Di banyak ruang kehidupan masyarakat, pemberdayaan usaha ultra mikro di lingkungan ibu-ibu pengusaha UMKM berarti pertambahan keberanian untuk mengambil peran, memperkuat ekonomi keluarga, dan membangun daya tahan bersama di tengah berbagai tantangan.

Melalui PNM Mekaar, perempuan prasejahtera didorong untuk memiliki akses pembiayaan yang lebih aman dan terarah, sehingga tidak lagi bergantung pada pinjaman informal yang kerap memberatkan. Kehadiran PNM Mekaar menjadi ruang bagi para ibu untuk perlahan terbebas dari jerat rentenir melalui pembiayaan, pendampingan, dan kebersamaan dalam kelompok.

Perempuan dalam ekosistem ultra mikro bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi justru penggerak utama ekonomi rumah tangga. Dari usaha kecil yang dikelola di dapur, teras rumah, hingga pasar-pasar lokal, lahir dampak yang lebih luas bagi pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan kesejahteraan lingkungan sekitar.

Melalui PNM Mekaar, pemberdayaan diberikan tidak hanya dalam bentuk pembiayaan, tetapi juga melalui tiga modal utama, yaitu modal finansial berupa akses pembiayaan untuk mendukung keberlangsungan usaha, modal intelektual melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas usaha, serta modal sosial yang tumbuh dari kebersamaan dan solidaritas dalam kelompok.

Selain itu, melalui pendampingan berbasis kelompok, para ibu juga belajar mengelola usaha, membangun kepercayaan diri, serta saling mendukung satu sama lain.

Kepemimpinan informal para ketua kelompok menjadi salah satu kekuatan penting dalam proses transformasi. Di tengah kedekatan sosial antaranggota, ketua kelompok berperan mengoordinasikan pertemuan, juga menjadi penggerak semangat, tempat berbagi pengalaman, serta jembatan bagi anggota lain untuk terus bertumbuh.

Modal sosial yang terbentuk dari kebersamaan ini kemudian memperkuat resiliensi ekonomi perempuan, karena setiap anggota tidak berjalan sendiri dalam mengembangkan usahanya.

Salah satu kisah hadir dari Eko Purwanti, nasabah PNM Cabang Pati, yang mengembangkan usaha rengginang berbahan hasil olahan laut serta catering. Dari usaha yang bermula sederhana, ia tidak hanya menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, tetapi juga membuka ruang manfaat bagi ibu-ibu di sekitarnya untuk ikut memiliki penghasilan.

"Saya berharap usaha ini bisa terus berjalan. Bukan hanya untuk menghidupi keluarga saya, tapi juga supaya ibu-ibu di sekitar saya bisa ikut merasakan punya penghasilan. Pelan-pelan kita saling menguatkan, semangat bersama dalam klasterisasi hasil olahan laut, dan mau maju bersama," ujar Eko.

Kisah Eko menjadi gambaran bahwa ketika perempuan diberi ruang, pendampingan, dan kesempatan untuk bertumbuh, dampaknya dapat melampaui satu usaha dan satu keluarga. Dari kelompok kecil yang saling percaya, lahir keberanian untuk bermimpi lebih besar, membangun usaha yang lebih kuat, dan menghadirkan perubahan yang lebih berarti bagi komunitas di sekitarnya.

Bank Mandiri dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional menyelenggarakan aksi sosial Mandiri Berbagi Sembako dengan menyalurkan bantuan paket kepada masyarakat prasejahtera dan pekerja sektor informal di 10 titik di berbagai wilayah Indonesia pada periode 12-20 Mei 2026.

Secara nasional, program ini menjangkau lebih 28.000 penerima manfaat sebagai kontribusi nyata Perseroan dalam membantu menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, serta memperkuat peran Bank Mandiri sebagai ekosistem penggerak ekonomi negeri.

Para penerima manfaat program mencakup berbagai kelompok yang berperan penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, mulai pekerja informal seperti pengemudi ojek online, kurir, dan porter, hingga pekerja sektor jasa seperti petugas kebersihan dan satpam, serta kelompok masyarakat prasejahtera lainnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista mengatakan, Mandiri Berbagi Sembako merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk terus memperkuat kepedulian sosial yang berkelanjutan serta mendukung masyarakat agar tetap tangguh di tengah dinamika global.

