JAKARTA - Komisi I DPR menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Thailand untuk Indonesia di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Utut Adianto mengatakan pertemuan itu membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis antara Indonesia dan Thailand.

“Intinya kita ingin perdagangan antara Indonesia dan Thailand itu meningkat terutama dalam penggunaan mata uang Bath dan Rupiah, selain itu upaya meningkatkan jumlah turis dari Thailand juga akan kita upayakan,” ungkap Utut.

Salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah hambatan ekonomi pascaperang antara Amerika Serikat dan Iran, termasuk peluang peningkatan kunjungan wisatawan Thailand ke Indonesia. Selain itu, kedua pihak juga membahas peluang kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dan Thailand, termasuk penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan kedua negara.

Utut mengungkapkan pihaknya juga membahas isu terkait pemerintah Myanmar yang mengeluhkan perlakuan diskriminatif dari blok ASEAN setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan lalu mem-blacklist kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar.

“Hal ini tentu bukan urusan dari DPR RI melainkan urusan dari Kementerian Luar Negeri, namun kita juga akan mendorong agar Myanmar dapat kembali masuk dalam ASEAN,” pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebut langkah diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara, mencerminkan strategi 'mendayung di antara dua karang'. Indonesia berada di posisi strategis karena menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan besar dunia, baik negara-negara Barat maupun blok tertentu seperti BRICS .

"Kalau Bung Hatta terkenal 'mendayung di antara dua karang', nah ini sekarang ini benar-benar sedang kita jalani," kata Utut saat konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dia mengatakan, langkah diplomasi tersebut tidak terlepas dari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Utut mengatakan, masuknya Indonesia ke BRICS merupakan bagian dari upaya memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "Bahwa kita masuk BRICS semata-mata untuk memperluas pasar ekonomi kita, untuk perkembangan, untuk growth," ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, negara-negara anggota BRICS memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga membuka peluang signifikan bagi produk Indonesia untuk menembus pasar global.

Di sisi lain, Utut menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak akan terjebak dalam aliansi militer tertentu. Menurut dia, DPR RI juga terus mengingatkan agar pemerintah tidak membawa Indonesia masuk ke dalam blok militer mana pun.

"Saya rasa pasti tidak, karena kita di Senayan juga bagian dari yang selalu menekankan bahwa kita tidak boleh masuk ke aliansi militer. Jadi bahwa kita tetap bebas aktif," tutur Utut.

Dia mengakui, posisi Indonesia yang menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan global memang menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah pihak. Namun, hal tersebut dinilai sebagai konsekuensi dari strategi diplomasi yang fleksibel.

"Kalau ada kekhawatiran pasti, sampai seberapa jago atau sampai seberapa fleksibel kita masih bisa di antara dua karang itu," ucapnya.

Utut juga menyinggung meningkatnya perhatian negara-negara lain terhadap posisi Indonesia, termasuk setelah adanya berbagai kesepakatan kerja sama dengan Amerika Serikat.

Dia mencontohkan kesepakatan kerja sama yang baru dijalin antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Perang AS. Kerja sama tersebut, lanjut Utut, lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas pertahanan Indonesia, termasuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan transfer teknologi.

"Dari itu semua kita akan memperoleh peace through strength. Jadi kekuatan yang kita makin kuat tetapi untuk tujuan damai," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai situasi tersebut masih dalam batas wajar dan menjadi bagian dari dinamika hubungan internasional. Dengan demikian, Utut menegaskan bahwa langkah diplomasi yang dilakukan Prabowo pada akhirnya bertujuan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus mendorong perbaikan ekonomi nasional.

"Sekali lagi, konsep Bapak Presiden yang saya pahami dan saya amati adalah selain me-leverage Indonesia ke percaturan politik dunia adalah untuk at the end of the day memperbaiki ekonomi kita," pungkasnya.

JAKARTA - Banyak negara Barat yang mempertanyakan langkah Indonesia menjadi anggota penuh BRICS . Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto .

Hal ini disampaikan Utut dalam Seminar Nasional ‘Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini’ dalam rangka Peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Mulanya, dia mengaku sepakat dengan pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut jika pemerintah Indonesia menghadapi kegamangan dalam menentukan posisinya di peta geopolitik global.

"Yang perlu saya jelaskan adalah situasi kita saat ini. Tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, kita gamang terhadap situasi ini. Berpihak ke manakah kita?" kata Utut dalam forum tersebut.

Dia menyoroti langkah pemerintah yang langsung menyampaikan keinginannya untuk bergabung dalam keanggotaan BRICS beberapa saat setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Pada bulan Januari 2025, Indonesia bersama Negara baru lainnya seperti Uni Emirates Arab (UEA), diterima menjadi anggota penuh BRICS.

"Kemudian dalam perjalanannya, hampir semua negara Barat menanyakan kenapa kita bergabung ke BRICS. Biasanya, kalau kita sudah condong ke satu kutub, dalam hal ini Rusia dan China, kita tidak akan diterima oleh Amerika Serikat," ujarnya.

Bahkan, kata dia, pada saat Komisi I DPR menerima kunjungan perwakilan parlemen negara besar seperti Swedia, Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda, pertanyaan tersebut turut dilontarkan oleh mereka. "Pertanyaannya sama: kenapa kita ke BRICS?" ungkap Utut.

Menindaklanjuti hal tersebut, Utut menyampaikan bahwa Komisi I DPR telah meminta pemerintah untuk bersikap dengan membuat satu desk khusus terkait langkah Indonesia bergabung ke BRICS.

"Ketika rapat dengan Menlu Sugiono, saya sampaikan sebaiknya ada desk khusus di Kemlu untuk memastikan kita tidak seolah-olah menjadi satelit atau proksi mereka. Saya sampaikan bahwa inti dari keikutsertaan kita di BRICS adalah untuk memperluas pasar ekonomi baru, karena China dan Rusia saja pasarnya sudah hampir 2 miliar orang," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi I DPR berencana menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas gugurnya tiga prajurit TNI yang menjadi pasukan perdamaian di Lebanon. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyampaikan bahwa pihaknya akan menggali fakta-fakta terkait peristiwa serangan Israel yang menewaskan prajurit TNI tersebut.

"Kita sedang jadwalin nih, sebab beliau kan juga bukannya enggak mau, kadang beliau kan juga jadwalnya sudah sebulan di muka. Jadi kita lihat yang penting rapat itu benar-benar apa adanya dan bisa mengungkap fakta, dan kita mengambil kebijakan enggak keliru," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Selain itu, kata dia, Komisi I DPR juga akan membahas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus yang pelakunya diduga merupakan anggota BAIS TNI.

"Dan terus juga soal mudah-mudahan bagaimana sikap kita jangan sampai terulang lagi kasus penyiraman. Terus itu kira-kira agendanya kira-kira itu," ujarnya.

Komisi I DPR masih menunggu jadwal dari Menteri Pertahanan terkait kapan rapat kerja tersebut dapat digelar. Utut juga tak bisa memastikan apakah rapat bisa digelar secara terbuka.

"Tapi kita kan juga enggak bisa memaksa, kita kan harus nunggu kesediaan beliau. Kesediaan waktulah, kalau orangnya pasti bersedia," pungkasnya.

JAKARTA - Ada momen menarik yang terjadi dalam rapat kerja (Raker) Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Senin (26/1/2026). Ketua Komisi I DPR Utut Adianto sempat menyebut jika salah seorang pimpinan Komisi I DPR sebentar lagi akan menduduki jabatan di eksekutif.

Momen itu terjadi saat Utut membuka Raker di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Mohon izin di depan ada pak Menhan, Panglima dan Kepala BIN yang hadir, itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di Eksekutif," kata Utut.

Berdasarkan pantauan SindoNews dari dalam ruang rapat, terlihat seluruh pimpinan Komisi I DPR hadir. Sementara merujuk pernyataan Utut, yang berada di sebelah kanannya adalah Budisatrio Djiwandono.

Soal ucapan Utut ini selaras dengan isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat.