Bisnis.com, SURABAYA — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak angkat bicara mengenai isu keterlambatan pencarian dana oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikhawatirkan menghambat penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

Sebagai informasi, kabar tersebut menyeruak usai beredarnya pesan berantai di platform WhatsApp Group yang menyebut seluruh SPPG di Kota Surabaya belum mendapatkan pencairan anggaran sehingga terancam tidak beroperasi.

“Selamat pagi rekan-rekan mau menginfokan bahwa sedang terjadi kendala di seluruh dapur di Surabaya bahwa dana dari pemerintah tidak cair nggih, mohon doa nya agar di minggu ini semoga dana cair di rekening kami karena jika belum cair maka kami terpaksa harus berhenti operasional dahulu sampai dana dari pusat cair. Akan kami informasikan kembali, harap menjadi informasi dan support-nya nggih matur nuwun,” tulis pesan tersebut.

Emil yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya melanda seluruh SPPG di wilayah kerjanya. Ia bahkan telah berkoordinasi secara lanjut dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang tengah terjadi.

"Saya cek ke BGN, tidak semua dapur (SPPG) mengalami masalah tersebut, dan tidak hanya di Surabaya saja," ungkap Emil saat dikonfirmasi awak media, Jumat (8/5/2026).

Emil menyatakan bahwa pencairan dana tersebut saat ini tengah diproses secara bertahap oleh pemerintah pusat. Pengirimannya disebutkan lewat transfer melalui rekening virtual account yang dikantongi oleh masing-masing pengelola SPPG.

“Namun, menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BGN, sudah mulai diproses pencairannya. Pencairan ke virtual account,” bebernya.

Oleh sebab itu, Emil mengimbau kepada segenap masyarakat dan para pengelola dapur MBG di Jawa Timur untuk tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia menyatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap berjalan normal.

“Kami terus melakukan koordinasi agar operasional dapur MBG tetap berjalan dan pelayanan kepada siswa tidak terganggu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Muhammad Qodari telah melakukan serah terima jabatan (sertijab) menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dari yang sebelumnya dijabat Angga Raka Prabowo pada Selasa (28/4/2026).

Dia sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Posisinya di KSP kemudian digeser oleh Dudung Abdurachman.

Qodari mengatakan bahwa mengacu Perpres No. 96 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan Bakom RI, lembaga tersebut dibuat untuk menjalankan orkestrasi komunikasi pemerintah.

"Ke depan saya berharap Bakom dapat proaktif, dalam komunikasi program pemerintah. Hal ini karena program Presiden banyak dan baru. Paradigma baru harus dijelaskan secara intensif," katanya dalam sambutannya di acara sertijab Kepala Bakom RI pada Selasa (28/4/2026).

Dia bercerita bahwa dalam satu acara, ada pengamat yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo terkesan mengajak berperang seiring penunjukan Qodari dan Hasan Nasbi di posisi komunikasi Pemerintah. Seiring dengan penunjukan Qodari sebagai Kepala Bakom RI, Hasan Nasbi pun ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Menurut pengamat tersebut berdasarkan cerita Qodari, baik Qodari dan Hasan Nasbi merupakan tipikal penyerang. Qodari pun mengomentari pernyataan pengamat tersebut bahwa dirinya memang berupaya aktif memberikan perimbangan informasi.

Dia mengatakan bahwa era komunikasi saat ini, terutama dengan adanya media sosial berbeda dengan era 10-20 tahun lalu. Hal ini kemudian memberikan tantangan, termasuk bagi Bakom RI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Karena informasi terus datang, maka harus melakukan perimbangan, memberikan perspektif dan pandangan-pandangan," ujarnya.

Adapun, Angga Raka Prabowo yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatakan bahwa kerja Bakom RI tidak lah mudah. Sebab, banyak program Prabowo yang mesti diterangkan ke publik.

Namun, menurutnya Qodari mampu untuk mengemban tugas tersebut dalam upaya mengembangkan Bakom RI.

"Saya yakin Bakom RI akan lebih baik dalam mengawal dan terangkan ke publik program-program Presiden Prabowo," kata Angga Raka.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) buka suara mengenai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) guna mendukung program prioritas pemerintah.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan menyampaikan, pihaknya secara konsisten mendukung program prioritas pemerintah, melalui pemberian akses kredit perbankan kepada UMKM.

