Kementerian Pekerjaan Umum telah memiliki pengalaman dalam penanganan perlintasan sebidang melalui pembangunan 'flyover' dan 'underpass'

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menegaskan pembangunan flyover dan underpass menjadi solusi utama mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan kereta.

"Kementerian Pekerjaan Umum telah memiliki pengalaman dalam penanganan perlintasan sebidang melalui pembangunan flyover dan underpass," kata Diana dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan beberapa proyek yang telah direalisasikan antara lain Flyover Kretek sepanjang 788,5 meter yang dibangun pada 2017, Flyover Kesambi sepanjang 446,5 meter pada 2017, serta Flyover Klonengan di Jawa Tengah sepanjang 760 meter yang juga dibangun pada tahun yang sama.

Selain itu, Kementerian PU juga membangun Flyover Dermoleng sepanjang 617,5 meter pada 2017 dan Underpass Karangsawah sepanjang 850 meter yang diselesaikan pada 2018 untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas.

Pembangunan infrastruktur serupa berlanjut melalui Flyover Patih Galung sepanjang 882,5 meter yang dibangun pada 2022 sebagai bagian dari upaya mengurangi titik pertemuan langsung antara kendaraan dan kereta api.

Menurut Diana, berbagai proyek tersebut menunjukkan penanganan perlintasan sebidang dapat disesuaikan dengan karakteristik lokasi dan kebutuhan konstruksi di masing-masing wilayah.

Meski bentuk penanganannya berbeda-beda, prinsip dasarnya tetap sama, yakni mengurangi titik risiko antara lalu lintas jalan dan perjalanan kereta api guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.

Namun demikian, percepatan penanganan perlintasan sebidang masih menghadapi tantangan utama berupa pembebasan lahan, baik yang dimiliki masyarakat, PT Kereta Api Indonesia (KAI), maupun pemerintah daerah.

Karena itu, kebutuhan konstruksi harus berjalan beriringan dengan kepastian ketersediaan lahan agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk mempercepat proses tersebut, menurut Diana, diperlukan inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan lahan pembangunan simpang tidak sebidang oleh kementerian dan lembaga terkait, PT KAI, serta pemerintah daerah.

Selain itu, penyusunan regulasi sesuai kewenangan masing-masing instansi dinilai penting untuk menyederhanakan proses pembebasan lahan sehingga tahapan pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Upaya percepatan juga memerlukan koordinasi antarpemangku kepentingan guna menyepakati langkah bersama serta memperkuat komitmen dalam mendukung penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi.

Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah daerah, serta PT KAI sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program.

Diana menilai kesiapan lahan menjadi faktor yang sangat menentukan karena meskipun kebutuhan konstruksi telah dihitung, pelaksanaan pembangunan tidak dapat berjalan optimal apabila lahan yang dibutuhkan belum tersedia.

Ia menambahkan penanganan perlintasan sebidang merupakan agenda keselamatan yang membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mengingat keberhasilannya tidak hanya bergantung pada Kementerian PU tetapi juga kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait.

Ke depan, langkah penanganan akan diarahkan pada tiga fokus utama, yakni penajaman prioritas berdasarkan tingkat risiko keselamatan, percepatan penyederhanaan administrasi pembebasan lahan, serta penguatan koordinasi lintas kewenangan.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap penanganan perlintasan sebidang dapat berjalan lebih terukur, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi keselamatan masyarakat dan kelancaran konektivitas nasional.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 4.242 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dengan 184 lokasi berada dalam kewenangan jalan nasional yang memerlukan perhatian berkelanjutan.

Dari total 184 lokasi perlintasan sebidang pada jalan nasional tersebut, sebanyak 48 lokasi telah berhasil ditangani melalui berbagai pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi yang mendukung konektivitas.

Dengan demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan lanjutan untuk menangani 136 lokasi perlintasan sebidang yang tersebar di tujuh provinsi dengan tingkat kebutuhan penanganan yang berbeda dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp30 triliun.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) meminta perbankan untuk tidak menaikkan suku bunga kredit, meski BI Rate naik 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% dalam rapat dewan gubernur (RDG) Mei 2026. Sebagai bantalan, bank sentral menjamin ketersediaan likuiditas di pasar uang maupun sistem perbankan berada dalam kondisi lebih dari cukup.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa otoritas moneter terus berupaya menjaga ketersediaan likuiditas guna memastikan roda intermediasi perbankan tidak tersendat, sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Perry pun secara terbuka mengimbau agar perbankan untuk tidak membebankan biaya dana (cost of fund) kepada para debitur. Menurutnya, ruang untuk menjaga margin keuntungan harus dicari melalui perbaikan sistem internal bank itu sendiri, bukan dengan mengerek suku bunga pinjaman yang dapat mengerem ekspansi dunia usaha.

"Oleh karena itu, kami juga meminta bank-bank juga meningkatkan efisiensi supaya jangan menaikkan suku bunga kredit. Efisiensi harus ditingkatkan supaya betul-betul mendorong kredit," tegas Perry dalam pengumuman hasil RDG Mei 2026, Rabu (20/5/2026).

