PALEMBANG - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Jumat 5 Juni 2026. Kaesang mengingatkan semua kader agar bekerja keras untuk partai lantaran, mulai akhir Juni mendatang, Dewan Pembina DPP PSI pun akan turut membantu turun ke akar rumput.

"Insya Allah akhir bulan ini Dewan Pembina kita akan segera mutar. Yang pertama nanti ke Kabupaten Tulang Bawang dan Pesawaran di Lampung,” ujar Kaesang saat memberikan arahan.

Dia pun mengajak semua kader dari mana pun jika ingin mengundang Dewan Pembina PSI ke wilayah masing masing sangat diperbolehkan. “Ini yang dari Palembang atau mana pun, jika mau mengadakan rakorda, mau mengundang dewan pembina, itu sangat bisa,” pungkasnya.

Rakorwil PSI adalah agenda konsolidasi strategis yang diadakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI untuk mempersolid struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan/kelurahan, merapatkan barisan kader, serta mempersiapkan strategi pemenangan pemilu bersangkutan.

Hadir juga dalam Rakorwil PSI Sumsel ini, antara lain, politikus senior Rusdi Masse dan Bendahara Umum PSI Fenty Noverita.

JAKARTA - Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), Indah Yuli Sartika, menyambut positif kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah Kepala BGN Nanik S. Deyang. Pergantian kepemimpinan menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola Program MBG yang terus berkembang dan menjangkau semakin banyak penerima manfaat di berbagai daerah.

APJI menilai program berskala nasional tersebut membutuhkan sistem yang semakin matang, terukur, dan adaptif terhadap berbagai dinamika di lapangan. Karena itu, organisasi yang telah lama berkecimpung di sektor jasa boga tersebut berharap kepemimpinan baru BGN dapat memperkuat berbagai aspek teknis maupun operasional guna menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan.

"Kami berharap Kepala Badan Gizi yang baru, Ibu Nanik, bisa lebih memperbaiki lagi juknis, memperbaiki standarisasi. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru lebih matang lagi, lebih rapi lagi sistem tata kelolanya, kemudian lebih mudah prosesnya," ujar Indah saat ditemui usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APJI 2026 di Yogyakarta, Jumat (5/6/2026).

Selain penguatan tata kelola, Indah juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional dapur MBG. Menurut organisasi tersebut, kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat sangat bergantung pada kemampuan pengelola dapur dalam menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten.

Karena itu, tema pelatihan keamanan pangan dan pencegahan keracunan makanan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rakernas APJI tahun ini. Organisasi tersebut menilai peningkatan kompetensi relawan dan pengelola dapur menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung keberhasilan program secara berkelanjutan.

"Pelatihan itu penting sekali. Banyak relawan yang tidak semuanya punya background boga. Karena itu yang kami berikan adalah pelatihan food handling, bagaimana penanganan makanan yang benar dari awal sampai akhir," kata Indah.

Lihat video: Gantikan Dadan Hindayana, Kepala BGN Baru Nanik S Deyang Buka Suara!



Melalui Satgas MBG, APJI telah melakukan pelatihan di sejumlah dapur MBG di wilayah Jabodetabek dan Palembang. Program tersebut mencakup berbagai aspek penting mulai dari kebersihan personal, penggunaan alat pelindung diri (APD), penerimaan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga penyimpanan dan distribusi makanan sesuai standar keamanan pangan.

Menurut Indah, pelatihan tidak hanya diberikan dalam bentuk teori, tetapi juga praktik langsung di lapangan. Pendekatan tersebut dilakukan agar para pengelola dapur benar-benar memahami prosedur yang harus diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. "Semua kegiatan dalam dapur dari hulu sampai hilir kami berikan pelatihan. Ada materi dan juga praktik langsung supaya teman-teman di lapangan benar-benar memahami bagaimana penanganan makanan yang baik," ujarnya.

