JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono buka suara mengenai isu kerja sama ruang udara antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang belakangan menjadi sorotan. Sugiono menegaskan bahwa terminologi yang beredar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sugiono menyatakan bahwa usulan kerja sama tersebut bukanlah blanket overflight, melainkan overflight access. Menurutnya, kedua istilah tersebut memiliki makna serta mekanisme yang sangat berbeda dalam diplomasi udara.

“Saya kira terminologinya harus diluruskan, ya. Itu bukan blanket overflight, itu overflight access,” kata Sugiono kepada awak media di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Sugiono menjelaskan bahwa wacana ini merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih melakukan kajian mendalam melalui mekanisme internal yang berlaku. Ia memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil nantinya akan tetap berlandaskan pada konstitusi dan kedaulatan negara.

“Kalau berbicara mengenai overflight access merupakan satu intens ya, yang disampaikan oleh pihak Amerika, yang kemudian juga kan akan melewati proses dan mekanisme pembahasan. Mekanismenya seperti apa dan sebagainya-sebagainya itu di Indonesia. Dan saya kira kedaulatan, kepentingan nasional itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama. Itu satu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sugiono menekankan bahwa kerja sama semacam ini bukanlah hal baru. Sebagai negara yang memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terbuka untuk menjalin perjanjian serupa dengan negara mana pun, selama mekanisme dan implementasinya memberikan keuntungan bagi nasional.

Lihat video: Kapal Perang AS Terdeteksi di Selat Malaka, Sedang Berburu Tanker Iran?



“Sebagai negara yang memiliki tradisi dan politik luar negeri bebas aktif, ya perjanjian serupa itu juga kalau misalnya dilakukan dengan negara-negara lain, ya enggak ada masalah, kan gitu. Mekanismenya seperti apa, implementasinya seperti apa,” paparnya.

Sugiono juga menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang menganggap kebijakan ini akan menyeret Indonesia ke dalam pusaran konflik global. Sugiono menilai, dalam dunia yang saling terhubung, Indonesia pasti akan merasakan dampak dinamika global, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Jadi jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyeret Indonesia dan apa, mengancam kedaulatan. Dengan situasi dunia yang seperti ini, ya Indonesia mau tidak mau akan terdampak apa pun yang terjadi di dunia ini,” ucapnya.

Sugiono menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga amanat rakyat. Menurutnya, pemerintah bertindak di bawah sumpah konstitusi untuk melindungi kepentingan bangsa dan menjaga stabilitas kedaulatan.

“Jadi gini, saya sampaikan juga bahwa pemerintah ini dilantik, dipilih oleh rakyat, kemudian disumpah untuk menjalankan konstitusi dan semua Undang-Undang,” ujarnya.

“Yang intinya adalah bahwa satu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada aspek kedaulatan di situ, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum di situ. Jadi, saya tidak melihat urusannya sama menyeret Indonesia ke dalam konflik global,” pungkas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Para analis militer menduga teknologi satelit berbasis kecerdasan buatan (AI) dari China membantu Iran dalam menargetkan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi.

Teknologi ini mampu menganalisis citra satelit dan mengidentifikasi objek militer seperti pangkalan, pesawat, kapal perang, hingga sistem pertahanan udara dengan ketelitian hingga sekitar 0,3 meter. Kemampuan ini sebelumnya hanya dimiliki oleh badan intelijen besar milik negara.

Dari laporan ABC yang dikutip Kamis (9/4/2026), perangkat AI tersebut dikembangkan oleh perusahaan teknologi China bernama MizarVision. Badan Intelijen Pertahanan AS (DIA) disebut telah menilai teknologi ini sebagai ancaman serius karena dapat memberikan informasi medan perang hampir secara real time.

Analis militer menyebut, dengan teknologi ini Iran kini memiliki kemampuan baru yang sebelumnya tidak dimiliki, yakni melacak dan menentukan target militer secara cepat dan akurat.

Hal ini dinilai meningkatkan risiko bagi pasukan AS dan sekutunya, termasuk personel Australia yang juga ditempatkan di kawasan Timur Tengah.

Pensiunan perwira militer Australia Gus McLachlan, menyebut perkembangan ini berbahaya karena memungkinkan Iran memilih target secara sangat spesifik. Bahkan objek yang berada di satu lokasi dalam waktu tertentu bisa langsung terdeteksi dan menjadi sasaran.

"Kami melihat target, termasuk pesawat US E-3 Sentry, dihantam dengan presisi luar biasa,” kata McLachlan.

Sementara itu, analis dari American Enterprise Institute Ryan Fedasiuk yang telah menulis makalah tentang penggunaan AI di militer, termasuk di Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok.

