Desakan transisi energi telah mendorong ekspansi nikel secara masif di berbagai daerah. Menangkap peluang tersebut, pemerintah mengakselerasi berbagai kebijakan, seperti hilirisasi, intensifikasi penggunaan kendaraan listrik, hingga penetapan sejumlah industri nikel sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk menopang kebutuhan transisi energi, melainkan juga meningkatkan nilai tambah dan kontribusi ekonomi dari sumber daya nikel Indonesia.

Sayangnya, berbagai upaya tersebut tidak berjalan terpisah dari risiko yang dihasilkan. Misal, konflik lahan, deforestasi, pencemaran lingkungan hingga dampak kesehatan. Besarnya investasi dan nilai ekonomi industri nikel juga belum sepenuhnya menghadirkan keuntungan yang merata bagi masyarakat lokal.

Soal yang lain adalah masih maraknya salah urus dalam tata kelola pertambangan nikel turut membuka ruang bagi praktik korupsi dan rente. Berbagai situasi ini merumitkan pembagian manfaat bagi masyarakat lokal, yang sebenarnya jadi aktor penting dalam rantai pasok nikel global.

Relasi Lokal-Global

Daerah-daerah penghasil nikel seperti Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua kini menanggung risiko sosial dan lingkungan akibat ekstraksi dan pengolahan nikel.

Misalnya di Maluku Utara, laporan Nexus Foundation dan Universitas Tadulako (2024) menunjukkan pencemaran laut akibat industri nikel di Teluk Weda, merambah rantai pangan dan kesehatan masyarakat. Ditandai oleh kandungan arsenik dan merkuri di tubuh warga setempat dan kandungan arsenik pada ikan yang melampaui ambang batas aman.

Wilayah-wilayah ini menjadi kawasan yang “kotor” untuk menghasilkan energi “bersih” di tempat lain.Christopher Pollon dalam bukunya Pitfall: the race to mine the world’s most vulnerable places (2023), menyebut wilayah ini sebagai sacrifice zone alias wilayah yang dikorbankan demi memenuhi ambisi transisi energi global.

Apa yang diutarakan Pollon (2023) ini mencirikan pertambangan nikel sebagai aktivitas yang multi-skalar. Berikut resiko dan manfaatnya yang juga terbentuk di sepanjang rantai pasok nikel.

Ekstraksi dan pengolahan nikel di tingkat lokal tidak dapat dipahami sebagai aktivitas yang terisolasi dari rantai pasok global. Misal, pertambangan nikel di Maluku, Sulawesi, atau Papua, pada dasarnya terhubung dengan industri kendaraan listrik, manufaktur baterai, hingga agenda transisi energi global. Namun keterhubungan lintas level ini menghasilkan distribusi manfaat yang sering tak berimbang bagi masyarakat di tingkat lokal.

Risiko dan Manfaat

Di Indonesia risiko dan manfaat dari pertambangan nikel belum terdistribusi merata. Keuntungannya lebih banyak dinikmati pelaku bisnis dan elite ekonomi-politik, sementara beban sosial dan lingkungannya ditanggung oleh masyarakat di wilayah pertambangan (Warburton, 2023; Mietzner, 2023).

Pemerintah juga membentuk kantong-kantong industri nikel seperti industrial park untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah secara cepat. Namun, pembentukan industrial park yang ditopang oleh narasi “nasionalisasi nikel” juga menghasilkan distribusi keuntungan ekonomi yang tidak merata (Warburton, 2024).

Aktivitas ekonominya justru bergantung pada jejaring modal asing dan domestik yang terhubung secara politik. Kondisi ini membuat aliran keuntungan dari pertambangan nikel lebih banyak terkonsentrasi pada sebagian kecil aktor swasta dan negara. Sementara, masyarakat lokal lebih banyak menanggung eksternalitas sosial dan lingkungan.

Daerah-daerah yang menjadi sentra produksi dan pengolah nikel, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara dan Papua juga mengalami peningkatan kemiskinan (Yunus & Theodora, 2023).

Laporan LPEM Universitas Indonesia (2025) berjudul Balancing Act: Complementary Strategies for Indonesia’s Sustainable Nickel Downstream Industry, menunjukan situasi serupa. Bahwa di balik gegap gempita hilirisasi nikel, 90% nilai tambahnya tidak terdistribusi ke pasar domestik.

Ketimpangan dalam distribusi manfaat dan risiko ini semakin diperparah oleh penetapan industri nikel sebagai PSN. Hal ini membuatnya menjadi industri yang eksklusif dan minim ruang partisipasi bagi masyarakat lokal.

CBS dan Tiga Jalan Negosiasi

Terhadap berbagai persoalan di atas, solusi yang dapat dilakukan adalah mendorong Community Benefit Sharing (CBS) atau pembagian manfaat dari negara dan perusahaan kepada masyarakat secara langsung, tanpa perantara. Misalnya melalui skema, Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), konten lokal dan dana perwalian (trust fund).

Namun berbagai skema CBS tersebut sering tidak menyentuh akar persoalan di masyarakat. Skema ini dijalankan dalam logika kedermawanan (charity) melalui pemberian bantuan jangka pendek. Seperti pembangunan infrastruktur fisik, pembagian sembako, santunan, atau kegiatan sosial temporer. Pelaksanaannya lebih bersifat performatif untuk menggugurkan kewajiban administratif dan membangun citra perusahaan di mata publik.

Ada tiga jalan negosiasi yang dapat ditempuh untuk memastikan implementasi CBS. Pertama, mendorong perusahaan untuk menginternalisasi berbagai risiko sosial dan lingkungan akibat pertambangan. Biaya sosial dan lingkungan tidak sepenuhnya dibebankan ke masyarakat. Perusahaan juga bertanggung jawab langsung atas risiko akibat ekstraksi dan pengolahan nikel yang dilakukannya.

Kedua, menyediakan regulasi dan kebijakan CBS yang menjamin partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. Selama ini regulasi tentang CSR dan PPM telah tersedia, namun pelaksanaannya seringkali tidak partisipatif karena cenderung melibatkan elite lokal, pemerintah daerah dan perusahan secara terbatas. Regulasi dan kebijakan CBS yang partisipatif akan memperkuat posisi tawar masyarakat lokal dan mendorong tata kelola risiko dan manfaat yang lebih adil.