“Jadi kalau bicara mendukung program prioritas pemerintah, kami sangat mendukung,” kata Tigor dalam konferensi pers Konferensi Pers RUPS Superbank 2026 di Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Meski demikian, Tigor mengakui bahwa perseroan memang tidak terlibat dalam program spesifik pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengingat program ini bukan ranah Superbank yang fokus pada program-program digital.

“Banyak sekali program-program pemerintah yang spesifik seperti Kopdes dan itu memang bukan digital. Jadi memang bukan ranahnya kami,” ujarnya.

Kendati begitu, Superbank memiliki cara yang berbeda dalam mendukung program-program pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memberikan akses pembiayaan kepada underbankedmarket.

Dalam hal ini, kata Tigor, Superbank memanfaatkan ekosistem yang ada di aplikasi Grab dan OVO untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM. Mengingat, kedua aplikasi ini memiliki data-data behavior analysis transaksi yang memudahkan perseroan dalam menyalurkan pembiayaan kepada para debitur.

“Jadi, program-program seperti itu, untuk upaya pemerintah untuk terus memberikan akses terhadap kredit tersebut, kita akan dukung 100%,” ungkapnya.

Dalam catatan Bisnis, OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

Dalam rancangan beleid tersebut, Kiki menuturkan bahwa OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk. (BNLI) angkat bicara ihwal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) guna mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad menyampaikan perseroan saat ini terus berdialog dengan regulator guna memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan sesuai dengan strategi visi dan appetite bank.

“Itu yang harus dipastikan ya, terutama appetite risiko bank,” kata Rudy di sela-sela agenda Media Briefing ‘Syariah untuk Semua’ di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Rudy menambahkan, saat ini semua pihak yang terkait dengan rancangan aturan tersebut tengah mengkaji revisi RBB. “Jadi ini semua masih, mungkin saya akan bilang masih dinamis dan itu masih terus kita lakukan dialog dengan regulator,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan penyesuaian aturan RBB tidak banyak. Hanya saja dalam aturan RBB terbaru, OJK menambahkan lampiran terkait program pemerintah yang dapat dikerjakan oleh bank.

“Jadi lebih detail saja diungkapkan di situ, ada lampiran khusus,” kata Nixon dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan BTN Kuartal I/2026 di Jakarta Pusat, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Sebagaimana diketahui, OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG — Badan Gizi Nasional (BGN) mempersilakan masyarakat memanfaatkan layanan pengaduan program Makan Bergizi Gratis (MBG) call center 127 jika masyarakat menemukan atau mengetahui masalah terkait program tersebut.

"Permasalahan dalam menu makanan MBG dan lainnya bisa dicarikan solusi secara bersama-sama dengan mengadu ke kanal yang tepat, selain call center 127, juga bisa melalui website BGN," kata Tenaga Layanan Ops Deputi Bidang Promosi dan Kerja sama BGN Rahma Dewi Auliyasari, di Palembang, Sumsel.

Seusai melakukan kegiatan sosialisasi bersama Anggota Komisi IX DPR RI di wilayah Sumatera Selatan, Rahma mengatakan, sudah seharusnya masyarakat memanfaatkan layanan pengaduan yang dibuka BGN secara resmi itu.

"Jangan ragu untuk menyampaikan pengaduan di saluran resmi itu, setiap permasalahan menu makanan MBG dan lainnya akan ditindaklanjuti oleh pejabat berwenang," ujarnya.

Dia menjelaskan, MBG adalah salah satu program prioritas pemerintah yang perlu disukseskan bersama, karena tujuannya mulia yakni membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Selain itu, melalui MBG pemerintah juga berupaya menekan angka kasus kekerdilan atau gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis (stunting).

Program MBG bukan sekadar pemenuhan makan bergizi, tetapi juga dirancang untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat lokal, jelas Rahma.

Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana ketika melakukan sosialisasi program MBG di Pendopoan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada pekan kedua Maret 2026 menjelaskan pihaknya bersama BGN berupaya mengedukasi masyarakat serta memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program tersebut hingga tingkat daerah.

Upaya tersebut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan semua pihak melakukan kontrol, agar program itu bisa berjalan lebih baik dan berkesinambungan.

