JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) memperingatkan konflik di Selat Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga pangan global dalam enam hingga 12 bulan ke depan apabila gangguan distribusi energi dan pupuk terus berlanjut.

Dalam pernyataan terbarunya, dikutip pada Kamis (21/5/2026), FAO menilai jendela waktu untuk mencegah krisis semakin sempit.

Keputusan yang diambil pemerintah dan petani saat ini disebut akan menentukan apakah dunia akan menghadapi krisis harga pangan berskala besar dalam waktu dekat.

NASA EARTH OBSERVATORY via AFP Selat Hormuz saat dilihat dari Satelit Terra milik NASA pada 5 Februari 2025.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan strategis dunia. Jalur laut ini menjadi penghubung utama ekspor minyak, gas alam cair (LNG), serta pupuk dari negara-negara Teluk menuju pasar global.

Gangguan di kawasan tersebut bukan hanya memukul pasar energi, tetapi juga rantai pasok pangan dunia karena industri pertanian sangat bergantung pada pupuk berbasis gas alam.

FAO menyebut krisis yang terjadi bukan lagi sekadar gangguan sementara, melainkan mulai berkembang menjadi “systemic agrifood shock” atau guncangan sistemik pada sektor pangan dan pertanian global.

Harga pupuk melonjak

FAO menjelaskan, hampir separuh perdagangan pupuk urea dunia dan sebagian besar pupuk lain diekspor dari kawasan Teluk melalui Selat Hormuz. Ketika jalur tersebut terganggu, distribusi pupuk dunia ikut tersendat.

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pabrik pupuk di kawasan Teluk dan negara lain juga disebut mulai mengurangi produksi akibat gangguan pasokan gas alam serta hambatan pengiriman.

Kepala Ekonom FAO Maximo Torero mengatakan keterlambatan distribusi pupuk saat ini dapat berdampak pada musim tanam berikutnya.

SHUTTERSTOCK/VITALII STOCK Ilustrasi pupuk urea dari ammonium

“Ini adalah krisis input, dan kita tidak ingin menjadikannya bencana,” kata David Laborde, Kepala Divisi Ekonomi Agrifood FAO, dikutip dari Al Jazeera.

Ia menambahkan, perbedaan antara krisis sementara dan bencana pangan global akan sangat bergantung pada langkah mitigasi yang dilakukan sekarang.

Menurut FAO, sekitar 20 persen hingga 45 persen perdagangan input agrifood utama dunia bergantung pada jalur laut di Selat Hormuz.

Gangguan berkepanjangan akan menyebabkan biaya produksi pertanian melonjak dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga pangan konsumen.

FAO juga menyoroti petani di berbagai negara kemungkinan terpaksa mengurangi penggunaan pupuk karena harga yang semakin mahal dan pasokan yang terbatas.

Apabila hal itu terjadi secara luas, produksi pangan global berisiko turun pada musim panen berikutnya.

Ancaman krisis pangan global dalam enam hingga 12 bulan

Dalam laporan terbarunya, FAO menyebut ancaman krisis pangan global kemungkinan mulai terasa dalam rentang enam hingga 12 bulan ke depan.

Lembaga tersebut menilai dampak gangguan distribusi pupuk tidak langsung terlihat saat ini, tetapi akan muncul ketika musim tanam dan panen berikutnya berlangsung.

FAO mengatakan keputusan petani terkait pembelian pupuk dan penanaman saat ini akan menentukan ketersediaan pangan dunia pada 2027.

“Waktu terus berjalan,” kata Torero.

Ia menekankan pentingnya menjaga jalur perdagangan tetap terbuka dan memastikan kapal-kapal kembali bergerak melalui Selat Hormuz.

PEXELS/DIEGO F PARRA Ilustrasi kapal tanker LNG.

Bukan hanya minyak

Selama ini Selat Hormuz dikenal sebagai jalur utama distribusi minyak dunia. Sekitar 20 persen minyak dan gas global melewati kawasan tersebut.

Namun, FAO menegaskan dampak gangguan jalur perdagangan ini jauh lebih luas karena sektor pertanian dunia juga sangat bergantung pada distribusi energi dan pupuk dari kawasan Teluk.

Selain pupuk urea, kawasan Teluk juga memproduksi sekitar 30 persen amonia dunia yang menjadi bahan penting industri pupuk.

Dalam perkembangan terbaru, harga urea dilaporkan melonjak hingga 50 persen sejak konflik memanas pada awal 2026.

Gangguan distribusi LNG juga ikut memperburuk situasi karena gas alam merupakan bahan baku utama produksi pupuk nitrogen.

FAO menyebut tidak seperti minyak bumi yang memiliki cadangan strategis di banyak negara, sektor pupuk tidak memiliki sistem cadangan global yang terkoordinasi.

Akibatnya, gangguan pasokan pupuk dinilai lebih sulit ditangani dan dapat berdampak lebih lama pada sektor pangan.

Biaya logistik ikut naik

Konflik di kawasan Timur Tengah juga mulai mengganggu jalur pelayaran internasional.

Sejumlah perusahaan pelayaran memilih mengalihkan rute kapal untuk menghindari kawasan konflik. Kondisi tersebut meningkatkan biaya pengiriman dan memperpanjang waktu distribusi barang.

MarketWatch melaporkan indeks tarif kontainer global naik hampir 35 persen sejak perang pecah.

Kenaikan biaya logistik itu diperkirakan akan diteruskan ke harga barang konsumsi, termasuk pangan.

Di sisi lain, sejumlah kapal yang tetap melintasi Selat Hormuz menghadapi risiko keamanan tinggi.