Ketiga, mengubah posisi masyarakat dari sekadar penerima manfaat menjadi pihak yang terlibat aktif sejak perencanaan hingga pengawasan CBS. Ini dapat dilakukan dengan menempatkan CBS dalam konteks kewargaan aktif. Di mana manfaat bagi masyarakat harus diposisikan sebagai hak, dan bukan belas kasihan negara atau perusahaan. Pendekatan ini memberi legitimasi yang kuat bagi masyarakat untuk menegosiasi manfaat dan risiko.

Di bawah bendera Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk lumbang pangan dan energi, hutan-hutan di Papua Selatan kini sedang diincar untuk dibabat habis-habisan. Lebih dari 2,5 juta hektare hutan alam perawan—satu dari sedikit paru-paru dunia yang tersisa—sedang diubah paksa menjadi sawah seluas 1,3 juta hektare, kebun tebu raksasa seluas 560.000 hektare, serta perkebunan sawit.

Ambisinya mentereng: memproduksi campuran bahan bakar nabati seperti bioetanol (E10) dan biodiesel (B50) agar kendaraan di kota-kota besar memakai bensin yang diklaim “ramah lingkungan”.

Namun, bagi masyarakat adat suku Marind, Yainan, Auyu, dan Muyu, kedatangan ribuan alat berat tanpa permisi ini adalah bencana besar. Bagi mereka, hutan adalah “supermarket gratis” tempat berburu babi, mengambil air bersih, obat-obatan tradisi, dan mengambil sagu tanpa perlu membeli. Ketika hutan itu dihancurkan atas nama pembangunan, identitas dan martabat hidup mereka ikut runtuh.

Kenyataan pahit inilah yang direkam dengan sangat telanjang oleh dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di zaman kita”. Film ini membongkar bagaimana kerja sama antara penguasa, kekuatan tentara, dan pengusaha besar menyingkirkan warga lokal dari tanah kelahiran mereka sendiri.

Kongkalikong Pengusaha dan Tentara

Sejarah bisnis di Indonesia sering kali tidak bisa lepas dari kongkalikong antara pengusaha, aparat keamanan, dan pengusaha raksasa. Pola ekonomi-politik kapitalisme konco (crony capitalism) ini selaras dengan analisis klasiknya Richard Robison (2012), Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, yang menyebut bahwa watak kapitalisme Indonesia secara historis ditopang oleh relasi kuasa yang erat antara negara, militer, dan aktor bisnis besar.

Di Papua Selatan, tesis ini mewujud nyata melalui kehadiran taipan bahan bakar nabati nasional: keluarga Haji Isam lewat Jhonlin Group sebagai kontraktor utama pembuat jalan dan cetak sawah, serta keluarga Fangiono (Merauke Sugar Group) yang menguasai gurita kebun tebu bersama Martua Sitorus, bos Wilmar International.

Mengapa perusahaan-perusahaan ini bisa begitu sakti menguasai lahan jutaan hektare? Jawabannya terletak pada apa yang disebut oleh Harold Crouch (1999) dalam studinya, Militer & Politik di Indonesia, mengenai perluasan peran militer dalam menjaga stabilitas akumulasi modal ekonomi.

Ketika Kementerian Pertahanan menjadikan proyek pangan ini sebagai tugas negara, tentara diterjunkan bukan untuk bertempur, melainkan untuk menjaga aset dan jalannya buldozer milik investor swasta.

Dengan jumlah personel yang luar biasa banyak—satu tentara menjaga 100 orang Papua—rasa takut dan intimidasi menjadi hal biasa yang dihadapi warga lokal. Banyak warga terpaksa menyerahkan tanah mereka yang hanya dihargai Rp300.000 per hektare melalui tipu muslihat pemaksaan tanda tangan ketua marga yang memecah-belah kerukunan kampung.

Kondisi struktural ini menjadi bukti empiris dari argumen Emir Chairullah (2022), Indonesia’s Failure in Papua. Chairullah menegaskan bahwa kegagalan skema Otonomi Khusus (Otsus) berakar dari pengkhianatan elite Jakarta dan lokal yang mereduksi hak asasi orang Papua demi kepentingan ekstraksi kekayaan alam.

Jargon “kesejahteraan” runtuh ketika aturan hukum ditekuk demi memuluskan izin bagi perusahaan besar, mengulangi taktik kolonial Inggris dan Belanda pada abad ke-19 yang membagi-bagi pulau Papua hanya dengan menarik garis lurus di atas peta, seolah-olah Papua adalah tanah kosong tanpa manusia (terra nullius).

Kebohongan “Modernisasi” Pangan dan Rusaknya Alam

Pemerintah di Jakarta secara konsisten mereproduksi miskonsepsi bahwa orang Papua tidak bisa bertani dan harus diajari menanam padi agar “modern”. Padahal, menanam ubi dan merawat sagu adalah cara bertani terbaik yang sesuai dengan agroekosistem lokal.

Cerita nyata dari Natalis Buet dan Filomina di Merauke membuktikan bahwa proyek cetak sawah dari pemerintah justru menjerat mereka dalam kerugian sistemik karena dipaksa membeli benih, pupuk kimia, dan menyewa traktor yang mahal.

Kondisi lapangan ini memvalidasi kritik I Ngurah Suryawan, dkk. (2020), Berhala-berhala Infrastruktur: Potret dan Paradigma Pembangunan Papua di Masa Otsus. Buku tersebut memperlihatkan bagaimana pembangunan fisik dan cetak sawah massal bertransformasi menjadi berhala baru yang justru memicu kematian sosial bagi masyarakat lokal.

Akibat polusi kimia dari drone perusahaan, rawa-rawa tempat mencari ikan kini rusak dan beracun. Warga lokal pun kehilangan kedaulatan atas makanannya sendiri dan dipaksa menjadi buruh upahan murah. Fenomena ini merupakan bentuk “eksklusi lahan ekstrem”, meminjam istilah Derek Hall, dkk. (2011), di mana otoritas regulasi negara digunakan secara legal untuk menyingkirkan komunitas lokal dari ruang hidup mereka.

