JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan multifinance PT Buana Finance Tbk (BBLD) akan mengembangkan bisnis dengan mendirikan unit usaha syariah (UUS).

Aksi korporasi tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari Senin, (18/5/2025).

Direktur marketingBuana Finance Herman Lesmana mengatakan, UUS Buana Finance akan fokus ke sektor business-to-business (B2B).

"Potensi masyarakat Indonesia yang menggunakan syariah itu sebenarnya opportunity-nya besar, cuma penggunanya masih cukup sedikit," ujar dia dalam konferensi pers, Senin (18/5/2026).

Ia menambahkan, saat ini baru sebanyak 12 persen masyarakat yang menggunakan produk keuangan syariah dari potensi sebesar 45 persen yang memahami produk syariah.

"Semoga nanti DPS (Dewan Pengawas Syariah) memang sudah dapat izin dari regulator, sehingga kami bisa menjalani sekitar di kuartal III-2026," ungkap dia.

Secara umum, Buana Finance menargetkan pembiayaan keseluruhan dapat naik 10,66 persen secara tahunan dari realisasi 2025 senilai Rp 4,29 triliun menjadi Rp 4,75 triliun.

"Terbagi dari memang keseluruhan penyaluran pembiayaan yang tentunya di dalamnya ada multiguna yaitu refinancing, itu akan kami tingkatkan, kenaikan 16,89 persen," ucap dia.

Dalam menjalankan bisnis sepanjang 2026, Buana Finance akan menerapkan prinsip bijaksana dan berhati-hati untuk menjaga kualitas portofolio. Dari bisnis refinancing, Buana Finance menargetkan pembiayaan mencapai Rp 3,63 triliun hingga akhir 2026, dibandingkan realisasi 2025 senilai Rp 3,01 triliun.

Porsi pembiayaan refinancing saat ini lebih besar dari pembiayaan konsumen dan kendaraan baru. "Kami fokuskan ke refinancing atau multiguna dengan memfokuskan kepada track record yang sebelumnya maupun kondisi kapasitas daripada calon debitur kami," ungkap dia.

Target kinerja Buana Finance 2026

Direktur Keuangan Buana Finance Mariana Setyadi menjelaskan, Buana Finance menargetkan pada 2026 mampu mengumpulkan target pembiayaan senilai Rp 4,75 triliun dengan total aset Rp 7,59 triliun.

Penyaluran pembiayaan dibidik mampu naik 10,66 persen secara tahunan dibandingkan kinerja 2025.

Jumlah ekuitas Buana Finance ditargetkan mampu menyentuh Rp 1,4 triliun dengan laba bersih Rp 44,61 miliar. "Ini telah memperhitungkan dengan unit usaha syariah yang sedang kami usahakan," ungkap dia.

Mariana berharap UUS Buana Finance tersebut dapat resmi berjalan pada kuartal II atau kuartal III-2026.

Buana Finance juga tengah berupaya menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah ke level 2,61 persen di akhir 2026. "Dengan ekspektasi ini, masih cukup banyak PR dari manajemen perusahaan yang tentunya kita memfokuskan dari sisi kualitas piutang pembiayaan di tahun 2026 untuk meningkatkan return of equity," ungkap dia.

Realisasi kinerja keuangan 2025

Sepanjang 2025, Mariana menjabarkan, perseroan menunjukkan ketahanan bisnis di tengah dinamika industri pembiayaan.

Penyaluran pembiayaan baru perseroan di segmen pembiayaan konsumen tercatat sebesar Rp 3,11 triliun, sementara di segmen sewa pembiayaan dan anjak piutang sebesar Rp 1,18 triliun.

Aset perseroan per posisi 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 7,15 triliun, atau tumbuh 7,72 persen atau setara Rp 512,22 miliar dari 2024 yang tercatat sebesar Rp 6,63 triliun.

Pertumbuhan aset terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pembiayaan sebesar 7,05 persen dari sebelumnya Rp 6,14 triliun menjadi Rp 6,57 triliun.

Kontribusi terbesar aset perseroan berasal dari piutang pembiayaan konsumen yaitu sebesar 79,20 persen, kemudian diikuti piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang dengan kontribusi sebesar 12,71 persen.

Mariana mengungkapkan, kondisi makroekonomi yang belum sepenuhnya pulih masih memberikan pengaruh terhadap kinerja perseroan.

Sepanjang 2025 Buana Finance membukukan laba bersih sebesar Rp 13,48 miliar.

Angka tersebut turun secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 66,07 miliar. "Penurunan laba bersih tersebut terutama dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal, termasuk peningkatan beban penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar 44,71 persen," ungkap dia.

