Karena Pak Presiden punya kepedulian untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya

Kupang (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT menilai pengembangan garam di Rote Ndao memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

Dalam keterangannya di Rote Ndao, Jumat, Gibran menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.

“Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya kepedulian untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” katanya.

Selain mendukung swasembada, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat sekitar.

“Kita ingin ini segera bisa fungsional ya Pak ya. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect (efek ganda) dari pembangunan proyek ini bisa terasa. Jadi tidak hanya di atas kertas saja tapi benar-benar dirasakan warga yang ada di sini,” tambahnya.

Selain sektor garam, Wapres turut mencermati potensi pengembangan rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao. Menanggapi usulan pemerintah daerah, Wapres memastikan kebutuhan penunjang aktivitas nelayan akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.

“Jadi kita ingin nanti di tempat-tempat yang diajukan oleh Bupati, tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik esnya untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” jelas Wapres.

Dalam dialog tersebut, Wapres juga menerima laporan terkait kondisi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Rote Ndao, termasuk kebutuhan revitalisasi puskesmas dan peningkatan fasilitas rumah sakit daerah.

Menanggapi hal itu, Wapres meminta agar koordinasi dengan kementerian terkait terus diperkuat sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menyampaikan harapannya agar proyek strategis tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang terdampak pembangunan kawasan tambak garam.

Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung penuh program pemerintah pusat yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

“Beliau ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian KKP yang menganggarkan anggaran cukup besar, ini harus bisa berjalan dengan baik sehingga rakyat di Rote Ndao terutama yang terdampak dengan K-SIGN ini bisa menikmati hasil dari pembangunan ini,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja Wapres tersebut hadir pula Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena, Dirjen Pengelolaan Kelautan A. Koswara, dan Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA --- Asosiasi Konstraktor Indonesia (AKI) mengungkap dampak pelemahan rupiah terhadap progres konstruksi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah.

Ketua Umum AKI, Djoko Sarwono menjelaskan bahwa pelemahan kurs Rupiah ini dampaknya terasa langsung, khususnya pada proyek yang memiliki komponen impor tinggi seperti baja, bitumen, hingga alat berat.

“Kontraktor yang kontraknya berbasis Rupiah, tapi struktur biayanya 30%-50% impor, akan mengalami tekanan margin,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Dia mencontohkan, untuk Proyek Strategis Nasional seperti Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang proses konstruksinya saat ini tengah berjalan, dampaknya diproyeksi akan menghambat cash flow dan laju konstruksi.

Sementara pada beberapa PSN yang baru hendak dimulai seperti Giant Sea Wall (GSW), pelemahan Rupiah ini berisiko mendorong pembengkakan biaya di awal menjadi lebih tinggi.

“Pelemahan rupiah ini ujian buat manajemen risiko proyek. Kalau mitigasinya tepat, PSN tetap bisa jalan tanpa banyak delay. Yang penting koordinasi antara Kemenkeu, PUPR, dan pelaku usaha harus intens,” tambahnya.

Seiring dengan hal tersebut, AKI memberikan catatan setidaknya terdapat empat hal yang harus segera dilaksanakan pemerintah untuk menyiasati hal tersebut. Pertama mempercepat penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai substitusi impor.

Kedua, untuk proyek strategis dengan komponen impor besar, mempertimbangkan skema hedging atau pembayaran multi-currency agar risiko kurs tidak sepenuhnya dibebankan ke kontraktor.

Ketiga, memastikan formula indeks penyesuaian harga di kontrak PSN update dan mencerminkan kondisi pasar saat ini.

Keempat, menjaga kepastian anggaran dengan memprioritaskan proyek yang memiliki multiplier effect tinggi seperti JTTS dan perumahan.

“Pelemahan rupiah bukan alasan menghentikan PSN, tapi jadi momentum untuk memperkuat manajemen risiko dan kemandirian material konstruksi,” pungkas Djoko.

PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) resmi mengoperasikan Satelit Nusantara Lima (N5) untuk memperluas jangkauan konektivitas internet di Indonesia sekaligus memperkuat ekspansi layanan satelit ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Malaysia. Satelit berkapasitas lebih dari 160 Gbps itu diprioritaskan untuk mendukung pemerataan akses internet di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan pengoperasian Satelit Nusantara Lima menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat kemandirian infrastruktur digital nasional di tengah meningkatnya kebutuhan konektivitas dan dinamika geopolitik global.

“Hari ini kami dengan bangga meresmikan operasional Satelit Nusantara Lima sebagai simbol penting bagi Indonesia dalam mempertahankan kemandirian nasional,” ujar Adi dalam acara peresmian di Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Adi menjelaskan mayoritas kapasitas satelit difokuskan untuk pasar domestik, terutama mendukung pemerataan internet di berbagai wilayah Indonesia. Namun, PSN juga mulai memperluas pemanfaatan layanan ke pasar regional.

Perseroan mengalokasikan masing-masing 20 Gbps kapasitas untuk kebutuhan konektivitas di Filipina dan Malaysia. Saat ini, layanan satelit telah mulai dimanfaatkan di Filipina, sementara peluang kerja sama dengan Malaysia masih dalam tahap penjajakan.

Menurut Adi, meningkatnya perhatian negara-negara di kawasan terhadap infrastruktur konektivitas menunjukkan satelit kini menjadi bagian penting dari ketahanan digital dan ekonomi.

“Ini bukti bahwa negara-negara tetangga kita mementingkan kemandirian konektivitas di tengah dinamika global politik dunia saat ini,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) menilai pembangunan bandar antariksa di Biak, Papua, menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian antariksa nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global dan persaingan teknologi dunia. Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan akses menuju luar angkasa kini menjadi kebutuhan penting bagi setiap negara yang ingin menjaga kedaulatan dan ketahanan nasionalnya.

“Antariksa bukan lagi menjadi sekadar pilihan,” ujar Adi saat peresmian operasi Satelit Nusantara Lima (SNL) atau N5 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Adi, globalisasi dan perkembangan teknologi telah mengubah peta geopolitik dunia. Sejumlah negara bahkan mulai membatasi layanan komunikasi, navigasi, hingga akses citra penginderaan jauh dari satelit.

Dengan kondisi saat ini, kata Adi, teknologi satelit menjadi salah satu indikator kekuatan dan kemandirian bangsa. Adi menilai Indonesia harus berani mengandalkan kapasitas sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

Ia menegaskan negara-negara besar kini berlomba membangun sistem, jaringan, dan teknologi satelit sendiri karena infrastruktur digital bukan lagi sekadar urusan bisnis.

“Mereka membangun sistem sendiri, satelit sendiri, teknologi sendiri, jaringan sendiri. Mengapa? Karena mereka memahami infrastruktur digital dan komunikasi masa depan bukan hanya soal bisnis, tetapi juga mencakup masalah pertahanan, keamanan, dan masa depan negara itu sendiri,” sambung Adi.

Dalam konteks itu, Adi menyebut pembangunan bandar antariksa nasional menjadi sangat penting. Ia mengatakan posisi Indonesia di garis khatulistiwa memberikan keuntungan strategis untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner.

“Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang merupakan lahan parkir paling strategis untuk meluncurkan satelit orbit ekuatorial, termasuk geostasioner,” lanjut dia.

Adi menyambut positif rencana pembangunan bandar antariksa di Biak melalui kerja sama internasional bersama Rusia, India, dan Turki. Adi mengatakan Biak memiliki keunggulan teknis dibanding sejumlah lokasi peluncuran satelit lain di dunia.

“Peluncuran dari Biak dapat menghemat bahan bakar sampai 15 persen dan menambah berat muatan hingga 25 persen, apalagi dibandingkan dengan lokasi peluncuran seperti Cape Canaveral, Florida,” ungkap Adi.

Namun demikian, Adi menegaskan pembangunan akses menuju luar angkasa tidak bisa dilakukan sendiri oleh sektor swasta. Menurut dia, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan mitra internasional.