"Melalui program ini, kami ingin menghadirkan bantuan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para pekerja sektor informal dan kelompok masyarakat rentan yang menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi nasional. Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk terus hadir melayani sepenuh hati bagi masyarakat secara inklusif," ujar Adhika dalam keterangan resminya, Rabu (13/5).

Menurutnya, momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa semangat kebersamaan dan gotong royong perlu terus diwujudkan melalui aksi yang berdampak positif bagi masyarakat. Untuk itu, Bank Mandiri terus memperkuat peran sebagai agen pembangunan, yakni dengan menghadirkan berbagai program sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Implementasi program juga dilakukan melalui sinergi terintegrasi bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat wilayah dan koordinator komunitas setempat untuk proses distribusi bantuan. Penerima manfaat pun dibagi menjadi beberapa sesi pengambilan, agar kegiatan berjalan lancar dan menghindari penumpukan antrean di lokasi.

Tidak hanya menghadirkan bantuan kebutuhan pokok, kegiatan ini juga dirancang sebagai ruang interaksi sosial yang hangat dan inklusif bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bank Mandiri turut menghadirkan hiburan sederhana dan games berhadiah guna menciptakan suasana yang lebih positif dan kondusif selama kegiatan berlangsung.

Paket sembako yang dibagikan terdiri atas berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, teh celup, dan biskuit. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus mendukung daya tahan ekonomi penerima manfaat.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus menjaga kesinambungan berbagai program sosial yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat di berbagai wilayah operasional perseroan. Inisiatif Mandiri Berbagi Kebaikan menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Bank Mandiri dalam memperkuat kontribusi sosial yang inklusif serta mendorong semangat gotong royong untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Bank Mandiri berkomitmen untuk terus menghadirkan program sosial yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitar sebagai bagian dari kontribusi nyata Mandiri untuk Negeri," pungkas Adhika.

Manajemen dan karyawan PetroChina Indonesia menggelar perayaan Tahun Baru Imlek bertema Year of the Fire Horse dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar karyawan sekaligus memperkuat nilai keberagaman di lingkungan perusahaan.

Berbagai rangkaian acara diselenggarakan secara hangat dan meriah. Mulai dari pertunjukan budaya, sesi kebersamaan antar pegawai, hingga kegiatan internal perusahaan yang melibatkan jajaran manajemen dan seluruh karyawan.

Perayaan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi perusahaan terhadap kontribusi para pekerja dalam mendukung operasional serta pencapaian perusahaan sepanjang tahun. Melalui kegiatan ini, manajemen berharap hubungan antar pegawai dapat semakin solid dalam menghadapi tantangan industri energi.

Manajemen PetroChina menilai semangat Tahun Kuda Api mencerminkan optimisme, energi, dan kolaborasi yang dibutuhkan perusahaan untuk terus berkembang di tengah dinamika industri energi ke depan. Demikian dilansir dari keterangan resmi, Selasa (12/5).

Selain menjadi perayaan budaya, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat solidaritas dan menciptakan budaya kerja yang inklusif.

Sebagai perusahaan energi yang telah beroperasi di Indonesia sejak 2002, PetroChina terus mendorong penguatan hubungan antar karyawan maupun pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan internal dan sosial perusahaan.

Di sisi lain, Indonesia dan China juga terus memperkuat kerja sama di sektor energi sebagai bagian dari upaya mendorong investasi dan pengembangan industri strategis di kedua negara.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyoroti arah kebijakan perkoperasian di Indonesia yang dinilai mulai kehilangan jati diri ideologisnya. Berdasarkan hasil kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Rancangan UU Sistem Perkoperasian Nasional, BPIP mendorong adanya reorientasi regulasi agar koperasi tidak sekadar menjadi entitas bisnis formalistik, melainkan kembali menjadi sokoguru ekonomi yang menghidupkan napas gotong royong.

Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina dalam forum diskusi penjaringan masukan di Cibubur mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena "koperasi raga, tanpa jiwa". Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar membangun kelembagaan secara administratif, melainkan menyemai kembali kesadaran kolektif masyarakat dalam berkoperasi.

