IDXChannel - PT Jababeka Tbk (KIJA) PT Jababeka Tbk (KIJA) memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang baru dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Fasilitas pembiayaan tersebut memiliki tenor 15 tahun dengan skema bunga floating sebesar 7 persen per tahun dalam mata uang rupiah.

Dana pinjaman akan digunakan terutama untuk refinancing Senior Notes perseroan senilai USD185,86 juta yang akan jatuh tempo pada Desember 2027.

Selain itu, perseroan juga memperoleh tambahan fasilitas term loan sebesar Rp70 miliar untuk mendukung kebutuhan umum korporasi.

"Transaksi ini secara signifikan memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan, memperkuat posisi likuiditas, serta semakin meningkatkan fleksibilitas keuangan Perseroan," ujar Wakil Direktur Utama KIJA, Budianto Liman dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (14/5/2026).

Sehubungan dengan fasilitas tersebut, KIJA memberikan jaminan berupa sejumlah aset milik perseroan dan entitas anak dengan nilai yang memenuhi rasio coverage sebesar 120 persen dari total pinjaman.

Perseroan memastikan, transaksi tersebut bukan termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Perseroan meyakini bahwa fasilitas pembiayaan ini merupakan solusi pendanaan yang tepat dan prudent bagi perseroan," tutur Budianto.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA - Total utang dunia meroket ke angka fantastis USD353 triliun atau setara Rp6.168 Kuadriliun (6,1 kuintiliun) pada kuartal pertama 2026, menurut laporan terbaru dari Institute of International Finance (IIF). Kondisi ini menjadi sinyal bahaya yang muncul dari jantung keuangan global.

Namun yang lebih mengejutkan para pengamat bukanlah angka utang tersebut, melainkan pergeseran perilaku investor. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, investor mulai menunjukkan tanda-tanda jenuh dan berpaling dari Surat Utang Amerika Serikat (US Treasuries), sebuah aset yang selama ini dianggap sebagai pelabuhan teraman di dunia.

Eksodus Investor: AS Mulai Ditinggalkan?

Laporan IIF menunjukkan tren diversifikasi yang masif. Permintaan akan obligasi pemerintah Jepang dan Eropa menguat tajam, sementara selera investor terhadap utang Amerika Serikat cenderung jalan di tempat.

"Di bawah kebijakan saat ini, rasio utang terhadap PDB Amerika Serikat diprediksi akan terus merangkak naik," ujar Emre Tiftik dari IIF.

Ketidakpastian fiskal jangka panjang di Washington membuat investor kini lebih memilih memarkir modal mereka di zona Euro dan Jepang yang dinilai memiliki pertumbuhan utang lebih moderat.

Ancaman tidak berhenti di sana. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperingatkan bahwa pemerintah dan korporasi di seluruh dunia diperkirakan akan meminjam tambahan USD29 triliun dari pasar obligasi sepanjang tahun 2026.

Angka ini melonjak 17% dibandingkan tahun 2024, dipicu oleh empat mesin utama pengeluaran dunia saat ini. Pertama yakni ledakan investasi AI, kebutuhan modal raksasa untuk infrastruktur kecerdasan buatan.

Lalu menjaga keamanan energi, dampak krisis minyak akibat blokade Selat Hormuz. Tidak ketinggalan belanja pertahanan pada peringkat ketiga, saat ketegangan geopolitik yang memaksa negara-negara memperkuat militer.

Terakhir penuaan populasi, biaya kesehatan dan pensiun membengkak di negara maju. Dunia di Ambang Kebangkrutan? Utang AS Tembus Rp666.215 Triliun



Sinyal Bahaya bagi Pasar Keuangan

Psikologi pasar saat ini sedang berada dalam fase waspada tinggi. Pergeseran investor ke arah aset yang lebih sensitif terhadap harga, seperti hedge fund dan rumah tangga, diprediksi akan meningkatkan volatilitas pasar.

Dengan biaya pinjaman jangka panjang yang tetap tinggi, banyak negara mulai beralih ke utang jangka pendek. Langkah ini ibarat bom waktu karena meningkatkan risiko gagal bayar saat jatuh tempo (refinancing risk).

