Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dilaporkan membahas berbagai isu strategis, termasuk geopolitik, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers dalam agenda gelar griya (open house) Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Sabtu (21/3/2026).

“Banyak sekali yang didiskusikan. Hampir dua jam pertemuan, banyak bertukar pandangan,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman kepemimpinan antara dua tokoh nasional yang pernah memegang jabatan strategis.

Apalagi, Megawati diketahui pernah menjabat sebagai wakil presiden dan presiden, sehingga dinilai memiliki perspektif penting dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan.

Prasetyo menekankan bahwa meskipun setiap era memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda, pertukaran pandangan antar pemimpin tetap relevan untuk kemajuan bangsa.

“Sebagai seorang pemimpin tentu sangat baik untuk saling memberikan masukan dan berbagi pengalaman demi kemajuan bangsa dan negara kita,” katanya.

Dia juga mengonfirmasi bahwa isu geopolitik menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut substansi pembahasan yang dimaksud.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana Idulfitri yang penuh kehangatan, sekaligus mencerminkan komunikasi politik antara tokoh-tokoh nasional dalam merespons situasi global dan domestik yang terus berkembang.

Menghadapi dinamika global dan konflik Timur Tengah, PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan energi.

Kondisi global mempengaruhi rantai pasok energi dunia, sehingga perlu dukungan dari seluruh pihak untuk menjaga keberlangsungan energi, termasuk BBM dan LPG.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan berbagai langkah dan skenario operasional Pertamina dalam menghadapi situasi global dan mengupayakan pasokan dan penyaluran BBM dan LPG untuk masyarakat.

"Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina telah menjalankan rencana mitigasi dan contingency plan, supaya pasokan energi tetap berjalan dengan baik," ujar Baron dalam keterangan resmi.

Pertamina telah melakukan diversifikasi sumber pasokan energi, sehingga tidak bergantung pada satu wilayah atau negara tertentu.

Strategi ini diharapkan bisa menjaga stabilitas pasokan saat terjadi gangguan pada jalur distribusi atau dinamika geopolitik di kawasan tertentu.

Selain itu, Pertamina juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah guna memastikan optimalisasi pasokan energi nasional serta mendukung kebijakan strategis di sektor energi.

Dalam menjaga distribusi energi kepada masyarakat, yang tidak kalah pentingnya, Pertamina terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi di lapangan.

"Pertamina bersama aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah, terus melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lancar. Kami juga mendukung penegakan hukum terhadap praktik penimbunan maupun penyalahgunaan energi," ujar Baron.

Dinamika global yang saat ini terjadi, lanjut Baron, merupakan faktor eksternal yang perlu dihadapi bersama, baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pertamina akan terus memaksimalkan berbagai langkah, untuk menjaga ketersediaan energi nasional.

Sebagai bagian dari upaya bersama menjaga ketahanan energi, Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi, baik BBM dan LPG secara bijak dan melakukan penghematan sesuai kebutuhan.

Masyarakat juga dapat mulai memanfaatkan berbagai alternatif penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari, seperti penggunaan peralatan listrik rumah tangga untuk memasak maupun pemanas makanan, sehingga konsumsi energi dapat lebih terkelola dengan baik.

"Sejalan dengan imbauan Presiden [Prabowo Subianto], Pertamina juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggunakan energi secara bijak sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional," ucap Baron.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menilai situasi global saat ini diwarnai ketidakpastian dan potensi konflik, bahkan sejumlah pemimpin dunia yang memiliki kekuatan besar dinilai belum mampu menjaga perdamaian secara efektif.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan 1447 Hijriah yang digelar di Istana Negara, Selasa (10/3/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut kondisi dunia saat ini penuh ketidakpastian dan bahkan mengandung berbagai ancaman bahaya.

"Di tengah dunia sekarang yang penuh ketidakpastian, bahkan penuh bahaya, di mana banyak pemimpin di dunia yang memiliki kekuatan besar tidak dengan lancar menjaga perdamaian yang kita perlukan, yang diperlukan oleh seluruh umat manusia," kata Presiden Prabowo.

Menurut Prabowo, situasi global tersebut menjadi pengingat bagi Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kerukunan nasional.

Prabowo menegaskan bahwa bangsa Indonesia perlu menggalang kebersamaan untuk menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

"Kita sebagai bangsa Indonesia bersama banyak bangsa lain perlu untuk menggalang persatuan di antara kita, menggalang kerukunan di antara kita, untuk menghadapi keadaan penuh ketidakpastian ini," katanya.

Selain itu, Presiden juga mengajak masyarakat untuk mengambil hikmah dari peringatan Nuzulul Quran dengan memahami dan meresapi nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur’an.

Menurutnya, pesan-pesan keagamaan yang disampaikan dalam ceramah pada acara tersebut memiliki makna penting dalam membangun sikap optimisme di tengah tantangan global.

Dia menegaskan bahwa dengan tekad dan komitmen yang kuat, bangsa Indonesia diyakini mampu mencapai berbagai cita-cita pembangunan di masa depan.

