REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivitas liburan masyarakat mulai dilirik sebagai sumber pertumbuhan baru industri perbankan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank Tabungan Negara kini membidik transaksi wisatawan lewat kerja sama digitalisasi pembayaran dengan PT Mitra Kasih Perkasa (MKP), pengelola sejumlah pelabuhan dan destinasi wisata di Bali.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perubahan kebiasaan masyarakat yang semakin mengandalkan transaksi digital membuat sektor wisata menjadi pasar potensial bagi perbankan. Menurut dia, aktivitas wisata memiliki lalu lintas transaksi tinggi karena wisatawan membutuhkan pembayaran cepat dan praktis selama perjalanan.

“Wisatawan tentu maunya transaksi cepat dan tidak antre panjang,” kata Nixon dalam penandatanganan kerja sama BTN dan MKP di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Lewat kerja sama tersebut, BTN akan mengintegrasikan layanan pembayaran dan pembelian tiket wisata melalui aplikasi Bale by BTN. Sistem itu diterapkan di sejumlah titik wisata dan pelabuhan di Bali seperti Sanur, Serangan, Nusa Penida, Nusa Ceningan, hingga Desa Wisata Penglipuran.

BTN melihat sektor wisata sebagai peluang bisnis baru di tengah meningkatnya penggunaan pembayaran non-tunai di masyarakat. BTN menilai pertumbuhan transaksi wisata akan terus meningkat seiring naiknya mobilitas masyarakat dan tren pembayaran digital selama liburan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri mengungkapkan bahwa sektor pariwisata masih berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional yang menorehkan pertumbuhan sebesar 5,61% secara tahunan (YoY) pada kuartal I/2026.

Dia menyebut bahwa di tengah dinamika global yang tidak mudah, pariwisata Indonesia tetap bergerak, tumbuh, dan memberi kontribusi bagi masyarakat. Menurutnya, hal ini tecermin dari bertumbuhnya lapangan usaha yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata.

“Lapangan usaha akomodasi dan makan minum tumbuh paling tinggi, yaitu 13,14%,” kata Widiyanti dikutip dari unggahan YouTube Kemenpar, Senin (11/5/2026).

Dia mengemukakan pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan mamin didorong oleh pergerakan wisatawan yang menginap di hotel, vila, rumah singgah atau homestay, serta bertransaksi di restoran, kafe, dan berbagai usaha kuliner daerah.

Selain itu, terdapat sejumlah lapangan usaha lain yang bertumbuh pada kuartal I/2026, misalnya jasa lainnya yang mencakup aktivitas hiburan dan rekreasi dengan pertumbuhan 9,91%.

Terdapat pula lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,04% sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menuju destinasi wisata.

Terakhir, aktivitas agen perjalanan, biro wisata, dan pemesanan perjalanan juga disebut menopang pertumbuhan ekonomi sektor jasa perusahaan sebesar 4,91%.

“Artinya, ketika pariwisata bergerak, roda perekonomian nasional juga turut bergerak,” ujar Widiyanti.

Sebelumnya, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% secara tahunan (YoY) pada kuartal I/2026. Pertumbuhan itu utamanya didorong oleh konsumsi rumah tangga hingga belanja pemerintah.

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada rentang 5,9–7,5% dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan dukungan dari seluruh daerah.

“Dalam catatan kami, pertumbuhan nasional 5,9–7,5% tidak bisa dicapai tanpa dukungan daerah,” kata Rachmat dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

JAKARTA - Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana memaparkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan asing pada Maret 2026 menyentuh angka 1,09 juta. Angka ini mencatatkan kenaikan sebesar 10,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 984.769 kunjungan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, sektor pariwisata disebutkan ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional . Hal ini terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi di bidang pariwisata yang berkorelasi langsung dengan lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara serta frekuensi perjalanan wisatawan domestik.

Jika dilihat secara year-to-date untuk periode Januari hingga Maret 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pun mengalami peningkatan sebesar 8,62% dibanding tahun 2025.

Target 17 Juta Wisman di Tengah Krisis Global, Menpar: Pariwisata Harus Adaptif!



Guna menyiasati potensi penurunan kunjungan akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah, Indonesia mengandalkan strategi pariwisata yang adaptif. Pendekatan ini membuahkan hasil positif, terlihat dari lonjakan wisatawan mancanegara asal Oseania yang melesat 19,32%, disusul Asia Tenggara dengan pertumbuhan 18,84%, serta wilayah Asia lainnya sebesar 8,03% pada Maret 2026 secara tahunan.

Di sisi lain, BPS juga melaporkan bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan (Average Spending per Arrival/ASPA) pada Triwulan I 2026 berada di angka 1.345,61 dolar AS, atau sekitar Rp22,87 juta (dengan kurs Rp16.992 per dolar AS pada 31 Maret 2026). Capaian ini tergolong signifikan karena tumbuh 5,36% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kementerian Pariwisata akan konsisten melakukan pengembangan produk serta paket wisata yang relevan. Langkah ini diambil untuk mendorong pariwisata berkualitas yang memberikan dampak menguntungkan bagi ekonomi, sosial budaya, hingga pelestarian lingkungan," ujar Menpar Widiyanti dalam keterangan resmi, dikutip Senin (11/5/2026).

