Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) membukukan nilai kontrak baru senilai Rp4,72 triliun hingga akhir kuartal I/2026.

Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta menjelaskan perseroan mampu menjaga kinerja positif di tengah tantangan industri sekaligus memperkuat daya saing dalam menangkap peluang proyek-proyek strategis di tengah dinamika sektor konstruksi nasional.

"Adhi Karya berkomitmen untuk terus memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan kualitas operasional, efisiensi, serta tata kelola perusahaan yang baik. Dengan strategi tersebut, Perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional," kata Rozi lewat keterbukaan informasi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Adapun, perolehan nilai kontrak baru ADHI senilai Rp4,72 triliun per 31 Maret 2026. Realisasi itu tumbuh 131,5% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan sumber pendanaannya, perolehan kontrak baru ADHI didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 76%, selanjutnya proyek BUMN sebesar 22%, dan proyek swasta sebesar 2%.

Sedangkan berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor Engineering and Construction sebesar 95%, disusul kontribusi dari lini bisnis Properti, Manufaktur, serta Investasi & Konsesi.

Sementara itu, dari total kontrak baru yang diperoleh sebesar Rp4 triliun berasal dari proyek non-joint operation (non-JO), sedangkan Rp183 miliar berasal dari proyek joint operation (JO).

Dengan perolehan kontrak baru pada kuartal I/2026 ini menunjukkan kemampuan ADHI dalam menjaga keseimbangan portofolio proyek sekaligus memperluas kolaborasi strategis melalui skema kerja sama.

Adapun, sejumlah proyek strategis yang diraih ADHI hingga Maret 2026 a.l. Penanganan Tanggap Darurat di Aceh dan Sumatera Utara, CWC-4I Cimanuk River and Dyke Improvement in Indramayu (Package 2), Pembangunan/Renovasi RSUD Kabupaten Muna Barat, Tol Sigli - Seulimeum Seksi 1 Padang Tiji, dan Pembangunan On/Off Ramp Pattimura pada Jalan Tol Semarang-Solo.

"Raihan proyek-proyek tersebut semakin memperkuat posisi Adhi Karya sebagai perusahaan konstruksi nasional yang memiliki kompetensi pada berbagai sektor pembangunan," pungkas Rozi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis, JAKARTA — Lonjakan biaya konstruksi hingga 8% dalam dua bulan terakhir mulai menekan keberlangsungan kontraktor nasional, di tengah skema pengadaan proyek pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang adil bagi pelaku usaha swasta.

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mencatat kenaikan biaya terjadi sejak Februari hingga April 2026, dipicu melonjaknya harga energi, khususnya solar industri yang kini berada di kisaran Rp21.000–Rp23.000 per liter.

Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Nurdin Karumpa menyatakan kenaikan harga energi tersebut berdampak langsung pada lonjakan harga material utama seperti aspal, semen, dan baja.

“Dalam periode Februari hingga April 2026, kami melihat kenaikan biaya konstruksi dapat mencapai 3% hingga 8%, dan berpotensi meningkat lebih tinggi apabila kondisi ini berlanjut,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (10/4/2026).

Tekanan biaya ini dinilai semakin berat karena sebagian proyek pemerintah masih menggunakan acuan harga lama. Kondisi tersebut membuat kontraktor berisiko menanggung selisih biaya yang tidak kecil.

“Kami berharap proyek-proyek besar juga dapat melibatkan swasta nasional, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke daerah,” kata Andi Rukman.

Sekretaris Jenderal Gapensi La Ode Safiul Akbar menegaskan perlunya penyesuaian harga atau eskalasi untuk proyek yang belum dikontrak agar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Kami meminta agar proyek yang belum berkontrak diberikan ruang untuk penyesuaian harga agar pelaku usaha tidak menanggung beban biaya yang tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini,” katanya.

Di sisi lain, Gapensi juga menyoroti persoalan struktural dalam skema pengadaan proyek pemerintah. Dominasi mekanisme tertentu, termasuk swakelola dalam skala besar, dinilai membatasi akses kontraktor swasta nasional.

Organisasi tersebut mendorong agar proyek konstruksi lebih banyak ditenderkan secara terbuka, serta paket pekerjaan bernilai besar dapat melibatkan pelaku usaha swasta, tidak hanya BUMN.

Gapensi menilai praktik swakelola dalam skala besar berpotensi menghambat partisipasi kontraktor serta menimbulkan ketidakpastian, termasuk dalam aspek pembayaran proyek.

Kondisi tersebut disebut telah berdampak pada menurunnya jumlah pelaku usaha konstruksi dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan tekanan yang semakin besar di sektor ini.

“Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penyesuaian kebijakan, maka cepat atau lambat pelaku usaha konstruksi, khususnya skala kecil dan menengah, akan mengalami kesulitan bahkan berpotensi berhenti beroperasi,” ujar La Ode.

