Bisnis.com, MALANG — Tidak ada kepastian usaha pada sektor industri hasil tembakau (IHT) yang ditandai banyaknya aturan berupa a.l PP, Permenkes, PMK, dan BPOM, dan penambahan layer baru tarif rokok. Namun, pada saat yang sama penerimaan cukai dipatok naik terus per-tahunnya.

Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto, mengatakan contoh yang paling mutakhir bahwa tidak ada kepastian usaha sektor IHT, yakni wacana terbitnya layer tarif baru untuk SKM golongan III, padahal struktur dan besaran tarif yang sudah bagus, sudah kondusif bagi IHT.

“Dengan terus digulirkannya wacana penambahan layer tarif cukai dan tidak ada tanda-tanda dibatalkannya rencana tersebut, maka kebijakan Menkeu itu tidak populis sebab tidak menjaga seluruh IHT yang selama ini menjadi penopang keuangan negara melalui cukai rokok,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Dengan layer tarif cukai yang hanya 8 layer, dia menilai, sudah ideal, sudah memenuhi simplifikasi tarif cukai rokok.

Tambahan lagi, pemerintah tidak menaikkan tarif cukai pada 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

Selain itu, relatif massifnya penindakan peredaran rokok ilegal menjadikan usaha IHT bergeliat, mulai ada tren peningkatan permintaan di pasar. “Kalau ada permintaan di pasar, berarti pasokan barang kan tidak ada,” ujarnya.

Namun di tengah kondusifitas usaha di sektor IHT, Heri menegaskan, tiba-tiba pemerintah mewacanakan menerbitkan penambahan layer tarif cukai rokok baru, yakni layer bertambah jadi 9 dengan adanya SKM golongan III.

Dengan adanya penambahan layer tarif cukai, kata dia, maka jelas akan berpengaruh kepada kinerja SKM golongan II dan SKT semua golongan karena harganya tidak terlalu terpaut jauh.

Kebijakan yang menggencet sektor IHT, kata dia, juga banyak regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan antara K/L yang satu dengan lain tidak jarang saling tumpeng tindih yang pada akhirnya memberatkan sektor IHT.

Kebijakan terbaru, kata dia, nantinya IHT tidak menambahkan rokok dengan saus, melainkan hanya boleh tembakau dan cengkeh. Padahal kunci flavour dan rasa rokok yang tepat juga sangat ditentukan dengan saus yang tepat.

“Kebijakan ini kan sama saja dengan menghancurkan IHT secara sistematis,” ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah setiap tahun menargetkan penerimaan dari cukai rokok naik untuk membiayai program-program pembangunan.

“Jadi kami sepertinya hanya diperas, diminta sektor pendapatan dari sektor pajak dan cukai ke negara, namun tidak ada perlindungan dari pemerintah. Tidak ada kepastian usaha di sektor IHT,” ucapnya.

Karena itulah, dia menegaskan, dengan peran IHT dalam menyetor pendapatan negara, maka semestinya ada perlindungan dari negara sehingga dapat tetap eksis. Caranya, dengan adanya regulasi yang kondusif bagi usaha ini.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai IHT padat aturan ini dibuktikan dengan lebih dari 300 aturan yang terkait IHT. Adapun komposisi aturan sekitar 90% bersifat pembatasan (tobacco control), kemudian sekitar 9% terkait pajak dan cukai dan sekitar 1% terkait ekonomi dan kesejahteraan.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa sangat minim sekali aturan yang mengatur untuk perlindungan pasar agar lapangan kerja tetap terjaga.belum lagi ditambah berbagai peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diterbitkan oleh pemerinatah daerah provisi maupun kabupaten/kota, di mana terdapat 595 peraturan di Tingkat daerah.

Data Kemenkes menyebut, aturan di Tingkat daerah tersebut terdiri dari 329 Perda di tigkat kab/kota, 260 Perbu/Perwali, dan terdapat 6 Perarturan Gubernur.