Beralih ke sektor domestik, jumlah perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Maret 2026 tercatat mencapai 126,34 juta, melonjak 42,10% dibandingkan Maret 2025. Kenaikan ini dipicu oleh libur panjang Nyepi dan Idul Fitri di bulan tersebut, yang dibarengi dengan peningkatan konsumsi masyarakat.

Secara akumulatif pada kuartal pertama tahun 2026, perjalanan wisatawan lokal naik 13,14% menjadi 319,51 juta perjalanan. Kementerian Pariwisata turut mencermati tren perjalanan masyarakat Indonesia ke luar negeri.

Tercatat ada 793.158 perjalanan wisatawan nasional selama Maret 2026, yang meningkat 36,26% dibandingkan Maret 2025; angka ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh periode libur hari raya.

Profil Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Terkaya Prabowo Berharta Rp5,4 Triliun



Kendati demikian, arus kunjungan wisatawan asing baik pada Maret 2026 maupun akumulasi kuartal pertama masih lebih besar dibandingkan perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri jika dibandingkan dengan periode serupa di 2025.

Tercatat surplus 0,30 juta kunjungan pada Maret 2026, dan surplus 0,94 juta kunjungan untuk periode Januari–Maret 2026. Situasi ini memberikan kontribusi positif terhadap net devisa sektor pariwisata Indonesia.

Secara makro, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 tumbuh solid sebesar 5,61% (year-on-year). Momentum ini ditopang oleh kinerja lapangan usaha pendukung pariwisata, yakni sektor akomodasi serta makan minum yang tumbuh 13,14% (kontribusi Rp172,7 triliun).

Jasa lainnya yang tumbuh 9,91% (kontribusi Rp136,4 triliun), sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,04% (kontribusi Rp378,3 triliun), serta jasa perusahaan yang mencatatkan pertumbuhan 4,91% (kontribusi Rp122 triliun).

"Capaian pada Triwulan I ini menjadi bukti ketangguhan industri pariwisata kita serta tingginya kepercayaan dunia internasional terhadap destinasi wisata di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional," tukas Menpar Widiyanti.

Bisnis.com, JAKARTA — Lemahnya jaminan keamanan pangan berisiko menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp30 triliun per tahun di Indonesia, seiring dengan dampak berantai terhadap kesehatan, produktivitas, hingga aktivitas usaha.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan bahwa kerugian akibat persoalan keamanan pangan mencapai US$110 miliar per tahun atau sekitar Rp1.760 triliun secara global.

Kerugian tersebut mencakup biaya kesehatan, hilangnya produktivitas, serta dampak ekonomi lain yang banyak terjadi di negara berpendapatan menengah ke bawah. Sementara di Indonesia, dampaknya tidak kalah signifikan.

“Kalau kita lihat Indonesia secara makro, ini juga cukup besar, 20 sampai 30 triliun per tahun,” ujarnya dalam Food Summit di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Kerugian tersebut tecermin dari berbagai aspek, mulai dari penurunan produktivitas tenaga kerja hingga terganggunya aktivitas ekonomi.

Kasus pangan yang tidak aman juga berdampak langsung pada pelaku usaha, termasuk penutupan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penolakan ekspor, hingga penurunan sektor pariwisata.

Selain itu, gangguan pada program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menimbulkan risiko kerugian akibat terhentinya manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.

Dari sisi kesehatan, dampaknya lebih luas. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa penyakit akibat pangan dapat mencapai 1,6 juta kasus per hari secara global, dengan lebih dari 200 jenis penyakit yang ditimbulkan.

Di Indonesia, kerugian dari sisi kesehatan diperkirakan mencapai Rp30 triliun per tahun, dengan kelompok rentan seperti anak di bawah lima tahun menjadi yang paling terdampak.

Nani mengatakan pemerintah merespons kondisi ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang keamanan pangan sebagai turunan dari Undang-Undang Pangan.

Regulasi tersebut mengatur pembagian kewenangan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari BPOM untuk pangan olahan, pemerintah daerah untuk industri rumah tangga, Kementerian Kesehatan untuk pangan siap saji, hingga Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pangan Nasional untuk pangan segar.

Nani menegaskan koordinasi menjadi kunci utama dalam implementasi kebijakan tersebut.

“Dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi ke ekonomi juga,” ujarnya.

Keamanan pangan juga menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis yang melibatkan sedikitnya 18 kementerian dan lembaga.

Pemerintah menekankan peningkatan kualitas tata kelola, termasuk jaminan keamanan dan mutu gizi pangan, agar manfaat program dapat optimal dan tidak menimbulkan risiko baru.

Tanpa penguatan sistem keamanan pangan, potensi kerugian ekonomi dinilai akan terus berulang dan membebani perekonomian nasional.

Bisnis.com, DENPASAR – PT Federal International Finance (FIFGROUP) Bali mencatatkan kinerja positif di pembiayaan kendaraan bermotor walaupun di tengah isu krisis energi dan tekanan sektor pariwisata imbas konflik Timur Tengah.

Kepala FIFGROUP Wilayah Bali I Made Aria Kusuma menjelaskan sepanjang 2026, pembiayaan kendaraan bermotor bisa tumbuh 3% (year-on-year/yoy).

Isu kenaikan dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak berdampak ke kinerja perseroan karena ketersediaan bahan bakar di Bali masih cukup.

Aria mengakui kinerja pembiayaan di Bali bergantung ke sektor pariwisata. Kinerja pariwisata Bali pada 2026 yang menantang imbas konflik Timur Tengah dinilai akan berimbas ke pembiayaan kendaraan.

