Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti solar CN 51 dan CN 53, wajar sebab mengikuti kondisi harga di pasar dunia.

"BBM nonsubsidi harus menyesuaikan dengan kondisi harga di pasaran. Jadi, tidak heran kalau ada kenaikan harga BBM nonsubsidi," ujar Eddy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Eddy yang juga Anggota Komisi XII DPR berpandangan bahwa di luar BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan solar, harga BBM lainnya mengikuti harga pasar sehingga bila tidak dinaikkan akan menjadi beban bagi pemerintah, Pertamina, maupun badan swasta lainnya.

"Kalau dibiarkan dengan harga lama, tentu akan menjadi beban bagi Pertamina dan juga APBN. Bagi badan usaha swasta, saya rasa mungkin juga sama," ujar Eddy.

Penyesuaian harga kembali dilakukan oleh Pertamina dan sejumlah badan usaha swasta seperti BP Indonesia dan VIVO pada awal Mei 2026 ini.

BP menetapkan harga BP Ultimate Diesel (CN 51) seharga Rp30.890 per liter, naik dari yang semula Rp25.560 per liter pada pertengahan April 2026. Harga yang sama juga ditetapkan VIVO untuk Primus Plus (CN 51) sebesar Rp30.890 per liter.

Sementara itu, per 4 Mei 2026, Pertamina melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah BBM, seperti di Jabodetabek, tercatat harga BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98) menunjukkan peningkatan ke angka Rp19.900 per liter dari Rp19.400 per liter pada April 2026.

Lebih lanjut, harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami peningkatan menjadi Rp26.000 per liter dari Rp23.600 per liter pada April 2026. Pertamina Dex (CN 53) juga naik menjadi Rp27.900 per liter dari yang sebelumnya Rp23.900 per liter.

Eddy menyebut untuk BBM nonsubsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar, kenaikan harga bukan suatu hal yang mengagetkan.

Ia mengatakan pada waktu tertentu, harga tersebut akan disesuaikan bila harga minyak global sedang turun.

Wakil Ketua MPR RI juga mendorong pemerintah untuk terus mengambil langkah strategis agar ketahanan energi nasional lebih kuat terhadap ancaman krisis.

Eddy berharap pemerintah dan Pertamina mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi impor secara signifikan sehingga ketika ada krisis energi global, ketahanan energi nasional menjadi lebih kuat dan mandiri.

"Bagaimanapun, dengan ketergantungan yang masih tinggi terhadap energi fosil, khususnya yang dipengaruhi oleh pasar global, maka setiap gejolak harga minyak dunia akan selalu berpotensi menekan perekonomian kita," kata Eddy.

Eddy menambahkan pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, angin, dan bioenergi berbasis sumber daya dalam negeri perlu terus dipercepat.

Menurut dia, langkah ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan menjaga perekonomian dari dampak fluktuasi global.

Selain mengurangi ketergantungan impor dan dampak krisis global, Eddy menilai percepatan transisi energi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih.

"Saya yakin dan percaya urgensi mewujudkan ketahanan energi sama pentingnya dengan upaya mewujudkan ketahanan nasional. Transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan," kata Eddy.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam sangat ditentukan oleh soliditas negeri-negara Muslim. Untuk itu, kata HNW, diperlukan revitalisasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai wadah persatuan.

“OKI berdiri pada tahun 1969 dilatarbelakangi oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh kelompok radikal zionis, sehingga sejumlah pemimpin negeri Muslim bersatu untuk menghadapi kebrutalan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata HNW dalam acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara (FDABB) yang diselenggarakan Sekretariat MPR RI berkolaborasi dengan Institut Indonesia pada Jumat (17/4/2026).

Sampai saat ini, kata HNW, di tengah konflik Iran menghadapi serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel, rakyat Palestina masih mengalami pembantaian dan pengusiran di Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem. “Pasukan zionis bahkan melakukan penutupan terhadap Masjid Al-Aqsa dan juga Gereja Holy Sepulchre di Yerusalem pada saat umat Islam dan Kristen merayakan hari sucinya,” ujar politikus PKS ini.



Hidayat menegaskan kehadiran OKI sangat mempengaruhi kondisi Kawasan Timur Tengah dan juga percaturan global, karena potensi anggota OKI yaitu 57 negara Muslim sangat besar dari segi ekonomi dan politik. Pada awal berdirinya OKI, sempat terjadi embargo minyak kepada AS dan negara-negara Barat yang dipelopori oleh Raja Faisal dari Arab Saudi (1973).

“Embargo itu amat mengguncang kondisi dunia,” kata HNW dalam diskusi yang menghadirkan pembicara lain: Mardani Ali Sera (mantan Ketua BKSAP DPR RI), Muhammad Takdir (Kepala BSKLN Kementerian Luar Negeri), Heru Susetyo (Guru Besar FHUI), dan M. Faisal Karim (Dosen Hubungan Internasional UIII) itu.