JAKARTA - Pengamat ekonomi menilai anggapan yang mengaitkan kenaikan utang negara dengan program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) merupakan cara berpikir fiskal yang terlalu dangkal dan tidak memahami mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN modern.

Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, mengatakan bahwa dalam tata kelola anggaran negara modern, utang pemerintah tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu saja, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara keseluruhan.

Utang Pemerintah Tembus Rp9.920 Triliun, Purbaya: Kita Paling Hati-hati di Dunia



“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” kata Ronny dalam keterangannya, Selasa (12/5).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dilihat dari komposisinya, utang tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22% dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78%.

Prabowo Tak Paksa Anak Orang Kaya yang Tidak Butuh MBG



Menurut Ronny, realisasi utang tidak dapat dikaitkan hanya dengan satu program. Secara teknokratis, struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, bukan project-based debt sebagaimana dipahami sebagian masyarakat. Karena itu, menurutnya, penyebutan bahwa utang naik akibat MBG merupakan penyederhanaan yang tidak presisi secara akademik.

“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara, dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” ujarnya.

Ronny juga menekankan bahwa investasi pada gizi anak merupakan salah satu bentuk belanja negara yang produktif dalam teori pembangunan modern. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama produktivitas jangka panjang suatu negara.

Ia mengatakan, anak yang mengalami stunting, kekurangan protein, atau defisit nutrisi kronis berpotensi memiliki kapasitas kognitif dan produktivitas ekonomi yang lebih rendah saat dewasa.

“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” terangnya.

Ronny menambahkan, biaya terbesar bagi sebuah negara bukanlah memberi makan anak-anak, melainkan membiarkan satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang buruk. Sebab, dampaknya akan jauh lebih mahal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masa depan.

Selain aspek gizi, ia menilai program MBG juga memiliki multiplier effect terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.

“Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik (domestic demand),” imbuhnya.

Karena itu, Ronny menilai perdebatan publik seharusnya difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program, bukan mempertanyakan keberadaannya. “Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor,” pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pemerintah akan mulai membantu Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas nilai tukar rupiah setelah mata uang Garuda menembus level Rp17.500 per dolar AS pada perdagangan Selasa (12/5).

Purbaya mengatakan dukungan pemerintah akan mulai dilakukan besok melalui intervensi di pasar obligasi atau bond market.

"Kita akan mulai membantu besok," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (12/5).

Ia menjelaskan intervensi dilakukan melalui skema Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menjaga stabilitas pasar surat berharga negara (SBN) dan menahan tekanan terhadap rupiah.

"Mungkin dengan masuk ke bond market, itu yang BSF, tapi belum fund semuanya. Kita aktifin di instrumen yang kita punya di sini dulu, besok mulai jalan," katanya.

Menurut Purbaya, langkah tersebut diharapkan bisa menahan kenaikan yield obligasi pemerintah agar investor asing tidak keluar dari pasar domestik.

[Gambas:Youtube]

Sebab, kenaikan yield yang terlalu tinggi dapat memicu capital loss bagi investor asing pemegang obligasi domestik dan berujung pada arus keluar modal.

"Kalau yield-nya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing enggak keluar, atau malah masuk kalau yield-nya membaik, sehingga rupiah akan menguat," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap menyerahkan pengelolaan stabilitas nilai tukar kepada BI sebagai otoritas moneter.

"Tugas bank sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral," katanya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp17.500 per dolar AS pada perdagangan Selasa pagi yang menjadi salah satu titik terlemah sepanjang sejarah. Berdasarkan data Bloomberg pukul 12.21 WIB, rupiah berada di posisi Rp17.511 per dolar AS atau melemah 97 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Piutang pembiayaan di industri multifinance terus mengalami pertumbuhan secara tahunan, meski moderat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan pada Maret 2026 mencapai Rp514,09 triliun, tumbuh 0,61% (year on year/YoY).