Menurut Joko, situasi ini juga diperparah dengan berbagai aturan non fiskal yang sangat membelenggu, misalnya PP 28/2024 tentang peraturan pelaksana UU 23/2023 tentang Kesehatan, bagian XXI tentang Zat Adiktif dan kemudian diturunkan ke bebrapa pasal yang mengatur dari ketentuan produksi, importasi, pengedaran produk tembakau, kemasan, iklan, promosi, sponsorship, sampai dengan pembatasan tanggung jawan CSR pabrikan rokok.

Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa berdasarkan kalkulasi, kerugian ekonomi yang berpotensi ditimbulkan akibat penerapan PP tersebut dapat mencapai Rp103 triliun.

Angka tersebut diperoleh dari proyeksi dampak hilangnya nilai ekonomi, yakni mencapai Rp79,06 triliun, kemudian aturan pemajangan produk berkontribusi terhadap hilangnya nilai ekonomi sebesar Rp19,63 triliun dan aturan pembatasan iklan IHT berdampak terhadap hilangnya nilai ekonomi sebesar Rp 4,39 triliun.

Kondisi ini akan berdampak pada kehilangan nilai ekonomi yang besar jika dikaitkan dengan keberlansungan pendapatan tenaga kerja pada linkage sektor ekonomi di IHT, diantaranya sekitar 1,2 juta petani tembangkau dan cengkeh, sekitar 4,8 juta tenaga kerja yang terdapat dirantai pasok IHT (distribusi, buruh linting, toko kelontong/UMKM).

Dia menegaskan pula, PP 28/2024 tersebut diatur secara lebih teknis di permenkes maupun aturan turunan lainnya seperti Peraturan 18/ 2025 Tentang Pengawasan Produk Tembakau Dan Rokok Elektronik.

Sitauasi ini, kata dia, tentu akan semakin memberat iklim usaha sektor IHT. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah dapat meninjau ulang PP 28/2024 dan aturan turunanya karena penerapan kebijakan tersebut dinilai akan terus mengancam kepastian usaha dan kelangsungan hidup ekosistem pertembakauan dalam negeri.

Padahal, menurutnya, pemerintah masih sangat memvetuhan penerimaan yang besar dari sektor IHT ini melalui pajak dan cukai. Kontribusi IHT pada penerimaan negara masih belum dapat tergantikan, bahkan dividen BUMN-pun tak akan mampu menggantikan setoran pajak dan cukai IHT yang rata-rata mencapai Rp200 triliun tiap tahunnya atau berkontribusi sekitar 10% dari total pendapatan APBN.

Karena itulah, dia menilai, sebaiknya pemerintah turut menjaga iklim yang kondusif dengan tidak menambah berbagai aturan ataupun kebijakan baru yang membuat gaduh, seperti rencana penambahan layer tarif cukai. Situasi tersebut sebagai dampak dari mandegnya pemrintah dalam menyelesaika roadmap pengembangan IHT ke depan, sehingga hal ini semakin menambah ketidakpastian keberlangsungan IHT.

Perlindungan pasar dari serangan rokok illegal pun masih terbatas dan kurang efektif menumpas rokok ilegal, padahal ini kunci meningkatkan penerimaan cukai IHT, bukan dengan menambah layer cukai untuk mengadopsi rokok illegal masuk ranah legal. Dari sisi pemangku kebijakan maupun pelaku usaha, strutur layer cukai saat ini sudah sangat pas dengan situasi saat ini.

"Sekali lagi, pemerintah melalui kemenkeu perlu mengakaji ulang terkait penambahan layer tarif cukai dan berbagai aturan yang destruktif bagi iklim usaha IHT. Pemerintah jangan setengah hati, berharap setoran cukai meningkat tetapi IHT-nya ditekan dengan berbagai aturan yang memberatkan,” ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menambah layer (lapisan) tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dinilai berisiko meningkatkan konsumsi produk ilegal.

Peneliti senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad) Bandung, Wawan Hermawan menilai, kebijakan tersebut menyimpan paradoks apabila tidak dirancang secara hati-hati.

Menurutnya, penambahan layer yang ditujukan untuk menarik produk di segmen bawah ke dalam sistem kepatuhan berisiko mengaburkan batas antara pasar legal dan ilegal, serta membuka ruang pergeseran konsumsi (down-trading) apabila struktur tarifnya tidak tepat.