ISNA/AMIRHOSSEIN KHORGOOEI via AFP Kapal penarik Basim berbendera Iran berlayar dekat kapal yang berlabuh di Selat Hormuz. Foto ini dipotret dari Bandar Abbas, Iran selatan, 4 Mei 2026 ketika perang Iran masih berkecamuk.

FAO menyebut ketidakpastian jalur perdagangan global dapat memperbesar volatilitas harga komoditas pangan dunia.

Negara berkembang paling rentan

FAO menilai negara berkembang akan menjadi pihak yang paling terdampak apabila krisis pupuk dan pangan terus memburuk.

Kenaikan harga pupuk dinilai akan lebih sulit ditanggung petani kecil di negara-negara berpendapatan rendah.

The Guardian melaporkan Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper juga memperingatkan risiko krisis pangan global akibat terganggunya distribusi pupuk melalui Selat Hormuz.

Menurut laporan tersebut, negara-negara berkembang menjadi kelompok paling rentan karena keterbatasan kemampuan membeli pupuk dengan harga tinggi.

FAO sebelumnya juga mengingatkan krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat berkembang menjadi “global agrifood catastrophe” atau bencana pangan global apabila tidak segera diatasi.

Dalam pemaparannya pada April 2026 lalu, FAO menilai guncangan yang terjadi saling berkaitan antara sektor energi, pupuk, dan pangan.

Gangguan pada salah satu sektor akan memicu tekanan berantai terhadap sektor lain.

FAO pun meminta negara-negara mengambil langkah antisipatif untuk menjaga pasokan pupuk, memperkuat distribusi pangan, serta mencegah pembatasan perdagangan yang dapat memperburuk krisis.

Negara perlu perkuat ketahanan pangan

FAO juga menyoroti pentingnya kesiapan negara-negara dalam menghadapi potensi gangguan berkepanjangan terhadap rantai pasok pangan dan pupuk global.

Torero mengatakan negara-negara perlu mulai memperkuat kapasitas penyerapan terhadap guncangan pangan dan energi yang terjadi saat ini.

“Sudah saatnya untuk mulai berpikir serius tentang bagaimana meningkatkan kapasitas penyerapan negara-negara, bagaimana meningkatkan ketahanan mereka terhadap hambatan ini, sehingga kita mulai meminimalkan dampak potensialnya,” kata dia.

Menurut dia, penguatan ketahanan tersebut memerlukan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga lembaga internasional.

“Hal ini melibatkan eksplorasi intervensi oleh pemerintah, oleh organisasi keuangan internasional, oleh sektor swasta, dan oleh badan-badan PBB dan pusat-pusat penelitian lainnya untuk mencoba membantu negara-negara agar dapat mengatasi situasi saat ini dengan lebih baik,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan berdampak pada harga pupuk bersubsidi bagi petani. Adapun, fokus utama perusahaan saat ini adalah menjaga keterjangkauan pupuk di tengah tekanan biaya produksi dan fluktuasi kurs.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira mengatakan pelemahan rupiah memang menjadi perhatian manajemen mengingat industri pupuk masih bergantung pada sejumlah bahan baku impor.

Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (20/5/2026), seiring respons pasar terhadap langkah pemerintah memangkas anggaran serta keputusan agresif Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Berdasarkan dataTradingView, rupiah ditutup menguat 0,48% ke level Rp17.629 per dolar AS.

“Pelemahan nilai tukar ini memang menjadi salah satu concern oleh manajemen, tetapi kembali lagi memang fokus kami yaitu memastikan bahwa petani di Indonesia, terutama petani subsidi itu tidak terdampak atas pelemahan nilai tukar ini,” kata Yehezkiel dalam konferensi pers di Command Center Pupuk Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, harga pupuk bersubsidi untuk petani tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah dan bahkan telah diturunkan sebesar 20%.

Berdasarkan kebijakan baru yang mulai berlaku pada 22 Oktober 2025, harga pupuk urea subsidi ditetapkan sebesar Rp1.800 per kilogram atau Rp90.000 per sak.

Kemudian, harga pupuk NPK dipatok Rp1.850 per kilogram atau Rp92.500 per sak, NPK formula khusus Rp2.300 per kilogram atau Rp115.000 per sak, pupuk organik Rp800 per kilogram atau Rp40.000 per sak, ZA Rp1.400 per kilogram atau Rp70.000 per sak, serta SP-36 sebesar Rp2.000 per kilogram atau Rp100.000 per sak.

Pemerintah juga telah menetapkan alokasi pupuk subsidi tahun ini sebesar 9,84 juta ton. Per 1 Januari—19 Mei 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 3,74 juta ton atau sekitar sepertiga dari total alokasi. Jumlah tersebut meningkat sekitar 34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Masih ada sekitar 6,1 juta ton yang masih bisa ditebus oleh petani Indonesia yang memang memenuhi syarat untuk menebus pupuk subsidi itu,” imbuhnya.

Yehezkiel mengatakan peningkatan penyaluran pupuk subsidi didorong oleh perbaikan tata kelola serta implementasi Perpres No. 6 dan Perpres No. 113 yang mempermudah proses penebusan pupuk oleh petani.

Selain itu, faktor cuaca juga dinilai mendukung tingginya permintaan pupuk pada tahun ini. Pupuk Indonesia memperkirakan fenomena kemarau basah masih akan terjadi di sejumlah wilayah sehingga aktivitas tanam tetap berjalan.

Untuk itu, perusahaan optimistis target penyaluran pupuk subsidi tahun ini dapat tercapai sesuai penugasan pemerintah.

Adapun, kontrak penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Pupuk Indonesia.

Pada sektor pertanian, alokasi pupuk subsidi terdiri atas urea sebanyak 4,423 juta ton, NPK 15-10-12 sebesar 4,471 juta ton, NPK formula khusus 81.179 ton, ZA 16.499 ton, serta pupuk organik 558.273 ton. Total alokasi sektor pertanian mencapai sekitar 9,55 juta ton.