Salah satu cara otoritas moneter memastikan likuiditas tersebut adalah dengan memborong surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

Sepanjang tahun ini (year to date/YTD) hingga 19 Mei 2026, BI tercatat telah membeli SBN dari pasar sekunder senilai Rp140,57 triliun. Intervensi ini melanjutkan langkah serupa pada tahun lalu yang mencatatkan total injeksi likuiditas mencapai Rp330 triliun.

"Kami membeli SBN dari pasar sekunder agar memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup bagi bank untuk menyalurkan kredit, serta meminimalkan dampaknya terhadap kenaikan suku bunga baik deposito maupun di kredit," jelas Perry

Lebih lanjut, longgarnya kondisi likuiditas makro juga tecermin dari terjaganya suplai uang di sistem perekonomian. Perry mencatat bahwa pertumbuhan uang primer sengaja dijaga pada level tinggi untuk mendukung operasional perbankan.

"Uang primer, uang beredar, juga kami jaga tinggi double digit, M0 [tumbuh] 14,1%. Ini adalah untuk memastikan likuiditas itu di perbankan dan pasar uang lebih dari cukup," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar properti nasional tetap berada di jalur positif pada 2026 seiring dengan potensi pertumbuhan transaksi rumah second atau pasar sekunder

Anggota Satgas Perumahan sekaligus pengamat properti Panangian Simanungkalit menilai pasar rumah second dapat menjadi katalis baru bagi pertumbuhan industri properti sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian dengan harga lebih terjangkau dan legalitas yang lebih pasti.

“Properti saat ini on the track karena ada momentum ke pasar sekunder. Ini menjadi peluang besar, khususnya bagi Gen Z untuk mulai masuk ke pasar properti dengan legalitas yang sudah jelas dan harga yang masih kompetitif,” ujarnya Selasa (19/5/2026).

Dari sisi makro, pertumbuhan industri properti masih menjanjikan. Salah satu indikatornya ialah peningkatan konsumsi masyarakat sebesar 5,52% (yoy) pada kuartal I/2026, yang mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61%.

Menurut Panangian, potensi pasar rumah second di Indonesia masih sangat besar dan belum tergarap optimal. Dia menyoroti adanya kesenjangan antara kebutuhan rumah baru dengan kemampuan pasokan dari pengembang.

Pengembang saat ini hanya mampu memasok sekitar 400.000 unit rumah per tahun, sedangkan pertumbuhan keluarga baru mencapai sekitar 800.000 per tahun. Di sisi lain, jutaan rumah existing dinilai masih layak huni dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

“Rumah second dapat menjadi solusi cepat, lebih terjangkau, dan berada di lokasi yang sudah matang infrastrukturnya,” katanya.

Panangian menambahkan rumah second umumnya berada di kawasan yang telah berkembang dengan akses jalan, sekolah, rumah sakit, hingga transportasi publik yang memadai. Selain itu, harga rumah second di sejumlah lokasi dinilai lebih kompetitif dibandingkan rumah baru di kawasan setara.

Dia juga menilai pasar rumah second dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan nasional. Menurutnya, penyelesaian backlog tidak hanya bertumpu pada pembangunan rumah baru, tetapi juga optimalisasi aset hunian yang sudah ada.

“Banyak rumah second yang lokasinya strategis, dekat pusat ekonomi, transportasi, dan fasilitas publik. Jika pembiayaan dan legalitasnya dipermudah, rumah second dapat menjadi solusi cepat dan efisien untuk mengurangi backlog nasional,” katanya.

Dalam waktu dekat, Panangian mengungkapkan akan ada pelepasan puluhan ribu aset rumah second melalui mekanisme lelang. Aset tersebut mencakup berbagai segmen mulai dari rumah subsidi, rumah komersial, apartemen hingga kavling dengan rentang harga yang variatif.

Menurut dia, pasar rumah second semakin menarik karena sebagian besar aset berada di kawasan yang telah hidup dengan infrastruktur matang dan harga tanah yang terus meningkat.

Panangian menjelaskan salah satu faktor yang selama ini membuat pasar rumah second belum berkembang secepat rumah baru ialah belum terintegrasinya ekosistem pasar sekunder. Tantangan tersebut mencakup aspek legalitas, transparansi harga, kualitas bangunan, hingga proses transaksi yang dinilai belum sederhana.

Namun demikian, dia menilai perkembangan digitalisasi, dukungan perbankan, serta kehadiran platform properti mulai membantu mengatasi hambatan tersebut.

Perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong pasar rumah second melalui penyediaan KPR rumah second yang kompetitif, proses appraisal yang lebih cepat, hingga edukasi transaksi properti yang aman.

Selain itu, Panangian melihat minat generasi muda terhadap rumah second mulai meningkat, terutama karena pertimbangan lokasi dan aksesibilitas.

