Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola (BP) BUMN mendorong percepatan integrasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri guna meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan negara di tengah pesatnya ekonomi digital.

Upaya tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kepala BP BUMN yang juga Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan serta perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Jalin Pembayaran Nusantara.

Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan membahas penguatan integrasi sistem pembayaran pajak digital lintas negara agar proses transaksi dapat berjalan lebih cepat, real-time, serta mudah diakses masyarakat.

Dony menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ekosistem pembayaran pajak digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan penerimaan negara, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara aman dan real-time,” ujar Dony dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Integrasi ini dinilai krusial untuk menjawab tantangan administrasi pajak di era digital, terutama dalam memastikan proses yang lebih efisien sekaligus meminimalkan hambatan teknis dalam pelaporan dan pembayaran.

Di sisi lain, BP BUMN menyatakan dukungan terhadap penugasan pemerintah kepada PT Jalin Pembayaran Nusantara dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital nasional.

Langkah ini sejalan dengan implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2025 yang menjadi dasar penguatan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24:00 WIB, total laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 yang telah diterima mencapai 9.751.452 SPT. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan hari sebelumnya, dengan komposisi utama tetap didominasi oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) Karyawan yang mencapai 8.562.326 laporan.

"Update capaian pelaporan SPT Tahunan PPh per tanggal 29 Maret 2026 pukul 24:00 WIB untuk periode sampai dengan 29 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025) tercatat 9.751.452 SPT,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Purbaya Perpanjang Batas Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi hingga April 2026



Untuk kategori WP Badan dengan periode tahun buku Januari-Desember, DJP telah mengantongi 198.788 laporan (dalam mata uang Rupiah) dan 140 laporan (dalam mata uang USD). Sisanya berasal dari WP Badan dengan beda tahun buku yang sudah melapor sejak Agustus 2025.

Di samping pelaporan SPT, DJP juga terus memantau progres migrasi wajib pajak ke sistem perpajakan terbaru. Tercatat, jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP kini menembus angka 17.189.768.

1,15 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, Aktivasi Akun Coretax Tembus 12,9 Juta



Rincian aktivasi akun Coretax tersebut adalah WP Orang Pribadi 16.135.564 akun, WP Badan 963.517 akun, WP Instansi Pemerintah 90.460 akun, dan WP PMSE 227 akun.

Pemerintah terus mengingatkan wajib pajak untuk segera menuntaskan kewajiban perpajakannya melalui kanal elektronik guna menghindari potensi kepadatan trafik jaringan pada hari terakhir pelaporan. Dengan sisa waktu dua hari lagi, terjadi penambahan sekitar 86 ribu SPT dalam 24 jam terakhir.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya praktik "nakal" di internal kementerian terkait sistem pelaporan perpajakan , Coretax. Hal ini disinyalir menjadi penyebab sering ada kendala atau error saat digunakan masyarakat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Purbaya pun mengakui pihaknya menemukan adanya vendor yang sebelumnya sudah diberhentikan karena kinerja buruk, namun dimasukkan kembali secara diam-diam oleh anak buahnya. Purbaya Perpanjang Batas Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi hingga April 2026



"Tiba-tiba di Coretax ada laporan lagi bahwa itu ‘muter-muter’. Padahal sebelumnya sudah hilang (masalahnya). Rupanya di tempat kita ada yang nakal. Ada yang kontrak dengan satu vendor yang sudah kita berhentikan karena layanannya lambat, dimasukkan lagi diam-diam," kata Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Purbaya menegaskan akan melakukan pemeriksaan mendalam untuk mencari siapa pihak yang bertanggung jawab atas kembalinya vendor bermasalah tersebut. Dia berjanji akan memberikan tindakan tegas bagi oknum yang terlibat.