Pupuk subsidi tersebut diperuntukkan bagi 10 komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, yakni padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Sementara itu, pada sektor perikanan, alokasi pupuk subsidi mencapai sekitar 295.686 ton yang terdiri atas urea 125.397 ton, ZA 86.455 ton, dan pupuk organik 83.834 ton.

Penerima manfaat mencakup sembilan komoditas pembenihan dan pembesaran, seperti udang windu, udang vaname, bandeng, lele, patin, nila, mas, gurame, dan nila salin.

Selain memenuhi kebutuhan domestik, Pupuk Indonesia juga masih memiliki surplus produksi pupuk urea sekitar 1,5 juta ton.

“Untuk urea sendiri, untuk tahun ini itu kita produksi 7,8 [juta ton], sedangkan kebutuhan subsidi plus juga nonsubsidi itu di angka 6,3 [juta ton] sehingga kami punya ekses sekitar 1,5 juta ton,” terangnya.

Lebih lanjut, Yehezkiel mengatakan Pupuk Indonesia terus mendorong petani yang telah memiliki alokasi untuk segera menebus pupuk subsidi demi mendukung target swasembada pangan nasional.

Di tengah tekanan pelemahan rupiah, perseroan juga memilih melakukan efisiensi internal dibandingkan menaikkan harga pupuk.

Selain itu, Pupuk Indonesia telah mengamankan pasokan bahan baku impor melalui kontrak jangka panjang sehingga fluktuasi kurs belum berdampak langsung terhadap produksi hingga akhir tahun.

“Jadi, tidak langsung harga sudah kami bisa maintain dan kami sudah memiliki stok yang memenuhi untuk memproduksi pupuk sampai dengan akhir tahun ini,” ujarnya.

Meski demikian, Yehezkiel mengakui biaya gas masih menjadi komponen terbesar dalam struktur biaya produksi pupuk, dengan porsi mencapai sekitar 70%. Dia menyebut kebutuhan gas Pupuk Indonesia tahun ini mencapai sekitar 830 MMBTU dan secara volume telah terpenuhi. Namun, hanya sebagian kecil yang mendapatkan skema harga gas bumi tertentu (HGBT).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menargetkan mulai merealisasikan ekspor pupuk ke India pada tahun ini setelah negara tersebut menyatakan permintaan pasokan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dengan volume mencapai 500.000 ton.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Duta Besar India kepada pemerintah Indonesia.

“Duta besar India telepon saya langsung meminta 500.000 ton. Nanti kita lihat. Kita kan mana harga paling menguntungkan. Jadi kalau kita ekspor, harga setinggi-tingginya. Tetapi kalau petani Indonesia turun 20% harga pupuk subsidi,” kata Amran di kediamannya di Kalibata 10, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).

Amran mengatakan pemerintah mengupayakan ekspor tersebut dapat terealisasi tahun ini karena Indonesia masih memiliki surplus pasokan pupuk.

“Iya. Kami upayakan tahun ini. Kelebihan kita masih banyak,” ujarnya.

Dia menuturkan ekspor pupuk Indonesia juga telah berjalan ke Australia dengan nilai mencapai Rp7 triliun. Amran mengemukakan bahwa Menteri Pertanian Australia Julie Collins sempat menghubunginya terkait kerja sama tersebut.

“Yang pupuk itu kita sudah ekspor kemarin. Nilainya sudah berjalan. Itu Rp7 triliun ke Australia. Menteri pertaniannya langsung telepon saya 3 hari lalu kalau tidak salah, pagi-pagi telepon, Julie Collins. Nah ini sudah ekspor. Yang minta adalah Filipina, Brasil, Pakistan, India, dan masih ada lagi beberapa,” katanya.

Pemerintah tercatat telah melepas ekspor perdana pupuk urea ke Australia melalui Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, Kamis (14/5/2026). Ekspor tersebut merupakan bagian dari kerja sama government-to-government (G2G) Indonesia-Australia untuk memperkuat ketahanan pangan kawasan Asia-Pasifik.

Pada tahap awal, volume ekspor yang dikirim mencapai 47.250 ton. Jumlah tersebut merupakan bagian dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan ditargetkan meningkat menjadi 500.000 ton dengan nilai sekitar Rp7 triliun.

Berdasarkan data Kementan, produksi urea nasional pada tahun ini ditargetkan mencapai 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan domestik sekitar 6,3 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 1,5 juta ton yang dapat dialokasikan untuk pasar ekspor.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira mengatakan perseroan masih menunggu arahan pemerintah terkait rencana ekspor pupuk.

“Untuk rencana ekspor kami masih menunggu arahan dari Pemerintah karena saat ini fokus kami untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama kebutuhan pupuk subsidi sedangkan untuk ekspor kami serahkan sepenuhnya atas hasil diplomasi G-to-G,” kata Yehezkiel kepada Bisnis.

Dia menjelaskan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun ini mencapai 9,84 juta ton. Hingga 18 Mei 2026, realisasi penyaluran tercatat mencapai 3,70 juta ton.

Menurutnya, sejumlah negara telah menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait kebutuhan pupuk dari Indonesia.

“Informasi yang kami terima, beberapa negara yang sudah menjalin komunikasi dengan Pemerintah melalui Kementan, yaitu Australia, India, Filipina, Brasil, Bangladesh,” ujarnya.

Meski demikian, Yehezkiel menegaskan pemenuhan kebutuhan pupuk domestik tetap menjadi prioritas utama.

“Keamanan pasokan dalam negeri menjadi prioritas saat ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.

