Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun depan. Pada saat yang sama, pemerintah ‘mengerem’ belanjanya. Mesin pertumbuhan pun ditumpukan kepada swasta. Pertanyaannya: apakah dunia usaha siap?

Pada Rabu (20/5/2026), pemerintah telah menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 kepada parlemen.

Dalam dokumen yang akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bersama DPR itu, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% (nilai tengah: 6,15%).

Angka tersebut jauh lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipatok di level 5,4%. Menariknya, pada saat pemerintah ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan fiskal justru sebaliknya.

Dalam KEM-PPKF 2027, target belanja negara ditetapkan berada di kisaran 13,62% sampai dengan 14,80% (nilai tengah: 14,21%) terhadap produk domestik bruto (PDB). Rentan belanja negara itu justru lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan dalam KEM-PPKF 2026 yaitu 14,19% sampai dengan 14,75% (nilai tengah: 14,47%) terhadap PDB.

Singkatnya, pemerintah ingin akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan bukan didorong ekspansi belanja negara, melainkan ekspansi sektor swasta. Dalam pidato pemaparan KEM-PPKF 2027 di rapat paripurna DPR, Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan arah tersebut.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin seluruh aktivitas ekonomi bertumpu pada negara. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memperbesar peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menemukan peran swasta yang lebih besar. Besar tapibener, jangan besar tidak benar,” ujar Prabowo.

Tantangan Masih Berat

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menganggap target pertumbuhan ekonomi dalam KEM-PPKF 2027 yang jauh di atas rata-rata ekonomi dalam 10 tahun terakhir itu lebih sebagai sinyal politik dan jangkar ekspektasi.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan menetapkan target yang tinggi. Masalahnya adalah tantangan perekonomian ke depan masih berat karena tekanan dari eksternal dan internal.

Dari sisi eksternal, era suku bunga global tinggi (higher for longer) diproyeksikan masih membayangi. Kondisi ini dipicu oleh ekspektasi laju inflasi Amerika Serikat (AS) yang masih meningkat serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengerek harga energi global.

Akibatnya, bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed belum memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan moneternya secara agresif. Kondisi tersebut cenderung mendorong aliran modal keluar dari negara berkembang seperti Indonesia (capital outflow) sehingga menekan nilai tukar.

Di dalam negeri, perkembangan eksternal itu cenderung mendorong Bank Indonesia (BI) mengetatkan kebijakan moneternya dengan menahan dan bahkan mengerek suku bunga acuan guna melindungi stabilitas rupiah.

Kecenderungan itu tercermin dalam pengumuman hasil rapat dewan gubernur edisi Mei 2026, yang mana BI menaikkan suku bunga acuannya (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.

Bahkan pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan ada kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya (Fed Fund Rate) pada 2027.

Langkah tersebut otomatis akan mempengaruhi kebijakan moneter dalam negeri: jika ingin mencegahcapital outflowmaka BI perlu menjaga selisih BI Rate dengan Fed Fund Rate tetap menarik.

"Di titik inilah muncul tarik-menarik kebijakan. Pemerintah ingin investasi dan konsumsi swasta menjadi motor pertumbuhan, tetapi pada saat yang sama fiskal dijaga tetap disiplin, sementara moneter sedang mengetat. Baik fiskal maupun moneter sama-sama tidak sedang dalam mode ekspansif," jelas Yusuf kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Singkatnya, dalam kondisi beban biaya kredit yang mahal akibat tingginya BI Rate dan ruang fiskal terbatas, sektor swasta justru dituntut bekerja ekstra keras.

Padahal, menurut Yusuf, minat pengusaha untuk melakukan ekspansi umumnya akan menyusut apabila dihadapkan pada ketidakpastian biaya dana dan stabilitas kurs.

Kalangan pengusaha mengonfirmasi kecenderungan itu. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira melihat tantangan perekonomian masih berat pada tahun depan akibat pembiayaan yang cenderung masih mahal akibat perkembangan suku bunga acuan.

Angga pun menekankan bahwa tekanan eksternal dan internal itu akan mendorong sektor swasta lebih berhati-hati melakukan ekspansi usaha.

“Dunia usaha masih akan ekspansi, namun lebih hati-hati, lebih terukur, dan fokus pada sektor-sektor yang punyademand[permintaan] kuat, insentif jelas, dan kepastian pasar,” ujarnya kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Prasyarat Akselerasi Pertumbuhan

Agar dunia usaha bisa tetap ekspansi di tengah tren pembiayaan yang mahal, Hipmi menekankan setidaknya ada lima prasyarat mutlak. Dengan demikian, target akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud.

Pertama, kepastian regulasi dan deregulasi. Angga menekankan bahwa pengusaha saat ini tidak hanya menghitung insentif, tetapi juga risiko terkait kepastian perizinan, perpajakan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga aturan tata niaga ekspor-impor.

Kedua, stabilitas nilai tukar dan inflasi. Angga mengingatkan bahwa volatilitas nilai tukar rupiah memberikan tekanan berat bagi pelaku usaha, terutama industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor.

