SATUAN Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium 137 mengatakan kepolisian telah menetapkan satu tersangka di kasus scrap metal terkontaminasi radioaktif di kawasan industri Cikande, Banten. Tersangka itu adalah Direktur PT Peter Metal Technology (PMT) Lin Jingzhang yang merupakan warga Cina.

"Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka yaitu bernama Lin Jingzhang merupakan WN RRT sebagai Direktur PT PMT," kata Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Cesium-137 Bara Krishna Hasibuan dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Desember 2025.

Bara mengatakan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mencekal Lin Jingzhang untuk bepergian ke luar negeri. Meskipun telah menetapkan seorang tersangka, Bara menyatakan Bareskrim Polri terus melakukan pendalaman terhadap pihak lain yang diduga terlibat.

Dalam kasus ini, Lin Jingzhang dijerat Pasal 98 Ayat (1) dan/atau Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bara menyatakan penyidik kepolisian telah melakukan pemeriksaan sebanyak 40 saksi. Mereka antara lain 10 orang pihak PT PMT, satu orang pemilik lapak, empat orang pengambil limbah untuk urukan lapak, 15 orang pemasok bahan baku ke PT PMT, dan enam orang manajemen kawasan industri modern Cikande.

Bara juga mengungkap asal-usul scrap metal milik PT PMT terkontaminasi radioaktif. Menurut Bara, PT PMT membeli besi bekas atau scrap metal yang terkontaminasi radioaktif dari pemasok dalam negeri. PT PMT merupakan perusahaan peleburan baja yang beroperasi di kawasan industri Cikande, Serang, Banten.

Kandungan Cesium-137 pada scrap metal yang dilebur PT PMT diduga menjadi partikulat halus dan menyebar ke sejumlah titik udara di kawasan industri tersebut. Walhasil partikel itu mengontaminasi pabrik termasuk produsen udang PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS).

Bara menyatakan penyelidikan asal sumber pembelian bahan baku peleburan scrap metal dan stainless bekas dilakukan oleh penyelidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Dari hasil penyelidikan kepolisian, Bara mengumumkan PT PMT membeli seluruh bahan baku dari pemasok di dalam negeri. Aktivitas pembelian itu terlacak sejak 2024.

Pada 2024, PT PMT membeli bahan baku dari 66 pemasok yang berasal dari Jakarta, Banten, Tangerang, dan Surabaya. Sementara pada 2025, PT PMT membeli bahan baku dari 82 pemasok di Jakarta, Kalimantan, Surabaya, dan Sumatera.

Dari hasil pembelian sekitar dua tahun itu, Bara mengungkapkan jumlah bahan baku yang diterima oleh PT PMT adalah sebanyak 3.448,7 ton.

Bara mengatakan PT PMT mulai beroperasi pada September 2024 dan berhenti beroperasi pada Juli 2025. Seluruh hasil produksi PT PMT berupa stainless steel diekspor ke Cina. Dalam kasus ini, Bara menyatakan kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti seperti sampel material untuk uji laboratorium.

Selain mengungkap asal pembelian bahan baku, Bara mengumumkan bagaimana pengelolaan limbah industri yang dilakukan PT PMT.

Bara menyatakan penyidik dan Kementerian Lingkungan Hidup menduga limbah sisa industri berupa refraktori bekas belum dilakukan pengelolaan limbah atau pengangkutan oleh pihak ketiga. Sisa industri itu diduga mengandung zat bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan berada di gudang produksi

Selain itu, Bara menyatakan, PT PMT membuah limbah ke salah satu lapak rongsok di Cikande. Penemuan itu diketahui dari hasil pemeriksaan dan penyidikan di salah satu lapak rongsok yang diduga hasil urukan dari limbah produksi PT PMT.

SATUAN Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium 137 mengungkapkan PT Peter Metal Technology (PMT) membeli besi bekas atau scrap metal yang terkontaminasi radioaktif dari pemasok dalam negeri.