"Secara pembiayaan Bali pasti mengikuti kondisi pariwisata. Kalau pariwisata turun, kami juga turun. Seperti pada 2025 yang kami harapkan lebih baik dari 2024 ternyata melambat. Akan tetapi kondisi market sekarang sudah cukup oke," ucap Aria.

Saat ini pembiayaan kendaraan FIF didominasi ke konsumen pribadi, sedangkan pembiayaan ke korporasi untuk kendaraan sewa atau rental di Bali menurut Aria sedang stagnan. Menurut Aria pengusaha rental masih belum ekspansi untuk membeli kendaraan baru.

"Kalau rental sepertinya masih wait and see, sekarang penjualan kami masih didominasi untuk pribadi," ujar Aria.

Selain itu FIF Wilayah Bali akan fokus menggarap pembiayaan ke pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya selama ini pembiayaan ke segmen UMKM belum optimal.

Untuk mendorong kinerja pembiayaan, FIFGROUP menawarkan berbagai solusi pembiayaan yang mudah, aman, dan cepat bagi masyarakat.

Aria menjelaskan melalui kegiatan Hajatan FIF Cabang Kuta, FIFGROUP berupaya mendekatkan layanan keuangan sekaligus mempererat hubungan dengan pelanggan.

Pada acara ini, FIFGROUP juga menunjukkan kepedulian sosial melalui program FIFGROUP Peduli. Dalam kesempatan ini, Kelompok Lansia Banjar Abian Base turut diundang untuk merasakan kebersamaan dalam rangkaian acara, sekaligus menerima bantuan sosial.

Kepala Cabang FIFGROUP Kuta Rinto Friadi menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hajatan Cabang ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan di berbagai kota sepanjang tahun 2026.

"Selain menghadirkan solusi finansial, kami juga ingin berbagi kebahagiaan melalui penyaluran bantuan kepada Kelompok Lansia Banjar Abian Base. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perang dengan persenjataan modern antara Israel didukung Amerika Serikat (AS) melawan Iran sejak 28 Februari tahun ini belum menunjukkan sinyal kuat segera berhenti. Sejauh ini belum ada gagasan atau pembicaraan awal soal rencana perdamaian atau setidaknya gencatan senjata diantara kedua negara Iran dan Israel.

Masing-masing kubu tetap kokoh dengan pendiriannya untuk melanjutkan aksi perang, meskipun korban nyawa pasukan dan warga sipil terus bertambah. Dorongan adanya dialog internasional oleh lembaga-lembaga internasional mulai mengemuka, tetapi masih jauh dari harapan. Sementara dampak perang terhadap beberapa sektor yaitu pasar energi, keuangan, manufaktur, penerbangan komersial dan pariwisata global terus berlanjut. Kini, ancaman resesi ekonomi global mulai diperbincangkan andai perang berlanjut lebih lama.

Situasi dan kondisi makin memburuk ketika rezim pemerintah Iran memutuskan untuk menutup secara efektif Selat Hormuz, jalur pelayaran energi paling kritis di dunia. Langkah ini telah membuat sekitar 75% negara Teluk dan ekspor energi minyak dan gas atau migas Irak terdampar, memicu gangguan pasokan terbesar sejak embargo minyak Arab tahun 1973.

ASESMEN RISIKO GLOBAL

Terdapat analisis melalui asesmen atas lamanya konflik di Timur Tengah, dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) global, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi regional. Asesmen ini juga mempertimbangkan guncangan pasokan minyak, Liquefied Natural Gas (LNG) atau Gas Alam Cair (GAC), dan pupuk.

Pasokan minyak sebanyak 15,8 juta barel per hari (sekitar 15% dari produksi minyak global) akan terdampar dan tidak dapat diekspor ke seluruh negara-negara Teluk dan Irak. PDB global akan menyusut pada kisaran 590 miliar dolar AS (setara 0,54% dari PDB global) jika konflik berakhir sekarang. Penyusutan PDB global akan membesar hingga lebih dari 3,5 triliun dolar AS (setara 3,15% dari PDB global) jika perang berlanjut.

Inflasi global berpotensi melonjak seiring meningkatnya biaya energi dan pupuk secara langsung yang berarti kenaikan harga konsumen di seluruh dunia. Kenaikan harga energi global di samping akan memperlambat pertumbuhan ekonomi juga mendongkrak inflasi sehingga perekonomian akan memasuki fase stagflasi.

Di satu sisi negara-negara produsen dan pengekspor migas di kawasan Teluk akan menghadapi keruntuhan pendapatan dan merugi besar lantaran tidak dapat mengekspor komoditas andalannya secara leluasa. Di sisi lain, negara-negara importir yang bergantung pada energi dari kawasan Teluk (sebut saja Jepang, Korea Selatan, dan Pakistan) akan menghadapi guncangan biaya impor energi yang parah tanpa alternatif domestik.

Dampak perang tidak hanya yang disebutkan di atas saja. Juga terdapat dampak tidak langsung bagi negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik lantaran situasinya menghadirkan asimetri yang mencolok di mana kerentanan ekonomi substansial di negara-negara nonkonflik tecermin dari kenaikan inflasi harga energi, gangguan rantai pasokan, dan penularan keuangan dan investasi. Ironisnya, negara-negara tersebut memiliki hanya sedikit solusi alternatif untuk mengubah dampak turunan dari perang tersebut.

