JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dinilai bukan solusi masalah under invoicing.

Adapun under invoicing merupakan praktek curang dengan memalsukan data ekspor sehingga devisa yang diterima negara lebih kecil.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo, mengatakan pihaknya memahami keinginan pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor.

Namun, ia menilai masalah utama tata kelola ekspor Indonesia bukan karena wewenang negara pada kegiatan itu masih kurang.

“Negara sebenarnya selama ini sudah hadir sangat kuat melalui bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, dan berbagai instrumen pengawasan lainnya,” kata Sudarsono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/5/2026).

Sudarsono meminta pemerintah tidak buru-buru menerapkan kewajiban ekspor SDA strategis seperti produk kelapa sawit melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Sebab, jika kebijakan itu diterapkan secara tergesa-gesa dan belum siap bisa menimbulkan ketidakpastian pasar, mengganggu iklim investasi, hingga akhirnya membuat daya saing Indonesia di pasar dunia lemah.

Menurut Sudarsono, pemerintah harus menjawab pertanyaan mendasar apakah praktek under invoicing terjadi karena kewenangan negara dalam kegiatan ekspor masih kurang.

Ia lantas mempertanyakan, praktek curang tersebut timbul justru karena kapasitas dan kredibilitas institusi terkait kegiatan ekspor yang masih lemah.

Jika masalah utama pada kualitas tata kelola dan penegakan hukum yang lemah, pembentukan lembaga baru tidak lantas mengatasi akar persoalan under invoicing.

Di sisi lain, wacana pemerintah memusatkan kegiatan ekspor SDA strategis melalui satu lembaga negara berisiko besar.

Pada sektor industri kelapa sawit misalnya, kebijakan itu bisa mengancam perdagangan global.

Ekspor komoditas sawit sangat mengandalkan fleksibilitas, kecepatan, jaringan pembeli, reputasi dagang, dan kepercayaan pasar dunia.

“Jika seluruh transaksi dipusatkan pada satu entitas, maka muncul risiko inefisiensi, perlambatan keputusan, rente ekonomi, konflik kepentingan, dan discretionary power yang berlebihan,” ujar Sudarsono.

Menurut akademisi itu, persoalan under invoicing lebih disebabkan karena pengawasan terhadap penerima manfaat (beneficial ownership/BO), integrasi data, hingga pengawasan devisa ekspor.

Alih-alih memusatkan ekspor SDA strategis melalui satu BUMN, kata dia, sebaiknya pemerintah fokus menguatkan integrasi data bea cukai, pajak, dan perbankan.

Kemudian, penggunaan data referensi komoditas di pasar internasional, pengawasan perdagangan secara digital, dan audit berbasis data real time juga harus diperkuat.

“Ekspor satu pintu bukan satu-satunya solusi. Bahkan bisa jadi terlalu ekstrem untuk persoalan yang sebenarnya lebih bersifat kelembagaan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pemerintah, investor global sangat sensitif dengan stabilitas dan kepastian kebijakan.

Penerapan kebijakan bisa berdampak langsung terhadap iklim investasi.

“Dalam ekonomi modern, persepsi risiko kebijakan sangat menentukan keputusan investasi. Masalah terbesar bukan hanya regulasinya, tetapi apakah aturan akan stabil dan dapat diprediksi dalam jangka panjang,” ujar Sudarsono.

Ia juga mewanti-wanti Indonesia bisa kalah saing dengan Malaysia dalam perdagangan sawit di pasar global.

Jika Malaysia bisa lebih fleksibel dan cepat, pembeli produk sawit di pasar dunia bisa beralih hingga menjadikan Malaysia sebagai trading hub alternatif.

“Kadang suatu negara kalah bukan karena produknya buruk, tetapi karena sistemnya terlalu rumit dan tidak efisien,” kata Sudarsono.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN yang khusus menangani ekspor sejumlah komoditas strategis.

BUMN itu dibentuk guna mengatasi praktek under invoicing yang diduga dalam 34 tahun telah merugikan negara Rp 15.400 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan BUMN itu bernama

“Pak Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah membentuk yang namanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nanti dijelaskan lebih lanjut," ujar Airlangga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa telah mengantongi daftar 10 perusahaan crude palm oil (CPO) yang telah melakukan manipulasi harga ekspor. Purbaya mengatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas upaya manipulasi harga tersebut.

Purbaya mengatakan 10 perusahaan besar itu telah dipilih secara acak. Hasilnya, ke-10 perusahaan CPO itu telah melakukan praktik under invoicing dalam melakukan ekspor.

Under invoicing merupakan praktik kecurangan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik tersebut, baik eksportir maupun importir dengan sengaja melaporkan faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Ditanyai terkait penindakan atas upaya manipulasi harga 10 perusahaan itu, Purbaya mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim khusus.

"Kita sudah jalan sejak 2 bulan, 3 bulan lalu. Ada tim dengan Kejaksaan, BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan], menghitung ulang nilai ekspor mereka beberapa tahun ke belakang," ujarnya setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

Dia mengatakan upaya penindakan itu menurutnya akan berdampak baik terhadap kinerja pajak dan ekspor Indonesia.