“Jika layer baru ditempatkan di segmen murah, maka harus ada desain kompensasi kebijakan agar konsumen tidak terdorong berpindah dari produk legal ke produk berisiko ilegal. Tanpa itu, tujuan fiskal justru bisa berbalik arah," kata Wawan dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Dia menjelaskan walaupun konsumsi rokok secara total tidak mudah turun, konsumen sangat peka terhadap selisih harga, sehingga mudah berpindah ke produk yang lebih murah atau ilegal.

Wawan menambahkan penyesuaian tarif pada golongan atas bukan dimaksudkan sebagai keberpihakan kepada industri besar, melainkan sebagai instrumen stabilisasi pasar untuk menjaga kepatuhan dan mencegah arbitrase antar-layer.

Menurutnya, industri hasil tembakau saat ini berada dalam tekanan struktural. Produksi rokok nasional pada 2025 tercatat mengalami shortfall sekitar 3% (yoy), turun dari 317,43 miliar batang pada 2024 menjadi sekitar 307,8 miliar batang. Jika dibandingkan dengan 2019, produksi telah turun lebih dari 13% atau sekitar 48,7 miliar batang.

“Kebijakan tarif yang menambah kompleksitas struktur layer harus ekstra hati-hati, karena tekanan berlebih justru dapat memperluas ruang pasar ilegal,” jelasnya.

Wawan mengajukan beberapa prasyarat kebijakan. Pertama, kebijakan bersifat transisional dan terbatas, dengan batasan waktu, volume, dan harga yang jelas, agar layer baru benar-benar berfungsi sebagai jalur konversi kepatuhan, bukan skema permanen.

"Kedua, penegakan hukum harus didahulukan, bukan menyusul, sehingga layer baru tidak dibaca sebagai toleransi terhadap pelanggaran," ujarnya.

Ketiga, perlu adanya transisi dengan menyiapkan program mitigasi sosial dan ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja dan petani tembakau yang terdampak.

Keempat, penilaian kebijakan tidak boleh hanya terpaku pada angka penerimaan, tetapi juga peredaran rokok ilegal, dampak kesehatan, dan penyerapan tenaga kerja.

Bisnis.com, MALANG — Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), asosiasi perusahaan rokok kecil dan menengah, menolak keras rencana pemerintah menambah layer tarif cukai karena hanya mengakomodasi kepentingan pelaku rokok ilegal.

Ketua Formasi Heri Susianto mengatakan, rencana penerbitan kebijakan yang menambahkan layer baru tarif cukai dinilai merugikan pelaku rokok legal. Dampak paling besar, menurut dia, akan dirasakan oleh pelaku sigaret kretek mesin (SKM) golongan II karena harus menghadapi pesaing baru yang sebelumnya merupakan pelaku rokok ilegal.

“Karena itulah, tujuan untuk meningkatkan penerimaan cukai dengan menambahkan layer tarif cukai baru justru sebaliknya. Penerimaan cukai secara umum malah menurun karena kinerja rokok legal otomatis menurun dampak mendapatkan persaingan keras dari bekas pelaku rokok ilegal yang dilegalkan itu,” ucap Heri, Selasa (20/1/2026).

Heri menegaskan, upaya meningkatkan penerimaan negara tidak tepat dilakukan dengan menambah layer tarif cukai rokok. Menurut dia, langkah yang lebih efektif justru dengan memperkuat pemberantasan rokok ilegal. Jika peredaran rokok ilegal dapat ditekan, kinerja industri rokok legal akan meningkat sehingga penerimaan cukai dan pajak pertambahan nilai (PPN) ikut naik.

Ia menilai, apabila pemerintah tetap memilih kebijakan penambahan layer tarif cukai, hal tersebut justru menunjukkan tidak adanya keberpihakan kepada pelaku usaha rokok legal yang selama ini taat membayar pajak dan cukai. “Tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha yang taat hukum, taat membayar pajak dan cukai,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan tersebut dinilai mencerminkan ketidakpastian usaha karena arah kebijakan pemerintah dinilai berubah-ubah. Heri mengingatkan, sebelumnya Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pemerintah mendukung industri hasil tembakau (IHT) legal dan memastikan tidak ada perlakuan tarif yang berbeda.

