Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widyasari Dewi mengatakan love scam atau modus penipuan berkedok asmara menjadi yang paling berkembang di Indonesia.

"Ada yang pernah kena love scam? Pura-pura punya pacar di online, padahal orangnya nggak ada. Ada nggak? Itu mulai banyak sekarang ya, hati-hati," ujarnya di acara Jogja Financial Forum, Jumat (22/5).

"Sepertinya punya hubungan, yang dikirim gambarnya cowok keren, cewek cantik, padahal itu semua editan AI. Kemudian kita merasa punya hubungan, dan kemudian dengan suka rela kita men-transfer. Itu hati-hati dan mulai banyak penipuan di media sosial," jelas Frederica.

OJK menyatakan per 22 November 2024 hingga 30 April 2026 pihaknya bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 549.074 laporan penipuan.

"Ada yang bisa tebak nggak kira-kira jumlah kehilangan yang dilaporkan masyarakat Indonesia terkait scam dalam satu tahun terakhir? Yang sudah dilaporkan hilang itu Rp9,5 triliun," kata Friderica.

Dalam konteks ini, ia mengatakan terdapat lima modus scam yang banyak dilaporkan masyarakat. Secara berurutan penipuan terkait transaksi belanja, impersonation atau fake call, penipuan investasi, modus penipuan kerja, serta penipuan melalui media sosial.

"Kena scam jual beli online, ini penipuan transaksi belanja online. Laporannya masuk ke OJK, 76.724 orang yang kena scam penipuan online," papar Frederica.

Selanjutnya modus scam yang paling banyak digunakan lainnya adalah penipuan impersonation atau fake call sebanyak 44.889 laporan, kemudian penipuan investasi sebanyak 26.613 laporan, lalu ada modus penipuan kerja sebanyak 23.906 laporan, dan penipuan melalui media sosial menempati posisi kelima dengan total aduan sebanyak 20.394 laporan.

Frederica menegaskan pihaknya mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati agar tidak terjebak dalam tindak pidana penipuan dengan berbagai modus scam itu.

TANJUNGBALAI - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama menyoroti penanganan kasus sindikat penipuan daring scammer dan lodes di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut). Haris meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Bidang Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Propam) Polri mengevaluasi penanganan kasus tersebut.

Haris menilai langkah kepolisian setempat tidak tuntas dalam penanganan kasus tersebut. Sebab dari 35 orang yang digerebek dan diamankan pada 12 Mei lalu, sebagian besar justru dikembalikan kebebasannya tanpa kejelasan status hukum, padahal bukti-bukti keterlibatan mereka dalam jaringan penipuan sudah terungkap di lokasi.

“Mengapa puluhan pelaku yang tertangkap basah di lokasi kejahatan bisa dilepaskan begitu saja? Ini mencederai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Kapolres dan Kasat Reskrim wajib dipertanggungjawabkan kinerjanya oleh pimpinan pusat dan Propam,” tegas Haris, Jumat (20/5/2026).

Haris mendesak Kapolri agar memerintahkan jajarannya menangkap dua nama yang diduga kuat sebagai bos besar di balik jaringan kriminal berinisial SO dan EA. “Jangan hanya memproses pelaku lapangan. Mereka dalang yang menggerakkan semuanya, bertindak di balik layar, sementara orang lain yang bekerja kotor,” tambahnya.

Lihat video: Puluhan WNA Diamankan, Diduga Korban Penyekapan Jaringan Scam di Bali



Haris menegaskan, hal ini bentuk keprihatinan dan pengawalan kebijakan, agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan dan dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ia mengingatkan, kejahatan penipuan daring telah menjerat banyak korban di berbagai daerah, sehingga penindakan tegas mutlak diperlukan untuk memulihkan rasa aman dan keadilan masyarakat.

“Kami dari KNPI siap mengawal sampai tuntas. Kami tidak akan diam jika ada upaya pemutihan kasus atau perlindungan terhadap pelaku, apalagi bos besarnya. Kami percaya Kapolri dan Propam akan bertindak tegas dan profesional demi nama baik institusi,” ucapnya.

JAKARTA - Pamer foto lucu anak di media sosial sudah menjadi bagian dari gaya hidup pengasuhan modern. Namun, di balik serunya berbagi momen tumbuh kembang anak, ada ancaman siber senyap mengintai.

Tindakan mengunggah aktivitas anak secara daring—atau dikenal sharenting—kini memicu risiko keamanan serius seperti pemetaan data (profiling), pelacakan lokasi tanpa izin, hingga penyalahgunaan data pribadi anak oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

Riset terbaru Kaspersky bersama Singapore Institute of Technology (SIT) bertajuk “Small Shares, Big Risks: How Parents Assess Threats and Cope with Sharing of Children’s Data” menunjukkan fakta menarik.