Ketiga, otoritas fiskal, moneter, dan perbankan didorong menciptakan akses pembiayaan yang adaptif terutama untuk sektor produktif seperti UMKM dan padat karya. Angga mengusulkan skema blended finance, penjaminan pemerintah, hingga insentif khusus sektor prioritas.

Keempat, belanja pemerintah harus bersifat crowding in alias menstimulus sektor swasta. Meski belanja dirancang untuk ‘ditahan’ pada tahun depan, namun kualitasnya justru harus diperbaiki dengan diarahkan sektor-sektor yang bisa memancing investasi swasta masuk lebih besar.

Kelima, fokus industrialisasi. Angga menekankan bahwa motor penggerak ekonomi tidak bisa lagi hanya bertumpu pada konsumsi domestik, melainkan harus didorong oleh sektor mineral, petrokimia, energi, pangan, hingga ekonomi digital.

"Jadi kalau ditanya apakah dunia usaha siap ekspansi? Jawabannya siap. Tetapi dunia usaha membutuhkan sinyal bahwa pemerintah dan otoritas moneter mampu menjaga stabilitas, konsisten dengan kebijakannya, sekaligus menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan predictable," tutupnya.

Sementara itu, Yusuf menekankan pemerintah masih bisa memaksimalkan ruang fiskal yang terbatas agar tetap memiliki daya ungkit terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

Misalnya, komposisi belanja wajib diarahkan ke sektor dengan efek penggandaan yang tinggi seperti infrastruktur strategis, rantai industri domestik atau hilirisasi, bantuan sosial untuk menjaga konsumsi rumah tangga bawah, serta dukungan manufaktur padat karya.

Di atas semua itu, Yusuf menegaskan pemerintah harus memperjelas strategi sektoral yang mendukung pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

"Pemerintah ingin tumbuh lebih tinggi, tetapi sektor mana yang akan menjadi lokomotif utama masih perlu diperjelas. Dampaknya akan sangat berbeda bila pertumbuhan ditopang oleh hilirisasi berbasis komoditas dibanding manufaktur padat karya atau perumahan," jelasnya.

Dalam KEM-PPKF 2027, memang belum dijelaskan strategi sektoral. Dokumen tersebut hanya menjelaskan pertumbuhan ekonomi akan difokuskan lewat implementasi delapan klaster program kerja prioritas nasional (PKPN).

Delapan klaster PKPN tersebut adalah kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ardi Sugiyarto menjelaskan nantinya belanja pemerintah akan fokus membiayai klaster yang bersifat infrastruktur publik dan pengungkit perekonomian seperti pendidikan hingga kesehatan.

Sementara klaster yang bisa menghasilkan profit alias keuntungan akan dirancang untuk dibiayai Danantara dan swasta. Ardi mencontohkan, hilirisasi, energi, hingga kedaulatan pangan akan diserahkan ke swasta dan BUMN atau Danantara.

“[Jadi] swasta dan Danantara dengan kekuatan entrepreneurship-nya mengambil bagian dari program prioritas itu untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus mendukung prioritas nasional, tapi juga menghasilkan profit,” ungkap Ardi dalam siniar Ngonten Fiskal kanal YouTube DJSEF Kemenkeu, Kamis (22/5/2026).

Jakarta: Ketahanan ekonomi Indonesia di tingkat akar rumput kini sedang diuji oleh dinamika perlambatan makro yang cukup signifikan. Memasuki periode tahun 2025 hingga pertengahan 2026, indikator di lapangan menunjukkan adanya tekanan daya beli yang berimbas langsung pada stabilitas para pelaku UMKM dan bisnis informal.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, memaparkan analisis tajam mengenai potret riil pelemahan ekonomi domestik yang saat ini sedang dirasakan oleh para pelaku usaha di lapisan bawah.

Fenomena Perlambatan Ekonomi dan Melemahnya Rupiah

Situasi global yang fluktuatif ikut memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang domestik, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga-harga barang modal bagi para pengusaha mikro.

"Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu mengalami perlambatan. Kalau kita lihat tren, kita di tahun 2025-2026 kita secara dasar itu mengalami perbedaan. Kita melihat bagaimana fenomena perlambatan ekonomi itu terjadi. Bukan hanya dari sisi positif saja, tapi beberapa indikator lainnya juga menunjukkan hal yang serupa, dari hal-hal PMI (Purchasing Managers' Index) misalkan," ujar Huda.

Kondisi pelemahan ekonomi dan penurunan daya beli ini menuntut para pelaku industri tekfin penandanaan atau fintech lending untuk meredefinisi strategi mereka agar kualitas penyaluran modal tetap terjaga dengan sehat.

Fokus Industri Finansial: Menjaga Kualitas Kredit

Menanggapi tantangan perlambatan makro tersebut, pelaku industri menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan lagi sekadar mengejar pertumbuhan kuantitas angka penyaluran dana secara agresif, melainkan memperkuat kualitas manajemen risiko di tengah ketidakpastian.

"Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh segmen milenial Amartha yaitu, di mana kebutuhan naik, harga juga naik. Jadi saat ini kita fokusnya lebih ke kualitas kredit dan pendampingan itu terus kita lakukan agar ketangguhan ini tetap terjaga, sehingga resiliensi dari nasabah-nasabah ini juga tetap terjaga," pungkas Aria Widyanto, selaku Chief Compliance and Sustainability Officer, Amartha. Sinergi mitigasi risiko ini akan dibahas secara global lewat penyelenggaraan forum internasional Asia Grassroots Forum 2026 pada awal Juni mendatang, yang mengundang ratusan investor global untuk melihat langsung pemanfaatan teknologi tepat guna di akar rumput Indonesia.

(Fany Wirda Putri)

(RUL)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mencanangkan mata uang Garuda bergerak di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per Dolar Amerika Serikat (AS) pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027. Seluruh asumsi yang tertuang dalam dokumen KEM-PPKF ini nantinya beroperasi sebagai cetak biru resmi dalam penyusunan RAPBN 2027.

Prabowo menegaskan sinkronisasi kebijakan antara otoritas fiskal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan otoritas moneter di Bank Indonesia (BI) menjadi kunci utama untuk membentengi mata uang domestik dari guncangan pasar global.

"Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," tegas Prabowo di hadapan Sidang Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026).

Selain mematok jangkar pergerakan kurs, cetak biru perekonomian yang dirancang pemerintahan Presiden Prabowo ini juga merinci sejumlah indikator makroekonomi strategis lainnya.

Pemerintah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mampu melompat ke zona akselerasi di level 5,8% hingga 6,5%.

Lihat video: Prabowo Sebut Orang Desa Tak Pakai Dollar, Seberapa Besar Dampaknya?



Di saat yang sama, stabilitas harga-harga di pasar domestik dikawal ketat dengan target inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Pada sektor pasar keuangan dan surat utang, tingkat imbal hasil (yield) suku bunga SBN tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada rentang 6,5% hingga 7,3%.

Sementara itu, untuk sektor penopang ketahanan energi dan penerimaan negara bukan pajak, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan pada level USD70 hingga USD95 per barel.

Asumsi ini diiringi dengan target teknis sektor hulu migas, yakni kapasitas lifting minyak bumi sebesar 602 ribu sampai 615 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi di kisaran 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengomentari kondisi bangsa Indonesia saat ini. Salah satu yang disoroti adalah jatuhnya nilai tukar Rupiah.

“Izinkan saya berbagi pandangan, saya mengikuti dengan seksama apa yang terjadi di negeri ini dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja,” kata Anies Baswedan melalui akun X pribadinya @Aniesbaswedan pada Rabu (20/5/2026).

Anies menyebut, saat ini nilai tukar Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Tidak hanya itu, harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan.

”Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah, harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak,” ucapnya.

Anies menyebut tantangan ke depan juga masih panjang di antaranya, geopolitik yang memanas, konflik membayangi Timur Tengah. Para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan sudah ada di depan mata. Satu ujian saja berat tapi ini beberapa datang bersamaan maka beratnya berlipat.

Lihat video: Prabowo Sebut Orang Desa Tak Pakai Dollar, Seberapa Besar Dampaknya?



“Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal yakni kepastian, bukan ketenangan semu. Bukan masalah yang ditaburi gula-gula tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa,” tegasnya.

Anies menyayangkan, hal itu justru tidak didapatkan. Anies kemudian menyinggung soal data yang dipilih-pilih dan hanya yang baik yang ditampilkan sedangkan yang buruk disembunyikan.

“Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda kebijakan berubah-ubah. Hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, dan investor menahan diri bahkan sebagian kabur,” paparnya.

Anies juga menyoroti tidak adanya keteladanan yang diberikan oleh pejabat negara. “Keteladanan juga tidak hadir. Di saat rakyat diminta berhemat mengecangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan,” katanya.

Peringatan terkait kondisi bangsa Indonesia sudah datang dari mana-mana baik dari ekonom dalam negeri, lembaga keuangan internasional, media-media nasional dan internasional yang mengamati Indonesia.

“Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan adalah hajat hidup ratusan juta orang maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan,” tegasnya.

Anies mengajak pemerintah untuk berhenti memberi obat tidur kepada publik dan buka data apa adanya serta sampaikan permasalahan dengan jujur serta berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten. Pimpin secara solid, ajeg dari atas sampai bawah.

“Itu yang menenangkan pasar dan itu yang akan menenangkan rakyat. Lalu pada teman-teman semua bersiaplah, suka tidak suka masa-masa berat masih ada di depan kita. Tekanan ekonomi belum reda, cuaca ekstrem akan hadir dan menerpa dan dunia di luar sedang bergejolak,” katanya.

