juga memungkinkan pengguna untuk menyunting atau menghapus pesan yang telah terkirim. Antarmuka aplikasi dibuat minimalis guna menonjolkan percakapan aktif dalam tata letak yang sederhana.

Namun, terdapat catatan kritis terkait aspek privasi pada kartu data App Store. Meskipun mengklaim tanpa pelacakan, kartu privasi Apple menunjukkan bahwa aplikasi ini tetap mengumpulkan data yang ditautkan ke identitas pengguna.

Data yang dikumpulkan tersebut meliputi lokasi, informasi kontak, konten pengguna, riwayat pencarian, hingga pengenal unik. Terkait ini, timbul pertanyaan mengenai konsistensi janji privasi yang ditawarkan perusahaan.

Untuk menggunakan layanan ini, pengguna diwajibkan memiliki akun X yang aktif untuk proses masuk. Hingga saat ini, XChat baru tersedia untuk ekosistem iOS, sementara versi Android belum diumumkan secara resmi.

Kehadiran XChat diprediksi akan memperketat persaingan di pasar aplikasi perpesanan instan global. Saat ini, pasar tersebut masih didominasi oleh pemain besar seperti WhatsApp milik Meta, Messenger, hingga Signal.

Strategi ini menjadi bagian dari visi besar Elon Musk untuk mentransformasi X menjadi aplikasi superapp. Dengan memisahkan fitur pesan, X berupaya meningkatkan retensi pengguna melalui layanan komunikasi yang lebih personal.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform jaringan sosial yang berorientasi bisnis dan profesional, LinkedIn, tengah menghadapi tuduhan terkait praktik pengumpulan data sensitif pengguna melalui pemindaian situs web secara rahasia.

Laporan tersebut mengungkap platform milik Microsoft terhadap potensi pelanggaran privasi yang berdampak pada 405 juta pengguna global.

Investigasi yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang mewakili pengguna komersial LinkedIn, Fairlinked e.V menemukan bahwa LinkedIn menyisipkan kode JavaScript khusus. Kode ini berfungsi memindai ribuan ekstensi yang terpasang pada web pengguna saat mengakses situs LinkedIn.

Laporan bertajuk "BrowserGate" tersebut menyatakan LinkedIn mendeteksi lebih dari 6.000 ekstensi spesifik menggunakan pengidentifikasi unik. Data yang terkumpul kemudian dienkripsi dan dikirimkan ke server LinkedIn tanpa adanya pengungkapan dalam kebijakan privasi publik perusahaan.

Organisasi investigasi tersebut menyebutkan bahwa LinkedIn diduga membagikan data ini kepada pihak ketiga. Salah satu mitra yang disebut adalah HUMAN Security, sebuah perusahaan keamanan siber asal Amerika Serikat-Israel.

Temuan ini memicu kontroversi karena akun LinkedIn memuat identitas asli pengguna, termasuk nama, tempat kerja, dan jabatan. Pengaitan data web dengan profil individu yang teridentifikasi dianggap sebagai risiko privasi yang sangat besar bagi para profesional.

Beberapa ekstensi yang dipindai dilaporkan dapat mengindikasikan informasi pribadi yang sangat sensitif. Hal ini mencakup keyakinan agama, pandangan politik, kondisi kesehatan, hingga status pengguna yang sedang mencari pekerjaan secara rahasia.

"LinkedIn memindai ekstensi yang mengidentifikasi umat Muslim, orientasi politik, hingga 509 alat pencarian kerja yang mengungkap siapa yang mencari pekerjaan secara rahasia di hadapan pemberi kerja mereka," tulis laporan Fairlinked e.V dikutip dari CyberNews, Senin (6/4/2026).

Selain data pribadi, LinkedIn dilaporkan memantau keberadaan perangkat lunak kompetitor di perangkat pengguna. Pemindaian ini mencakup lebih dari 200 produk pesaing seperti Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Apollo, hingga ZoomInfo.

Praktik ini diduga melanggar General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang mewajibkan persetujuan eksplisit untuk pengolahan kategori data tertentu. Fairlinked e.V. menegaskan LinkedIn tidak mendapatkan persetujuan tersebut dari penggunanya.

Bantah

LinkedIn secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebut klaim Fairlinked e.V. tidak akurat. Perusahaan menyatakan bahwa tindakan mereka didasarkan pada perlindungan privasi pengguna, integritas data, dan stabilitas platform dari aktivitas pengambilan data.

Pihak LinkedIn menjelaskan bahwa beberapa ekstensi menyisipkan sumber daya statis ke halaman web yang dapat mengganggu stabilitas situs. Deteksi terhadap ekstensi dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran ketentuan layanan mereka.