Sektor penerbangan lintas negara juga terdampak secara langsung dan tidak langsung. Perubahan rute penerbangan berdampak pada kenaikan biaya operasional. Beberapa rute penerbangan kritis ditunda dan/atau dibatalkan sampai batas waktu yang tidak pasti. Ini baru dari sisi penyedia jasa penerbangan komersial—baik untuk angkutan penumpang maupun kargo barang.

Di sisi konsumen, masyarakat global pengguna layanan penerbangan pun membatalkan atau menunda mobilitasnya melalui jalur udara. Dampak akumulatif gangguan layanan penerbangan menjadi tambahan beban keuangan bagi perusahaan penyedia jasa penerbangan.

Efek lebih lanjut, sektor pasriwisata—beserta subsektor-subsektor terkait pariwisata—juga terdampak secara serius. Pemesanan hotel, perjalanan wisata, pengelola jasa wisata, termasuk akomodasi makan dan minum, mengalami penurunan reservasi atau pesanan secara ekstrem. Negara-negara dan daerah-daerah tujuan wisata favorit tertekan karena kunjungan turis asing dan lokal anjlok secara drastis.

Di sektor manufaktur atau pengolahan, dampaknya kurang lebih sama di mana pasokan bahan baku/mentah dan bahan penolong/setengah jadi dari negara-negara lain (imported goods) untuk kalangan industri terganggu pengiriman dan distribusinya. Kalau pun bahan baku dan/atau bahan penolong bisa didatangkan, harganya sudah melonjak hingga berdampak pada kenaikan inflasi di negara-negara importir (imported inflation).

Sektor lain yang sangat sensitif terhadap konflik antarnegara yang meningkatkan risiko geopolitik adalah sektor keuangan. Bursa saham di seluruh dunia mengalami koreksi cukup tajam pascameletusnya agresi militer Israel ke Iran di akhir Februari lalu. Mata uang negara-negara berkembang termasuk rupiah mengalami pelemahan atau depresiasi cukup signifikan karena pemilik dana cenderung memburu dolar AS sebagai safe haven di tengah situasi dan kondisi yang tidak pasti akhir-akhir ini. Eskalasi perang menyajikan sentimen negatif ke seluruh dunia dan lebih-lebih ke negara-negara yang terpapar langsung oleh perang.

JALAN KELUAR

Para pemimpin negara dan petinggi lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengambil sikap dialogis dan konsultatif untuk segera menyelesaikan konflik. Dalam kancah perang, sejatinya tidak ada negara yang memenangkan perang itu. Karena, begitu perang usai, negara-negara yang berkonflik tinggal menghitung nilai kerugian material dan non-material, termasuk nyawa para pasukan tempur dan warga sipil yang tidak terkait dengan perang.

Di titik ini harus ada kesamaan pandang dan kepentingan secara global bagi para penentu kebijakan untuk meredakan tensi perang. Pertama, menyampaikan proposal damai kepada masing-masing negara untuk menahan diri dan jangan mengeskalasi perang, termasuk di sini menghentikan keterlibatan militer negara-negara penyokong perang.

Perhitungan strategis untuk keterlibatan militer pihak ketiga tidak menguntungkan bagi semua pihak. Negara-negara di luar kawasan Teluk harus komit membatasi keterlibatan mereka pada dukungan pertahanan, pelindungan maritim pelayaran komersial termasuk kapal-kapal tanker pengangkut migas, dan operasi pelindungan sipil. Eskalasi fisik membawa risiko paling parah, yakni memicu konflik berkepanjangan yang menyebabkan kerusakan ekonomi global berkepanjangan.

Kedua, memaksimalkan dorongan diplomatik untuk mengakhiri konflik dengan cepat.

Salah satu intervensi yang efektif bagi negara-negara nonkonflik adalah mendorong jalur diplomatik secara terkoordinasi dan terus-menerus untuk mempertemukan utusan-utusan perunding andal dari negara-negara konflik di negara netral.

Dasar pijak utama perundingan damai atau setidaknya gencatan senjata adalah bahwa setiap tambahan waktu penutupan Selat Hormuz akan memperparah kerusakan ekonomi kumulatif dan pemulihannya membutuhkn waktu dan pengorbanan yang sangat besar.

Lembaga-lembaga internasional semisal IMF, Bank Dunia, Dewan Keamanan PBB, dan Kelompok-20 atau G20 memiliki kedudukan dan kewajiban strategis untuk menjadi mediator perdamaian karena kebutuhan segera saat ini adalah resolusi diplomatik. Tekanan diplomatis pada semua pihak, termasuk AS, untuk segera menghentikan operasi ofensif harus dilakukan tanpa ambiguitas.

Ketiga, negara-negara di dunia harus mempercepat transisi energi untuk menghilangkan ketergantungan pada pemenuhan impor migas. Kemandirian dan ketahanan energi domestik di setiap negara importir energi harus menjadi program prioritas. Ancaman krisis energi global sebagai dampak perang di manapun memperlihatkan secara vulgar bahwa ketergantungan pada rantai pasokan bahan bakar fosil adalah kerentanan ekonomi dan keamanan nasional yang akut.

Jaminan yang paling tahan lama terhadap distorsi di masa depan adalah percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan di setiap negara importir migas. Penyimpanan tenaga surya, angin, dan baterai, dengan biaya saat ini, secara ekonomi lebih unggul daripada alternatif bahan bakar fosil impor. Terbukti, negara-negara yang telah memulai transisi energi ini secara terukur lebih sedikit terpapar dari ekses negatif konflik di Kawasan Teluk.