Di saat yang sama, dia melanjutkan bahwa pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta menambah volume pupuk untuk petani nasional, menandai penguatan sektor pupuk dari hulu hingga hilir.

Mentan Amran menjelaskan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

Di saat yang sama, Amran mengatakan pemerintah juga mencatat kemajuan besar di sektor pupuk dalam negeri melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton untuk memperluas akses petani.

“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20%. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah, inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” ujar Mentan Amran.

Amran mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” ujar Mentan Amran.

Menurut Amran, sejumlah negara lain juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia.

“Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.

“Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia,” ujar Gita Kamath.

Dia menambahkan kerja sama tersebut juga memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.

“Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” katanya.

Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan Amran, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26% lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.

Amran menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional.

“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegas Amran.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah Australia memberikan respons positif atas keputusan Indonesia membuka ekspor pupuk urea ke Negeri Kanguru. Bahkan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese disebut langsung menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan apresiasi tersebut.

“Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia,” ujar Amran melalui keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

Pengiriman tahap awal itu mencakup 47.250 ton pupuk urea. Volume tersebut menjadi bagian dari kesepakatan kerja sama antarpemerintah atau Government-to-Government (G2G) antara Indonesia dan Australia dalam mendukung ketahanan pangan kawasan Asia-Pasifik.

Menurut Amran, langkah ekspor ini menandai semakin besarnya pengaruh Indonesia dalam rantai pasok pangan dunia, terutama untuk komoditas pupuk. Dia menilai komunikasi langsung antara pemimpin Australia dan Indonesia mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan kawasan.

Pemerintah menargetkan total ekspor ke Australia mencapai 250.000 ton pada tahap awal kerja sama. Jumlah itu bahkan direncanakan meningkat dua kali lipat menjadi 500.000 ton dengan estimasi nilai transaksi sekitar Rp7 triliun.

"Ini mencetak sejarah, karena kita akan mengekspor pupuk ke beberapa negara termasuk Australia. Rencana kita mengekspor ke Australia sesuai pembicaraan Perdana Menteri Australia dan Bapak Presiden yaitu 250.000 ton, tapi akan ditingkatkan menjadi 500.000 ton, nilainya kurang lebih Rp7 triliun,” kata Mentan Amran.

Di sisi lain, Amran memastikan ekspor tidak akan mengganggu distribusi pupuk bagi petani dalam negeri. Dia menegaskan kebijakan ekspor dilakukan karena produksi nasional tengah mengalami surplus.

Saat ini kapasitas produksi urea nasional dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus pasar luar negeri. Pada 2026, produksi urea Indonesia diproyeksikan mencapai 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri diperkirakan sekitar 6,3 juta ton. Dengan demikian, masih terdapat kelebihan pasokan sekitar 1,5 juta ton yang dapat dialokasikan untuk ekspor.

“Pemerintah memandang pengiriman pupuk ke Australia bukan semata aktivitas bisnis, melainkan juga bagian dari penguatan diplomasi pangan Indonesia di tengah ketidakpastian global,” tandasnya.

IDXChannel - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menelepon Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan terima kasih atas persetujuan ekspor pupuk urea dari Indonesia ke Australia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat melepas ekspor perdana pupuk urea ke Australia di Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, Kamis (14/5/2026).

Ekspor tersebut menjadi bagian dari kerja sama Government-to-Government (G2G) antara Indonesia dan Australia dalam memperkuat ketahanan pangan kawasan Asia-Pasifik.

Menurut Amran, komunikasi langsung antara PM Australia dan Presiden Prabowo menunjukkan posisi Indonesia kini semakin diperhitungkan dalam rantai pasok pangan global, khususnya sektor pupuk.

“Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Mentan mengatakan, ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton dan menjadi tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton. Ke depan, volume ekspor tersebut ditargetkan meningkat hingga 500.000 ton dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.

"Ini mencetak sejarah, karena kita akan mengekspor pupuk ke beberapa negara termasuk Australia. Rencana kita mengekspor ke Australia sesuai pembicaraan Perdana Menteri Australia dan Bapak Presiden yaitu 250.000 ton, tapi akan ditingkatkan menjadi 500.000 ton, nilainya kurang lebih Rp7 triliun,” kata Amran.

Amran menegaskan pemerintah tetap mengutamakan kebutuhan pupuk petani di dalam negeri. Menurutnya, ekspor dilakukan karena produksi nasional dalam kondisi surplus sehingga kebutuhan domestik tetap aman.

Indonesia saat ini memiliki kapasitas produksi urea yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan nasional sekaligus mendukung pasar ekspor. Tahun ini, produksi urea nasional ditargetkan mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik sekitar 6,3 juta ton sehingga masih terdapat surplus sekitar 1,5 juta ton.

Pengiriman urea ke Australia bukan sekadar aktivitas perdagangan, tetapi bagian dari diplomasi pangan Indonesia di tengah tantangan global.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Indonesia resmi mengekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai kerja sama yang diproyeksikan mencapai Rp7 triliun. Ekspor perdana tersebut dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur dari Pelabuhan Bontang, Bontang, Kamis (14/5/2026).

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar.

Menurut Amran, pengiriman tersebut merupakan tahap awal dari komitmen ekspor sebesar 250.000 ton ke Australia. Volume ekspor itu selanjutnya direncanakan meningkat hingga 500.000 ton dengan total nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.

“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,“ ujarnya.

Ia menilai keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” ujar Mentan.

Setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain, antara lain India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.

Amran mengungkapkan Duta Besar India telah menghubunginya secara langsung untuk meminta pasokan pupuk urea dari Indonesia. Selain itu, sejumlah negara lain juga menyatakan minat untuk mengimpor pupuk urea produksi nasional.

"Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Ekspor pupuk urea ke Australia menembus angka Rp7 triliun. Ini merupakan catatan tonggak baru transformasi industri pupuk nasional

Dalam keterangan tertulis Kementerian Pertanian, capaian ini menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global. Ini sekaligus menandai perubahan dari negara yang sebelumnya menghadapi persoalan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi pupuk nasional.

Hal ini dinyatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri dan meninjau langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur (14/5).

Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250 ribu ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500 ribu ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

Menurutnya keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

"Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya," kata Amran.

Setelah Australia, Amran mengatakan pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh.

"Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton dan bebebrapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan," ujar Amran.

Menurutnya keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Amran mengatakan pada awal pemerintahan, Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Selanjutnya juga diambil kebijakan strategis berupa penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional juga dilakukan dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Bisnis.com, SURABAYA — Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 219.648 ton guna mengawal musim tanam,

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, mengatakan ketersediaan stok ini menjadi salah satu indikator kesiapan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi dan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani di tengah dinamika global yang berdampak pada rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia.

“Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani selama musim tanam berlangsung,” ujarnya dikutip Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, berbagai langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi fasilitas produksi dan operasional perusahaan untuk menjaga kontinuitas produksi pupuk, penguatan stok pupuk bersubsidi, serta dukungan jaringan distribusi nasional Pupuk Indonesia Group agar pupuk tersedia tepat waktu bagi petani.

Selain itu, Petrokimia Gresik juga terus memperkuat antisipasi terhadap berbagai dinamika global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia.

“Perubahan kondisi global dan potensi gangguan jalur logistik internasional menjadi perhatian industri pupuk dunia. Namun Petrokimia Gresik tetap berupaya optimal dalam memproduksi pupuk sehingga ketersediaan pupuk bagi petani tetap terjaga,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, kata dia, Petrokimia Gresik memperkuat strategi pengadaan bahan baku, di antaranya melalui diversifikasi negara asal suplai phosphate rock, potash, dan sulphur, serta optimalisasi pasokan sulphuric acid dari produksi dalam negeri.

Selain itu, perusahaan juga melakukan optimalisasi kontrak pengadaan jangka panjang serta mempercepat pengamanan stok bahan baku untuk kebutuhan enam hingga dua belas bulan ke depan guna menjaga keberlanjutan produksi.

"Di sisi operasional, Petrokimia Gresik memastikan kesiapan fasilitas produksi dan operasional perusahaan agar produksi pupuk tetap berjalan optimal untuk mendukung kebutuhan musim tanam nasional," tandas Daconi.

Sementara itu, per 10 Mei 2026 Petrokimia Gresik memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan musim tanam. Terdiri atas Urea bersubsidi sebesar 32.054 ton, NPK Phonska 166.324 ton, pupuk organik Petroganik sebesar 16.611 ton, ZA 2.720 ton, dan SP-36 1.939 ton.

"Stok ini telah tersedia pada jaringan distribusi Pupuk Indonesia dan siap disalurkan kepada penerima di PPTS (Penerima Pupuk pada Titik Serah) sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap petani tidak perlu khawatir, musim tanam April–September bisa dijalani dengan optimal," ujarnya.

Dia menjelaskan pula, pemerintah telah banyak melakukan perubahan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Perubahan ini sebagai upaya untuk memberikan kemudahan akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

Perubahan tersebut diantaranya penyederhanaan regulasi, dari 145 aturan dipangkas menjadi satu peraturan induk, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, kemudian disempurnakan dengan Perpres 113/2025. Melengkapi peraturan induk tersebut, terbit juga Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 sebagian peraturan pelaksanaannya.

Penyederhanaan ini mendukung kelancaran distribusi pupuk ke seluruh Indonesia, sehingga berjalan semakin efektif dan tepat waktu. Selain itu mampu mendukung tingginya penyerapan pupuk bersubsidi pada awal tahun.

Bahkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional per 10 Mei 2026 mencapai 3,46 juta ton atau 35 persen dari total alokasi tahun 2026 sebesar 9,85 juta ton. Realisasi tersebut juga tercatat lebih tinggi 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Diajuga memastikan, PI Group berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) disiplin menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diturunkan Pemerintah sebesar 20 persen untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Hal ini, tambahnya, menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Dia mengimbau, penebusan harus dilakukan di PPTS atau kios resmi sehingga petani mendapatkan produk asli. Saat ini banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab menawarkan produk palsu, umumnya dengan iming-iming harga lebih murah. Petani harus berhati-hati agar tidak tertipu dan tetap mendapatkan hasil optimal dalam budidayanya.

“Petrokimia Gresik berkomitmen menjaga keberlangsungan produksi dan ketersediaan pupuk nasional di tengah tantangan global. Kami ingin memastikan kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi sehingga produktivitas pertanian nasional dapat terus terjaga,” ucapnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, RI sanggup melakukan ekspor pupuk di tengah melambungnya harga komoditas tersebut hingga 35% imbas konflik di Timur Tengah.

Harga pupuk yang melonjak itu dipengaruhi oleh konflik yang terjadi di Timur Tengah sejak Februari 2026 hingga menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur laut yang dilalui sekitar sepertiga kapal perdagangan pupuk dunia.

Pada saat yang sama, China juga menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Hal tersebut berimplikasi pada harga urea global yang melonjak lebih dari 40% dalam hitungan pekan.

Amran mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyepakati perjanjian ekspor pupuk ke beberapa negara, seperti Australia dan India dengan jumlah mencapai sekitar 500.000 ton pupuk urea.

"Lusa kami akan lepas ekspor ke Australia. Perdana menteri Australia meminta terima kasih, menelepon langsung Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Kemudian, saya ditelepon langsung dubes India meminta 500.000 ton pupuk urea," ujar Amran.