“MBG diharapkan mampu menjadi kebiasaan baik, khususnya bagi anak-anak, harapannya mereka akan mendapatkan makanan bergizi di sekolah yang sesuai dengan nilai gizi di usianya yang kemudian dapat terbawa hingga ke rumah,” ujar Sri Meliyana.

Bisnis.com, JAKARTA - Peta politik untuk Pemilu 2029 ternyata mulai memanas. Meskipun masih tiga tahun lagi, partai politik ternyata mulai memberikan dukungan bagi Prabowo Subianto untuk menjadi petahana di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Dukungan tersebut awalnya disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat mendatangi Istana Negara pada pekan lalu.

Cak Imin mengatakan jajaran pengurus PKB yang datang mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga ketua-ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia. Cak Imin menjelaskan bahwa kedatangan PKB ke Istana adalah untuk audiensi dengan Presiden Prabowo dan memperkenalkan seluruh jajaran pengurus lengkap sampai ke bawah. PKB juga telah menjalankan Akademi Politik Kebangsaan, di mana calon-calon pengurus utama harus lulus.

"Kami juga melaporkan, kami telah melaksanakan rapat koordinasi dan menyampaikan berbagai ide, gagasan, usulan dalam rangka menyukseskan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (3/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa PKB mendukung penuh semua keputusan kebijakan dan program-program pemerintahan Prabowo yang sangat dinikmati rakyat secara langsung.

"Bahkan kita siap menyukseskan upaya lanjutan dari seluruh program strategis itu. Misalnya membangun ekosistem program makan bergizi gratis [MBG], melibatkan seluruh stakeholders dalam supaya supply and demand dari kebutuhan MBG berjalan dengan lebih produktif lagi," ujar Cak Imin.

Cak Imin yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa PKB pun siap untuk mendukung pemerintah melangkah lebih jauh lagi hingga dua periode.

"Kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal dua periode-lah," kata Cak Imin.

Selain Cak Imin, dukungan juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Zulhas, sapaan akrabnya, menilai waktu selama lima tahun tidak cukup untuk merealisasikan program kerja Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu dia sampaikan sebagai respons terhadap isu yang menyebutkan bahwa Prabowo dinilai perlu menjabat dua periode. Dia juga menegaskan bahwa pihaknya selalu mendukung Prabowo, bahkan sejak Pemilu periode-periode lalu.

Menurut Zulhas, masih banyak program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan perlu terus dilanjutkan.

"Saya kok ditanya lagi gimana dukung Pak Prabowo? Lah kok nanya sama saya itu tuh. Saya ini kalah aja 15 tahun, ya kan? Ya kalau sudah seperti ini, tentu untuk merealisasikan program-program Bapak Presiden, 5 tahun nggak cukup ya," tutur Zulhas di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Zulhas yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa saat ini tugasnya cukup penting. Sebab, urusan pangan bersinggungan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Oleh karena itu, untuk mencapai ketahanan pangan tidak cukup dalam waktu 5 tahun saja.

"Pangan itu pertanian, peternakan, nelayan, 30% rakyat yang paling bawah ada di situ. Jadi tugas sangat mulia, tentu tidak cukup 5 tahun, saudara-saudara sekalian," kata Zulhas.

Gerindra Respons soal Kandidat Cawapres

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono mengomentari terkait peluang Cawapres pendamping Presiden RI Prabowo Subianto di Pilpres 2029. Namun, menurutnya, gelaran Pilpres masih lama dan banyak hal yang akan terjadi.

Sugiono mengatakan bahwa di internal Partai Gerindra sendiri peluang Cawapres pendamping Prabowo belum pernah dibicarakan.

"2029 juga masih 3 tahun lagi, banyak yang bisa terjadi. Jadi tidak ada yang bicara soal itu. Perjuangan masih panjang, program-program yang diluncurkan harus terus kita kawal kesuksesannya," ujar Sugiono saat bertemu dengan media pada Jumat (6/2/2026).

Sugiono menjelaskan saat ini Partai Gerindra pun berfokus untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengatakan saat ini Pemerintahan Prabowo sudah menunjukkan prestasinya.

"60 juta penerima manfaat MBG [makan bergizi gratis], statistik juga angka-angka perbaikan bidang pemberantasan kemiskinan, itu trajectori yang harus dipelihara dan ditingkatkan," katanya.

Sementara itu, sejumlah partai koalisi pun telah menunjukkan dukungannya agar Prabowo bisa melaju hingga dua periode.