"Datanya kuat sekali itu. Jadi dampaknya bagus ke pajak ke ekspor kita. Dan kalau perusahaan listed di bursa, ke nilai perusahaan itu, karena sebelumnya biasanya dimainkan pemiliknya, sekarang tidak bisa, dia akan masuk ke perusahaan itu, jadi perusahaan akan untung berkali-kali lipat," tuturnya.

Purbaya juga memberi contoh langkah manipulasi harga ekspor perusahaan CPO. Purbaya misalnya menjelaskan bahwa terdapat perusahaan CPO yang melakukan ekspor ke AS dengan nilai mencapai US$2,6 juta. Sementara, di AS nilai sebenarnya mencapai US$4,2 juta.

"Jadi 57% bedanya," ujar Purbaya.

Bahkan, dia menjelaskan bahwa terdapat perusahaan CPO yang mencatat nilai ekspor ke AS US$1,44 juta. Sementara, di AS nilainya mencapai US$4 juta.

"Ini baru CPO. Nanti ada batu bara juga," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tengah bergeliat memberantas praktik curang aktivitas ekspor, termasuk di komoditas crude palm oil (CPO). Bagaimana sebenarnya skema penetapan harga jual ekspor CPO selama ini?

Di tingkat hulu, pemerintah sebenarnya telah mengatur terkait penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang nantinya menjadi CPO, mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi tersebut dibuat dengan tujuan memastikan petani plasma mendapatkan harga pembelian yang wajar.

Selanjutnya, penetapan harga TBS dieksekusi oleh Tim Penetapan Harga di setiap provinsi yang berisi perwakilan Dinas Perkebunan, asosiasi petani, hingga perusahaan penyuplai.

Adapun, dalam kegiatan ekspor, harga CPO Indonesia selama ini biasanya mengacu pada bursa komoditas internasional. Terdapat sejumlah bursa yang menjadi acuan harga komoditas CPO.

Ada misalnya Bursa Malaysia Derivatives yang menjadi acuan likuiditas utama di Asia Tenggara. Kemudian, harga biasanya mengacu pula bursa Rotterdam. Untuk Rotterdam biasanya menjadi acuan untuk ekspor ke Eropa.

Indonesia sendiri sebenarnya memiliki bursa domestik yakni ICDX. Meski begitu, volume perdagangan belum mampu mendikte pasar komiditas global secara penuh.

Manipulasi Harga

Dalam praktiknya, skema penetapan harga CPO memiliki celah manipulasi. Di antara praktik manipulasi adalah under invoicing.

Adapun, under invoicing merupakan praktik kecurangan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik tersebut, baik eksportir maupun importir dengan sengaja melaporkan faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Selain itu, terdapat pula modus transfer pricing yang merupakan penetapan harga pada transaksi perdagangan internasional dengan mengacu hubungan istimewa.

Presiden Prabowo pun menyinggung terkait praktik kecurangan sistematis dalam tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia, termasuk CPO.

Menurut Prabowo, praktik under invoicing telah merugikan negara selama 34 tahun terakhir dengan nilai US$908 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

“Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan,” ujar Prabowo dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha diduga menjual komoditas ekspor dengan nilai sebenarnya yang tidak dilaporkan kepada negara. Praktik tersebut dilakukan melalui perusahaan afiliasi di luar negeri.

“Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” katanya.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan bahwa dirinya mendapati data 10 perusahaan CPO besar yang melakukan praktik manipulasi harga saat ekspor.

Menurutnya, 10 perusahaan besar itu dipilih secara acak. Hasilnya, ke-10 perusahaan CPO itu telah melakukan praktik under invoicingdalam melakukan ekspor.

"Hasilnya signifikan. Ada 10 perusahaan mereka melakukan under invoicing ekspor," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (21/5/2026).

Dia memberi contoh, terdapat perusahaan CPO yang melakukan ekspor ke AS dengan nilai mencapai US$2,6 juta. Sementara, di AS nilai sebenarnya mencapai US$4,2 juta. "Jadi 57% bedanya," ujar Purbaya.

Bahkan, dia menjelaskan bahwa terdapat perusahaan CPO yang mencatat nilai ekspor ke AS US$1,44 juta. Sementara, di AS nilainya mencapai US$4 juta.

"Ini baru CPO. Nanti ada batu bara juga," jelasnya.

Upaya Pemerintah

Dalam upaya menghentikan praktik kecurangan dalam aktivitas ekspor itu, Prabowo pun telah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Pemerintah pun telah resmi membentuk BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa fokus dari PT DSI adalah transparansi transaksi dalam kegiatan ekspor. Sebab, sekian lama telah terjadi praktik under invoicing dan transfer pricing dalam kegiatan ekspor Indonesia.

