Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bakal menyambangi Bank Indonesia (BI) imbas pelemahan nilai tukar rupiah yang bahkan tembus level Rp16.700 per dolar AS.

Rencana kunjungan Dasco ke BI dilakukan setelah pagi ini menyambangi Bursa Efek Indonesia (BEI) imbas bursa saham yang terus menurus anjlok.

"Kalau Rupiah, kita habis ini mau ke BI," ujar Dasco singkat usai pertemuan di BEI, Selasa (19/5).

Namun, ia tidak merinci waktu tepatnya akan mendatangi bank sentral. Ia meminta untuk menunggu informasi lebih lanjut.

"Nanti dikasih tahu (jamnya)," imbuhnya.

Berdasarkan info yang beredar, Dasco akan menyambangi Bank Indonesia pada pukul 14.00 WIB hari ini.

Nilai tukar rupiah berada tercatat berada pada level Rp17.732 per dolar AS pada pukul 13.26 WIB, Selasa (19/5). Rupiah merosot 64 poin atau 0,36 persen.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gedung Bursa Efek Indonesia pada Selasa (19/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Dasco berdiskusi langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai langkah memperkuat kepercayaan investor global maupun domestik terhadap pasar modal Indonesia.

“Kami tadi banyak berdiskusi bagaimana meyakinkan investor global agar tetap masuk dan bertahan di bursa. Kami juga memastikan investor ritel terus tumbuh dan berkembang,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Main Hall BEI.

Ia ingin memastikan bahwa kondisi pasar tetap kondusif serta memberikan rasa nyaman bagi investor lokal. Menurutnya, peningkatan jumlah investor ritel menjadi indikator penting bahwa kepercayaan terhadap pasar modal nasional masih kuat.

"Sehingga tadi pertumbuhan ritel terus beratambah dengan fundamental ada dan yakin bursa kita ke depan akan kuat," kata Dasco.

Ia berharap berbagai langkah koordinasi antara regulator, pemerintah, dan pelaku pasar dapat mulai menunjukkan hasil positif dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan setelah tanggal 29 ini nanti kita bisa melihat hasil dari kerja keras dan niat baik semua pihak dalam menjaga stabilitas pasar modal,” tambahnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Warga Kota Pekanbaru mengeluhkan antrean panjang dan lama saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina dalam sepekan terakhir. Kondisi tersebut bahkan mulai berdampak ke harga BBM eceran di tingkat pengecer yang ikut merangkak naik.

Edi, salah seorang warga, menuturkan pengalamannya. Ia yang biasanya mengantre paling lama 30 menit, akhirnya mengalami antrean panjang hingga larut malam.

“Kalau hari ini cukup cepat, sekitar 30 menitan. Tapi semalam saya ngantre Pertalite sampai larut malam, kadang nunggu bisa satu sampai dua jam,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Tidak hanya antrean, harga di pengecer juga ikut terdampak. Edi mengaku biasa membeli Pertalite eceran seharga Rp20.000 per botol, kini naik menjadi Rp25.000.

“Harga naik, rembes dari kelangkaan stok di SPBU,” keluhnya.

Situasi di lapangan tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Riau. Menyikapi keluhan masyarakat, Pemprov menggelar pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga di Kantor Gubernur Riau pada hari yang sama, guna mengevaluasi distribusi BBM yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan pihaknya menerima banyak laporan terkait antrean panjang serta distribusi yang belum merata. Ia menegaskan perlunya langkah konkret agar penyaluran BBM, khususnya subsidi, benar-benar tepat sasaran.

“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait antrean panjang dan distribusi yang belum merata. Untuk itu, kami minta ada pengawasan lebih ketat agar BBM subsidi ini tidak salah sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan Hiswana Migas menjadi kunci untuk menjaga kelancaran distribusi energi di daerah. Koordinasi yang solid dinilai penting agar pasokan tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Kita ingin masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM. Oleh karena itu, semua pihak harus bergerak bersama untuk memastikan distribusi berjalan optimal,” tegasnya.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa ketersediaan stok BBM di wilayah Riau dalam kondisi aman. Sales Area Manager Retail Riau, Wilson Eddi Wijaya, menyebut distribusi terus dipantau secara intensif untuk menjaga pasokan tetap lancar di seluruh wilayah.