“Banyak anak muda saat ini lebih memilih rumah second di lokasi strategis dibanding rumah baru yang terlalu jauh dari pusat aktivitas. Dengan renovasi yang tepat, rumah second juga bisa memiliki value yang sangat baik baik untuk hunian maupun investasi,” katanya.

Dalam jangka panjang, Panangian memperkirakan pasar rumah second akan tumbuh signifikan dalam lima hingga 10 tahun mendatang seiring urbanisasi, keterbatasan lahan di kota besar, dan kenaikan harga tanah.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek obligasi hijau atau green bonds dinilai menghadapi tantangan dari sisi likuiditas dan valuasi di tengah pasar obligasi yang masih volatil.

Presiden Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen Lilis Setiadi menilai instrumen tersebut memang menarik, terutama bagi investor dengan mandat environmental, social, and governance (ESG), tetapi belum tentu cocok untuk seluruh profil investor.

Menurutnya, green bonds pada dasarnya tetap memiliki karakteristik yang serupa dengan obligasi konvensional karena tetap dipengaruhi arah suku bunga, inflasi, dan pergerakan nilai tukar rupiah.

“Walaupun green bonds ini akan menarik dan relevan untuk pembentukan konstruksi portofolio, terutama untuk mandat-mandat khusus seperti ESG, tapi itu pun perlu dibuktikan lebih lanjut dari sisi likuiditas dan valuasinya,” ujar Lilis dalam acara SMBC Indonesia Economic Forum 2026, Selasa (19/5/2026).

Dia menjelaskan pasar green bonds di Indonesia masih relatif baru sehingga investor perlu mencermati kemampuan instrumen tersebut untuk diperdagangkan di pasar sekunder. Menurutnya, likuiditas menjadi faktor penting terutama di tengah dinamika pasar obligasi yang masih tinggi. Artinya, pemilihan green bonds mesti disesuaikan dengan profil risiko investor.

Lilis mengatakan investor yang membutuhkan fleksibilitas transaksi cenderung lebih diuntungkan pada obligasi pemerintah konvensional karena jumlah penerbitan yang lebih besar dan pasar yang lebih likuid.

“Kalau tidak punya mandat khusus untuk obligasi hijau, kami lebih sarankan ke obligasi pemerintah yang biasa. Karena likuiditasnya, jumlah penerbitannya jauh lebih luas, likuiditasnya sudah jauh lebih baik,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat investor lebih mudah melakukan jual beli obligasi ketika pasar bergerak cepat. Belum lagi, di tengah ketidakpastian global dan domestik, faktor likuiditas menjadi salah satu pertimbangan krusial dalam pengelolaan portofolio fixed income.

Meski demikian, green bonds tetap menarik untuk dipantau seiring meningkatnya perhatian investor terhadap instrumen berbasis keberlanjutan dan ESG di pasar keuangan global.

”Jadi it’s interesting to watch, tapi banyak hal-hal yang harus lebih dipastikan lagi, terutama dari sisi likuiditas dan valuasi,” katanya.

Sebelumnya, Lilis menerangkan dinamika geopolitik global dan arah suku bunga Amerika Serikat, dinilai menjadi faktor eksternal utama yang membayangi pasar surat utang domestik.

Dari dalam negeri, investor juga dinilai mencermati sejumlah persoalan domestik seperti ketidakjelasan arah kebijakan, komunikasi pemerintah, tata kelola, hingga kondisi fiskal nasional.

Belum lagi, pendapatan negara, khususnya dari pajak, dinilai masih berada di bawah target di tengah belanja pemerintah yang agresif.

”Otomatis akan masih terus mengalami volatilitas [pasar obligasi RI], karena dua hal tadi yang global dan juga yang domestik. Selama kedua hal ini masih terus ada dinamika, apapun itu kita harus cermati dan itu akan menyebabkan volatilitas di pasar obligasi belum akan stop,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum (JPU) lebih besar dari pembunuh dan teroris.

Sebagaimana diketahui, JPU menuntut Nadiem selama 18 tahun pidana penjara serta pembebanan uang pengganti Rp5,6 triliun. Apabila Nadiem tidak bisa membayar uang pengganti itu, maka diganti dengan hukuman penjara sembilan tahun.

"Ya, 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti," ujar Nadiem di PN Tipikor, dikutip Kamis (14/5/2026).

Dalam hal ini, Nadiem menilai secara hitung-hitungan, penjara yang dituntut jaksa terhadapnya itu mencapai 27 tahun. Sebab, dia mengakui bahwa uang pengganti yang dibebankan terhadapnya tidak bisa dibayar.

Terlebih, harta kekayaannya saat ini tidak mencapai angka Rp5,6 triliun. Secara spesifik, Nadiem mengungkap total kekayaannya setelah menjadi menteri mencapai Rp500 miliar.

"Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris?" imbuhnya.

Oleh sebab itu, Nadiem sangat kecewa dengan tuntutan tersebut. Namun demikian, salah satu founder Gojek itu merasa tidak menyesal bergabung di pemerintahan sebagai menteri.

Pasalnya, dengan menjadi pucuk pimpinan pada Kemendikbudristek maka dirinya bisa mengambil kesempatan untuk meningkatkan kualitas generasi muda di Tanah Air.

"Saya akan ucapkan sekali lagi, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintah. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Persidangan Nadiem Makarim hampir mendekati titik ujung usai resmi dituntut selama 18 tahun dan denda Rp1 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2026).

Sidang selanjutnya bakal beragendakan pembelaan dari Nadiem dalam nota pembelaan alias pleidoi. Setelah itu, agenda sidang bakal lanjut ke tahap replik dan duplik sebelum akhirnya mencapai sidang vonis atau putusan.

Selain hukuman badan, Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp5,6 triliun dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar maka bakal diganti dengan penjara selama sembilan tahun.

Menurut Nadiem, jumlah tuntutan uang pengganti itu hampir setara dengan puncak kekayaannya yang singkat saat GoTo melantai di Bursa Efek Indonesia atau IPO pada 2022.

"Dia [jaksa] menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO, cuma sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak riil atau fiktif, dia menggunakan angka itu lalu itu yang dijadikan uang pengganti," ujar Nadiem usai dituntut 18 tahun.

Terseret Kasus

Nadiem Makarim merupakan putra dari pasangan Nono Anwar Makarim, seorang praktisi hukum sekaligus aktivis, dan Atika Algadri. la lahir di Singapura pada 4 April 1984

Nadiem merupakan alumni kampus kenamaan di dunia, mulai dari Brown University, Amerika Serikat. Setelah lulus, Nadiem melanjutkan studi ke Harvard Business School dan meraih gelar MBA, mengikuti jejak ayahnya yang juga lulusan Harvard.

Popularitas Nadiem mulai melejit sejak ia mendirikan Gojek, sebuah perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi yang resmi berdiri pada 13 Oktober 2010.

Di masa awal, Gojek hanya bermitra dengan sekitar 20 pengemudi. Titik balik terjadi pada 2014 ketika Nadiem mulai menarik perhatian investor. Berkat suntikan dana tersebut, Gojek merilis aplikasinya secara resmi di Android dan iOS pada 7 Januari 2015.

Perusahaan ini kemudian tumbuh pesat dengan dukungan pendanaan dari sejumlah investor besar, seperti NSI Ventures dan Sequoia Capital pada 2015. Setahun kemudian, Gojek kembali memperoleh pendanaan besar senilai US$550 juta.

Puncaknya, pada 2019 Gojek mencapai valuasi sebesar US$10 miliar. Status decacorn pun disematkan padanya, menjadikan Gojek salah satu perusahaan teknologi dan layanan transportasi terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun yang sama, Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek di era Presiden ke-7 Joko Widodo pada Oktober 2019. Usai dilantik Nadiem juga telah mundur dari jabatannya CEO di Gojek.

Dia pun mengakhiri jabatan sebagai Mendikbudristek selama lima tahun pada 2019-2024. Selang setahun kemudian, Nadiem jadi tersangka pada Kamis (4/9/2025).

Nadiem diduga memiliki peran penting dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Pasalnya, dia diduga memerintahkan pemilihan Chromebook pada pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

Atas perbuatannya itu, perbuatan Nadiem dan terdakwa lainnya seperti, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah dan Ibrahim Arief telah merugikan negara Rp2,1 triliun.

Kecewa Berat

Nadiem Makarim mengaku kecewa dengan tuntutan 18 tahun pidana dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus Chromebook.

Nadiem mulanya mengira dengan adanya proses persidangan, dirinya bakal dituntut bebas. Sebaliknya, salah satu Founder Gojek ini justru dituntut hukuman sangat berat.

"Sangat, sangat, sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya," ujar Nadiem usai dituntut 18 tahun, dikutip Kamis (14/5/2026).

Kemudian, Nadiem menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya. Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya.

Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.

"Apa gunanya sidang kalau fakta persidangan tidak dimasukkan ke dalam tuntutan, bahkan kadang-kadang di dalam keputusan. Ini suatu hal yang saya sebagai orang awam, bukan orang hukum, tidak mengerti buat apa proses ini kalau semua sudah terang benderang," pungkasnya.

Jaksa soal Tuntutan Sesuai Fakta Sidang

Jaksa penuntut umum (JPU) Roy Riady menyatakan dokumen tuntutan terhadap eks Mendikbudristek disusun secara sistematis. Surat tuntutan itu disusun berdasarkan fakta persidangan yang terungkap melalui alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, hingga audit BPKP.

"Surat tuntutan tersebut disusun secara sistematis berdasarkan fakta persidangan yang terungkap melalui alat bukti sah," ujar Roy dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).

Dia menambahkan, JPU menyoroti adanya malpraktik birokrasi melalui pembentukan Shadow Organization atau pemerintahan bayangan yang melibatkan pihak eksternal seperti Ibrahim Arief, Jurist Tan, dan Fiona Handayani.