Gapensi menegaskan bahwa tekanan yang dihadapi tidak hanya berdampak pada margin keuntungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan usaha dan ekosistem konstruksi nasional secara keseluruhan.

Sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, asosiasi tersebut tetap mendukung program infrastruktur nasional. Namun, Gapensi menekankan pentingnya pemerataan distribusi proyek, pelibatan pelaku usaha daerah, serta penciptaan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Terkait harga solar nonsubsidi juga dikeluhkan bisnis pelayaran dalam negeri. Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan bahan bakar merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya operasional pelayaran, sebagaimana terjadi di sektor penerbangan.

Dia menyebut kontribusi BBM terhadap biaya operasional kapal dapat mencapai 60%, sehingga setiap kenaikan harga akan berdampak signifikan terhadap kinerja usaha.

Meski kenaikan harga BBM industri tidak setinggi avtur yang melonjak lebih dari 70%, dia menilai kenaikan berkelanjutan dalam jangka panjang berisiko mendorong penyesuaian ongkos angkut barang. Kondisi itu pada akhirnya dapat meningkatkan biaya logistik dan harga komoditas.

“Pengusaha tentunya tidak sanggup menanggung kerugian atas besarnya kenaikan biaya operasional,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengawali tahun dengan mencatatkan pertumbuhan kontrak baru sebesar 32,96% secara tahunan menjadi Rp3,87 triliun per Februari 2026

Berdasarkan struktur pemberi kerja, proyek dengan sumber dana dari pemerintah mendominasi perolehan kontrak baru PTPP dengan porsi 73%. Sisanya disumbang proyek BUMN sebesar 18% dan sektor swasta sebesar 9%.

Jika ditinjau dari lini bisnis, sektor gedung menjadi kontributor utama dengan porsi 33%, disusul oleh proyek jalan dan jembatan sebesar 30%. Sektor smelter dan pertambangan turut memberikan sumbangsih signifikan sebesar 18%.

Beberapa proyek strategis yang berhasil diamankan perseroan pada dua bulan pertama tahun ini antara lain Proyek RSU Adhyaksa Jakarta senilai Rp266,5 miliar, Penanganan Bencana Sibolga–Barus senilai Rp263,7 miliar, serta Proyek Jetty dan Prasarana Pantai Lamongan sebesar Rp234 miliar.

Selain itu, PTPP juga meraih kontrak Proyek Penanganan Bencana Bireuen–Takengon senilai Rp148,3 miliar dan RS PHTC Tulang Bawang Rp112,7 miliar.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menyampaikan bahwa perolehan kontrak baru ini menjadi bukti kemampuan perseroan dalam menjaga kinerja operasional di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

“Perolehan kontrak baru hingga Februari 2026 ini menjadi bukti bahwa PTPP mampu menjaga kinerja optimal di tengah tantangan industri,” ujar Joko dalam keterangan resminya, Selasa (7/4/2026).

PTPP optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan pada 2026. Strategi perseroan saat ini fokus pada penguatan portofolio di berbagai sektor unggulan, serta mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur.

Joko menambahkan bahwa selain mengejar target nilai, perseroan berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan proyek agar tepat waktu dan mengedepankan aspek keselamatan kerja atau zero accident.

“Dengan strategi yang adaptif, kami optimistis dapat terus menjaga tren pertumbuhan positif serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2026,” pungkasnya.

---------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp2,76 triliun hingga akhir Januari 2026. Capaian ini melonjak 120,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY).

Perolehan kontrak baru emiten konstruksi pelat merah ini didominasi proyek dengan sumber dana dari pemerintah yang mencapai 73,31%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek dari BUMN sebesar 25,20% dan sektor swasta sebesar 1,49%.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyampaikan bahwa pertumbuhan tajam di awal tahun ini menjadi fondasi optimisme perseroan dalam menyongsong kinerja sepanjang 2026.

“Pertumbuhan perolehan kontrak baru pada awal tahun ini menunjukkan momentum yang baik bagi PTPP untuk menjaga kinerja secara berkelanjutan,” ujar Joko dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

Berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor gedung sebesar 43,28%, diikuti oleh jalan dan jembatan sebesar 26,64%. Selain itu, sektor smelter dan pertambangan menyumbang 25,20%, pengolahan air dan limbah 4,18%, infrastruktur air 0,54%, serta fasilitas minyak dan gas sebesar 0,16%.

Beberapa proyek yang diamankan PTPP pada awal tahun ini antara lain Proyek Gedung Kantor Pidum & Datum Kejaksaan Agung RI senilai Rp820,7 miliar dan Proyek Pembangunan BRT Metropolitan Membidang Medan Rp538,5 miliar.