“Access to space adalah hal yang tidak dapat diperjuangkan oleh pihak swasta sendiri. Misi besar ini memerlukan orkestrasi bersama,” ucap Adi.

Adi mengatakan PSN selama ini telah berinvestasi besar di sektor antariksa nasional. Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan telah menjalankan tiga program satelit geostasioner dengan nilai investasi lebih dari Rp 23 triliun.

“Menuju kemandirian antariksa, kita tidak bisa tetap menjadi pengguna, namun harus menjadi pemain,” kata Adi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengambil langkah moratorium atau penghentian sementara seluruh rencana relokasi jaringan telekomunikasi non-Proyek Strategis Nasional (PSN) selama 1 bulan ke depan atau hingga 11 Juni 2026.

Keputusan ini diambil sebagai respons atas tekanan ekonomi global yang membebani kemampuan finansial para operator.

Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy, menyampaikan kondisi ekonomi global saat ini terus berfluktuasi. Hal tersebut berdampak langsung pada lonjakan biaya operasional (Operating Expenditure/Opex) serta biaya modal (Capital Expenditure/Capex) yang harus ditanggung oleh para penyelenggara jaringan telekomunikasi. Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara percepatan penataan estetika kota dengan keberlangsungan usaha operator.

“Freeze ini berlaku selama 1 bulan terhitung sejak 11 Mei 2026/ Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan ruang napas bagi operator dalam mengelola keuangan dan sumber daya di tengah lonjakan biaya operasional,” kata Jerry, Senin (11/5/2026).

Jerry menambahkan saat ini, Apjatel juga tengah melakukan pembahasan internal secara komprehensif mengenai skema penataan jaringan telekomunikasi yang ideal.

Apjatel memastikan bahwa program penataan ini akan tetap dapat dijalankan pada masa depan, namun dengan skema yang tidak mengganggu kegiatan operasional sehari-hari para operator.

“Yang terpenting, operator jaringan telekomunikasi tetap dapat hidup dan melayani kebutuhan masyarakat akan internet, yang kedudukannya saat ini sama vitalnya dengan kebutuhan listrik dan air,” kata Jerry.

Mengenai proyek relokasi yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), kata Jerry, sebagai program strategis pemerintah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Apjatel berkomitmen untuk mendukung penuh proyek-proyek yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keberlanjutan bisnis.

Seluruh pekerjaan relokasi yang sedang dalam proses, terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya, akan diselesaikan secara cepat dan tepat. Hal ini untuk menghindari risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat umum.

Sekjend Apjatel Zulfi Hadi mengatakan pihaknya mengajak Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, penyelenggara jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam satu meja.

Penataan jaringan telekomunikasi membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diamanatkan dalam PP No. 46 Tahun 2021 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024, sehingga tercipta iklim investasi yang sehat dan efisien.

“Internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan — bukan saling bertentangan,” kata Zulfi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) mengantongi izin Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Satelit (JARTUPSAT) dan Very Small Aperture Terminal (VSAT) bagi Satelit Nusantara Lima (Satelit N5) dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kepastian ini didapat setelah satelit tersebut melewati rangkaian Uji Laik Operasi (ULO) di Gateway Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 23-24 April 2026.

Dengan izin tersebut, Satelit N5 mendapat lampu hijau untuk memberikan layanan komersial kepada masyarakat Indonesia berbekal kapasitas satelit yang mencapai 160 Gbps.

Tim Kelompok Kerja Layanan Telekomunikasi Komdigi melaksanakan proses ULO guna memastikan seluruh sarana telekomunikasi memenuhi standar keamanan serta fungsionalitas. Pengujian ini merujuk pada Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, mencakup validasi infrastruktur jaringan dan VSAT guna menjamin keandalan sistem serta kepatuhan spektrum frekuensi.

Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), Adi Rahman Adiwoso, menyampaikan kelulusan ULO merupakan fase krusial sebelum melayani masyarakat secara luas. Fokus utama layanan ini menyasar daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) yang selama ini memiliki keterbatasan akses internet berkualitas tinggi.