Pertumbuhan itu juga tercermin pada salah satu perusahaan pembiayaan yakni PT Mandiri Utama Finance (MUF). Pada kuartal I/2026 MUF mencatat piutang pembiayaan kelolaan tumbuh 15,8% YoY dan total aset tumbuh 26,6% YoY.

“Di sisi lain, kualitas portofolio tetap terjaga dengan NPF di level 1,37%, mencerminkan pertumbuhan yang didukung ekspansi selektif dan pengelolaan risiko yang prudent, jauh lebih baik dari rata-rata industri,” kata Direktur Mandiri Utama Finance, Dapot Parasian S. Sinaga kepadaBisnis, dikutip pada Selasa (12/5/2026).

Dia meneruskan bahwa dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan piutang MUF terutama ditopang oleh pembiayaan segmen mobil baru sebagai portofolio dengan porsi mayoritas.

Lebih lanjut, Dapot menuturkan dengan pertumbuhan yang tercatat di OJK tersebut, MUF melihat pertumbuhan piutang di industri sebagai sinyal resiliensi di tengah tantangan ekonomi.

“MUF memandangoutlook2026 tetap positif seiring pertumbuhan kinerja bisnis yang solid serta didukung oleh Bank Mandiri dan BSI baik dari sisi pendanaan melaluijoint financingmaupun sumber order melaluicaptive market,” sebutnya.

Untuk ke depannya, imbuh Dapot, MUF memperkirakan pertumbuhan piutang pembiayaan tetap berlanjut dengan fokus pada segmen kendaraan, dengan tetap menjaga secara selektif untuk mempertahankan kualitas aset.

Hal serupa pun terjadi pada PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN), yang pada Maret 2026, piutang pembiayaannya mengalami peningkatan sekitar 0,73% YoY.

Direktur Utama Clipan Finance Indonesia Harjanto Tjitohardjojo mengatakan itu menunjukkan adanya pertumbuhan secara bertahap pada awal tahun.

“Pertumbuhan tersebut didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain mulai membaiknya permintaan pembiayaan terutama pada segmen multiguna serta strategi perusahaan dalam mengoptimalkan portofolio pembiayaan dan menjaga kualitas aset,” jelasnya kepadaBisnis.com.

Dikatakan Harjanto, pertumbuhan piutang pembiayaan secara industri pada awal 2026 mencerminkan adanya sinyal pemulihan yang mulai terbentuk di industri, meskipun masih berlangsung secara bertahap dan belum merata.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan mulai membaik, tetapi belum sepenuhnya pulih, sehingga perusahaan tetap perlu mencermati perkembangan ke depan dengan pendekatan yang prudent sambil memanfaatkan peluang pertumbuhan yang ada,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa kesepakatan mengenai restrukturisasi proyek Kereta Cepat Whoosh telah mencapai titik temu. Saat ini, pemerintah hanya tinggal menuntaskan tahapan administrasi antara Kementerian Keuangan dan BPI Danantara sebelum hasilnya diumumkan secara resmi kepada publik.

Purbaya menjelaskan bahwa alur surat-menyurat sedang berjalan untuk memastikan seluruh proses hukum terjaga dengan baik guna menghindari kendala di masa depan. "Jadi Danantara sedang ngirim surat ke kita, nanti kita balas biar bisa secara administrasi diproses dengan benar. Tapi keputusannya sudah selesai, tinggal dirapikan," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Meski keputusan strategis sudah diambil sejak satu bulan lalu, Menkeu mengaku heran dengan lambatnya eksekusi di tingkat administratif. Ia menegaskan bahwa hambatan tersebut tidak berada pada pihak kementeriannya saja, melainkan pada proses birokrasi secara keseluruhan. "Bukan salah saya kan, Danantara juga lambat. Tapi enggak akan cepat, keputusannya sudah sebulan lebih tuh. Saya juga heran kenapa prosesnya lambat," tegasnya.

Purbaya menambahkan bahwa kehati-hatian dalam aspek legal menjadi salah satu alasan mengapa proses ini tampak memakan waktu lama. "Iya betul, administrasinya lelet. Tapi keputusannya sudah selesai. Kita sama Danantara sudah clear, cuma dijaga jangan sampai nanti ada proses hukumnyang kelewat sehingga kita repot," papar Purbaya.