“Tentu kita harus tetap optimistis bahwa kita akan melewati itu semua asal kita berjalan dengan mata terbuka bukan dengan ilusi yang dibuat-buat. Kita pasti bisa, tapi syaratnya satu, serius. Mari kita kita serius mengurus bangsa ini. Terima kasih,” sambungnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Neraca perdagangan Kalimantan Timur diprediksi tetap surplus hingga akhir 2026. Namun, fondasi ekonomi yang masih bertumpu pada komoditas ekstraktif menimbulkan kerentanan struktural yang mengkhawatirkan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Jajang Hermawan menyatakan, meski surplus perdagangan Kaltim konsisten selama tujuh tahun terakhir, bahkan di tengah pandemi Covid-19 beberapa tantangan krusial mengintai di tahun 2026.

"Meski demikian terdapat beberapa tantangan yang diprakirakan akan berisiko mengurangi gap surplus neraca perdagangan LN Kaltim di tahun 2026," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Data BPS Kaltim mencatat, neraca perdagangan Maret 2026 masih surplus US$886,53 juta. Kendati demikian, sektor nonmigas menyumbang surplus US$1,33 miliar, sementara sektor migas justru defisit US$446,99 juta.

Secara kumulatif Januari—Maret 2026, surplus total mencapai US$3,16 miliar dengan defisit migas US$948,65 juta yang ditambal surplus nonmigas US$4.107,82 juta. Kondisi ini diperparah oleh sejumlah risiko yang mengancam kelanjutan surplus.

Pertama, kebijakan penyesuaian kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) komoditas batu bara yang dipangkas dari 790 juta ton di 2025 menjadi sekitar 600 juta ton di 2026 oleh Kementerian ESDM.

Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga dan permintaan batu bara global, namun dipastikan akan memangkas kinerja ekspor Kaltim.

Kedua, volatilitas harga batu bara internasional yang kini berada pada level US$131 per metrik ton atau meningkat 33% dibandingkan awal tahun.

Peningkatan ini dipicu disrupsi logistik komoditas migas di Selat Hormuz akibat ketegangan geopolitik Timur Tengah yang memicu fenomena gas to coal switching.

Kendati demikian, sejumlah analis energi memperkirakan lonjakan harga ini tak akan bertahan lama karena bersumber dari guncangan sementara (temporary shock).

Ketiga, akselerasi transformasi energi terbarukan di Tiongkok yang kini memiliki pangsa pembangkit energi baru terbarukan (EBT) lebih dari 50% dari total bauran energinya.

Kondisi ini berpotensi menekan permintaan batu bara global mengingat Tiongkok merupakan konsumen terbesar komoditas tersebut.

Sementara itu, penurunan ekspor migas Kaltim dinilai bersifat sementara dan non-struktural.

Jajang menjelaskan, penurunan tersebut tak terlepas dari disrupsi logistik yang memicu penyesuaian rantai pasok energi domestik. Namun, optimisme masa depan industri migas Kaltim masih terjaga berkat sejumlah katalis.

Penemuan sumur migas baru oleh PT ENI yang berlokasi 70 kilometer lepas pantai Kaltim (North Ganal) dengan potensi 5 Tcf gas bumi dan 300 juta barel kondensat minyak, salah satu yang terbesar di Indonesia dan diprediksi mulai beroperasi pada 2027—2028.

Selain itu, peresmian mega proyek RDMP Balikpapan pada 12 Januari 2026 yang meningkatkan kapasitas kilang dari 260.000 menjadi 360.000 barel per hari dengan standar Euro V diharapkan mengubah gas alam yang sebelumnya diekspor mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Dia menambahkan, Pupuk Kaltim juga mencatatkan produksi 6,68 juta ton di 2025 atau 107,3% dari target, disertai revamping Ammonia Pabrik-2 yang meningkatkan efisiensi 16%.

Sementara itu, Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kaltim Muhammad Reza Fadhillah mengingatkan, kualitas surplus perdagangan Kaltim masih rapuh.

"Kaltim tetap menjadi mesin devisa nasional. Namun, kualitas surplus tersebut masih rapuh karena ditopang oleh sektor nonmigas dan komoditas ekstraktif primer," tegasnya.

Data BPS memperkuat kekhawatiran tersebut, impor Kaltim didominasi bahan baku/penolong dengan kontribusi 96,62% (US$1.562,04 juta) selama kuartal pertama 2026, sementara barang modal hanya 3,31% (US$53,59 juta) dan barang konsumsi nyaris tak berarti di 0,07% (US$1,14 juta).

Pola ini mengindikasikan struktur ekonomi yang masih berbasis pada industri pengolahan dengan kandungan lokal terbatas.

Reza menekankan, devisa Kaltim saat ini sangat bergantung pada harga komoditas global. "Ketika Harga Batu Bara Acuan (HBA) naik, devisa Kaltim terlihat kuat. Sebaliknya, saat harga turun atau permintaan dari Tiongkok dan India melemah, surplus akan langsung tertekan," jelasnya.

Berdasarkan data Ditjen Minerba, HBA April—Mei 2026 memang kembali menguat di kisaran US$99 hingga US$116 per ton, namun volatilitas tinggi ini menegaskan urgensi diversifikasi ekonomi.

"Tantangan utama Kaltim ke depan bukan sekadar mempertahankan nilai surplus, melainkan meningkatkan kualitasnya. Ekspor Kaltim harus naik kelas dari bahan mentah menjadi produk antara atau produk akhir bernilai tambah," tegas Reza.