“Pencapaian ini bukti komitmen kami menghadirkan infrastruktur satelit tercanggih yang patuh pada regulasi nasional. Kami siap mendukung program Asta Cita untuk mengakselerasi pemerataan konektivitas di pelosok Nusantara,” ujar Adi dikutip Sabtu (9/5/2026)/

Pemilihan Gateway Banjarbaru sebagai lokasi uji dinilai strategis karena peran stasiun bumi tersebut dalam mendukung distribusi bandwidth ke wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan PT Satelit Nusantara Lima membantu pemerintah mengentaskan kesenjangan digital.

Edwin menyebut kehadiran Satelit N5 sebagai aset strategis untuk mencapai target kecepatan internet rata-rata 100 Mbps pada 2029. Pemerintah terus mendorong percepatan pemerataan koneksi di seluruh Indonesia agar kapasitas besar ini dapat dimanfaatkan secara optimal bagi layanan publik.

Ketua Tim Kelompok Kerja Layanan Telekomunikasi, Falatehan, menjelaskan rangkaian uji dilakukan secara komprehensif dan ketat. Hasil pemeriksaan menunjukkan sistem Satelit N5 memiliki performa laik operasi, mulai dari aspek transmisi hingga keamanan jaringan. Kepastian teknis ini sangat penting untuk melindungi hak pengguna jasa telekomunikasi dalam mendapatkan layanan andal.

Sebagai informasi, Satelit N5 merupakan satelit terbesar di Asia dengan spesifikasi Very High Throughput Satellite (VHTS). Menggunakan platform Boeing 702MP, satelit ini menjangkau seluruh wilayah Indonesia hingga Malaysia dan Filipina.

Tuntasnya pengujian teknis ini memastikan integrasi sempurna antara segmen luar angkasa dengan tujuh stasiun bumi yang tersebar dari Aceh hingga Tarakan. Dengan masa operasional lebih dari 15 tahun, Satelit N5 kini siap menghadirkan konektivitas internet berkecepatan tinggi bagi pelaku usaha hingga penguatan sektor keamanan nasional.

Subholding Gas PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Gas (Pertagas) resmi ditetapkan sebagai operator Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II) pada April 2026, setelah memenangkan tender pemilihan mitra yang dilakukan Kementerian ESDM RI melalui LEMIGAS.

Adapun pipa ini merupakan bagian dari Pipa Transmisi Cirebon-Semarang (Cisem), di mana pada tahap sebelumnya telah terbangun dan beroperasi untuk ruas Semarang-Batang (Cisem I).

Direktur Utama Pertagas Indra P. Sembiring mengatakan Pertagas memiliki pengalaman sebagai operator Pipa Cisem I sejak 2023, sehingga perusahaan siap mengoperasikan seluruh jaringan pipa tersebut dalam menyalurkan gas ke berbagai sektor pengguna gas bumi nasional.

"Ketersediaan infrastruktur gas yang terintegrasi dan handal adalah kunci untuk mempercepat transisi energi nasional dengan gas bumi. Energi yang disalurkan melalui pipa Cisem ini akan menjawab kebutuhan industri dan berbagai sektor lainnya atas energi yang bersih," ujar Indra dalam keterangan, Kamis (7/8).

Menurut Indra, pipa Cisem II merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengintegrasikan infrastruktur pipa gas bumi di Indonesia. Keberadaan lokasi sumur gas bumi yang berbeda dengan pasar pengguna gas bumi utama, saat ini telah terhubung melalui Pipa Transmisi Cirebon-Semarang dan Pipa Transmisi Gresik-Semarang.

"Jadi, Pipa Cisem II sepanjang ±242 km menjadi game changer, karena terhubung dengan infrastruktur eksisting Pertagas di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga akan memperkuat keandalan penyaluran di Infrastruktur energi di Pulau Jawa," imbuh Indra.

Direktur Teknik & Operasi Pertagas Agung Indri Pramantyo menambahkan jaringan Pipa Cisem II saat ini sudah teintegrasi dengan Ruas Pipa CISEM I di Kawasan Industri Batang (KITB) di Jawa Tengah, yang dioperasikan Pertagas dan Stasiun Kandang Haur Timur (KHT), Operation West Java Area milik Pertagas.