Pada dasarnya pembangunan infrastruktur energi ini menjadi awal mula membangun ketahanan dan kemandirian energi nonfosil di setiap negara importir migas. Selaras dengan doktrin pembangunan yang ramah lingkungan, maka investasi untuk membangun infrastruktur dasar energi ramah lingkungan menjadi kebijakan dan program prioritasnya.

Kemandirian energi adalah salah satu komponen dari arsitektur keberlanjutan kompetitif yang lebih luas, di mana ekonomi suatu negara yang tidak bergantung pada impor sumber daya yang dapat habis relatif lebih berkelanjutan dan kompetitif dalam jangka panjang. Untuk dipahami, konflik Israel-Iran ini, pada akhirnya adalah demonstrasi tentang berapa biaya ketergantungan energi, diukur dalam output ekonomi yang hilang, investasi yang dialihkan, dan pertumbuhan yang tertunda.

Negara-negara yang paling baik dan bijak untuk mengatasinya adalah negara-negara yang sudah mulai mengurangi ketergantungan itu. Negara-negara yang rusak adalah negara-negara yang belum atau tidak melakukan aksi migrasi ke energi ramah lingkungan. Kebijakan transisi energi tersebut bukan kebetulan, melainkan keniscayaan, juga sebagai argumen struktural untuk menciptakan daya saing berkelanjutan sebagai strategi nasional, bukan sekadar aspirasi normatif.

KEBIJAKAN ANTISIPATIF

Dari berbagai diskursus terbuka di ruang publik, pemerintah Indonesia dan otoritas-otoritas terkait baik moneter, fiskal, keuangan maupun sektor riil terus melakukan ikhtiar bagaimana menyikapi perkembangan perang Israel-Iran dari waktu ke waktu sehingga dalam pengambilan kebijakannya diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada.

Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas moneter, telah membuktikan hal itu. Rapat Dewan Gubernur BI (RDG BI) pada 17 Maret 2026 lalu merilis pernyataan berjudul “Mempertahankan Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi“ dengan keputusan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%; suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%; dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Keputusan strategis untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah serta menjaga pencapaian sasaran inflasi 2026—2027 dalam sasaran 2,5%±1%.

BI terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal dari kemungkinan eskalasi perang Timur Tengah, termasuk menempuh langkah-langkah penyesuaian guna tetap konsisten menjaga stabilitas perekonomian nasional.

BI juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik.

Dipahami, perang di mana pun memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Terganggunya rantai pasokan global telah mendongkrak harga migas dunia dan berdampak negatif pada perlambatan ekonomi dunia dan tekanan inflasi global. Pada akhirnya, momentum penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus dijaga pada rentang 5,1%—5,4% tahun ini di tengah berlangsungnya perang di Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai bagian dari upaya efisiensi, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, secara kasar potensi penghematan BBM dari kebijakan ini bisa mencapai sekitar 20% dalam satu hari.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20%,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Purbaya menjelaskan, angka tersebut merupakan perhitungan kasar yang dilakukan pihak lain, bukan dirinya secara langsung. Dia menyebut, estimasi tersebut menunjukkan adanya potensi pengurangan konsumsi BBM yang cukup signifikan meski belum dihitung secara rinci.

Namun, pemerintah memutuskan kebijakan WFA hanya diterapkan satu hari. Menurut Purbaya, hal ini mempertimbangkan efektivitas kerja, karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal melalui skema WFH.

Dia menilai ada kecenderungan produktivitas menurun jika WFH dilakukan terlalu sering. Oleh karena itu, pemerintah memilih opsi satu hari, yang jika digabung dengan akhir pekan dapat memberikan waktu jeda lebih panjang bagi pekerja.

Selain itu, Purbaya menambahkan bahwa skema ini juga berpotensi mendorong sektor pariwisata. Dengan adanya tambahan waktu libur yang lebih panjang, masyarakat diharapkan memanfaatkan waktu tersebut untuk berwisata.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan WFH masih akan dirinci lebih lanjut. Dia memastikan implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan setelah periode Lebaran.

Airlangga menjelaskan, kebijakan WFA nantinya akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) serta menjadi imbauan bagi sektor swasta. Meski demikian, penerapannya tidak mencakup sektor yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“WFH akan didetailkan, tetapi setelah Lebaran kita akan melakukan,” ujar Airlangga saat ditemui usai Salat Id di lokasi yang sama dengan Purbaya.

Seiring dengan skema tersebut, pemerintah berharap kebijakan WFA tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga tetap menjaga produktivitas kerja serta memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya sektor pariwisata.

Hemat BBM

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya disebutkan mulai mengkaji penerapan WFH dan pengurangan hari kerja demi menghemat penggunaan BBM. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3).

Langkah itu mulai menjadi perhatian seiring melonjaknya harga minyak global imbas konflik Timur Tengah. Terlebih RI masih mengimpor minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari (bph).

Adapun harga minyak global sudah menembus level di atas US$100 per barel. Padahal, asumsi harga minyak atau Indonesian crude price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 berada di level US$70 per barel.

“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” ujar Presiden.