"Kami menggunakan data ini untuk menentukan ekstensi mana yang melanggar ketentuan dan meningkatkan pertahanan teknis kami. Kami tidak menggunakan data ini untuk menyimpulkan informasi sensitif tentang anggota," ujar perwakilan LinkedIn dalam tanggapannya di Hacker News.

Perusahaan juga menambahkan bahwa individu di balik tuduhan ini sebelumnya telah dibatasi akunnya karena melakukan pelanggaran scraping. Selain itu, pengadilan di Jerman dilaporkan telah menolak gugatan hukum yang diajukan oleh pemilik situs terkait klaim serupa.

Di sisi lain, laporan tersebut menyoroti keterlibatan HUMAN Security yang melakukan merger dengan firma asal Israel, PerimeterX, pada 2022. PerimeterX didirikan oleh mantan perwira Unit 8200, divisi perang siber dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

HUMAN Security saat ini memiliki pendapatan tahunan sekitar US$100 juta atau sekitar Rp1,7 triliun dengan fokus pada deteksi penipuan digital. Hubungan ini menambah lapisan kompleksitas terhadap keamanan data pengguna yang dikumpulkan oleh LinkedIn melalui metode pemindaian tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Platform digital, TikTok, menyatakan berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Salah langkah yang bakal dilakukannya ialah mengikuti ketentuan pengaturan akun remaja di bawah 16 tahun setelah menyelesaikan proses penilaian mandiri.

"TikTok berkomitmen untuk mematuhi peraturan ini sesuai masa transisi yang tertuang di dalam PP Tunas, termasuk mengambil langkah-langkah kepatuhan terkait akun remaja di bawah 16 tahun setelah proses penilaian mandiri," demikian bunyi pernyataan TikTok yang diterima, Sabtu.

Platform yang berfokus pada konten bentuk vertikal itu menyatakan juga bakal terus berkonsultasi secara intensif dengan Kemkomdigi untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.

TikTok kemudian menjelaskan sederet upaya yang telah dilakukannya dalam melindungi anak di ruang digital selama beroperasi di Indonesia sebelum PP Tunas resmi diberlakukan.

Salah satu upayanya ialah menghapus konten yang dinilai melanggar Panduan Komunitas yang telah ditetapkan oleh TikTok secara proaktif sebelum menerima laporan pengaduan.

"Dari seluruh konten yang kami hapus karena melanggar aturan kami, 99.1 persen diantaranya dihapus secara proaktif sebelum konten tersebut dilaporkan," demikian pernyataan TikTok.

Lebih lanjut TikTok menyatakan,"Kami juga menggunakan teknologi paling inovatif untuk mendeteksi akun yang melanggar kebijakan batas usia, dan menangguhkan akun yang teridentifikasi tidak patuh."

Dalam hal pengamanan privasi data pengguna remaja, TikTok mengklaim memiliki lebih dari 50 pengaturan keamanan, privasi, dan keselamatan yang telah diaktifkan secara otomatis.

Menutup pernyataannya, TikTok berencana memperkuat sistem pengamanannya untuk melindungi pengguna dan tentunya hal itu bakal diinformasikan kepada pengguna di Indonesia seiring tersedianya panduan lebih lanjut.

"Kami akan terus terlibat secara konstruktif dengan Komdigi dalam proses penilaian mandiri, dan berharap aturan ini akan diterapkan secara adil dan konsisten pada semua platform media sosial," TikTok menutup pernyataannya.

Sebelumnya, pada Jumat (27/3) malam Pemerintah mengumumkan hingga sehari sebelum implementasi PP Tunas berlangsung tepatnya 27 Maret 2026 pukul 21.30 WIB, baru ada dua platform digital yaitu X dan Bigo Live yang memiliki kepatuhan penuh terhadap PP Tunas.

Sementara TikTok dan Roblox dikategorikan sebagai platform yang kooperatif sebagian terhadap PP Tunas. Lalu empat platform lainnya Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube masih belum memenuhi ketentuan dari PP Tunas.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi Apple menghadirkan fitur baru di aplikasi peta miliknya yaitu Apple Maps. Mulai akhir musim panas ini yang dimulai dari Amerika serikat dan Kanada, Apple akan menampilkan iklan di dalam aplikasi tersebut.

Iklan ini nantinya akan muncul saat pengguna mencari tempat tertentu, seperti restoran, toko, atau layanan lainnya. Namun, Apple memastikan iklan tetap ditampilkan secara jelas dengan penanda khusus, sehingga pengguna dapat membedakannya dari hasil pencarian biasa.