Bagi orang Papua, tanah dan hutan bukan sekadar komoditas dagangan. Seperti yang dibongkar oleh Sophie Chao (2022) dalam kajian etnografinya yang mendalam, In the Shadow of Palms: More-Than Human Becomings in West Papua, ekspansi perkebunan monokultur memicu kehancuran jalinan hidup antarmakhluk.

Bagi suku Auyu, pohon sagu adalah kerabat dekat, perwujudan leluhur yang mengorbankan dirinya agar anak cucunya bisa hidup dan makan. Ketika hutan sagu dibabat habis untuk ditanami sawit atau tebu, hubungan batin antara manusia Papua dan alamnya terputus secara kejam, menyisakan trauma mendalam dan alienasi eksistensial.

Melawan Lewat Salib Merah dan Pesta Babi

Menghadapi kepungan modal dan senjata, masyarakat adat Papua melakukan perlawanan berbasis kebudayaan. Suku Auyu menancapkan lebih dari 1.800 salib merah raksasa dan palang adat (sasi) di dusun-dusun mereka sebagai tanda larangan keras bagi perusahaan untuk masuk.

Gerakan mempertahankan tanah adat ini sudah berlangsung lama. George Aditjondro (2000) mencatat bahwa simbol-simbol adat dan identitas budaya selalu menjadi benteng pertahanan terakhir masyarakat Papua melawan penindasan ekonomi-politik dan pelanggaran HAM struktural.

Namun, gerakan yang paling radikal secara ekonomi-politik justru ditunjukkan oleh suku Muyu lewat ritual Awon Atatbon, atau Pesta Babi, yang dipimpin oleh Willem Kimko.

Mengapa Pesta Babi ini ditakuti oleh pemerintah dan pengusaha? Karena ritus ini mensyaratkan kelestarian hutan total secara berkesinambungan selama 10 tahun demi melepasliarkan babi buruan. Di dalam Pesta Babi terkandung hukum adat yang memveto seluruh konsesi korporasi.

Lebih jauh, jika Tania Li dan Pujo Semedi (2022), Hidup Bersama Raksasa: Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit, menjelaskan bagaimana korporasi mendikte kehidupan masyarakat lewat ketergantungan upah kapitalistik, Pesta Babi justru menjadi anomali.

Ritus ini menjalankan sistem ekonomi timbal balik (reciprocal economy) komunal yang sangat otonom dan kebal dari intervensi pasar bebas maupun mata uang rupiah negara. Pesta adat ini adalah wujud nyata dari gagasan “Emansipasi Papua”—sebuah konsep perjuangan martabat kemanusiaan yang diwariskan oleh mendiang Muridan Widjojo, peneliti LIPI. Ritus ini berhasil merekatkan kembali konsolidasi sosial antarklan yang sengaja dipecah-belah oleh kepentingan bisnis korporasi.

Setelah Menonton “Pesta Babi”

Tak ada yang lebih mengusik Soeharto melebihi Pramoedya Ananta Toer dan Wiji Thukul. Pramoedya hanyalah lelaki tua dengan mesin tik usang, dan Thukul hanyalah pemuda miskin dari Solo.

Mereka tidak punya batalyon atau senapan, namun seluruh raksasa kekuasaan Orde Baru dikerahkan untuk melumat keduanya. Aparat sadar, membiarkan Pramoedya menulis dan Thukul berpuisi sama saja dengan membiarkan bom waktu berdetak di bawah kursi kekuasaan. Begitu menakutkannya Thukul, hingga ia dilenyapkan dari muka bumi.

Kekuasaan tidak pernah takut pada senjata, karena mereka adalah yang memonopolinya. Namun, yang membuat jemari para jenderal bergetar adalah kata-kata.

Senjata hanya membunuh tubuh, tetapi kata-kata Pramoedya dan Thukul mampu membunuh legitimasi. Tetralogi Buru dilarang karena mengajari rakyat melihat belenggu mereka, sementara sajak “Peringatan” Thukul dilarang karena mengubah ketakutan menjadi keberanian massa lewat satu kalimat: “Hanya ada satu kata: lawan!”

Ada benang merah yang tebal antara film dokumenter “Pesta Babi” dengan roman Pramoedya serta syair Thukul: mereka sama-sama merubuhkan tembok ilusi yang dibangun tentara.

Selama puluhan tahun, penguasa mendisiplinkan pengetahuan kita tentang Papua melalui narasi tunggal: nasionalisme, separatisme, dan operasi militer. “Pesta Babi” datang merusak tata bahasa suci itu.

Film ini membongkar persekongkolan busuk antara modal raksasa dan penguasa yang dijaga laras senapan. Ia menunjukkan bahwa di balik dalih keamanan, ada konsesi tambang yang dibagi-bagi, hutan yang dilenyapkan, dan eksploitasi manusia yang dilegalkan.

Tentara takut pada “Pesta Babi” karena film ini mengembalikan kedaulatan berpikir kepada penontonnya. Menonton dokumenter ini menjadi tindakan “subversif” karena merusak instalasi kebohongan negara.

Ketika dokumenter mampu membuat masyarakat melihat realitas Papua yang telanjang tanpa sensor, saat itulah senjata kehilangan taringnya. Film ini ditakuti karena memindahkan kekuasaan dari tangan jenderal, kembali ke mata rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya mempercepat konstruksi proyek strategis nasional (PSN) (PSN) Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo sepanjang 96,57 kilometer.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat hingga periode 22 Mei 2026 sejumlah paket pengerjaan telah memasuki tahap akhir konstruksi. Khususnya, pada ruas Kartasura - Klaten dan Klaten - Prambanan.

“Ruas tol ini akan menjadi akses strategis menuju Yogyakarta dan Bandara YIA, menghadirkan perjalanan yang leih cepat, aman, dan nyaman,” ujar manajemen BPJT dalam akun Instagram resminya @pupr_bpjt, dikutip Senin (8/6/2026).