Ekonom pun menilai upaya tersebut cukup rasional. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, langkah membatasi penggunaan BBM cukup rasional sebagai respons awal. Apalagi, sejumlah negara tetangga seperti Filipina dan Thailand.

Menurutnya, langkah pembatasan pembelian BBM dengan memberlakukan skema tersebut atau hari kerja bisa diberlakukan untuk aparatur negeri sipil (ASN).

"Logikanya sederhana: kalau mobilitas ASN berkurang, penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan harian juga ikut turun, sehingga konsumsi BBM bisa ditekan. Kita juga pernah melihat pengalaman serupa saat pandemi Covid-19 ketika banyak pegawai bekerja dari rumah dan konsumsi BBM nasional ikut menurun," tutur Yusuf.

Menurutnya, keuntungan dari penerapan WFH atau pengurangan hari kerja adalah implementasinya relatif cepat dan tidak membutuhkan tambahan anggaran negara. Bahkan, justru bisa menghemat belanja operasional pemerintah.

Selain itu, langkah ini juga memberi sinyal ke pasar bahwa pemerintah berupaya mengendalikan konsumsi energi dan menjaga disiplin fiskal di tengah gejolak harga minyak global. Namun, Yusuf juga melihat ada keterbatasan dari kebijakan itu.

Menurutnya, WFH atau pengurangan hari kerja pada dasarnya hanya menyasar konsumsi BBM di sektor pemerintahan. Sementara, porsi terbesar konsumsi energi justru berasal dari masyarakat dan sektor transportasi yang lebih luas. Oleh karena itu, dampak penghematannya secara nasional kemungkinan tidak terlalu besar.

Menteri Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indonesia perlu segera melakukan reformasi sektor pariwisata guna memitigasi dampak krisis global, khususnya akibat konflik di Timur Tengah.

Ia menyebut sektor pariwisata saat ini tengah menghadapi tekanan akibat terganggunya konektivitas global imbas konflik tersebut.

"Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi kerugian akibat krisis global, serta membangun fondasi pariwisata dan destinasi yang kompetitif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional," ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/3).

Melansir Antara, Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan sekitar 5.500 wisatawan mancanegara (wisman) serta potensi kerugian devisa mencapai Rp184,8 miliar per hari jika tidak segera dimitigasi.

Sementara, laporan InJourney Airports untuk periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 mencatat gangguan pada sembilan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Gangguan ini berdampak pada mobilisasi 47.012 penumpang. Tantangan tersebut juga diperparah oleh kenaikan harga avtur.

Airlangga menegaskan sektor pariwisata tetap penting untuk difokuskan, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Pada 2025, sektor pariwisara menyumbang Rp945,7 triliun atau setara 3,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selain itu, jumlah kunjungan wisman tercatat mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh 10,7 persen secara tahunan (yoy). Dari sisi devisa, sektor ini menghasilkan 18,91 miliar dolar AS serta menopang 25,91 juta tenaga kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Menko juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah agar pariwisata Indonesia tetap kompetitif.

Salah satunya adalah perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Berdasarkan World Travel and Tourism Council, kebijakan BVK terhadap 169 negara sejak 2015 mampu mendorong pertumbuhan wisatawan hingga 15 persen per tahun, serta menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru di sektor pariwisata.

Saat ini, Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi 20 negara potensial sebagai target perluasan.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pasar domestik dengan memanfaatkan momentum libur Lebaran sebagai penopang utama. Strategi ini dapat dilakukan melalui konsep micro-tourism, yakni pengembangan destinasi dalam radius perjalanan darat dengan pengalaman wisata yang lebih mendalam.

Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah stimulus, seperti diskon transportasi selama periode Lebaran 2026 serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk mendorong mobilitas wisatawan domestik.

Langkah lain yang diusulkan antara lain negosiasi pembukaan rute internasional baru, penguatan branding Indonesia sebagai destinasi yang aman dan stabil, serta promosi destinasi bagi digital nomad.

Wilayah seperti Jakarta, Kepulauan Riau, hingga KEK Kura-Kura Bali dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ekosistem kerja berbasis teknologi yang aman bagi talenta digital global.

"Dengan gejolak nilai tukar saat ini, seharusnya menjadi potensi tersembunyi dalam menarik wisatawan karena mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari uang yang mereka tukarkan. Untuk itu, pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi high-end dengan harga terjangkau perlu diperkuat," kata Airlangga.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menjaga ketahanan ekosistem pariwisata di tengah dinamika global.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indonesia perlu segera melakukan reformasi sektor pariwisata guna memitigasi dampak krisis global, khususnya akibat konflik di Timur Tengah.

Ia menyebut sektor pariwisata saat ini tengah menghadapi tekanan akibat terganggunya konektivitas global imbas konflik tersebut.

“Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi kerugian akibat krisis global, serta membangun fondasi pariwisata dan destinasi yang kompetitif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan sekitar 5.500 wisatawan mancanegara (wisman) serta potensi kerugian devisa mencapai Rp184,8 miliar per hari jika tidak segera dimitigasi.

Sementara, laporan InJourney Airports untuk periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 mencatat gangguan pada sembilan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Gangguan ini berdampak pada mobilisasi 47.012 penumpang. Tantangan tersebut juga diperparah oleh kenaikan harga avtur.