Keberhasilan menjaga privasi digital anak sangat bergantung pada tingkat kepercayaan diri dan insting orang tua itu sendiri.

Riset komprehensif ini mengumpulkan data harian selama lima bulan, mulai pertengahan Oktober 2025 hingga akhir Februari 2026.

Cakupan Wilayah: Melibatkan 152 responden daring dari 9 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Hong Kong, India, dan Mesir.

Profil Responden: Orang tua yang memiliki anak berusia 0 hingga 12 tahun.

Statistik Kepercayaan Diri Orang Tua dalam Melindungi Data

Hasil riset menunjukkan bahwa mayoritas orang tua sebenarnya sudah memiliki kesadaran hukum dan privasi yang cukup tinggi untuk membatasi penyebaran data anak:

•⁠ ⁠85% percaya diri mampu menghindari unggahan informasi identitas pribadi (Personally Identifiable Information/PII) seperti tanggal lahir, alamat rumah, atau lokasi sekolah.

•⁠ ⁠85% mampu menahan diri untuk tidak membagikan foto anak yang berpotensi memalukan di masa depan.

•⁠ ⁠84% membatasi akses konten unggahan hanya untuk lingkaran keluarga dan teman dekat saja.

•⁠ ⁠83% menghindari posting detail sensitif yang mudah diidentifikasi.

•⁠ ⁠80% secara aktif menghapus izin berbagi ulang (resharing) di platform media sosial.

•⁠ ⁠78% sudah mematikan fitur pelacakan lokasi (geotagging) dan metadata pada file foto mereka.

Peran Usia dan Jenis Kelamin dalam Menjaga Keamanan Siber Anak

Riset ini menemukan bahwa faktor demografi seperti usia dan gender sangat memengaruhi cara orang tua merespons ancaman digital.

Seiring bertambahnya usia, pengalaman mengasuh anak membuat orang tua lebih peka terhadap kerentanan di dunia maya.

Insting Ibu Lebih Kuat di Dunia Digital

Menariknya, para ibu tercatat memiliki niat dan tindakan yang lebih ketat dalam menjaga privasi anak di media sosial.

"Bagi para ibu, mereka memiliki dorongan biologis untuk melindungi anak-anak mereka di dunia fisik, yang diterjemahkan menjadi keinginan untuk melindungi mereka dari ancaman digital juga," kata Trishia Octaviano, Manajer Senior Edukasi Keamanan Siber Asia Pasifik di Kaspersky.

Tips Praktis Kaspersky untuk Menjaga Privasi Digital Keluarga

Untuk membantu orang tua di Indonesia membangun benteng pertahanan siber yang kuat, Profesor Madya Jiow Hee Jhee dari SIT mengingatkan bahwa perlindungan jejak digital anak dimulai dari pilihan harian kita. Berikut adalah daftar periksa (checklist) resmi dari para ahli keamanan Kaspersky:

•⁠ ⁠Atur Akun ke Privat: Ubah setelan profil media sosial Anda dari publik menjadi privat untuk mengontrol siapa saja yang bisa melihat foto keluarga.

•⁠ ⁠Matikan Geotagging dan Hapus Metadata: Jangan mencantumkan lokasi langsung saat mengunggah foto, dan bersihkan dokumen foto dari data pelacakan tersembunyi.

•⁠ ⁠Hapus Akun Lama: Tutup dan hapus akun media sosial atau platform digital jadul yang sudah tidak lagi Anda gunakan agar datanya tidak bocor.

•⁠ ⁠Batasi Info Lokasi Rutin: Hindari atau hapus unggahan yang secara jelas memperlihatkan tempat anak Anda sering beraktivitas, seperti seragam sekolah atau klub olahraga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus penipuan digital yang sangat mengkhawatirkan.

Direktur Jenderal dari Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital RI Edwin Hidayat Abdullah menekankan adanya urgensi kolaborasi industri dalam menghadapi krisis keamanan siber.

Edwin menyatakan, sebanyak 65 persen masyarakat Indonesia terpapar upaya scam setidaknya satu kali setiap pekan.

“Skala ancaman ini menuntut pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, mensinergikan kebijakan yang kokoh, peran aktif institusi, serta implementasi teknologi yang mumpuni. Pertahanan digital yang efektif hanya dapat tercapai melalui kerja sama seluruh ekosistem, termasuk peran vital penyedia keamanan identitas digital seperti VIDA,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi kerugian akibat kejahatan siber ini telah mencapai angka Rp 9,1 triliun selama rentang waktu November 2024 hingga Januari 2026.

Skala ancaman ini tercermin dari intensitas laporan yang masuk, dengan rata-rata terdapat 1.000 pengaduan masyarakat setiap harinya.

Sebagai respons terhadap eskalasi krisis keamanan ini, VIDA, perusahaan identitas digital dan fraud prevention di Indonesia memperkenalkan ID FraudShield.