"Ada pelembagaan yang tidak memiliki jiwa, ibarat sebuah perjodohan yang dipaksakan. Sementara di sisi lain, ada praktik gotong royong yang sudah hidup di masyarakat, namun belum terwadahi secara tata kelola. Ini adalah tugas besar kita untuk menyatukan kembali keduanya melalui regulasi yang tepat," ujar Rima, Kamis (7/5/2026).

Dalam membedah regulasi tersebut, BPIP menggunakan Indikator Nilai Pancasila (INP) sebagai instrumen uji. Sekretaris Utama BPIP, Tonny Agung Arifianto menjelaskan, penggunaan INP bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan negara memiliki koherensi dengan falsafah bangsa.

"Forum ini menjadi krusial karena kita meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai 'pisau analisis' utama. Harapannya, setiap produk hukum seperti UU Perkoperasian benar-benar teruji secara ideologis sebelum diimplementasikan ke tengah masyarakat," ungkap Tonny.

Senada dengan itu, pakar ekonomi Prof. Agus Pakpahan menekankan perlunya dekonstruksi terhadap cara pandang masyarakat yang masih menganggap koperasi sebagai institusi ekonomi kelas dua. Ia merujuk pada keberhasilan koperasi di negara maju yang mampu menguasai sektor strategis.

"Koperasi harus diangkat sebagai rumpun keilmuan mandiri. Tanpa riset dan pendidikan yang kuat, sulit bagi kita untuk melakukan lompatan kuantum guna menyaingi dominasi korporasi besar yang hanya berorientasi pada akumulasi modal individu," tutur Agus.

Dalam diskusi tersebut, mencuat narasi kritis mengenai posisi ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Merujuk pada pemikiran ekonomi kontemporer, ditegaskan bahwa konsep free market (pasar bebas) sering kali menjadi mitos yang merugikan negara berkembang.

Indonesia diingatkan untuk tidak terjebak dalam skenario global yang justru menghambat kemandirian ekonomi domestik.

"Pasal 33 Konstitusi kita adalah ruh dari dekolonisasi. Ini adalah alat perlawanan terhadap penjajahan ekonomi yang terstruktur sejak masa lalu," ungkap Agus.

Ia menambahkan bahwa koperasi harus menjadi instrumen pemerdekaan bagi kaum pribumi dan pelaku ekonomi kecil untuk keluar dari jerat ekonomi dualistik yang memisahkan sektor modern dan tradisional.

Dari perspektif hukum, akademisi Effendi Setiawan mengingatkan bahwa inti dari kedaulatan koperasi terletak pada demokrasi ekonomi yang termaktub dalam Sila Keempat Pancasila. Ia menilai, sinkronisasi antara nilai konstitusi dengan norma undang-undang merupakan syarat mutlak agar koperasi benar-benar berpihak pada kesejahteraan anggota secara berkeadilan.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Koperasi kini tengah mengawal inisiatif pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Asisten Deputi Bidang Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, Kementerian Koperasi Tri Aditya Putra menegaskan, dukungan regulasi dalam bentuk undang-undang sangat dibutuhkan sebagai payung hukum jangka panjang. Hal ini penting untuk memastikan koperasi desa mampu menjadi distributor komoditas strategis, seperti pupuk bersubsidi, langsung kepada rakyat tanpa distorsi pasar.

"Kami sangat konsen untuk mengkoperasikan Indonesia, termasuk melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kita butuh payung hukum kuat dalam bentuk undang-undang agar inisiatif jangka panjang ini tidak mengulang kegagalan masa lalu dan mampu menjadi penyalur kebutuhan masyarakat”, ungkapnya.

BPIP berkomitmen untuk merangkum seluruh catatan kritis dan masukan dari para narasumber ini menjadi rekomendasi kebijakan. Tujuannya agar RUU Perkoperasian yang kini menjadi inisiatif DPR RI dapat menjadi instrumen transformasi ekonomi yang luhur dan sesuai dengan mandat para pendiri bangsa.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional berkolaborasi bersama Badan Intelektual Strategi Objektif Nasional Indonesia (BISON) menyelenggarakan kegiatan Garuda Youth Camp 2026. Kegiatan yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta diselenggarakan pada 1–3 Mei 2026.