Sektor-sektor potensial yang harus didorong meliputi hilirisasi batu bara, petrokimia, pupuk turunan, oleokimia, agro-maritim (kakao, kopi, perikanan), serta industri kayu legal dan berkelanjutan.

Sektor jasa industri seperti logistik, Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), serta pengembangan industri pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga perlu diprioritaskan.

Dia menyebutkan, transformasi ekonomi non-ekstraktif difokuskan pada tiga kota utama a.l Samarinda sebagai pusat jasa, perdagangan, pembiayaan UMKM, dan logistik dengan PDRB 2025 mencapai Rp106,62 triliun dan pertumbuhan 6,22%.

Balikpapan sebagai hub logistik, energi, kilang minyak, dan pintu gerbang utama IKN serta Bontang yang diarahkan pada pengembangan produk turunan gas, green ammonia, metanol, dan petrokimia.

Reza mengingatkan, penurunan ekspor migas Kaltim tidak boleh dianggap fluktuasi sementara.

"Selain faktor siklikal, terdapat tren struktural yang lebih serius. Produksi dari lapangan migas matang cenderung menurun, sementara konsumsi energi domestik terus meningkat. Akibatnya, impor BBM dan LPG tetap besar, ditambah tekanan transisi energi jangka panjang," paparnya.

Dia menuturkan tanpa intervensi komprehensif, seperti penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR), pembangunan infrastruktur kilang dan petrokimia, serta pengembangan energi terbarukan Kaltim berisiko mengalami paradoks sebagai penghasil energi dengan neraca migas defisit.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat kondisi pertumbuhan ekonomi Ranah Minang positif yakni 5,02% dan kondisi ini ternyata tidak dibarengi dengan angka pengangguran.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan kondisi yang tidak sejalan antara pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran itu membuat wilayahnya menjadi perbincangan banyak pihak. Baginya, angka pengangguran akan menjadi perhatian lebih serius untuk Pemprov Sumbar.

"Data BPS mencatat angka pengangguran Sumbar tertinggi ketiga di Pulau Sumatra. Kondisi terus disorot banyak pihak, padahal ekonomi Sumbar juga tumbuh positif," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Dia mengakui bahwa masalah pengangguran di Sumbar memang masih menjadi tantangan. Agar angka pengangguran bisa ditekan, Pemprov Sumbar akan mencari cara supaya selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. "Poin itu yang akan menjadi fokus kami," tegasnya.

Selain itu, ada tantangan yang bakal dihadapi Sumbar, terutama terkait momentum hari raya kurban atau Iduladha yang akan datang.

Mahyeldi menilai sejak dari sekarang, penting untuk melakukan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat.

Dia menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dunia usaha sangat menentukan stabilitas ekonomi Sumbar ke depan.

"Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi di Ranah Minang hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5% plus minus 1%.

"Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya," katanya.

Meski inflasi masih terkendali, lanjut Majid, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Tantangan tersebut mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.

"Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatra Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap," ujarnya.

Majid juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi itu dinilai positif, namun tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi.

"Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama," sebut dia.

Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

Sebelumnya, data BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumbar berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026 adalah sebesar 5,51%. Pada Februari 2026, TPT mengalami penurunan sebesar 0,18% poin dibandingkan dengan Februari 2025.

Dari angka tersebut, jumlah TPT laki-laki sebesar 5,44%, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,60%. Jika dibandingkan Februari 2025, TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,21% poin dan 0,14% poin.

Kemudian apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan 6,83%, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan 3,83%.

Dibandingkan Februari 2025, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,51% poin dan 0,02% poin.

TPT tertinggi adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 9,84%, diikuti tamatan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 8,48%, dan SMA sebesar 7,19%.

Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 2,2%.

Pada Februari 2026, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SMA yang mencapai 31,99%. Sementara itu, distribusi pengangguran terendah adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 6,79% pada Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan masih ada 11 dari 94 penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan dalam proses pemenuhannya, penyelenggara masih menghadapi sejumlah tantangan.

“Antara lain dinamika perekonomian yang memengaruhi kemampuan penghimpunan modal,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Jumat (8/5/2026).

Dikatakan Agusman, untuk memenuhi kewajiban tersebut, penyelenggara didorong untuk melakukan berbagai langkah strategis. Langkah itu adalah melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya merger.

Dia turut membeberkan saat ini industri pindar menghadapi beberapa tantangan antara lain perlunya penguatan mitigasi risiko kredit dan penguatan ketahanan terhadap dinamika perekonomian.

“Sehingga penyelenggara pindar perlu melakukan langkah-langkah penguatan untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pembiayaan serta meningkatkan pelindungan konsumen,” tegasnya.

Di sisi lain, OJK selama April 2026 telah mengenakan sanksi administratif kepada 15 penyelenggara pindar. Pengenaan sanksi ini dilakukan dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML.

“Sanksi administratif dilakukan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan,” jelasnya.

