Bisnis.com, MALANG—Universitas Brawijaya (UB) mempersiapkan berbagai solusi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan mahasiswa untuk menjawab persoalan strategis nasional, khususnya terkait Sekolah Rakyat, bantuan sosial, dan pemetaan kemiskinan dengan menggelar.

Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Said Mirza Pahlevi, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan tahapan lanjutan dari pelaksanaan AITF Batch sekaligus menjadi momentum penting untuk memastikan setiap tim mampu menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, AITF bukan sekadar program pengembangan kemampuan teknologi, tetapi juga wadah untuk melahirkan solusi yang dapat digunakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Workshop ini merupakan workshop ketiga untuk Batch 2 AITF di Universitas Brawijaya dan menjadi workshop pertama pada tahun 2026. Kami berharap melalui program ini lahir berbagai inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan kecerdasan buatan,” ujarnya.

Diamenjelaskan, dalam pelaksanaan AITF tahun ini terdapat sejumlah studi kasus yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satu yang paling penting adalah pengembangan solusi untuk mendukung implementasi program Sekolah Rakyat serta sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Dia mengatakan, kedua use case tersebut saat ini sangat dinantikan karena memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hasil pengembangan para peserta akan menjadi bahan evaluasi penting bagi berbagai kementerian terkait.

“Program AITF dari Komdigi maupun universitas bertujuan menjembatani lahirnya inovasi untuk pelayanan kepada masyarakat. Khusus di Universitas Brawijaya, peserta sedang menyelesaikan use case yang sangat penting terkait Sekolah Rakyat dan bantuan sosial. Kedua use case ini sangat ditunggu hasilnya,” katanya.

Mirza mengatakan hasil pekerjaan mahasiswa akan dipresentasikan dalam agenda Demo Day yang dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Juni 2026. Kegiatan tersebut direncanakan dihadiri oleh sejumlah menteri dan pemangku kepentingan nasional. Bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, Demo Day akan menjadi ajang pembuktian kualitas solusi yang dikembangkan mahasiswa selama mengikuti AITF. Oleh sebab itu, seluruh peserta didorong untuk memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menyempurnakan sistem yang sedang dibangun.

“Acara ini cukup besar dan akan menjadi pertaruhan bagi Universitas Brawijaya untuk menunjukkan seberapa layak solusi yang dihasilkan. Hasil pekerjaan peserta nantinya akan dilihat langsung oleh para pengambil kebijakan,” ujarnya.

Dia menambahkan, solusi yang dihasilkan berpotensi menjadi fondasi awal pengembangan sistem digital untuk mendukung program Sekolah Rakyat maupun penyaluran bantuan sosial di tingkat nasional. Apabila berhasil, inovasi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut pada program AITF berikutnya dan diperkenalkan kepada kementerian terkait sebagai solusi yang siap diimplementasikan.

Wakil Dekan Bidang Akademik FILKOM UB sekaligus Ketua Pelaksana AITF, Sabriansyah Rizqika Akbar, menegaskan bahwa workshop 3 menjadi fase krusial karena peserta mulai memasuki tahap penyempurnaan solusi menjelang Demo Day.

Dia menyebut AITF sebagai salah satu program mercusuar yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.

“Melalui AITF, mahasiswa kami mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan berbagai studi kasus yang memiliki tantangan besar. Tahun ini fokus yang sedang dikerjakan antara lain terkait Sekolah Rakyat dan pemetaan kemiskinan di Jawa Timur,” ujarnya.

Menurut Sabriansyah, capaian yang telah diperoleh peserta menunjukkan perkembangan yang positif. Selain memperoleh pengalaman teknis dalam pengembangan kecerdasan artifisial, mahasiswa juga mendapatkan wawasan langsung dari kementerian maupun instansi yang menjadi mitra program.

Dia menjelaskan, selama mengikuti AITF, mahasiswa memperoleh banyak masukan terkait kebutuhan pengguna, strategi implementasi, hingga model pengembangan teknologi yang dapat diterapkan secara nyata dalam layanan publik.

“Peserta mendapatkan banyak pencerahan dari berbagai instansi mengenai kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menjadi pengalaman berharga karena mereka tidak hanya membangun teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” katanya.

Untuk memastikan seluruh target dapat diselesaikan tepat waktu, panitia akan memberikan pendampingan tambahan kepada peserta. Bahkan, mahasiswa direncanakan mengikuti workshop lanjutan dengan skema karantina agar dapat lebih fokus menyelesaikan pengembangan sistem yang sedang dikerjakan.

Menurut Sabriansyah, langkah tersebut diperlukan mengingat hasil akhir proyek akan dipresentasikan langsung kepada para pemangku kepentingan nasional pada akhir Juni mendatang.

