TEHERAN - Konsekuensi radioaktif dari serangan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bushehr akan menghancurkan kehidupan di ibu kota negara-negara Teluk Persia, bukan di Teheran. Peringatan itu diungkap Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada hari Sabtu (4/4/2026).

Sebelumnya pada hari itu, Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) mengatakan lokasi PLTN Bushehr diserang oleh Amerika Serikat dan Israel, dan salah satu karyawannya tewas.

"Ingat kemarahan Barat tentang permusuhan di dekat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia [Zaporozhye] di Ukraina? Israel-AS telah membom pembangkit Bushehr kami empat kali. Dampak radioaktif akan mengakhiri kehidupan di ibu kota GCC [Dewan Kerja Sama Teluk], bukan Teheran," kata Araghchi di X.

Sebelumnya, AEOI melaporkan tiga serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr pada tanggal 17, 24, dan 27 Maret.

Iran juga mencatat dua serangan terhadap fasilitas nuklir Natanz pada tanggal 1 dan 21 Maret, serta serangan terhadap fasilitas nuklir air berat di Khondab pada tanggal 27 Maret dan terhadap pabrik produksi konsentrat uranium di Ardakan. Iran menuduh AS dan Israel melakukan serangan-serangan ini.

Pada tanggal 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran menanggapi dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Dalam pernyataan yang dibagikan di platform media sosial X, Araghchi membandingkan situasi tersebut dengan reaksi Barat selama perang di Ukraina, khususnya kekhawatiran atas aktivitas militer di dekat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia.

Ia berpendapat kekhawatiran serupa belum diungkapkan atas serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. “Jatuhan radioaktif akan membahayakan ibu kota negara-negara Teluk, bukan Teheran,” ia memperingatkan.

Dia menambahkan serangan terhadap situs petrokimia Iran semakin menunjukkan apa yang ia gambarkan sebagai niat strategis kekuatan Barat.

Serangan terhadap Bushehr menandai peningkatan signifikan dalam konfrontasi regional yang sudah bergejolak.

Sejak akhir Februari, ketegangan antara Iran dan aliansi AS-Israel telah meningkat, dengan laporan yang menunjukkan lebih dari 1.300 korban jiwa akibat permusuhan yang sedang berlangsung.

Di antara mereka yang dilaporkan tewas adalah Ali Khamenei, perkembangan yang semakin memperdalam krisis dan mendorong tindakan balasan yang keras dari Teheran.

Pasukan Iran sejak itu meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta lokasi di Yordania, Irak, dan beberapa negara Teluk yang menampung aset militer AS.

Peringatan Araghchi tampaknya ditujukan kepada anggota Dewan Kerja Sama Teluk, termasuk ibu kota-ibu kota utama seperti Riyadh, Abu Dhabi, dan Doha.

Para analis mencatat kota-kota ini dapat menghadapi konsekuensi serius jika terjadi kontaminasi nuklir karena kedekatan geografis dan pola angin yang dominan.

Di tengah krisis yang meningkat, Turki terus menganjurkan pengekangan dan keterlibatan diplomatik. Para pejabat di Ankara telah memperingatkan peningkatan lebih lanjut berisiko menggoyahkan stabilitas kawasan yang lebih luas, menekankan konflik yang berkepanjangan akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas daripada pihak-pihak yang terlibat langsung.

Seiring meningkatnya ketegangan, kekhawatiran semakin besar bahwa konflik dapat meluas menjadi perang regional yang lebih luas, dengan potensi dampak kemanusiaan dan lingkungan yang menghancurkan.

JAKARTA - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menyebut pengendalian dan pengawasan bahan radioaktif di Indonesia perlu diperkuat. Hal itu dilakukan lewat kolaborasi antara regulator dan aparat penegak hukum yang memiliki jaringan hingga ke daerah.

Langkah ini penting agar pengawasan di lapangan tidak hanya bersifat administratif atau menunggu insiden, tetapi mampu bergerak lebih cepat dengan pendekatan deteksi dini.

Pandangan ini sejalan dengan pernyataan anggota Komisi XII DPR RI, Totok Daryanto, yang mendorong peningkatan efektivitas fungsi pengawasan.

Pejabat fungsional Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Bapeten M.S Prawira menjelaskan, aparat penegak hukum memiliki kapasitas penyelidikan serta struktur kewilayahan yang kuat.