Kepastian selesainya restrukturisasi ini juga telah disampaikan langsung oleh Purbaya kepada pemerintah China. Langkah ini diambil untuk memberikan rasa aman kepada mitra kerja sama internasional terkait keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut. "Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan tinggal diumumkan jadi pihak China nggak usah khawatir," ungkap Purbaya.

Hingga saat ini, Purbaya masih enggan membeberkan poin-poin mendalam dari hasil restrukturisasi tersebut, termasuk mengenai status PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke depannya.

Purbaya menyebutkan bahwa wewenang untuk mengumumkan detail kebijakan tersebut ada di tangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Nanti setelah diumumkan, setelah diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya enggak berhak mengumumkan sekarang ya," pungkasnya saat ditanya mengenai kemungkinan KCIC berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang memperbesar penerbitan panda bond di pasar China jika biaya bunga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan surat utang berdenominasi dolar AS. Langkah itu dinilai dapat membantu pemerintah menekan biaya utang sekaligus memperkuat sumber pembiayaan negara.

Purbaya mengatakan bunga panda bond diperkirakan berada di kisaran 2,3 persen atau sedikit lebih tinggi. Menurut dia, angka tersebut lebih rendah dibandingkan biaya penerbitan surat utang global berbasis dolar AS.

“Kalau bunganya lebih rendah, kan hemat kita,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ia mengatakan pemerintah juga melihat panda bond sebagai langkah diversifikasi pembiayaan agar sumber pendanaan negara tidak hanya bergantung pada satu pasar. Dengan sumber pembiayaan yang lebih beragam, pemerintah dinilai memiliki ruang yang lebih kuat dalam mengelola utang.

“Kedua, diversifikasi, jadi kita punya sumber pendanaan yang lebih kuat,” ujarnya.

Purbaya mengaku telah meminta Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto untuk melihat minat investor terhadap panda bond. Menurut dia, penerbitan surat utang tersebut bisa diperbesar bila permintaan pasar tinggi.

“Saya bilang ke Pak Minto, kalau banyak peminatnya, hajar saja di situ, perbanyak di situ,” ungkap Purbaya.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kesepakatan mengenai restrukturisasi proyek Kereta Cepat Whoosh telah mencapai titik temu.

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BPI Danantara masih dalam tahap menuntaskan tahapan administrasi sebelum hasilnya diumumkan secara resmi kepada publik.

Purbaya menjelaskan bahwa alur surat-menyurat sedang berjalan untuk memastikan seluruh proses hukum terjaga dengan baik guna menghindari kendala di masa depan.

“Jadi Danantara sedang ngirim surat ke kita, nanti kita balas biar bisa secara administrasi diproses dengan benar. Tapi keputusannya sudah selesai, tinggal dirapikan," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Meski keputusan strategis sudah diambil sejak satu bulan lalu, Menkeu mengaku heran dengan lambatnya eksekusi di tingkat administratif. Ia menegaskan bahwa hambatan tersebut tidak berada pada pihak kementeriannya saja, melainkan pada proses birokrasi secara keseluruhan.

"Bukan salah saya kan, Danantara juga lambat. Tapi enggak akan cepat, keputusannya sudah sebulan lebih tuh. Saya juga heran kenapa prosesnya lambat," tegasnya.

Purbaya menambahkan bahwa kehati-hatian dalam aspek legal menjadi salah satu alasan mengapa proses ini tampak memakan waktu lama.

"Iya betul, administrasinya lelet. Tapi keputusannya sudah selesai. Kita sama Danantara sudah clear, cuma dijaga jangan sampai nanti ada proses hukum yang kelewat sehingga kita repot," tuturnya.

Kepastian selesainya restrukturisasi ini juga telah disampaikan langsung oleh Purbaya kepada pemerintah China. Langkah ini diambil untuk memberikan rasa aman kepada mitra kerja sama internasional terkait keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.

"Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan tinggal diumumkan jadi pihak China enggak usah khawatir," ungkap Purbaya.