Indah menjelaskan bahwa upaya pencegahan keracunan makanan harus dilakukan secara menyeluruh karena potensi kontaminasi dapat muncul dari berbagai faktor. Selain kualitas bahan baku, kualitas air yang digunakan dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP) juga menjadi faktor yang sangat menentukan.

Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada menu yang disiapkan, tetapi juga pada disiplin seluruh pihak dalam menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan selama proses produksi berlangsung.

"Bisa dari air, bisa dari bahan baku, dan bisa juga dari food handler atau penjamah makanannya. Kalau tidak higienis dan SOP tidak dijalankan dengan baik, tentu risiko kontaminasi bisa terjadi. Karena itu seluruh proses harus benar-benar diperhatikan," kata Indah.

Indah juga mendorong agar penguatan tata kelola program menjadi salah satu prioritas dalam kepemimpinan baru BGN. Organisasi tersebut menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan, termasuk sinkronisasi antara kapasitas dapur yang dibangun dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

Menurut Indah, perencanaan yang lebih terukur akan membantu memastikan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus mendukung efektivitas operasional program di lapangan. Penataan yang baik juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan program dalam jangka panjang.

"Yang mendesak sekarang itu sistemnya. Ada daerah yang penerima manfaatnya sekitar 13 ribu, tapi dapurnya sudah lebih dari 21. Ini perlu ditata supaya operasionalnya lebih efektif dan penerima manfaat bisa dilayani secara optimal," ujar Indah.

Lebih lanjut, Indah berharap BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan organisasi profesi dan pelaku usaha jasa boga. Sebagai organisasi yang telah berdiri sejak 1988, APJI menilai pengalaman para anggotanya dalam mengelola katering industri, rumah sakit, maskapai penerbangan, hingga berbagai layanan makanan institusional dapat menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan kebijakan dan standar operasional MBG.

APJI juga berkomitmen untuk terus memperluas program pelatihan bagi pengelola dapur MBG di berbagai daerah. Organisasi tersebut meyakini kolaborasi antara pemerintah dan pelaku jasa boga akan menjadi faktor penting dalam membangun sistem yang semakin baik, sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada para penerima manfaat Program MBG.

"Kami ingin dilibatkan untuk sharing dan memberikan masukan dalam penyempurnaan juknis maupun standarisasi dapur. Ke depan, Satgas MBG APJI juga akan lebih masif turun ke dapur-dapur untuk memberikan pelatihan, sehingga pengelolaan makanan di setiap dapur MBG memiliki standar yang baik, kualitas makanan tetap terjaga, dan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat," pungkasnya

JAKARTA - Persiapan menghadapi dinamika politik menuju Pemilu 2029 mulai dilakukan sejumlah partai melalui penguatan struktur organisasi hingga tingkat bawah. Konsolidasi dinilai penting agar kerja politik partai tidak hanya berfokus pada agenda elektoral, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat secara langsung di daerah.

Langkah itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Partai Perindo Kabupaten Deli Serdang oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah didampingi Wakil Ketua Umum Tama Satrya Langkun di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Perindo Dorong Penguatan Organisasi hingga Daerah

Menurut Ferry, penguatan struktur partai penting agar kerja organisasi tidak berhenti di tingkat elit, tetapi benar-benar hadir hingga masyarakat bawah melalui program yang menyentuh kebutuhan publik.

“Partai harus menjadi rumah perjuangan bersama bagi masyarakat yang ingin berkontribusi terhadap perubahan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, konsolidasi hingga tingkat bawah menjadi penting untuk memperkuat kerja-kerja organisasi,” ujar Ferry.

DPD Deli Serdang Fokus Bentuk Struktur Kecamatan

Ketua DPD Partai Perindo Deli Serdang Herti Sastra Br. Munthe menyampaikan komitmennya memperkuat kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan ranting sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik ke depan.

“Dengan kepercayaan yang diberikan, kami akan membentuk pengurus di 22 kecamatan hingga ke tingkat ranting, sekaligus memperkuat kader hingga ke akar rumput,” ujar Herti.