"Dukungan ini dinilai penting untuk membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak awal sehingga dapat segera ditindaklanjuti secara tepat dan profesional," katanya, Sabtu (28/2/2026).

Menurut dia, kolaborasi tersebut dijalankan melalui pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan peningkatan pemahaman teknis terkait keselamatan serta keamanan radioaktif.

Lihat video: [BREAKING NEWS] KOMISI VII DPR RI RDP DENGAN KA. BRIN, BIG, BAPETEN



"Dengan sistem yang terintegrasi, pengendalian tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan aturan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan lingkungan secara nyata," ujarnya.

Dia juga menekankan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran perlu segera dilakukan guna menyesuaikan perkembangan teknologi dan dinamika risiko.

"Pembaruan ini diharapkan memperjelas pembagian peran serta memperkuat koordinasi antar-lembaga, sehingga pengamanan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia berjalan lebih efektif dan adaptif," ucapnya.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) memperingatkan soal akumulasi mineral ikutan radioaktif (MIR) dari kegiatan pertambangan dan industri karena berpotensi berdampak pada keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Pelaksana tugas Kepala Bapeten Zainal Arifin menyampaikan, MIR merupakan produk sampingan yang mengandung zat radioaktif alam dan dihasilkan dari aktivitas penambangan, pengolahan, serta pemurnian mineral seperti batu bara, minyak dan gas bumi, serta bijih logam.

“Dalam praktik di lapangan, MIR ini terakumulasi terus, bertambah. Pengumpulannya tidak memperhatikan prinsip keselamatan radiasi dan perlindungan lingkungan,” kata Zainal dalam rapat dengan Komisi XII DPR, seperti dikutip Antara, Selasa (10/2).

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi sumber kekhawatiran karena semakin besar volume MIR yang ditimbun di sekitar area tambang dan industri, semakin besar pula potensi dampak radiasi terhadap pekerja, masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup.

Berdasarkan data Bapeten, MIR berizin paling banyak dihasilkan di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 317.570 ton. Disusul Kalimantan Tengah 75.978 ton, Kepulauan Riau 46.834 ton, Jawa Barat 35.325 ton, dan Jawa Timur 3.158 ton.

Tiga sektor penyumbang terbesar MIR adalah pertambangan minyak bumi, bijih timah, serta bahan galian lainnya.

Zainal menyebut, selain penyimpanan sebagai langkah jangka pendek, penanganan MIR juga dapat dilakukan melalui pengolahan untuk memperoleh uranium dan torium. Jika diawasi dan dimanfaatkan dengan baik, MIR berpotensi meningkatkan nilai ekonomi sekaligus mengurangi beban lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Larangan impor skrap atau logam bekas pascainsiden kontaminasi Cesium-137 di Cikande pada Oktober 2025 hampir melumpuhkan 77 perusahaan industri logam nasional, termasuk industri peleburan besi dan aluminium yang terdampak akibat terhambatnya pasokan bahan baku impor.

Ketua Harian Asosiasi Industri Pengecoran Logam & Tempa Indonesia (Aplindo) Rudy Ramadhan mengatakan bahwa terdapat perkembangan positif setelah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mulai menerbitkan rekomendasi impor.

“Ada kabar gembira bahwa hari Senin kemarin, Kementerian LH sudah mulai memberikan rekomendasi. Ini hasil usaha dari Satgas Kementerian Keuangan yang diketuai langsung oleh Menteri,” kata Rudy kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026).

Keputusan tersebut diambil setelah pembahasan di tingkat kementerian sehingga rekomendasi dapat diterbitkan. Sebelumnya, kebijakan sempat menemui jalan buntu karena adanya kewajiban pemasangan alat radiation portal monitor (RPM) yang dinilai memberatkan pelaku usaha.

Total terdapat 77 perusahaan yang terdampak, terdiri atas industri peleburan logam anggota Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), industri aluminium anggota Gabungan Industri Aluminium Indonesia (Galunesia), serta anggota Asosiasi Produsen Logam dan Aluminium Indonesia (Aplindo).

“Untungnya sudah diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Ini kan ditugaskan oleh presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Larangan impor tersebut berdampak langsung terhadap operasional industri, terutama karena terjadinya kelangkaan bahan baku skrap. Kebutuhan skrap industri baja nasional mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, sementara pasokan dari dalam negeri hanya sekitar 2 juta ton sehingga tidak mencukupi kebutuhan produksi, termasuk untuk sektor aluminium.

