Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memaknai peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui transformasi bisnis, inovasi berkelanjutan, serta pengelolaan risiko yang adaptif di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Memperingati Harkitnas 2026, Pertamina menggelar Upacara Bendera di Gedung Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (20/5). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti para perwira Pertamina Grup di lingkungan holding, subholding, hingga anak perusahaan services Pertamina.

Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero), Ahmad Siddik Badruddin bertindak sebagai Pembina Upacara sekaligus menyampaikan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.

Mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, peringatan Harkitnas tahun ini merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi melalui perlindungan generasi penerus bangsa sekaligus memperkuat kemandirian nasional di berbagai sektor strategis, termasuk energi.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat,” ujar Siddik.

Menurut Siddik, semangat Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan tata kelola yang baik dalam menjaga keberlanjutan energi nasional.

“Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi melalui pengelolaan risiko yang adaptif. Bagi Pertamina, pengelolaan risiko yang terintegrasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan operasional dan memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga,” ujar Siddik.

Ia menambahkan, ketahanan energi sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global sekaligus memastikan keberlanjutan energi bagi generasi mendatang.

“Pertamina terus memperkuat tata kelola risiko di seluruh lini bisnis, penguatan aspek HSSE, transformasi digital, serta pengembangan energi rendah karbon guna menghadapi tantangan energi masa depan,” tambahnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menambahkan bahwa Harkitnas menjadi momentum penting bagi seluruh perwira Pertamina untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkuat kontribusi dalam menjaga ketahanan energi bangsa.

“Semangat inilah yang harus terus dipupuk di lingkungan Pertamina. Mari bangkitkan semangat nasionalisme, selain itu Pertamina terus mengembangkan kemampuan untuk menjaga amanah mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Baron.

Menurut Baron, semangat kebangkitan nasional juga perlu diwujudkan masyarakat melalui dukungan terhadap kemandirian energi nasional, salah satunya dengan menggunakan energi secara bijak.

“Banyak langkah yang bisa kita lakukan diantaranya bijak dalam menggunakan energi. Kalau ini dilakukan secara bersama-sama, maka dampaknya pasti akan terasa besar. Ini juga adalah bagian dari kebangkitan nasional,” tutup Baron.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional berkolaborasi bersama Badan Intelektual Strategi Objektif Nasional Indonesia (BISON) menyelenggarakan kegiatan Garuda Youth Camp 2026. Kegiatan yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta diselenggarakan pada 1–3 Mei 2026.

Kegiatan ini mengusung tema “Pemuda Bersatu, Bangsa Kuat untuk Indonesia Emas 2045” dan diikuti oleh 558 pelajar SMA/SMK sederajat dari 29 sekolah di wilayah Jabodetabek.

Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya pembinaan generasi muda dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, serta karakter kepemimpinan pelajar di tengah berbagai tantangan sosial yang berkembang.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai fenomena yang menjadi perhatian bersama, seperti meningkatnya konflik antarpelajar atau tawuran, masuknya paham radikalisme, serta keterlibatan pelajar dalam aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan.

Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri Aang Witarsa menyampaikan melalui kegiatan kemah yang dikemas secara edukatif dan partisipatif di alam terbuka, para peserta mendapatkan berbagai materi pembekalan, antara lain wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bahaya radikalisme, ekstremisme dan anarkisme, literasi digital yang positif, serta peran generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Lihat video: Ngeri! Tawuran Pelajar Pakai Sajam di Jakarta, Warga Resah



"Selain sesi pembelajaran, kegiatan juga diisi dengan aktivitas pembentukan karakter, seperti penanaman pohon, kerja sama tim, caraka malam, api unggun dan deklarasi kebangsaan, serta pentas seni yang dikemas secara interaktif dalam tim yang berbeda asal sekolahnya, latar belakangnya yang sebelumnya tidak saling mengenal sehingga diharapkan membentuk karakter kepekaan sosial satu sama lainnya sebagai bagian dari keluarga" ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Badan Kesbangpol DKI Jakarta, serta Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan DKI Jakarta yang memberikan penguatan materi terkait kewaspadaan nasional dan pentingnya menjaga persatuan di kalangan generasi muda.

Melalui penyelenggaraan Garuda Youth Camp 2026, Kemendagri berharap dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk aktif dalam kegiatan positif, memperkuat semangat persatuan dan kebinekaan, serta meningkatkan ketahanan sosial di kalangan pelajar sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun ruang ekspresi positif bagi pelajar sekaligus mendorong terciptanya generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat terhadap persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan dukungan bersama dalam upaya pembinaan generasi muda guna memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan bangsa.

