Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) buka suara soal implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5% per tahun yang diumumkan pemerintah.

BNI memastikan dukungan tersebut ditopang oleh kondisi likuiditas yang memadai serta pengelolaan risiko yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan bahwa pada prinsipnya BNI sebagai bagian dari BUMN mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

Dukungan tersebut telah diwujudkan melalui penyaluran KUR, termasuk KUR Super Mikro dengan suku bunga mulai dari 3%, serta skema KUR lainnya yang mengikuti ketentuan pemerintah.

“Inisiatif penyediaan kredit dengan bunga yang lebih terjangkau pada dasarnya sejalan dengan upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong produktivitas pelaku UMKM. Implementasi lebih lanjut tentu akan mengikuti ketentuan resmi dari Pemerintah dan regulator,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Sebelumnya, Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026 mengumumkan rencana penyaluran KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun melalui bank-bank Himbara, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

Dari sisi risiko, BNI menegaskan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Perseroan memperkuat proses penilaian kelayakan usaha, memanfaatkan data dan teknologi, serta mengoptimalkan dukungan skema penjaminan guna menjaga kualitas kredit tetap sehat.

Dengan pendekatan tersebut, kata Okki, penyaluran kredit diharapkan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan, sekaligus meminimalkan potensi risiko di tengah penyesuaian suku bunga program.

Sementara itu, dari sisi pendanaan, Okki memastikan BNI memiliki struktur likuiditas yang memadai untuk mendukung penyaluran kredit program KUR dengan bunga lebih rendah.

Penyaluran kredit akan difokuskan pada pelaku UMKM yang menjalankan usaha produktif dan memiliki kelayakan usaha yang baik.

BNI juga menegaskan bahwa strategi penyaluran ke depan akan tetap mengedepankan kualitas debitur, sejalan dengan upaya menjaga kinerja kredit tetap solid hingga akhir 2026 di tengah implementasi kebijakan baru tersebut.

Kuningan (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menggencarkan program edukasi terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, untuk meningkatkan pemahaman serta akses pembiayaan formal.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib di Kuningan, Minggu, mengatakan edukasi KUR menjadi langkah strategis untuk mendorong UMKM agar mampu memanfaatkan fasilitas pembiayaan perbankan secara optimal dan berkelanjutan.

“UMKM tidak hanya membutuhkan pembiayaan, tetapi juga pemahaman yang memadai tentang skema KUR, tata cara pengajuan, serta kewajiban yang melekat di dalamnya,” katanya.

Ia menyampaikan program edukasi tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi antara OJK Cirebon bersama Komisi XI DPR RI, perbankan nasional, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan.

Edukasi KUR tersebut, kata dia, dikemas dalam kegiatan yang melibatkan 300 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha di Kabupaten Kuningan.

Menurut Agus, kegiatan tersebut bertujuan mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan daya saing, serta menghindarkan pelaku usaha dari praktik rentenir dan pinjaman online ilegal.

“Selain itu, edukasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan agar UMKM lebih siap mengakses pembiayaan formal sesuai kebutuhan usahanya,” katanya.

Ia menuturkan berdasarkan data OJK, hingga akhir November 2025 penyaluran KUR di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp25,97 triliun dengan outstanding sebesar Rp21,84 triliun.

Sedangkan, penyaluran KUR di Kabupaten pada periode yang sama baru terealisasi sebesar Rp810,15 miliar dengan outstanding Rp687,54 miliar.

Agus menilai pemanfaatan KUR di Kabupaten Kuningan, masih perlu terus didorong agar pelaku UMKM bisa mendapatkan suntikan modal usaha secara legal.

“Capaian tersebut, menunjukkan masih terbukanya ruang besar untuk optimalisasi penyaluran KUR melalui penguatan edukasi dan pendampingan UMKM,” katanya.

Ia mengakui tantangan di lapangan antara lain rendahnya pemahaman pelaku UMKM terkait KUR, termasuk persoalan kualitas kredit debitur yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Namun demikian, Agus menegaskan SLIK bukan satu-satunya parameter dalam pemberian KUR dan OJK tidak pernah mengeluarkan kebijakan pemutihan atau penghapusan data SLIK debitur.

“Oleh karena itu, kami terus mendorong UMKM untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya agar memiliki peluang lebih besar dalam mengakses pembiayaan KUR,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Shohibul Imam mengatakan program edukasi KUR perlu dijalankan secara konsisten, agar kebijakan pembiayaan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh UMKM, termasuk pelaku usaha mikro di wilayah pinggiran.

Selain itu, ia mengatakan pentingnya implementasi yang efektif dari kebijakan program KUR dari pemerintah, dengan menyerap aspirasi dari masyarakat.

“DPR dan OJK bersama perbankan serta lembaga terkait harus memastikan bahwa akses pembiayaan ini dapat dirasakan langsung oleh UMKM di daerah,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

harus lebih jelas, cepat menjelaskan kepada rakyat supaya bisa menikmati KUR Perumahan dari Pak Prabowo

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, untuk memanfaatkan program kredit perumahan yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Saat sosialisasi di Gedung Swatantra Wibawa Mukti Kompleks Pemkab Bekasi di Cikarang, Jumat, Ara mengatakan Program KUR Perumahan merupakan inovasi baru yang dijalankan pemerintah sehingga kecepatan merespons permohonan oleh para birokrat diperlukan agar kebijakan ini dapat segera dimanfaatkan masyarakat secara luas.

"Ayo dong, kasih kesempatan, makanya ini program bagus, birokrat-birokrat harus lebih jelas, cepat menjelaskan kepada rakyat supaya bisa menikmati KUR Perumahan dari Pak Prabowo. Nggak pernah ada ini, baru sekali ini saja," kata Ara di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat.

Dia menyebutkan program ini penting bagi masyarakat agar mereka tidak lagi bergantung pada rentenir yang selalu menerapkan skema memberatkan.

Menurut dia, sosialisasi ini sekaligus menjadi pintu pembuka bagi masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya, termasuk mendapatkan informasi berkaitan plafon pinjaman, durasi, bunga maupun persyaratan permohonan.

"Kita sebagai birokrat harus cepat, kuasai masalah, kalau masyarakat bertanya harus segera direspons, bunga berapa, uang maksimal berapa, waktu berapa lama, syaratnya apa. Ayo kita gerak cepat begitu lho. Kita terus, kita terus ya, yang penting program ini terus berjalan, manfaatkan ini, supaya rakyat nggak usah ke rentenir lagi, ini bunganya hanya enam persen, padahal kalau ke rentenir berapa, ya kan?," ucapnya.

Dirinya pada kesempatan ini juga berinteraksi langsung dengan perwakilan berbagai sektor usaha meliputi 196 pelaku UMKM, 38 kontraktor, 56 pengembang perumahan, 60 pengemudi ojek daring hingga 22 pengusaha toko bangunan.

Mereka pun dipertemukan langsung dengan pihak perbankan dari Bank BRI dan BJB. Sosialisasi ini turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.

Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyambut baik program tersebut sebagai solusi untuk menghindarkan masyarakat dari jeratan pinjaman daring maupun rentenir.

Ia menyebut KUR Perumahan sebagai langkah strategis untuk membantu masyarakat mendapatkan pembiayaan yang lebih manusiawi.

"Karena kan sekarang kita berupaya menghindari masyarakat dari pinjol, rentenir dan program KUR ini paling tepat," katanya.

Asep menjelaskan bagi pelaku UMKM, program ini sangat membantu dalam akses permodalan tanpa jaminan. Pemerintah memastikan fasilitas pinjaman di bawah Rp100 juta dapat diakses secara mudah.

"Bagi pelaku UMKM program ini bisa membantu pinjaman modal untuk nilai pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa harus ada jaminan," ucapnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir memastikan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat akses pembiayaan melalui KUR dan FLPP.

"Diskusi panel ini dilaksanakan untuk menjelaskan skema program kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka percepatan warga yang ingin memiliki rumah atau untuk usaha terkait dengan jasa perbankan," katanya.

Pemkab Bekasi juga telah membebaskan sejumlah biaya perizinan sebagai bentuk dukungan guna menekan harga penjualan rumah subsidi. Kebijakan tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah layak huni.

"Perannya yang pertama tadi kita sudah membebaskan PBG untuk perumahan, BPHTB kita juga sudah bebaskan sehingga dengan tidak adanya PBG dan BPHTB ini bisa menekan nilai penjualan," katanya.

Program ini diprioritaskan bagi masyarakat yang telah memiliki usaha atau kebutuhan pembiayaan rumah seperti pelaku UMKM, kontraktor, pengemudi ojek daring hingga pengembang jasa konstruksi dan pengusaha toko bangunan.

Ia mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas pemerintah melalui bank-bank pemerintah dengan bunga rendah dan tanpa jaminan. "Jadi ini khusus untuk mereka yang sudah berusaha karena harus ada tempat usaha atau tempat tinggal," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota Holding Asuransi dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG), terus memperkuat perannya dalam mendukung penugasan pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Askrindo berkomitmen meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kerja sama dengan 26 bank penyalur KUR. Askrindo juga memperkuat kapasitas usaha UMKM melalui program pemberdayaan atau pendampingan yang berkelanjutan.

Sejak tahun 2007 hingga September 2025, Askrindo telah mencatat akumulasi volume pertanggungan KUR mencapai Rp 1.096 triliun, dengan melibatkan 35,8 juta debitur UMKM dan menciptakan 61,8 juta lapangan kerja di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Askrindo, M Fankar Umran, mengatakan, Askrindo tidak hanya hadir sebagai Perusahaan asuransi dan lembaga penjamin, tetapi juga mitra pertumbuhan bagi UMKM. “Capaian ini menunjukkan kontribusi signifikan Askrindo dalam mendorong inklusi keuangan serta memperluas jangkauan pembiayaan produktif bagi sektor UMKM,” ujar Fankar.

Fankar menambahkan, melalui penjaminan KUR, Askrindo berupaya memastikan pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk bertahan dan berkembang. Dalam periode yang sama, posisi keuangan KUR Askrindo juga menunjukkan performa positif. Hingga September 2025, total aset tercatat sebesar Rp 15,4 triliun, dengan ekuitas Rp 14 triliun, outstanding pertanggungan Rp 99,5 triliun, serta gearing ratio mencapai 7,09 kali.