Kegiatan ini mengusung tema “Pemuda Bersatu, Bangsa Kuat untuk Indonesia Emas 2045” dan diikuti oleh 558 pelajar SMA/SMK sederajat dari 29 sekolah di wilayah Jabodetabek.

Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya pembinaan generasi muda dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, serta karakter kepemimpinan pelajar di tengah berbagai tantangan sosial yang berkembang.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai fenomena yang menjadi perhatian bersama, seperti meningkatnya konflik antarpelajar atau tawuran, masuknya paham radikalisme, serta keterlibatan pelajar dalam aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan.

Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri Aang Witarsa menyampaikan melalui kegiatan kemah yang dikemas secara edukatif dan partisipatif di alam terbuka, para peserta mendapatkan berbagai materi pembekalan, antara lain wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bahaya radikalisme, ekstremisme dan anarkisme, literasi digital yang positif, serta peran generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Lihat video: Ngeri! Tawuran Pelajar Pakai Sajam di Jakarta, Warga Resah



"Selain sesi pembelajaran, kegiatan juga diisi dengan aktivitas pembentukan karakter, seperti penanaman pohon, kerja sama tim, caraka malam, api unggun dan deklarasi kebangsaan, serta pentas seni yang dikemas secara interaktif dalam tim yang berbeda asal sekolahnya, latar belakangnya yang sebelumnya tidak saling mengenal sehingga diharapkan membentuk karakter kepekaan sosial satu sama lainnya sebagai bagian dari keluarga" ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Badan Kesbangpol DKI Jakarta, serta Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan DKI Jakarta yang memberikan penguatan materi terkait kewaspadaan nasional dan pentingnya menjaga persatuan di kalangan generasi muda.

Melalui penyelenggaraan Garuda Youth Camp 2026, Kemendagri berharap dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk aktif dalam kegiatan positif, memperkuat semangat persatuan dan kebinekaan, serta meningkatkan ketahanan sosial di kalangan pelajar sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun ruang ekspresi positif bagi pelajar sekaligus mendorong terciptanya generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat terhadap persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan dukungan bersama dalam upaya pembinaan generasi muda guna memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan bangsa.

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta melakukan audit aliran dana asing yang diduga digunakan dalam kegiatan sosial dan politik di Indonesia. Hal itu penting untuk memastikan dana tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melemahkan negara.

“Kalau dana asing digunakan untuk kebaikan, pemberdayaan masyarakat, itu sah. Tapi kalau digunakan untuk merongrong negara, ini sudah masuk kategori pengkhianatan,” kata Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia Syurya Muhammad Nur, Jumat (3/4/2026).

Syurya menyoroti adanya indikasi program-program yang dibiayai dana hibah dengan tujuan membangun narasi alternatif terhadap pemerintah serta memengaruhi persepsi publik, terutama menjelang agenda politik nasional.

Dalam kajian substansi perjanjian grant yang beredar di media, terdapat kegiatan seperti produksi konten digital, film dokumenter, hingga kampanye media sosial yang mengangkat isu-isu seperti kritik terhadap pemerintah, militerisme, hingga mendorong munculnya aktor politik alternatif.

"Substansinya kok jadi mengarah pada delegitimasi negara melalui berbagai program yang mengarah pada framing NGO tersebut ya? Selain itu, terdapat pula pendanaan untuk konsolidasi gerakan mahasiswa dan kampanye masyarakat sipil yang bertujuan memperkuat tekanan terhadap kebijakan negara,” katanya

Lihat video: PANGLIMA TNI PERINTAHKAN SIAGA SATU! Lindungi Kedaulatan Negara dari ANCAMAN ASING!



Syurya menjelaskan, dalam kajian komunikasi politik, pola tersebut masuk dalam strategi agenda setting dan political framing, di mana opini publik dibentuk secara sistematis melalui narasi yang terus diulang dan diperkuat lewat berbagai platform.

“Ini bukan sekadar kebebasan berekspresi. Kalau sudah ada desain, ada pendanaan besar, dan ada tujuan membentuk opini publik secara masif, ini bisa masuk kategori operasi pengaruh,” ujarnya.