Keterlibatan pihak-pihak ini dinilai jaksa telah mengesampingkan peran pejabat resmi kementerian yang lebih memahami kondisi lapangan di sekolah-sekolah.

“Fakta persidangan juga mengungkap adanya dugaan konflik kepentingan, di mana terdapat hubungan investasi dan utang usaha antara pihak penyedia teknologi dengan perusahaan yang dimiliki oleh Terdakwa, sehingga menciptakan simbiosis yang tidak sehat dalam pengadaan barang negara,” imbuhnya.

Adapun, Roy menjelaskan hal yang memberatkan tuntutan Nadiem yaitu tidak mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kemudian, perbuatan Nadiem dinilai telah menghambat sektor pendidikan, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun hingga Nadiem dinilai berbelit-belit saat proses sidang. "Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Marketplace properti Rumah123 mengungkapkan harga rumah sekunder tetap tumbuh di 11 kota Indonesia di tengah pelemahan Rupiah.

Head of Research Rumah123 Marisa Jaya mengatakan Flash Report Mei 2026 by Rumah123 mencatat harga rumah sekunder nasional masih tumbuh sebesar 0,1 persen secara bulanan (MoM) dan 0,8 persen secara tahunan (YoY) pada April 2026. Sebanyak 11 kota masih mencatatkan pertumbuhan harga tahunan positif, dipimpin Denpasar sebesar 2,0 persen, Bogor 1,8 persen, dan Surakarta 1,5 persen.

“Pasar properti saat ini tidak sedang melemah sepenuhnya, tetapi sedang mengalami reposisi perilaku konsumen. Aktivitas transaksi memang lebih selektif dibanding periode ekspansif sebelumnya, tetapi fundamental kebutuhan hunian dan permintaan konsumen yang ingin menghuni (end-user) masih tetap terjaga. Selama stabilitas pembiayaan dan daya beli relatif terpelihara, pasar rumah sekunder diperkirakan masih memiliki tingkat resiliensi yang cukup baik,” ujar Marisa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pasar sekunder masih ditopang oleh kebutuhan end-user, penyesuaian harga yang lebih fleksibel, kesiapan unit untuk dihuni, serta preferensi konsumen terhadap kawasan dengan harga yang relatif lebih kompetitif.

Secara spasial, aktivitas pencarian properti masih terkonsentrasi di kawasan penyangga Jabodetabek. Tangerang menjadi wilayah dengan proporsi listing enquiries terbesar secara nasional sebesar 15,1 persen, diikuti Jakarta Selatan sebesar 11,0 persen dan Jakarta Barat 9,3 persen.

Rumah123 melihat kawasan suburban kini bukan lagi sekadar alternatif dari pusat kota. melainkan telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru bagi pasar hunian end-user.

Menurut Marisa, kawasan suburban dan kota penyangga seperti Tangerang, Bekasi, dan Bogor masih menjadi fokus utama pasar karena menawarkan kombinasi harga yang relatif lebih terjangkaudibanding pusat kota, didukung perkembangan infrastruktur dan ekspansi pusat ekonomi baru.

Di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya sensitivitas terhadap cicilan KPR, konsumen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pembelian properti. Rumah123 melihat adanya pergeseran perilaku konsumen dalam beberapa kuartal terakhir, di mana pembeli kini semakin memprioritaskan keterjangkauan, konektivitas kawasan, kesiapan hunian,
serta potensi value appreciation jangka panjang dibanding sekadar lokasi premium.

Rumah123 juga mencatat bahwa segmen rumah dengan luas bangunan kecil hingga 60 meter persegi menjadi segmen dengan pertumbuhan median harga tertinggi secara tahunan.

Surakarta mencatat kenaikan median harga sebesar 23,5 persen pada segmen ini, menunjukkan bahwa rumah terjangkau masih menjadi penopang utama kebutuhan hunian masyarakat di tengah tekanan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi.

“Yang berubah saat ini bukan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah, melainkan cara konsumen mengambil keputusan. Di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan Rupiah, konsumen menjadi jauh lebih rasional. Mereka lebih sensitif terhadap cicilan, lebih mempertimbangkan kesiapan unit, serta lebih fokus pada kawasan yang menawarkan keseimbangan antara harga, aksesibilitas, dan potensi kenaikan nilai jangka panjang,” kata Marisa.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku kecewa dengan tuntutan 18 tahun pidana dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus Chromebook.

Nadiem mulanya mengira dengan adanya proses persidangan, dirinya bakal dituntut bebas. Sebaliknya, salah satu Founder Gojek ini justru dituntut hukuman sangat berat.

"Sangat, sangat, sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya," ujar Nadiem usai dituntut 18 tahun, dikutip Kamis (14/5/2026).

Kemudian, Nadiem menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya. Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya.

Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.

"Apa gunanya sidang kalau fakta persidangan tidak dimasukkan ke dalam tuntutan, bahkan kadang-kadang di dalam keputusan. Ini suatu hal yang saya sebagai orang awam, bukan orang hukum, tidak mengerti buat apa proses ini kalau semua sudah terang benderang," imbuhnya.

Selain itu, tambahan hukuman soal kewajiban pembayaran uang pengganti juga membuat Nadiem kecewa. Sebab, jaksa tak main-main menyantumkan pembebanan uang pengganti itu senilai Rp5,6 triliun.

Nilai tersebut, kata Nadiem, merupakan puncak nominal kekayaannya yang diperoleh saat GoTo melantai di bursa RI atau IPO.

"Jadi totalnya itu Rp5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri, itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO, cuma sekejap itu," pungkasnya.

Sekadar informasi, JPU telah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana 18 tahun karena meyakinkan bersalah dalam kasus korupsi Chromebook. Selain pidana badan, Nadiem juga diminta untuk membayar uang pengganti senilai Rp5,6 triliun dengan subsider sembilan tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - bank bjb (BJBR) meraih penghargaan ajang Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) BEI Award 2025 yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kontribusi bank bjb dalam memanfaatkan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif sebagai platform transaksi Surat Utang dan Sukuk di pasar sekunder.

bank bjb meraih penghargaan Most Active Regional Development Bank Repo Category yang mencerminkan kinerja serta partisipasi aktif dalam mendukung pengembangan pasar alternatif. Penghargaan diterima oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Korporasi & Komersial bank bjb M. As’adi Budiman dan Pemimpin Divisi Treasury bank bjb Jhon Habibie Barus, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (13/4/2026).

Corporate Secretary bank bjb Herfinia mengatakan capaian ini memperkuat posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten dalam mendukung berbagai kebijakan dan inisiatif yang dihadirkan oleh otoritas bursa.

"Melalui pemanfaatan SPPA, bank bjb turut berperan dalam menciptakan ekosistem transaksi yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi," ujar dia, melalui siaran pers.

Partisipasi aktif bank bjb juga menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan likuiditas di pasar keuangan, khususnya pada instrumen efek bersifat utang dan sukuk. Dalam beberapa tahun terakhir, bank bjb terus mengembangkan strategi untuk memperkuat aktivitas transaksi di pasar keuangan.

Strategi tersebut dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kapabilitas internal dalam pengelolaan transaksi fixed income dan transaksi repo. Kehadiran SPPA sebagai platform transaksi memberikan kemudahan bagi bank bjb dalam melakukan aktivitas perdagangan secara lebih terstruktur dan efisien.

Dengan sistem yang terintegrasi, proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat serta mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik. bank bjb melihat bahwa pengembangan pasar alternatif menjadi salah satu kunci dalam memperkuat struktur pasar keuangan nasional.

Melalui dukungan terhadap SPPA, bank bjb berkontribusi dalam memperluas akses serta meningkatkan partisipasi pelaku pasar. Penghargaan yang diraih sekaligus menjadi indikator bahwa bank bjb mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berkembang.

Selain itu, pencapaian ini juga menunjukkan komitmen bank bjb dalam menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan industri keuangan modern. Ke depan, bank bjb akan terus memperkuat peran dalam mendukung berbagai kebijakan bursa yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan likuiditas pasar.

Berbagai inisiatif strategis akan terus dikembangkan untuk memastikan kontribusi yang lebih optimal dalam ekosistem pasar keuangan. Langkah ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya fokus pada penghimpunan dana, tetapi juga pada penguatan aktivitas pasar. Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik, bank bjb optimistis dapat terus meningkatkan peran dalam transaksi pasar alternatif.

Penghargaan SPPA 2025 menjadi momentum bagi bank bjb untuk memperluas kontribusi dalam pengembangan pasar keuangan nasional. bank bjb berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di pasar keuangan.

Melalui langkah tersebut, bank bjb berharap dapat terus memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi industri sekaligus mendorong pertumbuhan pasar modal yang lebih sehat dan likuid.

Bisnis.com, JAKARTA - Inovatif, barang kali kata itu layak dialamatkan pada Bank In­­­donesia (BI). Te­­­kan­an eksternal bertubi-tubi yang menerpa pereko­­nomian nasional direspons BI dengan menginovasi kebijakannya. Gejolak nilai tukar rupiah, misalnya, disiasati dengan mengkreasi instrumen baru operasi moneter valuta asing.

Per 30 Maret 2026, SVBI (Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia) dan SUVBI (Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia) dapat dijadikan agunan (underlying) dalam transaksi repo valuta asing. Artinya, pinjam-meminjam valuta asing dapat menggunakan SVBI dan SUVBI sebagai jaminan yang nantinya akan ditebus kembali.

Dengan adanya ‘barang’ tang­gungan berupa SVBI dan SUVBI itu tadi, nilai kurs ha­­sil transaksi niscaya menjadi lebih murah. Imbal hasil yang harus diberikan kepada pemasok valuta asing juga lebih rendah. Stabilitas nilai tukar rupiah adalah sasaran primer yang dibidik dari kebijakan anyar tersebut.