Ini merupakan sebuah inovasi pertahanan berlapis yang dikembangkan khusus untuk mengidentifikasi dan menangkal ancaman penipuan identitas berbasis AI secara real-time.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur mengatakan, peluncuran ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa teknik penipuan telah berevolusi jauh melampaui manipulasi wajah.

Pelaku kini menggunakan injection attacks untuk menyisipkan gambar palsu langsung ke sistem verifikasi, emulatorfarms untuk menjalankan ribuan identitas tiruan secara bersamaan, hingga GPS spoofing untuk memalsukan lokasi, semua dirancang agar lolos dari pemeriksaan biometrik tanpa terdeteksi.

"Kami ingin menekankan keamanan digital harus berevolusi. Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada pemeriksaan orangnya saja, tetapi juga harus memeriksa perangkat dan jaringannya secara simultan," ucap dia.

Ia menambahkan, ID FraudShield memberikan visibilitas penuh untuk mendeteksi risiko yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh sistem standar.

ID FraudShield memberikan proteksi terhadap manipulasi wajah seperti deepfake, upaya spoofing, hingga penggunaan rekaman video (screen replay).

ID FraudShield juga ,elakukan identifikasi terhadap penggunaan emulator, perangkat yang telah dimodifikasi secara ilegal (rooted/jailbroken), maupun keberadaan aplikasi kloning.

Inovasi ini juga mampu mendeteksi anomali pada koneksi seperti penggunaan VPN dan proxy, serta menangkal manipulasi lokasi melalui teknik GPS spoofing.

Niki menjelaskan, inovasi ini diposisikan sebagai solusi bagi ekosistem keuangan termasuk perbankan, multifinance, layanan pinjaman digital, asuransi, dan platform pembayaran dalam memitigasi risiko fraud yang kian kompleks.

"ID FraudShield memungkinkan institusi untuk memperkuat deteksi ancaman tanpa mengorbankan pengalaman pengguna maupun kepatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku," tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah menyatakan Indonesia termasuk sepuluh besar negara yang menjadi target anomaly traffic, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Anomaly traffic adalah lalu lintas jaringan (network traffic) dalam suatu sistem yang menunjukkan pola yang tidak biasa, mencurigakan, atau menyimpang dari perilaku normal, yang seringkali mengindikasikan adanya serangan siber.

“Entah apa yang menjadi Indonesia itu menarik bagi para hacker (peretas), bagi para pelaku kejahatan siber, tetapi memang faktanya Indonesia masuk ke dalam top ten target anomaly traffic,” kata Deden Firman Hendarsyah dalam CXO Forum Banking Update 2026 di Jakarta, Rabu.

Jika ditilik menurut sektor, ia menuturkan, sektor keuangan menempati posisi kedua sebagai sektor dengan insiden siber terbanyak.

Ia mengatakan, kasus kejahatan siber yang terjadi di sektor keuangan biasanya langsung menargetkan data pribadi nasabah maupun menyerang sistem bank.

Ia pun meminta seluruh pelaku industri perbankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus berinovasi memperkuat ketahanan siber masing-masing perusahaan, mengingat serangan siber bisa berdampak negatif terhadap kepercayaan publik kepada industri perbankan nasional.

Deden menyampaikan, serangan siber tersebut tidak hanya terjadi karena faktor eksternal, seperti serangan dari pihak luar, tapi juga dapat disebabkan oleh faktor internal.

Sejumlah faktor internal tersebut, lanjut dia, antara lain teknologi informasi dan core banking yang sudah usang, standard keamanan yang tidak up-to-date, hingga software antivirus yang masih menggunakan versi lama.

“Percayalah, dari kasus-kasus yang kami temukan, mulai dari hal-hal kecil seperti itulah kemudian bersemayamnya seperti ransomware gitu ya, bersemayam di dalamnya (sistem) untuk beberapa lama, yang kemudian akhirnya menjadi serangan siber yang lebih besar,” ungkapnya.

Untuk mengurangi kerugian akibat kejahatan siber di sektor jasa keuangan, OJK bersama kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, asosiasi industri, pelaku perbankan, hingga penyedia jasa pembayaran pun mendirikan Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

Deden menuturkan, IASC memiliki tugas utama untuk melakukan pemblokiran rekening dan menyelamatkan dana nasabah korban penipuan (scam).

Ia mengatakan, tanpa IASC sebagai wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan tersebut, proses penyelamatan dana nasabah berjalan sulit karena pelaku penipuan dapat memindahkan uang dari rekening korban dengan cepat ke berbagai rekening maupun platform pembayaran, bahkan hingga ke aset kripto.