Namun, pemerintah kini berencana melegalkan rokok ilegal dengan menambah satu lapisan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Aturan terkait kebijakan tersebut disebut akan diterbitkan pada pekan depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, penambahan layer cukai rokok bertujuan menekan peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan penerimaan negara. “Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Menanggapi hal itu, Heri menilai kebijakan tersebut tidak konsisten dan berpotensi merugikan pelaku usaha yang telah patuh terhadap ketentuan. Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 mengamanatkan penetapan tarif cukai rokok harus melibatkan asosiasi industri, tidak dapat ditetapkan sepihak oleh pemerintah meskipun telah mendapat persetujuan DPR.

Karena itu, Heri menegaskan Formasi siap menempuh langkah hukum apabila pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap menerbitkan kebijakan penambahan layer tarif cukai yang dinilai merugikan pelaku rokok legal yang sudah ada.

Bisnis.com, MALANG — Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), asosiasi perusahaan rokok kecil dan menengah, menolak keras rencana pemerintah menambah layer tarif cukai karena hanya mengakomodasi kepentingan pelaku rokok ilegal.

Ketua Formasi Heri Susianto mengatakan, rencana penerbitan kebijakan yang menambahkan layer baru tarif cukai dinilai merugikan pelaku rokok legal. Dampak paling besar, menurut dia, akan dirasakan oleh pelaku sigaret kretek mesin (SKM) golongan II karena harus menghadapi pesaing baru yang sebelumnya merupakan pelaku rokok ilegal.

“Karena itulah, tujuan untuk meningkatkan penerimaan cukai dengan menambahkan layer tarif cukai baru justru sebaliknya. Penerimaan cukai secara umum malah menurun karena kinerja rokok legal otomatis menurun dampak mendapatkan persaingan keras dari bekas pelaku rokok ilegal yang dilegalkan itu,” ucap Heri, Selasa (20/1/2026).

Heri menegaskan, upaya meningkatkan penerimaan negara tidak tepat dilakukan dengan menambah layer tarif cukai rokok. Menurut dia, langkah yang lebih efektif justru dengan memperkuat pemberantasan rokok ilegal. Jika peredaran rokok ilegal dapat ditekan, kinerja industri rokok legal akan meningkat sehingga penerimaan cukai dan pajak pertambahan nilai (PPN) ikut naik.

Ia menilai, apabila pemerintah tetap memilih kebijakan penambahan layer tarif cukai, hal tersebut justru menunjukkan tidak adanya keberpihakan kepada pelaku usaha rokok legal yang selama ini taat membayar pajak dan cukai. “Tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha yang taat hukum, taat membayar pajak dan cukai,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan tersebut dinilai mencerminkan ketidakpastian usaha karena arah kebijakan pemerintah dinilai berubah-ubah. Heri mengingatkan, sebelumnya Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pemerintah mendukung industri hasil tembakau (IHT) legal dan memastikan tidak ada perlakuan tarif yang berbeda.

Namun, pemerintah kini berencana melegalkan rokok ilegal dengan menambah satu lapisan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Aturan terkait kebijakan tersebut disebut akan diterbitkan pada pekan depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, penambahan layer cukai rokok bertujuan menekan peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan penerimaan negara. “Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Menanggapi hal itu, Heri menilai kebijakan tersebut tidak konsisten dan berpotensi merugikan pelaku usaha yang telah patuh terhadap ketentuan. Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 mengamanatkan penetapan tarif cukai rokok harus melibatkan asosiasi industri, tidak dapat ditetapkan sepihak oleh pemerintah meskipun telah mendapat persetujuan DPR.

Karena itu, Heri menegaskan Formasi siap menempuh langkah hukum apabila pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap menerbitkan kebijakan penambahan layer tarif cukai yang dinilai merugikan pelaku rokok legal yang sudah ada.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah satu lapisan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun ini.

“Kami akan memastikan satu layer baru mungkin, masih didiskusikan ya,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Purbaya menjelaskan penambahan satu lapis tarif itu bertujuan untuk memberikan ruang kepada pelaku rokok ilegal untuk beralih ke jalur legal. Cara itu dilakukan untuk memastikan para pelaku industri rokok menyetor kewajiban mereka membayar pajak kepada negara.