Dalam satu hasil pencarian, hanya akan ada satu iklan yang ditampilkan agar tidak mengganggu pengalaman pengguna.

Fitur ini terbuka untuk semua jenis bisnis, baik kecil maupun besar, selama mereka memiliki lokasi fisik dan sudah terdaftar di Apple Maps. Dengan begitu, pemilik usaha bisa mempromosikan bisnisnya agar lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan yang sedang mencari layanan serupa.

Penambahan iklan ini menjadi cara baru bagi Apple untuk menambah pendapatan tanpa harus mengubah aplikasinya secara besar-besaran. Apalagi, pengguna saat ini sudah terbiasa dengan konsep iklan di aplikasi peta, seperti yang sudah lama diterapkan oleh Google Maps.

Dilansir dari Tech Crunch Rabu (25/3/2026), meski menghadirkan iklan Apple menegaskan privasi pengguna tetap menjadi prioritas. Data pribadi tidak akan dikumpulkan atau dibagikan ke pihak ketiga, dan seluruh informasi tetap disimpan di perangkat pengguna.

Di sisi lain, Apple juga memperkenalkan layanan baru bernama Apple Business, yaitu platform yang menggabungkan berbagai kebutuhan bisnis dalam satu sistem. Melalui layanan ini, perusahaan bisa mengelola email, kalender, data karyawan, hingga perangkat kerja dalam satu tempat.

Apple Business juga menyediakan fitur yang memudahkan pengelolaan karyawan, termasuk pemberian akun dengan penyimpanan iCloud gratis sebesar 5 GB. Jika membutuhkan kapasitas lebih besar, tersedia paket berbayar mulai dari US$0,99 per pengguna per bulan sekitar Rp16.700.

Selain itu, ada juga layanan dukungan tambahan seperti AppleCare+ for Business dengan harga mulai dari US$6,99 per bulan sekitar Rp118.000.

Tidak hanya untuk perusahaan besar, layanan ini juga dirancang agar mudah digunakan oleh bisnis kecil. Apple menyediakan sistem pengaturan otomatis sehingga pemilik usaha bisa langsung mengatur perangkat dan aplikasi karyawan tanpa perlu keahlian teknis khusus. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA – TikTok memastikan tidak akan menambahkan fitur enkripsi end-to-end (E2EE) pada layanan pesan langsung (DM) di platformnya.

Keputusan ini menempatkan TikTok di posisi yang berbeda dibandingkan dengan standar privasi yang diadopsi oleh platform besar lainnya.

Pihak TikTok menyatakan bahwa penerapan enkripsi penuh justru berisiko membuat pengguna menjadi kurang aman. Hal ini disebabkan karena enkripsi tersebut akan menutup akses bagi tim keselamatan internal dan aparat penegak hukum dalam memantau pesan pribadi.

Pihak perusahaan menjelaskan bahwa ketiadaan E2EE memungkinkan otoritas terkait untuk mengakses pesan saat diperlukan untuk investigasi. TikTok juga inogin mematuhi sebagian regulasi keamanan digital di berbagai negara.

"Kami percaya bahwa enkripsi end-to-end dapat menghalangi kemampuan tim keselamatan dan penegak hukum untuk mengakses pesan dalam situasi darurat," ujar perwakilan TikTok dilansir dari PCMag, Jumat (6/3/2026).

Sebagai informasi, E2EE adalah teknologi keamanan yang memastikan hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca isi pesan. Dengan sistem ini, pihak ketiga termasuk penyedia layanan internet maupun pemilik platform tidak dapat mengintip konten percakapan.

Meskipun tidak mengadopsi E2EE, TikTok mengklaim bahwa pesan pengguna tetap terlindungi melalui enkripsi standar saat proses pengiriman dan penyimpanan. Perbedaan utamanya adalah TikTok masih memegang kunci enkripsi untuk membuka data tersebut jika dibutuhkan.

TikTok menegaskan bahwa akses terhadap isi pesan sangat dibatasi hanya untuk staf terlatih. Akses tersebut hanya diberikan apabila terdapat kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan hukum atau investigasi keselamatan pengguna.

Sikap TikTok ini berbanding terbalik dengan kebijakan para pesaingnya di industri teknologi global. Meta misalnya, telah menerapkan E2EE secara penuh pada layanan WhatsApp sejak 2016.

Selain WhatsApp, Meta juga telah memperluas fitur keamanan serupa ke layanan Facebook Messenger dan Instagram. Fitur itu bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kerahasiaan percakapan digital mereka.