"Integrasi ini membentuk sistem jaringan pipa yang terintegrasi serta memberikan fleksibilitas pengoperasian dan kehandalan infrastruktur gas bumi, khususnya yang kami operasikan," kata Agung.

Ia menambahkan terintegrasinya Pipa Cisem II dengan infrastruktur transmisi gas bumi nasional di lingkungan Subholding Gas tidak hanya memperkuat pasokan energi bagi sektor strategis seperti kilang, pupuk, dan pembangkit listrik, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam pengembangan gas untuk rumah tangga dan UMKM di sepanjang jalur pipa.

"Upaya ini diharapkan memperluas akses energi dan memperkuat ketahanan energi nasional," pungkas Agung.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan pentingnya pembangunan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi.

“Jadi, konektivitas kita itu pelabuhan. Ketika ide national logistic ecosystem disampaikan, hal tersebut memang perlu diwujudkan. Tantangannya adalah bagaimana membangun national logistic ecosystem sedemikian rupa, sehingga logistik tidak hanya berfokus pada angkutan atau pelabuhan, maupun sekadar menurunkan biaya transportasi, tetapi juga mampu menjaga kedaulatan negara,” katanya saat menerima audiensi Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Achmad Muchtasyar, dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, Rachmat Pambudy menegaskan Indonesia merupakan negara dengan banyak selat. Dalam konteks itu, pelabuhan menjadi bagian utama untuk menjaga kedaulatan, sekaligus menghubungkan antarwilayah.

Selat Malaka sebagai jalur maritim global yang sangat padat disebut menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk mengembangkan pelabuhan transshipment. Namun, saat ini Indonesia masih berperan sebagai gateway port dan belum masuk dalam jaringan hub global yang didominasi pelabuhan negara tetangga.

Pihak Pelindo menyampaikan rencana pengembangan Dumai Transshipment Hub secara bertahap dengan target operasional awal pada 2030. Dumai dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai hub, didukung oleh ketersediaan lahan dan posisi geografis.

Terkait usulan Dumai Transshipment Hub sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Menteri PPN menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkaji kesesuaiannya dengan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, termasuk pemenuhan kriteria PSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025.

“Selain itu, diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menyepakati diferensiasi fungsi antar pelabuhan kandidat seperti Dumai, Batam, dan Kuala Tanjung, sehingga dapat menghindari potensi duplikasi peran dan over-investment,” kata Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan begitu bisa dipastikan NTT dapat menjadi provinsi dengan penghasil garam terbaik di Indonesia,

Kupang (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan, progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kini sudah mencapai 95 persen.

“Kita targetkan 7 Mei diharapkan selesai. Saat ini progresnya sampai dengan minggu kemarin, sudah 95 persen,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Miftahul Huda di Kupang, Kamis.

Hal ini disampaikan di sela-sela pelaksanaan rapat Pembahasan tim terpadu dan persiapan pengadaan tanah Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kupang.

Dia menambahkan, jika sudah 100 persen selesai pada 7 Mei 2026, maka pihaknya memperkirakan pada Juli 2026 akan dilakukan panen perdana.

“Dengan begitu bisa dipastikan NTT dapat menjadi provinsi dengan penghasil garam terbaik di Indonesia,” tambah dia.

Dia mengatakan, secara nasional KKP menargetkan 2 ribu hektare lahan untuk K-SIGN tersebut di Rote. Namun kini luasnya justru sudah mencapai 13 ribu hektare.

Miftahul menambahkan, pihaknya menargetkan satu hektare itu sekali panen bisa mencapai 200 ton per musim atau per tahun di Rote Ndao.

Sehingga ujar dia jika luas lahan itu bisa digunakan dan hasil panen maksimal maka di dua tahun berikutnya hasil panen bisa mencapai 350 ribuan ton.

“Nah 350 ribuan ton ini akan menjadi subsitusi dari garam yang sekarang diimpor, namanya garam untuk industri aneka pangan,” tambah dia.