Dia menjelaskan dari total 22 kecamatan di Deli Serdang, saat ini baru 10 pengurus anak cabang (PAC) yang telah terbentuk. Karena itu, konsolidasi organisasi akan terus dilakukan dengan melibatkan kader lama maupun tokoh baru yang memiliki komitmen membesarkan partai.

Herti berharap penguatan struktur hingga tingkat ranting dapat memperbesar keterlibatan masyarakat dalam kerja politik partai sekaligus memperkuat kesiapan organisasi menghadapi Pemilu 2029.

KENDARI - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch I di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi berbagai program prioritas nasional agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya mengatakan, setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Karena itu, implementasi program prioritas nasional perlu dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.

“Tampil dengan keunikannya dan memiliki potensi yang sangat besar. Bagi kami tidak ada daerah yang miskin semua memiliki potensi yang siap untuk kita aktualisasikan menjadi daerah-daerah yang maju dan sejahtera bagi masyarakatnya,” ujar Yusharto di Hotel Sahid Azizah Kendari pada Rabu (13/52026).

Menurut dia, Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang harus dikawal secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pengendalian inflasi, swasembada pangan, penghapusan kemiskinan ekstrem, hingga peningkatan kualitas layanan dasar.

Oleh sebab itu, implementasi program di daerah memerlukan penguatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi yang terpadu.

“Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang harus dikawal secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan. Program-program tersebut langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga implementasinya di daerah memerlukan sinkronisasi kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta monitoring dan evaluasi yang terpadu,” katanya.

Yusharto menjelaskan, melalui Rakor tersebut BSKDN berupaya menghimpun berbagai masukan dari daerah terkait capaian pelaksanaan program, hambatan di lapangan, hingga kebutuhan dukungan kebijakan yang diperlukan pemerintah daerah. Menurutnya, forum tersebut penting untuk memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan agar lebih operasional dan sesuai dengan kondisi daerah.

Dia menambahkan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengawasan administratif semata, tetapi harus mampu menjadi instrumen perbaikan kebijakan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan di lapangan.

“Monitoring dan evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan mencari kesalahan. Monev harus menjadi instrumen perbaikan kebijakan, bukan sekadar pengawasan administratif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan BSKDN saat ini terus memperkuat fungsi Policy Hub sebagai simpul strategis kebijakan di lingkungan Kemendagri. Melalui penguatan fungsi tersebut, BSKDN berupaya menghubungkan data, analisis, isu lapangan, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Menurutnya, keberhasilan Program Direktif Presiden pada akhirnya tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah secara nyata, adil, dan berkelanjutan.

“Keberhasilan dari program direktif presiden harus memperhatikan sejauhmana rakyat di daerah merasakan kehadiran negara secara nyata adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.

JAKARTA - Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia ( Peradi-SAI ) mendorong lahirnya advokat yang memiliki spesialisasi kompetensi guna menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks di era modern. Paradigma advokat “serba bisa” sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

“Tidak masanya lagi era sekarang advokat serba bisa. Datang, semua perkara bisa dikerjakan. Itu sudah tidak bisa lagi,” kata Ketua Umum Peradi-SAI, Harry Ponto dalam Rakernas Peradi-SAI, Jumat (8/5/20026) sore. Peradi Profesional Usung Standar Baru Profesi Advokat di Era Hukum Modern

Menurutnya, perkembangan teknologi yang melaju cepat. Kompleksitas persoalan hukum pun menuntut advokat memiliki pendalaman pada bidang-bidang tertentu agar dapat memberikan layanan hukum yang profesional dan berkualitas.

Hal tersebut menjadi fokus utama Rakernas pertama di bawah kepemimpinan Harry Ponto yang diselenggarakn di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 8--10 Mei 2026. Rakernas ini mengusung tema 'Menjadi Advokat dengan Spesialisasi Kompetensi yang Profesional dan Berintegritas di Era Modern.'