Di sisi lain, tingkat piutang bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar 3,12 persen.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi tahun 2024 yang sebesar 1,97 persen. "Perseroan terus melakukan langkah mitigasi risiko serta optimalisasi strategi penagihan guna menjaga kualitas aset," ujar dia.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Mariana bilang, perseroan tetap menjaga fundamental bisnis yang sehat melalui pengendalian biaya yang lebih disiplin dan penerapan strategi mitigasi risiko yang konsisten.

Perseroan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan portofolio bisnis, dan memperkuat strategi keuangan. "Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Tri Pakarta Syariah (Tripa) telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai perusahaan asuransi umum syariah pada 29 Januari 2026.

⁠Direktur Utama Asuransi Tri Pakarta Syariah, Herry Triyatno mengatakan pihaknya saat ini menunggu persetujuan pengalihan portofolio dari OJK. Dia berharap agar regulator bisa segera memberikan izinnya.

Selagi menunggu proses tersebut, Herry menceritakan proses yang menantang dan perlu waktu bagi pihaknya dalam melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) atau spin off.

“Pertama, mengenai pemenuhan dokumen melalui SPRINT. Jadi, hal-hal yang menjadi diskusi lama itu mengenai interpretasi regulasi dan praktek operasional yang memerlukan klarifikasi. Kemudian, mengenai potensi multitafsir terhadap ketentuan dalam SEOJK, dan membutuhkan penyempurnaan dokumen beberapa kali,” tuturnya dalam Webinar Asuransi Syariah di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Herry melanjutkan, tantangan kedua adalah persetujuan kerja sama dalam satu kepemilikan (Shared Service Agreement). Menurutnya, terjadi revisi beberapa pasal dan konten Perjanjian Kerja Sama (PKS), penyesuaian aspek governance dan independensi

“Jadi ini juga menjadi bahasan mengenai siapa-siapa saja yang diperbolehkan untuk self-service dan mana yang harus kami lakukan penugasan. Karena sebagai entitas baru, tentunya harus berpikir bahwa kami mempunyai organisasi yang slim dan untuk penghematan cost,” bebernya.

Kemudian, imbuhnya, sinkronisasi kepentingan induk dan entitas hasil spin off juga kerap menjadi tantangan tersendiri, karena jangan sampai operasional kantor terganggu.

Lebih lanjut, dia menyebut tantangan ketiga yang dirasakan adalah berkenaan persetujuan tenaga ahli. Bagi Herry, poin ini menjadi bahasan menarik karena persyaratan administratif dan kompetensi cukup komprehensif.

“Karena di kami keterbatasan tenaga ahli ini juga menjadi tantangan tersendiri. Mudah-mudahan ke depan kami sudah mendapatkan tenaga ahli yang lebih banyak lagi di internal,” kata dia.

Selain keterbatasan tenaga ahli, dia menilai proses verifikasi dan kelengkapan dokumen turut menjadi tantangan karena memerlukan ketelitian dan kesabaran yang cukup panjang.

“Insight dari kami bahwa tantangan utama bukan hanya regulasi, tetapi memastikan bahwa seluruh aspek governance, legal dan operasional benar-benar comply sebelum izin diterbitkan,” tegas Herry.

Lebih jauh, dia mengungkapkan perusahaan tidak memiliki konsultan khusus selama proses perizinan spin off berlangsung. Pasalnya, selama ini pihaknya tidak menemukan konsultan yang sudah terbukti dapat mengawal proses spin off dengan baik, sehingga diputuskan semua kendali ada pada perusahaan sendiri.

“Namun kebetulan pada saat itu kami sedang melakukan transformasi organisasi di induk, sehingga ada pendamping konsultan yang kebetulan menangani masalah SDM. Nah, konsultan ini yang kita pakai untuk penyusuran struktur organisasi entitas spin off,” tuturnya.

Kendati demikian, dia menekankan bahwa peran notaris dalam proses spin off penting karena menyangkut aspek legal, baik penyusunan dan penyesuaian dokumen hukum, akta notaris terkait persetujuan spin off, hingga penguatan legal standing entitas baru.

Adapun, strategi pasca spin off yang akan dilakukan perusahaan antara lain menjaga fundamental keuangan, menstabilisasi portofolio awal, mengoptimalisasikan shared services, fokus pada cash flow generating business, dan meningkatkan human capital management.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menegaskan tetap menjadi penopang utama Bank Syariah Nasional (BSN) setelah pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN. Dengan aset BSN yang naik menjadi sekitar Rp71,3 triliun usai spin-off, BTN sebagai induk menargetkan BSN dapat mengejar aset di atas Rp100 triliun dalam dua tahun.