"Yang saya tangkap bahwa semua ini berawal dari cita-cita yang sama, nafas yang sama, dalam periode satu tahun beliau [Presiden Prabowo] memimpin dan menjalankan program-programnya," ujar Sugiono.

Prabowo Belum Punya Lawan Sepadan

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai hingga saat ini belum tampak figur yang sepadan untuk menjadi penantang Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2029.

Ia mengatakan penerimaan publik terhadap Prabowo masih relatif baik. Sementara, poros oposisi juga belum menunjukkan tanda-tanda mengajukan tokoh kuat.

"Prabowo hingga saat ini masih diterima dengan baik. Program-program seperti MBG masih disukai oleh masyarakat," kata Hensa sapaan akrabnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu memaparkan dua alasan yang menurutnya memperkuat penilaian tersebut. Pertama, ia melihat respons masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo sejauh ini masih relatif baik, terutama terhadap program-program yang dirasakan langsung.

Kedua, Hensa menilai belum ada figur alternatif yang secara konsisten muncul dengan daya saing kuat untuk mengimbangi Prabowo menuju 2029. Ia mencontohkan partai oposisi pun belum terlihat memanaskan mesin politik untuk memperkenalkan kandidat.

"Bahkan, oposisi seperti PDI Perjuangan belum ada geliat akan mengeluarkan jagoannya per hari ini ya," ujar Hensa.

Di sisi lain, Hensa menilai pembahasan yang justru menarik dalam peta politik ke depan adalah soal siapa yang akan mendampingi Prabowo. Dia menilai pilihan pendamping akan sangat menentukan stabilitas pemerintahan sekaligus mempengaruhi peta kompetisi menuju pemilu berikutnya.

"Menurut saya, yang mendampingi Pak Prabowo di 2029 ini ada tiga, antara dari Gerindra, orang yang tidak partai politik, atau orang yang tidak punya ambisi jadi capres," kata Hensa.

Ia menyebut salah satu opsi adalah figur dari internal Partai Gerindra. Alasannya, langkah tersebut bisa mencegah efek politik yang membesarkan partai lain di lingkar koalisi, terutama bila belum ada lawan kuat yang muncul dari luar.

"Pak Prabowo akan rugi jika ia memilih calon wapres dari partai lain, karena itu sama saja memberikan panggung bagi partai lain untuk bersinar," katanya.

Selain itu, ia juga membuka kemungkinan Prabowo memilih sosok non-partai atau figur yang tidak memiliki ambisi menjadi calon presiden pada periode berikutnya.

Ia menilai figur yang memiliki ambisi kuat maju sebagai capres berisiko lebih sibuk membangun panggung politik pribadi ketimbang fokus membantu kerja presiden.

"Kalau dia berambisi jadi capres, dia akan sibuk mencari panggung dan tidak fokus membantu kerja presiden," ujar Hensa.

Berdasarkan Survei Nasional Indikator terkait Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga terhadap Lembaga-lembaga Negara, tingkat kepuasan publik mencapai 79,9%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tergolong sangat tinggi.

Burhanuddin menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki modal politik yang sangat besar dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Modal pertama, menurutnya, adalah modal elektoral yang kuat pada Pemilihan Presiden 2024. Dia mencatat pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka meraih sekitar 96 juta suara, menjadi kemenangan terbesar sepanjang sejarah pemilihan presiden langsung di Indonesia. Perolehan tersebut melampaui capaian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo dalam kemenangan pemilu mereka.

“Pak SBY pada 2009 tidak sampai 70 juta suara. Pak Jokowi pada 2014 dan 2019 juga tidak sebesar perolehan suara Pak Prabowo,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, besarnya modal elektoral tersebut ditopang oleh kombinasi basis massa Prabowo sendiri dan dukungan Presiden Joko Widodo yang direpresentasikan melalui pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Modal politik kedua, lanjut Burhanuddin, adalah tingginya approval rating Prabowo sejak awal pemerintahan.

Ia menyebut, secara umum tingkat persetujuan publik terhadap Prabowo relatif lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi maupun Presiden SBY pada periode awal pemerintahan mereka, meskipun sempat mengalami penurunan pada periode tertentu.