"Bahwa dengan adanya Danantara Sumberdaya Indonesia, adalah bagaimana yang selama ini terjadi pelanggaran baik under invoicing dan transfer pricing, kita coba reduce semaksimal mungkin," katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR RI pada Rabu (20/5/2026).

Rosan menjelaskan bahwa PT DSI akan bergerak selayaknya perusahaan perdagangan yang benar. Akan tetapi, tujuan utamanya adalah menghilangkan under invoicing dan transfer pricing.

Dia mengatakan bahwa nantinya PT DSI akan mengelola kegiatan ekspor dengan mengacu pada indeks harga global. Namun, mulai Juni 2026 hingga akhir tahun ini, PT DSI akan mulai beroperasi tahap awal dengan hanya melakukan pencatatan transaksi.

Pada tahap awal itu, PT DSI pun akan melakukan evaluasi. Kemudian, apabila evaluasi berjalan lancar, PT DSI akan mulai memberlakukan transaksi melalui platform pada Januari 2027.

Dia menjelaskan bahwa upaya pembentukan PT DSI sejalan dengan prinsip Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Kami ingin memperkuat governance, transparansi, dan accountability sehingga tidak lagi ada potensi praktik-praktik yang merugikan. Tidak ada lagi terjadi uang gelap. Jadi yang dilakukan sesuai OECD," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa badan ini akan mengelola ekspor komoditas CPO, batu bara dan paduan besi. Selanjutnya, pemerintah menargetkan mekanisme ini berlaku untuk seluruh komoditas SDA strategis.

Pada tahap transisi, Airlangga menyebut bahwa transaksi ekspor masih akan dilakukan antara perusahaan dan buyer.

Menurutnya, tujuan mekanisme baru ini guna meningkatkan pengawasan ekspor maupun devisa hasil ekspor (DHE) komoditas strategis. Harapannya, mekanismen anyar ini bisa membangun validitas dan integritas data perdagangan.

"Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa akan melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan adanya 10 perusahaan crude palm oil (CPO) besar yang melakukan manipulasi harga saat ekspor.

Hal itu akan disampaikan Purbaya saat menghadiri undangan makan siang dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

"Diundang makan siang. [Akan melaporkan] jaga-jaga jangan sampai kalau ditanya tidak bisa. 10 perusahaan CPO mana saja yang melakukan manipulasi harga. Kalau ditanya saya akan jawab," ujarnya.

Menurutnya, 10 perusahaan besar itu dipilih secara acak. Hasilnya, ke-10 perusahaan CPO itu telah melakukan praktik under invoicing dalam melakukan ekspor."Hasilnya signifikan. Ada 10 perusahaan mereka melakukan under invoicing ekspor," ujarnya.

Dia memberi contoh, terdapat perusahaan CPO yang melakukan ekspor ke AS dengan nilai mencapai US$2,6 juta. Sementara, di AS nilai sebenarnya mencapai US$4,2 juta.

"Jadi 57% bedanya," ujar Purbaya.

Bahkan, dia menjelaskan bahwa terdapat perusahaan CPO yang mencatat nilai ekspor ke AS US$1,44 juta. Sementara, di AS nilainya mencapai US$4 juta.

"Ini baru CPO. Nanti ada batu bara juga," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, under invoicing merupakan praktik kecurangan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik tersebut, baik eksportir maupun importir dengan sengaja melaporkan faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Prabowo Singgung Praktik Under Invoicing

Dalam pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna, Prabowo menyinggung praktikunder invoicingatau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya yang menurutnya telah merugikan negara selama 34 tahun terakhir dengan nilai US$908 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

“Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebutunder invoicing. Under invoicingadalah sebenarnyafraudatau penipuan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha diduga menjual komoditas ekspor dengan nilai sebenarnya yang tidak dilaporkan kepada negara. Praktik tersebut dilakukan melalui perusahaan afiliasi di luar negeri.

“Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” katanya.

Prabowo menyebut, praktik tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menjelaskan modus manipulasi laporan ekspor dapat dilakukan di dalam negeri, tetapi sulit ditutupi ketika barang telah masuk ke negara tujuan.

“Kita kirim 10.000 tonbatu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton bisa di Indonesia, di sana tidak bisa karena dicatat,” ujarnya.

Menurut dia, praktik serupa terjadi di berbagai komoditas strategis, termasuk minyak kelapa sawit dan komoditas ekspor lainnya. “Itu terjadi pada kelapasawit, itu terjadi hampir semua komoditas,” kata Prabowo.

Selain manipulasi dokumen ekspor, Kepala Negara juga menyoroti praktik penyelundupan melalui pelabuhan yang disebut masih terjadi hingga kini.

“Di atas kertas ada lagi penyelundupan, ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyebut modus under invoicing diduga menggunakan perusahaan cangkang hingga memarkirkan uang di luar negeri.

Adapun under invoicing merupakan kecurangan dalam kegiatan ekspor impor dengan memanipulasi data sehingga penerimaan negara lebih kecil.

Managing Director, Stakeholders Management & Communications Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rohan Nafas, mengatakan dalam penjualan itu, eksportir dan pembeli di luar negeri sepakat seolah-olah komoditas terkait berharga murah.