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta melakukan audit aliran dana asing yang diduga digunakan dalam kegiatan sosial dan politik di Indonesia. Hal itu penting untuk memastikan dana tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melemahkan negara.

“Kalau dana asing digunakan untuk kebaikan, pemberdayaan masyarakat, itu sah. Tapi kalau digunakan untuk merongrong negara, ini sudah masuk kategori pengkhianatan,” kata Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia Syurya Muhammad Nur, Jumat (3/4/2026).

Syurya menyoroti adanya indikasi program-program yang dibiayai dana hibah dengan tujuan membangun narasi alternatif terhadap pemerintah serta memengaruhi persepsi publik, terutama menjelang agenda politik nasional.

Dalam kajian substansi perjanjian grant yang beredar di media, terdapat kegiatan seperti produksi konten digital, film dokumenter, hingga kampanye media sosial yang mengangkat isu-isu seperti kritik terhadap pemerintah, militerisme, hingga mendorong munculnya aktor politik alternatif.

"Substansinya kok jadi mengarah pada delegitimasi negara melalui berbagai program yang mengarah pada framing NGO tersebut ya? Selain itu, terdapat pula pendanaan untuk konsolidasi gerakan mahasiswa dan kampanye masyarakat sipil yang bertujuan memperkuat tekanan terhadap kebijakan negara,” katanya

Lihat video: PANGLIMA TNI PERINTAHKAN SIAGA SATU! Lindungi Kedaulatan Negara dari ANCAMAN ASING!



Syurya menjelaskan, dalam kajian komunikasi politik, pola tersebut masuk dalam strategi agenda setting dan political framing, di mana opini publik dibentuk secara sistematis melalui narasi yang terus diulang dan diperkuat lewat berbagai platform.

“Ini bukan sekadar kebebasan berekspresi. Kalau sudah ada desain, ada pendanaan besar, dan ada tujuan membentuk opini publik secara masif, ini bisa masuk kategori operasi pengaruh,” ujarnya.

Syurya juga menyinggung praktik global yang kerap disorot media internasional seperti The Sunday Guardian, terkait penggunaan dana asing untuk memengaruhi dinamika politik domestik suatu negara melalui jaringan organisasi sipil.

“Negara harus tegas membedakan antara aktivitas masyarakat sipil yang konstruktif dengan gerakan yang berpotensi menjadi alat kepentingan asing. Kalau dibiarkan, ini bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap negara. Bahkan dalam jangka panjang bisa mengarah pada delegitimasi,” ucapnya.

Syurya pun mendorong aparat seperti PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan audit forensik, termasuk menelusuri aliran dana, tujuan penggunaan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. “Negara tidak boleh kalah oleh perang narasi. Ini bukan ancaman biasa, tapi ancaman terhadap kedaulatan negara,” katanya.

JAKARTA - Aparat penegak hukum dan Pusat Pelaporan dan Analisisi Transaksi Keuangan (PPATK) diminta melakukan audit aliran dana asing yang diduga digunakan dalam kegiatan sosial dan politik di Indonesia. Hal itu penting untuk memastikan dana tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melemahkan negara.

“Kalau dana asing digunakan untuk kebaikan, pemberdayaan masyarakat, itu sah. Tapi kalau digunakan untuk merongrong negara, ini sudah masuk kategori pengkhianatan,” kata Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia Syurya Muhammad Nur, Jumat (3/4/2026).

Syurya menyoroti adanya indikasi program-program yang dibiayai dana hibah dengan tujuan membangun narasi alternatif terhadap pemerintah serta memengaruhi persepsi publik, terutama menjelang agenda politik nasional.

Dalam kajian substansi perjanjian grant yang beredar di media, terdapat kegiatan seperti produksi konten digital, film dokumenter, hingga kampanye media sosial yang mengangkat isu-isu seperti kritik terhadap pemerintah, militerisme, hingga mendorong munculnya aktor politik alternatif.

"Substansinya kok jadi mengarah pada delegitimasi negara melalui berbagai program yang mengarah pada framing NGO tersebut ya? Selain itu, terdapat pula pendanaan untuk konsolidasi gerakan mahasiswa dan kampanye masyarakat sipil yang bertujuan memperkuat tekanan terhadap kebijakan negara,” katanya

Lihat video: PANGLIMA TNI PERINTAHKAN SIAGA SATU! Lindungi Kedaulatan Negara dari ANCAMAN ASING!



