JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memerintahkan KBRI Phnon Penh Kamboja untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Kamboja. Apalagi, kata Sugiono, Pemerintah Kamboja telah melakuka penindakan terhadap perusahaan scamming.

Hal ini dilontarkan Sugiono, sekaligus merespons pernyataan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar yang menyebut, sebagian WNI di Kamboja bukanlah korban TPPO, melainkan ada juga yang scammer.

"Perintah yang saya sampaikan kepada KBRI kita di Phnom Penh itu untuk melakukan pendataan, ya kan, verifikasi mengenai warga negara Indonesia yang terdampak. Karena banyak di antara mereka yang keluar dari pekerjaannya setelah ada keputusan dari pemerintah Kamboja untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas-aktivitas online scamming," kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Untuk itu, ia berkata, Pemerintah masih mendata para WNI di sana. Ia pun menyerahkan proses penegakan hukum para WNI yang terindikasi berbuat kriminal pada otoritas Kamboja.

"Tapi kita, yang penting bagi Kemlu adalah bisa memverifikasi warga negara Indonesia yang terdampak, kemudian memberikan pelayanan kepada mereka, konsuler kepada mereka, sekaligus ada beberapa di antara yang sudah pulang secara mandiri dan juga yang mungkin nanti perlu dipulangkan," ucapnya.

Lihat video: Kamboja Tangkap 106 WNI, Diduga Terlibat Sindikat Penipuan Daring



Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menilai tak semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam jaringan penipuan atau scam di luar negeri, tidak melulu disebut sebagai korban.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahendra dalam rapat kerja (raker) OJK bersama DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026). Untuk itu, Mahendra menyatakan tidak sependapat dengan anggapan bahwa seluruh WNI yang berada di pusat-pusat operasi penipuan merupakan korban perdagangan orang.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam jaringan penipuan atau scam di luar negeri, termasuk di Kamboja dan China, tidak melulu disebut sebagai korban.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahendra dalam rapat kerja OJK bersama DPR RI di Jakarta, Kamis (22/1), yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI atau TVR Parlemen.

Mahendra menyatakan tidak sependapat dengan anggapan bahwa seluruh WNI yang berada di pusat-pusat operasi penipuan merupakan korban perdagangan orang.

"Kalau saya agak kurang sepakat sepenuhnya mereka dianggap sebagai korban perdagangan orang atau manusia," Ujar Mahendra.

Dalam praktiknya, Mahendra mengatakan sebagian dari WNI justru berperan sebagai pelaku penipuan atau scammer.

"Mereka ini scammer," jelasnya. .

Ia menegaskan keterlibatan tersebut tetap harus dibuktikan secara hukum, para pelaku merupakan bagian dari operasi kejahatan penipuan.

"Jadi mereka ini kriminal. Ya, tapi mereka menjadi bagian yang melakukan operasi untuk scamming, kalau mesti dibuktikan." katanya.

Mahendra menegaskan pentingnya menempatkan persoalan tersebut secara proporsional, khususnya dalam konteks kejahatan lintas negara. Ia menjelaskan bahwa pengembalian pelaku ke negara asal tidak selalu dapat dimaknai sebagai pemulangan, melainkan dapat berupa proses ekstradisi untuk menjalani penegakan hukum.

"Kalau orang-orang yang serupa itu dikembalikan ke China, namanya ekstradisi, bukan pemulangan. Karena kemudian akan dihukum di China," ujarnya.

Menurutnya, penggunaan istilah yang tidak tepat berpotensi menimbulkan persepsi keliru di publik. Ia menilai sempat muncul anggapan bahwa pelaku penipuan diposisikan sebagai korban, padahal mereka terlibat langsung dalam aktivitas kriminal.

Di sisi lain, Mahendra membedakan kasus tersebut dengan pekerja migran Indonesia (PMI) yang benar-benar menjadi korban penipuan sejak awal. Untuk kelompok ini, OJK bekerja sama dengan BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam memperkuat literasi dan edukasi, termasuk sebelum pemberangkatan ke luar negeri.

Ia mengakui upaya tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh PMI seiring besarnya jumlah pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, penguatan literasi dan perlindungan akan terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan perwakilan RI di luar negeri.

Pernyataan Mahendra tersebut merespons pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati yang menyoroti ratusan WNI di Kamboja yang melarikan diri pada November 2025.

Anis menyebut para WNI tersebut terjerat aktivitas penipuan dan mengalami kekerasan selama bekerja, serta mendorong penguatan kerja sama lintas negara untuk menekan praktik penipuan tersebut.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ( Kemlu RI) melalui Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia ( WNI ) KBRI Phnom Penh dan Bareskrim Polri berhasil memfasilitasi pemulangan 9 WNI dari Kamboja . Di antara mereka ada yang dipekerjakan sebagai scammer dalam jaringan penipuan.