Harry menjelaskan, spesialisasi bukanlah bentuk pembatasan bagi advokat, melainkan upaya memperdalam kompetensi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin spesifik. “Spesialisasi justru membuat advokat makin dalam memahami bidang tertentu. Ini yang dibutuhkan sekarang,” ujarnya.

Ia menekankan, profesionalisme harus berjalan seiring dengan integritas. Menurut dia, kecerdasan dan kemampuan teknis seorang advokat tidak akan berarti tanpa dibingkai etika profesi yang kuat. “Sekalipun pintar dan cerdas, semua itu harus dibatasi dalam bingkai etika yang benar,” jelasnya.

Sebagai wujud konkret dorongan spesialisasi tersebut, Rakernas Peradi-SAI menghadirkan format seminar multi-tema yang disebut pertama kali diterapkan dalam forum advokat di Indonesia. Dalam waktu bersamaan, peserta dapat memilih berbagai ruang diskusi sesuai minat dan bidang spesialisasi. Topik yang dibahas pun beragam, mulai dari perkembangan hukum acara pidana, kepailitan dan restrukturisasi lintas negara, hingga bisnis dan investasi yang berkembang seiring perubahan lanskap ekonomi nasional.

Harry menyebut, forum ini juga menjadi bagian dari persiapan Peradi-SAI menghadapi revisi UU No 18/2003 tentang Advokat yang dinilai sudah tidak lagi memadai. Peradi-SAI, lanjut Harry, siap menjadi salah satu mitra strategis dalam memberi masukan terhadap revisi undang-undang advokat yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR.

Ia menilai sistem organisasi advokat saat ini mengalami persoalan serius akibat menjamurnya banyak organisasi yang berjalan tanpa standar jelas. “Yang terjadi sekarang adalah multibar yang liar. Setiap orang kemudian bisa membuat organisasi advokat. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.

Sekjen Peradi-SAI, A. Patra M. Zen, menyebutkan berbagai keunggulan Rakernas kali ini, mulai dari konsistensi pelaksanaan agenda nasional hingga tingginya partisipasi anggota. Sebanyak 670 advokat dari 55 dari Jayapura hingga Banda Aceh, tercatat mengikuti Rakernas tersebut. Sekjen Propindo Dukung Komisi III DPR Percepat Revisi UU Advokat

Yang tak kalah penting, kepanitiaan rakernas didominasi advokat muda sebagai bukti regenerasi kepemimpinan di tubuh Peradi-SAI berjalan efektif. Patra memastikan rakernas akan melahirkan rekomendasi strategis dari tiga komisi utama, yakni bidang organisasi dan isu internal, pendidikan serta pengangkatan advokat, dan penyempurnaan regulasi advokat nasional. “Rakernas ini selalu melahirkan ide-ide cemerlang untuk masa depan profesi advokat Indonesia,” tambahnya.

PAPUA - Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, menghadiri Rapat Kerja Koordinasi (Rakorwil) dan pelantikan para ketua DPD PSI se-Papua Barat, Senin (4/5/2026). Saat menyampaikan arahan, Kaesang meminta berikan para kader PSI untuk selaku mengawasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Papua Barat.

"Saya ingin meminta kepada seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini, harus dapat mengawasi pembangunan infastruktur agar semua bisa berlanjut seperti periode-periode sebelumnya,” kata Kaesang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PSI Papua Barat Andy Salabai menegaskan bahwa momentum ini menjadi semangat baru bagi kader untuk memperkuat soliditas hingga ke tingkat akar rumput.

“Kami yakin, di 2029, PSI Papua Barat akan menang di tujuh kabupaten kota dan provinsi. Maka, saya instruksikan kepada seluruh jajaran perkuat akar rumput segera, selesaikan struktur hingga tingkat ranting, pastikan PSI ada di setiap distrik dan kampung,” kata Andy Salabai.

Kaesang tiba di Manokwari, ibu kota Papua Barat sekitar pukul 09.00 WIT disambut prosesi adat khas Papua, termasuk tarian suku Arfak serta pemakaian mahkota dan kalung sebagai simbol penghormatan.