Syurya menjelaskan, dalam kajian komunikasi politik, pola tersebut masuk dalam strategi agenda setting dan political framing, di mana opini publik dibentuk secara sistematis melalui narasi yang terus diulang dan diperkuat lewat berbagai platform.

“Ini bukan sekadar kebebasan berekspresi. Kalau sudah ada desain, ada pendanaan besar, dan ada tujuan membentuk opini publik secara masif, ini bisa masuk kategori operasi pengaruh,” ujarnya.

Syurya juga menyinggung praktik global yang kerap disorot media internasional seperti The Sunday Guardian, terkait penggunaan dana asing untuk memengaruhi dinamika politik domestik suatu negara melalui jaringan organisasi sipil.

“Negara harus tegas membedakan antara aktivitas masyarakat sipil yang konstruktif dengan gerakan yang berpotensi menjadi alat kepentingan asing. Kalau dibiarkan, ini bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap negara. Bahkan dalam jangka panjang bisa mengarah pada delegitimasi,” ucapnya.

Syurya pun mendorong aparat seperti PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan audit forensik, termasuk menelusuri aliran dana, tujuan penggunaan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. “Negara tidak boleh kalah oleh perang narasi. Ini bukan ancaman biasa, tapi ancaman terhadap kedaulatan negara,” katanya.

SURABAYA - Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan meningkatkan rasa cinta Tanah Air, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia (PCTA-Indonesia) mempersembahkan konser 'Bangga Merdeka untuk Indonesia Raya' serta Pameran Lukisan dan Foto. Acara berlangsung di Grand City Convention Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (9/11/2025).

Pameran lukisan dan foto menceritakan tentang perjalanan sejarah kemerdekaan dan kepahlawanan Polri serta ulama atau santri.

Ketua Umum PCTA Indonesia, I Dewa Nyoman S Hartana menyampaikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa setelah berabad-abad lamanya rakyat hidup dalam penindasan kolonial.

“Kemerdekaan ini adalah karunia Allah yang harus disyukuri dan dijaga. Sejarah mencatat, bangsa ini mempertahankan kemerdekaan dengan segala daya upaya melalui perang, diplomasi dan persatuan rakyat dari berbagai lapisan,” ujar Dewa dalam sambutannya dikutip Senin (10/11/2025).

Ia juga menegaskan, semangat perjuangan rakyat, termasuk kaum petani, guru, santri dan para ulama, adalah kekuatan kolektif yang membawa Indonesia pada kemerdekaan sejati.

“Perjuangan adalah hasil gotong royong seluruh elemen bangsa. Dari para kyai, santri, TNI/Polri hingga masyarakat biasa, semua berjuang dengan caranya masing-masing,” lanjutnya.

Dewa turut menyinggung makna hakiki kemerdekaan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

“Penjajahan bukan hanya fisik, tapi juga sifat tamak dan dzalim. Maka kemerdekaan harus terus diperjuangkan, dipertahankan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Kurator Pameran, Erwien Kusuma, dalam kesempatan yang sama menampilkan napak tilas Polisi Moehammad Jasin dalam perang Surabaya dan peran Polri dalam menjaga semangat kemerdekaan di era modern.

Menurutnya, Polri terus berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung seluruh agenda pembangunan nasional.

“Pameran juga menampilkan Polisi Moehammad Jasin dalam perang Surabaya dan peran Polri saat ini yang tidak hanya hadir dalam konteks keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan menjaga kedaulatan ekonomi rakyat,” jelas Erwien.

Ia menambahkan, dalam pameran tersebut juga ditampilkan dokumentasi kiprah Polri selama masa pandemi Covid-19 hingga kontribusinya dalam program peningkatan produksi pangan nasional.

“Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri ikut mendorong terwujudnya cita-cita menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ini adalah bentuk nyata semangat kemerdekaan di masa kini,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Karobinkar SSDM Polri, Brigjen Langgeng Purnomo mengucapkan terima kasih kepada PCTA Indonesia yang telah mengangkat contoh kepahlawanan Polri dari sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini.

Salah satunya, menampilkan foto M. Jasin saat masa perjuangan menjaga kedaulatan negara dan kemerdeakaan bangsa.

"Juga ditampilkan peran Polri pada musibah Covid-19 yang terjadi pada 2020. Ada kegiatan Polri mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah, termasuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional agar Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dan mendukung program Makan Bergizi Gratis," katanya.