Adapun, total panjang jalan tol ini dilaporkan mencapai 96,57 kilometer (Km) yang terbagi ke dalam tiga tahap pembangunan. Di antaranya, tahap 1 mencakup ruas Kartasura - Purwomartani (42,37 Km), Purwomartani - Maguwoharjo (3,62 Km), dan Trihanggo - JC Sleman (3,25 Km).

Kemudian, tahap 2 mencakup konstruksi Junction Sleman - Purworejo (38,57 Km). Serta tahap 3 Maguwoharjo - Trihanggo (8,75 Km).

Khusus untuk tahap 1 konstruksi terbagi ke dalam 5 paket pekerjaan. Dua di antaranya yakni Kartasura - Klaten dan Klaten - Prambanan telah rampung dan telah beroperasi penuh.

Sementara itu, paket 1.2B ruas Prambanan - Purwomartani telah mencapai 95,28%, Purwomartani - Maguwo mencapai 39,52% dan JC Sleman - Trihanggo mencapai 80,74%.

“Proyek ini akan meningkatkan efisiensi waktu tempuh perjalanan, mendukung kelancaran arus mobilitas manusia dan barang, serta memperkuat jaringan logistik regional,” tambah manajemen BPJT.

Selain itu, kehadiran Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo juga diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan pengembangan kawasan strategis di sepanjang koridor jalan tol.

Secara teknis, tol ini dirancang untuk dapat dilintasi dengan kecepatan rencana mencapai 100 Km/jam. Di mana, jumlah lajur tersedia 2x3 lajur dan memiliki 11 simpang susun.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah menargetkan Konstruksi Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo dapat rampung sepenuhnya pada 2028.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Wilan Oktavian menjelaskan bahwa saat ini kbisonstruksi tol tersebut tengah berlangsung. Pasalnya, sebagian besar lahannya masih dalam proses pembebasan lahan.

"Untuk tahap 2 dan 3, masih dalam proses pembebasan lahan, ruas tol Solo – Yogyakarta – Kulonprogo direncanakan beroperasi pada 2028," kata Wilan dikutip dari laman Bina Marga Kementerian PU, Minggu (20/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap kelanjutan kabar implementasi sistem bayar tol nirhenti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengkaji ulang kelayakan implementasi sistem tersebut.

Selain itu, tambah Komang, sistem MLFF juga tengah dalam tahap pendetailan teknis guna memastikan keandalan teknologi tersebut sebelum benar-benar dilepas ke ekosistem jalan tol nasional.

"Tahap ini kita lagi melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba kembali terhadap sistem ini bisa diaplikasikan gak terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia," ujar Ni Komang saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (5/6/2026).

Dia menekankan, upaya evaluasi tersebut dilaksanakan langsung oleh tim Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), serta tim pengendali khusus dari lintas sektoral.

Dalam laporannya, evaluasi difokuskan pada pematangan mitigasi risiko kegagalan sistem, terutama terkait potensi hilangnya pendapatan bagi para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akibat risiko kendaraan yang melosok bebas.

"Tim sedang menyiapkan penyiapan skenario-skenario untuk mendetailkan yang harus diujicobakan kembali untuk memastikan bahwa sistem ini bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol kita," pungkasnya.

Untuk diketahui, proyek MLFF sendiri masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan catatan Bisnis, MLFF diinisiasi sejak 10 tahun lalu atau tepatnya pada saat kunjungan PM Hungaria Victor Orban ke Indonesia pada 2016. Kebutuhan implementasi MLFF berangkat dari keinginan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemacetan akibat antrean di gerbang tol.

Berdasarkan data Worldbank pada 2019, Indonesia dilaporkan merugi US$4 miliar atau sebesar Rp56 triliun akibat kemacetan.

Sementara itu, menurut Roatex MLFF Feasibility Study tahun 2020, kerugian akibat antrean di gerbang tol diperkirakan mencapai US$300 juta atau sebesar Rp4,4 triliun per tahun.

Proyek ini digarap oleh perusahaan teknologi asal Hungaria, Roatex Ltd. melalui anak usahanya, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Pendanaan untuk proyek MLFF sepenuhnya bersumber dari pemerintah Hungaria senilai US$300 juta atau setara dengan Rp4,65 triliun.

PAPUA - Warga Wanam Papua Selatan berharap Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di daerahnya terus dilanjutkan. Sebab proyek tersebut membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

Hal ini menepis narasi film dokumenter Pesta Babi yang menyebut adanya eksodus warga hingga ratusan ribu orang. Berdasarkan temuan di lapangan aktivitas pembukaan lahan masih terbatas, sekitar 15.000 hektare, dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, panel surya, kilang minyak, hingga fasilitas penyimpanan (cold storage).

Luas kawasan PSN Wanam juga disebut tidak sebesar yang dinarasikan. Informasi yang menyebut angka hingga 2,5 juta hektare tidak sesuai, karena total kawasan diperkirakan sekitar 1 juta hektare. Selain itu, isu eksodus warga hingga 170.000 orang tidak ditemukan di lapangan. Warga yang ditemui memastikan tidak ada perpindahan massal.

Sementara terkait alat berat, meski sempat disebut ada pesanan hingga 2.000 unit ekskavator, realisasi di lapangan saat ini baru mencapai ratusan unit.

Inosensio Sigipse petani yang telah 10 tahun menetap di Wanam itu mengaku mendukung proyek PSN. Inosensio berharap pembangunan dapat mempermudah akses dan meningkatkan perekonomian warga.

"Kalau ada pembangunan, mungkin bisa bangun perumahan dan jalan. Supaya kita jual hasil tani lebih gampang," kata pria yang akrab disapa Papa Ino, Kamis (4/6/2026).

Papa Ino menggambarkan kondisi ekonomi warga yang masih sulit, dengan hasil pertanian yang tidak selalu terserap pasar. Kehadiran proyek diharapkan membuka peluang kerja bagi masyarakat. "Kalau ada pekerjaan di sana, kita yang nganggur bisa kerja juga," ujar dia.