“Karena itulah IASC adalah salah satu saja bentuk upaya kita untuk menangani, karena ini bukan mencegah nih, tapi menangani kejahatan siber yang terjadi,” imbuh Deden.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — NCB Interpol Divhubinter Polri mengungkap adanya fenomena pergeseran kejahatan transnasional terkait scam (penipuan) yang mulai mengarah ke Indonesia.

Ses NCB Interpol Divhubinter Polri Untung Widyatmoko mengatakan pergeseran pola tersebut terjadi setelah berbagai aktivitas penipuan daring—mulai dari investasi online, love scam, hingga perjudian online—ditertibkan di wilayah basis operasional sebelumnya.

Salah satu indikasi pergeseran tersebut, kata Untung, terlihat dari pengungkapan operasional judi online di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta, yang melibatkan 321 warga negara asing (WNA).

“Perkembangan hari ini menunjukkan bahwa pola pergeseran tindak pidana transnasional sudah mulai beralih ke Indonesia,” ujar Untung di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Dia menjelaskan, sebelumnya aktivitas kejahatan scam banyak beroperasi di kawasan Indo-China, khususnya di Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Laos.

Namun setelah dilakukan penertiban di negara-negara tersebut, aktivitas kejahatan transnasional itu mulai bergeser ke sejumlah negara lain, seperti Filipina, Timor Leste, dan Indonesia. Bahkan, jaringan scam juga disebut telah menjalar hingga Dubai di Uni Emirat Arab serta Afrika Selatan, tepatnya di Pretoria dan Johannesburg.

“Di sanalah tempat server-server yang tadinya berada [Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam] dan sekarang ditertibkan dan mulai digeser ke wilayah Indonesia [dan negara lainnya],” imbuhnya.

Untung menambahkan, salah satu penyebab pergeseran operasi kejahatan scam ke Indonesia adalah adanya eks operator dari Kamboja yang mengajak rekan-rekannya untuk beroperasi di Tanah Air.

Berdasarkan data terakhir Divhubinter Polri, tercatat sekitar 6.000 warga negara Indonesia (WNI) telah menjadi operator tindak pidana scam online, baik dalam praktik judi online maupun penipuan daring lainnya.

“Tentunya mereka ke sini ada yang mengundang. Yang mengundang siapa? Teman-temannya, eks veteran-veteran dari Kamboja. Karena bisa kita ukur, kita lihat warga negara yang datang ke sini adalah Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar, itu daerah Indo-Cina,” pungkasnya.

Bisnis.com, Batam - Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Mabes Polri membongkar dugaan jaringan scamming internasional di Kota Batam, Kepulauan Riau, setelah mengamankan 210 warga negara asing (WNA) dari sebuah apartemen di kawasan Baloi, Lubuk Baja.

Ratusan WNA tersebut diamankan petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada Rabu (6/5/2026) dan diduga terlibat dalam praktik penipuan digital (online scam) serta investasi fiktif lintas negara.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantoko, mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari pengembangan laporan intelijen yang menemukan aktivitas mencurigakan para WNA di Batam.

“Dugaan awal korban masih di luar Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan akan ada kontak di Indonesia. Untuk itu kami perlu mendalami dengan pihak kepolisian,” kata Hendarsam di Batam, Jumat (8/5/2026).

Dari total 210 WNA yang diamankan, sebanyak 125 orang merupakan warga negara Vietnam, 84 warga negara China, dan satu warga negara Myanmar. Selain itu, terdapat 167 laki-laki dan 43 perempuan yang kini masih menjalani pemeriksaan intensif.

Kepala Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka, mengatakan seluruh WNA tersebut diduga terlibat langsung dalam aktivitas scamming yang menyasar korban di luar negeri.

“Penyidikan masih proses. Semua berdasarkan hasil penyelidikan dan pendalaman. Terkait aktivitas, ratusan WNA ini masih menjalani pemeriksaan intensif,” ujarnya.

Menurut dia, penyelidikan tidak hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga pihak lain yang diduga membantu operasional kelompok tersebut selama berada di Indonesia, termasuk penyedia penginapan dan logistik.

“Terkait pihak-pihak lain, baik itu supplier maupun pemberi penginapan, tentu kami akan telusuri lebih dalam,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris NCB Divisi Hubinter Mabes Polri, Untung Widyatmoko, mengungkapkan indikasi perpindahan jaringan scam center dari Kamboja ke Indonesia semakin kuat.

Menurutnya, pola operasi yang ditemukan di Batam memiliki kemiripan dengan sindikat penipuan online internasional yang sebelumnya marak dibongkar di Kamboja.

“Bahwa Indonesia saat ini sedang kemasukan sindikat penipuan bubaran dari Kamboja, itu terbukti,” ujarnya.

Dalam pengembangan kasus sebelumnya di sejumlah daerah seperti Surabaya dan Denpasar, aparat menemukan berbagai perlengkapan yang diduga digunakan untuk menjalankan operasi penipuan digital, mulai dari mock-up kantor polisi China dan Jepang, ruang interogasi palsu, hingga seragam aparat kepolisian asing.