"Sekarang mereka tidak mengaku siapa yang memasukin. Nanti saya akan periksa lagi siapa yang memasukin vendor itu. Kita akan tindak," tegasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya praktik "nakal" di internal kementerian terkait sistem pelaporan perpajakan , Coretax. Hal ini disinyalir menjadi penyebab sering ada kendala atau error saat digunakan masyarakat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Purbaya pun mengakui pihaknya menemukan adanya vendor yang sebelumnya sudah diberhentikan karena kinerja buruk, namun dimasukkan kembali secara diam-diam oleh anak buahnya. Purbaya Perpanjang Batas Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi hingga April 2026



"Tiba-tiba di Coretax ada laporan lagi bahwa itu ‘muter-muter’. Padahal sebelumnya sudah hilang (masalahnya). Rupanya di tempat kita ada yang nakal. Ada yang kontrak dengan satu vendor yang sudah kita berhentikan karena layanannya lambat, dimasukkan lagi diam-diam," kata Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Purbaya menegaskan akan melakukan pemeriksaan mendalam untuk mencari siapa pihak yang bertanggung jawab atas kembalinya vendor bermasalah tersebut. Dia berjanji akan memberikan tindakan tegas bagi oknum yang terlibat.

"Sekarang mereka tidak mengaku siapa yang memasukin. Nanti saya akan periksa lagi siapa yang memasukin vendor itu. Kita akan tindak," tegasnya.

Purbaya soal KPK OTT Pegawai Pajak di Banjarmasin: Pintu Masuk Pembenahan Sistem



Selain masalah vendor, Purbaya juga menyoroti desain sistem Coretax yang dinilai sengaja dibuat rumit. "CoreTax itu desainnya agak aneh. Harusnya kan ketika baru dibuat, langsung antarmuka (interface) dengan masyarakat agar mudah."

"Rupanya dibuat agak rumit supaya di tengahnya ada aplikasi interface. Ini ada yang menjual ke perusahaan-perusahaan besar. Saya akan bereskan itu di dalam," tambah Purbaya.

Namun, Purbaya mengakui bahwa pembersihan sistem secara total tidak bisa dilakukan seketika karena proses pelaporan SPT sedang berjalan. Prioritas saat ini adalah memastikan sistem tetap berjalan dan meminimalkan hambatan teknis bagi wajib pajak.

"Tapi tidak bisa sekarang karena sedang berjalan. Ke depan, tahun depan kita bereskan itu. Kita amankan dulu semua CoreTax yang ada hambatan-hambatan itu, habis itu saya bersihkan ruang interface yang sengaja diciptakan itu," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mengapa rasio pajak Indonesia sulit naik? Jawaban yang sering muncul adalah kepatuhan masyarakat yang masih rendah atau besarnya sektor informal. Namun, ada kemungkinan lain yang jarang dibicarakan: bisa jadi desain sistem pajak itu sendiri ikut membentuk perilaku ekonomi masyarakat.

Rasio pajak Indonesia masih berkisar sekitar 10% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development, yang berada di atas 30% dari PDB (OECD, 2025).

Selama ini kesenjangan tersebut lebih sering dijelaskan oleh faktor ekonomi dan administrasi perpajakan. Padahal, struktur kebijakan pajak juga dapat memengaruhi cara wajib pajak (WP) mengambil keputusan.

Dalam ekonomi perpajakan dikenal istilah bunching effect. Sederhananya, ini adalah kecenderungan WP untuk menahan pelaporan penghasilan tepat di bawah batas tarif pajak yang lebih tinggi. Ketika tambahan pendapatan membuat seseorang berpindah ke lapisan tarif yang lebih besar, sebagian orang memilih menunda atau menyesuaikan pelaporan penghasilannya agar tetap berada di lapisan tarif yang lebih rendah.

Fenomena ini bukan sekadar akal-akalan. Dalam banyak kasus, ia merupakan respons rasional terhadap sistem insentif yang ada. Ketika perbedaan beban pajak antarlapisan terlalu tajam, sebagian pelaku ekonomi akan berusaha menghindari lonjakan tersebut (Piketty & Saez, 2007).

Menariknya, tidak semua WP memiliki ruang yang sama untuk melakukan penyesuaian seperti ini.

Pekerja bergaji tetap, misalnya, relatif tidak memiliki fleksibilitas untuk mengatur penghasilan yang dilaporkan. Gaji mereka sudah ditentukan dalam kontrak kerja dan pajaknya dipotong langsung oleh perusahaan setiap bulan. Mekanisme ini membuat penerimaan pajak dari karyawan relatif stabil.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa pajak penghasilan (PPh) karyawan menjadi salah satu kontributor penting penerimaan negara setiap tahun. Stabilitas ini sering dianggap sebagai indikator kepatuhan yang baik.