“Di Universitas Brawijaya, kegiatan AITF dikonversi menjadi 12 SKS. Karena itu kami berharap seluruh peserta dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Akan ada workshop tambahan dan pendampingan intensif agar solusi yang dikembangkan benar-benar siap ditampilkan pada Demo Day,” ujarnya.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial RI (Kemensos) membuka rekrutmen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tenaga kependidikan (tendik) Sekolah Rakyat tahun 2026.

Diketahui, rekrutmen tersebut memiliki alokasi formasi PPPK untuk tenaga pendidik (tendik) sejumlah 5.127.

Adapun formasi yang dibuka pada rekrutmen kali ini yakni Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelolaan Keuangan, dan Tenaga Administrasi.

Pendaftaran PPPK ini dilakukan secara terbuka dengan cara mendaftar secara online melalui portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Diketahui, pengumuman seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026 dimulai pada 3 hingga 15 Juni 2026. Setelah itu pendaftaran akan dibuka hingga 14 Juni 2026.

Berikut jadwal rekrutmen PPPK Guru untuk sekolah rakyat 2026:

• Pengumuman seleksi 3-15 Juni 2026
• Pendaftaran seleksi 8-14 Juni 2026
• Seleksi administrasi 8-16 Juni 2026
• Pengumuman administrasi 17 Juni 2026
• Masa sanggah 18 Juni 2026
• Jawab sanggah 18-19 Juni 2026
• Pengumuman pasca sanggah 19-20 Juni 2026
• Penarikan data final 21 Juni 2026
• Penjadwalan CAT 22-23 Juni 2026
• Pengumuman lokasi CAT 24-25 Juni 2026
• Pelaksanaan CAT BKN 26 Juni-5 Juli 2026
• Pengolahan nilai 6-8 Juli 2026
• Pengumuman hasil kelulusan 9 Juli 2026
• Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT) 13-19 Juli 2026
• Pengumuman hasil SKT 22 Juli 2026
• Pengumuman pasca sanggah SKT 27 Juli 2026
• Pengisian DRH dan pemberkasan 28 Juli-11 Agustus 2026.

Lantas apabila lolos seleksi, berapa gaji yang akan diterima oleh PPPK?

Gaji yang ditawarkan untuk PPPK bervariatif sesuai dengan jabatan dan penempatan. Gaji yang diberikan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.11/2024 tentang Perubahan atas Perpres No. 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Berikut rincian gaji PPPK berdasarkan golongannya:

• Golongan I Rp1.938.500 - Rp2.900.900
• Golongan II Rp2.116.900 - Rp3.071.200
• Golongan III Rp2.206.500 - Rp3.201.200
• Golongan IV Rp2.299.800 - Rp3.336.600
• Golongan V Rp2.511.500 - Rp4.189.900
• Golongan VI Rp2.742.800 - Rp4.367.100
• Golongan VII Rp2.858.800 - Rp4.551.800
• Golongan VIII Rp2.979.700 - Rp4.744.400
• Golongan IX Rp3.203.600 - Rp5.261.500
• Golongan X Rp3.339.100 - Rp5.484.000
• Golongan XI Rp3.480.300 - Rp5.716.000
• Golongan XII Rp3.627.500 - Rp5.957.800
• Golongan XIII Rp3.781.000 - Rp6.209.800
• Golongan XIV Rp3.940.900 - Rp6.472.500
• Golongan XV Rp4.107.600 - Rp6.746.200
• Golongan XVI Rp4.281.400 - Rp7.031.600
• Golongan XVII Rp4.462.500 - Rp7.329.000.

Cara Daftar PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026

Cara mendaftar PPPK Guru untuk Sekolah Rakyat 2026 yakni dilakukan secara online melalui portal SSCASN dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Buka situs resmi SSCASN BKN lalu pilih menu pembuatan akun dan isi data identitas sesuai dokumen kependudukan
2. Apabila sudah memiliki akun, maka masuk menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan
3. Isi seluruh data pribadi, pendidikan, dan informasi yang diminta sistem
4. Pilih salah satu jabatan PPPK Sekolah Rakyat yang tersedia, seperti Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelola Keuangan, atau Tenaga Administrasi
5. Pilih lokasi penempatan, di mana pelamar hanya dapat memilih satu wilayah penempatan
6. Kemudian tentukan lokasi pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) BKN
7. Unggah dokumen persyaratan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membuka rekrutmen Guru Sekolah Rakyat 2026 melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 8–14 Juni 2026. Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat adalah besaran gaji yang ditawarkan.

Secara skema, guru Sekolah Rakyat dan guru reguler sama-sama menerima gaji sesuai ketentuan PPPK. Namun, guru Sekolah Rakyat berpotensi memperoleh penghasilan lebih besar karena adanya tambahan tunjangan tertentu, terutama bagi yang bertugas di wilayah khusus atau berasrama.

Lowongan Guru Sekolah Rakyat

Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat dilakukan secara online melalui laman SSCASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai 8 Juni hingga 14 Juni 2026.

Pelamar yang lolos seleksi akan diangkat sebagai PPPK Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama. Persyaratan pendidikan minimal adalah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4), sementara lulusan Magister (S2) juga dapat mengikuti seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah Gaji Guru Sekolah Rakyat Lebih Tinggi dari Guru Reguler?

Secara aturan dasar, gaji pokok Guru Sekolah Rakyat tidak berbeda dengan guru reguler yang sama-sama berstatus PPPK. Keduanya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Perbedaannya terletak pada potensi tambahan penghasilan yang dapat diterima. Guru Sekolah Rakyat umumnya ditempatkan pada sekolah berasrama yang melayani siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Karena karakteristik penugasannya tersebut, terdapat peluang memperoleh tambahan tunjangan tertentu sesuai kebijakan pemerintah dan lokasi penempatan.

Dengan kata lain, gaji pokoknya sama, tetapi total penghasilan yang diterima Guru Sekolah Rakyat berpotensi lebih tinggi dibanding guru reguler jika mendapatkan tambahan tunjangan khusus.

Gaji Guru Sekolah Rakyat PPPK Lulusan S1 dan S2

Berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2024, guru PPPK dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4 umumnya ditempatkan pada Golongan IX.

Besaran gaji pokoknya adalah:

• Golongan IX (S1/D4): Rp3.203.600–Rp5.261.500 per bulan
  Sementara itu, lulusan S2 umumnya masuk Golongan X dengan gaji pokok:
• Golongan X (S2): Rp3.339.100–Rp5.484.000 per bulan
  Besaran tersebut masih bergantung pada Masa Kerja Golongan (MKG) masing-masing pegawai.

Perbandingan Gaji Guru Reguler dan Guru Sekolah Rakyat

Komponen	Guru Sekolah Reguler	Guru Sekolah Rakyat
Status Kepegawaian	PPPK	PPPK
Dasar Gaji	Perpres Nomor 11 Tahun 2024	Perpres Nomor 11 Tahun 2024
Gaji Pokok S1/D4	Rp3.203.600–Rp5.261.500	Rp3.203.600–Rp5.261.500
Gaji Pokok S2	Rp3.339.100–Rp5.484.000	Rp3.339.100–Rp5.484.000
Tunjangan Keluarga	Ada	Ada
Tunjangan Pangan	Ada	Ada
Tunjangan Jabatan Fungsional	Ada	Ada
Tunjangan Kinerja	Ada	Ada
Tunjangan Wilayah Khusus	Tergantung penempatan	Berpotensi lebih besar sesuai penugasan
Potensi Total Penghasilan	Normal sesuai penempatan	Berpotensi lebih tinggi karena karakteristik penugasan

Tunjangan yang Diterima Guru PPPK

Selain gaji pokok, guru PPPK berhak menerima berbagai tunjangan yang dapat meningkatkan total penghasilan bulanan, antara lain:

1. Tunjangan suami atau istri
2. Tunjangan anak
3. Tunjangan pangan atau beras
4. Tunjangan jabatan fungsional
5. Tunjangan umum
6. Tunjangan kinerja (tukin)
7. Tunjangan sertifikasi guru
8. Tunjangan Hari Raya (THR)
9. Tunjangan khusus wilayah tertentu atau daerah terpencil
10. Tunjangan pengabdian di Papua (sesuai ketentuan)
11. Tunjangan lain sesuai peraturan instansi

Karena adanya berbagai komponen tunjangan tersebut, total penghasilan guru PPPK dapat jauh lebih besar dibandingkan gaji pokok yang tercantum dalam tabel penggajian.

Daftar Lengkap Gaji PPPK Tahun 2026

Berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2024, rentang gaji PPPK adalah sebagai berikut:

1. Golongan I: Rp1.938.500–Rp2.900.900
2. Golongan II: Rp2.116.900–Rp3.071.200
3. Golongan III: Rp2.206.500–Rp3.201.200
4. Golongan IV: Rp2.299.800–Rp3.336.600
5. Golongan V: Rp2.511.500–Rp4.189.900
6. Golongan VI: Rp2.742.800–Rp4.367.100
7. Golongan VII: Rp2.858.800–Rp4.551.800
8. Golongan VIII: Rp2.979.700–Rp4.744.400
9. Golongan IX: Rp3.203.600–Rp5.261.500
10. Golongan X: Rp3.339.100–Rp5.484.000
11. Golongan XI: Rp3.480.300–Rp5.716.000
12. Golongan XII: Rp3.627.500–Rp5.957.800
13. Golongan XIII: Rp3.781.000–Rp6.209.800
14. Golongan XIV: Rp3.940.900–Rp6.472.500
15. Golongan XV: Rp4.107.600–Rp6.746.200
16. Golongan XVI: Rp4.281.400–Rp7.031.600
17. Golongan XVII: Rp4.462.500–Rp7.329.000

Dengan dibukanya pendaftaran Guru Sekolah Rakyat pada 8–14 Juni 2026, peluang menjadi ASN PPPK sekaligus memperoleh berbagai tunjangan tambahan menjadi salah satu daya tarik utama program pendidikan yang digagas pemerintah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial RI (Kemensos) membuka rekrutmen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tenaga kependidikan (tendik) Sekolah Rakyat tahun 2026.

Diketahui, rekrutmen tersebut memiliki alokasi formasi PPPK untuk tenaga pendidik (tendik) sejumlah 5.127.

Adapun formasi yang dibuka pada rekrutmen kali ini yakni Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelolaan Keuangan, dan Tenaga Administrasi.

Pendaftaran PPPK ini dilakukan secara terbuka dengan cara mendaftar secara online melalui portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Berikut ini tutorial cara buat akun SSCASN untuk daftar PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026.

Syarat Buat Akun SSCASN

Sebelum melakukan pendaftaran, calon pelamar perlu menyiapkan sejumlah data, antara lain:

• Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Nomor Kartu Keluarga (KK)
• Alamat email aktif
• Nomor telepon seluler yang digunakan

Cara Buat Akun SSCASN untuk PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026

​​​​​​​Pelamar dapat membuat akun dengan membuka laman resmi https://sscasn.bkn.go.id dan mengikuti instruksi berikut:

1. Klik menu “Daftar” atau “Buat Akun” untuk memulai registrasi
2. Masukkan data identitas sesuai KTP, meliputi NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat email aktif, nomor HP, dan kode CAPTCHA
3. Klik Lanjutkan untuk melanjutkan proses
4. Isi data tambahan sesuai ijazah seperti nama tanpa gelar, jenis kelamin, dan tempat lahir
5. Unggah dokumen yang diminta, seperti scan KTP dan foto swafoto
6. Cek kembali seluruh data yang diinput, lalu lakukan konfirmasi
7. Cetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti registrasi berhasil
8. Setelah akun berhasil dibuat, pelamar dapat login kembali untuk melanjutkan proses pendaftaran.

Syarat Daftar PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026

Dikutip dari situs resmi Kemensos, berikut ini syarat yang diperlukan untuk rekrutmen PPPK Tendik Sekolah Rakyat 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Berusia 20-45 tahun
• Memiliki Pendidikan minimal D3/D4/S1 atau sederajat sesuai ketentuan jabatan yang dilamar, dengan IPK minimal 3,10
• Tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara 2 tahun atau lebih
• Tidak berstatus ASN, TNI, atau Polri
• Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik
• Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan
• Sehat jasmani dan rohani
• Memiliki SKCK
• Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan bekerja secara shift.

Jadwal Rekrutmen PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026

Berikut jadwal rekrutmen PPPK Guru untuk sekolah rakyat 2026:

Pengumuman seleksi 3-15 Juni 2026

Pendaftaran seleksi 8-14 Juni 2026

Seleksi administrasi 8-16 Juni 2026

Pengumuman administrasi 17 Juni 2026

Masa sanggah 18 Juni 2026

Jawab sanggah 18-19 Juni 2026

Pengumuman pasca sanggah 19-20 Juni 2026

Penarikan data final 21 Juni 2026

Penjadwalan CAT 22-23 Juni 2026

Pengumuman lokasi CAT 24-25 Juni 2026

Pelaksanaan CAT BKN 26 Juni-5 Juli 2026

Pengolahan nilai 6-8 Juli 2026

Pengumuman hasil kelulusan 9 Juli 2026

Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT) 13-19 Juli 2026

Pengumuman hasil SKT 22 Juli 2026

Pengumuman pasca sanggah SKT 27 Juli 2026

Pengisian DRH dan pemberkasan 28 Juli-11 Agustus 2026.

Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan mendukung pemerataan akses pendidikan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan Sekolah Rakyat Jawa Timur (Jatim) 1 di Kota Surabaya disiapkan menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA dalam satu lingkungan pembelajaran yang modern dan inklusif.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan mendukung pemerataan akses pendidikan,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kawasan Sekolah Rakyat Jatim 1 dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai lingkungan pendidikan terpadu yang mendukung pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kualitas hidup peserta didik.

Dibangun di atas lahan seluas 6,61 hektare dengan total luas bangunan mencapai 27.766,77 m2, kawasan ini akan dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan, hunian, dan sarana penunjang lainnya yang dirancang untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh.

Fasilitas yang dibangun meliputi gedung SD, SMP dan SMA, asrama siswa putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, masjid dan gedung ibadah, kantin, lapangan olahraga, ruang terbuka, serta berbagai sarana penunjang lainnya yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Hingga 5 Juni 2026, progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 telah mencapai 77,68 persen dengan target tuntas pada 20 Juni 2026 agar fasilitas pendidikan tersebut siap mendukung pelaksanaan tahun ajaran baru 2026/2027.

Untuk memenuhi target tersebut, Kementerian PU bersama penyedia jasa PT Waskita Karya (Persero)–CAG KSO menerapkan berbagai langkah percepatan pekerjaan di lapangan.