Hingga saat ini, Purbaya masih enggan membeberkan poin-poin mendalam dari hasil restrukturisasi tersebut, termasuk mengenai status PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke depannya.

Purbaya menyebutkan bahwa wewenang untuk mengumumkan detail kebijakan tersebut ada di tangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Nanti setelah diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya enggak berhak mengumumkan sekarang ya," kata dia saat ditanya mengenai kemungkinan KCIC berada di bawah Kemenkeu

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kondisi utang pemerintah Indonesia masih aman meski rasio utang mengalami kenaikan dibanding akhir tahun lalu. Menurut dia, posisi utang Indonesia masih lebih rendah dibanding banyak negara lain, termasuk di kawasan Asia.

Purbaya mengatakan rasio utang Indonesia saat ini masih berada di kisaran 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah batas aman yang digunakan banyak negara.

“Kalau kita lihat Maastricht Treaty atau acuan paling ketat di Eropa, rasio utang terhadap PDB itu 60 persen. Kita masih jauh,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ia membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain di kawasan. Menurut dia, rasio utang Singapura mencapai sekitar 180 persen terhadap PDB, sedangkan Jepang berada di kisaran 275 persen.

“Malaysia juga di atas 60 persen. Thailand juga tinggi. Kita (Indonesia) termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekitar,” ungkapnya.

Purbaya menilai utang pemerintah perlu dilihat secara proporsional dengan kemampuan ekonomi suatu negara. Karena itu, ukuran yang digunakan bukan besarnya utang semata, melainkan perbandingannya terhadap kapasitas ekonomi nasional.

Ia mengibaratkan utang negara seperti perusahaan yang sedang mengembangkan usaha. Menurut dia, kemampuan membayar utang akan berbeda antara perusahaan kecil dan perusahaan besar.

“Makanya dibagi rasio utang terhadap PDB,” kata Purbaya.

(Posisi utang) Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan posisi utang pemerintah Indonesia saat ini masih berada dalam batas aman dan terkendali.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), posisi utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun atau 40,75 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Maret 2026.

“(Posisi utang) Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit, jadi aman,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Menurut Menkeu, pengelolaan utang Indonesia relatif lebih hati-hati bila dibandingkan negara lain. Dia mencontohkan posisi rasio utang negara sejawat yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, misalnya Singapura sekitar 180 persen dan Malaysia 60 persen.

Dibandingkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, lanjut Purbaya, posisi utang Indonesia juga relatif lebih terkendali.

“Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara sekeliling kita,” tambahnya.

Sebagai catatan, Undang-Undang Keuangan Negara menetapkan batas maksimal rasio utang adalah sebesar 60 persen.

Untuk saat ini, mayoritas utang pemerintah berasal dari instrumen surat berharga negara (SBN). Nilai outstanding SBN tercatat sebesar Rp8.652,89 triliun per akhir Maret 2026, atau setara dengan 87,22 persen dari total utang pemerintah.

Sedangkan komposisi lainnya berupa pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

Pemerintah menyatakan strategi pembiayaan utang dilakukan dengan mempertimbangkan cost of fund yang efisien, risiko yang termitigasi, tata kelola yang baik, serta terjaganya indikator utang pada level yang aman.

Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 pun dikelola secara bijak dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan tetap memperhatikan dinamika pasar keuangan.

Adapun realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non utang Rp1,3 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai posisi utang pemerintah Indonesia masih aman meski nominalnya nyaris menembus Rp10 ribu triliun hingga akhir Maret 2026.

Sejak Desember hingga akhir Maret, jumlah utang pemerintah Indonesia naik drastis dari Rp9.637,9 triliun ke Rp9.920,4 triliun.

Purbaya mengungkap indikator yang digunakan untuk melihat kesehatan utang negara adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), bukan sekadar nominal total utang.

"Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60 persen. Kita masih jauh," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Ia menyebut rasio utang Indonesia saat ini masih berada di kisaran 40 persen, sehingga dinilai masih dalam batas aman.

Purbaya kemudian membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara tetangga RI yang dinilainya jauh lebih tinggi.