“Pak Prabowo mendapatkan dua kekuatan sekaligus, kekuatan basis dirinya sendiri dan kekuatan dukungan Pak Jokowi,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin menilai, meskipun tingkat kepuasan secara keseluruhan tergolong tinggi, basis responden yang menyatakan sangat puas masih relatif terbatas. Namun demikian, secara umum angka kepuasan tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan pada awal pemerintahan Presiden SBY maupun Presiden Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat membeberkan capaian programnya dalam setahun lebih.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh tersebut digelar di Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh yang turut hadir di antaranya peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro dan mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji.

"Tidak ada yang oposisi, itu kan tokoh-tokoh masyarakat. Presiden terbuka berdialog menerima masukan, menjelaskan program-program dalam setahun lebih, semua berorientasi pada kepentingan rakyat," kata Prasetyo pada Sabtu (31/1/2026).

Prasetyo menjelaskan dengan Siti Zuhro, Prabowo berdialog terkait Pemilu. Lalu, dengan Susno, Prabowo berdialog terkait penegakan hukum.

Sementara, Prasetyo menjelaskan bahwa tidak ada tokoh politik dari partai politik yang turut hadir dalam dialog tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa Prabowo sempat bertemu dengan tokoh-tokoh nasional. Dia menyebut, tokoh-tokoh itu dalam tanda kutip oposisi.

Pernyataan Sjafrie disampaikan saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang mengikuti retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Kabupaten Bogor pada Sabtu (31/1/2026).

Sjafrie menjelaskan pertemuan Prabowo tersebut di antaranya membahas tentang pengelolaan negara. Sebab, banyak pihak yang kerap membuat kondisi negara tidak diuntungkan dari sisi pemanfaatan sumber daya alam hingga perputaran keuangan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% serta memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Demi mencapai level pertumbuhan itu, ia telah mendesain sejumlah program prioritas yang bisa memacu lebih cepat gerak roda perekonomian dan lebih merata di berbagai wilayah.

Program prioritas itu di antaranya ialah Makan Bergizi Gratis alias MBG, Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), hingga pembangunan Sekolah Rakyat.

"Saya pikir pertumbuhan 8% sangat bisa dicapai. Misalnya, dengan program MBG ini saja, kami menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja. Ada 30.000 dapur dan tiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Itu artinya 1,5 juta pekerjaan langsung," ujar Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

MBG, menurutnya, akan mendorong penciptaan wirausaha baru di daerah. Dari penciptaan wirausaha dan lapangan kerja ini, dia meyakini pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan daya beli. Ini akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui bagaimana sepak terjang program-program unggulan Prabowo, berikut ini rinciannya:

Foto: Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

MBG

Program prioritas pertama yang Prabowo luncurkan sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2025 ialah program MBG. Program itu ditujukan untuk menyiapkan SDM unggul menjelang target Indonesia Emas 2045.

Program yang didesain dengan anggaran Rp 71 triliun melalui Badan Gizi Nasional (BGN) ia resmikan pelaksanaannya pada 6 Januari 2025. Targetnya menjangkau 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil atau menyusui, serta balita melalui 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hingga Oktober 2025, Prabowo mengklaim program MBG telah dijalankan oleh 12.205 SPPG di seluruh Indonesia. Total dapur tersebut sudah mendistribusikan makanan bergizi gratis ke 36,2 juta penerima. Menurutnya, capaian tersebut sudah setara 7 kali populasi penduduk Singapura.

"Makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat artinya bangsa Indonesia artinya negaramu pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada tujuh Singapura tiap hari," ujar Prabowo.

Di tengah capaian itu, sebetulnya juga timbul masalah karena banyaknya siswa penerima MBG yang keracunan. Namun, Prabowo menerima laporan bahwa jumlah penerima yang keracunan hanya setara 0,0008% dari total penerima MBG.

Padahal, menurut laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX pada 1 Oktober 2025, jumlah kasus keracunan sejak diluncurkan pada Januari 2025 mencapai 6.517 orang. Artinya setara 0,018% dari total penerimanya yang sejumlah 36,2 juta orang.

"Jadi kalau diambil statistik, adalah 0,0007 atau 0,0008 persen. Artinya, program ini 99,99 persen berhasil," kata Prabowo.

Meski begitu, Prabowo mengakui, program MBG memang belum sempurna pelaksanaannya. Namun, ia menilai ada pihak-pihak yang membesar-besarkan masalah tersebut dan menjadikannya dasar untuk menghentikan program MBG.