"Sebanyak tujuh dari sembilan WNI diketahui telah berada di Kamboja lebih dari satu tahun dan diduga dipekerjakan sebagai scammer dalam jaringan penipuan daring di beberapa wilayah," tulis Kemlu lewat laman resminya, Jumat (26/12/2025).

Kemlu mengungkapkan seluruh WNI dipulangkan ke Indonesia pada 26 Desember 2025 dengan penerbangan komersial rute Phnom Penh–Jakarta, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 18.50 WIB.

"Mereka telah menjalani proses keimigrasian setempat, termasuk penyelesaian deportasi dan penerbitan exit permit. KBRI Phnom Penh juga telah memfasilitasi pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi 6 WNI sebagai dokumen perjalanan pulang ke Indonesia," jelas Kemlu.

Kemlu membeberkan para WNI yang telah dipulangkan itu tercatat berasal dari beberapa wilayah di Indonesia yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Lampung.

Kemlu mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi, guna menghindari risiko eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus penipuan daring (online scam) yang menjerat warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri terus meningkat. Kementerian Luar Negeri mencatat lebih dari 10 ribu WNI terlibat kasus online scam sejak 2020, sebagian besar di kawasan Asia Tenggara.

Ironisnya, tak sedikit dari mereka yang justru berangkat secara sukarela untuk menjadi bagian dari sindikat penipuan digital, termasuk dalam modus love scam atau penipuan asmara.

"Dari lebih 10 ribu kasus yang kami tangani, sekitar 1.500 WNI merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sisanya berangkat secara sukarela karena tergiur gaji tinggi," ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurut Judha, modus yang digunakan sindikat online scam di 10 negara, termasuk Kamboja, Myanmar, Laos, serta Uni Emirat Arab (UEA) dan memiliki pola serupa. Para WNI direkrut dengan janji pekerjaan sebagai "customer service" atau "marketing" dengan gaji antara US$1.000-US$1.200 (sekitar Rp16,5-Rp19,8 juta). Setelah tiba di lokasi, mereka diminta membuat akun media sosial palsu untuk menipu korban di Indonesia.

"Biasanya mereka membuat akun dengan foto perempuan cantik, lalu menjebak korbannya lewat pendekatan romantis. Setelah korban percaya, barulah muncul modus investasi bodong atau jual-beli palsu," kata Judha.

Ia menambahkan, korbanlove scamrupanya tidak hanya laki-laki. "Bisa jadi yang mengaku perempuan di ujung sana sebenarnya laki-laki. Jadi hati-hati, jangan langsung percaya kalau tiba-tiba ada yang akrab lewat media sosial," ujarnya mengingatkan.

Kemlu menemukan sejumlah WNI bukan hanya korban, tetapi juga pelaku aktif dalam jaringan penipuan ini. "Ada yang secara sadar bekerja sebagai scammer karena merasa itu pekerjaan biasa. Padahal, korban penipuannya juga sesama warga Indonesia," ungkap Judha.

Dari hasil pemantauan Kemlu, jaringan online scam yang awalnya berpusat di Kamboja kini menyebar ke 10 negara, termasuk Afrika Selatan, Belarus, dan UEA. Sebagian besar pelaku masuk menggunakan visa wisata, bukan visa kerja, sehingga tercatat melakukan pelanggaran imigrasi.

"Tidak ada satu pun dari 10 ribu WNI itu yang menandatangani kontrak kerja di Indonesia. Mereka berangkat tanpa dokumen resmi dan akhirnya overstay," ujar Judha.

Profil korban love scam ini juga berbeda dari korban TPPO tradisional. Judha menyebut mayoritas berusia 18-35 tahun, berpendidikan, bahkan ada yang bergelar master.

"Mereka bukan dari daerah terpencil, tapi tertipu oleh iming-iming gaji tinggi dan kemudahan kerja," tambahnya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

KEPALA Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan berhasil menyelamatkan uang dari penipuan (scam) sebesar Rp 376,8 miliar. “Persentasenya mungkin sekitar dua persen (dari total Rp7 triliun kehilangan karena penipuan),” kata Friderica mengutip Antara, Minggu, 19 Oktober 2025.

Berdasarkan data Indonesian Anti-Scam Center (IASC) selama 22 November 2024 sampai 16 Oktober 2025, jumlah laporan seputar penipuan diterima sebanyak 299.237 dengan total kerugian Rp 7 triliun. Lalu jumlah rekening diblokir dan dilaporkan masing-masing 94.344 dan 487.378, serta total dana diblokir Rp 376,8 miliar.

Adapun lima provinsi tertinggi yang melaporkan penipuan ke IASC adalah Jawa Barat sebesar 61.857, DKI Jakarta 48.165, Jawa Timur 40.454, Jawa Tengah 32.492, serta Banten 20.619.