Sebagai informasi, pada kuartal I/2026outstandingpembiayaan pindar mencapai Rp101,03 triliun. Nilai ini tumbuh 26,25% secara tahunan atauyear-on-year(YoY). Sementara itu, tingkat kredit macet atau TWP90 sebesar 4,52%. Level ini masih di bawah ketentuan OJK yang sebesar 5%.

Suara buruh bukan sekadar tuntutan, tetapi masukan strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif.

Jakarta (ANTARA) - Peringatan Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei pada dasarnya bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang artikulasi kolektif bagi pekerja untuk menyuarakan hak dan keadilan.

Pada May Day 2026, gelombang aksi yang diperkirakan melibatkan ratusan ribu buruh di berbagai daerah menjadi pemantik kuat bahwa isu ketenagakerjaan masih jauh dari kata ideal.

Konsentrasi massa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, mencerminkan bahwa suara buruh tetap relevan di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks.

Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai lebih dari 147 juta orang, menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai isu strategis dalam pembangunan nasional.

Namun, May Day seharusnya tidak berhenti sebagai simbol. Ia menjadi resonansi dari persoalan yang lebih dalam: bagaimana pekerja menghadapi perubahan struktur ekonomi global yang semakin menuntut fleksibilitas, tetapi sering kali mengorbankan kepastian kerja.

International Labour Organization pada 2024 mencatat bahwa sekitar 60 persen pekerja di negara berkembang masih berada dalam sektor informal, termasuk Indonesia yang angkanya mencapai sekitar 59 persen. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja belum menikmati perlindungan kerja yang memadai, sehingga suara mereka menjadi semakin penting untuk didengar.

Tekanan ekonomi

Resonansi suara buruh tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi global yang terus meningkat. Konflik Rusia-Ukraina telah memicu volatilitas harga energi dan pangan, yang berdampak langsung pada biaya hidup pekerja.

International Monetary Fund dalam World Economic Outlook (2023) mencatat inflasi global mencapai 8,7 persen pada 2022, sementara pertumbuhan ekonomi melambat ke kisaran 3 persen. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda: upah riil pekerja tergerus, sementara peluang kerja tidak tumbuh secepat kebutuhan angkatan kerja.

Di Indonesia, tekanan tersebut tercermin dalam struktur ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik (2025) mencatat tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3 persen, meskipun angka ini tidak sepenuhnya menggambarkan kualitas pekerjaan. Banyak pekerja yang berada dalam kondisi bekerja dengan jam kerja rendah dan pendapatan tidak stabil.

Selain itu, sektor padat karya, seperti tekstil dan manufaktur, menghadapi tekanan global yang berujung pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini memperkuat urgensi perlindungan tenaga kerja dalam kebijakan ekonomi nasional.

Keadilan sosial

Dalam konteks keadilan sosial, resonansi suara buruh mencerminkan tuntutan akan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan pekerja.

World Bank (2023) mencatat bahwa ketimpangan pendapatan di banyak negara berkembang masih tinggi, dengan koefisien Gini Indonesia berada di kisaran 0,38 dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa sebagian hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok pekerja.

Selain itu, akses terhadap jaminan sosial juga menjadi isu krusial. International Labour Organization (2023) melaporkan bahwa hanya sekitar 48 persen populasi global yang memiliki akses penuh terhadap perlindungan sosial.

Di Indonesia, meskipun cakupan program, seperti BPJS Ketenagakerjaan, terus meningkat, masih terdapat kesenjangan signifikan, terutama bagi pekerja informal. Dalam situasi ini, suara buruh menjadi dorongan penting untuk memperluas sistem perlindungan sosial yang inklusif.

Peran strategis

Menghadapi tantangan ekonomi dan keadilan sosial, buruh tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pembangunan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi kunci untuk menjawab tantangan global.

Organisation for Economic Co-operation and Development (2023) menunjukkan bahwa negara dengan produktivitas tenaga kerja tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan ketimpangan yang lebih rendah.

Namun, produktivitas tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia. Investasi pada pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penting. World Bank (2022) dalam laporan Human Capital Index menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan pendapatan individu hingga 30 persen dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peran buruh dalam meningkatkan keterampilan dan adaptasi terhadap perubahan teknologi menjadi sangat krusial.

Di sisi lain, pemerintah dan sektor usaha juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem kerja yang adil dan produktif. Dialog sosial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang seimbang. Tanpa kolaborasi, resonansi suara buruh berisiko tidak terkonversi menjadi kebijakan yang efektif.

Arah masa depan

Pada akhirnya, resonansi suara buruh adalah cermin dari arah pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam era transformasi digital dan ketidakpastian global, tantangan ketenagakerjaan akan semakin kompleks.

International Labour Organization (2024) memperkirakan bahwa otomatisasi dan digitalisasi akan mengubah sekitar 23 persen pekerjaan dalam dekade ini, menciptakan kebutuhan keterampilan baru, sekaligus risiko kehilangan pekerjaan bagi sebagian pekerja.