Purbaya bakal mengenakan sanksi tegas bila masih ada yang mangkir dari kewajibannya.

“Saya sudah kasih sinyal ke mereka. Setelah peraturan keluar, mungkin minggu depan kali ya, kalau mereka masih main-main, saya akan hantam semuanya. Nggak ada ampun lagi,” tambahnya.

Sebagai informasi, struktur tarif CHT telah disederhanakan dari sebelumnya 19 lapis pada 2009 menjadi 8 lapis pada 2022. Aturan terakhir tentang struktur tarif CHT tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024.

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan secara nasional telah menyita 1,4 miliar batang rokok ilegal dalam 20.102 penindakan sejak tahun 2025 sampai sekarang, dengan kasus terakhir 160 juta batang di Pekanbaru, Riau.

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama dalam konferensi pers di Pekanbaru, Rabu (7/1), mengatakan besarnya jumlah sitaan ini menjadi suatu peringatan yang mengindikasikan bahwa peredaran rokok ilegal masih banyak.

Penindakan teranyar di salah satu pergudangan di Pekanbaru sekitar 160 juta batang pada Selasa (6/1).

Jumlah itu menyumbang hampir 11 persen dari total penindakan sejak tahun 2025 yang artinya memiliki arti strategis dalam upaya pemberantasan rokok ilegal secara nasional.

Secara umum, Bea Cukai telah melakukan penindakan pada tahun 2025 dengan nilai barang bukti mencapai Rp9,8 triliun. Dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,1 persen atau Rp210 miliar secara nilai barang.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) menjadi angin segar bagi pelaku usaha.

Muhammad Suryo, pemilik pabrikan rokok HS yang berpusat di Yogyakarta merasa diuntungkan atas wacana tersebut.

"Kalau naik, efeknya untuk kami yang pabrik rokok baru, pasti kami kalah saing," ungkapnya pada Minggu (14/12/2025) di Kota Semarang.
HS memang menjadi pemain baru bagi industri rokok. Suryo memulai usahanya itu pada 2024 lalu dengan mendirikan pabrik di Kabupaten Magelang.

Di lokasi itu, ada 3.000 karyawan yang dipekerjakan. Kapasitas produksinya per hari bisa mencapai lebih dari 5 juta batang rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) maupun Sigaret Kretek Tangan (SKT).
Tidak naiknya tarif CHT pada 2026 memungkinkan pabrikan rokok lokal seperti HS untuk melakukan pengembangan usaha. Suryo mengungkapkan, pada tahun depan, pihaknya bakal membangun tiga pabrik baru di DI Yogyakarta.

Sementara itu, perluasan akan dilakukan untuk fasilitas produksi di Kabupaten Magelang.
Saat ini, salah satu pabrik baru yang telah selesai dibangun berada di daerah Sleman dan direncanakan beroperasi pada Februari mendatang.

"Dengan pembangunan pabrik baru itu, tahun depan kami targetkan bisa mempekerjakan 10.000 karyawan," ucap Suryo.
Selain perluasan pabrik, Suryo juga mengungkapkan komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan membuat sumur bor di daerah yang kesulitan air bersih.

Pembangunan rumah ibadah juga rutin dilakukan.

"Ke depan, kami akan membuat rumah sakit yang terjangkau di Kabupaten Magelang. Insyaallah baru rencana," lanjutnya.
Suryo menegaskan bahwa pihaknya akan terus melibatkan masyarakat Jawa Tengah dalam aktivitas bisnis yang dilakukan. Tidak hanya sebagai pekerja ataupun penerima manfaat dari program TJSL, tetapi juga sebagai mitra promosi lewat aneka program kesenian dan kebudayaan yang dilakukan.
Saat ini, HS tengah menggandeng band legendaris Slank untuk menyelenggarakan tur di 10 kota, termasuk di Kota Semarang. Dalam setiap tur tersebut, Suryo ikut melibatkan seniman-seniman lokal untuk ikut unjuk gigi.

"Dari konser itu pasti penontonnya lebih dari 20.000 orang. Daerah yang sudah kami [kunjungi] kayak Yogyakarta, Surabaya, itu dari penjualan pasti naik lebih dari 30%," ungkapnya.
Bimo Setiawan Almachzumi atau Bimbim, salah satu personel Slank, menyebut keberadaan pabrikan rokok lokal seperti HS sebagai Local Heroes di tengah kondisi hari ini.