Strategi yang dilakukan antara lain penggunaan metode half slab pada pekerjaan pelat lantai dua, percepatan distribusi material menggunakan hiab crane, pengecoran dengan concrete pump dan mobile crane, serta penambahan tenaga kerja pada berbagai sektor pekerjaan.

Selain itu, dilakukan percepatan pemasangan struktur rangka atap baja, penambahan tenaga dan pengaturan shift kerja untuk pekerjaan arsitektural dan finishing, serta percepatan penyambungan daya listrik PLN melalui penyesuaian tata letak panel sesuai standar teknis.

Dukungan peralatan konstruksi seperti mobile crane, hiab crane, excavator, bulldozer, vibro roller, dan mobile batching plant juga terus dioptimalkan untuk menjaga produktivitas pekerjaan di lapangan.

Dengan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi, Sekolah Rakyat Jatim 1 diharapkan menjadi model kawasan pendidikan terpadu yang mampu mencetak generasi unggul sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II Jateng 1 yang berlokasi di Desa Wlahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes tengah dipercepat dan dibidik rampung pada akhir bulan ini dalam rangka mengejar penerimaan siswa tahun ajaran baru 2026/2027.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyatakan bahwa realisasi proyek infrastruktur pendidikan terpadu tersebut menunjukkan tren positif. Dia optimistis konstruksi dapat rampung tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Progres pembangunan saat ini sudah hampir mencapai 55%. Kami akan terus kejar penyelesaiannya hingga akhir Juni 2026,” ujar Dody dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Meskipun demikian, Dody tidak menampik terdapat sejumlah tantangan teknis di lapangan, salah satunya terkait dengan hambatan pasokan material utama konstruksi.

Pihaknya mencatat kendala yang saat ini dihadapi oleh para pekerja di lapangan adalah masalah kelancaran suplai material baja.

“Untuk mengatasi hal tersebut, kami melakukan koordinasi intensif dengan pihak distributor guna memastikan kelancaran distribusi material dan menjaga target penyelesaian pembangunan,” jelasnya.

Sementara itu, dalam rangka memangkas waktu pengerjaan, Kementerian PU bersama para pemangku kepentingan melakukan penyesuaian metode konstruksi dengan mengadopsi struktur baja pada sebagian bangunan.

Strategi ini diklaim mampu memangkas durasi pengerjaan struktur secara signifikan, dari yang semula membutuhkan waktu sekitar 180 hari menjadi hanya 48 hari saja.

Sebagai informasi, proyek Sekolah Rakyat di Brebes ini menelan nilai kontrak sebesar Rp244,69 miliar. Pengerjaannya dilakukan oleh kontraktor pelaksana KSO WIKA–WEGE–APIK.

Adapun, lingkup pekerjaan mencakup kawasan pendidikan terpadu dengan total luas bangunan mencapai 27.372 meter persegi. Fasilitas yang dibangun mulai dari gedung sekolah (SD, SMP, SMA), asrama, rusun guru, hingga sarana olahraga.

"Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan Sekolah Rakyat ini agar dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang baik," pungkas Dody.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan Sekolah Rakyat setelah menemukan tingginya minat masyarakat terhadap program pendidikan tersebut saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo secara khusus menginstruksikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Perintah itu disampaikan setelah pemerintah menemukan jumlah calon siswa Sekolah Rakyat di Bali jauh melampaui kapasitas yang tersedia. Dari hasil penjangkauan yang dilakukan pemerintah, terdapat sekitar 400 calon siswa yang memenuhi kriteria, sementara alokasi yang tersedia hanya untuk 270 siswa.

"Berarti kita harus tambah secepat mungkin. Nanti diusahakan bupati-bupati. Kalau tidak, nanti pemerintah pusat yang sediakan lahannya, cari tanahnya," kata Prabowo saat memberikan arahan di SRMP 17 Tabanan.

Tingginya minat masyarakat tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kebutuhan terhadap pendidikan gratis dan berkualitas bagi kelompok masyarakat kurang mampu masih sangat besar. Karena itu, pemerintah memandang perluasan kapasitas Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Instruksi Khusus kepada Teddy

Selain meminta percepatan pembangunan sekolah baru, Prabowo juga memberikan instruksi khusus kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah yang belum digunakan secara maksimal.

Menurut Prabowo, fasilitas milik kementerian dan lembaga yang kurang dimanfaatkan dapat digunakan sementara untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat hingga pembangunan gedung permanen selesai dilakukan.

"Seskab nanti koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Cari fasilitas mereka yang ada dan kurang dimanfaatkan. Itu dipinjam, sampai sekolah yang permanen jadi," ujar Prabowo.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung tanpa harus menunggu seluruh pembangunan fisik selesai.

Pemerintah saat ini memang tengah membangun gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Namun, tingginya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah perlu mencari solusi jangka pendek agar lebih banyak siswa dapat segera memperoleh akses pendidikan.