Kondisi itu membuat persediaan bahan baku di tingkat industri semakin menipis. Pada industri pengecoran, stok bahan baku rata-rata hanya cukup untuk 1 hingga 2 bulan sehingga gangguan pasokan sejak awal Oktober membuat pelaku industri berada dalam tekanan berat.

Kelangkaan pasokan juga mendorong kenaikan harga skrap di pasar domestik. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp7.000 per kilogram meningkat hingga sekitar Rp9.000 per kilogram akibat persaingan antarindustri dalam memperoleh bahan baku.

“Skrap di dalam negeri itu melonjak tajam. Yang tadinya cuma Rp7.000, sekarang sudah Rp9.000 karena kan rebutan,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah yang tetap memperhatikan kondisi industri logam saat ini. Dia berharap ke depannya setiap regulasi yang dicanangkan pemerintah dapat mengakomodasi seluruh pihak berkepentingan, termasuk pelaku usaha.

Pada Oktober 2025 lalu, terjadi pencemaran radiasi Cesium 137 (Cs-137) di kawasan industri dan pemukiman di Cikande.

Ketua Mitigasi dan Penanganan Dekontaminasi Cesium 137 Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa kegiatan mitigasi dan dekontaminasi secara intensif terus dilakukan. Sebanyak 22 pabrik yang terdeteksi paparan radiasi Cs-137, telah berhasil didekontaminasi oleh Satgas.

Pembersihan/pemindahan material urug terkontaminasi Cesium-137 di zona merah dilakukan oleh tim dari Nubika Zeni TNI-AD dan KBRN Gegana Brimob Polri. Menurut Rasio Ridho Sani, hingga saat ini, material dekontaminasi yang berhasil dipindahkan baik dari pabrik maupun dari zona merah mencapai 275,87 meter kubik atau setara dengan 558,8 ton.

Untuk keamanan, proses dekontaminasi secara ketat mengikuti protokol keamanan radiasi yang dikendalikan oleh Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dari BRIN dan Bapeten.

Sebagai langkah antisipasi ke depannya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menerbitkan aturan larangan impor skrap atau bahan baku baja yang disebut sebagai sumber kontaminasi.

Namun, KLH memberikan keringanan bagi pelaku usaha yang telah memasang alat pendeteksi kontaminasi radioaktif. Sayangnya, tak semua industri memiliki kemampuan untuk memasang alat-alat tersebut yang membutuhkan biaya lebih dari Rp1 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kesiapan memenuhi permintaan sertifikat bebas Cesium-137 (Cs-137) untuk produk perikanan nonudang, seperti ikan asin kering dan terasi udang, di tengah tren pasar global yang memperketat standar keamanan pangan.

Untuk diketahui, Cs-137 merupakan isotop radioaktif yang menjadi perhatian dalam pengawasan keamanan pangan internasional.

Permintaan tersebut muncul dari tren pasar global yang mulai memperluas persyaratan bebas Cs-137, yang sebelumnya hanya berlaku untuk komoditas udang.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini menuturkan, sinyal pasar ini telah diterima langsung dari pelaku usaha nasional.

“Kami telah menerima laporan dari pelaku usaha di Indonesia bahwa buyer mereka di luar negeri sudah mulai minta sertifikasi bebas Cs-137 untuk komoditas perikanan nonudang dan hal tersebut sifatnya sukarela atau voluntary market demand,” kata Ishartini melalui keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (31/12/2025).

Sejumlah produk perikanan nonudang yang mulai dimintakan sertifikasi bebas Cs-137, antara lain ikan asin kering (dried salted fish), kerupuk udang, hingga terasi udang (shrimp paste).

Adapun, produk-produk tersebut diekspor oleh salah satu Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Cirebon ke berbagai pasar utama seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Secara regulasi, Ishartini menuturkan, sertifikasi bebas Cs-137 sejatinya hanya diwajibkan untuk komoditas udang, khususnya yang diekspor ke Amerika Serikat dari UPI di Jawa dan Lampung sesuai Import Alert #99-52.

Meski demikian, KKP menyatakan siap memfasilitasi sertifikasi untuk produk perikanan lainnya apabila dipersyaratkan oleh buyer luar negeri, sepanjang terdapat permohonan dari eksportir.

Tak hanya dari Amerika Utara, perhatian serupa juga datang dari berbagai otoritas dan mitra dagang internasional.