Selain itu, ada pula raihan Proyek Penambangan Bauksit Mempawah senilai Rp478,6 miliar serta Proyek Penanganan Bencana Aceh senilai Rp341,7 miliar.

Joko menyatakan bahwa PTPP akan memastikan setiap proyek dijalankan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan manajemen risiko yang prudent.

Melalui strategi selektivitas proyek, perseroan optimistis dapat memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan sepanjang tahun ini.

Dari lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PTPP saat ini berada di level Rp352 per saham. Banderol tersebut mencerminkan penurunan sebesar 14,98% sejak awal tahun, tetapi menguat 1,73% dalam kurun satu bulan terakhir.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi BUMN, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) membidik perolehan kontrak baru sebesar Rp23,6 triliun dengan proyeksi pendapatan mencapai Rp16 triliun untuk tahun buku 2026.

PTPP diketahui telah mengantongi kontrak baru sebesar Rp16,68 triliun hingga September 2025. Komposisi kontrak baru PTPP didominasi proyek BUMN sebesar 47%, swasta 29%, dan 24% berasal dari proyek pemerintah.

“Kontrak tahun depan kami proyeksikan sekitar Rp 23,5 triliun,” ujar Direktur Utama PTPP Novel Arsyad dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Seiring hal tersebut, manajemen menetapkan target pendapatan sebesar Rp16 triliun pada 2026 dengan proyeksi laba bersih masih dievaluasi perseroan.

Hingga kuartal III/2025, emiten BUMN Karya ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp10,73 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan 23,33% dari periode sama tahun sebelumnya yakni Rp14 triliun.

Terkait kinerja tahun berjalan, Novel memproyeksikan perseroan mampu mengamankan sekitar 92% dari total target nilai kontrak baru (NKB) hingga akhir Desember 2025. Menurutnya, masih terdapat sejumlah tender besar yang saat ini dalam tahap evaluasi dan menunggu pengumuman pemenang.

Namun, Novel menyampaikan bahwa portofolio proyek luar negeri perseroan sampai dengan saat ini masih berjalan sesuai jadwal. Diketahui, PTPP ditunjuk sebagai kontraktor utama untuk proyek Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina dengan nilai mencapai Rp3,16 triliun.

“Untuk proyek luar negeri yang masih berjalan terkait dengan jalan kereta api di Filipina. Saat ini masih berjalan karena kontraknya juga cukup lama, kalau tidak salah sampai lima tahun,” pungkas Novel.

PTPP juga baru saja menandatangani kontrak pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu dengan nilai kontrak mencapai Rp501,99 miliar. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, selaku pemilik pekerjaan.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyampaikan bahwa proyek ini menggunakan standar bangunan modern, aman, dan ramah lingkungan.

“PTPP menghadirkan pendekatan konstruksi terintegrasi mulai dari pondasi tiang pancang, struktur beton mutu tinggi, sistem MEP yang efisien, hingga fasilitas kawasan yang mendukung proses belajar,” ujar Joko.

Perseroan menargetkan penyelesaian proyek dalam 240 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK, disusul masa pemeliharaan 180 hari kalender.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten BUMN Karya PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) resmi menandatangani kontrak pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu dengan nilai kontrak mencapai Rp501,99 miliar.

Penandatanganan kontrak dilakukan bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, selaku pemilik pekerjaan.

PTPP menargetkan penyelesaian proyek dalam 240 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK, disusul masa pemeliharaan 180 hari kalender.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa proyek ini menggunakan standar bangunan modern, aman, dan ramah lingkungan.

“PTPP menghadirkan pendekatan konstruksi terintegrasi mulai dari pondasi tiang pancang, struktur beton mutu tinggi, sistem MEP yang efisien, hingga fasilitas kawasan yang mendukung proses belajar,” ujar Joko dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (13/12/2025).

Joko menuturkan bahwa pembangunan sekolah rakyat akan berlangsung di dua lokasi, yakni Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dan Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur.

Selain itu, kompleks pendidikan tersebut akan mencakup 18 gedung dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti lapangan olahraga, ruang terbuka, lapangan upacara, sistem drainase, dan furnitur pendidikan.

Fasilitas itu diharapkan menjadi pusat pembelajaran bagi generasi muda, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan formal.

Sementara itu, PTPP telah mengantongi kontrak baru sebesar Rp16,68 triliun hingga September 2025. Komposisi kontrak baru PTPP didominasi proyek BUMN sebesar 47%, swasta 29%, dan 24% berasal dari proyek pemerintah.

Dari sisi segmen, kontribusi terbesar kontrak baru berasal dari segmen gedung sebesar 20%, pertambangan berkontribusi 18%, power plant 16%, sementara pelabuhan serta jalan dan jembatan masing-masing mencapai 14%.