Dia menambahkan, jika di 2027 nanti proyek di Sabu Raijua itu berhasil maka, impor untuk garam aneka pangan semuanya berasal dari Kabupaten Rote Ndao.

Miftahul mengharapkan, dukungan semua pihak termasuk masyarakat agar proyek tersebut, dapat berjalan dengan lancar , mengingat akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat di kabupaten paling selatan NKRI tersebut.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pelatihan vokasi untuk memenuhi kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kemnaker turut menggandeng Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dalam penyusunan skema pelatihan tersebut.

“Hari ini kami bertemu dengan pengelola KEK dan PSN. Ini kepentingan dari Kemnaker sebenarnya, alhamdulillah difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Yassierli menjelaskan, pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait memetakan sejumlah kebutuhan pelatihan agar relevan dengan permintaan industri di masing-masing kawasan.

“Jadi yang kami latih vokasi langsung. Mereka bisa bekerja, termasuk juga nanti ketika magang itu dijalankan, kami juga ingin adik-adik yang ikut magang ini memang mendapatkan pengalaman riil dari industri,” katanya menambahkan.

Menurut dia, kompetensi yang dilatih melalui program vokasi tersebut difokuskan kepada 25 KEK dengan berbagai variasi kebutuhan.

Adapun keterlibatan Kemenko Perekonomian serta perwakilan kawasan bertujuan agar program tersusun dengan lebih tepat sasaran.

“Kami petakan apa yang bisa kami lakukan ke depan, lebih konkret, dan lebih kolaboratif,” ujar dia.

Sebelumnya, Menaker menjelaskan bahwa Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 dirancang agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri serta semakin siap memasuki dunia kerja.

Program itu dilaksanakan secara nasional dan diikuti oleh 10.405 peserta yang tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, serta 46 BLK UPTD.

Peserta juga memperoleh berbagai manfaat, mulai dari pelatihan gratis, makan siang, bantuan transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, hingga sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Untuk skema tertentu, peserta juga mendapatkan fasilitas asrama.

Menaker Yassierli menambahkan bahwa pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan 70 ribu peserta mengikuti pelatihan vokasi yang dibiayai melalui APBN dan diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK sederajat tanpa dipungut biaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai menggeser arah pelatihan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

Langkah ini diambil setelah ditemukan kesenjangan antara lulusan pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 difokuskan untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan Proyek Strategi Nasional (PSN).

“Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” ujar Yassierli di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/4/2026).

Evaluasi pemerintah menunjukkan masih ada ketidaksesuaian antara materi pelatihan di balai latihan kerja dengan kebutuhan industri. Sejumlah kawasan industri mengeluhkan jenis pelatihan yang tidak relevan.

“Jadi ada KEK yang, ‘eh kami butuh pelatihan itu arahnya ke sini’, tapi balai yang ada di Kemnaker belum sepenuhnya siap, atau terlalu jauh dari kebutuhan kami,” ujarnya.

Pemerintah kini mulai memetakan kebutuhan industri secara lebih rinci. Koordinasi lintas kementerian juga diperkuat, termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan pengelola KEK.

Skema baru diarahkan agar lulusan langsung terserap di dunia kerja. Program magang berbasis industri menjadi salah satu fokus utama.

Pemerintah menyiapkan kuota sekitar 60.000 peserta pelatihan vokasi. Program magang akan ditempatkan di 25 KEK dengan berbagai sektor industri.

“Jadi yang kita latih vokasi langsung, mereka bisa bekerja, termasuk juga nanti ancang-ancang ketika magang itu dijalankan, kita juga ingin adik-adik yang ikut magang ini, memang mendapatkan pengalaman real dari industri,” ujar Yassierli.

Distribusi program juga menjadi perhatian. Pemerintah ingin memastikan akses pelatihan dan magang tersebar di berbagai wilayah.

“Karena kita juga ingin magang 2026 ini nanti kalau digulirkan, sebarannya merata di semua di Indonesia. Sebagai sebaran, total ada 25 KEK, dengan segala macam variasi,” tegasnya.