Bagi Indonesia, momentum May Day 2026 harus dimaknai sebagai titik refleksi. Suara buruh bukan sekadar tuntutan, tetapi masukan strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif. Keadilan sosial tidak akan tercapai, tanpa perlindungan pekerja, dan pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan, tanpa kontribusi tenaga kerja yang produktif.

Dengan demikian, resonansi suara buruh seharusnya tidak berhenti pada 1 Mei. Ia harus terus bergema dalam setiap kebijakan, menjadi pengingat bahwa pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menempatkan manusia, termasuk pekerja sebagai pusat episentrumnya.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkap tiga tantangan yang memerlukan respon tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni membangkitkan kepercayaan usaha, memperkuat konsumsi dan investasi, serta memastikan implementasi kebijakan efektif di dunia usaha.

“Kita memiliki kerangka kebijakan yang kuat, dan itulah yang harus kita tingkatkan termasuk juga kebijakan hilirisasi dan industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” kata Perry di Grha Bhasvara Icchana Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, mengenai tantangan pertama, Perry mengingatkan pentingnya upaya membangkitkan kepercayaan pelaku usaha serta mempertemukan dan menyalurkan pembiayaan ke proyek-proyek prioritas nasional guna mendorong stabilitas yang dinamis dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tantangan kedua berkaitan dengan penguatan mesin pertumbuhan domestik melalui konsumsi yang tetap terjaga dan peningkatan investasi, sehingga program prioritas pemerintah terus berjalan sekaligus didukung kapasitas pembiayaan yang memadai.

Sementara itu, pada tantangan ketiga, Perry mengingatkan pentingnya memastikan kebijakan, baik yang telah maupun yang akan dirumuskan, dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat dunia usaha, perbankan, hingga masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kondisi global saat ini penuh ketidakpastian seiring dengan konflik geopolitik yang belum mereda, sehingga berdampak pada perlambatan ekonomi, peningkatan harga minyak global, hingga tekanan arus modal keluar.

Di tengah ketidakpastian global, Perry pun menegaskan perlunya penguatan sinergi dalam mendorong perekonomian Indonesia dengan berbasis kekuatan domestik, permintaan domestik.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa tekanan global dapat memengaruhi perekonomian domestik melalui tiga jalur utama.

Pertama, jalur finansial akibat meningkatnya aset safe haven yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil obligasi AS, sehingga memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kedua, jalur komoditas yang dipicu gejolak harga minyak seiring ketegangan di Selat Hormuz yang turut mendorong kenaikan harga komoditas lain seperti emas dan batu bara.

Ketiga, jalur perdagangan akibat hambatan transportasi dan logistik yang menyebabkan disrupsi pasokan (supply disruption) antarnegara.

Secara keseluruhan, Destry mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berisiko menekan ekonomi domestik, meski pertumbuhan masih terjaga dengan proyeksi sekitar 5,4 persen pada triwulan I 2026.

Karena itu, ia juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi domestik guna meningkatkan daya tahan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan yang belum optimal. Sebab, ujar Destry, mayoritas ekonomi domestik memang ditopang oleh konsumsi sebagai kontributor utama, diikuti investasi dan belanja pemerintah.

“Oleh karena itu, di sinilah kami mencoba melihat apa, sih, permasalahan sebenarnya. Kenapa ekonomi domestik kita ini belum bisa tumbuh optimal. Nah ini yang akan kita akselerasi,” kata Destry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengakui sulit untuk mendongkrak ekonomi daerah mencapai 8% yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pramono menjelaskan hal ini tidak lepas dari tantangan berupa gejolak politik dan kondisi iklim yang memengaruhi harga pangan dalam skala daerah sampai nasional.

"Walaupun dalam kondisi sekarang ini tentunya tidak gampang, pasti akan struggling akan berat sekali. Tapi apa pun, Pemerintah DKI Jakarta itu harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat," katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Pramono mengatakan gejolak konflik antara Amerika-Israel dengan Iran memberikan efek berantai dan belum menemukan titik penyelesaian.

Dia menyebut hal ini memengaruhi harga BBM, supply chain dan berbagai persoalan lainnya. Selain itu, dia menyampaikan keterangan dari BMKG bahwa akan ada El Nino dimulai dengan pertengahan bulan April sampai dengan September.

"Artinya apa? Artinya bahwa dua tekanan ini cepat atau lambat pasti akan mempengaruhi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa DKI Jakarta akan berupaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah. Kata Pramono, hal ini tidak lepas dari kontribusi Jakarta bagi GDP 16,61% dan menilai Jakarta harus menjadi role model bagi daerah-daerah lain.

Dalam kesempatan itu, Pramono menyoroti pertumbuhan ekonomi Jakarta di tahun 2025 mencapai 5,21% dan inflasi terjadi dengan baik berada di angka 2%.

"Maka untuk itu dua hal inilah yang kemudian dalam perencanaan di Musrenbang ini menjadi atensi kita supaya ini kita jaga bersama-sama, pertumbuhan ekonominya harus terjaga, inflasinya harus terjaga. Selama ini TPID kita bersama dengan BI, OJK, dan juga Badan Pusat Statistik yang ada di Jakarta kita selalu menjaga ini," sebutnya.