“Kami pastikan stok BBM tersedia dan dalam kondisi aman. Distribusi juga terus kami jaga agar berjalan lancar di seluruh wilayah,” katanya.

Ia menjelaskan, lonjakan antrean yang terjadi belakangan ini lebih dipicu oleh peningkatan konsumsi masyarakat, seiring munculnya kekhawatiran akan isu kenaikan harga BBM. Kondisi ini mendorong masyarakat melakukan pembelian lebih banyak dari biasanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina mengoptimalkan penyaluran dengan mengerahkan truk tangki lebih awal agar pasokan sudah tersedia saat SPBU mulai beroperasi.

“Sehingga saat SPBU mulai beroperasi, pasokan BBM sudah tersedia dan dapat langsung melayani masyarakat,” tambahnya.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU guna memastikan kondisi di lapangan.

Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian Disperindag Pekanbaru Khairunnas mengatakan sidak dilakukan bersama tim terpadu yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan.

“Kami ingin melihat langsung kondisi riil di lapangan terkait kelangkaan BBM yang menyebabkan antrean panjang di SPBU, sekaligus menelusuri distribusi BBM hingga membuat harga di tingkat eceran melonjak,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengingatkan pengelola SPBU agar tidak melayani penjualan kepada pengecer, karena praktik tersebut dinilai berpotensi memperparah kelangkaan di tingkat konsumen langsung.

"Kami juga akan menyampaikan kepada pengelola SPBU agar tidak menjual BBM kepada penjual eceran," jelasnya.

Ia menegaskan, distribusi harus diprioritaskan bagi pengguna langsung agar pasokan tetap terjaga dan antrean dapat ditekan.

"Padahal sudah kita peringatkan karena sudah banyak yang ditangkap karena melangsir BBM, maka besok kita ingatkan lagi," pungkasnya.

Di tengah kondisi tersebut, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga untuk tiga jenis BBM nonsubsidi di seluruh Indonesia. Penyesuaian harga ini resmi dimulai sejak Senin, 4 Mei 2026.

Pertamax Turbo naik dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter, Dexlite dari Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.

Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap, masing-masing Rp10.000 dan Rp6.800 per liter, begitu pula Pertamax dan Pertamax Green yang tidak mengalami perubahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Green SM di Bekasi menyusul insiden kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026) malam.

Kemenhub ingin memastikan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dipenuhi oleh Green SM.

Aan beserta jajarannya memeriksa kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional, hingga aspek keselamatan lainnya.

Ada beberapa temuan yang nantinya didalami oleh Kemenhub.

“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum telah dijalankan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (29/4/2026).

Selain kendaraan, kesehatan pengemudi juga diperiksa.

Aan menegaskan, pemeriksaan menyeluruh untuk menjamin keselamatan berkendara.

"Dalam penyelenggaraan angkutan umum, terdapat sejumlah elemen keselamatan yang harus dipenuhi sesuai SMK PAU. Sidak ini untuk memastikan seluruh aspek tersebut dijalankan, mulai dari pemeriksaan kendaraan sebelum operasi hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi," jelasnya.

Taksi Green SM korsleting

Sementara itu, Kepala Seksi Kumpul, Olah, dan Kaji Data Kecelakaan Lalu Lintas Korlantas Polri, Kompol Sandi Wiedyanoe menduga taksi Green SM mengalami gangguan listrik (korsleting) lalu tertemper KRL relasi Bekasi-Cikarang di perlintasan sebidang JPL 85 sebelum memasuki Stasiun Bekasi Timur.

Akibat kejadian ini, KRL dikategorikan Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181.

"Kecelakaan ini diakibatkan dari korsleting atau permasalahan elektrik dari kendaraan taksi roda empat elektrik, Di mana tepat permasalahan itu terjadi di perlintasan Ampera, perlintasan rel kereta api di Ampera," jelas Sandi dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/4/2026).

Meski kejadian ini tak menimbulkan korban jiwa, disinyalir gegaranya terjadi insiden KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL PLB 5568 yang mengakibatkan 14 orang meninggal dan 84 lainnya luka-luka.