"Sekali lagi, terima kasih karena telah menampilakn peran Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo," tambah Langgeng.

Acara ini juga menampilkan kutipan dari Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang menegaskan bahwa agama dan nasionalisme tidaklah berseberangan.

“Nasionalisme bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan,” kutipan tersebut menjadi peneguh semangat bagi generasi penerus bangsa untuk terus menjaga persatuan dan kemerdekaan Indonesia.

Melalui konser dan pameran ini, PCTA Indonesia mengajak seluruh masyarakat untuk kembali meneladani perjuangan para pahlawan serta meneguhkan semangat cinta tanah air sebagai dasar membangun Indonesia yang lebih kuat, berdaulat dan sejahtera.

BANTUL - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajak masyarakat Bantul, Yogyakarta untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Hal itu disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi, saat membuka sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila: Memperkuat Jati Diri Bangsa Melalui Penanaman Nilai-Nilai Ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, BPIP di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (29/10/2025).

Yudian yang menegaskan Pancasila harus menjadi roh kehidupan bangsa dan panduan dalam bertindak, berpikir, serta bersikap. Melalui kegiatan ini, kata dia, BPIP terus meneguhkan komitmen untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

“Mari kita jadikan Bantul sebagai contoh daerah yang bukan hanya memahami, tetapi menghidupkan Pancasila dalam tindakan nyata. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mari kita perkuat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa ini,” ujar Yudian.

Turut hadir Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso, Kepala Kanwil Kemenag DIY Ahmad Bahiej, Kepala Kemenag Bantul Muntolib, Kepala Badan Kesbangpol Bantul Stephanus Heru Wismantara, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat dan pesan penuh semangat kepada seluruh generasi muda Indonesia dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025. Kepala Negara mengajak para pemuda dan pemudi di seluruh tanah air untuk meneladani semangat persatuan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa sejak ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

“Mereka yang pada saat itu berusia muda, tidak lebih dari 22, 23, 24 tahun, hanya ingin 1 hal, Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat, dan kini, tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera,” ujar Presiden Prabowo pada video yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (28/10/2025).

Kepala Negara menegaskan bahwa perjuangan membangun bangsa belum berakhir. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang hidup sederhana dan bekerja keras demi keluarga dan bangsa.

Untuk itu, pemerintah berkomitmen menghadirkan kerja nyata agar seluruh rakyat dapat hidup layak dan sejahtera.

“Perjuangan ini belum selesai. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan: petani-petani kita di sawah, nelayan-nelayan kita di laut, buruh di pabrik, anak-anak muda yang bekerja keras demi keluarganya. Kepada mereka, kita wajib memastikan seluruh rakyat Indonesia harus hidup layak, sejahtera. Sehingga, bangga menjadi bagian dari bangsa besar ini. Bangsa kita kaya, yang penting sekarang kita pandai menjaga, mengelola kekayaan kita,” tutur Kepala Negara.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kekuatan dan masa depan Indonesia terletak di tangan para pemuda. Kepala Negara menyerukan agar semangat cinta tanah air tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.

“Selama masih ada anak muda Indonesia yang jujur, yang berani, dan setia kepada bangsa dan rakyatnya, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan,” imbuh Kepala Negara.

Presiden Prabowo berpesan agar para pemuda tidak takut bermimpi besar dan terus menumbuhkan semangat persatuan serta gotong royong untuk membangun bangsa yang kuat, adil, dan disegani dunia.

“Karena itu saya berpesan, Hai pemuda, jangan takut bermimpi besar. Jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Mari kita kobarkan semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat untuk berbuat yang terbaik bagi negeri,” tegas Presiden Prabowo.

JAKARTA - Peringati tujuh dekade Konferensi Asia–Afrika (KAA) 1955, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi tuan rumah Conference of Bandung Spirit 70th Anniversary.

Konferensi internasional yang mengangkat tema “Bandung at 70: Assessments and Perspectives to Build the World Anew” ini diselenggarakan Kampus IPDN Jatinangor. Konferensi ini diikuti 131 akademisi, peneliti, dan praktisi dari 32 negara, terdiri atas 89 peserta yang hadir secara langsung dan 42 peserta yang bergabung secara daring.

Peserta yang hadir secara fisik berasal dari 17 negara, antara lain Indonesia, India, Perancis, China, Italia, Rusia, Brasil, Hungaria, Jepang, Afrika Selatan, dan Polandia, sedangkan peserta daring berasal dari 18 negara termasuk Amerika Serikat, Belanda, dan Aljazair.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan internasional, di antaranya pakar geopolitik dari Universitas Pertahanan (Unhan) Connie Rahakundini Bakrie.