Prabowo pun menegaskan bahwa ke depan tidak ada satupun anak yang sakit karena MBG. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan di segala aspek dengan ketat.

"Kita mau zero error, kita mau zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan dan ini kita akan sempurnakan terus dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan, cuci tangan yang benar kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok," ujarnya.

Kopdes Merah Putih

Adapun untuk program prioritas kedua yang ia luncurkan pada 21 Juli 2025 ialah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejumlah 80.081 unit dari target 81.000. Prabowo mengatakan, program itu diresmikan dalam rangka membangun kembali kemandirian ekonomi rakyat berasaskan gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana amanat UUD 45 Pasal 33.

"Hari ini menjadi hari bersejarah. Kita meluncurkan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini adalah awal dari usaha besar bangsa untuk kemandirian ekonomi rakyat," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya, Senin (21/07/2025).

Prabowo mengatakan bahwa koperasi tidak hanya sebagai wadah simpan pinjam, tetapi harus berfungsi sebagai lembaga distribusi pangan dan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, koperasi akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang menunjang kebutuhan ekonomi desa.

"Saya optimistis. Kami akan mendapat tambahan pasokan protein segar dari desa nelayan. Kami kirim ke koperasi karena kami juga membangun, sudah ada 81.000 koperasi desa. Masing-masing punya gudang, cold storage, mini supermarket, apotek desa, klinik, dan lainnya," ungkap Prabowo.

Ia menambahkan, setiap koperasi akan diperkuat dengan armada transportasi sendiri untuk memastikan hasil produksi petani dan nelayan bisa langsung terserap pasar.

"Tiap koperasi diberi pembiayaan dua truk. Semua hasil dikirim ke pasar. Tak ada lagi cerita panen busuk tak terserap. Saya pikir ini masa yang menarik bagi Indonesia. Saya senang melihat mimpi/konsep ini menjadi kenyataan saat kita duduk di sini," tuturnya.

Dalam hal pendanaan program Kopdes ini, disuntikan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sesuai dengan keputusan bersama (SKB) Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengaturan (BP) BUMN, dan BPI Danantara yang diteken Kamis (9/10/2025).

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) RI, Ferry Juliantono, penyertaan modal itu akan dipakai untuk percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai dan pergudangan KDMP/KKMP. Selain itu, juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat desa melalui Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang dikelola oleh Danantara.

"Mudah-mudahan dalam waktu sesegera mungkin kita akan melaksanakan proses pembangunan fisik dan sarana kelengkapan di seluruh desa dan kelurahan yang ada," ujar Ferry.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan kerja sama antara Danantara dengan Kopdes Merah Putih akan menggunakan skema public service obligation (PSO).

Pandu menuturkan, jika Kopdes Merah Putih membutuhkan bantuan, maka Danantara akan siap membantu dengan menggunakan dana desa yang disiapkan pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dia juga menekankan Danantara memiliki tugas di ranah korporasi, sehingga hal yang menyangkut pemerintah akan menggunakan skema PSO.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pencairan kredit atau pembiayaan dari Bank Himbara ke Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) cair minggu depan. Menurutnya, akan ada kurang lebih 1.000 koperasi yang akan menerima aliran dana pada tahap awal.

Koperasi-koperasi yang saat ini masih dalam proses verifikasi sejatinya telah mengajukan permohonan pinjaman. Namun, pencairan dana tahap pertama tetap harus mengikuti mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai bagian dari prosedur yang ditetapkan.

Sementara itu, sebanyak 20.000 hingga 23.000 koperasi lainnya yang menjadi target awal program masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh masing-masing bank penyalur.

Sekolah Rakyat

Adapun untuk program Sekolah Rakyat, telah Prabowo luncurkan sejak Juli 2025 dengan target pembangunan sebanyak 500 sekolah. Program ini ia arahkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga bisa menyekolahkan anaknya dari tingkat SD hingga SMA.

"Dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu," kata Prabowo.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat serapan anggaran program Sekolah Rakyat telah mencapai sebesar Rp788,7 miliar per 8 September 2025. Jumlah ini setara dengan 6,5% dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp12,2 triliun.

"Sekolah Rakyat, 100 sekolah telah beroperasi dengan 9.780 orang siswa dan realisasinya adalah Rp788,7 miliar," kata Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN edisi September 2025.