Namun, jika dilihat lebih jauh, kondisi tersebut juga mencerminkan kenyataan bahwa kelompok pekerja formal hampir tidak memiliki ruang untuk menyesuaikan pelaporan penghasilannya.

Sebaliknya, kelompok yang memiliki fleksibilitas lebih besar—seperti pemilik usaha atau profesional independen—memiliki ruang lebih luas untuk mengatur waktu maupun jumlah penghasilan yang dilaporkan. Di sinilah fenomena bunching lebih mudah muncul.

Situasi ini menciptakan paradoks dalam sistem perpajakan. Kelompok yang paling sedikit memiliki ruang penyesuaian justru menjadi pembayar pajak yang paling konsisten. Sementara kelompok yang memiliki fleksibilitas ekonomi lebih besar memiliki peluang lebih luas untuk menyesuaikan pelaporan penghasilan mereka.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam sektor usaha kecil dan menengah. Pemerintah memberikan fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi usaha kecil.

Namun, batasan tersebut juga menciptakan insentif tertentu. Skema PPh Final melalui PP 23/2018 dan PP 55/2022 kerap dimanfaatkan karena dinilai mempunyai beban yang lebih ringan dibandingkan Pasal 17 UU PPh.

Sebagian pelaku usaha memilih menahan omzet agar tetap berada di bawah ambang fasilitas tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus muncul praktik memecah usaha menjadi beberapa entitas agar masing-masing tetap berada dalam batas yang sama.

Menariknya, alasan di balik perilaku ini sering bukan semata-mata karena tarif PPh. Dalam banyak sektor usaha, persoalan utamanya justru terkait kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika omzet usaha melewati batas tertentu, pelaku usaha harus mulai memungut PPN, yang dalam pasar konsumen sering dipersepsikan sebagai kenaikan harga.

Akibatnya, pelaku usaha yang memungut PPN bisa kehilangan daya saing dibandingkan pesaing yang belum menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Di sinilah pelajaran penting bagi pembuat kebijakan. Pajak tidak hanya menentukan berapa besar penerimaan negara, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi masyarakat.

Karena itu, reformasi perpajakan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan tarif atau perluasan basis pajak. Yang tidak kalah penting adalah merancang sistem yang meminimalkan distorsi perilaku.

Struktur tarif yang lebih sederhana, transisi kewajiban yang lebih halus, serta ambang batas yang lebih realistis dapat membantu mengurangi insentif untuk melakukan penyesuaian semacam ini.

Kepatuhan pajak bukan hanya soal moral atau penegakan hukum. Ia juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem pajak dirancang. Pajak yang baik bukan hanya yang adil di atas kertas, tetapi juga yang mampu memahami bagaimana manusia benar-benar merespons insentif ekonomi.

Ketika desain kebijakan mampu membaca dinamika tersebut, sistem perpajakan tidak hanya menjadi instrumen penerimaan negara, tetapi juga fondasi bagi ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai momentum penting untuk melakukan perbaikan sistem perpajakan secara menyeluruh. Ia menegaskan, penindakan tersebut tidak akan melemahkan kinerja penerimaan pajak maupun bea cukai.

"Itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai saya sudah obrak-abrik, kan yang dapet yang dipinggir kan udah terdeteksi emang sebelumnya, emang ada sesuatu yang aneh di situ," kata Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026).

Purbaya menilai OTT KPK menjadi bagian dari proses pembenahan internal yang tengah dijalankan Kementerian Keuangan. Menurut dia, temuan kasus tersebut justru memperkuat upaya perbaikan tata kelola dan pengawasan di sektor pajak dan kepabeanan.

Terkait pejabat yang terlibat, Purbaya membuka kemungkinan pemberhentian jika yang bersangkutan telah terbukti bersalah secara hukum. Namun, ia menegaskan seluruh keputusan akan didasarkan pada proses hukum yang berjalan.

"Tapi kalau itu boleh diberhentikan ya? Kalau sudah terbukti salah, boleh diberhentikan nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan sekarang," ujarnya.