“Jumlah bahan baku yang diterima oleh PT PMT adalah sebanyak 3.448,7 ton,” kata Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Cesium-137 Bara Krishna Hasibuan, dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Desember 2025.

PT PMT merupakan perusahaan peleburan baja yang beroperasi di kawasan industri Cikande, Serang, Banten.

Sebelumnya satgas mengungkapkan kandungan Cesium-137 pada scrap metal yang dilebur PT PMT diduga menjadi partikulat halus dan menyebar ke sejumlah titik udara di kawasan industri tersebut. Walhasil partikel itu mengontaminasi pabrik termasuk produsen udang PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS).

Bara menyatakan penyelidikan asal sumber pembelian bahan baku peleburan scrap metal dan stainless bekas dilakukan oleh penyelidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Dari hasil penyelidikan kepolisian, Bara mengumumkan PT PMT membeli seluruh bahan baku dari pemasok di dalam negeri. Aktivitas pembelian itu terlacak sejak 2024.

Pada 2024, PT PMT membeli bahan baku dari 66 pemasok yang berasal dari Jakarta, Banten, Tangerang, dan Surabaya. Sementara pada 2025, PT PMT membeli bahan baku dari 82 pemasok di Jakarta, Kalimantan, Surabaya, dan Sumatera.

Dari hasil pembelian sekitar dua tahun itu, Bara mengungkapkan jumlah bahan baku yang diterima oleh PT PMT adalah sebanyak 3.448,7 ton.

Bara mengatakan PT PMT mulai beroperasi pada September 2024 dan berhenti beroperasi pada Juli 2025. Seluruh hasil produksi PT PMT berupa stainless steel diekspor ke Cina. Dalam kasus ini, Bara menyatakan kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti seperti sampel material untuk uji laboratorium.

Selain mengungkap asal pembelian bahan baku, Bara mengumumkan bagaimana pengelolaan limbah industri yang dilakukan PT PMT.

Bara menyatakan penyidik dan Kementerian Lingkungan Hidup menduga limbah sisa industri berupa refraktori bekas belum dilakukan pengelolaan limbah atau pengangkutan oleh pihak ketiga. Sisa industri itu diduga mengandung zat bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan berada di gudang produksi.

Selain itu, Bara menyatakan, PT PMT membuah limbah ke salah satu lapak rongsok di Cikande. Penemuan itu diketahui dari hasil pemeriksaan dan penyidikan di salah satu lapak rongsok yang diduga hasil urukan dari limbah produksi PT PMT.

Dalam kasus ini, Bara menyatakan penyidik kepolisian telah melakukan pemeriksaan sebanyak 40 saksi. Berikut merupakan daftar saksi yang diperiksa. Mereka antara lain 10 orang pihak PT PMT, satu orang pemilik lapak, empat orang pengambil limbah untuk urukan lapak, 15 orang pemasok bahan baku ke PT PMT, dan enam orang manajemen kawasan industri modern Cikande.

Dari hasil pemeriksaan, Bara menyatakan kepolisian menetapkan seorang warga negara Cina selaku Direktur PT PMT Lin Jingzhang sebagai tersangka.

Bara menyatakan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mencekal Lin Jingzhang untuk bepergian ke luar negeri.

Meskipun telah menetapkan seorang tersangka, Bara menyatakan Bareskrim Polri terus melakukan pendalaman terhadap pihak lain yang diduga terlibat.

Dalam kasus ini, tersangka dijerat Pasal 98 Ayat (1) dan/atau Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat, per Rabu (3/12), masih ada 1.136 ton material yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan semua material itu masih tersimpan di dalam gudang PT PMT (Peter Metal Technology) yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus cesium-137.

"Sampai hari ini material yang terkontaminasi yang tersimpan di storage PT PMT sejumlah 1.136 ton, memang kondisinya memang sangat darurat," ujar Hanif dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12).

Oleh sebab itu, ia mengatakan koordinasi semua pihak masih perlu terus dilakukan agar material terkontaminasi itu tidak menyebarkan cesium ke benda lainnya.