Dia mengungkapkan, dana tersebut digunakan untuk renovasi sentra pendidikan di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp711,1 miliar dan dipakai untuk penyelenggaraan pendidikan di Kementerian Sosial sebesar Rp77,6 miliar.

Adapun, saat ini, Kementerian Sosial telah mengoperasikan 100 Sekolah Rakyat dengan 9.780 siswa. Sementara itu, total siswa diterima pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 396 kelas. Pemerintah jumlah kelas dan siswa dapat bertambah hingga 641 kelas atau mencakup 15.895 siswa ke depannya.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, Suahasil memaparkan Sekolah Rakyat masih terbanyak dibuka di wilayah Jawa dengan total mencapai 48 unit. Kemudian, posisi selanjutnya ada Sumatra 22 unit, dan Sulawesi 15 unit Sekolah Rakyat.

Lalu, Maluku-Papua tercatat memiliki 7 unit Sekolah Rakyat, Bali dan Nusa Tenggara 4 unit Sekolah Rakyat, dan Kalimantan 4 unit Sekolah Rakyat.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengklaim sekolah rakyat yang dibangun telah bertambah hingga 165 titik. Dia memastikan jumlahnya akan terus bertambah secara signifikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto ke depannya.

"Sampai sekarang kita masih membuka. Siapapun bupati, walikota, gubernur yang mau mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, kita masih membuka," kata Agus Jabo dalam Rapat Kerja Komite III DPD, dikutip dari Detikcom, Jumat (26/9/2025).

Presiden diketahui menargetkan pembentukan 500 sekolah rakyat. Saat ini, prioritas Sekolah Rakyat adalah anak SD. Namun, ke depannya, akan didorong hingga jenjang SMP dan SMA.

"Pak Presiden memprioritaskan, meminta supaya kita memprioritaskan anak-anak SD. Karena beliau ingin memutus transmisi kemiskinan itu sejak dini," ujarnya.

Selain itu, Agus Jabo menyampaikan Presiden juga ingin agar anak-anak yang mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga punya karakter agama, kebangsaan dan sosial.

"Dan mereka juga harus memiliki keterampilan supaya kalau mereka lulus dari Sekolah Rakyat, terutama yang SMA, belum ingin melanjutkan kuliah dan ingin bekerja untuk membantu orang tuanya, mereka sudah punya keterampilan. Jadi ada pendidikan-pendidikan vokasi di tingkat SMA. Pintar, berkarakter, terampil," tegasnya.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama yang dirancang pemerintah khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 serta Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bisnis.com, JAKARTA - Jelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Golongan Karya (Golkar) memastikan akan mendukung berbagai program termasuk sejumlah program yang belum berjalan maksimal.

Wakil Badan Anggaran DPR RI, Muhidin M Said mengatakan partainya bakal mendorong program-program Prabowo-Gibran secara keseluruhan.

"Yang belum maksimal kita dorong bagaimana kita maksimalkan dan kita ikut bagaimana bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan, menggerakkan apa yang telah diprogramkan oleh Bapak Presiden saat ini," kata Muhidin saat konferensi pers HUT Golkar ke-61 di Graha DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025).

Muhidin menjelaskan selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sebagian besar program telah dirasakan manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Bahkan menurutnya program yang diimplementasikan berpeluang menggerakkan perekonomian negara dan membuka lapangan pekerjaan.

"Program-program Pak Prabowo yang betul-betul sudah memberikan bukti kegiatan-kegiatan yang jelas, yang nyata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tentunya bagaimana membuka lapangan kerja baru di seluruh Indonesia," jelasnya.

Terkait 19 juta lapangan pekerjaan yang belum terealisasi, Muhidin menyampaikan melalui sejumlah alam secara otomatis menjaring lapangan kerja baru bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya, kata Muhidin, adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mampu menggaet masyarakat lokal untuk bekerja.

"Seperti contoh soal ya, satu titik dapur umum itu bisa menampung 45 lapangan kerja baru. Belum masalah pertumbuhan ekonomi yang bisa menyerap hasil-hasil produksi di pedesaan," ucapnya.

Dia menyadari bahwa setiap penyelenggaraan program memiliki kekurangan. Namun, dia menilai setiap program perlu didukung bersama dan evaluasi menyeluruh guna berjalan maksimal.