"(KA Argo Bromo tabrak KRL) mungkin akibat kurangnya koordinasi ataupun informasi, tidak mampu memberikan informasi menyeluruh ataupun akurat kepada kereta api Argo Bromo Anggrek," katanya.

Ditanyai soal kemungkinan mobil taksi Green SM menerobos perlintasan JPL 85, Sandi tak bisa memastikannya.

Sebab, di sana tak ada palang pintu kereta api.

"Ya kita tidak bisa katakan ini menerobos karena di perlintasan ini tidak ada palang pintu kereta api seperti yang kita lihat di sana," jelasnya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Taksi Green SM Alami Korsleting Sebelum Tertabrak KRL di Bekasi Timur"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Green SM di Bekasi menyusul insiden kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026) malam.

Kemenhub ingin memastikan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dipenuhi oleh Green SM.

Aan beserta jajarannya memeriksa kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional, hingga aspek keselamatan lainnya.

Ada beberapa temuan yang nantinya didalami oleh Kemenhub.

“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum telah dijalankan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (29/4/2026).

Selain kendaraan, kesehatan pengemudi juga diperiksa.

Aan menegaskan, pemeriksaan menyeluruh untuk menjamin keselamatan berkendara.

"Dalam penyelenggaraan angkutan umum, terdapat sejumlah elemen keselamatan yang harus dipenuhi sesuai SMK PAU. Sidak ini untuk memastikan seluruh aspek tersebut dijalankan, mulai dari pemeriksaan kendaraan sebelum operasi hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi," jelasnya.

Taksi Green SM korsleting listrik

Sementara itu, Kepala Seksi Kumpul, Olah, dan Kaji Data Kecelakaan Lalu Lintas Korlantas Polri, Kompol Sandi Wiedyanoe menduga taksi Green SM mengalami gangguan listrik (korsleting) lalu tertemper KRL relasi Bekas-Cikarang di perlintasan sebidang JPL 85 sebelum memasuki Stasiun Bekasi Timur.

Akibat kejadian ini, KRL dikategorikan Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181.

"Kecelakaan ini diakibatkan dari korsleting atau permasalahan elektrik dari kendaraan taksi roda empat elektrik, Di mana tepat permasalahan itu terjadi di perlintasan Ampera, perlintasan rel kereta api di Ampera," jelas Sandi dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/4/2026).

Meski kejadian ini tak menimbulkan korban jiwa, disinyalir gegaranya terjadi insiden KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL PLB 5568 yang mengakibatkan 14 orang meninggal dan 84 lainnya luka-luka.

"(KA Argo Bromo tabrak KRL) mungkin akibat kurangnya koordinasi ataupun informasi, tidak mampu memberikan informasi menyeluruh ataupun akurat kepada kereta api Argo Bromo Anggrek," katanya.

Ditanyai soal kemungkinan mobil taksi Green SM menerobos perlintasan JPL 85, Sandi tak bisa memastikannya.

Sebab, di sana tak ada palang pintu kereta api.

"Ya kita tidak bisa katakan ini menerobos karena di perlintasan ini tidak ada palang pintu kereta api seperti yang kita lihat di sana," jelasnya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Taksi Green SM Alami Korsleting Sebelum Tertabrak KRL di Bekasi Timur"

Jakarta (ANTARA) - Langkah Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke gudang Bulog dinilai menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras.

Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir dalam keterangan di Jakarta, Minggu, mengatakan inspeksi mendadak (sidak) itu sekaligus menjawab berbagai keraguan yang selama ini muncul di ruang publik, termasuk kritik yang menyebut target swasembada sulit tercapai.

Dari hasil pantauan langsung di lapangan, stok beras nasional dalam kondisi aman dan terkendali.

"Langkah Presiden turun langsung ke lapangan menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja berdasarkan asumsi, tetapi data riil. Ini penting untuk menghapus keraguan publik soal swasembada," ujar Don Muzakir.

Dalam sidak tersebut, Prabowo dan Sudaryono memastikan kualitas dan kuantitas cadangan beras pemerintah tetap terjaga.