Platform media sosial X (dahulu Twitter) milik Elon Musk juga telah mengadopsi teknologi serupa pada fitur 'X Messages'. Begitu pula dengan layanan pesan dari Apple (iMessage) dan Google yang telah lama menyediakan proteksi E2EE.

Namun, penerapan E2EE memang kerap memicu perdebatan panjang dengan otoritas keamanan di berbagai belahan dunia. Data menunjukkan bahwa Meta sendiri telah menerima lebih dari 374.000 permintaan data dari pemerintah sepanjang semester I/2025.

Dari total permintaan tersebut, Meta memenuhi sekitar 78% permohonan dengan memberikan data yang diperlukan kepada pihak berwenang. Beberapa kasus hukum tercatat menggunakan log percakapan yang tidak terproteksi sebagai barang bukti utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren pembuatan karikatur dan ilustrasi berbasis kecerdasan buatan (AI) menyimpan risiko tersembunyi. Perusahaan keamanan siber, Kaspersky, memperingatkan bahwa praktik ini dapat mengekspos informasi pribadi dan memungkinkan pembuatan pesan penipuan skala besar yang dipersonalisasi.

Dalam membuat karikatur yang tren di media sosial beberapa waktu terakhir, pengguna membagikan foto pribadi lalu meminta sistem AI membuatkan visual animasi yang menggambarkan kehidupan, profesi, hingga aktivitas sehari-hari. Visual tersebut dibuat berdasarkan “semua yang diketahui AI” tentang diri mereka.

Kendati demikian, Managing Director Asia Pasifik Kaspersky, Adrian Hia, mengatakan bahwa di balik popularitas tersebut, praktik ini secara tidak langsung mengekspos informasi pribadi. Alhasil, memungkinkan pembuatan pesan penipuan skala besar yang dipersonalisasi, yang merupakan ancaman sangat nyata saat ini.

“Tren viral pembuatan karikatur kehidupan kita ini mungkin tampak seperti hiburan yang tidak berbahaya, tetapi sebenarnya merupakan informasi sukarela bagi penjahat siber,” ujarnya, dikutip Bisnis, Selasa (24/2/2026).

Dia menilai permintaan untuk membuat karikatur berbasis AI bukan sekadar penggunaan filter visual biasa. Agar hasil ilustrasi lebih akurat, pengguna cenderung memberikan akses luas terhadap informasi pribadi melalui instruksi (prompt) seperti “buatkan karikatur tentang saya dan pekerjaan saya berdasarkan semua yang Anda ketahui tentang saya”.

Selain foto referensi, pengguna kerap menyertakan detail tambahan seperti nama perusahaan, logo, jabatan, lokasi kerja, rutinitas harian, hobi, hingga informasi keluarga. Setiap potongan data tersebut, apabila dikombinasikan, membentuk profil digital yang sangat rinci.

Menurut Adrian, kombinasi gambar, teks, serta konteks kehidupan pribadi dan profesional berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menyusun serangan rekayasa sosial yang lebih presisi.

Informasi mengenai tempat kerja, posisi jabatan, maupun anggota keluarga dapat membuat pesan penipuan terlihat lebih meyakinkan dan meningkatkan peluang korban memberikan data sensitif atau bahkan mentransfer dana.

“Setiap kali pengguna di Asia Pasifik memberikan detail tentang diri mereka kepada AI hanya untuk melihat ilustrasi yang cerdas, mereka menyerahkan cetak biru untuk serangan rekayasa sosial yang sempurna,” jelas Adrian.

Risiko tersebut dinilai semakin relevan di kawasan Asia Pasifik. Tingkat adopsi AI di wilayah ini tergolong tinggi, dengan 78% profesional menggunakan AI setiap pekan, melampaui rata-rata global sebesar 72%. Namun, literasi teknis dasar yang belum merata membuat sebagian pengguna rentan terhadap phishing dan manipulasi berbasis rekayasa sosial.

Di sisi lain, interaksi dengan platform AI tidak berhenti pada hasil gambar akhir. Bergantung pada kebijakan privasi masing-masing layanan, foto asli, instruksi teks, riwayat penggunaan, hingga data teknis seperti alamat IP, jenis perangkat, dan pola interaksi dapat tersimpan dalam sistem.

Sebagian data tersebut mungkin digunakan untuk operasional layanan, peningkatan performa, atau pelatihan model AI, sehingga jejak digital pengguna berpotensi tersimpan lebih lama dari perkiraan.