Dia mengungkap, Jepang, Uni Eropa, Malaysia, Kamboja, Filipina, Arab Saudi, hingga Korea Selatan turut aktif mengajukan pertanyaan terkait penerapan sertifikasi bebas Cs-137 pada produk perikanan Indonesia. Bahkan, permintaan juga datang dari buyer di Puerto Rico.

Langkah pelaku usaha Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut dinilai sebagai strategi menjaga kepercayaan pasar dan memastikan keberlanjutan ekspor di tengah persaingan global yang makin ketat.

Dia menyatakan KKP berkomitmen untuk mengawal mutu dan keamanan hasil perikanan sekaligus mendorong kemudahan ekspor, seiring kesiapan kapasitas dan kompetensi sertifikasi bebas Cs-137 yang didukung SDM, sarana prasarana, serta sinergi dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Gegana Polri.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kapasitas KKP sebagai competent authority (CE) dalam penyelenggaraan sertifikasi bebas Cs-137.

Hal tersebut dibuktikan lewat ekspor perdana udang ke AS pada 3 November lalu, yang menandai pengakuan internasional terhadap sistem pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Sepanjang 2025, sektor kelautan Indonesia menghadapi tekanan berlapis, mulai dari isu pagar laut, pembangunan infrastruktur pesisir, polemik kepemilikan pulau kecil, hingga udang yang terpapar Cesium-137 (Cs-137).

Pemerintah mulai menyiapkan langkah strategis untuk pengelolaan pesisir dan perikanan untuk 2026, termasuk pengawasan wilayah tangkap, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga penguatan rantai pasok produk perikanan untuk menjaga daya saing ekspor. Berikut kaleidoskop kelautan Indonesia sepanjang 2025:

1. Pagar Laut

Pada Januari 2025, kasus pagar laut yang membentang 30,16 kilometer (km) di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten menjadi perhatian publik. Pagar ini awalnya tidak diketahui siapa pembangunnya dan tidak memiliki dokumen izin yang jelas.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya menyatakan pagar tersebut tidak berizin dan melakukan penyegelan pada 9 Januari 2025.

Bareskrim Polri menaikkan kasus temuan pagar laut di Tangerang ke tahap penyidikan setelah gelar perkara pada 4 Februari 2025 karena ditemukan indikasi dugaan pemalsuan dokumen surat hak milik (SHM) dan surat hak guna bangunan (SHGB) di area tersebut.

Selanjutnya, KKP membongkar pagar laut ilegal di Desa Segarajaya, Bekasi Jawa Barat pada 11 Februari 2025, yang dilakukan secara mandiri oleh tim PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).

Pembongkaran tersebut merupakan tindak lanjut atas penyegelan yang dilakukan KKP melalui Ditjen PSDKP pada 15 Januari 2025 karena tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Pada bulan yang sama, KKP juga menjatuhkan denda administrasi Rp48 miliar kepada dua pelaku, yaitu A selaku kepala desa dan T selaku perangkat desa.

Pada September 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan pihaknya telah menyelesaikan sengketa pagar laut dengan membatalkan SHGB maupun SHM terhadap 50 bidang seluas 74,77 hektare (ha).

2. Pulau Anambas Dijual Online

Pada Juni 2025, sejumlah pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas muncul di situs privateislandsonline.com. Dalam tautan tersebut, pulau pertama tercantum seluas 141 ha dan pulau kedua 18 ha, sehingga total luasnya mencapai 159 ha. Penjual tidak mencantumkan harga dan hanya menyebutkan harga sesuai permintaan.

Namun, KKP menegaskan tidak ada pulau yang bisa diperjualbelikan. Pemerintah menyatakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, serta pariwisata.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana menerbitkan legalitas atas sejumlah pulau kecil terluar di Indonesia. Kepemilikan pulau-pulau tersebut akan sepenuhnya berada di tangan negara. Apabila terdapat badan usaha yang ingin bekerja sama dalam pengelolaannya, pemerintah akan menerbitkan Sertifikat Hak Usaha atau Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan milik negara.

3. Tanggul Beton Laut Cilincing

Pada September 2025, media sosial digemparkan dengan keberadaan tanggul beton sepanjang 2–3 kilometer di pesisir Cilincing, Jakarta Utara dan mengganggu kegiatan nelayan pesisir.

Beton tersebut diketahui milik anak usaha PT Karya Teknik Utama, yakni PT Karya Citra Nusantara (KCN). Adapun, PT Karya Teknik Utama adalah perusahaan yang bergerak dalam industri galangan kapal, yang berlokasi di Jalan Marunda Pulo Nomor 1 Kelurahan Cilincing

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, PT Karya Teknik Utama sudah memiliki izin lengkap, termasuk PKKPRL serta perizinan berusaha.