Presiden dan Wamentan juga berdialog langsung dengan jajaran Bulog untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta tidak terjadi penumpukan atau kekurangan di daerah tertentu.

Kehadiran Sudaryono yang dikenal dekat dengan petani juga memperkuat sinergi antara produksi di hulu dan pengelolaan stok di hilir. Hal itu menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Don Muzakir juga menambahkan sidak gudang Bulog itu secara tidak langsung membantah narasi pesimistis yang sebelumnya disampaikan sejumlah pihak yang meragukan capaian swasembada beras.

Dengan kondisi gudang yang terisi dan sistem distribusi yang terpantau, pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

"Kalau melihat langsung kondisi di lapangan seperti ini, sulit untuk mengatakan swasembada itu hanya wacana. Justru ini bukti konkret," tuturnya.

Ia mengatakan saat ini pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat produksi dalam negeri melalui berbagai program strategis, mulai dari peningkatan luas tanam, perbaikan irigasi hingga dukungan langsung kepada petani.

"Dengan langkah-langkah tersebut, optimisme terhadap tercapainya swasembada beras semakin menguat, sekaligus mempertegas bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ucapnya.

Sebelumnya, Wamentan Sudaryono mendampingi Presiden Prabowo melakukan sidak ke Kompleks Gudang Perum Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4).

Sudaryono menjelaskan sidak itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah tetap dalam kondisi aman serta siap disalurkan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi gudang yang memiliki kapasitas 7.000 ton dan saat ini dalam kondisi terisi penuh. Hal ini mencerminkan kesiapan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Jateng.

"Jadi, kunjungannya ini bersifat mendadak, tidak ada pemberitahuan, langsung mampir sehingga ingin mengetahui sebetulnya atau catatan sebetulnya seperti apa," katanya.

Bahkan, ungkap Sudaryono, pimpinan Bulog juga sengaja tidak kita beritahu agar Presiden dan dirinya mengetahui kondisi sebenar-benarnya di lapangan.

"Ternyata memang membanggakan, jadi stok cadangan beras pemerintah kita memang tinggi, gudang Bulog ini di mana-mana penuh. Kemarin saya juga sudah sidak di gudang Bulog tempat lain, termasuk Pak Mentan (Menteri Pertanian) sidak di Makassar, di Bone, dan lain-lain itu penuh semua. Itu menjadi catatannya," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan dari sisi produksi, kinerja nasional menunjukkan tren yang sangat positif. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen, didukung peningkatan luas panen dan berbagai kebijakan penguatan sektor pertanian.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melakukan sidak ke Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang pada hari ini, Sabtu (18/4/2026) untuk memastikan stok pangan dalam kondisi aman.

Sidak Prabowo di Gudang Bulog itu dilakukan setelah menyampaikan pengarahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia di Lembah Tidar, Magelang.

“Bapak Presiden tadi mendadak menanyakan ingin melihat gudang Bulog di Magelang atau di Yogyakarta sekembalinya dari acara pimpinan DPRD," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis pada Sabtu (18/4/2026).

Teddy mengatakan bahwa sidak dilakukan Prabowo guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi cadangan pangan nasional. Teddy mengatakan bahwa kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras di daerah.

Kompleks Gudang Bulog Danurejo yang dikunjungi Prabowo terdiri dari 2 unit bangunan dengan total kapasitas 7.000 ton dan saat ini terisi penuh. Kondisi tersebut menunjukkan kesiapan stok yang baik dalam mendukung kebutuhan di Kota dan Kabupaten Magelang.

“Bapak Presiden juga menekankan bahwa selain ketersediaan, kualitas beras harus terus dijaga, serta distribusinya harus tepat waktu dan tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Teddy.

Inspeksi juga menurutnya menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Menurut Teddy, di tengah krisis energi BBM dan pangan di berbagai negara, terutama dampak dari konflik di Timur Tengah, Indonesia tetap kuat, aman, dan stabil dari segi ketersediaan barang dan harga.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan Pasar Grogol Jakarta Barat, guna menjaga stabilitas pangan strategis sekaligus memastikan stok dan harga tetap terkendali di tingkat konsumen.