Sepanjang November 2024 sampai Oktober 2025, kebanyakan modus scam berupa penipuan transaksi belanja online yang telah mengalami kerugian Rp988 miliar, penipuan mengaku pihak lain (fake call) Rp1,31 triliun. Lalu penipuan investasi Rp1,09 triliun, penipuan penawaran kerja Rp656 miliar, penipuan mendapatkan hadiah Rp189,91 miliar, dan melalui media sosial Rp491,13 miliar.

Kemudian juga phising (upaya seseorang untuk menipu agar mengungkapkan informasi pribadi) Rp507,53 miliar, social engineering (teknik manipulasi psikologis untuk menipu korban agar membocorkan informasi sensitif) Rp361,26 miliar. Kemudian pinjaman online fiktif Rp40,61 miliar, serta Android Package Kit (APK) via WhatsApp Rp134 miliar.

“Kita benar-benar menangani hal ini dengan tindakan yang sangat serius untuk kemudian berusaha meningkatkan performa dari anti-scam center ini. Untuk kemudian bisa kita melindungi konsumen,” kata sosok yang akrab dipanggil Kiki.

OJK juga telah melakukan penangkapan dan penegakan hukum terhadap berbagai kasus penipuan. Lalu kolaborasi penegakan hukum, hingga melakukan penguatan sistem dengan mengintegrasikan antara perbankan, marketplace, dan asosiasi telekomunikasi, mengingat banyak scammer memanfaatkan rekening maupun sambungan telepon.

“Terus yang terbaru juga, ini juga sedang dalam finalisasi yang nanti akan dimasukkan di dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) kita. Mereka yang melakukan pelaporan di anti-scam center ini sudah dianggap seperti laporan pengaduan kepolisian,” ujar Kiki.

“Jadi it's a good news (ini berita baik), a great news (berita besar). Terima kasih kepada Polri karena dengan adanya pengakuan tersebut, orang tidak harus melapor dua kali ke anti-scam center dan kepolisian. Sudah dianggap sebagai diterimanya laporan pengaduan kepada polisi,” kata Kiki.

Purwokerto (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menyelamatkan uang dari penipuan (scam) sebesar Rp376,8 miliar.

“Persentasenya mungkin sekitar dua persen (dari total Rp7 triliun kehilangan karena penipuan),” ucapnya dalam diskusi bersama media pasca agenda Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK), Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), Minggu.

Berdasarkan data Indonesian Anti-Scam Center (IASC) selama 22 November 2024-16 Oktober 2025, jumlah laporan diterima sebanyak 299.237 dengan total kerugian Rp7 triliun, lalu jumlah rekening diblokir dan dilaporkan masing-masing 94.344 dan 487.378, serta total dana diblokir Rp376,8 miliar.

Adapun lima provinsi tertinggi yang melaporkan penipuan ke IASC ialah Jawa Barat sebesar 61.857, DKI Jakarta 48.165, Jawa Timur 40.454, Jawa Tengah 32.492, serta Banteng 20.619.

Sepanjang November 2024-15 Oktober 2025, kebanyakan modus scam terkait penipuan transaksi belanja jual beli online yang telah mengalami kerugian Rp988 miliar, penipuan mengaku pihak lain (fake call) Rp1,31 triliun, penipuan investasi Rp1,09 triliun, penipuan penawaran kerja Rp656 miliar, penipuan mendapatkan hadiah Rp189,91 miliar, lalu melalui media sosial Rp491,13 miliar.

Kemudian juga phising (upaya seseorang untuk menipu agar mengungkapkan informasi pribadi)Rp507,53 miliar, social engineering (teknik manipulasi psikologis untuk menipu korban agar membocorkan informasi sensitif)Rp361,26 miliar, pinjaman online fiktif Rp40,61 miliar, serta Android Package Kit (APK) via WhatsApp Rp134 miliar.

“Kita benar-benar take this into very serious action (menangani hal ini dengan tindakan yang sangat serius), untuk kemudian kita berusaha meningkatkan performa dari anti-scam center ini, untuk kemudian bisa kita melindungi konsumen,” kata dia yang akrab dipanggil Kiki.

OJK sendiri disebut telah melakukan, antara lain, penangkapan dan penegakan hukum terhadap berbagai kasus penipuan, kolaborasi penegakan hukum, hingga melakukan penguatan sistem dengan mengintegrasikan antara perbankan, marketplace, dan asosiasi telekomunikasi, mengingat banyak scammer memanfaatkan rekening maupun sambungan telepon.

“Terus yang terbaru juga, ini juga sedang dalam finalisasi yang nanti akan dimasukkan di dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) kita, (bahwa) mereka yang melakukan pelaporan di anti-scam center ini sudah dianggap seperti laporan pengaduan kepolisian,” ujar Kiki.

“Jadi it's a good news (ini berita baik), a great news (berita besar). Terima kasih kepada Polri, karena dengan adanya pengakuan tersebut, orang tidak harus melapor dua kali ke anti-scam center dan kepolisian, (karena) sudah dianggap sebagai diterimanya laporan pengaduan kepada polisi,” ungkapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025