Modus tersebut biasanya digunakan untuk menipu korban dengan menyamar sebagai aparat penegak hukum asing guna menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis.

Untung mengatakan, kelompok tersebut diduga tengah membangun kembali basis operasi baru di Indonesia setelah mendapat tekanan dari aparat di Kamboja.

Meski demikian, aparat memastikan jaringan itu belum sempat menjalankan operasi penipuan secara penuh di Indonesia karena baru membangun jaringan dalam waktu kurang dari satu bulan terakhir.

“Kurang lebih kurang dari satu bulan. Ini kuat dugaan pernah beraktivitas di lokasi lain di tanah air,” katanya.

Saat ini, Ditjen Imigrasi bersama Hubinter Mabes Polri masih mendalami kemungkinan adanya jaringan pendukung di Indonesia, termasuk aliran logistik, penyedia tempat tinggal, hingga pihak yang membantu perekrutan anggota sindikat.

Aparat juga mengantisipasi potensi Indonesia dijadikan basis baru operasi scam center internasional di tengah maraknya pembongkaran sindikat serupa di kawasan Asia Tenggara.

Bisnis.com, BATAM — National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia mengungkap indikasi pergeseran basis operasi jaringan penipuan daring internasional ke Indonesia setelah aparat mengamankan 210 warga negara asing (WNA) di Batam, Kepulauan Riau.

Ratusan WNA tersebut diduga terlibat praktik penipuan investasi online dan jaringan kejahatan siber lintas negara yang sebelumnya beroperasi di Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam.

Sekretaris NCB-Interpol Indonesia, Untung Widyatmoko, mengatakan fenomena itu menjadi sinyal serius terkait potensi Indonesia dijadikan basis baru operasi scam internasional di kawasan Asia Tenggara.

“Fenomena ini menunjukkan adanya pola pergeseran scammer bubaran dari Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam yang menyebar ke Indonesia,” kata Untung dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam, Jumat (8/5/2026).

Menurut dia, pengungkapan kasus di Batam bukan kejadian pertama. Sebelumnya, aparat juga membongkar praktik serupa di sejumlah daerah seperti Denpasar, Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, hingga Sukabumi.

Interpol Indonesia bahkan menerima informasi mengenai penangkapan ratusan WNA lainnya di Jakarta yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang sama.

Untung menegaskan aparat tidak ingin Indonesia menjadi tempat berkembangnya praktik penipuan daring internasional setelah sejumlah negara di kawasan mulai memperketat pengawasan terhadap sindikat online scam.

“Kami tidak mau negara kita menjadi tempat berkembangnya praktik online scam,” ujarnya.

Selain dugaan penipuan investasi online, aparat juga mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan tersebut dalam aktivitas perjudian online dan tindak pidana siber lainnya.

“Ada indikasi online scam dan tidak menutup kemungkinan juga berkaitan dengan judi online,” katanya.

Saat ini, Interpol Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas negara asal para WNA, termasuk Interpol Hanoi di Vietnam, guna menelusuri jaringan lintas negara yang diduga terlibat.

Koordinasi internasional itu dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan korban di berbagai negara, termasuk potensi adanya korban warga negara Indonesia.

“Kami akan mempertimbangkan aspek pidana yang dilakukan para pelaku di Indonesia, termasuk apakah ada korban warga negara Indonesia atau tidak,” ujar Untung.

Aparat juga terus mendalami pola operasi, aliran logistik, hingga kemungkinan keterlibatan pihak-pihak di Indonesia yang diduga membantu aktivitas jaringan tersebut selama berada di Tanah Air.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempertegas komitmen kolaboratif dalam memberantas segala bentuk kejahatan di ruang siber. Langkah ini menjadi prioritas nasional guna menciptakan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan bebas dari praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa tantangan keamanan digital saat ini kian kompleks seiring dengan munculnya modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi canggih.

Mulai dari judi online, penipuan daring, hingga kejahatan yang menyasar anak-anak dan kelompok rentan.

“Kami apresiasi Polri yang sangat membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman. Kejahatan kini banyak menggunakan modus digitalisasi dan teknologi canggih. Oleh karena itu, penguatan layanan digital baik dari sisi pelaporan maupun penelusuran harus kita tingkatkan secara masif,” tegas Meutya usai menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reserse Kriminal (Reskrim) Polri 2026 di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Meutya menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci utama dalam memburu bandar serta pelaku kejahatan digital yang semakin terorganisasi. Fokus utama pemerintah saat ini tertuju pada perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan anak-anak, dari ancaman judi online, scam, dan penipuan daring.

"Judi online, scam, serta berbagai kejahatan yang menyasar anak-anak dan kelompok rentan harus ditangani lebih keras lagi. Tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Tidak ada toleransi," ungkapnya.