Pada tahap awal, PVN Batch I 2026 telah diikuti 10.405 peserta. Program ini tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

“Program ini dirancang link and match dengan kebutuhan industri. Fokus kami adalah meningkatkan keterampilan agar lulusan dapat terserap di dunia kerja,” kata Yassierli.

Pemerintah berharap pendekatan baru ini mengubah fungsi pelatihan vokasi. Lulusan tidak berhenti pada sertifikat. Lulusan diharapkan langsung masuk ke pasar kerja, terutama di kawasan industri yang masih kekurangan tenaga siap pakai.

Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit infrastruktur yang kuat pada awal 2026, sejalan dengan upaya memperkuat sinergi pembangunan nasional. Hingga Februari 2026, penyaluran kredit infrastruktur mencapai Rp491,63 triliun atau tumbuh 30,8% secara tahunan.

Kinerja tersebut mencerminkan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Pembiayaan difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap konektivitas dan aktivitas ekonomi.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menyatakan bahwa dukungan pembiayaan ini sejalan dengan agenda pemerintah yang menempatkan infrastruktur sebagai penggerak utama ekonomi. Fokus penyaluran kredit diarahkan pada sektor strategis guna meningkatkan daya saing dan memeratakan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas.

"Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan. Kami meyakini, pembangunan infrastruktur yang terus didorong pemerintah akan menjadi fondasi penting untuk memperkuat konektivitas, menggerakkan ekonomi kerakyatan, membuka lebih banyak peluang usaha, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4).

Penyaluran kredit Bank Mandiri tersebut mengacu pada klasifikasi dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Pendekatan pembiayaan dilakukan secara menyeluruh, didukung sinergi layanan dan kapabilitas pembiayaan yang terintegrasi.

Riduan menambahkan, pembiayaan menjangkau berbagai subsektor strategis, termasuk transportasi, energi, ketenagalistrikan, telematika, perumahan, fasilitas kota, dan konstruksi. Proyek yang didukung mencakup pembangunan jalan tol, pelabuhan, serta jaringan kereta api yang berperan dalam meningkatkan konektivitas nasional.

"Penyaluran pembiayaan ini menjadi bukti nyata sinergi sektor keuangan dengan sektor riil dalam menopang pembangunan nasional. Infrastruktur memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendorong tumbuhnya sektor-sektor produktif di berbagai wilayah," imbuhnya.

Subsektor transportasi menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp118,03 triliun per Februari 2026, tumbuh 18,45% secara tahunan. Pembiayaan di subsektor ini mencakup proyek jalan tol, pelabuhan, dan jaringan kereta api yang berdampak langsung pada konektivitas antarwilayah.

Subsektor konstruksi infrastruktur mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 178,19% yoy, dengan nilai mencapai Rp85,84 triliun. Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas pembangunan fisik yang sejalan dengan realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pembiayaan untuk pembangunan jalan tumbuh 11,08% secara tahunan menjadi Rp54,84 triliun. Subsektor telematika turut mencatat kenaikan 12,61% yoy hingga mencapai Rp44,34 triliun, mengikuti meningkatnya kebutuhan infrastruktur digital nasional.

Riduan menekankan bahwa pembiayaan yang disalurkan bukan sekadar angka, melainkan bukti konkret keterlibatan perbankan dalam pembangunan.

Bank Mandiri menilai prospek sektor infrastruktur ke depan tetap positif, seiring berlanjutnya PSN yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, bank ini akan terus memperkuat perannya melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk sindikasi dan pembiayaan berkelanjutan.

Penyaluran kredit ini juga didukung oleh sinergi ekosistem layanan internal Bank Mandiri, dengan pendekatan pembiayaan komprehensif dari hulu ke hilir. Kapabilitas tersebut dinilai menjadi keunggulan yang membedakan Bank Mandiri dalam menggarap proyek-proyek berskala besar.

"Kami ingin terus menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kesejahteraan yang merata. Dengan kekuatan jaringan, pengalaman, serta kapabilitas pembiayaan yang solid, Bank Mandiri siap menghadirkan solusi finansial yang adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan nasional," pungkas Riduan.