Senada, guru sekaligus Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Wanam Kleopas Mause menegaskan masyarakat sejak awal menerima kehadiran PSN karena dinilai membawa perubahan, meski belum sepenuhnya merata. “Sekarang masyarakat sudah mulai terlibat kerja. Memang belum 100%, tapi sudah ada perubahan,” ungkapnya.

Lihat video: Kementan Gandeng Sejumlah Pihak Untuk Wujudkan Food Estate



Kleopas juga menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat terhadap infrastruktur dasar. ”Masyarakat masih jalan kaki bawa hasil ke perusahaan. Harapannya ada jalan yang layak sampai kampung, supaya hidup bisa lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh dusun setempat Laurentius Gali Blagaise, menilai pembangunan memberikan dampak positif, meski di awal sempat menimbulkan kekhawatiran. “Kalau saya lihat perubahan ini sudah bagus sekali. Masyarakat lokal juga sudah ada yang ikut kerja,” ujarnya.

Papa Lau mengakui masih ada warga yang belum terserap tenaga kerja, namun peluang ke depan dinilai tetap terbuka. “Masih banyak anak muda yang mau kerja. Harapannya bisa mengurangi pengangguran,” tambahnya.

Menurut Laurentius, pembangunan di Wanam diharapkan dapat mendorong kemajuan daerah agar tidak tertinggal. "Kita mau Wanam bisa maju ke depan, sedikit demi sedikit lebih baik,” tuturnya.

Dari berbagai keterangan tersebut, terlihat bahwa kondisi di Wanam jauh dari narasi eksodus atau krisis. Sebaliknya, masyarakat justru menaruh harapan besar pada pembangunan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi lokal.

PAPUA - Pemerintah memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan tidak hanya fokus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan lewat kebijakan rekrutmen yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) serta penerapan standar pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup setempat.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan PSN yang sedang berjalan di wilayahnya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Pada puncak operasional yang diproyeksikan terjadi pada 2029, proyek tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 15.000 tenaga kerja.

"Saat ini perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut telah merekrut sekitar 3.500 tenaga kerja untuk mendukung berbagai tahapan pembangunan yang sedang berlangsung," katanya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Apolo, angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan proyek dan dimulainya fase produksi yang dijadwalkan pada 2027. Kehadiran PSN di Papua Selatan dinilai menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memastikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Karena itu, koordinasi dengan perusahaan dan pelaksana proyek terus dilakukan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya OAP, dalam proses rekrutmen.

Lihat video: PAPUA BANGKIT! Mengenal 3 Pilar Utama Pembangunan: Cerdas, Sehat, dan Produktif!



Selain membuka akses pekerjaan, pemerintah daerah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang berkembang. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

"Kami juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program vokasi agar tenaga kerja asli Papua memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri," katanya.

Di sisi lain, pelaksanaan PSN juga diarahkan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan proyek. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan hidup.

Apolo menegaskan dukungan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan PSN di Papua Selatan. Menurutnya, pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan manfaat proyek menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

Film “Pesta Babi” telah membuka kotak pandora. Dari dalamnya keluar berbagai lapisan konflik yang rumit–ketimpangan, intimidasi, kekerasan, hingga penderitaan di balik narasi besar pembangunan dan ketertiban. Terminologi kolonialisme menjadi kunci untuk membaca keseluruhan substansi film, terutama dalam menampilkan relasi kuasa yang timpang antara Orang Asli Papua dan negara.

Kekerasan yang terus dinormalisasi, praktik eksploitasi yang berulang, serta tindakan koersif atas ruang hidup Orang Asli Papua memperlihatkan bahwa kolonialisme sesungguhnya tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya berubah bentuk, bersemayam dalam watak kekuasaan, cara pandang pembangunan, dan mekanisme dominasi yang terus direproduksi hingga hari ini.

Menilik sejarah, sejak awal integrasi Papua ke Indonesia dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 adalah tindakan manipulatif dan pemaksaan. Imajinasi persatuan dan ambisi integralistik telah mengabaikan right to self determination Orang Asli Papua. Mereka dipaksa tunduk terhadap otoritas Indonesia.

Pasca integrasi, berbagai proyek menumbuhkan nasionalisme dan tindakan pendisiplinan dilakukan melalui pendekatan militer dan transmigrasi secara besar-besaran. Sejak 1969-1999 tercatat sebanyak 217 lokasi penempatan transmigran di Papua, dengan jumlah 78.650 kepala keluarga atau 306.477 jiwa.

Program transmigrasi atau kolonialisme pemukim menjadi salah satu instrumen mendorong asimilasi Orang Asli Papua ke dalam kerangka politik negara. Tak hanya itu, agenda politik negara pascareformasi melalui otonomi khusus Papua, yang dianggap sebagai kebijakan yang mengakui hak Orang Asli Papua, pada faktanya bermuara pada tujuan pendisiplinan negara terhadap Orang Asli Papua yang dianggap belum sepenuhnya terintegrasi dalam imajinasi nasional Indonesia.

Hal ini semakin membenarkan tesis Ben Anderson (1990) yang menjelaskan bahwa nasionalisme Indonesia memiliki watak kolonial terhadap Papua, terutama ketika negara memaksakan integrasi tanpa relasi setara.

Dalam konteks kekinian, terdapat lebih dari 13 program pembangunan yang disematkan label "Proyek Strategis Nasional (PSN)" di sektor infrastruktur hingga kawasan pangan dan energi yang telah mengubah lanskap Papua. Berbagai proyek ini telah membuka jutaan hektare wilayah adat Orang Asli Papua untuk kepentingan investasi dan ekspansi pembangunan.

Di Merauke saja, proyek pangan dan energi dalam kerangka PSN mencakup lebih dari dua juta hektare wilayah yang menyasar hutan, rawa, dan ruang hidup Orang Asli Papua. Pembangunan yang berlangsung di Papua tak dapat di simplifikasi sebagai upaya pemerataan ekonomi, melainkan sebagai bentuk perluasan kontrol negara atas tanah, sumber daya alam, dan kehidupan Orang Asli Papua.