“Di wilayah dengan adopsi AI terdepan namun literasi teknis yang masih tertinggal, potret digital ini menjadi peta berbahaya,” tegas Adrian.

Seiring risiko ini, para ahli Kaspersky katanya merekomendasikan untuk mengadopsi kebersihan digital saat berpartisipasi dalam tren karikatur AI. Untuk mengurangi risiko, hindari memasukkan data yang dapat diidentifikasi dalam kolom isian, seperti nama lengkap, jabatan, perusahaan, kota, alamat, jadwal, atau rutinitas, bahkan jika tampaknya hanya untuk mempersonalisasi gambar.

“Jangan mengunggah foto yang menampilkan logo, kredensial, dokumen, plat nomor kendaraan, layar, fasad bangunan, atau elemen apa pun yang dapat membantu menemukan Anda atau mengaitkan Anda dengan suatu organisasi,” tutur Adrian.

Dia juga mengimbau untuk tidak membagikan informasi atau gambar anak di bawah umur, atau mengungkapkan detail keluarga yang dapat digunakan untuk meniru kontak dekat atau merancang penipuan emosional.

Kemudian, tinjau kebijakan privasi dan izin platform sebelum menggunakannya, terutama mengenai penyimpanan konten dan penggunaan data untuk pelatihan atau peningkatan layanan. Lengkapi kehati-hatian dengan perlindungan digital aktif untuk mengurangi risiko dari tautan berbahaya, unduhan berbahaya, dan teknik phishing terkait dengan tren ini, sekaligus memperkuat keamanan perangkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktisi keamanan siber sekaligus pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengingatkan adanya risiko dalam mekanisme transfer data pribadi antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diatur dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Ardi menilai ART secara eksplisit merujuk pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Aturan tersebut mensyaratkan agar transfer data lintas batas hanya dilakukan ke negara dengan tingkat perlindungan setara atau lebih tinggi dari Indonesia.

“Di atas kertas, hal ini tampak ideal. Namun, pengakuan terhadap perlindungan data AS dalam ART lebih didasarkan pada hasil negosiasi dagang daripada evaluasi substantif atas sistem perlindungan data yang berlaku di sana,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (22/2/2026).

Faktanya, lanjut Ardi, Amerika Serikat belum memiliki kerangka perlindungan data komprehensif setara General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Sistem hukum di AS, seperti US CLOUD Act, bahkan memungkinkan otoritas AS mengakses data yang tersimpan di server luar negeri, termasuk data WNI.

“Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap penyadapan, eksploitasi, dan pelanggaran privasi yang sangat nyata,” tegasnya.

Tembok birokrasi hukum tidak dipungkiri menjadi salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan data lintas batas. Ketika terjadi kejahatan siber atau pelanggaran terhadap data WNI yang disimpan di server AS, proses penegakan hukum sering kali berlarut-larut dan tidak efektif.

Dia menilai sanksi yang diberikan selama ini pun tidak cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Akibatnya, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dan otoritas terkait dalam melindungi data pribadi mereka.

Krisis ketidakpercayaan ini menurutnya menjadi ancaman serius bagi reputasi pemerintah, sekaligus memperlemah kedaulatan digital Indonesia. Banyak pelanggaran yang terjadi, namun pelaku tidak pernah benar-benar diproses secara hukum.

“Akibatnya, data pribadi masyarakat Indonesia terus menjadi sasaran eksploitasi dan penyalahgunaan,” jelasnya.

Sepanjang 2025, sejumlah kasus kebocoran data di Indonesia dan AS menjadi sorotan. Data kesehatan, perilaku digital, hingga informasi finansial menjadi sasaran peretasan. Bahkan, data yang telah dianonimkan dinilai masih berpotensi diidentifikasi kembali melalui kombinasi metadata dan teknologi analitik yang semakin canggih.

Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa data pribadi telah berubah menjadi komoditas ekonomi bernilai tinggi. Perusahaan teknologi, penyedia layanan cloud, e-commerce, dan media sosial memiliki akses luas terhadap data pengguna.

“Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sehingga data pribadi masyarakat Indonesia semakin rentan menjadi objek eksploitasi, baik secara legal maupun ilegal,” sebut Ardi.

Ardi menekankan bahwa kedaulatan digital bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari strategi nasional di era ekonomi berbasis data. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan implementasi UU PDP berjalan efektif melalui pengawasan transparan, penegakan hukum tegas, serta kerja sama internasional yang konkret dalam penanganan kejahatan siber.

“Tanpa langkah nyata, Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam drama eksploitasi data pribadi di era digital ini,” tuturnya.