Syurya juga menyinggung praktik global yang kerap disorot media internasional seperti The Sunday Guardian, terkait penggunaan dana asing untuk memengaruhi dinamika politik domestik suatu negara melalui jaringan organisasi sipil.

“Negara harus tegas membedakan antara aktivitas masyarakat sipil yang konstruktif dengan gerakan yang berpotensi menjadi alat kepentingan asing. Kalau dibiarkan, ini bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap negara. Bahkan dalam jangka panjang bisa mengarah pada delegitimasi,” ucapnya.

Syurya pun mendorong aparat seperti PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan audit forensik, termasuk menelusuri aliran dana, tujuan penggunaan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. “Negara tidak boleh kalah oleh perang narasi. Ini bukan ancaman biasa, tapi ancaman terhadap kedaulatan negara,” katanya.

JAKARTA - Aparat penegak hukum dan Pusat Pelaporan dan Analisisi Transaksi Keuangan (PPATK) diminta melakukan audit aliran dana asing yang diduga digunakan dalam kegiatan sosial dan politik di Indonesia. Hal itu penting untuk memastikan dana tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melemahkan negara.

“Kalau dana asing digunakan untuk kebaikan, pemberdayaan masyarakat, itu sah. Tapi kalau digunakan untuk merongrong negara, ini sudah masuk kategori pengkhianatan,” kata Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia Syurya Muhammad Nur, Jumat (3/4/2026).

Syurya menyoroti adanya indikasi program-program yang dibiayai dana hibah dengan tujuan membangun narasi alternatif terhadap pemerintah serta memengaruhi persepsi publik, terutama menjelang agenda politik nasional.

Dalam kajian substansi perjanjian grant yang beredar di media, terdapat kegiatan seperti produksi konten digital, film dokumenter, hingga kampanye media sosial yang mengangkat isu-isu seperti kritik terhadap pemerintah, militerisme, hingga mendorong munculnya aktor politik alternatif.

"Substansinya kok jadi mengarah pada delegitimasi negara melalui berbagai program yang mengarah pada framing NGO tersebut ya? Selain itu, terdapat pula pendanaan untuk konsolidasi gerakan mahasiswa dan kampanye masyarakat sipil yang bertujuan memperkuat tekanan terhadap kebijakan negara,” katanya

Lihat video: PANGLIMA TNI PERINTAHKAN SIAGA SATU! Lindungi Kedaulatan Negara dari ANCAMAN ASING!



Syurya menjelaskan, dalam kajian komunikasi politik, pola tersebut masuk dalam strategi agenda setting dan political framing, di mana opini publik dibentuk secara sistematis melalui narasi yang terus diulang dan diperkuat lewat berbagai platform.

“Ini bukan sekadar kebebasan berekspresi. Kalau sudah ada desain, ada pendanaan besar, dan ada tujuan membentuk opini publik secara masif, ini bisa masuk kategori operasi pengaruh,” ujarnya.

Syurya juga menyinggung praktik global yang kerap disorot media internasional seperti The Sunday Guardian, terkait penggunaan dana asing untuk memengaruhi dinamika politik domestik suatu negara melalui jaringan organisasi sipil.

“Negara harus tegas membedakan antara aktivitas masyarakat sipil yang konstruktif dengan gerakan yang berpotensi menjadi alat kepentingan asing. Kalau dibiarkan, ini bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap negara. Bahkan dalam jangka panjang bisa mengarah pada delegitimasi,” ucapnya.

Syurya pun mendorong aparat seperti PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan audit forensik, termasuk menelusuri aliran dana, tujuan penggunaan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. “Negara tidak boleh kalah oleh perang narasi. Ini bukan ancaman biasa, tapi ancaman terhadap kedaulatan negara,” katanya.

Bisnis.com, SUMEDANG - Mengawali hari pertama kerja pasca libur Idulfitri, Pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar apel gabungan yang dirangkaikan dengan halal bihalal di Lapangan Upacara, Rabu (25/3/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh ASN dari berbagai SKPD. dipimpin langsung oleh Bupati Sumedang, H Dony Ahmad Munir, didampingi Wakil Bupati M. Fajar Aldila.

Dalam arahannya, Bupati Dony menegaskan bahwa apel perdana ini bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan dan semangat kerja ASN.