"Kita harus yakin bahwa pada akhirnya yang benar akan menang, dan dengan tekad serta komitmen yang jelas dan teguh, Insyaallah apa yang kita cita-citakan akan kita capai bersama," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan kabar evakuasi WNI yang saat ini berada di Teheran, Iran di tengah terjadinya perang Iran dengan AS-Israel.

Hal tersebut disampaikan Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan setelah mengikuti agenda pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (3/3/2026). Sugiono menjelaskan dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan situasi global yang saat ini sedang panas.

Di tengah eskalasi yang meningkat, di mana terjadi perang Iran dengan AS-Israel, Sugiono memerintahkan Duta Besar Indonesia untuk Iran di Teheran mengambil langkah-langkah evakuasi dengan segera jika ada masyarakat yang mau dievakuasi.

Menurutnya, tidak semua WNI di Teheran menyampaikan keinginan evakuasi. Namun, jika ada yang ingin dievakuasi, maka akan dilakukan secara bertahap.

"Situasi akan berkembang, kita lihat apa yang akan terjadi. Apapun yang akan terjadi kita harus siap hadapi segala kemungkinan," kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, saat ini terdapat 15 WNI yang akan dievakuasi di Teheran. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) kemudian sedang mengatur waktu pemulangan.

"Kan ruang udara juga lagi ditutup. Kalau misalnya evakuasi dari Teheran itu mereka harus di bawa ke Baku [ibu kota Azerbaijan]," kata Sugiono.

Adapun, menurutnya perjalanan dari Teheran ke Baku membutuhkan waktu 10 jam perjalanan. Kemudian, Kemenlu perlu untuk menghitung kesiapan logistik dan mengecek kondisi kesehatan WNI yang akan dievakuasi. "Jadi, enggak bisa hari ini mau evakuasi langsung detik itu juga," ujar Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Densus 88 Anti-teror Polri telah meningkatkan pengawasan terhadap jaringan terorisme di Indonesia.

Hal tersebut sebagaimana respons Densus 88 terhadap potensi perang antara Iran dengan Israel-Amerika usai Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei tewas.

"Densus 88 turut meningkatkan pengawasan terhadap ancaman terorisme yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat," ujar Juru Bicara Densus 88, Mayndra Eka Wardhana saat dihubungi, Selasa (3/3/2026).

Di samping itu, Mayndra menekankan bahwa peningkatan pengawasan terhadap jaringan terorisme ini dilakukan sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Adapun, pucuk pimpinan korps Bhayangkara itu sempat meminta Densus 88 agar bisa waspada usai konflik global memanas. Dengan begitu, zero attack terrorist bisa dipertahankan di Tanah Air.

"Sebagaimana arahan Kapolri, terhadap adanya penilaian bahwa situasi global sedang memanas saat ini, yang mana selain melibatkan banyak negara juga melibatkan banyak kelompok dan kepentingan," pungkasnya.

Sebelumnya, arahan Sigit terhadap Densus 88 disampaikan dalam rapat koordinasi terkait dengan mudik Lebaran 2026. Menurutnya, ancaman aksi teror tak luput dari perhatian Polri dalam pengamanan mudik.

Setelah menyampaikan pengamanan mudik, Sigit pun menyinggung soal pengibaran bendera merah dari Iran yang menyimbolkan serangan pembalasan.

Atas hal tersebut, jenderal polisi bintang empat ini meminta agar Densus 88 Anti-teror Polri agar lebih waspada untuk mempertahankan zero terrorist attack.

"Apalagi Iran telah mengibarkan bendera merah sebagai simbol pembalasan dan pertanda serangan yang terjadi di Iran dan ini tentunya menjadi PR bagi rekan-rekan khususnya Densus, untuk bisa mempertahankan Zero Terrorist Attack. Yang tentunya ini menjadi PR besar bagi kita," ujar Sigit di PTIK, Jakarta, Senin (3/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek global dalam dua hingga 10 tahun ke depan dinilai semakin bergejolak. Meski perhatian dunia saat ini tersedot pada ketegangan geoekonomi dan konflik antarnegara, risiko lingkungan tetap mendominasi peringkat ancaman dalam jangka panjang.

Hal tersebut tercermin dalam Global Risks Report 2026 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF). Managing Director WEF Saadia Zahidi mengatakan survei terhadap lebih dari 1.300 pakar menunjukkan gambaran global yang kian pesimistis.

“Untuk periode dua tahun ke depan, 50% pakar memperkirakan dunia akan berada dalam kondisi yang cukup bergejolak atau penuh badai,” ujar Zahidi dikutip dari wawancara Radio Davos di akun youtube World Economic Forum, Jumat (13/2/2026).

Sekitar 40% responden menilai situasi global akan tidak stabil namun masih dapat dikelola, sementara hanya sekitar 10% yang memperkirakan kondisi relatif stabil atau tenang.