“Pembelinya sama penjualnya kanunder-invoicing itu artinya sepakat harganya ditaruh di angka bawah, jauh di bawah pasaran,” kata Rohan dalam konferensi pers di Gedung Danantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Rohan mengatakan, pembelian dengan harga murah itu tidak melanggar hukum karena berdasar pada kesepakatan kedua pihak.

Namun, transaksi ekspor yang tercatat di Indonesia itu terungkap tidak sesuai dengan sebenarnya karena data di negara lain berbeda.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menduga praktik under invoicing itu menggunakan perusahaan cangkang milik eksportir sendiri sebagai pembeli di negara lain.

“Tapi yang ditengarai yang di luar negeri itu bayarnya adalah shell (cangkang) company-nya mereka-mereka juga,” ujar Rohan.

Setelah itu, komoditas yang diekspor dari Indonesia itu dijual di pasar bebas di various negara.

Namun, uang hasil penjualan tersebut tidak kembali ke tanah air melainkan disimpan di luar negeri.

“Dapat uang penjualan kan? Parkir uangnya di luar negeri enggak pernah masuk, padahal itu devisa yang diharapkan oleh negara,” tutur Rohan.

Merujuk pada data yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, dugaan praktik under invoicing yang dilakukan selama 34 tahun dengan kerugian negara Rp 15.400 triliun.

Akibatnya, devisa dan jumlah mata uang asing di dalam negeri terbatas, membuat negara sulit mengintervensi supply and demand.

“Itu baru under-pricing-nya yang enggak kembali. Dana utamanya pokok penjualannya ya diparkir saja di luar negeri,” kata Rohan.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Pada periode 1 Juni hingga 31 Desember 2026 perusahaan ini akan menjadi perantara eksportir dengan pembeli di luar negeri.

PT DSI memeriksa dokumen apakah data ekspor sesuai dengan kondisi sebenarnya dan harga di pasar dunia.

“Jadi dia akan lebih fokus di tahap satu ya, PT DSI ini akan lebih fokus, is it apakah ini transaksi yang sudah normal, perdagangan normal? Artinya harganya sudah mencerminkan harga pasar,” ucap Rohan.

Berikutnya, PT DSI bakal berperan sebagai trader atau eksportir tunggal sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

Perusahaan ini akan membeli komoditas dari para eksportir dan menjualnya ke pembeli di pasar internasional.

“Uang dari luar negeri itu diterima dongsama DSI karena dia sudah beli putus sama penjualnya. Kan kalau DSI kan punya Danantara, punya negara. Kembali dong uang devisanya, masuk dong ke dalam negeri,” tutur Rohan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) buka suara ihwal kekhawatiran pelaku usaha terhadap pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang akan terlibat dalam tata kelola ekspor komoditas strategis seperti sawit dan batu bara.

Adapun, DSI dibentuk sebagai anak usaha Danantara dan akan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) lantaran 1% sahamnya dimiliki BP BUMN. Pada tahap awal, DSI akan menangani sejumlah komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan paduan besi.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas menegaskan kehadiran DSI tidak akan mengganggu mekanisme pasar maupun memutus rantai perdagangan ekspor yang selama ini sudah berjalan.

Rohan menjelaskan perdagangan komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) juga sudah memiliki acuan harga internasional yang jelas sehingga tidak bisa dilakukan transaksi sepihak di luar harga pasar.

“Kalau komoditas seperti batu bara dan itu juga ada marketnya. Kalau sudah punya langganan juga dia tidak bisa one on one,” kata Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Dia menjelaskan harga komoditas ekspor nantinya tetap akan mengacu pada harga pasar global atau market price sehingga tidak akan merugikan eksportir domestik.

“Kekhawatiran pelanggan per ini kan saya yang bayar. Di tahap dua kan PT DSI yang bayar para pengusaha batu bara dan sawit itu. Harganya dia mau minta lebih? Nggak bisa dong. Di bursa-bursa dunia ini angkanya segini. Iya dong. Tidak ada bisa tekan ataupun ini. Nggak bisa. Itu harga normal,” ujarnya.

Rohan menjelaskan DSI akan menjalankan fungsi dalam dua tahap. Pada fase pertama yang berlangsung pada 1 Juni—31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara transaksi ekspor. Nantinya, DSI akan memastikan tidak terjadi praktik under pricing maupun under invoicing dalam transaksi ekspor komoditas strategis.

“PT DSI ini akan lebih fokus apakah ini transaksi yang sudah normal, perdagangan normal. Artinya harganya sudah mencerminkan harga pasar,” katanya.

Adapun pada tahap kedua, DSI akan berubah fungsi menjadi trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir untuk kemudian menjualnya kembali ke pasar internasional.

Dia menjelaskan mekanisme tersebut dirancang agar devisa hasil ekspor dapat kembali masuk ke dalam negeri. Nantinya, DSI akan menerima pembayaran ekspor dalam bentuk valuta asing dari pembeli luar negeri.