Beberapa proyek dengan nilai kontrak terbesar di antaranya Combined Cycle Power Plant (PLTGU) Batam-1 berkapasitas 120 MW dengan nilai mencapai Rp2,68 triliun dan proyek New Priok East Access Phase II senilai Rp2,33 triliun.

Emiten konstruksi BUMN ini juga menggenggam proyek Itacha 2 – Provision of Procurement and Construction for Haul Road dengan nilai Rp1,93 triliun, serta proyek Tol Kataraja Fase II yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,36 triliun.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) membidik nilai kontrak baru sekitar Rp2,6 triliun pada 2026.

Anak Agung Gede Sumadi, Direktur Utama Waskita Beton, menyampaikan prospek bisnis perseroan ke depan fokus pada bisnis inti sebagai produsen beton pracetak. Lini bisnis itu menyumbang pendapatan terbesar bagi perseroan.

“Pada 2026, WSBP menargetkan Nilai Kontrak Baru (NKB) kurang lebih Rp2,6 triliun dari sektor beton precast, beton readymix, jasa konstruksi, dan sewa alat,” paparnya dalam laporan hasil public expose, dikutip Jumat (12/12/2025).

Untuk mendorong kinerja, lanjut Sumadi, WSBP menerapkan beberapa strategi. Pertama, pendekatan ke proyek pemerintah dan swasta yang saat ini menyumbang komposisi perolehan nilai kontrak perseroan hampir 65% ada di sektor eksternal.

Kedua, membidik seluruh proyek yang ada di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai holding perusahaan, diserap oleh WSBP sekitar 35%.

Ketiga, WSBP membuat organisasi lebih lean sehingga lebih kompetitif dalam hal persaingan dan juga meningkatkan upaya-upaya kualitas produk dan kerja untuk bisa memberikan daya saing kepada kompetitor.

Keempat, mengupayakan implementasi tata kelola dalam menjalankan bisnis agar lebih prundent dengan regulasi yang dimiliki dan prosedur yang dipunyai selama ini.

Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto menambahkan proyeksi nilai kontrak baru (NKB) sebesar Rp2,6 triliun pada 2026 mencerminkan pertumbuhan moderat. Hingga November 2025, WSBP mencatatkan NKB sebesar Rp1,36 triliun. Lini bisnis Beton Precast masih memiliki NKB tertinggi yaitu 41% kemudian diikuti dengan lini bisnis Konstruksi yaitu sebesar 35%.

Fandy menambahkan target NKB itu sejalan dengan fokus anggaran yang mengalami pergeseran dibandingkan dengan periode sebelumnya. Menurutnya, NKB Waskita Beton ditargetkan akan bertumbuh 15%-20% dari prognosa kontrak di akhir tahun 2025.

Adapun, proyek-proyek yang ditargetkan pada 2026 mencakup infrastruktur konektivitas, seperti jalan tol, infrastruktur kereta api (MRT dan LRT), Giant Sea Wall sudah berpartisipasi dalam proyek NCICD di Jakarta. Selain itu, infrastruktur pendidikan diharapkan masih ada lanjutan proyek Sekolah Rakyat dan juga bangunan pendidikan lain.

“WSBP juga memproyeksikan pendapatan proyek baru dari pemerintah lainnya baik Kementerian PU maupun Kementerian teknis lain.”

Selain itu, WSBP juga membidik NKB dari proyek-proyek IKN. Untuk saat ini, proyek yg sedang dikerjakan WSBP di IKN yang masih merupakan wilayah cakupan area penjualan 4 memiliki nilai kontrak dikelola sebesar Rp191 miliar.

Beberapa proyek yang dikerjakan adalah jalan dalam KIPP dan pembangunan IPAL paket 1, 2, 3 di KIPP.

Fandy menambahkan beberapa kontraktor BUMN baru saja menandatangani kontrak untuk beberapa paket pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN. Saat ini, WSBP sedang berproses untuk menawarkan produk beton pPrecast dan beton readymix untuk disuplai ke proyek-proyek tersebut.

Itung Prasaja, Direktur Operasi WSBP, menambahkan sampai dengan saat ini sudah terdapat beberapa kontrak baru yang sedang dilakukan tender untuk proyek IKN dengan nilai berkisar Rp4 triliun—Rp5 triliun.

“WSBP sudah menargetkan untuk mengikuti beberapa tender dengan estimasi target sekitar Rp100 miliar.”

Pada akhir 2025, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal WSBP Fathul Anwar menyampaikan proyeksi pendapatan usaha perseroan sebesar Rp1,5 triliun. Namun, bottom line dan ekuitas diestimasi masih negatif pada akhir tahun ini.

“Pada tahun depan, WSBP memproyeksikan pendapatan usaha mencapai Rp2,1 triliun, dengan posisi bottom line dan ekuitas masih negatif.”