Purbaya juga menegaskan Kementerian Keuangan menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang dilakukan KPK dan memastikan tidak akan ada intervensi dalam penanganan perkara tersebut.

Meski demikian, Kementerian Keuangan tetap akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai yang terseret kasus sebagai bentuk tanggung jawab institusi, tanpa menghambat proses hukum.

"Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan. Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai," tegas Purbaya.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT yakni di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. OTT di Banjarmasin menyasar pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis capaian terbaru terkait kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 serta progres migrasi sistem ke akun sistem pajak Coretax. Hingga 2 Februari 2026 pukul 06:00 WIB, antusiasme wajib pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakan menunjukkan tren positif di awal tahun.

Berdasarkan data resmi yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli tercatat sebanyak 1.150.414 SPT telah masuk ke sistem DJP.

Coretax Bermasalah, Purbaya Siap Datangi Kantor-kantor yang Komplain



"Untuk periode sampai dengan 2 Februari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 1.150.414 SPT. Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 12.917.027," tulis Rosmauli dalam keterangan resminya, Senin (2/2/2026).

Mayoritas pelaporan berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan yang mencapai 988.381 SPT. Rincian profil wajib pajak yang telah menyampaikan laporannya untuk Tahun Buku Januari - Desember yakni WP Orang Pribadi (OP) Karyawan 988.381, WP Orang Pribadi (OP) Non-Karyawan 117.655, WP Badan (Mata Uang Rupiah) 44.030 dan WP Badan (Mata Uang USD) 69.

Selain itu, untuk kategori Beda Tahun Buku yang pelaporannya dimulai sejak 1 Agustus 2025, tercatat sebanyak 265 WP Badan (Rp) dan 14 WP Badan (USD) telah menuntaskan kewajibannya.Bagaimana Cara Aktivasi Akun Coretax? Yuk Simak Langkah-langkahnya!



Sejalan dengan modernisasi sistem perpajakan, progres aktivasi akun Coretax DJP mencatatkan angka yang signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 12.917.027 Wajib Pajak telah berhasil melakukan aktivasi akun mereka untuk mengakses sistem perpajakan terintegrasi yang baru.

Komposisi aktivasi akun Coretax tersebut terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi 11.966.137 akun, Wajib Pajak Badan 861.798 akun, Wajib Pajak Instansi Pemerintah 88.867 akun dan Wajib Pajak PMSE 225 akun.

Melalui pembaruan data ini, Rosmauli menekankan pentingnya bagi wajib pajak untuk segera melakukan pelaporan lebih awal guna menghindari kepadatan sistem menjelang batas akhir pelaporan pada bulan Maret dan April mendatang.

Pemerintah terus mengimbau agar para wajib pajak yang belum melakukan aktivasi akun Coretax untuk segera melakukannya melalui portal resmi DJP, guna mempermudah proses pelaporan SPT dan administrasi perpajakan lainnya secara mandiri dan digital.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga Kamis (29/1/2026) malam, antusiasme Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 menunjukkan tren yang kuat dengan angka pelaporan yang telah melewati angka satu juta. Berdasarkan data yang dihimpun DJP hingga pukul 18.00 WIB, tercatat sebanyak 1.001.002 SPT telah masuk ke sistem DJP.

Mayoritas pelaporan tersebut berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan. "Untuk periode sampai dengan 29 Januari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 1.001.002 SPT," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli dalam keterangan resminya.

Bagaimana Cara Aktivasi Akun Coretax? Yuk Simak Langkah-langkahnya!



Secara rinci, komposisi pelaporan SPT untuk Tahun Buku Januari - Desember didominasi oleh OP Karyawan 857.168 laporan, OP Non-Karyawan 103.875 laporan, dan Badan (Rupiah & USD) 39.786 laporan. Selain itu DJP juga mencatat adanya pelaporan dari entitas dengan Tahun Buku Berbeda (yang dilaporkan sejak 1 Agustus 2025) sebanyak 173 laporan dari Wajib Pajak Badan.