KKP telah melakukan verifikasi terkait keluhan nelayan Cilincing atas proyek reklamasi milik PT KCN dan telah mengantongi izin dokumen yang lengkap.

Atas polemik itu, Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi menyampaikan konstruksi beton di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara itu merupakan breakwater (pemecah gelombang) untuk membangun dermaga.

Konstruksi tersebut juga merupakan bagian dari proyek pembangunan kawasan pelabuhan yang digagas pemerintah dengan menggandeng swasta, termasuk dalam proyek non-APBD maupun non-APBN.

Udang Terkontaminasi Radioaktif ....

Udang Radioaktif

4. Udang RI Terpapar Cesium-137

Sektor perikanan diguncang temuan udang Indonesia yang diproduksi oleh PT Bahari Makmur Sejati (BMS) terpapar radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

Mulanya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration/FDA) Amerika Serikat mengumumkan adanya temuan kandungan Cs-137 dalam udang beku impor pada Agustus 2025.

Cemaran Cs-137 itu diduga berasal dari PT Peter Metal Technology (PMT) yang bergerak di industri peleburan logam stainless steel. Senyawa radionuklida tersebut diduga terlepas ke udara saat proses induksi besi, lalu menyebar hingga ke area pengepakan udang milik PT BMS.

Pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 1.562 warga di Desa Cikande, Banten imbas adanya temuan senyawa radioaktif Cs-137 dan dipastikan tidak ada paparan serius pada sekitar.

Imbasnya, industri udang Indonesia melaporkan kerugian signifikan dengan penurunan serapan hingga 35% setelah otoritas Amerika Serikat mendeteksi kontaminasi radioaktif pada salah satu pengiriman udang beku pada Agustus. Pembeli dari AS maupun negara lain menahan diri sembari memastikan keamanan seluruh produk udang asal Indonesia.

5. 100 Kampung Nelayan Merah Putih

Pemerintah menjadikan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai prioritas sektor kelautan dan perikanan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan hingga akhir 2026.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui hunian layak, fasilitas perikanan, serta akses layanan publik. Pada 2025, KKP menargetkan pembangunan 100 lokasi KNMP diperkirakan menyerap 7.000 tenaga kerja.

Secara terperinci, pembangunan KNMP tahap I mencakup 65 lokasi dengan anggaran Rp1,34 triliun dan progres pembangunan 60–80%, ditargetkan rampung Januari 2026. Sedangkan tahap II meliputi 35 lokasi dengan anggaran Rp859 miliar.

Pengelolaan KNMP akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dengan penguatan unit usaha perikanan, seperti cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, dan SPBN.

Kemudian, serapan tenaga kerja baru di 100 lokasi KNMP terdiri dari sekitar 2.000 nelayan baru dan 5.000 tenaga operasional. Setiap lokasi diperkirakan menyerap sekitar 50 tenaga operasional di berbagai lini usaha, termasuk cold storage, pabrik es, bengkel, tambatan kapal, SPBN, sentra kuliner, dan koperasi.

Selain itu, KKP juga menyiapkan sekitar 1.000 kapal ikan berkapasitas 30 gross ton yang akan menyerap sekitar 10.900 tenaga kerja, mulai dari nahkoda hingga anak buah kapal (ABK), yang direkrut dari wilayah setempat.