Dengan kapabilitas negara yang mampu melakukan ekspor pupuk di tengah gangguan stabilitas global, Amran menyebut, Indonesia saat ini dalam keadaan aman dari guncangan rantai pasok akibat konflik geopolitik.

"Nah, di saat terjadi guncangan pangan maupun sarana produksi dunia, Indonesia alhamdulillah stabil," tegasnya.

Tidak hanya itu, Amran juga menegaskan pihaknya telah mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga sebesar 20% untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Dari segi distribusi, Amran juga menjelaskan pihaknya telah memangkas birokrasi panjang, dengan menyederhanakan 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden. Dengan begitu, alur kebijakan distribusi dapat dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga langsung para petani di seluruh pelosok negeri.

"Di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20% dan itu tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri," ujarnya.

Meski begitu, Amran mengakui terdapat selisih harga yang timpang di wilayah tertentu. Hal tersebut, kata dia, dipengaruhi oleh biaya distribusi yang tinggi, khususnya di wilayah kepulauan.

"Terkadang ada satu wilayah yang naik karena ini transportasi. Kita ini negara kepulauan, bayangkan pulau kita 17.000 [pulau] seluruh Indonesia ini kita harus jangkau semua. Ini persoalan distribusi," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan Indonesia menyiapkan ekspor pupuk ke sejumlah negara termasuk Australia sebesar 250 ribu ton dan India mencapai 500 ribu ton.

Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa, Mentan Amran mengatakan akan melaporkan kondisi sektor pangan kepada Presiden dalam Rapat Terbatas, termasuk ketersediaan stok beras sebesar 5,2 juta ton.

"Tetapi yang menarik adalah kita ekspor pupuk ke Australia, India minta juga 500 ribu ton. Dubes-nya menelepon langsung ke saya," kata Amran.

Secara rinci Amran menyebut bahwa Indonesia telah mengekspor pupuk ke Australia sebanyak 250 ribu ton dan rencananya mengirimkan produksi pupuk dalam negeri ke India sebesar 500 ribu ton.

Dia juga menyebut terdapat juga potensi untuk melakukan ekspor pupuk ke Brasil dan Filipina.

Ketika ditanya terkait nilai ekspor pupuk ke kedua negara tersebut, Mentan Amran menyebut masih akan melakukan penghitungan nilai yang akan diterima oleh Indonesia.

"Nanti aku kalkulasi, semakin mahal semakin bagus," katanya.

Menurut dia, secara total Indonesia berkomitmen untuk melakukan ekspor pupuk urea ke luar negeri mencapai sekitar 1 juta ton.

Sebelumnya, pemerintah juga menyampaikan akan melakukan penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen untuk menjaga produksi di dalam negeri sekaligus merespons potensi krisis pupuk global.

Mentan dalam keterangan pada Senin (4/5) menyampaikan di saat harga pupuk dunia melonjak lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan global, Presiden Prabowo justru mengambil langkah berbeda dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

"Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan," kata Mentan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta/Maria Cicilia Galuh
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Ancaman gangguan di Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran pasar global. Namun dampaknya tidak berhenti pada minyak mentah.

Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) menyoroti sedikitnya sembilan komoditas strategis selain minyak yang berisiko terguncang jika jalur itu terganggu, mulai dari LNG, pupuk, logam industri, hingga bahan baku penting untuk transisi energi.

Tekanannya bahkan dinilai lebih luas dari gangguan jangka pendek.

US NAVY/CHELSEA PALMER via AFP Personel Angkatan Laut Amerika Serikat saat berjaga di kapal USS Monterey (CG 61) yang sedang transit di Selat Hormuz pada 3 Juni 2021.

International Energy Agency (IEA) mencatat krisis di kawasan telah memangkas sekitar 20 persen pasokan gas alam cair atau LNG global dan mengganggu keseimbangan pasar gas internasional.

Gangguan ini, menurut IEA, juga berpotensi menunda gelombang tambahan pasokan LNG global yang sebelumnya diharapkan meredakan pasar.

CNN melaporkan, gejolak ini juga telah menyeret pasar keuangan global, menekan kontrak saham berjangka dan memperbesar kekhawatiran inflasi baru akibat kenaikan biaya energi serta logistik.

Berikut beberapa komoditas penting selain minyak yang terdampak krisis di Selat Hormuz menurut laporan WEF.

1. LNG

Selain minyak mentah, LNG menjadi komoditas pertama yang paling terpapar.

Qatar sebagai salah satu eksportir LNG terbesar dunia menyalurkan sebagian besar ekspornya melalui Selat Hormuz. Gangguan di jalur ini memunculkan kekhawatiran terhadap pasokan Asia dan Eropa.

PEXELS/DIEGO F PARRA Ilustrasi kapal tanker LNG.

WEF menilai gangguan pasokan LNG berpotensi menunda penyeimbangan pasar gas global yang sebelumnya diperkirakan mulai mereda.

Gangguan di Selat Hormuz bahkan dinilai lebih berat bagi LNG dibanding minyak. Minyak masih memiliki sebagian jalur alternatif melalui pipa, sedangkan ekspor LNG Qatar sangat bergantung pada Selat Hormuz.

Selain itu, pasar LNG dinilai lebih kaku dibanding minyak karena keterbatasan kapal, terminal regasifikasi, dan dominasi kontrak jangka panjang, sehingga pengalihan pasokan tidak mudah dilakukan.

IEA mencatat produksi LNG global pada Maret 2026 berbalik dari pertumbuhan dua digit menjadi turun 8 persen secara tahunan, dengan penurunan ekspor dari Qatar dan Uni Emirat Arab hanya sebagian tertutup kenaikan produksi dari wilayah lain.