"Saat ekonomi Indonesia lagi jatuh, orang terlalu tegang, butuh hiburan, butuh pekerjaan. Apalagi 2026 katanya ekonomi akan terpuruk," ucapnya.
Strategi untuk melibatkan seniman-seniman lokal dalam aktivitas promosi diyakini Bimbim akan disambut positif oleh masyarakat.

"Rakyat butuh hiburan, dengan kerja sama dengan HS, Slank juga bisa ikut andil dalam membuka lapangan pekerjaan dan memberikan hiburan supaya lebih calm dan positif pada 2026," tandasnya.

Bisnis.com, MALANG — Pembatalan rencana pemerintah menerapkan tarif cukai khusus Perusahaan Rokok (PR) ilegal mendapatkan apresiasi positif dari Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) yang dibentuk asosiasi PR menengah-kecil.

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacari, menyebut tidak ada cukai khusus untuk rokok ilegal.

Ketua Formasi, Heri Susianto, mengapresiasi keputusan Kementerian Keuangan yang membatalkan cukai khusus untuk PR rokok ilegal.

"Keputusan pemerintah yang membatalkan menerapkan tarif cukai khusus PR ilegal, dalam hal ini Menkeu, patut diacungi jempol, diapresiasi. Kebijakan tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah peduli terhadap keberlangsungan usaha PR legal, terutama PR menengah-kecil, yakni PR golongan II dan III," ujar Ketua Formasi, Heri Susianto, Sabtu (8/11/2025).

Menurut Heri, dengan kebijakan tidak adanya tarif khusus untuk PR ilegal agar menjadi legal, maka hal itu sangat positif untuk pelaku rokok legal.

Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan bukti bahwa pemerintah peduli terhadap adanya iklim yang sehat dalam bisnis Industri Hasil Tembakau (IHT).

"Terima kasih Pak Purbaya (Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa) atas kebijakan pemerintah membatalkan rencana memberlakukan tarif cukai khusus untuk PR ilegal agar menjadi legal," kata dia.

Dengan tidak adanya kebijakan tarif cukai khusus untuk PR ilegal, berarti pemerintah telah memberikan kepastian hukum dalam ekosistem bisnis IHT.

Lebih lanjut, pengusaha IHT dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan positif karena adanya kepastian usaha.

Skema tarif cukai yang ada saat ini, menurut Heri sudah ideal sesuai dengan kondisi ekosistem usaha IHT. Skema tarif saat ini sebenarnya sudah melalui upaya-upaya perbaikan sejak 2015 dan bisa stabil pada 2020.

Skema tarif sudah ideal dalam arti sudah relatif sederhana, simpel, namun tetap berkeadilan karena masih memberikan afirmasi kepada PR kecil agar tetap eksis dalam menjalankan usahanya.

"Kalau diubah lagi, berarti sama saja dengan menghancurkan tatanan skema tarif cukai IHT yang sudah terbangun dengan baik dan stabil," ujarnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai langkah pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan tidak adanya kenaikan tarif cukai dan tarif khusus untuk PR ilegal sudah tepat.

Hal ini memberikan kesempatan kepada PR legal untuk dapat merestrukturisasi biaya dan perlindungan market dapat berjalan dengan optimal.

Selain itu, kata dia, perlindungan market melalui peningkatan penindakan rokok ilegal juga akan mendorong penerimaan negara karena meminimalkan kebocoran penerimaan negara dari pajak dan cukai.

Moratorium tarif cukai maupun layer golongan PR yang diimbangi dengan penindakan rokok ilegal, serta insentif pada kepatuhan PR legal dipastikan akan berdampak pada penerimaan pajak dan cukai.

Di sisi lain, kata Joko, dengan pendekatan persuasif dan supervisi yang berkelanjutan PR ilegal dapat terus didorong untuk menjadi PR legal.