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan menambah 17 alat pemindai atau scanner untuk mendeteksi kontaminasi radioaktif pada produk udang yang hendak diekspor ke Amerika Serikat. “Guna memenuhi SOP FDA (Food and Drug Administration atau Badan Obat dan Makanan Amerika Serikat) sehingga volume shipment udang yang diekspor ke AS bisa ditingkatkan lagi dan membantu kelancaran rantai produksi industri udang Indonesia,” kata, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ishartini, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Desember 2025.Ishartini mengatakan seluruh scanner radioaktif yang disediakan Kementerian Kelautan telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh FDA. Spesifikasi yang dimaksud adalah Ortec, Riid eye Sam 940, dan jenis lainnya. Ia berharap ketersediaan fasilitas pemindai itu dalam proses sertifikasi udang bebas Cesium-137 bisa memperlancar ekspor ke pasar AS.Ishartini mengatakan alat pemindai radioaktif tersebut akan dikalibrasi oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan ditempatkan di UPT Badan Mutu di Jawa dan Lampung. Terutama yang memiliki frekuensi dan volume ekspor tinggi ke AS sehingga pelayanan sertifikasi maksimal untuk memperlancar pengiriman udang.SebelumnyaAmerika Serikat mewajibkan sertifikat bebas radioaktif terhadap udang dan cengkeh yang diimpor dari wilayah Indonesia yang ditandai sebagai daftar kuning atau yellow list, yakni Jawa dan Lampung. “Amerika Serikat tetap terbuka bagi udang dan cengkeh dari Indonesia asal memenuhi ketentuan tersebut,” kata Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Cesium-137 Bara Krishna, di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.Adapun persyaratan sertifikat merupakan peringatan impor atau import alert #99-52 yang diterbitkan oleh FDA. Peringatan tersebut menyusul temuan adanya kontaminasi Cesium-137 pada beberapa pengiriman udang dan cengkeh dari Indonesia.FDA menyepakati Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku otoritas yang bisa menerbitkan sertifikat bebas radioaktif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan serangkaian capacity building dalam mendukung deteksi kontaminasi radionuklida pada produk perikanan. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan KKP melakukan pengadaan alat scanner radioaktif baru untuk mendukung kelancaran ekspor udang.

“Menjelang akhir tahun ini, kami telah berhasil melakukan pengadaan 17 scanner radioaktif baru untuk mendukung kegiatan scanning di Unit Pengolahan Ikan (UPI) guna memenuhi SOP FDA, sehingga volume shipment udang yang diekspor ke AS dapat ditingkatkan dan membantu kelancaran rantai produksi industri udang Indonesia,” ujar Ishartini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (28/12/2025).

Ia menambahkan, seluruh scanner radioaktif yang dimiliki KKP telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh FDA, di antaranya Ortec, Riid Eye Sam 940, serta jenis lainnya. Dengan adanya sarana dan prasarana pendukung sertifikasi udang bebas Cesium-137 ini, diharapkan ekspor ke pasar AS semakin lancar.

“Peralatan scanner radioaktif tersebut akan dikalibrasi oleh BAPETEN, kemudian ditempatkan di UPT Badan Mutu di Jawa dan Lampung, terutama yang memiliki frekuensi dan volume ekspor tinggi ke AS, sehingga pelayanan sertifikasi dapat maksimal untuk memperlancar pengiriman udang,” ucapnya.

Ishartini menambahkan, tahun ini Badan Mutu KKP telah memenuhi target untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam tata laksana sertifikasi udang bebas Cesium-137, di antaranya peralatan uji radionuklida dan scanner radioaktif. Dengan adanya peralatan tersebut, fungsi KKP sebagai competent authority (CA) semakin diperkuat.

Sebelumnya, dalam kesempatan melepas ekspor perdana udang bebas Cesium-137 ke Amerika Serikat pada 3 November lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan keberhasilan KKP dalam menyelenggarakan tata laksana sertifikasi bebas Cesium-137 merupakan bukti ketangguhan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia.

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan belum menerima informasi terbaru soal udang asal Indonesia terkontaminasi Cesium-137 yang terdeteksi di Amerika Serikat. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan informasi yang beredar beberapa hari lalu adalah berita lama.

"Justru kami malah terima notifikasi bahwa udang Indonesia dengan SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) bebas Cesium-137 yang dikeluarkan KKP mulai memasuki pasar Amerika," katanya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 26 Desember 2025.

Ishartini mengatakan telah membaca rilis resmi dari Food and Drug Administration (FDA) dan juga mengonfirmasi ke pelaku usaha lewat Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I). Dia menyimpulkan kabar soal udang yang diretur atau ditarik kembali dan diberitakan di media massa bukan kasus baru, namun sisa-sisa produk dari kasus lama PT Bahari Makmur Sejati yang beroperasi di Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Ishartini menuturkan bahwa udang asal Indonesia saat ini mulai masuk lagi ke Amerika Serikat. Hingga tanggal 22 Desember 2025, udang sebanyak 954 kontainer dengan volume 20.454 ton senilai Rp 3,6 triliun atau US$ 215 juta, sedang dalam pengiriman via laut menuju Amerika Serikat. Semua kontainer sudah dilengkapi Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) bebas Cesium-137 yang dikeluarkan oleh BPPMHKP selaku Certifying Entity yang diakui FDA.