Tambahan SVBI dan SUVBI sebagai collateral juga patut dicatat. Strategi semacam itu mirip dengan kebijakan BI sebelumnya yang mengizinkan obligasi korporasi menjadi aset rujukan transaksi repo. Diversifikasi aset rujukan transaksi repo memberikan alternatif bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas.

Penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai agunan repo ki­an mempertegas karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai aset likuid berkualitas tinggi (high quality liquid assets). Transaksi di pasar sekunder SVBI dan SUVBI diproyeksikan akan semakin meningkat, sehingga turut mendu­­kung pendalaman pasar keu­angan.

Lebih lanjut, penambahan fitur repo SVBI dan SUVBI itu merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pa­­­sar (pro-market). Ak­­­se­­le­­­rasi efektivitas transmisi kebijakan moneter ke sektor riil guna memacu pertumbuhan ekonomi tampaknya menjadi target skala luasnya.

Kendati bertujuan positif, penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai collateral trans­aksi repo menyisakan beberapa isu fundamental. Pokok persoalannya adalah status finansial dari SVBI dan SUVBI itu sendiri. SVBI adalah sekuritas yang diterbitkan BI dengan underlying surat berharga global yang dipegang BI.

Cerita yang sama agaknya berlaku untuk SUVBI. SUVBI adalah sekuritas syariah yang diterbitkan BI dengan underlying sukuk global yang dimiliki BI. Artinya, SVBI dan SUVBI sejatinya adalah aset tu­­­runan atau aset sekunder. Aset primernya tetap surat ber­harga global dan sukuk global.

Dengan alur logika di atas, SVBI dan SUVBI yang menjadi aset rujukan transaksi repo bergeser menjadi aset turunan kedua. Posisi semacam itu sangat berisiko seandainya sa­­­lah satu pihak yang terlibat dalam transaksi repo gagal memenuhi kewajiban keuangannya. Efek finansialnya akan naik ke aset induknya.

Kekhawatiran di atas agaknya tidak mengada-ada. Run­­­tuhnya lembaga investasi in­­­ter­­nasional Lehman & Bro­­thers lantaran ada salah satu mata rantai dari skema kerja keuangan yang terputus. Efek dominonya merebak ke pelaku ekonomi lain baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Untuk kasus Indonesia, po­­­tensi risiko sistemik tersebut bisa dibilang relatif kecil. Transaksi repo toh sudah mem­­­punyai payung hukum GRMA (Global Master Repo Agreement) yang kukuh. GMRA adalah perjanjian in­­­duk repo antarbank yang men­­­jadi prasyarat utama se­­­be­­­lum melakukan transaksi repo.

Alhasil, risiko sistemik ma­­­sih terbuka secara tidak langsung yang bersumber dari kegiatan spekulasi. Alih-alih menyalurkan kelebihan likuiditas valuta asingnya, spe­­­kulator nimbrung di pasar sekunder dengan membeli sejumlah besar SVBI dan SUVBI. Sesuai hukum pasar, per­­­min­­taan tinggi mendorong ke­­­na­­ikan harga.

Transaksi repo akan terpapar dampak dari kenaikan har­­ga SVBI dan SUVBI. Di pa­­­sar sekunder, SVBI dan SUVBI adalah ‘komoditas’ yang diperjualbelikan. Se­­­dang­­­­kan di pasar repo, SVBI dan SUVBI berfungsi sebagai ‘alat tukar’ untuk memperoleh valuta asing.

Volume Transaksi

Kenaikan harga SVBI dan SUVBI di pasar sekunder mem­­­buat volume transaksi repo bisa mengecil dan imbal ha­­­sil membesar. Saat harga SVBI dan SUVBI naik, pemilik awal SVBI dan SUVBI se­­­lama masa repo tidak bisa menjualnya.

Kemiripan skenario berla­­ku pada surat berharga glo­­­bal dan sukuk global se­­­ba­­­gai aset underlying dari ins­­trumen SVBI dan SUVBI. Kenaikan harga surat berharga global dan sukuk global di pasar primer niscaya akan berimbas pada volume transaksi SVBI dan SUVBI beserta imbal hasil yang ditawarkan.

Intinya, pararelitas SVBI dan SUVBI di pasar sekunder dengan SVBI dan SUVBI sebagai jaminan di transaksi repo bisa memberikan efek samping secara timbal balik. Transaksi aset turunan di ke­­­dua pasar itu toh sulit membedakan untuk tujuan investasi (pengelolaan likuiditas) dan hasrat berspekulasi.

Dengan konfigurasi pro­­­blem­atika di atas, aset induk lebih layak dijadikan sebagai agunan transaksi repo. Untuk itu, BI perlu menerbitkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dalam valuta asing yang ti­­­dak diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi bisa dijadikan sebagai agunan transaksi repo valuta asing.