"Hari ini kami melaksanakan sidak pasar seperti biasa, rutin. Kami melaksanakan sidak itu rata-rata seminggu tiga kali. Hari ini Selasa 14 April kami mengecek di Pasar Minggu," kata Rizal di Jakarta, Selasa.

Dalam sidak di Pasar Minggu, harga beras medium terpantau sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp13.500 per kilogram (kg), lalu beras premium Rp14.900 per kg. Sementara untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga masih sesuai HET, yaitu Rp12.500 per kg.

Untuk komoditas minyak goreng, harga MinyaKita tercatat Rp31.400 per kemasan dua liter atau Rp15.700 per liter, sedangkan minyak curah berada di kisaran Rp23.000 per liter.

Kenaikan harga minyak curah dipengaruhi tingginya harga plastik kemasan yang bahkan mencapai Rp58.000 per kilogram di tingkat pelaku usaha untuk merek tertentu.

Kondisi tersebut mendorong peralihan konsumsi masyarakat dari minyak curah ke MinyaKita sehingga permintaan meningkat dan memerlukan tambahan pasokan di pasar.

Rizal juga mencatat harga telur ayam ras di pasar itu sebesar Rp30.000 per kg, telur ayam kampung Rp3.000 per butir, serta telur bebek mencapai Rp3.500 per butir. Lalu harga gula pasir terpantau stabil di level Rp17.500 per kg, masih dalam rentang wajar di tengah dinamika harga pangan nasional saat ini.

Sementara itu, harga daging sapi tercatat Rp150.000 per kg, sedikit di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp140.000 per kg.

Untuk komoditas cabai, cabai rawit merah mengalami kenaikan, saat ini dijual hingga di atas Rp50.000 per kilogram, sedangkan jenis cabai lainnya relatif stabil di pasar.

Usai mengecek harga di Pasar Minggu, Rizal yang didampingi Direktur Pemasaran Bulog Febby Novita bersama jajaran berpindah lokasi sidak di Pasar Grogol, Jakarta Barat.

Adapun kegiatan tersebut, Bulog bersinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, serta jajaran Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten untuk memastikan distribusi pangan strategis yang dikelola BUMN pangan itu seperti MinyaKita bisa berjalan lancar dan merata.

Adapun di Pasar Grogol, Rizal bersama jajaran menemukan komoditas MinyaKita dijual Rp15.700 per liter atau Rp31.400 untuk kemasan dua liter, masih sesuai HET. Telur ayam ras tercatat Rp30.000 per kg.

Di pasar yang sama, harga beras tetap stabil dengan beras medium berada di kisaran Rp13.500 per kg sesuai HET, beras premium Rp14.900 per kg, dan beras SPHP Rp12.500 per kg.

Komoditas daging sapi dijual di kisaran Rp150.000 per kilogram atau di atas harga acuan Rp140.000 per kg.

"Harapan kami nanti support dari PT Berdikari (salah satu perusahaan BUMN peternakan) ke depan supaya lebih ditambah kebutuhan-kebutuhan daging di pasar-pasar SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok), ujar Rizal.

Sedangkan daging ayam berada pada rentang Rp40.000 per kg, dan ayam fillet mencapai Rp50.000 per kg.

Sementara itu, harga cabai merah keriting mengalami kenaikan, saat ini mencapai Rp50.000 per kg, cabai rawit merah Rp55.000 per kg, dan cabai rawit hijau Rp45.000 per kg.

Untuk komoditas bawang, bawang merah tercatat Rp48.000 per kg, bawang putih Rp38.000 per kg yang kating, bawang putih bulat Rp37.000 per kg, serta bawang merah kupas berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kg.

"Pemerintah terus memantau harga-harga pangan secara umum di pasar-pasar SP2KP, tujuannya apa? Untuk meyakinkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada saat rapat di Istana beberapa minggu yang lalu, bahwa harga pangan tidak (boleh) ada kenaikan," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Raksasa platform digital Meta Platforms menemui Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, setelah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pemerintah sebelumnya ke kantor perwakilan Meta di Jakarta.

Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis (12/3/2026), dan membahas peningkatan kepatuhan platform terhadap regulasi digital di Indonesia.