Depopulasi dan Deforestasi Merauke

Problem mendasar dari cara pandang negara terhadap Papua adalah menganggap Papua sebagai “tanah kosong”, yang setiap saat dapat diformat ulang sesuka hati tanpa melibatkan Orang Asli Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Cara pandang kolonial ini mewujud dalam proyek pembangunan berskala besar di Merauke yang menghadirkan dua ancaman; depopulasi Orang Asli Papua dan deforestasi masif.

Atas nama PSN, jutaan hektare hutan, rawa, dan wilayah adat perlahan dikonversi menjadi kawasan pangan, perkebunan tebu, dan industri bioenergi. Kawasan PSN Merauke sendiri ditargetkan mencakup lebih dari 2,29 juta hektare lahan, termasuk pembukaan sekitar 1,1 juta hektare untuk tebu dan bioetanol serta lebih dari 1 juta hektare untuk percetakan sawah baru.

Perubahan lanskap tersebut tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga sosial dan demografis. Hilangnya wilayah adat berarti hilangnya ruang hidup Masyarakat Adat Malind, Maklew, Yei, dan Khimaima di Merauke yang selama ini menggantungkan kehidupan pada wilayah adat mereka.

Ketika hutan dibabat, Orang Asli Papua kehilangan sumber pangan, situs sakral, pola hidup tradisional, hingga kontrol atas wilayahnya sendiri. Dalam situasi demikian, depopulasi tidak selalu hadir dalam bentuk penghilangan fisik secara langsung, tetapi melalui proses perlahan berupa peminggiran, perpindahan paksa, asimilasi, dan tercerabutnya Orang Asli Papua dari ruang hidupnya.

Fakta yang terlihat saat ini adalah PSN Merauke menjadi penyumbang deforestasi terbesar di Papua dengan hilangnya sekitar 5.936 hektare hutan primer, atau sekitar 24% dari total kehilangan hutan primer di seluruh Papua pada 2024.

Deforestasi yang terus meningkat setiap tahunnya semakin berdampak terhadap depopulasi Orang Asli Papua, sebab mereka yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada hutan, kini dipaksa bertahan di tengah hilangnya ruang hidup, sumber pangan, dan identitas kulturalnya. Berdasarkan data komposisi demografi Merauke 2025-2026, populasi Orang Asli Papua hanya pada kisaran 46% atau 118 ribu jiwa, lebih sedikit dibandingkan dengan Non-Orang Asli Papua yang mencapai 54% atau 137 ribu jiwa.

Keadaan semakin diperburuk oleh model pembangunan yang sentralistik dan tidak melibatkan Orang Asli Papua dalam mengambil keputusan, sehingga mereka hanya ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan. Penelitian Datagig (2025) pada PSN Ketahanan Pangan dan Bioetanol di Merauke memperlihatkan bahwa hampir seluruh narasumber yang diwawancarai menjawab tidak ada sosialisasi sebelum land clearing.

Orang Asli Papua baru mengetahui keberadaan proyek saat alat berat memasuki wilayahnya. Proses pelepasan wilayah dilakukan di tingkat pejabat tertentu, sehingga terjadi konflik pada Masyarakat Adat akibat keputusan sepihak. Kondisi sosial di Merauke pasca PSN semakin kompleks akibat kehadiran militer dalam proses awal PSN.

Beberapa narasumber dalam penelitian bahkan menjelaskan adanya intimidasi, termasuk larangan memantau kegiatan eksplorasi di lapangan. Bahkan, perangkat pemerintah daerah Merauke pun memiliki keterbatasan data dan kewenangan dalam memantau jalannya PSN.

Situasi nir partisipasi dalam PSN semakin mempertegas bahwa kolonialisme masih terjadi di Merauke melalui Pemerintah Pusat dengan jejaring oligarkinya. Pembangunan yang seharusnya menjanjikan kesejahteraan justru merampas ruang hidup dan mempercepat depopulasi Orang Asli Papua.

Merauke akhirnya menjadi cerminan bagaimana modernisasi dan proyek strategis negara berubah menjadi instrumen dominasi, ketika kekuasaan negara ditempatkan di atas hajat hidup Orang Asli Papua.

Negara Paranoid

Respons negara terhadap film Pesta Babi dengan menggunakan pendekatan militeristik menunjukkan bahwa rezim seolah panik dan paranoid. Hampir tidak ada bantahan oleh negara mengenai narasi kolonialisme yang dimunculkan oleh film Pesta Babi, yang ada justru simplifikasi narasi yang hanya menyoroti “pesta babi” semata. Ini bukan menunjukkan kedangkalan berpikir, melainkan pembenaran bahwa kolonialisme memang masih terjadi di Papua.

Cara negara menggunakan militer untuk membubarkan nonton bareng film Pesta Babi di banyak tempat semakin memperlihatkan bahwa film Pesta Babi betul-betul membuat negara gelisah. Reaksi masyarakat terhadap Film Pesta Babi justru dianggap sebagai ancaman stabilitas, bukan mekanisme koreksi dan refleksi dari kegagalan negara atas Papua.

Padahal, cara negara merespons kritik dengan tindakan koersif tersebut hanya akan menghasilkan stabilitas yang sementara, kepatuhan semu, dan semakin memperbesar resistensi. Itulah mengapa cara-cara koersif ini sebetulnya bersifat jangka pendek dan justru rentan menimbulkan masalah yang berkelanjutan di kemudian hari.

Negara seharusnya berterima kasih dengan Film Pesta Babi, alih-alih dipandang sebagai ancaman, karya semacam ini semestinya dibaca sebagai refleksi kolektif agar negara mampu melihat kenyataan dari sudut pandang mereka yang selama ini berada di pinggir kekuasaan. Sebab, sebuah bangsa tidak akan benar-benar maju apabila terus menolak mendengar suara-suara yang lahir dari penderitaan rakyatnya sendiri.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajarannya. Keputusan tersebut sinyal kuat pemerintah responsif terhadap masukan publik dan tidak alergi terhadap kritik.

Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) Akhrom Saleh memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah tegasnya melakukan perombakan kepemimpinan di BGN. Pergantian pimpinan BGN adalah langkah yang tepat demi menyelamatkan program prioritas nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Langkah Presiden Prabowo mencopot pimpinan BGN adalah bukti nyata bahwa beliau tidak antikritik. Presiden menunjukkan bahwa integritas program negara di atas kepentingan personal maupun kelompok. Ini adalah kabar baik bagi masyarakat bahwa aspirasi yang selama ini disuarakan, termasuk oleh kelompok pemuda dan elemen sipil, benar-benar didengar dan ditindaklanjuti," kata Akhrom, Rabu (3/6/2026).

Lingkar Pemuda Indonesia menilai, akumulasi kritik masyarakat terhadap BGN muncul dalam beberapa bulan terakhir. "Ini dampak dari buruknya komunikasi publik yang tidak mampu dibangun oleh BGN, seperti projek yang tidak masuk akal saat negara melakukan efisiensi anggaran, manajemen dapur umum buruk, ada persoalan jual beli titik SPPG, hingga kontroversi berapa pernyataan pimpinan BGN sebelumnya, yang menjadi catatan merah dan tidak bisa terus diabaikan." ujarnya.

Menurut Akhrom, Presiden pastinya telah melakukan fungsi kontrol dengan baik, melakukan audit dan evaluasi kinerja terhadap sejumlah pimpinan BGN tersebut. "Kami melihat ada komitmen untuk membenahi tata kelola agar program Makan Bergizi Gratis ini tidak sekadar jalan, tetapi tepat sasaran, berkualitas, dan akuntabel. Dengan digantinya pimpinan BGN, kami berharap profesionalisme dan transparansi dapat segera dipulihkan," ujarnya.

Lihat video: Dasco Ungkap Alasan Dadan Hindayana Dicopot Sebagai Kepala BGN!

Menanggapi penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, Akhrom sangat optimistis Program MBG akan jauh lebih baik. Pihaknya mendorong agar kepemimpinan baru ini segera melakukan langkah-langkah konkret, terutama dalam hal transparansi anggaran, memastikan setiap rupiah dari APBN yang dialokasikan untuk program makan bergizi dapat dipertanggungjawabkan.

"Memastikan standar gizi dan keamanan pangan dapat terjaga di semua titik SPPG, tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan publik, seperti keracunan masal, praktik jual beli titik dapur, dan lain sebagainya,” ucapnya.

Akhrom juga menegaskan akan terus mengawal program prioritas nasional ini. "Kami tetap pada posisi sebagai mitra kritis pemerintah. Jika di masa depan ditemukan hal-hal yang menyimpang, kami tidak akan ragu untuk kembali bersuara. Namun, untuk hari ini, kami mengapresiasi keberanian dan ketegasan Presiden," tutupnya.

Sebagai catatan, pada awal 2026, Badan Gizi Nasional sempat menyatakan ambisi besar untuk menekan stunting secara signifikan, namun dalam implementasi kebijakannya belum maksimal. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tetap mengacu pada target prevalensi nasional 17,5% sebagai indikator utama keberhasilan kinerja penurunan angka stunting tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah mempercepat penyediaan akses listrik nasional melalui Program Listrik Desa (Lisdes), meski masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 menyampaikan pelaksanaan Program Lisdes di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti proses perizinan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Menurutnya, keberhasilan Program Lisdes sebagai program prioritas Presiden memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan di lapangan.

“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Tri dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Tri juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan Program Lisdes melalui pembiayaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 dengan target awal 1.285 lokasi dan dioptimalisasi menjadi 1.516 lokasi. Hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5%.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan ketersediaan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami menargetkan pada 2029 tidak ada lagi satu pun desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik. Sulawesi Tengah siap mendukung dan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini,” tegas Anwar.

Dia juga berharap Program Lisdes dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah sebagaimana program prioritas nasional lainnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna, menjelaskan, Kementerian ESDM telah menetapkan roadmap Program Lisdes 2025–2029. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan Lisdes di 2.065 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemerintah sangat fokus menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga no one left behind,” ujar Feby

Bisnis.com, PALEMBANG — Progres pembangunan jalan tol trans sumatra (JTTS) ruas tol Palembang–Betung mencapai 82,24% hingga Mei 2026. Sementara itu, progres konstruksi ruas Betung–Tempino–Jambi telah menyentuh 58,34%.

Perkembangan proyek strategis nasional (PSN) tersebut ditinjau langsung oleh Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Hutama Karya (Persero) di area Jembatan Musi V, Sumatra Selatan, Minggu (25/5/2026).

Dalam peninjauan itu, percepatan penyelesaian pengadaan lahan menjadi salah satu fokus utama agar pembangunan dapat berjalan sesuai target. Untuk ruas Palembang–Betung sepanjang 69,2 kilometer, progres pengadaan lahan tercatat mencapai 87,45%.

Adapun, pada ruas Betung–Tempino–Jambi sepanjang 170,7 kilometer, progres pengadaan lahannya baru mencapai 69,18%.

Deputi IV Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi Wishnuwardhani mengatakan pemerintah pusat terus mengawal percepatan pembangunan JTTS karena dinilai strategis dalam memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di Sumatra.

“Kami akan mencatat dan melaporkan secara khusus kepada Kepala Staf Kepresidenan terkait perkembangan pembangunan maupun hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan pengadaan lahan dan aspek teknis lainnya, akan dikoordinasikan lintas pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Plt EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani menyebut ruas Palembang–Betung–Tempino–Jambi akan menjadi koridor penting untuk memperkuat konektivitas Sumatra bagian selatan.

Dia mengatakan keberadaan jalan tol tersebut diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di jalan nasional sekaligus mempercepat arus logistik dan distribusi barang.

“Selain meningkatkan efisiensi waktu perjalanan masyarakat, jalan tol ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka kawasan ekonomi baru di sekitar koridor tol,” tutupnya.

PAPUA - Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi buka suara terkait narasi yang ada di film Pesta Babi. Uskup Mandagi menyebut para pihak yang diwawancarai dalam film tersebut dipilih berdasarkan keinginan sutradara.