Sekolah Rakyat untuk Warga Kurang Mampu

Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dibangun sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.

Menurutnya, program tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

"Memang Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya," ujar Prabowo.

Dia menilai tujuan utama pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting yang harus diperkuat pemerintah.

"Jadi, pembangunan kita sebagai bangsa, tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik," katanya.

Prabowo menambahkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan kerja keras di berbagai sektor, termasuk pendidikan.

"Kita harus bekerja keras di semua bidang, salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang," ungkapnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan.

Seleksi Berdasarkan Data Sosial Ekonomi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran umum seperti sekolah pada umumnya.

Pemerintah justru melakukan penjangkauan langsung terhadap calon siswa yang memenuhi kriteria dan tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Mereka [siswa] dijangkau, jadi tidak membuka pendaftaran. Akan tetapi, [pemerintah] menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa bersekolah di Sekolah Rakyat," katanya.

Menurutnya, siswa yang diterima merupakan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat warga yang memenuhi syarat namun belum tercatat dalam DTSEN, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data sebelum proses penerimaan dilakukan.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat harus berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik titipan maupun pungutan.

"Di sini dilarang suap menyuap, membayar, titipan dari siapapun. Ini disampaikan ke pendamping pemda yang turut melakukan penjangkauan Sekolah Rakyat," ujarnya.

Target Lebih dari 100.000 Siswa

Pemerintah menargetkan kapasitas Sekolah Rakyat terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun ajaran 2025/2026 terdapat lebih dari 15.000 siswa yang telah mengikuti program Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Jumlah tersebut akan bertambah sekitar 32.000 siswa pada tahun ajaran 2026/2027 seiring dengan perluasan kapasitas dan pembangunan fasilitas baru.

Adapun pada tahun ajaran 2027/2028, pemerintah menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat menembus angka 100.000 orang.

"Tahun depan, 2027-2028 bisa ada lebih dari 100.000 siswa," kata Gus Ipul.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah saat ini telah memiliki 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, pembangunan gedung permanen juga terus berlangsung. Hingga saat ini, terdapat 93 proyek Sekolah Rakyat permanen yang sedang dalam proses pembangunan dengan progres mendekati 80%.

Jaminan Kebutuhan Dasar Siswa

Pemerintah tidak hanya menyediakan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, tetapi juga menjamin berbagai kebutuhan dasar siswa selama mengikuti proses pembelajaran.

Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program tersebut dirancang agar anak-anak dapat belajar secara optimal tanpa terbebani persoalan kebutuhan dasar sehari-hari.

"Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua," ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, April lalu.

Teddy juga menyoroti masih banyaknya anak yang tidak bersekolah, bahkan di kawasan yang berdekatan dengan pusat pemerintahan.

"Di tempat ini tidak jauh dari Pusat Pemerintahan sekitar 3-5 kilometer, masih ada anak putus sekolah, anak tidak sekolah. Ini masalah sejak lama, makanya kita ingin perbaiki, secara bertahap dan berkala tapi dengan cara secepat mungkin," katanya.

Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menjamin kebutuhan dasar siswa mulai dari tempat tinggal, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan.

"Percayalah, di tempat ini nanti anak-anak akan dijamin tempat tinggalnya, makanannya, gizinya, kesehatannya, serta mendapatkan pendidikan yang sangat amat layak," tegas Teddy.

Dengan tingginya minat masyarakat, percepatan pembangunan sekolah baru, serta target lebih dari 100.000 siswa pada tahun ajaran 2027/2028, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi salah satu program pendidikan sosial terbesar yang dijalankan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di Indonesia.

JAKARTA - Rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekolah Rakyat mulai dibuka hari ini, Senin (8/6/2026). Total formasi yang tersedia sebanyak 3.053 formasi.

Rekrutmen guru PPPK Sekolah Rakyat 2026 dibuka mulai 8 hingga 14 Juni. Pelamar akan diminta membuat akun SSCASN di laman https://sscasn.bkn.go.id.

Kemudian pelamar melakukan pendaftaran setelah login menggunakan akun SSCASN masing-masing di laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut.

Total formasi yang tersedia di rekrutmen guru PPPK Sekolah Rakyat 2026 ini adalah sebanyak 3.053 formasi yang dibuka untuk dua kriteria. Pertama, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) atau calon guru yang belum terdata sebagai guru pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen.

Kemudian untuk lulusan PPG prajabatan atau calon guru yang sudah terdata sebagai guru bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dapodik Kemendikdasmen.

Persyaratan

Dikutip dari Instagram PPG Kemendikdasmen, Senin (5/6/2026), berikut ini persyaratan rekrutmen Guru PPPK Sekolah Rakyat 2026.