Meta mengutus Rafael Frankel, Director of Public Policy Southeast Asia, yang datang mewakili kantor global perusahaan untuk berdialog langsung dengan Pemerintah Indonesia.

Pertemuan ini difokuskan pada upaya memperkuat kepatuhan terhadap regulasi nasional, serta meningkatkan perlindungan pengguna di platform digital.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya menegaskan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi aturan yang berlaku, serta memastikan keamanan pengguna, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.

“Saya memastikan sidak kemarin terhadap kantor Meta bukan simbolik dan akan dan harus ada perbaikan."

Bisnis.com, JAKARTA - Tak sulit untuk me­­­mahami bah­­­wa langkah Menteri Ko­­­mu­­­nikasi dan Digital (Men­­­kom­­­digi) Meutya Hafid ke­­­tika melakukan inspeksi men­­­dadak (sidak) ke kantor Meta Platforms, di pekan pertama Maret 2026, dilatari sebagai upaya menegaskan yurisdiksi nasional atas plat­form penyelenggara sistem elektronik (PSE). Selama ini, platform raksasa banyak yang ‘bandel’ dan tak sepenuhnya patuh (comply) pada standar domestik. Pembiaran kon­­­ten narasi antivaksin, hoaks kebencanaan yang ber­­­ba­­­ha­­­ya, hingga lam­­­ban­­­nya pe­­­­nanganan skema penipuan (scam) turut menjadi peman­tik tindakan tegas Bu Menteri kali ini.

Sidak juga menegaskan kem­­­bali relevansi ‘kedaulatan digital’ di tengah lanskap teknologi yang lintas batas. Soalnya, kedaulatan digital bukan sekadar slogan politik atau retorika nasionalisme ruang siber. Ini adalah kapasitas riil sebuah negara untuk mengatur data, infrastruktur, dan platform digital yang beroperasi dalam yurisdiksinya demi kepentingan publik. Huw Roberts (2024) menekankan bahwa kedaulatan digital menuntut legitimasi hukum dan kapasitas institusional yang memadai. Tanpa landasan ini, upaya penertiban platform global akan kehilangan daya paksa dan konsistensi jangka panjangnya.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan regulasi. Ada UU No. 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE), UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), hingga PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Namun, efektivitasnya memang masih belum optimal. Banyak PSE global maupun lokal yang tidak sepenuhnya patuh (comply), mungkin juga karena tingginya biaya kepatuhan (compliance cost) dan rumitnya birokrasi teknis.

Ketidakpatuhan memang sering berakar pada ambiguitas operasional. Banyak aturan bersifat normatif, te­­­tapi abu-abu di level teknis, seperti definisi ‘moderasi konten’ yang subjektif. Aki­­­batnya, platform cenderung melakukan pelaporan mandiri (self-reporting) yang sulit diverifikasi kebenarannya. Di sinilah urgensi sidak atau pengawasan langsung muncul: sebagai upaya menutup celah antara laporan di atas kertas dengan realitas operasional di lapangan.

Apalagi, platform global seperti Meta kian menguasai arus komunikasi publik. Bahkan, WhatsApp sudah seperti infrastruktur sosial de facto di Indonesia dan mampu menguasai distribusi kekuasaan informasi (information power). Platform se­­­kuat itu mungkin bisa mengatur algoritma yang menentukan distribusi atensi dan pembentukan opini publik.

Nah, jika tanpa pengawasan negara yang memadai, maka kekuasaan semacam itu berpotensi menciptakan defisit demokrasi. Langkah proaktif menteri untuk hadir secara fisik memiliki makna simbolik bahwa ruang digital bukanlah wilayah tanpa hukum.

Namun, gestur politik ini harus bertransformasi menjadi kedaulatan berkelanjutan. Jadi, setelah melakukan tekanan simbolik melalui si­­­dak, diperlukan arsitektur regulasi yang enabling. Re­­­gulasi yang melindungi kedaulatan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengubah momentum sidak menjadi strategi geopolitik digital jangka pan­­­jang, Indonesia juga me­­­merlukan transformasi mo­­­del regulasi. Pertama, tran­sisi menuju mekanisme ko-regulasi (co-regulation). Ini penting karena kecepatan inovasi teknologi hampir selalu melampaui birokrasi. Jadi, negara tidak mungkin mengawasi setiap baris kode secara mandiri.