MizarVision adalah perusahaan swasta yang berdiri pada 2021 dengan 5,5% kepemilikan pemerintah, bertujuan membuat analisis intelijen geospasial lebih mudah diakses dan tidak lagi terbatas pada organisasi tertentu.

Fedasiuk, menilai penggunaan AI dalam citra satelit ini secara efektif membuat Iran mengalihdayakan kemampuan intelijennya kepada perusahaan teknologi China. Dia menyebut hal ini sebagai bentuk dukungan yang signifikan dalam konflik yang sedang berlangsung.

Namun, pemerintah China membantah tudingan tersebut. Mereka menyatakan citra satelit yang digunakan berasal dari sumber terbuka dan merupakan praktik bisnis yang wajar.

Di sisi lain, kekhawatiran atas penyalahgunaan teknologi ini membuat perusahaan satelit asal AS, Planet Labs membatasi distribusi citra wilayah konflik. Langkah ini diambil untuk mencegah data tersebut dimanfaatkan pihak tertentu dalam melakukan serangan. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Iran Menggunakan rudal hipersonik Fattah 2 dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Jangkauan rudal ini hingga 1.500 kilometer atau setara jarak Jakarta ke Makassar.

Rudal ini disebut sebagai salah satu sistem persenjataan paling mutakhir yang dikembangkan Teheran untuk memperkuat strategi pencegahan dan pertahanan nasionalnya.

Fattah 2 diperkenalkan Iran pada November 2023 sebagai pengembangan dari generasi sebelumnya, Fattah 1. Sistem ini dikembangkan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), yang selama ini menjadi tulang punggung program rudal strategis Iran.

Berbeda dari rudal balistik konvensional, Fattah 2 menggunakan teknologi Hypersonic Glide Vehicle (HGV) atau kendaraan luncur hipersonik. Teknologi ini memungkinkan rudal meluncur dan bermanuver secara tidak terduga di fase akhir penerbangan, sehingga lebih sulit dilacak maupun dicegat sistem pertahanan udara modern.

Spesifikasi Utama Fattah-2

Berdasarkan klaim resmi Iran yang dikutip dari The Sunday Guardian Senin (2/3/2026), berikut karakteristik utama rudal ini:

- Jenis: Rudal hipersonik dengan kendaraan luncur hipersonik (HGV)

- Kecepatan maksimum: Hingga Mach 15 (15 kali kecepatan suara)

- Jangkauan: Sekitar 1.500 kilometer

- Hulu ledak: Konvensional (detail bobot tidak dipublikasikan secara rinci)

- Sistem propulsi: Booster berbahan bakar padat dengan tahap luncur hipersonik

- Platform peluncuran: Transporter Erector Launcher (TEL) mobile berbasis darat

- Profil penerbangan: Mampu bermanuver di tengah lintasan untuk menghindari intersepsi

Dengan jangkauan 1.500 km rudal ini dapat menjangkau berbagai target di kawasan Timur Tengah, termasuk wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk.

Dalam perkembangan terbaru, sumber militer Iran menyebut Fattah 2 telah dikerahkan dalam gelombang serangan balasan menyusul meningkatnya ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Meski detail operasional belum dirilis secara resmi, jika benar digunakan dalam pertempuran, ini akan menjadi penggunaan tempur pertama teknologi hipersonik Iran. Langkah tersebut memperlihatkan Teheran tidak lagi hanya menjadikan rudal ini sebagai alat diplomasi tekanan (deterrence), tetapi juga sebagai instrumen militer aktif.

Iran secara konsisten menyatakan pengembangan rudal hipersonik merupakan bagian dari strategi pertahanan dan pencegahan. Pejabat tinggi Iran, termasuk Ebrahim Azizi, menegaskan setiap serangan terhadap wilayah Iran akan dibalas dengan respons keras.

Dalam doktrin militer Iran, kemampuan rudal jarak menengah dan hipersonik dimaksudkan untuk meningkatkan daya tangkal terhadap serangan eksternal, mengurangi ketergantungan pada kekuatan udara konvensional, dan memberi tekanan strategis terhadap aset militer lawan di kawasan. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Ukraina menguji senjata laser Sunray untuk menembak jatuh drone Rusia di tengah meningkatnya serangan udara. Drone menjadi ancama utama dalam perang tersebut.

Empat tahun setelah invasi Rusia, Ukraina kini berada di garis depan perubahan besar dalam sistem pertahanan udara.

Perang modern yang semakin bergantung pada drone memaksa banyak negara memikirkan ulang cara bertahan dari serangan udara murah namun mematikan.