“Uang dari luar negeri itu diterima dong sama DSI karena dia udah beli putus sama penjualnya. Kan kalau DSI, Danantara punya negara, kembali dong uang devisanya. Masuk dong ke dalam negeri. Itu tujuannya,” katanya.

Rohan juga menepis anggapan bahwa pembentukan DSI menciptakan ketidakpastian bagi investor maupun eksportir. “Tidak ada uncertainty. Certain banget itu. Certain harus dijual. Certain harganya market price. Nggak juga over price,” imbuhnya.

Menurutnya, pembentukan DSI juga bertujuan menekan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga pasar yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.

Rohan mengatakan praktik tersebut membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan devisa karena sebagian dana hasil ekspor diduga diparkir di luar negeri.

Di sisi lain, dia menyampaikan pemerintah sebelumnya telah berupaya menarik dana-dana tersebut kembali ke Indonesia melalui program tax amnesty, namun hasilnya dinilai belum optimal.

Pemerintah resmi menunjuk BUMN baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis seperti kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (fero alloy).

Kebijakan ini bertujuan menekan praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor yang selama ini dinilai merugikan negara.

Namun, sejumlah ekonom menilai efektivitas kebijakan tersebut masih bergantung besar pada tata kelola lembaga baru yang dibentuk pemerintah.

Analis ekonomi politik Transparancy International (TI) Danang Widoyoko menilai persoalan under invoicing sebenarnya merupakan masalah lama yang tidak serta merta selesai hanya dengan membentuk badan ekspor baru. Akar persoalan sebenarnya soal lemahnya pengawasan perdagangan lintas negara, khususnya dalam pencatatan ekspor-impor dan pengawasan kepabeanan.

"Problemnya kan ada di pencatatan ini, di bea cukai. Jadi kalau bikin BUMN baru, ini semacam menambah badan baru, menambah panjang lagi prosedurnya. Tidak menyelesaikan masalah karena tetap harus melalui bea cukai," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/5).

Ia menilai pembentukan eksportir tunggal justru berisiko menciptakan birokrasi baru dan mengurangi fleksibilitas pelaku usaha. Sebab, seluruh proses ekspor menjadi lebih tersentralisasi. Danang juga mempertanyakan kapasitas dan integritas lembaga baru tersebut apabila nantinya diisi berdasarkan kedekatan politik, bukan kompetensi profesional.

"Saya khawatir nanti yang isi kalau enggak lulusan Taruna Nusantara atau pensiunan jenderal atau pendukung Gerindra. Nah kapasitasnya seperti apa, ini pertanyaan kita semua," katanya.

Ia menilai pembentukan eksportir tunggal tanpa reformasi tata kelola justru berpotensi menambah biaya ekonomi baru.

"Kalau ada persoalan integritas tidak diselesaikan, ini justru menambah ongkos," katanya.

Menurutnya, sentralisasi ekspor sebenarnya tidak perlu dilakukan pada transaksi perdagangan, melainkan pada sistem dokumentasi dan sinkronisasi data perdagangan lintas negara. Kalau datanya berbeda, hal itu yang harus diperbaiki.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat pemerintah memang sedang mencoba merespons persoalan nyata terkait kebocoran devisa dan lemahnya pengawasan ekspor komoditas SDA. Secara konsep model eksportir tunggal memang memiliki potensi memperkuat pengawasan transaksi ekspor.

"Ketika ekspor komoditas strategis dipusatkan melalui satu pintu, pemerintah akan lebih mudah memantau volume, harga, dan arus devisa. Ruang manipulasi nilai transaksi otomatis menjadi lebih sempit," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Yusuf menilai kebijakan tersebut secara teori dapat membantu meningkatkan penerimaan negara, sekaligus memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah. Namun, ia mengingatkan efektivitas kebijakan itu tak otomatis tercapai tanpa tata kelola yang kuat dan transparan.

"Model satu pintu bisa menjadi alat pengawasan yang kuat, tetapi di saat yang sama juga bisa menciptakan konsentrasi kekuasaan dan rente baru kalau mekanismenya tidak transparan," ujarnya.

Karena itu, menurutnya, pertanyaan utama bukan sekadar perlu atau tidaknya eksportir tunggal, melainkan apakah badan yang dibentuk benar-benar akuntabel dan terbuka.

"Tanpa itu, risiko kebocoran lama justru bisa berpindah menjadi kebocoran baru dalam skala yang lebih terpusat," katanya.

Yusuf juga menyoroti potensi gangguan terhadap iklim usaha, terutama bagi komoditas yang sangat sensitif terhadap pergerakan harga global seperti CPO dan batu bara.

"Ketika seluruh ekspor harus melewati satu entitas, ada risiko proses menjadi lebih birokratis, negosiasi lebih lambat, dan arus kas eksportir terganggu kalau mekanisme pembayaran tidak efisien," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai penguatan pengawasan devisa ekspor memang sudah lama dibutuhkan pemerintah.