"Ke depan diperlukan perencanaan detail, oleh Bapeten maupun BRIN di dalam rangka melakukan penanganan material yang terkontaminasi yang hari ini kita tempatkan di gudang PMT atas dasar bahwa material ini berasal dari PT PMT," jelasnya.

Hanif menyebutkan bahwa pelaksanaan dekontaminasi pada 12 titik telah selesai. Namun, ada satu titik yang kemudian masih didalami karena kemungkinan bahan radio nuklir ini berada di bawah pondasi bangunan, sehingga pihaknya masih memerlukan kajian lebih lanjut.

"Kalau memang diperlukan sepertinya kita mau tidak mau harus mengganti ruang tersebut untuk kita robohkan kalau memang cesiumnya berada di pondasi bangunan yang tidak bisa kita lakukan dikontaminasi," ujarnya.

Selain itu, KLH juga telah melakukan pemantauan dari semua kendaraan yang keluar dari Cikande sejak kejadian itu melalui radiasi portal monitoring (RPM). Dari pantauan ini ditemukan 48 kendaraan yang terkontaminasi dari 1,71 juta kendaraan yang melintas.

"Melalui radiasi portal monitoring, tampil 1,71 juta kendaraan yang lewat dan terpantau 48 diantaranya terkontaminasi dan langsung kita lakukan dekontaminasi. Ini terjadi pada awal-awal hari pada saat kejadian," terangnya.

Dalam jangka waktu dekat, KLH akan melakukan penindakan terhadap satu rumah yang belum bisa ditangani karena menunggu hasil pendalam.

"Untuk sementara penghuni rumah direlokasi sambil kita mendapat penjelasan dari Bapeten maupun Brin terkait dengan posisi radio nuklir yang masih berada di posisi tersebut," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengemukakan bahwa Bareskrim Polri telah menetapkan PT Peter Metal Technology (PMT) sebagai tersangka dalam kasus kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten.

“Di dalam kasus ini, Bareskrim telah menetapkan PT PMT sebagai tersangka dari kejadian Cesium-137 dan hari ini prosesnya sedang berjalan,” kata Hanif dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025).

PT PMT sendiri bergerak di industri peleburan logam stainless steel. Hanif dalam pernyataan kepada media pada September 2025 memperinci bahwa senyawa radionuklida Cs-137 terbang ke udara karena aktivitas induksi besi PT PMT dan menyebar ke area pengemasan udang milik PT BMS, eksportir yang produknya terdeteksi radioaktif oleh otoritas keamanan pangan dan obat-obatan Amerika Serikat.

"Jadi dia [PT PMT] itu mengolah scrap metal atau besi tua dengan metode induksi. Kemudian polusinya terbang dan menempel ke banyak [area] termasuk si udang tadi. Dia [polusi Cs-137] tadinya hanya menempel di fan exhaust, generator, dan seterusnya," kata Hanif akhir September 2025.

Hanif menjelaskan PT PMT tak hanya melakukan peleburan besi, tetapi juga menjalankan fasilitas penyimpanan sementara atau interim storage besi-besi bekas yang akan dilebur. Temuan ini pun berbuntut pada tuntutan terhadap PT Modern Land Cikande dan PT Peter Metal Technology.

Dua perusahaan itu dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menangani cemaran Cs-137 di sekitar Kawasan Industri Modern Cikande. KLH kala itu pun menyusun gugatan pidana kepada PT PMT dan Modern Cikande karena kedua perusahaan dinilai lalai sehingga merugikan kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Sampai saat ini, material terkontaminasi sebanyak 1.136 ton disebut Hanif masih tersimpan di fasilitas penyimpanan sementara PT PMT. Hanif mengatakan pemerintah harus segera menyusun rencana untuk penyimpanan permanen pada material terkontaminasi tersebut karena masa aktifnya yang panjang hingga lebih dari 60 tahun.