Dalam konflik Rusia dan Ukraina, drone menjadi senjata utama kedua belah pihak. Diperkirakan sekitar 70% korban jiwa berkaitan dengan penggunaan drone.

Serangan ini tidak hanya memperluas jangkauan medan perang, tetapi juga membuat kota, jalur logistik, hingga infrastruktur sipil menjadi target. Kondisi tersebut menuntut sistem pertahanan yang mampu menghadapi serangan massal drone dengan biaya yang lebih efisien.

Laser Sunray, Senjata Baru Anti Drone

Di tengah tekanan tersebut, Ukraina menguji coba senjata laser berenergi tinggi bernama Sunray. Menurut aporan Simon Shuster dari The Atlantic yang dikutip dari BGR Selasa (24/2/2026), mengenai senjata ini muncul pada Februari 2026. Bentuknya menyerupai teleskop kecil dengan kamera di kedua sisi untuk mendeteksi dan melacak target.

Ukurannya cukup ringkas hingga bisa dimasukkan ke bagasi mobil. Dalam uji coba tentara Ukraina berhasil menembak jatuh drone dari jarak beberapa ratus meter hanya dari atas kap mobil pikap.

Berbeda dari gambaran laser di film-film, Sunray tidak memancarkan cahaya mencolok atau suara keras. Drone sasaran tiba-tiba terbakar di udara, seolah tersambar petir tak terlihat, lalu jatuh ke tanah.

Pengembangan Sunray memakan waktu sekitar dua tahun dengan biaya beberapa juta dolar. Harga produksinya diperkirakan hanya ratusan ribu dolar per unit jauh lebih murah dibandingkan proyek laser Barat.

Sebagai perbandingan, Inggris menggelontorkan sekitar US$427 juta untuk proyek laser DragonFire, sementara Amerika Serikat mengembangkan sistem Helios lewat kontrak senilai US$150 juta dengan Lockheed Martin.

Komandan pertahanan udara Ukraina Pavlo Yelizarov, berpendapat perbedaan biaya ini mencerminkan kebutuhan mendesak di medan perang. Jika perusahaan Barat didorong oleh pendanaan besar, Ukraina didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup.

Serangan drone Rusia berlangsung hampir setiap minggu, terutama di kota-kota seperti Kherson dan Nikopol. Ribuan drone kecil bermuatan bahan peledak membanjiri wilayah tersebut. Pada 2025 saja, sedikitnya 2.514 warga sipil dilaporkan tewas akibat serangan.

Masalah terbesar bagi Ukraina adalah biaya. Drone Shahed produksi massal Rusia yang berakar dari desain Iran diperkirakan berharga sekitar US$35.000 per unit.

Namun untuk menembaknya jatuh, Ukraina sebelumnya harus menggunakan sistem rudal mahal seperti Patriot buatan AS, yang biayanya bisa mencapai jutaan dolar per tembakan. Ketimpangan biaya ini membuat pertahanan udara konvensional menjadi tidak efisien dalam jangka panjang.

Di sinilah laser seperti Sunray dinilai berpotensi mengubah permainan. Tanpa membutuhkan amunisi mahal, senjata ini hanya memerlukan energi listrik untuk menembakkan sinarnya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia memiliki rudal yang disebut bikin NATO ketar-ketir. Menurut National Interest, namanya adalah rudal S-400 Triumf.

Meskipun tidak lagi secanggih dulu, S-400 tetap menjadi sistem pertahanan udara yang efektif dan telah menimbulkan banyak masalah bagi Ukraina selama perang yang sedang berlangsung.

S-400 Triumf adalah sistem rudal permukaan-ke-udara ( SAM ) jarak jauh andalan Rusia.

Dirancang untuk melawan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik, S-400 bukanlah sekadar satu rudal, melainkan arsitektur pertahanan udara terintegrasi yang bertujuan untuk mencegah musuh memperoleh superioritas udara di wilayah yang luas.

Mengapa Rusia Membangun Sistem S-400?

Dikembangkan oleh Almaz-Antey sebagai penerus keluarga S-300 yang sudah tua, S-400 mulai digunakan oleh Rusia pada tahun 2007.

Dibangun untuk memodernisasi doktrin pertahanan udara berlapis Soviet, S-400 menekankan jangkauan yang lebih luas, penargetan multi-target, dan peningkatan kemampuan membedakan target dengan radar.

Secara fungsional, S-400 dirancang untuk menjadi tulang punggung strategi A2/AD Rusia.

Komponen inti S-400 adalah radar akuisisi 91N6E Big Bird; radar penargetan 92N6E Grave Stone, kendaraan komando dan kendali, beberapa pengangkut-pemasang-peluncur (TEL) di mana semuanya menawarkan integrasi opsional dengan sistem pertahanan titik Pantsir, baterai S-300, dan radar peringatan dini.