"Yang sebenarnya terlambat adalah penguatan pengawasan perdagangan dan devisa ekspor kita," katanya.

Menurut Yusuf, pemerintah sebenarnya memiliki alternatif lain untuk mempersempit kebocoran tanpa harus memusatkan transaksi ekspor pada satu badan.

"Digitalisasi dokumen ekspor, audit berbasis data, penguatan verifikasi harga, atau pengetatan kewajiban repatriasi devisa sebenarnya juga bisa mempersempit kebocoran," ujarnya.

Ia menyebut model eksportir tunggal sebenarnya pernah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, hingga Selandia Baru. Pada awalnya model seperti ini memang bisa membantu konsolidasi pasar dan memperkuat posisi tawar nasional. Namun, pengalaman internasional juga menunjukkan risiko besar ketika transparansi melemah.

"Beberapa akhirnya direstrukturisasi atau dibubarkan karena dianggap terlalu membebani pasar dan membuka ruang penyalahgunaan," ujar Yusuf.

Karena itu, menurutnya keberhasilan PT DSI nantinya akan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan pengawasan independen terhadap lembaga tersebut.

"Kalau pemerintah mampu menjaga transparansi harga, membuka audit independen, memastikan pengelolaan devisa dapat dilacak, dan mencegah konflik kepentingan, model ini bisa membantu memperkuat pengawasan ekspor SDA," katanya.

"Tetapi kalau badan ini berubah menjadi kotak hitam yang terlalu tertutup, maka risiko ekonomi dan reputasinya justru bisa lebih besar dibanding manfaat yang ingin dicapai," pungkas Yusuf.

IDXChannel - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bertujuan untuk meningkatkan devisa negara yang selama ini potensinya hilang akibat praktik under invoicing para eksportir.

Under invoicing merupakan praktik di mana eksportir sengaja melaporkan nilai barang dalam faktur (invoice) lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. Hal tersebut menjadikan pelaporan pembayaran pajak perusahaan ke negara kurang optimal. Belum lagi devisa hasil ekspor juga kerap diendapkan di rekening asing dan tidak bawa ke dalam negeri.

"Ini inline dengan OECD principles yang di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparancy, accountability dari semua ini sehingga tidak terjadi lagi potensi-potensi adanya uang gelap. Istilah saya, uang gelap," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Rabu (20/5/2025).

Rosan menjelaskan PT DSI akan beroperasi dalam 2 fase. Fase pertama mulai 1 Juni sampai 31 Desember, PT DSI hanya akan melakukan pemeriksaan invoice jual beli hingga menjadi perantara pembeli (market ekspor) dan penjual (perusahaan dalam negeri)

Setelah itu, mulai Januari 2027 menjadi fase kedua PT DSI yang mulai ditugaskan untuk melakukan pembelian komoditas dan menjualnya ke pasar global. Sehingga nantinya tidak ada praktik under invoicing dari para perusahaan sebab hanya sebatas menjual komoditasnya ke PT DSI, sebelum di ekspor.

"Ini yang kita coba untuk reduce semaksimal mungkin. Zero under invoicing, zero transfer pricing," kata Rosan.

Kesempatan berbeda, Chief Investment Officer Pandu Patria Sjahrir mengatakan pembentukan DSI merupakan penugasan langsung dari Presiden untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional.

"Danantara Indonesia ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau disingkat DSI, yang akan beroperasi efektif per 1 Juni 2026," ujar Pandu dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Rabu (20/5/2026).

Pandu menjelaskan, DSI nantinya akan menjalankan sejumlah fungsi utama, mulai dari memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan komoditas strategis, hingga memastikan seluruh transaksi berjalan akuntabel dan sesuai harga pasar. Sementara 3 komoditas yang akan diintervensi oleh PT DSI adalah batubara, CPO, dan ferro alloy.

Selain itu, DSI juga akan berperan dalam mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal. Sebab selama ini devisa hasil ekspor dinilai masih belum optimal mendukung perekonomian nasional, karena banyak dana-dana tersebut justru terparkir di luar negeri.

Pandu menambahkan, perusahaan tersebut sekaligus akan melakukan konsolidasi data dan tata kelola ekspor guna meningkatkan efisiensi sektor perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam.

"Bersama-sama kita akan melakukan ini secara baik. Ini adalah one platform multiple benefit. Yang kita inginkan kalau dunia senang, Indonesia harus lebih senang lagi," kata Pandu.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyiapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola perdagangan ekspor komoditas strategis mulai 1 Juni 2026.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan pembentukan DSI merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem perdagangan ekspor-impor komoditas sumber daya alam (SDA).

“Sudah dibahas soal bagaimana kita menguatkan tata kelola ekspor komoditas strategis. Salah satunya adalah Danantara Indonesia ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia, DSI yang akan beroperasi dalam kerangka BUMN efektif per 1 Juni 2026,” kata Pandu dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Pandu menjelaskan DSI nantinya akan menjalankan sejumlah fungsi utama, mulai dari memperkuat transparansi perdagangan hingga memastikan transaksi ekspor dilakukan sesuai harga pasar.