Sebelumnya, kata Ishartini, sebanyak 1.063 unit kontainer udang dengan nilai lebih dari Rp 1 triliun hasil produksi berbagai Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Jawa dan Lampung, lebih dulu masuk ke Amerika Serikat. Ribuan kontainer udang itu bukan produk yang disertai serfikat bebas Cesium-137 karena diberangkatkan sebelum 13 Oktober 2025, sehingga tidak terkena aturan Import Alert #99-52.

Ribuan kontainer produk udang tetap bisa masuk Amerika Serikat dengan pemeriksaan sangat ketat atau alternative import admissibility and screening procedures. Dari 1.063 unit kontainer yang telah on water saat aturan #99-52 dirilis, saat ini hampir semuanya telah tiba di berbagai pelabuhan di Amerika Serikat.

"Sebanyak 474 kontainer sudah release masuk ke pasar Amerika Serikat atau sekitar 44,51 persen, sedangkan sisanya menunggu hasil pemeriksaan oleh FDA,” ucapnya.

Sebelumnya, isu udang terkontaminasi Cesium-137 muncul pada pertengahan Agustus 2025. Sumber pencemaran berasal dari pabrik peleburan besi bekas di PT Peter Metal Teknologi yang terbawa melalui udara. Kemudian FDA mengumumkan penarikan produk udang tersebut.

Pada 19 Desember lalu, dalam laman resmi FDA, perusahaan importir Direct Source Seafood LLC menarik kembali sekitar 83.800 kantong udang mentah beku, yang diimpor dari Indonesia, yang dijual dengan merek Market 32 dan Waterfront Bistro. "Karena kemungkinan telah dipersiapkan, dikemas, atau disimpan dalam kondisi tidak higienis sehingga mungkin terkontaminasi dengan Cesium-137 (Cs-137)," tulis pengumuman dalam situs resmi FDA.

Produk udang mentah beku yang ditarik dari peredaran sebanyak dua kantong seberat 2 pon atau 0,91 kilogram dan 1 pon atau 0,45 kilogram. Pengecer produk itu adalah ritel Price Chopper dan Jewel-Osco, Albertsons, Safeway, dan Lucky Supermarket.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan penarikan udang beku yang terkontaminasi Cesium-137 (Cs-137) olehU.S. Food and Drug Administration(FDA) alias BPOM Amerika Serikat (AS) pada 19 Desember 2025 bukan merupakan temuan baru.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan, pihaknya dan FDA telah memiliki saluran komunikasi resmi.

Dia menuturkan, apabila ada kasus temuan baru, FDA hanya akan memberikan notifikasi melalui kanal resmi dan diumumkan melalui situs.

“Sampai detik ini kami belum terima notifikasi apapun apalagi kasus baru. Justru kami malah terima notifikasi bahwa udang Indonesia dengan SMKHP [Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan] Bebas Cesium-137 yang dikeluarkan KKP mulai memasuki pasar Amerika,” kata Ishartini melalui keterangan tertulis, Jumat (26/12/2025).

Ishartini menjelaskan penarikan udang beku oleh FDA itu sebenarnya adalah produk lama dari PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS) Cikande yang memerlukan waktu agak lama untuk penarikan sebab volume yang besar.

“Saya sudah baca rilis resmi dari FDA dan juga konfirmasi ke pelaku usaha lewat AP5I, jadi, udang yang diretur atau ditarik kembali dan diberitakan di media massa atau viral tersebut bukan kasus baru, tetapi sisa-sisa produk dari kasus lama udang PT BMS Cikande,” tuturnya.

Ishartini mengatakan, udang Indonesia saat ini mulai masuk lagi ke AS. Sampai dengan 22 Desember 2025, KKP mencatat sebanyak 954 kontainer dengan volume 20.454 ton senilai Rp3,6 triliun atau US$215 juta, sedang dalam perjalanan menuju AS.

Dia menuturkan, semua kontainer tersebut sudah dilengkapi SMKHP Bebas Cesium-137 yang dikeluarkan oleh BPPMHKP selaku certifying entity yang diakui FDA.

Sebelumnya, pada 19 Desember 2026, FDA mengumumkan Direct Source Seafood LLC, Bellevue, WA, menarik kembali sekitar 83.800 kantong udang mentah beku yang diimpor dari Indonesia.

“Dijual di bawah merek Market 32 dan Waterfront Bistro karena mereka mungkin telah disiapkan, dikemas, atau disimpan dalam kondisi tidak bersih di mana mereka mungkin telah terkontaminasi dengan Cesium-137,” demikian yang dikutip dari laman resmi FDA.