S-400 beroperasi sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Udara Terpadu (IADS) yang lebih luas dan berbagi data penargetan di seluruh unit; S-400 dapat mengkoordinasikan penargetan pada beberapa pita ketinggian.

Sistem S-400 dapat meluncurkan berbagai jenis rudal pada berbagai jarak.

Rudal 40N6 secara teoritis akurat hingga 400 kilometer, sedangkan keluarga 48N6 memperluas jangkauan ini hingga 250 kilometer tambahan.

Rudal 9M96E2 hanya mencapai 120 kilometer, tetapi dioptimalkan untuk target yang bermanuver, memberikan pertahanan anti-pesawat Rusia pilihan jarak yang lebih pendek untuk pertahanan titik.

Sistem ini dapat melacak puluhan target secara bersamaan dan menyerang banyak target sekaligus. S-400 dirancang untuk melawan pesawat pengebom ketinggian tinggi, rudal jelajah terbang rendah, dan ancaman rudal balistik.

Keunggulan S-400 meliputi jangkauan deteksi yang jauh, pilihan rudal berlapis, mobilitas, dan nilai pencegahan psikologis. Namun sistem ini tidak sempurna dan kinerja di dunia nyata bervariasi tergantung pada pelatihan operator.

Namun, S-400 rentan terhadap operasi SEAD/DEAD, peperangan elektronik, dan serangan saturasi. Dan tentu saja, pesawat siluman mempersulit kinerja S-400.

Ekspor ke China, India, dan Turki memiliki dampak geopolitik yang signifikan. Di China, S-400 telah meningkatkan pertahanan udara pesisir dan mendukung A2/AD di Laut China Timur dan Selatan.

Di India, S-400 ditempatkan di dekat perbatasan dengan China dan Pakistan, memperkuat pertahanan berlapis tetapi memperumit hubungan AS-India.

Dan S-400 Turki belum diaktifkan, akan tetapi tetap memicu sanksi CAATSA, menciptakan kekhawatiran interoperabilitas NATO.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut akan mengajukan sejumlah opsi militer kepada Presiden AS Donald Trump untuk menghadapi Iran, termasuk kemungkinan serangan bersama, dalam pertemuan di Florida pada 29 Desember 2025.

Melansir Kantor Berita Anadolu pada Selasa (23/12/2025), Netanyahu disebut akan memaparkan informasi intelijen terbaru terkait perkembangan program rudal balistik Iran.

Fokus Israel terhadap isu rudal balistik tersebut kini dinilai semakin meningkat dibandingkan program nuklir, seiring membesarnya ancaman dari Teheran dan upaya Iran membangun kembali kemampuan rudal serta sistem pertahanan udaranya.

Sumber yang dikutip lembaga penyiaran publik Israel, KAN, dan berbicara kepada NBC News menyebutkan Tel Aviv menilai Iran tengah mempercepat pemulihan fasilitas produksi rudal yang rusak akibat serangan sebelumnya, sembari memulihkan sistem pertahanan udara mereka.

“Berbagai skenario tengah dibahas, mulai dari serangan sepihak Israel, dukungan terbatas dari Amerika Serikat, hingga operasi militer bersama, bahkan kemungkinan langkah langsung AS terhadap target di dalam wilayah Iran,” tulis laporan tersebut.

Israel juga memperkirakan produksi ulang rudal balistik Iran dapat meningkat hingga 3.000 unit per bulan jika tidak segera dicegah.

Dalam konteks yang sama, pertemuan Netanyahu dan Trump juga diperkirakan membahas program nuklir Iran, khususnya pemulihan fasilitas pengayaan uranium, serta isu pendanaan dan persenjataan kelompok-kelompok regional yang bersekutu dengan Teheran.

Laporan itu turut mengutip peringatan mantan pejabat AS bahwa perbedaan pandangan atau hambatan dalam pelaksanaan gencatan senjata di Jalur Gaza berpotensi memengaruhi kesediaan Trump untuk memberikan dukungan penuh terhadap aksi militer baru terhadap Iran.

Sebelumnya, Israel melancarkan serangan mendadak ke Teheran pada 13 Juni 2025, yang menargetkan fasilitas militer, nuklir, dan sipil, serta sejumlah komandan militer senior dan ilmuwan nuklir Iran.

Iran kemudian membalas dengan serangan rudal dan drone, sementara Amerika Serikat mengebom tiga fasilitas nuklir Iran. Konflik selama 12 hari tersebut berakhir setelah diberlakukannya gencatan senjata yang dimediasi AS pada 24 Juni 2025.