Selain itu, DSI juga akan mendukung pengelolaan devisa hasil ekspor agar lebih optimal sekaligus melakukan konsolidasi data dan tata kelola perdagangan komoditas strategis.

“Mendukung pengolahan devisa negara secara lebih optimal. Serta melakukan konsolidasi data dan tata kelola guna meningkatkan efisiensi sektor,” katanya.

Dalam hal ini, dia menjelaskan implementasi DSI akan dilakukan melalui beberapa fase yang disiapkan bersama pemerintah dan kementerian terkait. Dia menegaskan pemerintah ingin memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat domestik.

“This is one platform multiple benefit [satu platform dengan beragam keuntungan]. Yang kami inginkan kalau the world is happy Indonesia should be happier [kalau dunia senang, Indonesia harus lebih senang]. Dan ini adalah sumber daya Indonesia untuk dunia yang membawa kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas menjelaskan DSI akan bekerja melalui dua tahap.

Pada tahap pertama, mulai 1 Juni–31 Desember 2026, DSI akan bertindak sebagai perantara dan pengawas transaksi ekspor untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing atau penjualan di bawah harga pasar.

“Di fase pertama, DSI ini akan menjadi fungsi penilai dan perantara untuk antara penjual dan pembeli komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor,” kata Rohan.

Selanjutnya pada tahap kedua, DSI akan berubah fungsi menjadi trader atau pembeli langsung komoditas ekspor dari pelaku usaha domestik untuk kemudian dijual kembali ke pasar internasional.

Dalam skema tersebut, DSI akan membayar komoditas kepada eksportir dan memegang langsung barang yang diperdagangkan, sehingga seluruh risiko jual-beli berada di tangan perusahaan.

Selanjutnya, hasil penjualan ekspor akan diterima DSI dalam bentuk valuta asing sesuai negara tujuan transaksi. Rohan menegaskan seluruh proses perdagangan tersebut akan dilakukan dengan mekanisme yang mengikuti best practice internasional, sehingga dana hasil ekspor dapat kembali masuk sepenuhnya ke Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan telah mengantongi calon pimpinan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Perusahaan itu merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru dibentuk pemerintah dan disebut bakal menjadi eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

“Ada, calon sudah ada,” kata Managing Director, Stakeholders Management & CommunicationsDanantara Rohan Nafas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

DOK. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK Managing Director Stakeholders Management Danantara Rohan Hafas.

Meski demikian, Rohan enggan mengungkap identitas calon jajaran direksi dan komisaris PT DSI.

Ia hanya mengatakan, saat ini Danantara masih merekrut calon pimpinan BUMN baru itu.

Menurutnya, identitas mereka bakal diumumkan dalam beberapa waktu ke depan.

“Pimpinannya nantilah, kan aja masih masih harus ada pembicaraan-pembicaraan dengan masing-masing calon-calon ya baik,” tutur Rohan.

Dalam konferensi pers itu, Rohan menjelaskan alasan pemerintah melalui Danantara membentuk PT DSI.

Menurutnya, pemerintah telah mengendus dugaan praktik under invoicing (pemalsuan data) pada kegiatan ekspor impor.

Merujuk pada data Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang diungkap Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di DPR RI, praktik itu setidaknya sudah berjalan selama 34 tahun.

Para pengusaha diduga memalsukan data ekspor sehingga negara tidak mendapatkan devisa sebagaimana mestinya.

“Selama 34 tahun under-invoicing kalau dijumlah angkanya itu (kerugian) Rp 15.400 triliun,” kata Rohan.

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

“Apa artinya under-invoicing? Negara tidak menerima pajaknya dalam arti pajak ekspor sesuai yang seharusnya didapat, hanya seperlimanya, hanya 20 persen, 80 persen hilang, baru dari sisi itu,” tambahnya.

Oleh karena itu, PT DSI akan menjalankan tugasnya dalam dua tahap.

Pertama, perusahaan itu akan menjadi perantara antara eksportir dalam negeri dengan pembeli di luar negeri.

PT DSI bakal memeriksa dokumen ekspor untuk mencegah praktik under invoicing. Tahapan ini akan berlangsung selama enam bulan, terhitung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Pada tahap kedua, perusahaan itu bakal menjadi trader dengan membeli komoditas SDA strategis dari eksportir dalam negeri.

Setelah itu, komoditas itu akan dijual oleh PT DSI kepada pembeli di pasar global.

“Jadi artinya membeli itu membayar kepada eksportir, dia pegang barang, jadi risiko jual-belinya ada di PT DSI dan dia akan menjual ke market bebas ke luar negeri,” ujar Rohan.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menegaskan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak bertujuan menekan maupun “membunuh” pelaku usaha sawit dan batu-bara.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas mengatakan pembentukan ini dilakukan untuk memastikan harga ekspor komoditas strategis tetap mengacu pada harga pasar dan mencegah praktik under invoicing yang merugikan negara selama puluhan tahun.