“Pertama, kita langsung apel gabungan sekaligus halal bihalal sebagai konsolidasi ASN untuk memulai kembali aktivitas kerja. Ini menjadi momen untuk saling memaafkan, baik secara lisan maupun dari hati,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh ASN untuk tidak meninggalkan nilai-nilai positif yang telah dibangun selama bulan Ramadan.

“Kedua, mari kita lanjutkan nilai-nilai kebaikan Ramadan di sebelas bulan ke depan. Hadirkan semangat Ramadan sepanjang tahun dalam kehidupan dan pekerjaan kita,” katanya.

Tak hanya itu, Bupati Dony juga menekankan pentingnya peningkatan etos kerja di lingkungan pemerintahan.

“Ketiga, saya mengajak seluruh ASN untuk bekerja lebih keras dan lebih ikhlas. Jadikan kejujuran, kedisiplinan, gotong royong, dan kepedulian sebagai budaya hidup,” tegasnya.

Pada hari pertama masuk kerja ini, Bupati bersama Wakil Bupati juga melakukan pengecekan langsung kehadiran ASN di lapangan. Ia memastikan bahwa seluruh jajaran segera kembali bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita langsung ‘tancap gas’ menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan melayani masyarakat. Harus segera move on setelah libur panjang,” ungkapnya.

Bupati juga menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

Melalui apel perdana ini, diharapkan seluruh ASN Kabupaten Sumedang dapat kembali bekerja dengan semangat baru, memperkuat integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

Teh Celup Sosro kembali menggelar program berbagi pada Ramadan 2026 melalui inisiatif Hidupkan Ramadanmu (THR). Program ini menghadirkan hidangan berbuka puasa lengkap dengan seduhan teh manis hangat bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung sejak 21 Februari hingga 15 Maret 2026 tersebut menjangkau 26 kota dan kabupaten di 6 provinsi. Sebanyak 186 masjid dilibatkan sebagai pusat kegiatan komunitas sekaligus lokasi distribusi hidangan berbuka bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Teh Celup Sosro berkolaborasi dengan FoodBank of Indonesia untuk menyiapkan sekitar 60.000 paket hidangan berbuka puasa. Setiap paket dilengkapi dengan seduhan teh manis hangat yang dibagikan kepada masyarakat melalui kegiatan berbuka bersama di berbagai masjid.

Program ini juga melibatkan lebih dari 2.000 ibu relawan yang berperan dalam proses persiapan hingga pendistribusian makanan. Para relawan tersebut memasak berbagai menu khas daerah di dapur komunitas yang berada di lingkungan masjid.

Brand Manager Teh Celup Sosro Indi Raisa Girsang menyampaikan, program ini merupakan gerakan yang berkesinambungan yang telah dijalankan sejak 2025.

Brand Manager Teh Celup Sosro, Indi Raisa Girsang, mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif serupa yang telah dijalankan sejak 2025. Menurutnya, Ramadan menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan sekaligus berbagi dengan masyarakat.

"Melalui program 'Teh Celup Sosro Hidupkan Ramadanmu (THR)', kami ingin berbagi kehangatan dan kebersamaan bagi setiap orang yang menerima sehingga setiap seduhan Teh Celup Sosro bukan sekadar pelengkap, melainkan jembatan kebersamaan dan kebaikan yang tulus dari hati," ujarnya dikutip Rabu (11/3).

Melalui semangat "Hidupkan Ramadanmu, Rayakan Hangatnya Kebersamaan dengan Teh Celup Sosro," Teh Celup Sosro menegaskan komitmennya untuk terus hadir di ruang-ruang yang bermakna, mulai dari masjid hingga dapur komunitas, menyajikan kehangatan sederhana yang mempererat ikatan sosial dan menghidupkan Ramadan bagi lebih banyak masyarakat Indonesia.

Perempuan sebagai Jantung Keluarga dan Komunitas

Kunci dari Teh Celup Sosro Hidupkan Ramadanmu (THR) 2026 terletak pada gerakan para perempuan yang berdaya. Lebih dari 2.000 ibu relawan terlibat aktif mulai dari proses persiapan hingga pendistribusian sajian berbuka puasa.