"Bagi saya film Pesta Babi itu memang betul-betul provokatif, terlebih untuk diri sendiri. Tetapi dalam menonton jangan hilang otak kita, daya kritis kita. Karena misalnya ya, apa tujuan dari film itu? Apa? Orang yang membuat film ini dia tidak tinggal di Papua,” kata Uskup Mandagi dalam sebuah video, pada Senin,(25/5/2026).

Uskup Mandagi menegaskan apa yang ditampilkan dalam film tersebut tentang sikap Keuskupan Agung Merauke tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan tidak benar. Dia menilai apa yang terdapat dalam film seolah menyatakan Keuskupan Agung Merauke telah disuap oleh pemerintah.

"Jadi misalnya tentang Gereja Katolik di dalam film itu. Betapa tidak benar apa yang dikatakan di dalam film itu. Mengatakan Keuskupan Agung Merauke menyetujui, menerima PSN. Keuskupan Agung Merauke, khususnya uskup menjual tanah. Keuskupan Agung Merauke, khususnya uskup bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menghancurkan katakanlah hutan Papua Selatan terlebih kelapa sawit, hutan sawit. Ini dan dikatakan juga bukan hanya kerja sama, tapi mendapat dana lagi. Jadi seolah-olah Keuskupan Agung Merauke sudah disuap," papar Uskup Mandagi.

Uskup Mandagi justru mempertanyakan mengapa pihaknya tidak pernah diminta pendapat secara langsung mengenai PSN pemerintah yang dipersoalkan dalam film tersebut.

Lihat video: Sangat Teologis! Velix Wanggai Kritik Penggunaan Simbol Budaya di Film Pesta Babi



"Pertanyaannya, benarkah ini? Kenapa sutradara film ini tidak datang tanya kepada uskup? Tidak datang tanya kepada pastor-pastor yang ada di tempat itu dan hanya mendengar dari orang-orang yang punya tujuan yang sama dengan sutradara itu. Kenapa? Ada apa?", tanya dia.

Uskup Mandagi justru mengaku sedih dengan berita tentang Keuskupan Agung Merauke di dalam film itu. Terlebih, dia menilai orang-orang yang tampil dalam film tersebut tidak mengetahui bagaimana perjuangan Keuskupan Agung Merauke dalam merawat Papua Selatan.

PAPUA - Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan dari Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan di Papua Selatan.

Mama Sinta mengaku kecewa terhadap pihak-pihak yang menyeretnya untuk menolak PSN dan menjerumuskannya ke narasi negatif kepada pemerintah melalui film Pesta Babi.

"Saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan, cari pekerjaan karena rumah saya ingin direhab karena sudah tidak layak lagi," kata Mama Sinta, Minggu, (24/5/2026).

Selain itu, Mama Sinta mengatakan ketiga anaknya juga membutuhkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Jadi mama harap ke depan mohon dibantu. Saya tetap di pihak perusahaan sekarang, tidak seperti dulu lagi," jelasnya.

Mama Sinta menceritakan pada awalnya dirinya bersama kelompok masyarakat adat Marind diajak untuk menyuarakan seputar penolakan pembukaan lahan oleh pemerintah di Papua. Namun tak disangka, pernyataannya berujung menjadi viral di media sosial hingga dibuatkan film berjudul Pesta Babi.

"Akhirnya saya sudah terlanjur viral di mana-mana, tanpa sepengetahuan dari saya. Itu yang saya kecewa sekali sekarang dengan mereka di LBH," tuturnya.

Lihat video: Film Pesta Babi Ini Bikin Cinta Papua Atau Mau Pecah Belah NKRI?!



Mama Sinta mengaku sudah tidak berkomunikasi lagi dengan mereka pascaperistiwa tersebut. Bahkan Mama Sinta menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah terkait seluruh pernyataan selama ini yang menyerang pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.

"Saya minta maaf sekali karena itu bukan kemauan saya. Saya juga tidak tahu ke depannya nanti terjadi seperti apa atau mereka bantu saya fasilitas punya rumah atau anak saya dipekerjakan, ternyata tidak ada," ungkapnya.

Mama Sinta juga sempat menunjukkan bagian dapur yang di mana kompor yang digunakan untuk memasak sudah tidak layak. "Sumbunya sudah habis, jadi kalau saya bakar memang nyala tapi yang di sumbunya tidak bisa naik, terpaksa saya pakai kayu bakar," ucapnya.

Mama Sinta mengakui, beberapa kali sempat melalang buana ke beberapa kota seperti Jayapura, Makassar hingga Jakarta bersama LBH, namun tak ada yang ia dapatkan selain rasa lelah. Hal itu, menurut Mama Sinta dilakukan selama enam bulan bolak-balik Papua ke Jakarta dan Makassar.

"Yang saya dapat cuma capeknya saja. Mereka fasilitasi, jadi kalau mereka fasilitas terus uang duduknya cuma Rp2 juta, Rp1,5 juta itu saja yang kami dapat dari mereka," ungkapnya.

Mama Sinta kemudian menyadari telah dimanfaatkan, sementara untuk kehidupan yang layak tak bisa dia dapatkan setelah bersuara lantang. Alhasil kini Mama Sinta memilih untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo Subianto melalui pembangunan PSN di Papua dan memohon bantuan dari pemerintah.

"Pemerintah bisa membantu kita lewat perusahaan yang ada. Dan kami mendukung karena kami tidak punya apa-apa di kampung ini. Harapan kami cuma ke pemerintah, lewat pemerintah kerja sama dengan perusahaan dengan masyarakat, maka itu kami mau dukung, perusahaan boleh lanjut sampai kami bisa menikmati hasil yang perusahaan sudah berikan," tutur Mama Sinta.

Di sisi lain, Peneliti Pusaka Bentala Rakyat Villarian atau yang akrab disapa Juple mengaku baru tahu kalau ternyata Mama Yasinta mendukung PSN.

“Sejauh pengetahuan pihaknya sampai detik ini tidak pernah ada Mama Sinta mengatakan mendukung PSN. Enggak ada, itu perlu diklarifikasi, itu informasi dari mana karena Mama Yasinta itu bersama-sama dengan kita, berkomitmen untuk terus menolak PSN yang ada di Papua Selatan,” kata Juple.