Pramono menambahkan bahwa investasi di Jakarta menunjukkan kinerja yang kuat dengan capaian hampir Rp270 triliun sepanjang tahun lalu.

Menurutnya, momentum ini akan terus dijaga mengingat investasi menjadi salah satu indikator makro yang krusial, selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Di sisi lain, terdapat perkembangan positif pada indikator sosial, di mana tingkat pengangguran dan kemiskinan tercatat mengalami penurunan.

Namun demikian, masih ada persoalan struktural yang belum teratasi, yakni ketimpangan yang tercermin dalam rasio gini yang berada di kisaran 0,41%.

Dia menilai tingginya rasio gini di Jakarta tidak lepas dari Jakarta menjadi pusat perputaran dana signifikan.

"Hampir semua uang-uang besar itu dimiliki oleh orang-orang Jakarta walaupun mungkin tinggalnya ada yang di Surabaya, di Bali, dan sebagainya, tetapi rata-rata mereka menaruh uangnya ataupun distribusinya itu ada di Jakarta," ucapnya.

Meskipun terdapat sejumlah tantangan untuk mendongkrak ekonomi, dia menegaskan bantuan untuk KJP, KJMU, hingga bansos tidak boleh terganggu. Langkah ini sebagai upaya memutuskan garis ketidakberuntungan atau kemiskinan.

"Saya selalu percaya, saya selalu memakai kata-kata garis ketidakberuntungan, maka sekolah itu atau pendidikan menjadi kata kunci. Maka KJP Jakarta, Kartu Jakarta Pintar kita tetap saya minta dipertahankan di angka kurang lebih 707.520 siswa," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mengungkap kondisi ekonomi yang masih cukup menantang menjadi tantangan utama dalam penyaluran pembiayaan kendaraan listrik.

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani menyebut kondisi tersebut membuat daya beli dan kemampuan bayar masyarakat menjadi terpengaruh.

“Di sisi lain, ekosistem kendaraan listrik juga masih terus berkembang, termasuk dari sisi pasar dan valuasinya,” katanya kepada Bisnis, Senin (30/2/2026).

Oleh karena itu, lanjutnya, Adira Finance tetap berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan supaya kualitas pembiayaan tetap terjaga.

Adapun, hingga Februari 2026 pembiayaan baru kendaraan listrik Adira Finance mencapai Rp100 miliar. Gani berujar nilai ini tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Dan masih didominasi oleh segmen roda empat. Saat ini, pembiayaan kendaraan listrik masih relatif kecil dibandingkan pembiayaan kendaraan konvensional,” ungkapnya.

Meski demikian, Adira Finance menilai bahwa pembiayaan kendaraan listrik pada tahun ini masih memiliki prospek pertumbuhan yang cukup baik.

Gani meneruskan, hal itu didukung oleh semakin beragamnya pilihan merek dan model kendaraan listrik di pasar, termasuk pada segmen harga yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

“Selain itu, seiring dengan meningkatnya awareness konsumen terhadap efisiensi biaya operasional, kendaraan listrik juga menjadi alternatif yang semakin menarik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan kendaraan listrik pada Januari 2026 tumbuh sebesar 39,13% (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu setara dengan Rp21,05 triliun.

“Ini didorong peningkatan penjualan kendaraan listrik dan diperkirakan akan tetap tumbuh positif pada 2026 sejalan tren elektrifikasi kendaraan,” katanya dalam jawaban tertulis RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Agusman berpendapat perbaikan pasar otomotif pada awal tahun menjadi sinyal positif bagi pembiayaan kendaraan, dengan prospek pertumbuhan positif pada 2026.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih pada Sabtu (28/3/2026) siang hingga sore hari. Rapat yang berlangsung di akhir pekan ini dilakukan guna membahas penyesuaian serta penentuan sejumlah kebijakan strategis di sektor ekonomi dan energi.

"Hari Sabtu siang sampai dengan sore hari ini, 28 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk menentukan penyesuaian dan penentuan beberapa kebijakan ekonomi dan energi," tulis Sekretariat Kabinet lewat akun media sosial Instagram resminya @sekretariat.kabinet.

Pertemuan tersebut diselenggarakan melalui sambungan video conference dan diikuti oleh sekitar 15 menteri Kabinet Merah Putih. Agenda utama pembahasan berfokus pada langkah-langkah krusial untuk merespons dinamika ekonomi nasional dan pengelolaan ketahanan energi ke depan.

Sejumlah menteri yang tampak hadir dalam rapat virtual tersebut, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, serta Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Selain itu, turut bergabung Menteri Keuangan Purbaya, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Staf Kepresidenan Qodari, hingga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

Lihat video: Bensin Hanya untuk Orang Kaya? Prabowo Dorong Transisi Massal ke Kendaraan Listrik



Meski dilaksanakan pada hari libur, rapat ini menunjukkan urgensi pembahasan kebijakan yang tengah digodok pemerintah. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai detail poin-poin kebijakan yang diputuskan khususnya di bidang ekonomi dan energi.