1. WNI yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa

2. Usia minimal 26 tahun dan maksimal 40 tahun pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru

3. Kualifikasi pendidikan akademik S1 atau D4

4. Memiliki sertifikat pendidik

5. Tidak pernah dipenjara dengan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telalh memiliki kekuatan hukum tetap pidana 2 tahun atau lebih

6.Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit TNI, anggota Kepolisian RI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

7. Tidak berkedudukan sebagai ASN, TNI, Polri

8. Bukan pengurus atau anggota partai politik atau terlibat politik praktis

9. Sehat jasmani dan rohani

10. Bebas dari narkotika, psikoptopika, dan zat adiktif lainnya

11. Memiliki SKCK

12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

Persyaratan Khusus

1. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

2. Bersedia bekerja bertempat tinggal di sekitar Sekolah Rakyat dan/atau diprioritaskan tinggal di asrama Sekolah Rakyat.

3. Memiliki surat izin untuk mengikuti seleksi PPPK JF Guru pada Sekolah Rakyat yang ditandatangani oleh:

a. Minimal pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi bagi pelamar guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

b. Ketua yayasan bagi pelamar guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tata Cara Pendaftaran

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu formasi jabatan.

2. Pelamar membuat akun SSCASN di laman https://sscasn.bkn.go.id

3. Pelamar melakukan pendaftaran setelah login menggunakan akun SSCASN masing-masing di laman:

https://sscasn.bkn.go.id

4. Memilih satu lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi komputer assisted test (CAT).

5. Mengunggah dokumen yang dibutuhkan.

6. Submit/resume pendaftaran hingga selesai.

Informasi selengkapnya mengenai rekrutmen Guru PPPK Sekolah Rakyat 2026 berada di https://ppg.kemendikdasmen.go.id/seleksi-guru-sr atau s.kemensos.go.id/1dt6. Semoga informasi ini bermanfaat.

Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sekolah rakyat bisa membantu masyarakat miskin dalam mencapai cita-cita.

Prabowo mengungkapkan ini saat mengunjungi Sekolah Rakyat Merah Putih (SRMP) di Kabupaten Tabanan, Bali. Dari pantauan Bisnis, Prabowo tiba di Kabupaten Tabanan dengan helikopter dan langsung menuju SRMP dengan mobil Maung Garuda.

Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan tujuan datang ke Tabanan untuk mengecek kondisi Sekolah Rakyat yang ada di luar Pulau Jawa. Keberadaan Sekolah Rakyat bertujuan untuk membantu masyarakat bawah.

"Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling tidak berdaya," jelas Prabowo dalam sambutannya, Minggu (7/6/2026).

Prabowo menjelaskan pendidikan bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang, pendidikan latihan untuk petani, untuk guru, perawat. "Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang, karena itu pemerintah bekerja keras, yang harus dihemat, kekayaan negara harus dijaga," kata Prabowo.

Prabowo gembira melihat perkembangan sekolah rakyat karena ternyata yang membutuhkan sekolah rakyat banyak. Prabowo mendorong Bupati/Walikota di Bali untuk menyediakan sekolah rakyat.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan acara hari ini merupakan open house Sekolah Rakyat untuk calon siswa SR dan orang tua calon siswa. Saifullah menjelaskan calon siswa Sekolah Rakyat merupakan warga yang tidak mampu, proses seleksi juga dijamin transparan, tidak boleh ada titipan

"Tahun 2025/2026 ada lebih 15.000 siswa SR existing, dan tahun 2026/2027 ada alokasi lebih dari 32 ribu sekolah rakyat, total 54.000 sekolah, tahun depan 2027/2028 lebih dari 100.000 sekolah rakyat," jelas Saifullah.

Menurut Saifullah, banyak siswa yang masuk SR belum pernah sekolah sama sekali, ada yang putus sekolah dan ada yang berpotensi putus sekolah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggenjot pembangunan Sekolah Rakyat. Targetnya, lebih 100.000 siswa yang berasal dari masyarakat kurang mampu bisa bersekolah di Sekolah Rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat mendampingi kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali pada Minggu (7/6/2026).

Gus Ipul mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan open house atau membuka kesempatan bagi calon siswa dan orang tua siswa untuk melihat Sekolah Rakyat di Bali.

"Mereka [siswa] dijangkau, jadi tidak membuka pendaftaran. Akan tetapi, [pemerintah] menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa bersekolah di Sekolah Rakyat," katanya.

Dia mengatakan bahwa siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat merupakan siswa yang kurang mampu dan masuk di data tunggal sosial ekonomi nasional. Apabila tidak tercatat di data tunggal itu, maka kemudian akan ada pemutakhiran.

"Di sini [Sekolah Rakyat] dilarang suap menyuap, membayar, titipan dari siapapun. Ini disampaikan ke pendamping Pemda yang turut melakukan penjangkauan Sekolah Rakyat," ujarnya.

Dia membeberkan bahwa pada tahun ajar 2025-2026 telah ada lebih dari 15.000 siswa di Sekolah Rakyat. Kemudian, pada periode 2026-2027 terdapat penambahan alokasi 32.000 siswa Sekolah Rakyat.