“Masa aktifnya meliputi lebih dari 60 tahun sehingga diperlukan tempat penyimpanan yang memadai untuk itu. Untuk itu, kiranya pada kesempatan hari ini kami mohon dukungan dari Komisi XII untuk kemudian memanggil dan berkoordinasi dengan BRIN maupun Bapeten untuk segera menyampaikan usulan penanganan penyimpanan material terkontaminasi Cesium-137,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp28 miliar untuk mendukung penanganan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Cikande, Banten.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (3/12/2025) mengemukakan bahwa penanganan kontaminasi Cs-137 cukup menantang mengingat kementerian yang dipimpinnya tidak memiliki tugas pokok dan fungsi penanganan radiologi maupun radionuklir. Oleh karena itu, KLH harus meminta arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengeksekusi penanganan.

“Kebetulan pada saat kasus ini berkembang, ketersediaan anggaran di BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] yang menaungi Batan [Badan Tenaga Nuklir Nasional] yang menangani radionuklida belum tersedia. Begitu pula di Bapeten [Badan Pengawas Tenaga Nuklir] juga demikian,” kata Hanif di hadapan anggota legislatif.

Setelah berkonsultasi dengan BPK RI, Hanif mengemukakan penanganan kontaminasi akhirnya menggunakan alokasi dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kementerian Lingkungan Hidup.

Hanif mengemukakan bahwa penanganan kontaminasi di Cikande masih memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mewakili kementerian dan lembaga terkait yang terlibat dalam penanganan kasus ini, KLH pun menyampaikan usulan kenaikan anggaran 2026 dengan nominal Rp28 miliar.

“Operasional penanganan Cikande masih memerlukan anggaran yang tidak kecil, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup mengoordinasi semua teman-teman Kementerian Lembaga [terkait] untuk kemudian melakukan usulan penambahan anggaran di 2026 sejumlah Rp28 miliar rupiah. Untuk itu sekali lagi kami mohon dukungan kiranya dari Komisi XII untuk menuntaskan penyelesaian Cesium-137,” tambah Hanif.

Penanganan kontaminasi radioaktif Cs-137 disebut Hanif penting untuk mengembalikan kepercayaan internasional atas keamanan produk yang diekspor Indonesia. Sebagaimana diketahui, kasus kontaminasi Cs-137 bermula dari temuan otoritas keamanan pangan dan obat-obatan Amerika Serikat pada produk udang beku asal Indonesia pada Agustus 2025.

US Food and Drug Administration (FDA) sempat melakukan pembatasan atas impor udang beku asal Indonesia setelah temuan ini, termasuk merilis daftar hitam yang memuat nama eksportir yang memasok udang terkontaminasi. Namun per 31 Oktober 2025, impor udang asal Indonesia berlanjut dengan persyaratan sertifikasi impor.

Pada kesempatan yang sama, Hanif juga mengusulkan agar ke depannya Bapeten dapat bekerja di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan demikian, perannya dalam penanganan kasus seperti kontaminasi radioaktif di Cikande dapat berjalan lebih optimal.

Hanif juga mengemukakan bahwa pendekatan hukum yang dipakai dalam penanganan kasus Cikande tidak bisa menggunakan undang-undang kenukliran, melainkan dengan Undang-Undang No. 31/2009 tentang Lingkungan Hidup.

“Ini yang kemudian mendasari [usulan] itu, sehingga kendala ketika Bapeten tidak bisa memasuki areal atau perusahaan karena bukan tugasnya tidak terulang kembali,” kata Hanif.

KLH melaporkan bahwa proses dekontaminasi radioaktif di 12 titik telah selesai dilakukan. Namun Hanif mengatakan masih terdapat satu titik yang masih didalami karena kemungkinan posisi radionuklir yang berada di bawah fondasi bangunan. Selain itu, material kontaminasi sebesar 1.136 ton sejauh ini masih tersimpan di penyimpanan sementara PT Peter Metal Technology (PMT), perusahaan pengelola skrap besi yang diduga menjadi sumber utama kontaminasi.