Dengan cara itu, BI punya dua piranti operasi moneter sekaligus. Operasi moneter dalam rupiah menggunakan SBN (surat berharga negara) dan operasi moneter dalam valuta asing memakai SBI. Instrumen SBI dalam valuta asing berkolaborasi dengan intervensi langsung di pasar sangat boleh jadi lebih efektif.

Segmentasi, alih-alih dikotomi, pasar sekunder dan pasar repo diyakini akan mempercepat pendalaman pasar keuangan. Diferensiasi operasi moneter dalam rupiah dan valuta asing juga akan mendukung stabilitas nilai tukar dalam rangka pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bukan begitu?

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pelat merah minyak dan gas (migas) Malaysia, Petroliam Nasional Bhd (Petronas), melaporkan telah menerima 1 juta barel minyak mentah dari Basrah, Irak. Pasokan minyak yang didatangkan dengan kapal tanker Ocean Thunder tersebut tiba di Malaysia pada Sabtu (18/4/2026).

Pengiriman ini merupakan bagian dari upaya Petronas menjaga stabilitas pasokan bahan bakar nasional, terutama di tengah risiko gangguan logistik migas akibat pembatasan akses di Selat Hormuz.

“Ocean Thunder membawa sebagian dari 38% impor minyak mentah nasional yang melintasi Selat Hormuz,” demikian pernyataan perusahaan melalui akun resmi Instagram, dikutip dari kantor berita Bernama.

View this post on Instagram

A post shared by PETRONAS (@petronas)

Petronas menyebut pasokan bahan bakar Malaysia bersumber dari berbagai jaringan suplai global yang dimiliki perusahaan. Dengan skema tersebut, pasokan bahan bakar di seluruh stasiun pengisian dipastikan mencukupi hingga akhir Juni 2026.

Adapun satu juta barel minyak mentah dari Basrah dapat menghasilkan sekitar 159 juta liter produk minyak, termasuk 62–64 juta liter diesel, 45–48 juta liter bensin, 22–24 juta liter bahan bakar avtur, serta 5–6 juta liter LPG. Sisanya berupa produk turunan lainnya.

Berdasarkan data Wood Mackenzie (2025), konsumsi bahan bakar Malaysia mencapai rata-rata 112 juta liter per hari, terdiri atas sekitar 34 juta liter diesel, 46 juta liter bensin, 12 juta liter avtur, dan 20 juta liter LPG.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingginya penyerapan Sukuk Ritel SR024 tidak sepenuhnya mencerminkan optimisme pasar, melainkan menunjukkan kecenderungan investor yang masih bersikap hati-hati.

Hal ini terlihat dari dominasi minat terhadap SR024 tenor tiga tahun dibandingkan tenor lima tahun. Investor dinilai lebih memilih instrumen dengan durasi pendek guna mengantisipasi ketidakpastian arah suku bunga ke depan.

Melansir Bibit, Selasa (14/4/2026) pukul 18.10 WIB, data penjualan menunjukkan SR024-T3 hanya menyisakan 1,7% atau Rp204 miliar, sementara SR024-T5 tersisa 4,7% atau Rp256,55 miliar dari target masing-masing.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan preferensi ini dipicu oleh ekspektasi perubahan suku bunga.

“Secara kepastian kan mereka lebih nyaman yang pendek karena memang lebih pasti durasinya,” katanya, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, meskipun sukuk ritel bersifat tradable, likuiditas di pasar sekunder untuk tenor panjang masih belum optimal. Kondisi tersebut membuat investor cenderung menghindari risiko durasi yang lebih panjang.

Di sisi lain, ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai fenomena ini mencerminkan sikap wait and see investor. Investor dinilai masih menahan ruang untuk mengalokasikan dana ke instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi di masa mendatang.

“Jadi kalau wait and see, mereka juga bisa nanti alokasikan ke instrumen-instrumen yang mungkin lebih memiliki kupon yang lebih baik,” katanya.

Selain faktor suku bunga, sentimen geopolitik global turut memperkuat kehati-hatian investor. Ketegangan yang meningkat di Timur Tengah mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga dan volatilitas pasar keuangan.

Akibatnya, investor lebih memilih instrumen yang aman namun fleksibel dalam jangka pendek.

Di sisi lain, Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Deni Ridwan tetap optimistis terhadap prospek SBN ritel ke depan. Menurutnya, karakteristik produk yang aman dan kompetitif akan tetap menjadi daya tarik utama.

Optimisme tersebut juga tecermin dalam rencana penerbitan Sukuk Tabungan ST016 sebagai seri berikutnya. Instrumen ini akan menawarkan kupon floating yang berpotensi meningkat seiring kenaikan suku bunga.

Dengan fitur tersebut, ST016 dinilai dapat menjadi alternatif lindung nilai bagi investor.

“ST menjadi salah satu instrumen yang memiliki kemampuan meningkat ketika BI meningkatkan suku bunga,” kata Deni.

Ke depan, dinamika preferensi investor terhadap tenor dan jenis instrumen akan sangat ditentukan oleh arah kebijakan moneter dan kondisi global.