Dengan semangat gotong royong di dapur masjid, mereka berkontribusi untuk memasak hidangan khas wilayah masing-masing untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kontribusi para ibu-ibu ini melampaui sekadar mengulurkan bantuan, mereka merupakan jantung yang menggerakkan kepedulian serta memperkuat ikatan kekeluargaan pada komunitas di setiap wilayah.

"Ramadan yang hangat sejatinya bermula dari sebuah keluarga yang digerakkan oleh para ibu. Peran perempuan atau ibu di keluarga dan masyarakat sangat krusial dalam menjaga tradisi yang memastikan setiap hidangan menghadirkan kenyamanan bagi keluarga," katanya.

Semangat kebersamaan ini dirasakan langsung oleh para ibu relawan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Bagi mereka, memasak untuk berbuka bukan sekadar kegiatan dapur, tetapi juga cara sederhana untuk berbagi kebaikan dengan sesama.

"Sebagai ibu, kami memasak dengan sepenuh hati. Hidangan berbuka ini kami siapkan menggunakan bahan makanan terbaik dan rempah-rempah asli Indonesia. Saat paket makanan dibagikan, yang kami bagikan bukan hanya makanan, tetapi juga kepedulian dan rasa kebersamaan," ungkap Dwi Hidayati, salah satu ibu relawan FOI yang terlibat dalam program ini.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, Wida Septarina menyampaikan bahwa kolaborasi yang kembali terjalin bersama Teh Celup Sosro pada Ramadan tahun ini menjadi bagian dari upaya memperluas gerakan berbagi di masyarakat melalui Dapur Komunitas.

"Kami sangat bersyukur dapat kembali berkolaborasi dengan Teh Celup Sosro. Selain menyediakan makanan bagi masyarakat rentan, program ini menjadi wadah gerakan ribuan ibu menyediakan kehangatan makanan berbuka puasa bagi mereka yang membutuhkan di 26 kota. Semoga ini menjadi inspirasi menolong sesama di bulan Ramadhan yang baik ini," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkomitmen menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi energi hingga ke pelosok negeri dengan semangat kebersamaan di momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

"Bulan suci dimaknai sebagai momentum mempererat kolaborasi sekaligus memperkokoh ketahanan energi nasional," kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Wahyudi Anas sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan, peran regulator tidak berhenti pada fungsi pengawasan, tetapi juga membangun sinergi antar pemangku kepentingan agar distribusi BBM dan gas bumi berlangsung lancar dan berkesinambungan.

“BPH Migas berkomitmen untuk terus memainkan peran strategis dalam ketahanan energi nasional dan keberlanjutan, serta membangun harmonisasi antar kelembagaan melalui komunikasi publik yang efektif dan kolaboratif bersama seluruh badan usaha dan stakeholder,” ujar Wahyudi dalam kegiatan Koordinasi Persiapan Monitoring Ramadan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi dan Buka Bersama di Jakarta, Jumat (27/2).

Mengusung tema “Sinergi Mengawal Energi, Harmoni dalam Kebersamaan di Bulan Ramadhan”, Wahyudi menyampaikan bahwa Ramadhan bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga, melainkan waktu terbaik untuk memperkuat sinergi antar sesama.

Di tengah ibadah puasa yang melatih kesabaran dan keikhlasan, amanah besar dalam menjaga kedaulatan energi nasional tetap menjadi prioritas utama.

“Begitu pula dalam mengawal distribusi energi nasional, tidak ada keberhasilan yang diraih sendirian, melainkan melalui sinergi yang kokoh antara regulator, badan usaha, dan seluruh stakeholder,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Wahyudi menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komite BPH Migas periode sebelumnya atas kontribusinya membangun fondasi regulasi yang kuat.

Ucapan terima kasih juga diberikan kepada badan usaha serta seluruh pemangku kepentingan yang selama ini menjadi mitra dalam menjaga kelancaran distribusi energi bagi masyarakat.

Wahyudi juga mengajak seluruh jajaran BPH Migas menjadikan Ramadhan sebagai penguat tanggung jawab menjaga ketersediaan energi sebagai wujud dedikasi pelayan publik yang amanah.

"Dengan semangat kebersamaan, masyarakat diharapkan dapat menjalani ibadah Ramadan dengan tenang, ditopang pasokan energi yang andal dan merata di berbagai wilayah," tuturnya.