Lihat video: KAESANG PANGAREP DISERBU WARGA! Kunjungan Spesial Putra Bungsu Jokowi ke Menes

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Mabes Polri. Rakor ini digelar untuk memitigasi risiko dampak eskalasi global terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di dalam negeri.

Hadir dalam rakor tersebut para Menteri Kabinet Merah Putih antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yasierli. Termasuk pimpinan lembaga yakni kepala BPS, Ketua Dewan Komisioner OJK, Deputi Gubernur BI, perwakilan Kemendagri dan Pertamina.

"Kita puji Kapolri yang sudah menginisiasi rakor dengan mengumpulkan seluruh instansi terkait untuk berkomitmen penuh mendukung kebijakan yang tertuang dalam Program Asta Cita Presiden agar tetap berjalan di tengah ketidakpastian perekonomian dunia," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Mantan anggota Kompolnas ini menilai, pertemuan ini sangat strategis untuk mengantisipasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan keamanan negara agar tetap kondusif. Saat ini pertumbuhsn ekonomi berada di angka 5% dan pemerintah tarus mendorong agar terus tumbuh serta didorong dengan program-program kebijakan lain dalam Asta Cita.

"Kami optimistis rakor ini sangat penting karena semua instansi terkait akan memitigasi berbagai risiko dalam bidang masing-masing dengan harapan pertumbuhan ekonomi kita tetap.terjaga dengan baik,” ucapnya.

Lihat video: Kapolri: Saya Menolak Polisi di Bawah Kementrian

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi dalam menghadapi dampak situasi global. Fokus utamanya adalah menjaga agar capaian pemerintah, terutama pertumbuhan ekonomi, tetap stabil.

“Pertumbuhan ekonomi kita saat ini berada di angka 5% dan pemerintah terus mendorong agar ini terus tumbuh, ditambah dengan program-program kebijakan yang ada di Asta Cita. Ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran untuk kemudian melakukan mitigasi terhadap berbagai macam isu ke depan," ucapnya, Selasa, 28 April 2026.

BANDUNG - Konsentrasi kekuatan politik nasional semakin bertumpu pada wilayah dengan jumlah pemilih besar. Jawa Barat, dengan basis 35,9 juta pemilih, menjadi medan strategis yang menentukan arah kontestasi pemilu ke depan sekaligus barometer efektivitas kerja partai dalam menjangkau masyarakat.

Posisi tersebut mendorong Partai Perindo menempatkan Jawa Barat sebagai prioritas utama dalam konsolidasi menuju Pemilu 2029.

Penegasan ini disampaikan dalam pelantikan Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok yang digelar di Bandung, Minggu (26/4/2026), sebagai bagian dari penguatan struktur dan ekspansi basis dukungan.

Jawa Barat sebagai Poros Strategi Nasional

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang memimpin prosesi pelantikan menekankan bahwa Jawa Barat memegang peran kunci dalam peta politik nasional.

“Jawa Barat termasuk wilayah prioritas Partai Perindo. Dengan basis pemilih terbesar, langkah kita menuju 2029 harus dimulai dari sini, melalui kerja nyata yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, karena bagi kami yang penting adalah manfaat kehadiran Perindo dirasakan warga Jawa Barat,” kata Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Penekanan tersebut menunjukkan arah strategi partai yang tidak hanya berorientasi elektoral, tetapi juga pada penguatan legitimasi melalui kerja nyata di tengah masyarakat.

“Perindo bukan sekadar partai politik, tetapi partai pejuang yang bekerja dari bawah. Politik adalah alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mulai dari pelaku UMKM, pekerja informal, hingga generasi muda,” lanjut dia.

Fokus pada ekonomi kerakyatan dinilai menjadi instrumen utama dalam memperluas basis dukungan, terutama melalui penguatan UMKM dan penciptaan peluang ekonomi yang relevan dengan kebutuhan warga.