Kedua, penguatan kapasitas teknis melalui implementasi Compliance API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi Kepa­­­tuhan). Catalina Goanta, Tha­­­les Bertaglia, dan Adriana Iamnitchi (2022) menekan­­kan bahwa penegakan hu­­­kum digital membutuhkan infrastruktur teknis agar re­­­gulator dapat mengakses data secara sistematis. Tanpa akses langsung, pemerintah hanya akan menjadi penonton pasif. Dengan API ini, audit dapat dilakukan secara digital dan kontinu untuk memastikan platform mematuhi standar etika algoritma dan pelindungan data nasional secara real-time.

Ketiga, mekanisme sanksi yang kredibel dan proporsional. Dalam literatur tata kelola regulasi, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada ancaman sanksi yang dapat ditegakkan (Baldwin, Cave & Lodge, 2012). Sanksi tidak boleh hanya dianggap sebagai ‘biaya parkir’ atau denda nominal kecil. Indo­ne­­­sia perlu konsisten menerapkan denda administratif berbasis persentase pendapatan, sebagaimana diamanatkan UU PDP, agar memiliki efek jera yang signifikan bagi raksasa teknologi global.

Keempat, koordinasi lintas lembaga yang solid. Isu di­­­gi­­tal menyentuh ekonomi, keamanan, hingga hak asasi manusia. Federico Pierucci (2025) mengingatkan bahwa penerapan kedaulatan di ru­­­ang siber harus mempertimbangkan karakter lintas batas teknologi. Tanpa koordinasi antara Komdigi, BSSN, dan oto­­­ritas PDP, regulasi justru berisiko tumpang tindih dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan ekosistem digital domestik.

POSISI TAWAR

Regulasi yang cerdas tidak akan mematikan inovasi. Se­­­baliknya, kepastian hukum adalah kunci pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Salah satu caranya adalah melalui penerapan Regulatory Sandbox, ruang uji coba bagi inovator lokal untuk berkembang di bawah pengawasan fleksibel sebelum aturan berlaku penuh. Ini memastikan kedaulatan tidak berubah menjadi proteksionisme yang kaku, melainkan menjadi pelindung bagi talenta domestik untuk bersaing secara adil.

Selain itu, prinsip portabilitas data dan interoperabilitas harus diperkuat. Dengan me­­­maksa platform global untuk saling terhubung dengan ap­­­likasi lokal, pemerintah mencegah terjadinya monopoli data (data silo). Hal ini memberikan peluang bagi UMKM dan pengembang perangkat lunak domestik untuk tumbuh dalam ekosistem yang inklusif.

Optimasi manfaat ekonomi digital mensyaratkan bahwa nilai tambah—baik dari sisi pajak, data, maupun inovasi—tidak sepenuhnya terpusat pada korporasi global. In­­­donesia, sebagai salah satu pa­­­sar terbesar dunia bagi Meta dan Google, memiliki po­­sisi tawar yang signifikan. Jika diimbangi dengan tata kelola profesional dan in­­­frastruktur audit yang mum­­puni, posisi ini dapat memastikan kontribusi ekonomi yang lebih nyata bagi pembangunan nasional.

Sidak yang dilakukan Menkomdigi merupakan bentuk political will untuk hadir dan mengatur. Namun, sejarah regulasi digital dunia mencatat bahwa kedaulatan negara atas dominasi platform tidak ditentukan oleh seberapa sering pejabat mengunjungi kantor platform—dengan seragam loreng sekalipun—melainkan oleh seberapa kuat sistem hukum dan infrastruktur teknologi audit yang kita bangun.