Di Asia, pembeli disebut mulai merespons dengan pembelian di pasar spot hingga langkah penghematan energi.

IEA menilai dampak konflik bukan hanya mengganggu pasokan saat ini, tetapi juga menunda gelombang pasokan LNG baru yang sebelumnya diperkirakan menambah suplai global pada paruh kedua dekade ini.

Kerusakan infrastruktur LNG di kawasan disebut berpotensi menunda tambahan kapasitas hingga dua tahun, membuat pasar gas global berpotensi tetap ketat sampai 2027.

IEA bahkan memperkirakan kombinasi gangguan jangka pendek dan tertundanya proyek baru dapat menyebabkan kehilangan kumulatif sekitar 120 miliar meter kubik pasokan LNG global pada periode 2026–2030.

2. Bahan baku pupuk (urea dan ammonia)

Komoditas kedua yang terdampak ialah urea. WEF menempatkan pupuk sebagai salah satu titik rawan karena ketergantungan besar pada perdagangan dari kawasan Teluk.

SHUTTERSTOCK/VITALII STOCK Ilustrasi pupuk urea dari ammonium

Gangguan pasokan urea berpotensi menaikkan biaya input pertanian global dan menambah tekanan pada harga pangan.

Selain urea, ammonia juga termasuk komoditas yang disorot.

Ammonia merupakan bahan penting untuk pupuk dan industri kimia. Gangguan distribusinya dinilai dapat menimbulkan efek berantai pada produksi pangan dan manufaktur.

WEF melaporkan, Teluk Arab merupakan pusat utama bahan baku pertanian global, menyumbang setidaknya 20 persen dari seluruh ekspor pupuk melalui jalur laut.

Ketergantungan ini bahkan lebih akut untuk urea, pupuk nitrogen yang paling banyak digunakan di dunia, dengan 46 persen perdagangan global berasal dari wilayah tersebut.

Pasokan ini sangat penting bagi perekonomian pertanian utama, termasuk India (18 persen), Brasil (10 persen), dan China (8 persen).

Para analis memperingatkan, gangguan yang berkepanjangan akan secara signifikan memperketat ketersediaan di wilayah-wilayah yang bergantung pada impor ini, berpotensi meningkatkan biaya produksi pangan global, serta tekanan inflasi.

3. Sulfur

Sulfur menjadi komoditas strategis berikutnya. Negara-negara Teluk merupakan pemasok besar sulfur global, bahan baku utama pupuk fosfat.

Gangguan pada komoditas ini dapat memicu kenaikan biaya produksi pupuk dan memperbesar tekanan pangan dunia.

Sulfur, bahan energi yang sangat penting, adalah produk sampingan utama dari proses penyulingan minyak dan gas di wilayah tersebut, yang saat ini sedang terhenti.

Hampir setengah dari seluruh perdagangan sulfur melalui laut global melewati Selat Hormuz, menjadikan wilayah ini sebagai penentu harga' global untuk komoditas tersebut.

Wikimedia Commons/Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center. Kenapa Iran Kembali Menutup Selat Hormuz Setelah Kurang dari 24 Jam Dibuka? Selat Hormuz. Daftar Jalur Distribusi Minyak Paling Penting di Dunia, Nomor 1 Bukan Selat Hormuz

Sulfur merupakan bahan baku untuk asam sulfat, bahan kimia yang dibutuhkan untuk dua alur kerja global.

Pertama, kimia baterai, yang digunakan dalam proses pelindian asam bertekanan tinggi (HPAL) yang diperlukan untuk memurnikan nikel, kobalt, dan tembaga untuk baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi terbarukan.

Kedua, fosfor industri, yang bertindak sebagai reagen utama dalam produksi pupuk fosfat beranalisis tinggi, yang sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah.

"Kurangnya ketersediaan memaksa perlambatan industri di pusat-pusat seperti Indonesia dan sabuk tembaga di Afrika. Seiring dengan melonjaknya harga, gangguan mengancam transportasi berkelanjutan dan pertanian komersial skala besar," tulis WEF dalam laporannya.

4. Methanol

Komoditas berikutnya adalah methanol.

Methanol digunakan dalam produksi plastik, resin, tekstil, hingga bahan bakar alternatif. Kawasan Teluk merupakan salah satu pusat pasokan utamanya.

Gangguan ekspor methanol berpotensi menimbulkan tekanan pada industri hilir manufaktur global.

5. Glikol (MEG)

Monoetilena glikol (MEG), yang merupakan bahan baku utama untuk serat poliester, kemasan, dan tekstil, adalah salah satu ekspor kimia terpenting di Teluk, dengan sekitar 6,5 juta ton dikirim pada tahun 2025 saja.

China, konsumen terbesar MEG, dapat menghadapi kekurangan akut sementara importir utama lainnya termasuk India, india, Pakistan, Vietnam, dan Thailand juga kemungkinan akan merasakan dampaknya.

Sebagai respons atas kondisi di Selat Hormuz, pembeli Asia beralih ke pemasok alternatif di Amerika Serikat. Pergeseran ini mendorong harga lebih tinggi di pasar.

AFP/GIUSEPPE CACACE Kapal-kapal melintasi Selat Hormuz pada 24 Juni 2025, saat difoto dari pesisir Khasab, Semenanjung Musandam, Oman.

6. Aluminium

WEF juga menempatkan aluminium dalam daftar komoditas rentan.

Uni Emirat Arab dan Bahrain merupakan pemasok penting aluminium primer dunia. Secara umum, Timur Tengah merupakan pemasok utama aluminium primer global di luar China, memproduksi sekitar 9 persen dari total aluminium primer global.