Senada dengan Menkomdigi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi yang pesat kerap memunculkan celah hukum baru. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus beradaptasi dan meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan global.

“Situasi global memunculkan tantangan baru. Sinergi dan kolaborasi antarinstansi menjadi mutlak agar penegakan hukum berjalan optimal sesuai arahan Presiden,” ujar Listyo.

Listyo menegaskan komitmen Kapolri untuk terus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), profesialisme, dan kerja sama untuk mengejar kejahatan transaksional di ranah digital.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah melakukan peningkatan literasi digital dan hukum di masyarakat, dengan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Momentum Rakernis Reskrim Polri 2026 ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi Kemkomdigi dan Polri untuk menghadirkan perlindungan negara yang adaptif dan berkeadilan di tengah derasnya arus transformasi digital nasional. Dengan sinergi yang solid, pemerintah optimistis dapat menekan angka kriminalitas siber dan menjaga kedaulatan digital Indonesia.

Minimnya kepercayaan digital atau digital trust di Indonesia menjadi petunjuk maraknya penipuan digital atau scam. Kepercayaan digital merupakan tingkat keyakinan pengguna atau pelanggan bahwa entitas digital seperti bisnis layanan atau platform online dapat melindungi data pribadi, menjaga privasi, dan memberikan pengalaman yang aman.

Kepercayaan digital merupakan tingkat keyakinan pengguna atau pelanggan bahwa entitas digital seperti bisnis layanan atau platform online dapat melindungi data pribadi, menjaga privasi, dan memberikan pengalaman yang aman.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pihaknya ingin kepercayaan digital lebih berkembang di Indonesia. “Karena dari riset kami mengatakan bahwa pasarnya kepercayaan digital ini baru 9% yang terbuka dari potensi 100%,” kata Edwin saat menghadiri peluncuran kampanye Beyond Livenes di Jakarta, Rabu (6/5).

Ia mengatakan rendahnya angka tersebut menunjukkan masih minimnya kesadaran maupun dukungan kebijakan dalam mendorong implementasi kepercayaan digital secara luas.

Menurut Edwin, salah satu tantangan utama adalah pola pikir masyarakat dan institusi yang cenderung reaktif. Banyak pihak baru menyadari pentingnya keamanan dan kepercayaan digital setelah menjadi korban penipuan.

“Kepercayaan digital, terkadang kita tidak merasa itu penting sebagai investasi ketika kita belum merasakan kehilangan,” ujarnya.

Kesiapan sumber daya manusia dan mitigasi risiko dalam proses adopsi teknologi juga menjadi perhatian utama pemerintah. Kedua aspek tersebut dinilai sangat menentukan keberhasilan pengembangan ekosistem digital yang berkelanjutan.

“Jika kita bisa mengurangi penipuan digital, mengurangi kebocoran di Indonesia, artinya kita juga mengaktifkan ekonomi, membuat kita bisa lebih Sejahtera,” kata Edwin.

Sebab, ia mengatakan uang atau dana dari hasil penipuan digital bisa ke banyak sumber terkait. “Uang-uang yang hasil penipuan digital ini pun larinya entah ke mana-mana. Ada yang ke Kamboja, ada yang ke Myanmar, ada yang ke mana, kita tidak tahu. Jadi upaya kolaboratif untuk memerangi penipuan digital adalah satu keniscayaan,” ujarnya.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan saat ini terus melakukan penindakan terhadap sejumlah aduan penipuan yang masuk ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Salah satunya dengan memblokir nomor penipu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.

“Berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, utamanya adalah Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir sebanyak 106.477 nomor telepon terkait penipuan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Dicky Kartikoyono dalam konferensi pers RDKB OJK, Selasa (5/5).

IASC mencatat telah menerima 548.093 laporan sejak 22 November 2024 hingga 29 April 2026. Laporan ini terdiri dari 268.989 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan atau bank dan penyedia sistem pembayaran. Laporan ini kemudian masuk ke dalam sistem IASC.

Sementara itu juga terdapat 279.104 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC. Jumlah rekening dilaporkan sebanyak 932.138 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 485.758.

“Sejauh ini, total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp 614,3 miliar,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini IASC mengembalikan dana korban sebesar Rp 169,3 miliar. Uang tersebut merupakan dana dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan.

Registrasi Biometrik dan pembatasan Nomor SIM

Menteri Komdigi Meutya Hafid sebelumnya menerbitkan aturan untuk mewajibkan operator seluler melakukan mekanisme registrasi baru untuk mencegah kejahatan digital terus berlanjut.

Kebijakan diatur melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mulai Januari 2026 memberlakukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler yang berlaku mulai Juni 2026.