“Kinerja ini mencerminkan kapasitas Askrindo yang kuat dalam mendukung keberlanjutan program KUR secara nasional,” jelasnya.

Program KUR terbukti memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Berdasarkan hasil analisis data dari IFG Progress, kabupaten yang memanfaatkan KUR sebagai sumber pembiayaan utama menunjukkan pertumbuhan PDB per kapita lebih tinggi, yakni mencapai 7,2% untuk penerima KUR pertama, 5,7% untuk penerima berulang, dan 8,5% bagi wilayah yang memanfaatkan KUR serta kredit komersial. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan yang tepat sasaran dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Data BPS menunjukkan ekonomi triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,12% (yoy). Dari sisi pengeluaran, PDB triwulan III 2025 ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap baik serta konsumsi Pemerintah yang meningkat. Ekspor tumbuh sebesar 9,91% (yoy) sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 5,49% (yoy) didorong oleh akselerasi belanja Pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,89% (yoy) seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 4,28% (yoy). Investasi tumbuh sebesar 5,04% (yoy) sejalan dengan realisasi penanaman modal yang tetap tumbuh positif.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mengungkapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan membantu menyerap tenaga kerja sekitar 7 hingga 9,5 juta jiwa.

Dirinya menjelaskan setiap entitas usaha dari total target sekitar 3,5 juta debitur KUR akan mampu menyerap 2 hingga 3 tenaga kerja.

Berdasarkan hitungan tersebut, ia meyakini penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp300 triliun kepada 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi akan memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja nasional.

Ini disampaikannya saat menghadiri Acara Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

Hingga saat ini, penyaluran KUR telah mencapai lebih dari Rp218 triliun kepada lebih dari 3,7 juta debitur UMKM, termasuk debitur baru dan debitur graduasi.

Adapun realisasi penyaluran ke sektor produksi mencapai Rp132,5 triliun atau 60,6 persen dari total penyaluran. Capaian ini menjadikan tahun 2025 sebagai momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya alokasi KUR sektor produksi menembus angka di atas 60 persen.

“Alhamdulillah, berkat arahan Bapak Presiden, untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo Subianto, alokasi KUR ke sektor produksi mencapai 60 persen, sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Menteri Maman.

“Kenapa angka 60 persen ini penting? Karena saat KUR dialokasikan ke sektor produksi, dampak ekonominya jauh lebih luas dan penyerapan tenaga kerjanya lebih besar,” katanya.

Meski demikian, Menteri Maman mengakui masih terdapat sejumlah catatan dalam proses pendistribusian KUR. Ia berharap momentum akad massal ini menjadi komitmen bersama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan untuk terus memperkuat dukungan terhadap pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa pelaksanaan program nasional Kredit Usaha Rakyat (KUR) membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Menurut Maman, dari sekitar 3,5 juta UMKM yang telah menerima manfaat program KUR saat ini, mengacu kepada data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), satu entitas UMKM dapat menyerap kurang lebih dua sampai tiga tenaga kerja sekaligus.

"Artinya melalui program KUR ini secara rata-rata kita mendorong penyerapan tenaga kerja sebanyak 6-9 juta pekerja di seluruh Indonesia, tetapi kembali lagi saya juga sampaikan, masih ada satu pekerjaan rumah kami, bagaimana membuat mayoritas 6 sampai 9 juta pekerja ini bisa bergeser dari informal menjadi formal. Inilah yang sedang kita lakukan dengan beberapa program-program jaminan sosial perlindungan kesehatan, asuransi, dan lain sebagainya," ucap Maman di Surabaya, Selasa (22/10/2025).

Dirinya juga menyoroti penyaluran KUR ke para pelaku UMKM di sektor produksi selama setahun masa jabatan Presiden Prabowo Subianto telah melampaui target yang ditentukan.

Maman menyebut, capaian tersebut menjadi sejarah baru, di mana penyaluran KUR untuk sektor produksi telah mencapai bahkan melebihi target 60%, angka yang belum pernah tercapai pada masa pemerintahan sebelumnya.

"Hari ini pertama kali kita mencapai sejarah, yaitu di era Pak Prabowo bahwa alokasi KUR di sektor produksi pertama kali mencapai angka 60%, yang selama ini belum pernah tercapai," ungkapnya.

Selain itu, Maman juga menargetkan bahwa target penyaluran KUR ke sektor produksi dapat dinaikkan hingga 62% pada tahun 2026 mendatang. Menurutnya, pendistribusian KUR kepada UMKM di sektor produksi dapat memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimbang penyalurannya kepada sektor konsumsi.

"Selama ini alokasi KUR pendistribusiannya banyak ke sektor konsumsi. Akhirnya, multiplier effect kurang bergerak. Mudah-mudahan dengan angka 60% ini ke sektor produksi, ekonomi di daerah, di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua ini bisa bergerak karena 60% dari Rp300 triliun kita alokasikan ke sektor produksi yang tentunya mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak," pungkasnya.