Kepemimpinan Baru dan Penguatan Struktur

Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat yang baru dilantik, Rifqi Ali Mubarok menegaskan komitmennya untuk menjadikan Jawa Barat sebagai pusat lahirnya kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat dan memahami dinamika ekonomi riil.

“Jawa Barat bukan hanya basis suara, tetapi ruang pembentukan kepemimpinan. Kami akan memastikan kader hadir langsung di tengah masyarakat, membawa solusi atas persoalan ekonomi, terutama pengangguran muda dan penguatan UMKM,” ujar Rifqi Ali Mubarok.

Latar belakang Rifqi sebagai mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat (2018–2023) dan Ketua KPU Kota Bandung (2013–2018), serta akademisi di Universitas Muhammadiyah Bandung, dinilai memperkuat kapasitas kepemimpinannya.

Dia juga menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Padjadjaran serta aktif dalam organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan ICMI. Dengan pengalaman tersebut, penguatan struktur dinilai menjadi fondasi dalam memastikan program partai dapat berjalan efektif.

Dia menegaskan konsolidasi akan difokuskan pada penguatan struktur hingga ke 27 kabupaten/kota, sekaligus mendorong program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berdampak langsung.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk membangun basis dukungan yang solid di Jawa Barat, sekaligus memperluas pengaruh Partai Perindo di tingkat nasional.

Dengan menjadikan Jawa Barat sebagai poros perjuangan, partai menegaskan arah geraknya pada pembangunan kepemimpinan yang berintegritas, penguatan kebijakan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA - Tekanan persoalan lingkungan perkotaan, terutama pengelolaan sampah yang belum optimal, terus menjadi tantangan di wilayah DKI Jakarta. Di sisi lain, kebutuhan akan penguatan organisasi politik di tingkat akar rumput dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan respons kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Situasi tersebut mendorong Partai Perindo memperkuat konsolidasi internal melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Jakarta Barat yang digelar Sabtu (25/4/2026). Forum ini tidak hanya berfokus pada penataan struktur, tetapi juga penegasan arah kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan publik.

Penguatan Modal Politik dan Arah Isu Publik

Plt Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra menilai partainya memiliki modal politik yang cukup untuk kembali bersaing dalam pemilihan legislatif di Jakarta. Secara nasional, Perindo telah memiliki ratusan anggota DPRD di berbagai daerah.

“Dengan kekuatan itu, tidak ada alasan bagi kita di Jakarta untuk tidak bertumbuh,” ujar Manik.

Penguatan organisasi tersebut, kata dia, perlu diiringi dengan keberpihakan terhadap isu yang dirasakan langsung masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di Jakarta yang dinilai masih memerlukan penanganan lebih serius.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas kebijakan mengingat dampaknya yang langsung dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari.

Akuntabilitas dan Regenerasi Kepemimpinan

Selain isu lingkungan, Perindo juga menyiapkan langkah penguatan akuntabilitas internal. Dia menyampaikan partainya tengah menyusun laporan akuntabilitas yang akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi organisasi, termasuk membuka ruang lebih luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam struktur kepemimpinan.

Di tingkat daerah, konsolidasi diarahkan pada penguatan struktur hingga ke level paling bawah. Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Barat menyatakan komitmen untuk memastikan organisasi berjalan efektif di tingkat akar rumput. Dalam Rakorda tersebut, dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kepada seluruh kecamatan di Jakarta Barat sebagai penanda rampungnya pembentukan struktur.

Penguatan struktur ini dinilai penting untuk memastikan program dan agenda partai dapat diterjemahkan secara konkret di tingkat masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat dan Agenda Legislasi

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tetap menjadi fokus dalam kerja legislasi yang dijalankan.

“Program pemberdayaan bukan sekadar janji, tetapi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Mulai dari pelatihan keterampilan hingga pendampingan UMKM, kami berupaya memastikan kebutuhan warga terakomodasi dalam kebijakan,” ujar dia.

Konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya Partai Perindo memperkuat kapasitas organisasi sekaligus mendorong kebijakan publik yang lebih responsif, terutama dalam menjawab persoalan lingkungan dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat di wilayah perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga rasio utang pada level 40 persen, sementara defisit APBN 3 persen.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah yang diikuti kurang lebih 800 birokrat, jajaran direksi BUMN, dan petinggi TNI, Polri, Kejaksaan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun Undang-Undang menyiapkan (batas rasio utang) sampai 60 persen (terhadap APBN). Demikian pula juga defisit (APBN) dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga saat jumpa pers selepas mengikuti rapat tersebut.

Undang-Undang yang disebut oleh Airlangga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Presiden Prabowo mengumpulkan jajaran menteri sampai dengan pejabat eselon I kementerian/lembaga di halaman tengah Istana untuk memberikan secara langsung taklimat, arahan-arahan, dan mendengar juga paparan dari beberapa menteri terkait sektor-sektor strategis. Rapat tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 jam.

Dalam rapat tersebut, Airlangga menjelaskan sejumlah indikator yang menunjukkan perekonomian Indonesia dalam kondisi baik dilaporkan kepada Presiden, sebagaimana tercermin dalam indeks keyakinan konsumen, purchasing managers index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, dan neraca pembayaran.

Airlangga juga menyampaikan penerimaan pajak juga bertumbuh.

"Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret, kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen atau Rp462,7 (triliun), dan manufaktur juga ekspansif," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia,pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2026 dapat mencapai kisaran 5,5 persen.

"Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai (target), tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan lebih besar (atau) sama dengan 5,5 persen," ujar Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Rapat Kerja Pemerintah turut menyoroti kondisi ketahanan pangan nasional yang menunjukkan tren positif. Airlangga mengatakan stok beras Bulog telah mencapai 4,6 juta ton.

"Ketahanan pangan kita juga relatif kuat. Produksi beras di (tahun) 2025 (sebesar) 34,7 (juta ton), dan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton," ujarnya.

Terlepas dari capaian-capaian tersebut, Airlangga menegaskan pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, salah satunya dengan implementasi program Biodiesel B50, yang diyakini dapat meningkatkan ketahanan anggaran negara.

"Kita sudah menyepakati per 1 Juli, B50, di mana itu akan meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun," katanya.

Rapat Kerja Pemerintah itu berlangsung terbuka dalam kurang lebih sejam pertama, kemudian setelahnya berlangsung tertutup.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan Direktur Utama PT Agrinas ditunda. Banyak anggota memprotes ketidakhadiran Direktur Utama Agrinas dalam rapat tersebut.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Mufti Anam langsung interupsi saat Pimpinan Komisi VI melakukan pidato pembuka. Mufti bertanya-tanya terkait ketidakhadiran Dirut Agrinas pada raker hari ini.

"Interupsi pimpinan, ini kan rapat penting, sangat penting, super penting, kenapa Dirut Agrinas tidak hadir," kata Mufti, Rabu (11/3/2026).

"Kami tentu sangat kecewa tadi belum dijelaskan juga bahwa pimpinan kami terima undangan terima konfirmasi dari Dirut Agrinas pukul 10.45 katanya hadir, lalu 5 menit kemudian alasan dan 10 menit kemudian alasan sakit. Ketika ditanya sakitnya, di rumah sakit mana, katanya demam di rumah," lanjutnya.

Menurut dia, raker ini cukup penting karena terkait masalah impor 105.000 mobil pick up yang diimpor dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Ini serius bagi kami karena 105.000 mobil itu sangat besar sekali dan kami ingin tahu kepentingan siapa karena kami tanya tadi Menteri Koperasi tidak tahu. Kami di Komisi VI juga tidak tahu, bahkan para kepala desa juga tidak diajak bicara," ungkapnya.

Dia mempertanyakan ke mana saja uang penggunaan koperasi yang saat ini belum ada pertanggungjawabannya. "Kami minta apakah Menteri Koperasi bisa lebih tegas kepada Agrinas, karena Agrinas bukan hanya melangkahi konstitusi, tapi melecehkan rakyat dan juga melecehkan Menteri Koperasi," ucap Mufti.