Pandangan tersebut semakin suram dalam horizon 10 tahun. Tercatat, sebanyak 57% pakar menilai situasi akan penuh badai atau turbulen. Di sisi lain, responden yang memperkirakan kondisi stabil hanya sekitar 9%–10%.

Menurut Zahidi, memburuknya persepsi tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko lintas kategori yakni sosial, ekonomi, teknologi, geopolitik, serta lingkungan yang terjadi secara bersamaan.

“Begitu banyak jenis risiko di lima kategori yang kami analisis terjadi pada saat yang sama,” ujarnya.

Laporan itu juga menyoroti dunia yang memasuki apa yang disebut sebagai potensi era kompetisi, seiring meningkatnya rivalitas antarnegara. “Tatanan multilateral yang selama ini mendorong kemajuan dunia mulai mengalami tekanan dan keretakan,” kata Zahidi.

Negara-negara besar maupun menengah kini semakin bersaing dalam hal sumber daya dan teknologi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperumit kerja sama global, termasuk dalam penanganan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang membutuhkan koordinasi lintas negara.

Konfrontasi Geoekonomi

Dalam jangka pendek, risiko yang paling menonjol adalah konfrontasi geoekonomi, terutama terkait kenaikan tarif dan kebijakan proteksionisme. “Tarif saat ini tetap lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dan itulah mengapa risiko ini melonjak ke peringkat teratas,” ujar Zahidi.

Selain tarif, kekhawatiran juga mencakup pembatasan investasi dan arus investasi langsung asing (FDI), yang menjadi tumpuan pertumbuhan bagi banyak negara berkembang dan ekonomi kecil.

Meski demikian, Zahidi menekankan bahwa di tengah meningkatnya kompetisi, kerja sama ekonomi masih berlangsung di sejumlah kawasan, termasuk melalui perjanjian perdagangan regional. Pasar global juga dinilai relatif resilien.

Meski dalam horizon dua tahun risiko lingkungan turun peringkat karena dominasi isu geoekonomi, laporan tersebut menegaskan bahwa dalam horizon 10 tahun, risiko lingkungan kembali menduduki posisi teratas.

Cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta potensi perubahan sistem bumi dinilai sebagai ancaman struktural dengan dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi global.

Dengan meningkatnya frekuensi bencana dan gangguan rantai pasok, risiko lingkungan tidak lagi sekadar isu keberlanjutan, melainkan telah menjadi risiko finansial dan operasional bagi dunia usaha.

“Tujuan dari inisiatif risiko ini adalah agar kita bisa mulai melakukan persiapan sejak sekarang, meningkatkan ketahanan, dan memperkuat kerja sama untuk memitigasi risiko tersebut,” tambah Zahidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Venezuela, termasuk potensi dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Namun hingga saat ini, Airlangga mengaku belum melihat gejolak signifikan, terutama pada harga minyak dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/1/2026), menanggapi pertanyaan terkait eskalasi konflik dan isu invasi di Venezuela.

“Itu masih dimonitor karena yang utama kan berpengaruh terhadap harga minyak. Tetapi harga minyak kita monitor, satu dua hari ini tidak ada perubahan, tidak ada gejolak yang tinggi. Harga minyak relatif masih rendah, masih sekitar 63 dolar per barel,” ujar Airlangga.

Terkait langkah antisipasi yang disiapkan pemerintah, Airlangga menyebut saat ini pemerintah masih fokus pada pemantauan perkembangan situasi global.

Airlangga juga menanggapi pertanyaan mengenai kerja sama Indonesia dengan Venezuela. Menurutnya, hubungan dan kerja sama tersebut masih akan dilihat perkembangannya seiring perubahan situasi politik di negara tersebut.

“Kita lihat, monitor saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa hubungan Venezuela dengan Amerika Serikat memang telah lama mengalami ketegangan, terutama sejak kebijakan nasionalisasi aset asing pada era Presiden Hugo Chávez.

“Kalau dengan AS memang sudah agak panjang sejak nasionalisasi oleh Hugo Chávez. Pada waktu itu aset-aset Amerika dinasionalisasi. Nah sekarang dengan situasi seperti ini, kita monitor saja seperti apa,” katanya.

Airlangga memastikan Indonesia tidak memiliki aset negara di Venezuela yang berpotensi terdampak langsung oleh eskalasi situasi tersebut.

“Kita tidak ada aset,” ujarnya.

Terkait nota kesepahaman (MoU) dengan Venezuela, termasuk yang melibatkan Pertamina di sektor energi, Airlangga mengakui adanya potensi penyesuaian menyusul perubahan pemerintahan di negara tersebut.

“Ya tentunya ada perubahan dengan perubahan yang terjadi kemarin itu karena pemerintahannya kan berganti,” kata Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, akan terus mencermati perkembangan geopolitik global, khususnya yang berpotensi berdampak pada stabilitas harga energi dan perekonomian nasional.

Sementara mengenai aset Pertamina di Venezuela, Airlangga menyebut pemerintah belum melihat adanya perubahan signifikan.

“Kita belum melihat adanya perubahan di aset,” tandas Airlangga.