FDA menyatakan pihaknya secara aktif menyelidiki laporan kontaminasi Cs-137 dalam kontainer pengiriman dan produk udang beku yang diproduksi di Indonesia oleh PT Bahari Makmur Sejati.

Kendati demikian, FDA menyampaikan tidak ada penyakit yang dilaporkan sampai saat ini. Namun, FDA mengimbau bagi konsumen yang telah membeli udang yang terkena dampak tidak boleh mengkonsumsi produk tersebut dan harus membuang, atau mengembalikannya ke tempat pembelian untuk pengembalian dana penuh.

Bisnis.com, JAKARTA — Menyambut momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan hasil perikanan, baik ikan hingga udang yang beredar di masyarakat, aman dikonsumsi.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini mengatakan, pihaknya bersama dengan Pasukan Gegana (Brimob) Polri melaksanakan kegiatan pengawasan cemaran radioaktif di sepanjang rantai produksi pada 16–19 Desember 2025, yang menyasar sektor hulu ikan, udang, serta lobster.

“Kami turun ke lapangan dalam rangka surveilan mutu dan keamanan produk perikanan di sepanjang rantai produksi [hulu-hilir], terutama menjelang libur panjang Nataru untuk berikan jaminan kepada masyarakat bahwa ikan konsumsi aman,” kata Ishartini melalui keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (24/12/2025).

Ishartini menuturkan, KKP dan Polri melakukan inspeksi biosecurity dan critical control point (CCP) radionuklida, deteksi dini (early warning) terhadap potensi bahaya radioaktif sektor perikanan, serta public awareness atau penyadartahuan terhadap pelaku usaha tambak dan masyarakat sekitar.

Sebelumnya, U.S. Food and Drug Administration (FDA) resmi menetapkan Badan Mutu KKP sebagai Certifying Entity (CE) untuk sertifikasi bebas Cesium-137. Penetapan ini menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang memperoleh mandat sertifikasi radiasi untuk sektor perikanan.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto Darwin mengatakan, pemerintah serius menangani permasalahan temuan radioaktif Cesium-137 di komoditas ekspor Indonesia.

KKP, ungkap dia, bersama kementerian/lembaga lain langsung melakukan langkah-langkah strategis seperti melakukan audit lapangan, hingga penguatan fasilitas laboratorium untuk mendeteksi potensi kontaminasi selain cesium.

Itu dalam rangka mendukung iklim kemudahan berusaha, jaga kualitas serta memperlancar ekspor produk perikanan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) bersinergi mengawal mutu ikan bebas radioaktif melalui penguatan standar keamanan guna meningkatkan kepercayaan pasar domestik dan global.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini mengatakan, pihaknya sebagai otoritas kompeten dalam Certifying Entity (CE) udang Indonesia, senantiasa terbuka dan berkomitmen untuk menjalin sinergisitas dengan pemangku kepentingan sebagai mitra pemerintah.

"Itu dalam rangka mendukung iklim kemudahan berusaha, jaga kualitas serta memperlancar ekspor produk perikanan,” kata Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Ia menyampaikan sinergi bersama AP5I dalam mengawal agar udang Indonesia bebas radioaktif, telah ditandai dengan penandatangan dokumen kerja sama di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (19/12).

Ishartini menjelaskan kerja sama antara Badan Mutu KKP dan AP5I untuk menjembatani dan meminimalkan gap kendala yang muncul sehingga para pihak saling mendukung serta memperkuat kinerja ekspor komoditas perikanan.

"Ruang lingkup kerja sama public private partnership ini adalah kerja bareng saling mendukung untuk suksesnya implementasi SOP sertifikasi udang bebas radioaktif, pertukaran data atau informasi dan capacity building," tutur Ishartini.

Di tempat yang sama, Ketua AP5I Saut P. Hutagalung menegaskan pelaku usaha perikanan Indonesia terutama yang ada di bawah naungan AP5I siap bahu membahu bersama KKP memajukan industri perikanan nasional termasuk agar bebas dari radioaktif.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kesiapan KKP sebagai satu - satunya lembaga quality assurance perikanan dalam tata laksana sertifikasi udang bebas radioaktif.

Keberhasilan KKP tersebut merupakan buah dari sinergisitas dan kolaborasi bersama semua pihak terkait.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025