Pasokan dari pabrik peleburan di Teluk telah terbatas, dan lebih dari 150.000 ton logam yang terdaftar di London Metal Exchange telah ditarik dari gudang, mencerminkan gangguan yang lebih luas terhadap ekspor regional.

Aluminium banyak digunakan dalam konstruksi, transportasi, dan energi terbarukan, dan hanya sedikit pabrik peleburan yang terintegrasi penuh dengan bahan baku sendiri, sehingga pasar menjadi sensitif terhadap tekanan pasokan dari Teluk.

Jika distribusi terganggu, harga logam ini berpotensi melonjak dan menekan industri otomotif, konstruksi, serta teknologi rendah karbon yang sangat bergantung pada aluminium.

7. Grafit

Komoditas ketujuh adalah graphite. WEF menyoroti bahan mentah kritis ini karena perannya penting dalam baterai kendaraan listrik dan transisi energi.

Gangguan rantai pasok grafit memperlihatkan kerentanan agenda energi bersih terhadap gejolak geopolitik.

GOOGLE MAPS Ilustrasi Selat Hormuz.

Dampak pada harga grafit sintetis bisa lebih parah daripada bahan baterai lainnya, karena kilang minyak mungkin memilih untuk fokus pada produksi bernilai lebih tinggi sementara harga naik, memperketat ketersediaan produk sampingan kokas minyak bumi yang menjadi dasar produksi grafit sintetis.

"Dengan biaya pengiriman yang juga meningkat, harga grafit alami menghadapi tekanan kenaikan tambahan, menambah tekanan lebih lanjut pada biaya baterai kendaraan listrik yang sudah tertekan oleh gangguan pada nikel, kobalt, dan sulfur," kata WEF.

8. Helium

Komoditas kedelapan yang kerap luput dari perhatian adalah helium.

Qatar termasuk produsen helium terbesar dunia, menyumbang sepertiga dari pasokan global, sementara komoditas ini vital untuk industri semikonduktor, MRI, dan teknologi ruang angkasa.

Seiring dengan semakin ketatnya pasokan, dampaknya sudah mulai terasa di seluruh rantai pasokan teknologi global. Helium memainkan peran penting dalam manufaktur semikonduktor, mendukung proses mulai dari pendinginan suhu sangat rendah hingga fabrikasi yang sangat presisi.

Namun, kekhawatiran yang lebih besar terletak pada sektor kesehatan.

Pemindai MRI bergantung pada helium cair untuk menjaga magnet superkonduktornya pada suhu yang sangat rendah. Tanpa pasokan helium yang stabil, mesin MRI tidak dapat beroperasi.

9. Iron ore pellets

Komoditas kesembilan adalah iron ore pellets atau pelet bijih besi, bahan baku penting bagi industri baja.

Sebagai informasi, iron ore pellet adalah gumpalan berbentuk bola kecil dengan diameter 8 sampai 18 mm hasil aglomerasi konsentrat bijih besi halus yang telah dikeras melalui proses pemanasan suhu tinggi (indurasi).

Google Maps Ilustrasi Selat Hormuz. Jalur Pipa Arab Saudi Hindari Selat Hormuz, Bisakah Menjadi Solusi Perdagangan Minyak Dunia?

Pelet ini digunakan sebagai bahan baku utama dalam industri baja, khususnya untuk tanur tinggi (blast furnace) dan pabrik reduksi langsung (direct reduction), guna meningkatkan efisiensi peleburan.

WEF memasukkan komoditas ini karena gangguan distribusi dari kawasan Teluk berpotensi meningkatkan tekanan pada industri baja global.

Biaya logistik dan asuransi kapal perbesar efek domino

Selain sembilan komoditas tersebut, WEF juga menyoroti dampak sistemik berupa kenaikan biaya freight dan premi asuransi maritim.

Gangguan di Selat Hormuz meningkatkan biaya logistik dan ongkos distribusi, yang pada akhirnya dapat memperbesar harga berbagai komoditas.

Pasar justru semakin cemas pada efek domino dari lonjakan ongkos perdagangan ini.

Dampaknya untuk industri dan masyarakat

Tekanan di berbagai komoditas itu juga relevan bagi negara importir energi dan bahan baku seperti Indonesia. Gejolak LNG berpotensi memengaruhi harga energi regional di Asia.

Sementara kenaikan harga sulfur, ammonia, dan urea berpotensi menjadi perhatian karena terkait rantai pasok pupuk dan biaya produksi pertanian.

Di sektor industri, tekanan pada aluminium dan petrokimia juga berpotensi memengaruhi biaya input manufaktur berbasis impor.

Risiko chokepoint global

X/@MarineTraffic Tangkapan layar dari video pemantauan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz pada Senin (2/3/2026).

Krisis ini juga menghidupkan kembali perhatian terhadap maritime chokepoints, alias jalur sempit yang menjadi urat nadi perdagangan dunia.

Selat Hormuz merupakan salah satu chokepoint terpenting dunia karena dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak global.

Gangguan di Selat Hormuz juga memunculkan perhatian terhadap Selat Malaka, jalur penting lain bagi perdagangan Asia dan pasokan energi menuju China, Jepang, Korea Selatan, dan Asia Tenggara.

Bukan lagi sekadar krisis minyak

Dalam laporan WEF disebut konflik ini meningkatkan volatilitas berbagai komoditas dan menunda penyeimbangan pasar energi global.

Dari LNG, pupuk, aluminium, grafit, helium, hingga bijih besi, tekanan menyentuh manufaktur, pangan, teknologi, dan transisi energi.

Dengan masuknya peringatan IEA soal pasokan LNG yang bisa tetap ketat hingga 2027, krisis Selat Hormuz kini dipandang bukan sekadar shock jangka pendek, melainkan ancaman terhadap keseimbangan komoditas global yang lebih luas.