Direktur Consumer Banking BTN sekaligus Kuasa Pemegang Saham Pengendali BSN, Hirwandi Gafar, menyatakan kinerja UUS BTN selama beberapa tahun terakhir memberi landasan kuat bagi BSN sebagai entitas baru. Pertumbuhan aset yang solid ini menegaskan UUS BTN memiliki fundamental bisnis yang kuat untuk melangkah ke fase berikutnya.

“Sejalan dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta POJK No 12 Tahun 2023, pemisahan UUS BTN menjadi Bank Umum Syariah bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga momentum strategis. Dengan aset yang telah melebihi persyaratan minimum dan dukungan kajian konsultan independen, BTN memilih untuk melakukan spin-off UUS BTN ke dalam entitas Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai anak perusahaan BTN,” kata Hirwandi di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Aset UUS BTN sebelumnya mencapai Rp60,56 triliun pada Desember 2024 dan meningkat menjadi Rp68,36 triliun pada September 2025. Per November 2025, aset BSN tercatat sekitar Rp69 triliun sebelum naik menjadi Rp71,3 triliun setelah finalisasi pelimpahan aset yang ditetapkan dalam RUPSLB BSN pada 19 November 2025.

Dengan basis aset tersebut, BTN melihat peluang BSN untuk tumbuh lebih agresif sebagai bank syariah dengan aset terbesar kedua di Indonesia. Dukungan BTN sebagai induk mencakup permodalan, sinergi jaringan, dan pengembangan produk agar pembiayaan syariah bisa menjangkau lebih banyak nasabah.

Hirwandi menegaskan posisi BTN sebagai pemegang saham pengendali akan dimanfaatkan untuk memastikan pertumbuhan BSN tetap berimbang dengan bisnis konvensional. “Sebagai induk, BTN memiliki posisi kuat untuk mendukung penguatan BSN. Sinergi BTN dan BSN akan menciptakan pertumbuhan berimbang antara bisnis konvensional dan syariah. Sekaligus memperkuat citra BTN sebagai grup perbankan nasional yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada sustainability banking,” kata Hirwandi.

Sinergi BTN dan BSN ini diharapkan tidak hanya memperkuat pangsa pasar perbankan syariah, tetapi juga memberi alternatif layanan keuangan syariah bagi masyarakat di berbagai segmen. Dengan target aset di atas Rp100 triliun, realisasi ekspansi BSN dalam dua tahun ke depan akan banyak ditopang oleh kapasitas dan dukungan BTN sebagai induk usaha.

Bisnis.com, BATAM — Kinerja sektor perbankan syariah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan tren positif hingga akhir semester I/2025.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri, pertumbuhan perbankan syariah Kepri melampaui kinerja perbankan syariah secara nasional.

Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya mengatakan bahwa total aset bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Kepri pada semester I/2025 tercatat mencapai Rp16,19 triliun, atau tumbuh 10,04% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Raihan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan aset secara nasional yang hanya sebesar 7,83% (YoY).

"Pertumbuhan aset perbankan syariah di Kepri mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah, sekaligus menandakan potensi ekonomi syariah yang semakin kuat di daerah ini," ujar Sinar, Kamis (30/10/2025).

Selain aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp8,89 triliun atau tumbuh 7,19% (YoY). Pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan rerata nasional yang berada di level 6,91% (YoY).

Sementara itu, penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp11,1 triliun, meningkat 15,15% (YoY). Capaian itu hampir dua kali lipat dari pertumbuhan pembiayaan bank umum syariah dan UUS secara nasional yang hanya mencapai 8,37% (YoY).

"Kinerja pembiayaan yang solid ini turut disertai dengan tingkat kesehatan yang terjaga baik. Non Performing Finance [NPF] perbankan syariah di Kepri hanya 1,30%, jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 2,24%," ujarnya.

Selanjutnya, Sinar menambahkan bahwa sektor UMKM juga menjadi fokus utama pembiayaan syariah di Kepri. Pada semester I 2025, penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM mencapai Rp1,33 triliun, tumbuh signifikan 30,62% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,02 triliun.

"Pertumbuhan pembiayaan UMKM ini menunjukkan komitmen kuat perbankan syariah dalam mendorong sektor produktif dan memperluas akses pembiayaan inklusif di Kepri," tuturnya.

Sejalan dengan itu, OJK Kepri berkomitmen terus memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi berbasis halal.

"Ke depan, kami akan terus mendorong perbankan syariah agar lebih agresif mendukung pembiayaan sektor-sektor strategis seperti pariwisata halal, industri kreatif, dan UMKM, yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah," kata Sinar.