“Kami masih memerlukan kajian lebih lanjut. Kalau memang diperlukan, sepertinya mau tidak mau kita harus mengganti rumah tersebut untuk kita robohkan. Ini kalau memang Cesium-nya berada di fondasi bangunan yang tidak terjangkau untuk dekontaminasi,” kata Hanif.

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengungkap adanya temuan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) yang terkontaminasi dalam produk cengkeh. Temuan ini diungkap Hanif ketika melakukan rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parleman, Jakarta, pada Rabu (3/12/2025).

"Penanganan kontaminasi di Lampung dan Surabaya telah teridentifikasi terkait tercemarnya cengkeh yang berasal dari pengiriman Surabaya. Selanjutnya kami lakukan penelusuran lebih lanjut," kata Hanif di ruang rapat komisi XIII.

Dia menyampaikan bahwa cengkeh yang akan diekspor ini berasal dari wilayah Lampung. Oleh karena itu, pihaknya melakukan penelusuran ke Lampung untuk mencari tahu asal usul cengkeh tersebut bisa tercemar zat berbahaya.

"Kita menemukan satu titik yang berada di perkuburan yang kemudian kita telah lakukan dekontaminasi dan dilakukan cementing sehingga dinyatakan aman lokasi tersebut," ujar dia.

Total jumlah cengkeh yang terkontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) mencapai13,5 ton.

"Kemudian hari ini cengkeh tersebut telah kembali ke Indonesia setelah direimpor dengan sejumlah 13,5 ton," ucapnya.

Cengkeh yang terkontaminasi itu rencananya akan dimusnahkan pada tahun 2026 mendatang.

"Pelaksanaan pemusnahannya kami akan jadwalkan di tahun depan bersisihan dengan rencana anggaran dari kementerian lingkungan hidup," pungkasnya.

SERANG - Sebanyak 1.136,6 ton material terkontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (CS-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang disimpan di gudang PT PMT.

"Sampai hari ini material yang terkontaminasi tersimpan di interim storage PT PMT sebanyak 1.136 ton," ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ketika rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dengan kondisi darurat setelah pencemaran lingkungan akibat bahan berbahaya itu, dia meminta penanganan selanjutnya perlu dipikirkan secara mantang. BRIN bisa melakukan perencanaan penanganan terhadap material yang terkontaminasi.

Penanganan dekontaminasi terhadap 12 titik yang terkontaminasi sudah selesai dilakukan jajarannya. Namun, masih ada satu titik bangunan diduga tercemar zat radioaktif CS-137.

"Ada satu titik yang kemudian masih kita dalami karena kemungkinan bahan nuklir ini berada di bawah fondasi bangunan," ucapnya.

Bangunan yang terkontaminasi itu rencananya bakal dirobohkan untuk melakukan proses dekontaminasi. "Sehingga, kami masih memerlukan kajian lebih lanjut kalau memang diperlukan sepertinya kita mau tidak mau harus mengganti rumah tersebut untuk kita robohkan kalau memang Cesium berada di fondasi bangunan yang tidak bisa kita lakukan dekontaminasi," ungkap Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 494 karton udang re-impor milik PT Bahari Makmur Sejati yang terbukti terkontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) dimusnahkan pada Rabu (26/11/2025) di fasilitas pengolahan limbah B3 milik PT Prasadha Pamunah Limbah Industri yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Produk tersebut telah diperiksa oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan dinyatakan tidak layak diedarkan berdasarkan parameter laju dosis radiasi menurut standar badan keamanan pangan dan obat-obatan Amerika Serikat, US Food and Drug Administration (FDA).

Meski hasil pengujian basah menunjukkan kandungan Cs-137 di bawah 100 Bq/kg yang merupakan batas clearance yang dapat dilepas ke lingkungan, pemerintah tetap menetapkan produk tersebut sebagai limbah B3 nonradioaktif agar penanganan dilakukan secara maksimal dan menghilangkan seluruh potensi risiko.