Seiring dengan upaya modernisasi sistem perpajakan , DJP juga memberikan perkembangan terbaru mengenai aktivasi akun pada sistem Coretax.Coretax Bermasalah, Purbaya Siap Datangi Kantor-kantor yang Komplain



Hingga saat ini, sebanyak 12.813.646 Wajib Pajak telah resmi melakukan aktivasi akun untuk mulai bertransisi ke sistem yang lebih terintegrasi tersebut. Dominasi aktivasi akun berasal dari kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyentuh angka 11,8 juta pengguna.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 12.813.646," jelas Rosmauli.

Berikut adalah rincian profil Wajib Pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax, yakni Orang Pribadi 11.863.809, Badan 860.281, Instansi Pemerintah 89.331 dan PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) 225.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ekonomi sekaligus Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang kuat dan terus menunjukkan perbaikan signifikan.

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri pelantikan delapan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 di Istana Negara, Rabu (28/1/2026).

Menurut Purbaya, penguatan ekonomi nasional ditopang oleh semakin solidnya koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI), khususnya dalam sinkronisasi kebijakan moneter, fiskal, dan investasi.

“Oh bagus, karena gini, saya dengan BI sudah lebih sinkron sekarang kebanyakannya. Moneter, fiskal, dan investasi kan diperbaiki terus,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pertumbuhan moneter saat ini telah berada pada jalur yang sehat, tercermin dari pertumbuhan uang beredar sempit (M0/ base money) yang sesuai dengan target pemerintah.

“Uangnya sudah tumbuh sesuai dengan harapan kita, M0-nya, base money-nya. Jadi seharusnya kita tidak akan tumbuh double digit dalam waktu tidak terlalu lama,” katanya.

Dari sisi fiskal, Purbaya menegaskan pemerintah akan meningkatkan kualitas penerimaan negara melalui perbaikan sistem pengumpulan pajak dan cukai, tanpa menaikkan tarif.

“Saya akan perbaiki cara kita mengumpulkan pajak dan cukai, sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak atau cukai,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong kementerian dan lembaga agar belanja negara dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran untuk memperkuat daya dorong ekonomi.

“Terus nanti kita akan dorong semua kementerian lembaga untuk belanja tepat waktu, tepat sasaran,” ujar Purbaya.

Dia juga menyoroti upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi melalui mekanisme debottlenecking guna menyelesaikan hambatan-hambatan struktural.

“Kita perbaiki juga dari sidang-sidang debottlenecking. Baru dua kali sidang, baru empat kasus, dan ke depan akan ada kasus-kasus besar yang masuk,” ungkapnya.

Langkah tersebut, lanjut Purbaya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berinvestasi di Indonesia.

“Ini akan bisa menunjukkan bahwa Indonesia serius memperbaiki kemudahan investasi,” katanya.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dapat mencapai 6%.

“Jadi fiskal dan moneter aja 6% tahun ini bisa. Tambah yang lain lebih cepat lagi,” ujarnya.

Menanggapi pelemahan pasar saham belakangan ini, Purbaya menilai kondisi tersebut bersifat sementara dan justru menjadi peluang bagi investor.

“Kalau bursa jatuh gara-gara itu, dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebelum bulan Mei, harusnya sekarang it’s a good time to buy,” pungkasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis data terbaru mengenai kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025. Berdasarkan data per 26 Januari 2026 pukul 07:00 WIB, antusiasme masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menunjukkan tren positif di awal tahun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli memaparkan bahwa jumlah SPT yang masuk telah menembus angka ratusan ribu dokumen dalam kurun waktu kurang dari satu bulan sejak periode pelaporan dibuka.

"Untuk periode s.d. 26 Januari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 631.659 SPT," ungkap Rosmauli dalam keterangan resminya, Senin (26/1/2026).

Mayoritas pelaporan SPT masih didominasi oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan. Berikut adalah rincian profil WP yang telah menyampaikan laporan untuk tahun buku Januari-Desember diantaranya WP OP Karyawan 532.668 laporan, WP OP Non-Karyawan 70.088 laporan, WP Badan (Rupiah) 28.737 laporan dan WP Badan (Dolar AS) 47 laporan.