Airlangga menegaskan sektor pariwisata tetap penting untuk difokuskan, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Pada 2025, sektor ini menyumbang Rp945,7 triliun atau setara 3,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selain itu, jumlah kunjungan wisman tercatat mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh 10,7 persen secara tahunan (yoy). Dari sisi devisa, sektor ini menghasilkan 18,91 miliar dolar AS serta menopang 25,91 juta tenaga kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Menko juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah agar pariwisata Indonesia tetap kompetitif.

Salah satunya adalah perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Berdasarkan kajian World Travel and Tourism Council, kebijakan BVK terhadap 169 negara sejak 2015 mampu mendorong pertumbuhan wisatawan hingga 15 persen per tahun serta menciptakan sekitar 400.000 lapangan kerja baru di sektor pariwisata.

Saat ini, Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi 20 negara potensial sebagai target perluasan.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pasar domestik dengan memanfaatkan momentum libur Lebaran sebagai penopang utama. Strategi ini dapat dilakukan melalui konsep micro-tourism, yakni pengembangan destinasi dalam radius perjalanan darat dengan pengalaman wisata yang lebih mendalam.

Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah stimulus, seperti diskon transportasi selama periode Lebaran 2026 serta kebijakan Work From Anywhere untuk mendorong mobilitas wisatawan domestik.

Langkah lain yang diusulkan antara lain negosiasi pembukaan rute internasional baru, penguatan branding Indonesia sebagai destinasi yang aman dan stabil, serta promosi destinasi bagi digital nomad.

Wilayah seperti Jakarta, Kepulauan Riau, hingga KEK Kura-Kura Bali dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ekosistem kerja berbasis teknologi yang aman bagi talenta digital global.

“Dengan gejolak nilai tukar saat ini, seharusnya menjadi potensi tersembunyi dalam menarik wisatawan karena mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari uang yang mereka tukarkan. Untuk itu, pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi high-end dengan harga terjangkau perlu diperkuat,” kata Airlangga.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menjaga ketahanan ekosistem pariwisata di tengah dinamika global.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata menilai peran wisatawan nusantara akan menjadi penopang utama perputaran ekonomi domestik selama periode libur Lebaran Idulfitri 2026, di tengah dinamika global yang turut memengaruhi sektor pariwisata.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini mengatakan tradisi mudik selama ini turut mendorong peningkatan aktivitas wisata masyarakat. Meski demikian, pemerintah belum menetapkan proyeksi nilai perputaran ekonomi untuk Lebaran tahun ini.

“Biasanya ada dampak ekonomi atau perputaran ekonomi yang terjadi, dan ini baik untuk masyarakat terutama UKM, sehingga ekonomi kita tetap bergerak,” kata Made dalam konferensi pers secara daring, Selasa (17/3/2026).

Ia menambahkan, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, turut memberikan pengaruh terhadap sektor pariwisata nasional, terlebih karena bertepatan dengan momentum Ramadan dan Idulfitri.

Untuk itu, Kemenpar berharap pergerakan wisatawan domestik dapat mengompensasi potensi penurunan wisatawan mancanegara maupun warga Indonesia yang biasanya berlibur ke luar negeri. Pemerintah juga mendorong wisatawan nasional agar memilih destinasi dalam negeri selama periode liburan.

Dalam upaya meningkatkan minat berwisata, Kemenpar telah mengkurasi berbagai paket wisata hasil kerja sama dengan sekitar 40 pelaku industri. Paket tersebut mencakup atraksi wisata, akomodasi, hingga belanja.

Selain itu, Kemenpar juga menjalin komunikasi intensif dengan agen perjalanan daring atau online travel agent (OTA) guna menyelaraskan strategi promosi dan kebijakan pariwisata.

“Kampanye dari Kementerian Pariwisata, BBWI atau Bangga Berwisata di Indonesia, dan adanya tiket-tiket yang telah diberikan insentif oleh pemerintah ini diharapkan bisa mendorong [perputaran ekonomi],” ujarnya.

Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) turut berharap kebijakan insentif pemerintah, termasuk diskon moda transportasi selama mudik Lebaran, dapat meningkatkan pergerakan wisatawan dan tingkat hunian hotel.

Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, menyebut momentum Lebaran selama ini identik dengan lonjakan wisatawan domestik, khususnya di destinasi unggulan.

“Dengan berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah itu pergerakannya justru meningkat dibandingkan [periode libur lebaran] tahun lalu, itu harapannya,” ujar Maulana.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perlunya mitigasi kerugian terhadap sektor pariwisata di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah.

Dia menambahkan, ketangguhan sektor pariwisata sedang diuji oleh gejolak di Timur Tengah yang mengganggu konektivitas global.

"Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan 5.500 wisatawan mancanegara (wisman) dan potensi kerugian devisa Rp184,8 miliar per hari jika tidak dimitigasi dengan baik," ujar Airlangga dalam Webinar Nasional Tourism Under Fire: Dampak Eskalasi Konflik Global, Senin (16/3/2026).

Laporan terbaru dari InJourney Airports periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 mencatatkan gangguan pada 9 rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai, yang berdampak pada mobilisasi 47.012 penumpang. Tantangan ini juga semakin kompleks dengan meningkatnya harga avtur.

"Untuk itu, Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi kerugian akibat krisis global, dan membangun fondasi pariwisata dan destinasi yang kompetitif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional,” tutur Airlangga.

Dia menambahkan, sektor pariwisata telah membuktikan perannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dan menyumbang Rp945,7 triliun atau setara dengan 3,97 persen dari total PDB Indonesia di tahun 2025.