"Prioritas utama kami adalah melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin keamanan lingkungan dari potensi bahaya radiasi," kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faishol Nurofiq yang turut hadir dalam pemusnahan tersebut, dikutip dari siaran pers.

Proses pemusnahan dilaksanakan dengan metode insinerasi (pembakaran) di fasilitas pengolahan limbah B3 yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan menggunakan insinerator tipe Vertical Stoker pada suhu 800–900 derajat Celsius (°C).

Pemusnahan turut dilengkapi Peralatan Pengendalian Emisi Udara dan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) guna memastikan tidak ada dampak pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Abu hasil insinerasi ditangani melalui makro enkapsulasi dengan solidifikasi/concrete dalam kotak High-Density Polyethylen (HDPE), kemudian ditempatkan di landfill kelas 1 yang dioperasikan PT PPLI. Proses ini dilakukan sesuai protokol keamanan radiasi dan lingkungan.

Pemusnahan ini merupakan hasil koordinasi intensif Satgas Satgas Cs-137 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Nomor: 64/M.PANGAN/KEP/10/2025.

Langkah ini juga didukung penuh oleh Badan Karantina Indonesia, yang melalui surat Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor B-2087/KI.02.04/A/11/2025, merekomendasikan tindakan pemusnahan setelah Rapat Koordinasi antar K/L Satgas pada 6 November 2025. Serta dukungan dari PT Bahari Makmur Sejati yang bersikap kooperatif dengan mengajukan permohonan pemusnahan produk yang terkontaminasi.

SATUAN Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 menyatakan Indonesia telah mengekspor udang ke Amerika Serikat setelah kasus kontaminasi radioaktif pada produk milik PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS).

“Terdapat 121 kontainer yang sudah diekspor (on water),” kata Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Cesium-137 Bara Krishna Hasibuan, dalam keterangan tertulis, Senin, 25 November 2025.

Bara menjelaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku otoritas resmi yang menerbitkan sertifikasi produk udang telah melakukan pemindaian atau scanning terhadap 920 kontainer produk udang yang diekspor ke Amerika Serikat.

Dari ratusan kontainer tersebut, sebanyak 121 di antaranya sedang dalam perjalanan. Sementara terdapat 262 kontainer lainnya yang siap dieskpor ke Amerika.

Pemerintah Indonesia menyatakan Amerika Serikat mewajibkan sertifikat bebas radioaktif terhadap udang dan cengkeh yang diimpor dari wilayah Indonesia yang ditandai sebagai daftar kuning atau yellow list, yakni Jawa dan Lampung. “Amerika Serikat tetap terbuka bagi udang dan cengkeh dari Indonesia asal memenuhi ketentuan tersebut,” kata Bara Krishna Hasibuan, di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

Adapun persyaratan sertifikat merupakan peringatan impor atau import alert #99-52 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA). Peringatan tersebut menyusul temuan adanya kontaminasi Cesium-137 pada beberapa pengiriman udang dan cengkeh dari Indonesia.

Bara mengatakan sertifikat bebas radioaktif itu diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku otoritas yang telah disepakati FDA.

Ia memastikan skema pengujian dan sertifikasi dapat memberikan jaminan produk cengkeh dan udang Indonesia bebas kontaminasi Cesium-137. Ia mengatakan industri juga sepakat memenuhi persyaratan yang berlaku dengan harapan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat bisa kembali normal.

Sementara itu Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini mengatakan akan menggunakan sertifikasi yang sudah ada, yakni Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan (SMHKP). “Kami hanya menambahkan penjelasan di dalam sertifikasi itu berupa bebas radioaktif,” kata Ishartini.

Selain memberikan daftar kuning terhadap dua wilayah Indonesia, Amerika menetapkan daftar merah atau red list untuk perusahaan produsen udang dan cengkeh dalam negeri. Daftar merah diberikan kepada perusahaan dengan produk yang terbukti terpapar Cesium-137.