Selain itu, terdapat pelaporan dari kategori WP dengan perbedaan tahun buku (dilaporkan sejak 1 Agustus 2025) yang mencakup 116 WP Badan Rupiah dan 3 WP Badan Dolar AS. Sejalan dengan reformasi birokrasi dan digitalisasi perpajakan, DJP juga mencatat progres signifikan pada aktivasi akun Coretax. Hingga saat ini, total Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi akun sistem baru tersebut mencapai 12.529.341.

Aktivasi tersebut tersebar di berbagai segmen Wajib Pajak yakni WP Orang Pribadi 11.588.025 aktivasi, WP Badan 851.949 aktivasi, WP Instansi Pemerintah 89.144 aktivasi, dan WP PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) 223 aktivasi.

Tingginya angka aktivasi akun Coretax ini diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan SPT dan administrasi perpajakan lainnya secara lebih efisien dan transparan.

DJP terus mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pelaporan SPT Tahunan lebih awal guna menghindari kepadatan sistem menjelang batas waktu akhir Maret bagi orang pribadi dan April bagi wajib pajak badan.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) mencatat tren kenaikan signifikan pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Hingga Jumat pagi, 23 Januari 2026, pukul 06.00 WIB, jumlah wajib pajak yang menuntaskan kewajiban lapor untuk tahun pajak 2025 telah menembus angka setengah juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat untuk melapor lebih awal terus menunjukkan grafik positif. Aktivasi Coretax Capai 12,21 Juta hingga 20 Januari 2026, Terbanyak WP Pribadi



"Untuk periode sampai dengan 23 Januari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 531.425 SPT telah dilaporkan," ungkap Rosmauli dalam keterangan resminya, Jumat (23/1/2026).

Berdasarkan data rinciannya, mayoritas laporan berasal dari kategori Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan dengan total 444.963 SPT. Sementara itu, kelompok WP Orang Pribadi Non-Karyawan tercatat sebanyak 60.848 SPT.

Untuk sektor korporasi atau WP Badan dengan tahun buku Januari–Desember, tercatat sebanyak 25.458 SPT (dalam mata uang Rupiah) dan 45 SPT (dalam mata uang USD).

Selain itu, terdapat pula pelaporan dari kelompok wajib pajak dengan periode tahun buku yang berbeda yang sudah mulai melapor sejak Agustus 2025. Coretax Bermasalah, Purbaya Siap Datangi Kantor-kantor yang Komplain



Sejalan dengan masifnya pelaporan SPT, proses transformasi digital melalui aktivasi akun Coretax DJP juga mengalami peningkatan pesat. Hingga saat ini, sistem inti administrasi perpajakan yang baru tersebut telah diaktivasi oleh belasan juta pengguna.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 12.436.375," jelas Rosmauli.

Komposisi pengguna yang telah melakukan aktivasi akun Coretax meliputi WP Orang Pribadi 11.497.622 akun, WP Badan 849.437 akun, WP Instansi Pemerintah 89.093 akun dan WP PMSE 223 akun.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan sistem Coretax sudah berangsur membaik. Dia berjanji, akan mendatangi kantor-kantor yang masih menemukan persoalan dari sistem tersebut.

Hal ini dikatakan Purbaya menyusul langkahnya yang mendatangi kantor Danantara setelah mendapatkan keluhan mandeknya sistem Coretax. Dia menyebut, untuk masalah yang terjadi di Danantara sudah teratasi.

"Jadi saya lihat masalahnya di mana, enggak berapa kelihatan waktu itu. Sudah diberesin dia," kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri acara resepsi pernikahan Sespri Presiden, di Gedung Sasono Utomo, TMII, Jakarta Timur, Minggu (18/1/2026).

Purbaya menyampaikan bahwa dirinya akan turun langsung melakukan pengawasan terhadap sistem ini. Bahkan, dia akan melakukan peninjauan langsung ke kantor-kantor terkait apabila ditemukan kendala.

"Jadi kan saya lihat ke depan kalau ada soal-soal yang besar lagi, saya akan datangin kantor-kantor kalau ada. Yang kecil mungkin saya akan datang kalau ada yang komplain. Harusnya sudah membaik sih (sistem Coretax)," ujarnya.