“Ada beberapa hal yang diatur. Yang pertama kewajiban untuk know your customer bagi para operator seluler,” kata Meutya saat peluncuran Senyum Nyaman dengan Biometrik (Semantik) di Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Lalu yang kedua yaitu pengaturan kartu perdana yang diedarkan harus dalam kondisi tidak aktif. Hal ini didukung dengan melakukan validasi nomor ponsel berbasis biometrik.

Selanjutnya yang ketiga yaitu kepemilikan nomor dibatasi secara wajar. Nomor telepon seluler dibatasi dengan wajar yaitu tidak boleh lebih dari tiga nomor untuk setiap identitas. Lalu keempat yakni operator seluler harus menjamin perlindungan data pelanggan.

“Ini melalui standar keamanan informasi dan mekanisme pencegahan fraud yang ketat oleh operator seluler,” ujarnya.

Meutya menyatakan, kebijakan ini melanjutkan penataan registrasi kartu SIM yang telah berjalan sejak 2014. Namun pola kejahatan digital yang terus berubah menuntut sistem validasi identitas yang lebih kuat.

Dengan registrasi biometrik nomor seluler, pemerintah menekan penipuan online dari hulu. Masyarakat bisa mendapatkan perlindungan lebih baik dalam ruang digital yang semakin padat dan berisiko.

Meutya menyatakan, kejahatan-kejahatan digital merupakan salah satu yang paling banyak dilaporkan kepada Kementerian Komdigi. “Kejahatan digital satu tahun terakhir nilainya juga cukup fantastis yaitu lebih dari Rp 9 triliun dan setelah ditelusuri, salah satu sumber utama kejahatan digital adalah SIM card yang tidak tervalidasi dengan baik,” ujarnya.

Terlebih, Meutya mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya, kebocoran data dari NIK sangat tinggi. Menurutnya. kebocoran yang terjadi lima hingga 10 tahun lalu itu masih bisa disalahgunakan sampai hari ini.

“Sehingga kami merasa perlu untuk melakukan sekali lagi validasi bahwa kartu NIK dengan wajah orang yang datang untuk mengambil kartu baru ini adalah orang dengan NIK yang benar. Supaya konsumen juga terlindungi,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa 65% masyarakat Indonesia menerima percobaan penipuan digital (digital scam) setidaknya sekali dalam sepekan. Penipuan digital ini dilancarkan melalui berbagai kanal seperti SMS, email, WhatsApp, panggilan telepon, hingga direct message (DM) di media sosial.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan digital scam mencakup segala bentuk penipuan yang memanfaatkan infrastruktur digital, khususnya yang berkaitan dengan transfer data dan uang.

Dia menuturkan penipuan dapat terjadi melalui berbagai perangkat dan platform, mulai dari telepon seluler hingga email, yang pada akhirnya bertujuan untuk memindahkan dana korban secara ilegal.

“65% orang Indonesia menerima upaya scam setidaknya sekali seminggu melalui SMS email, WhatsApp hingga panggilan telepon atau lewat medsos DM,” kata Edwin dalam Peluncuran Beyond Liveness VIDA di Jakarta pada Rabu (6/5/2025).

Menurut Edwin, salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah penipuan yang mengatasnamakan institusi perbankan. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan data pribadi korban untuk meningkatkan kredibilitas dan meyakinkan target.

Dia juga menyoroti modus penipuan kini semakin canggih seiring pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), termasuk penggunaan deepfake yang mampu meniru identitas secara meyakinkan. Perkembangan ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait AI, khususnya untuk mengatur penggunaan teknologi berisiko tinggi agar tidak disalahgunakan.

Edwin menambahkan, sektor perbankan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap penyalahgunaan AI, mengingat teknologi tersebut telah digunakan secara luas dalam berbagai proses bisnis, dari awal hingga akhir layanan.

Di sisi lain, dia menegaskan risiko terbesar dari pemanfaatan AI di Indonesia adalah kebocoran data (data breach). Risiko ini dinilai dapat memperburuk kesenjangan literasi digital di masyarakat.

Untuk itu, implementasi AI membutuhkan kesiapan tata kelola yang komprehensif, mencakup kebijakan, kelembagaan, serta dukungan teknologi yang memadai agar potensi risiko dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, Edwin menekankan perlindungan data dan mitigasi risiko AI tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran aktif industri dan masyarakat sebagai pengguna juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.

Dia juga mengungkapkan tingkat adopsi digital trust di Indonesia masih relatif rendah, yakni baru sekitar 9% dari potensi yang ada. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran serta kesiapan kebijakan.

Menurutnya, kesadaran terhadap pentingnya keamanan digital sering kali baru muncul setelah terjadi insiden, sehingga diperlukan dorongan agar masyarakat dan institusi lebih proaktif dalam berinvestasi pada perlindungan data.