Connie menegaskan Bandung Spirit masih sangat relevan di tengah pergeseran tatanan global saat ini, khususnya dengan munculnya kekuatan baru seperti BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) yang mencerminkan perlawanan terhadap ketimpangan global dan dominasi ekonomi-politik negara besar.

“Semangat Bandung bukanlah nostalgia, melainkan kesadaran yang hidup. Kita diingatkan bahwa keadilan dan perdamaian tidak diwariskan, tetapi harus terus dibangun dengan kebijaksanaan. Inilah jiwa yang harus menuntun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya, Selasa (28/10/2025).

Setelah Plenary Session di Gedung Loka Wirasaba, kegiatan dilanjutkan dengan enam parallel session yang tersebar di Fakultas Politik Pemerintahan (FPP), Fakultas Manajemen Pemerintahan (FMP), dan Fakultas Perlindungan Masyarakat (FPM). Para akademisi dari berbagai negara, termasuk dosen-dosen IPDN, turut berpartisipasi aktif sebagai pembicara dan moderator dalam diskusi ilmiah yang membahas isu strategis seperti tata kelola pemerintahan global, inovasi kebijakan publik, transformasi digital, dan kerja sama pembangunan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya konferensi ini sebagai bentuk diplomasi akademik Indonesia di kancah global.

“Konferensi ini bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi momentum untuk memperkuat solidaritas dan memperluas jejaring pengetahuan yang akan menjadi bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Rektor IPDN Halilul Khairi menegaskan IPDN merasa bangga menjadi tuan rumah kegiatan internasional ini. “Keterlibatan IPDN dalam forum ini menjadi wujud kontribusi dunia akademik dalam memperkuat diplomasi pengetahuan dan semangat kebersamaan global,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga melibatkan Praja IPDN baik sebagai peserta maupun panitia. Sebagian praja mengikuti seminar-seminar paralel untuk menambah wawasan akademik dan pemahaman global, sementara beberapa lainnya bertugas sebagai panitia pelaksana sebagai pengalaman belajar dalam penyelenggaraan kegiatan internasional.

Dr. Rasminto

Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) danAkademisi UNISMA

SEMBILAN puluh tujuh tahun setelah Sumpah Pemuda dikumandangkan pada 1928, bangsa ini kembali diuji oleh bentuk penjajahan baru.

Kekuatan dominasi ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh kartel sumber daya alam serta infiltrasi kepentingan asing yang memperlemah rasa kebangsaan. Tanah dan air Indonesia bukan lagi simbol kedaulatan, melainkan arena rebutan antara kepentingan modal dan kuasa.

Namun dari pusaran krisis itu, perlunya gagasan dan kesadaran baru dari generasi muda, kesadaran untuk mendekomposisi atau membongkar struktur ketidakadilan yang selama ini membelenggu bangsa.

Melalui gerakan dekomposit kebangsaan dapat menjadi wajah baru nasionalisme era kekinian, dengan gerakan rasional, progresif, dan berakar pada semangat kemerdekaan sejati.

Kartel sumber daya alam telah menjadi musuh laten bangsa. Mereka menguasai tambang, hutan, energi, hingga distribusi pangan. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan rakyat, justru dikomodifikasi dan diekspor mentah tanpa nilai tambah.

Yang lebih berbahaya, sebagian besar kartel ini berjejaring dengan kepentingan politik dan modal asing. Dalam diam, mereka menggerogoti kedaulatan ekonomi bangsa. Akibatnya, rakyat hanya jadi penonton di atas tanahnya sendiri.

Setahun pemerintahan Prabowo, kita disuguhkan keberanian pemerintah memberantas para kartel dan mafia sumberdaya alam. Hampir 3,5 juta hektare lahan sawit ilegal dapat dikembalikan untuk kepentingan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Selain itu, pengungkapan kasus kartel migas yang merugikan hampir Rp1000 triliun dari kasus impor minyak mentah, penyitaan Rp13,2 triliun dari kasus korupsi CPO sawit dan banyak hal dilakukan, demi satu kata, melawan kartel yang rusak tanah dan air Indonesia. Dari sana kita dapat melihat, Prabowo dan kabinet merah putihnya sudah berani melawan.