"Tahun depan, 2027-2028 bisa ada lebih dari 100.000 siswa," ujar Gus Ipul.

Sampai saat ini, sudah ada 166 titik Sekolah Rakyat yang merupakan rintisan. Pemerintah tengah membangun gedung untuk Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia. Kemudian, 93 Sekolah Rakyat permanen tengah berproses, dengan pembangunan hampir 80%.

Adapun, Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan yang layak.

"Memang Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pembangunan bangsa pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

"Pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait dengan program Sekolah Rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali pada Minggu (7/6/2026).

Prabowo mengatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat mesti digenjot. Sebab, peminatnya tinggi. Dari proses penjangkauan di Bali, terdapat sebanyak 400 calon siswa pendaftar, padahal alokasi 270 siswa.

Alhasil, Prabowo meminta untuk dilakukan penambahan pembangunan Sekolah Rakyat di Bali. Terlebih, Prabowo menginstruksikan Teddy untuk mengambil langkah-langkah taktis.

"Seskab nanti koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Cari fasilitas mereka yang ada dan kurang dimanfaatkan. Itu dipinjam, sampai sekolah [Sekolah Rakyat] yang permanen jadi," ujarnya.

Sebelumnya, Seskab Teddy menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

“Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat bulan lalu (22/4/2026).

Dia menyoroti masih adanya anak-anak yang putus sekolah bahkan di wilayah dekat pusat pemerintahan.

“Di tempat ini tidak jauh dari Pusat Pemerintahan sekitar 3-5 kilometer, masih ada ada-ada anak putus sekolah, anak tidak sekolah. Ini masalah sejak lama, makanya kita ingin perbaiki, secara bertahap dan berkala tapi dengan cara secepat mungkin,” kata Teddy.

Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah mengusung pendekatan terpadu dengan menjamin kebutuhan dasar siswa agar dapat belajar secara optimal. Fasilitas yang disiapkan meliputi tempat tinggal, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan.

"Percayalah, di tempat ini nanti anak-anak akan dijamin tempat tinggalnya, makanannya, gizinya, kesehatannya, serta mendapatkan pendidikan yang sangat amat layak,” tegasnya.

Sementara itu, pada tahun ajaran 2025 sampai 2026, telah terdapat lebih dari 15.000 siswa Sekolah Rakyat di Indonesia. Kemudian, pada 2026 sampai 2027 terdapat alokasi tambahan 32.000 siswa Sekolah Rakyat.

Sampai saat ini, sudah ada 166 titik Sekolah Rakyat yang merupakan rintisan. Pemerintah tengah membangun gedung untuk Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia. Kemudian, 93 Sekolah Rakyat permanen tengah berproses, dengan pembangunan hampir 80%.

BALI - Seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17, Tabanan, Bali, Gede Bagus Abimanyu memanfaatkan kesempatan untuk bisa curhat ke Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan Prabowo, dirinya mengaku sering diejek saat duduk di Sekolah Dasar (SD) dan berharap bisa menghentikan praktik bullying di sekolah.

Curhatan itu disampaikan Gede Bagus di tengah kegiatan Presiden Prabowo meninjau langsung SRMP 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026). “Saya adalah anak dari seorang penatu, saya dari kecil sudah ditinggal oleh ayah saya, ibu saya merawat saya sendirian dan ia selalu mengajarkan saya untuk selalu jujur, semangat dan pantang nyerah,” kata Gede Bagus di hadapan Prabowo.

“Saya saat masih sekolah dasar, sering mendapatkan ejekan dari teman-teman, karena saya anak yang pendiam dan tidak terlalu suka berkumpul dengan teman-teman,” sambungnya.



Ia mengaku dirinya hampir putus asa karena aksi perundungan dan sempat tidak masuk sekolah beberapa hari. Namun, katanya, ibunya terus memberikan dukungan untuk semangat belajar.

“Dulu, saya pernah hampir putus asa dan tidak masuk sekolah beberapa hari. Tapi ibu saya memberikan saya dukungan sampai saya memiliki semangat kembali untuk belajar,” ujarnya.

Bagus mengatakan dirinya melawan rasa trauma sejak berkenalan dengan teman-teman baru di SRMP 17. Dia kini ditunjuk sebagai anggota dari organisasi sekolah Anti-Bullying.

“Saya harap dengan gelar ini saya dapat untuk mencegah bullying di sekolah dan dapat menjaga teman-teman saya agar tidak merasakan hal yang saya rasakan dahulu,” ungkapnya.

“Saya ingin menyampaikan bahwa, sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo. Dia mengaku, merasa terbantu dengan adanya progam tersebut.

“Untuk Bapak Presiden, saya berterima kasih atas program Sekolah Rakyat ini. Keluarga kami jadi, saya merasa sangat terbantu dengan program ini. Saya tidak tahu harus berkata apalagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” jelasnya.