“Kita tidak merasa itu penting sebagai investasi ketika kita belum merasakan kehilangan,” katanya.

Edwin menambahkan, penguatan ekosistem digital juga sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia serta kesiapan dalam menghadapi risiko dari proses adopsi teknologi.

Dia menyambut baik berbagai inisiatif yang mendorong peningkatan keamanan digital, karena dinilai dapat membantu menekan angka penipuan sekaligus menjaga perputaran ekonomi di dalam negeri. Selain itu, dia mengingatkan aliran dana dari kejahatan digital kerap melintasi batas negara, sehingga upaya penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.

“Kita tidak tahu, jadi upaya kolaboratif diperlukan untuk memerangi penipuan digital,” katanya.

Pelaku industri juga mulai menghadirkan solusi untuk memperkuat verifikasi identitas dan menekan risiko fraud. Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, memperkenalkan solusi know your customer (KYC) berbasis percakapan tanpa kode bertajuk Verify Now.

Solusi ini memungkinkan proses verifikasi identitas dilakukan secara cepat melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp. Menurut Niki, Verify Now dirancang untuk menyesuaikan dengan karakteristik bisnis di Indonesia yang banyak mengandalkan tenaga penjualan di lapangan.

“Verify Now adalah perjalanan identitas digital yang disampaikan melalui WhatsApp atau aplikasi berbasis obrolan apa pun. Ini memungkinkan pelanggan memverifikasi identitas mereka langsung dari ponsel mereka dalam waktu kurang dari 60 detik,” ujarnya.

Dia menjelaskan proses verifikasi dilakukan dalam beberapa tahap sederhana, mulai dari pengaturan alur melalui dasbor, pengiriman tautan oleh agen, hingga pelanggan melakukan pemindaian KTP dan verifikasi liveness.

Niki menilai solusi ini dapat menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam proses verifikasi konvensional, khususnya di sektor asuransi dan layanan keuangan. Dalam praktiknya, proses verifikasi sering kali memakan waktu lama karena harus dilakukan secara manual dan berulang.

Lebih lanjut, dia menyoroti potensi pemanfaatan Verify Now dalam berbagai skenario lain, seperti registrasi kartu SIM, pemulihan akun, hingga pendaftaran layanan keuangan digital yang rentan terhadap pengambilalihan akun.

“Cukup kirim tautan, verifikasi identitas, dan Anda dapat menerbitkan kartu SIM kepada orang yang tepat,” katanya.

Selain itu, solusi ini juga dinilai relevan untuk memenuhi kebutuhan regulasi, termasuk proses welcome call di industri asuransi yang selama ini dilakukan secara manual oleh agen.

Dia menambahkan Verify Now menjadi salah satu solusi tanpa kode (no-code) yang memungkinkan implementasi dilakukan tanpa proses pengembangan teknis yang kompleks.

Saat ini, VIDA masih melakukan peluncuran terbatas (limited release) untuk memastikan kesiapan sistem, termasuk dalam aspek pengaturan pencegahan.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) melaporkan telah melakukan pemblokiran terhadap 485.758 rekening, dari total sebanyak 932.138 rekening yang dilaporkan oleh para calon korban scam (penipuan).

"Dari pemblokiran itu, IASC berhasil menyelamatkan dana calon korban penipuan mencapai Rp614,3 miliar dari sejak didirikan pada 22 November 2024 sampai 29 April 2026," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono.

dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026 secara daring di Jakarta, Selasa, Dicky mengatakan Indonesia Anti-Scam Center telah menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam penanganan scam.

"Ini cukup banyak yang telah kita bisa tangani. Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 485.758 dengan total dana korban yang sudah kita bisa selamatkan diblokir yaitu Rp614,3 miliar,” ujarnya.

Sejak didirikan sampai 29 April 2026, IASC telah menerima 548.093 laporan, yaitu terdiri dari 268.989 laporan yang disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC.

Kemudian, sebanyak 279.104 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

“IASC juga telah berhasil mengembalikan dana korban senilai Rp169,3 miliar, yang merupakan dana dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan,” ujar Dicky.

Sebagai informasi, IASC atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan dibentuk oleh OJK bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran.

Sejak 1 Januari 2026 sampai 29 April 2026, OJK juga telah menerima 14.232 pengaduan terkait entitas ilegal, terdiri dari 11.753 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal, 2.379 pengaduan terkait investasi ilegal, serta 100 pengaduan terkait gadai ilegal.

Hasil dari pengaduan tersebut, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) akhirnya menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal dan tiga penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kemudian, sejak 1 Januari 2026 sampai 13 April 2026, OJK telah menerima 177.244 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 25.392 pengaduan.

Dari jumlah pengaduan tersebut, sebanyak 8.529 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 10.768 dari industri financial technology, 5.185 dari perusahaan pembiayaan, 555 dari perusahaan asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026