Tanpa prasyarat hukum, teknis, dan institusional yang matang, klaim kedaulatan digital berisiko terjebak menjadi simbol politik tanpa daya paksa yang nyata. Sebaliknya, jika momentum ini diikuti dengan reformasi regulasi yang konkret—termasuk mekanisme ko-regulasi dan API kepatuhan—maka langkah pemerintah dapat menjadi instrumen strategis untuk menyinergikan kedaulatan negara dan pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan Meta Platforms terhadap regulasi di Indonesia yang disebut masih berada di bawah 30%. Pemerintah pun meminta perusahaan teknologi tersebut segera melakukan perbaikan dan memenuhi sejumlah target kepatuhan, termasuk peningkatan transparansi algoritma di platform digitalnya.

Sorotan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan Meta di Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Menurut Meutya, tingkat kepatuhan yang rendah menjadi perhatian serius pemerintah mengingat besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai sekitar 230 juta orang.

“Meta selaku industri yang tentu berbasis mengambil keuntungan dari industri yang dilaksanakan di Indonesia juga harus patuh dengan kebijakan yang berlaku di Indonesia,” kata Meutya usai melakukan sidak di kantor Meta Platforms di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Ia menyatakan pemerintah telah meminta komitmen dari Meta untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Komdigi juga menetapkan target dan garis waktu perbaikan yang harus dipenuhi perusahaan.

“Ada timeline dan ada target-target yang saya bisa minta. Salah satu komitmennya tadi keterbukaan algoritma,” tambah Meutya.

Namun, Meutya belum merinci batas waktu yang diberikan pemerintah kepada Meta untuk memenuhi target perbaikan tersebut.

Pemerintah mendorong agar platform digital global lebih transparan dalam pengelolaan sistem algoritma, terutama terkait distribusi konten, moderasi, serta dampaknya terhadap pengguna di Indonesia.

Dari pihak Meta, Kepala Kebijakan Publik Meta untuk Indonesia Berni Moestafa menyatakan perusahaan akan menindaklanjuti hasil pembahasan dengan pemerintah.

“Kami sudah memiliki komitmen untuk menindaklanjuti apa yang tadi sudah dibicarakan dan ditekankan Ibu Menteri agar bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang mungkin diharapkan membuat platform kami lebih aman buat kita semua,” ujar Berni.

Meta menyatakan akan melakukan evaluasi internal dan menyiapkan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan keamanan platform serta kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah menilai peningkatan kepatuhan platform digital global menjadi penting seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital nasional serta tingginya jumlah pengguna layanan media sosial di dalam negeri.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan Meta Platforms di Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Sidak dipimpin langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, sebagai tindak lanjut amanat Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mewajibkan pemerintah melindungi masyarakat dari dampak misinformasi dan disinformasi di ruang digital.

Meutya menjelaskan, sidak dilakukan setelah berbagai upaya komunikasi dengan Meta ditempuh, baik secara formal maupun persuasif. Namun, karena dinilai belum menunjukkan hasil optimal, pemerintah memutuskan melakukan peninjauan langsung guna memastikan adanya komitmen perbaikan yang terukur.

“Dan ini kita lakukan setelah berbagai upaya pemerintah berkomunikasi dengan Meta, baik secara formal maupun persuasif, dan akhirnya terpaksa harus sidak,” ujar Meutya di Kantor Perwakilan Meta, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Dalam sidak tersebut, Meutya didampingi Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar serta Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya. Turut hadir perwakilan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Dari pihak Meta, hadir Kepala Kebijakan Publik Meta Berni Moestafa untuk menanggapi sejumlah catatan dan permintaan pemerintah terkait peningkatan pengawasan serta transparansi platform.

Dalam pertemuan tersebut, Komdigi menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan Meta terhadap regulasi nasional yang disebut masih berada di bawah 30 persen. Pemerintah meminta penjelasan mengenai mekanisme pengawasan konten, sistem pelaporan, serta langkah konkret perusahaan dalam menekan penyebaran misinformasi dan disinformasi.

Menurut Meutya, persoalan disinformasi tidak hanya menjadi tantangan di Indonesia, tetapi juga merupakan isu global. United Nations (PBB) bahkan telah mengategorikan disinformasi sebagai salah satu krisis utama dunia saat ini. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dinilai mendesak, mengingat Indonesia memiliki jumlah pengguna internet yang sangat besar.

Pemerintah menegaskan akan terus memantau tindak lanjut hasil sidak tersebut dan memastikan ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, serta melindungi kepentingan publik.