“Berapa banyak pengusaha sawit di Indonesia? Puluhan? Saya tanya. Pengusaha sawit, eksportir sawit sama batu bara nggak banyak lah. Puluhan, seratus. Perhaps. Masyarakat Indonesia berapa? 280 juta? Which one lebih penting?” kata Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Dia menegaskan DSI tidak akan menciptakan ketidakpastian baru dalam perdagangan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

“Saya nggak akan membunuh pengusaha. Jadi bukan ada uncertainty. Harganya akan sebagus harga di pasar, karena pasar akan jadi acuan,” ujarnya.

Rohan menyampaikan harga sawit maupun batu bara sudah memiliki acuan pasar internasional sehingga tidak mungkin dipatok secara sepihak oleh DSI.

“Indonesia beli crude oil, minyak di luar, harga sudah ada acuannya. Harga sawit sudah ada acuannya. Tapi jangan jual di bawah itu. Jauh, yang namanya under invoicing itu. Itu yang ingin kita hilangkan,” katanya.

Lebih lanjut, Rohan mengatakan pemerintah tetap membutuhkan pasar internasional untuk menyerap ekspor sawit dan batu bara Indonesia sehingga tidak ada alasan untuk menghambat perdagangan.

“Nggak ada uncertainty dari pembeli karena kita tetap harus lempar sawit itu ke internasional. Jumlahnya domestik juga nggak akan nyerap. Nggak ada uncertainty. Certain banget itu. Certain harus dijual. Certain harganya market price. Nggak juga over price,” tuturnya.

Dia menilai praktik under pricing dan under invoicing selama ini menjadi persoalan serius karena menyebabkan potensi devisa dan penerimaan negara bocor ke luar negeri.

“Yang kita nggak mau under price yang selama ini dilakukan mengakibatkan kerugian Rp15.400 triliun selama 30 tahun ini. Itu yang kita nggak mau,” katanya.

Rohan menjelaskan salah satu tujuan utama pembentukan DSI adalah memastikan devisa hasil ekspor SDA kembali masuk ke sistem keuangan domestik, bukan diparkir di luar negeri.

“Kita mau semua, kalau uang itu penjualan itu dikembalikan ke negara, tidak parkir di luar negeri seperti ditenggarai selama ini,” ujarnya.

Dia menilai dana devisa yang masuk ke dalam negeri nantinya akan meningkatkan likuiditas perbankan dan memperbesar kapasitas penyaluran kredit.

“Kalau sekarang, oleh DSI itu sebagai pembeli nantinya dan sebagai pengolah uangnya dibawa ke dalam negeri, ditaruh di bank-bank Himbara jadi deposito, jadi giro, jadi tabungan itu adalah modal untuk memberikan kredit, bukan? Kan bank kerjanya mediasi uang. Itu nasionalisme yang kita inginkan,” tuturnya.

Selain itu, Rohan menilai langkah tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada pembiayaan sektor riil, mulai dari kredit UMKM hingga kredit pemilikan rumah (KPR).

“Kalau ada likuiditas di Indonesia itu akan menjadi sumber modal mulai dari kredit UMKM, kredit konsumer, kredit KPR rumah, KPR yang 30 tahun, 20 tahun, dicicil itulah gunanya hasil devisa,” ucapnya.

Dia juga membantah anggapan bahwa pemerintah ingin mengambil alih bisnis ekspor milik swasta melalui DSI.

“Jadi, nggak ada sifat ingin menguasai ini, menguasai itu, bukan. Ini supaya ekonominya balik,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas menyampaikan pemerintah akan mengumumkan skema rinci mengenai Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Rohan mengatakan materi detail mengenai pola kerja DSI akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani pada Kamis (21/5/2026).

"Flow-nya, rantai pasoknya, ekspornya, fee-nya dan sebagainya itu besok porsinya Pak Menko sama Pak Rosan juga," ujar Rohan saat media briefing penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Rohan menyampaikan DSI tak berbeda dengan perusahaan lain yang memfasilitasi proses jual-beli komoditas strategis. Bedanya, lanjut Rohan, DSI melakukannya dengan lebih transparan dan menghapus berbagai praktik under invoicing dan under pricing.

"Apa bedanya DSI sama perusahaan yang sekarang langsung ekspor ke luar? Mereka melakukan under invoicing, kan selama ini sudah puluhan tahun trading, bisa jual, bisa beli, bisa dapat uang, sama saja. Cuma mereka under invoicing saja, sama diparkir di luar. Kita akan transparan," ucap Rohan.

Rohan enggan membeberkan sejumlah individu yang bakal menakhodai entitas baru tersebut. Dia memastikan orang yang memimpin DSI merupakan figur yang memiliki kompetensi mumpuni.

"Nanti ya, karena kita juga harus rekrut yang bagus-bagus. Ada jalur, sudah ada, dan pasti segera diumumkan. Pimpinannya, nanti lah, masih harus ada pembicaraan-pembicaraan dengan masing-masing calon," kata Rohan.