"Singapura berapa? 180 persen. Malaysia 60 persen lebih, Thailand juga tinggi semua," ujar Purbaya.

Ia juga menyinggung rasio utang negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang.

"Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekitar kita, dibanding Amerika juga, dibanding Jepang apalagi (yang mencapai) 275 persen," ujarnya.

Purbaya pun meminta agar posisi utang Indonesia dilihat secara komparatif dibanding negara lain.

"Jadi kalau dilihat dari itu, harusnya anda muji-muji kita. Cuma enggak pernah kan? Kenapa anda lihat dari sisi negatif terus? Lihat sisi komparatif," ujar Purbaya.

Ia mengibaratkan utang negara seperti perusahaan yang meminjam dana untuk mengembangkan usaha.

Menurut dia, kemampuan membayar utang harus dilihat dari kapasitas ekonomi masing-masing negara.

"Utang itu seperti kalau satu perusahaan mau mengembangkan usahanya, dia bisa utang. Tapi perusahaan yang kecil atau perusahaan yang besar beda kemampuannya," ujar Purbaya.

"Kalau satu perusahaan untungnya cuma Rp1 juta, dia utang Rp1 juta, sudah kesusahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya Rp100 juta, utang Rp1 juta enggak apa-apa. Makanya dibagi ratio debt to GDP," jelasnya.

Dalam laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), tercatat utang pemerintah pusat sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski rasio utang cukup tinggi, tapi Kementerian Keuangan memastikan mengelola utang dengan penuh kehati-hatian.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR, yang dikutip pada Sabtu (9/5).

Utang pemerintah didominasi oleh utang publik. Rinciannya, terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

"Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22 persen," tulis DJPPR.

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai posisi utang pemerintah Indonesia masih aman meski nominalnya nyaris menembus Rp10 ribu triliun hingga akhir Maret 2026.

Sejak Desember hingga akhir Maret, jumlah utang pemerintah Indonesia naik drastis dari Rp9.637,9 triliun ke Rp9.920,4 triliun.

Purbaya mengungkap indikator yang digunakan untuk melihat kesehatan utang negara adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), bukan sekadar nominal total utang.

"Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60 persen. Kita masih jauh," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Ia menyebut rasio utang Indonesia saat ini masih berada di kisaran 40 persen, sehingga dinilai masih dalam batas aman.

Purbaya kemudian membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara tetangga RI yang dinilainya jauh lebih tinggi.

"Singapura berapa? 180 persen. Malaysia 60 persen lebih, Thailand juga tinggi semua," ujar Purbaya.

Ia juga menyinggung rasio utang negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang.

"Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekitar kita, dibanding Amerika juga, dibanding Jepang apalagi (yang mencapai) 275 persen," ujarnya.

Purbaya pun meminta agar posisi utang Indonesia dilihat secara komparatif dibanding negara lain.

"Jadi kalau dilihat dari itu, harusnya anda muji-muji kita. Cuma enggak pernah kan? Kenapa anda lihat dari sisi negatif terus? Lihat sisi komparatif," ujar Purbaya.

Ia mengibaratkan utang negara seperti perusahaan yang meminjam dana untuk mengembangkan usaha.

Menurut dia, kemampuan membayar utang harus dilihat dari kapasitas ekonomi masing-masing negara.

"Utang itu seperti kalau satu perusahaan mau mengembangkan usahanya, dia bisa utang. Tapi perusahaan yang kecil atau perusahaan yang besar beda kemampuannya," ujar Purbaya.

"Kalau satu perusahaan untungnya cuma Rp1 juta, dia utang Rp1 juta, sudah kesusahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya Rp100 juta, utang Rp1 juta enggak apa-apa. Makanya dibagi ratio debt to GDP," jelasnya.

Dalam laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), tercatat utang pemerintah pusat sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski rasio utang cukup tinggi, tapi Kementerian Keuangan memastikan mengelola utang dengan penuh kehati-hatian.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR, yang dikutip pada Sabtu (9/5).

Utang pemerintah didominasi oleh utang publik. Rinciannya, terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

"Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22 persen," tulis DJPPR.