JAKARTA - Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) & Gekrafs Awards 2026 dengan mengusung tema “Astakarya: Akselerasi Karya, Transformasi Ekonomi Indonesia” di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 38 provinsi, 288 kabupaten/kota, serta 12 Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) sebagai bagian dari konsolidasi nasional dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia.

Rakernas dihadiri sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam struktur Gekrafs di antaranya Dewan Pembina Gekrafs Sandiaga Uno, Dewan Penasehat Gekrafs Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Gekrafs UKP Bidang Seni & Ekraf Raffi Ahmad, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Ketua Umum DPP Gekrafs Melly Goeslaw, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moriza, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, serta Wali Kota Solo Respati Ardi.

Ketua Umum Gekrafs Kawendra Lukistian mengatakan, Astakarya merupakan arah strategis organisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

“Gekrafs kemarin pascakongres sudah melakukan rapat pimpinan dan kami merilis program unggulan kita. Kalau Presiden Prabowo punya Astacita, Gekrafs punya Astakarya,” ujar Kawendra, Rabu (11/3/2026).

Astakarya sejalan dengan visi pembangunan nasional dan mencakup delapan program strategis yakni CEFA, DIPLE, GANDI, DIGIMAP, ARTPAY, YOUTHEM, RECHUB, dan GLOBE.

Delapan program ini dirumuskan untuk memperluas akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif, memperkuat ekosistem legal dan perlindungan kekayaan intelektual, meningkatkan literasi digital, memperjuangkan standar honor pekerja kreatif, membuka ruang bagi talenta muda, memperkuat creative hub di berbagai daerah, serta mendorong ekspor produk kreatif Indonesia ke pasar global.

Dalam kesempatan sama, Gekrafs juga menyerahkan hasil Rakernas berupa sejumlah rekomendasi strategis kepada Kementerian Ekonomi Kreatif. Rekomendasi tersebut diserahkan langsung Ketua Umum Gekrafs Kawendra Lukistian kepada Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya sebagai bentuk kontribusi pemikiran dari para pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia untuk penguatan kebijakan dan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Dewan Pembina Gekrafs Sandiaga Uno menilai ekonomi kreatif memiliki peran strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. “Ekonomi kreatif ini punya potensi dalam membuka lapangan kerja, inovasi, dan identitas bangsa. Kita perlu memperkuat kolaborasi agar potensi ini benar-benar bisa memberikan dampak bagi perekonomian nasional,” ujar Sandiaga.

Dewan Penasehat Gekrafs Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya konsolidasi organisasi agar Gekrafs dapat menjadi wadah yang kuat bagi para pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia.

“Gekrafs harus menjadi rumah besar bagi para pejuang ekonomi kreatif. Dengan konsolidasi yang kuat dari pusat hingga daerah, kita bisa memastikan para pelaku kreatif mendapatkan ruang, dukungan, dan akses yang lebih luas untuk berkembang,” kata Dasco.

Dalam suasana yang penuh haru, Dasco juga menyanyikan lagu “Nuansa Bening” sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan belasungkawa atas wafatnya penyanyi Vidi Aldiano.

Selain agenda Rakernas, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Gekrafs Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku ekonomi kreatif yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

Rakernas GEKRAFS 2026 turut menghadirkan keynote speech dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof Brian Yuliarto yang menyoroti pentingnya inovasi, riset, dan penguatan talenta kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.

Selain agenda diskusi dan pemaparan program, kegiatan ini juga diisi dengan tausiyah oleh Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak yang mengajak para pelaku ekonomi kreatif untuk tetap menjaga nilai-nilai integritas dan kebermanfaatan dalam berkarya.

Melalui Rakernas & Gekrafs Awards 2026 ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi nasional, membuka akses yang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, serta mendorong lahirnya karya-karya inovatif yang mampu mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.