Rangkaian kegiatan turut diisi pemberian santunan kepada anak yatim serta tausiah Ramadan oleh Ustad Muhammad Yahya mengenai keutamaan berpuasa.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, Hasbi Anshory.

Hadir juga Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S., Direktur BBM Soerjaningsih, Direktur Gas Bumi Muhiddin dan Anggota Komite BPH Migas periode sebelumnya.

Selain itu jajaran direksi dan perwakilan Badan Usaha sektor migas, seperti PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, PT AKR Corporindo Tbk, PT Shell Indonesia, PT Vivo Energy Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, PT Pertagas Niaga, PT Perta Daya Gas, PT Transportasi Gas Indonesia, dan PT Energasindo Heksa Karya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi lima pengusaha nasional di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/2) malam, berdiskusi sekitar empat jam untuk membahas tentang berbagai hal, termasuk semangat Indonesia Incorporated.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai wujud kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi.

Sebagaimana keterangan yang diterima, Rabu, pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat gotong royong sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.

Audiensi yang digelar mulai pukul 19.00 hingga 23.00 WIB itu diwarnai diskusi terbuka mengenai kondisi ekonomi nasional serta peluang pengembangan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Audiensi ini diselenggarakan atas permintaan para pengusaha untuk berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo.

Lima pengusaha nasional yang hadir yakni Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), dan Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group).

Dalam pertemuan itu, Prabowo menyerap berbagai masukan dari para pelaku usaha terkait tantangan dan peluang ekonomi, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporated untuk memperkuat daya saing nasional dan mempercepat pembangunan.

“Pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa,” ujar Prabowo.

Kepala Negara juga mengajak para pengusaha untuk terus berkolaborasi dalam membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat sektor riil, serta mendorong pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Merespons hal tersebut, para pengusaha menyatakan komitmen bersama untuk mendukung penuh arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas gizi dan pendidikan anak-anak, hingga pembangunan industri yang berpihak pada kepentingan bangsa.

Mereka mendukung visi misi Pemerintah dalam sektor paling strategis yaitu pemenuhan makan bergizi, sekolah dan pendidikan tinggi, kesehatan, rumah subsidi, koperasi dan kampung nelayan, serta kedaulatan pangan dan energi.

Pertemuan malam itu sekaligus menjadi ajang silaturahmi untuk menyamakan langkah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa seorang pemimpin harus siap dikritik, dihujat, hingga difitnah karena kinerja pemerintah kerap dipandang negatif.

Dia mengatakan saat hujatan datang, seorang pemimpin tidak boleh patah semangat dan harus menjadikan hal itu sebagai koreksi.

"Salah satu kewajiban seorang pemimpin siap untuk dihujat, siap untuk difitnah, tapi tidak boleh kita terpengaruh dan patah semangat. Semua itu kita terima sebagai koreksi juga," jelasnya saat kunjungan ke Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Meskipun, katanya, hujatan itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Menurutnya, komentar dari berbagai pihak juga patut dijadikan kewaspadaan agar tidak membuat kesalahan dalam bekerja.

Dia menyatakan bahwa memercayai setiap kinerja jajarannya melalui bukti-bukti yang konkrit.

Pernyataan ini bukan tanpa sebab karena dia menilai ada pihak-pihak yang kerap memandang kinerja pemerintah dari sudut pandang negatif.

"Kadang kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat dari beberapa pribadi- pribadi komentator yang sebagainya selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif," katanya.

Salah satunya ketika pejabat negara menangani bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Dia menyampaikan pejabat negara serba salah saat mengunjungi wilayah terdampak karena dinilai tidak membantu.

Sedangkan jika tidak mengunjungi wilayah tersebut, lanjutnya, pemerintah justru dianggap tidak bekerja.

"Jadi kalau ada saya pernah denger kritik gini 'untuk apa menteri datang ke tempat bencana, hanya dateng melihat. Serba susah. Menteri tidak dateng dibilang tidak peduli, menteri dateng ya masa menteri ikut macul," ujarnya.

Prabowo menjelaskan menteri mendatangi wilayah bencana untuk melihat dan menampung masalah dari pejabat daerah setempat sehingga keputusan penanganan dapat dipercepat.