Satuan Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 mengumumkan setidaknya dua perusahaan Indonesia, yakni PT BMS dan PT NJS, masuk ke dalam daftar merah.

Dua perusahaan itu bisa keluar dari daftar merah dan kembali melakukan ekspor ke Amerika Serikat asalkan mengantongi sertifikasi dari pihak ketiga yang diakreditasi oleh FDA. Namun hingga saat ini pemerintah belum menentukan organisasi independen non-pemerintahan yang akan memberikan sertifikasi tersebut.

SATUAN Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 telah menentukan tindak lanjut penanganan terhadap dua kontainer produk alas kaki yang terkontaminasi zat radioaktif Cesium-137.

“Satgas telah berkoordinasi dengan pihak produsen dan dicapai kesepakatan untuk memusnahkan produk tersebut,” kata Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Cesium-137 Bara Krishna Hasibuan, dalam keterangan tertulis, Senin, 25 November 2025.

Bara menyatakan keputusan tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menangani dampak kontaminasi Cs-137 di Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan Amerika Serikat memulangkan kembali dua kontainer produk alas kaki karena diduga terkontaminasi zat radioaktif Cesium-137.

“Kami mendapatkan informasi lanjutan bahwa terdapat temuan kontaminasi Cs-137 pada produk alas kaki yang diekspor ke AS,” kata Bara, dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 November 2025.

Bara mengungkapkan produk alas kaki tersebut diproduksi sebuah perusahaan industri yang berlokasi di Cikande, Serang, Banten. Namun, pabrik tersebut berada di luar kawasan industri Cikande dengan radius 5 kilometer.

Adapun kawasan industri Cikande merupakan lokasi pabrik PT Peter Metal Technology selaku perusahaan peleburan baja yang menjadi sumber kontaminasi Cesium-137 pada produk udang produksi PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS).

Bara mengatakan dua kontainer tiba dalam waktu terpisah. Kontainer pertama tiba di pelabuhan di Indonesia sekitar September. Sementara itu kontainer kedua tiba pada 29 Oktober 2025 dengan notifikasi adanya kontaminasi Cs-137. Bara menyatakan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) telah memeriksa kontainer kedua pada 30 Oktober 2025.

Bara mengungkapkan, hasil pemeriksaan itu menyatakan tidak ditemukan kontaminasi pada permukaan kontainer. “Sehingga aman untuk disimpan di pelabuhan,” ujar Bara. Pada saat itu Bara menyatakan produk alas kaki yang ada di dalam kontainer akan dilakukan uji lab oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 (Cs-137) akan menghentikan sementara operasional PT Luckione Environmental Science Indonesia setelah empat kali menemukan importasi barang terkontaminasi zat radioaktif Cs-137 melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan mengatakan penghentian sementara itu dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup atas rekomendasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

“Satgas mengambil langkah tegas agar perusahaan tersebut dihentikan sementara kegiatan usahanya, sambil pemerintah selesai melakukan audit lingkungan terhadap perusahaan tersebut," kata Bara, di Jakarta, Senin (24/11/2025), dikutip dari Antara.

Berdasarkan paparannya, PT Luckione Environmental Science Indonesia adalah sebuah perusahaan peleburan logam yang berlokasi di Kawasan Modern Industri Cikande (MCIE), Kabupaten Serang, Banten.

Ia mengatakan bahwa pada 14 November 2025, otoritas Pelabuhan Tanjung Priok kembali menemukan delapan kontainer berisi zinc powder (bubuk seng) yang terkontaminasi Cs-137 asal Angola. Kontainer tersebut kini ditahan sambil menunggu proses administrasi untuk dilakukan ekspor ulang.

Bara menjelaskan bahwa temuan itu merupakan kejadian keempat yang berhasil dicegah otoritas pelabuhan, setelah tiga pengapalan sebelumnya ditemukan berasal dari Filipina. Seluruh importasi tersebut dilakukan oleh perusahaan yang sama.