"Penerimaan negara juga dapat dioptimalkan dengan penyesuaian dan berbagai kebijakan terkait rokok elektrik (vape), karena saat ini kebijakan karpet merah masih membentang untuk rokok elektrik. Artinya kebijakan antara rokok tembakau dan elektrik masih jauh dari berimbang dan berkeadilan," ucapnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Formasi, asosiasi perusahaan rokok (PR) menengah-kecil, menolak rencana pemerintah memberlakukan tarif khusus untuk PR ilegal agar menjadi legal karena dinilai menyalahi prinsip keadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak mixed di rentang 8.150–8.350 pada perdagangan Rabu (5/11/2025), setelah pada Selasa (4/11/2025) ditutup melemah akibat aksi ambil untung dan tekanan dari bursa regional.

Pada penutupan perdagangan Selasa, IHSG parkir di level 8.241,91, turun 0,40%, setelah sempat menguat hingga menyentuh 8.317 di sesi pertama. Koreksi ini dipicu oleh aksi profit taking investor di tengah minimnya sentimen positif baru.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan bahwa penguatan IHSG pada awal perdagangan sempat ditopang oleh optimisme terhadap kondisi ekonomi domestik.

“Menteri Keuangan Purbaya akan mengeluarkan kebijakan tarif cukai khusus untuk produsen rokok ilegal di dalam negeri pada Desember 2025. Hal ini bertujuan supaya produsen rokok ilegal masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau dan melegalkan produksinya,” tulis Phintraco Sekuritas, Selasa (4/11/2025).

“Berita ini mendorong penguatan pada saham-saham rokok,” lanjutnya.

Namun, indeks kemudian berbalik melemah setelah tekanan datang dari pasar regional. “Mayoritas indeks di bursa Asia ditutup melemah akibat minimnya sentimen positif baru yang memicu profit taking,” ujar Phintraco Sekuritas.

Selain bursa Asia, pelemahan juga terjadi di bursa Eropa yang dibuka turun mengantisipasi laporan keuangan emiten, serta indeks futures Wall Street yang ikut terkoreksi. Sementara itu, nilai tukar rupiah di pasar spot melemah ke kisaran Rp16.708 per dolar AS pada perdagangan Selasa.

Dari sisi makroekonomi, pelaku pasar akan mencermati rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 pada Rabu (5/11/2025), yang diperkirakan tumbuh 5,2% secara tahunan (YoY) dari 5,12% YoY di kuartal sebelumnya, namun melambat secara kuartalan menjadi 1,6% QoQ dari 4,04% QoQ.

Dari Amerika Serikat, data ISM Services PMI Oktober 2025 juga akan menjadi perhatian. Indeks tersebut diproyeksikan naik ke level 50,7 dari 50,0 pada September 2025, mengindikasikan ekspansi moderat di sektor jasa.

Secara teknikal, Phintraco Sekuritas menilai sinyal IHSG mulai menunjukkan potensi pembalikan arah. Histogram MACD masih berada di area negatif namun mulai mendatar dengan peluang terbentuknya Golden Cross, sedangkan Stochastic RSI bergerak di area pivot.

Namun demikian, volume jual masih lebih dominan, diperkuat oleh garis A/D yang menunjukkan adanya distribusi.

Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak mixed di rentang 8.150–8.350 pada perdagangan Rabu (5/11/2025).

Untuk perdagangan hari ini, saham pilihan (top picks) yang direkomendasikan adalah MEDC, HMSP, TLKM, UNVR, dan ISAT.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Nihilnya kenaikan tarifcukai hasil tembakau(CHT) pada 2026 membuka celah bagi peningkatan margin dan profitabilitas bagi emiten rokok seperti PTHM SampoernaTbk. (HMSP) dan PTGudang GaramTbk. (GGRM).

Peluang itu pun kian masif bila produsen rokok menjalankan strategi penetapan atau peningkatan harga produk hasil tembakau kendati berisiko menyebabkan volume penjualan tetap tertekan.

Bisnis.com, JAKARTA — Seluruhemiten produsen rokokmencatatkan pertumbuhan kinerja harga saham sepanjang 2025.

Lonjakan harga saham itu terutama dipicu oleh kebijakan Pemerintah RI yang menangguhkan kenaikan tarifcukai produk hasil tembakau(CHT) atau cukai rokok untuk periode 2026.