Tanah dan Air Jadi Simbol Perlawanan

Dahulu, Sumpah Pemuda menyatukan kesadaran “bertanah air satu” bukan sekadar slogan, membuktikan kesatuan dan persatuan pemuda demi Indonesia merdeka. Tapi kini, komitmen moral tersebut harus dapat terwujud dalam menjaga bumi Indonesia dari eksploitasi dan semangat tersebut perlu diterjemahkan dalam tindakan nyata.

Menjaga tanah dan air berarti melawan perampasan sumber daya, menolak proyek yang merusak ekologi, serta menegakkan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Nasionalisme masa kini bukan lagi sekadar mencintai simbol negara, tapi membela keberlanjutan tanah air dari tangan para perusaknya.

Gerakan dekomposit merupakan bentuk cinta tanah air yang rasional, melalui perlawanan terhadap monopoli, sekaligus upaya membangun tata kelola sumber daya yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil, transparan, dan berkelanjutan.

Bahasa dan Kesadaran Baru

Bahasa Indonesia pernah menjadi jembatan pemersatu. Kini, ia harus menjadi alat perlawanan. Di tengah arus disinformasi dan perang opini, bahasa dapat jadi senjata untuk menyampaikan kebenaran dan menggugah kesadaran publik, dengan tidak mudah diprovokasi oleh infiltrasi oleh aktor-aktor yang inginkan negeri ini rapuh atas konflik antara anak bangsa.

Kartel SDA tidak hanya menguasai sumber daya alam, tapi juga wacana publik. Mereka mengendalikan narasi, mengemas eksploitasi menjadi pembangunan, dan menstigma kritik korporasi sebagai penghambat kemajuan.

Generasi muda harus merebut kembali fungsi bahasa, menggunakannya untuk berpikir kritis, berdialog, dan membangun kesadaran kolektif. Dalam perang narasi global, kemampuan mengelola kata sama pentingnya dengan mengelola sumber daya.

Persatuan yang Terbelah oleh Adu Domba Asing

Ancaman kebangsaan hari ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar. Politik adu domba menjadi strategi halus untuk melemahkan Indonesia dari dalam.

Polarisasi sosial, konflik identitas, dan ujaran kebencian sengaja diciptakan agar bangsa ini kehilangan fokus dan solidaritas. Selama bangsa sibuk bertengkar, kekuatan asing dan kartel domestik bebas mengeruk sumber daya. Inilah bentuk baru divide et impera di era digital.

Gerakan dekomposit harus kuat menolak skenario ini. Harus dapat mengajak anak muda berpikir jernih, menolak provokasi, dan membangun persatuan berbasis kesadaran rasional, bukan emosional. Persatuan tidak cukup hanya dengan seragam, tapi harus ditopang keadilan dan kesetaraan.

Gerakan Dekomposit: Dari Kesadaran ke Tindakan

Generasi muda kini berada di garis depan perubahan. Dengan kemampuan digital, jejaring global, dan semangat inovasi, mereka sejatinya dapat membongkar struktur lama yang timpang dan membangun tatanan baru yang lebih adil.

Gerakan dekomposit bukan gerakan marah, tapi gerakan sadar. Ia mesti dapat mengajak berpikir sistemik yang menghubungkan isu ekologi, ekonomi, politik, dan moral kebangsaan dalam satu garis perjuangan.

Cinta Tanah Air tak lagi diukur dari seberapa keras berteriak “merdeka”, tapi seberapa gigih menegakkan keadilan sosial dan menjaga sumber daya untuk generasi mendatang. Nasionalisme rasional ini menjadi bentuk evolusi dari semangat Sumpah Pemuda, dari sumpah menjadi tindakan, dari idealisme menjadi strategi nyata untuk bangsa.

Sumpah yang Belum Selesai

Sumpah Pemuda bukan hanya catatan sejarah, tapi janji yang masih harus ditepati. Di tengah gempuran kartel ekonomi dan infiltrasi politik asing, sumpah itu menunggu dihidupkan kembali dan dirasakan aksinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Generasi muda hari ini mewarisi dua hal sekaligus, yakni kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan untuk berpikir dan bergerak, serta tanggung jawab menjaga tanah air agar tidak dijual murah oleh kepentingan sempit.

Gerakan dekomposit kebangsaan dapat menjadi jawabannya, dengan nasionalisme yang berani membongkar sistem lama dan menegakkan kembali makna sejati kemerdekaan. Karena sejatinya, Sumpah Pemuda belum berakhir. Ia hanya menunggu untuk diperjuangkan ulang, dengan akal, keberanian, dan integritas diri.