Dia kemudian menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik usaha tidak sehat dan membahayakan keamanan nasional, serta kesehatan dan keselamatan publik.

"Kami menegaskan agar perusahaan tersebut bekerja sama secara penuh dengan satgas dalam proses audit nanti," ujar dia menegaskan.

Satgas, lanjut Bara, juga menangani temuan kontaminasi Cs-137 pada dua kontainer berisi produk alas kaki yang dikembalikan dari Amerika Serikat. Setelah berkoordinasi dengan produsen, disepakati bahwa seluruh produk tersebut akan dimusnahkan.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai entitas yang memberikan sertifikasi telah melakukan pemindaian terhadap 920 kontainer produk udang untuk ekspor ke Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, 121 kontainer telah dikirim dan 262 kontainer dinyatakan siap diberangkatkan.

Bara menyampaikan apresiasi kepada KKP atas proses sertifikasi yang berjalan efektif, sehingga memastikan keamanan produk ekspor serta mencegah kembali masuknya barang yang terkontaminasi Cs-137 ke wilayah Indonesia.

"Langkah ini merupakan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak kontaminasi Cs-137 di Indonesia," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengatur pemanfaatan mineral radioaktif dan logam tanah jarang oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 14 November 2025.

Dalam Pasal 3 diatur bahwa menteri melakukan inventarisasi wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral radioaktif berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian oleh badan usaha yang membidangi kegeologian atau usulan dari kementerian/lembaga.

Atas inventarisasi wilayah tersebut, menteri melakukan verifikasi bersama dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir untuk menetapkan WIUP mineral radioaktif.

"Menteri menetapkan BUMN sebagai pelaksana pengusahaan dan pemanfaatan mineral radioaktif," bunyi Pasal 3 ayat (3).

Pengusahaan dan pemanfaatan mineral radioaktif oleh BUMN dapat digunakan sebagai sumber energi baru dan dimanfaatkan untuk ketersediaan energi, pertanian, kesehatan, dan bidang industri.

Pemanfaatan Logam Tanah Jarang

Hampir sama, penetapan WIUP mineral logam komoditas logam tanah jarang juga dilakukan berdasarkan inventarisasi wilayah oleh menteri atas hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan badan yang membidangi kegeologian.

Pelaksana pengusahaan dan pemanfaatan mineral logam tanah jarang juga dilakukan oleh BUMN.

"Pengusahaan dan pemanfaatan mineral logam komoditas logam tanah jarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk pengembangan industri prioritas dalam negeri," bunyi Pasal 4 ayat (4).

Adapun, BUMN yang ditetapkan sebagai pelaksana pengusahaan dan pemanfaatan mineral logam tanah jarang diwajibkan membayar kompensasi data informasi dan penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi paling lambat 7 hari setelah penetapan.

Penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi tersebut dilakukan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah atas nama menteri qq BUMN sebagai pelaksana pengusahaan dan pemanfaatan mineral logam tanah jarang.

Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi sebesar Rp50 juta apabila luasan WIUP mineral logam tanah jarang kurang dari atau sama dengan 40 hektare.

Sementara itu, apabila luasan WIUP mineral logam tanah jarang lebih dari 40 hektare, besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dikenakan sebesar Rp1,5 juta per hektare dikalikan jumlah luas WIUP.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar logam tanah jarang (rare earth) yang ditemukan di sejumlah wilayah dikelola langsung oleh negara melalui BUMN.

“Logam tanah jarang kan salah satu produk tambang yang nilai ekonominya tinggi. Presiden arahkan agar ini dikuasai negara. Kementerian ESDM sudah memetakan agar ini dikelola negara saja oleh BUMN,” ujar Bahlil usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).

Menurut Bahlil, saat ini pemerintah sedang melakukan inventarisasi cadangan logam tanah jarang di berbagai daerah.

“Lagi diinventarisir semuanya. Di Babel [Bangka Belitung], Sulawesi, Maluku juga ada,” katanya.