Keberhasilan ini didorong lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh sebesar 10,7 persen (yoy). Secara makro, sektor ini telah mengamankan devisa negara sebesar USD18,91 miliar dan menjadi tumpuan hidup bagi 25,91 juta tenaga kerja.

Airlangga memaparkan beberapa hal dilakukan Pemerintah agar pariwisata Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain, di antaranya yaitu dengan melakukan perluasan Bebas Visa Kunjungan (BVK).

Berdasarkan kajian World Travel and Tourism Council, implementasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia kepada 169 negara sejak 2015 lalu berhasil memacu pertumbuhan wisatawan hingga 15 persen per tahun dan secara langsung mampu menciptakan 400.000 lapangan kerja baru di sektor pariwisata.

Kementerian Pariwisata telah juga mengidentifikasi 20 negara potensial sebagai langkah respons cepat terhadap situasi saat ini.

Kemudian, Indonesia perlu untuk memperkuat pasar domestik dan memanfaatkan momentum libur lebaran sebagai jaring pengaman utama dengan mengadopsi konsep micro-tourism yaitu destinasi dalam radius perjalanan darat dikemas untuk memiliki pengalaman yang mendalam.

"Pemerintah telah memberikan stimulus diskon transportasi pada periode Lebaran 2026 dan kebijakan Work From Anywhere guna menunjang pergerakan wisatawan ke berbagai daerah," ujar Airlangga.

Selain itu, diperlukan juga untuk melakukan negosiasi rute internasional baru, memperkuat branding Indonesia sebagai destinasi yang aman dan stabil, serta mempromosikan destinasi bagi Digital Nomad untuk menangkap peluang migrasi talenta digital profesional di wilayah seperti Jakarta, Kepulauan Riau atau KEK Kura-Kura Bali yang memiliki potensi untuk ditawarkan sebagai ekosistem kerja yang aman dan berteknologi tinggi.

“Dengan gejolak nilai tukar saat ini, seharusnya menjadi potensi tersembunyi dalam menarik wisatawan karena mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari uang yang mereka tukarkan. Untuk itu pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi high end dengan harga terjangkau perlu digaris besarkan,” ujar Airlangga.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, CIREBON- Menteri PariwisataWidiyanti Putri Wardhanamemprediksi lonjakan besar perjalanan wisata domestik selama libur Lebaran 2026.

Pemerintah memperkirakan sekitar 144 juta wisatawan Nusantara akan melakukan perjalanan ke berbagai destinasi di Indonesia, termasuk wilayah Cirebon, Jawa Barat.

Tingginya mobilitas tersebut diyakini akan memicu perputaran ekonomi yang signifikan di sektor pariwisata nasional.

Pernyataan itu disampaikan Widiyanti saat melakukan kunjungan kerja ke KabupatenCirebon, Jawa Barat, Selasa (10/3/2026).

Ia menyebut momentum libur Lebaran setiap tahun selalu menjadi pendorong utama pergerakan wisata domestik, karena masyarakat yang melakukan perjalanan mudik biasanya sekaligus memanfaatkan waktu untuk berlibur bersama keluarga.

"Potensi pergerakan wisatawan dalam jumlah besar tersebut bukan hanya berdampak pada meningkatnya kunjungan destinasi wisata, tetapi juga memberikan efek ekonomi berantai bagi berbagai sektor usaha, mulai dari transportasi, perhotelan, kuliner, hingga pelaku UMKM di daerah tujuan wisata," kata Widiyanti.

Kementerian Pariwisata memperkirakan aktivitas perjalanan wisata selama periode libur Lebaran tahun ini dapat menghasilkan perputaran uang lebih dari Rp100 triliun.

Angka tersebut dinilai menunjukkan betapa pentingnya sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional, terutama pada momen libur panjang.

Widiyanti menegaskan pemerintah sedang mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan destinasi wisata di seluruh daerah siap menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan.

Persiapan itu meliputi aspek keamanan, kenyamanan, serta kesiapan fasilitas penunjang agar masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman.

Ia menilai penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa wisatawan yang melakukan perjalanan selama musim mudik tidak hanya sekadar pulang kampung, tetapi juga dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berwisata.

"Dengan demikian, kegiatan mudik dan wisata dapat berjalan beriringan serta memberikan manfaat ekonomi bagi daerah," tuturnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Pariwisata telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan di sektor pariwisata.

Edaran itu berisi imbauan kepada pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, serta pelaku industri wisata agar melakukan berbagai persiapan menghadapi peningkatan jumlah pengunjung selama periode libur Lebaran.

Pemerintah juga mendorong pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah untuk mengambil langkah-langkah yang dapat meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan wisata domestik.

Salah satu bentuk dukungan yang dianjurkan adalah penyediaan berbagai program promosi maupun insentif perjalanan, seperti potongan harga tiket atau paket wisata.

Menurut Widiyanti, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat minat masyarakat untuk berwisata di dalam negeri. Selain mendorong pergerakan wisatawan, langkah itu juga dapat membantu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di berbagai daerah tujuan wisata.

Di sisi lain, Kementerian Pariwisata juga melakukan pemantauan langsung ke sejumlah destinasi wisata untuk memastikan kesiapan fasilitas dan layanan bagi pengunjung.

"Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan standar pelayanan, keamanan, serta kelayakan sarana pendukung wisata tetap terjaga menjelang lonjakan wisatawan," katanya.