HNW mengungkapkan, saat ini tiga selat yang menghubungkan jalur perdagangan internasional sebenarnya dikuasai negeri Muslim, yakni Selat Hormuz (Iran dan Oman), Selat Malaka (Indonesia dan Malaysia), Selat Bab el-Mandeb (Yaman dan Arab Saudi).

“Belum lagi Terusan Suez (dikuasai Mesir) dan Laut Mediterania (perbatasan Turkiye dan negara Afrika Utara). Bila anggota OKI bersatu dan memiliki tujuan bersama yang jelas, maka dapat mengendalikan urat nadi perdagangan dunia,” simpul Hidayat yang pernah menjadi anggota Majelis Ta’sisi Rabithah Alam Islamy (World Muslim League) ini.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri pada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Muhammad Takdir sependapat dengan Hidayat akan pentingnya posisi OKI. Namun, kata dia, paradoks OKI terlihat kegagalan mengonversi keunggulan komparatif (populasi, sumber daya energi, dan geopolitik strategis) menjadi bargaining power yang kohesif menghadapi hegemoni Barat.

“Sebagai organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB, OKI merupakan wadah utama suara anti-penjajahan, tetapi belum mampu memaksa penghentian agresi atau memberikan jaminan keamanan absolut bagi kedaulatan Palestina,” jelas Takdir.

Akar masalah OKI dapat dilacak pada:

1) Rentang variasi sistem pemerintahan yang ekstrem, dari teokrasi monarki hingga demokrasi parlementer, menyulitkan standardisasi kebijakan;

2) Konflik internal, ancaman terorisme, dan krisis transisi (pasca Arab Spring) yang menyita kapasitas diplomatik dan pembangunan negara anggota;

3) Kesenjangan ekonomi ekstrem berupa perbedaan tajam antara negara-negara kaya energi dengan negara-negara berkembang berpendapatan rendah yang mengubah prioritas nasional; dan

4) Friksi geopolitik dan sectarian seperti rivalitas kekuatan kawasan (Negara Teluk vs Iran) dan perbedaan corak keislaman yang menutupi persatuan.

“Masalah Palestina dapat berfungsi sebagai kalimatun sawa’ (titik temu) di antara berbagai kepentingan anggota OKI,” tegas Takdir.

Menurut Takdir, agenda revitalisasi OKI dimulai dengan mengisi kekosongan kepemimpinan, karena tidak ada satu negara Muslim dominan yang mampu memimpin secara moral dan diplomatik. Menurut dia, harus dilakukan perubahan orientasi kebijakan dari sikap reaktif dan terhambat masalah domestik anggota menjadi proaktif dengan agenda-setting bersama, berpusat pada pembebasan Palestina.

Kemudian menghilangkan ketergantungan eksternal: dari tingginya deviasi diplomasi akibat dominasi hegemoni Barat menuju kemandirian strategis melalui New Development Bank (revitalisasi IDB) dan kerjasama Selatan-Selatan.

Gagasan Takdir diperkuat oleh Heru Susetyo dari segi hukum internasional tentang peran sentral Masjid Al-Aqsa dan Kota Suci Yerusalem yang diakui tiga pemeluk agama besar di dunia (Yahudi, Kristen, dan Islam). Tindakan brutal rezim zionis tidak hanya merusak tatanan global, namun juga hubungan antara pemeluk agama-agama besar dunia.

Pengamat Geopolitik M. Faisal Karim mengkritik intervensi Amerika Serikat (AS) yang terlalu dalam di Kawasan Timur Tengah, sehingga menimbulkan kekacauan global dengan mendukung penuh rezim zionis tanpa reservasi.

Hidayat Nur Wahid menegaskan ulang, posisi Indonesia yang sangat strategis dalam mendorong revitalisasi OKI. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu pendiri OKI yang diterima sangat baik di negara-negara Barat sebagai negara demokratis dan moderat.

“Indonesia dipercaya banyak pihak memiliki legitimasi kuat untuk mengambil peran kepemimpinan dan revitalisasi OKI. Apalagi kini Indonesia sudah menandatangani Piagam Pendirian OKI pada tahun 2024,” ujar HNW.

Langkah penting yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi OKI adalah menghidupkan kembali Deklarasi Jakarta sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI yang pernah digelar di Jakarta, Indonesia, pada 2016.

Deklarasi tersebut berisi komitmen konkret negara-negara anggota dalam menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dan mendukung Palestina merdeka, baik melalui jalur politik, ekonomi, diplomasi, maupun hukum internasional.

PALU - Ratusan warga Kota Palu diajak nonton bareng (nobar) Film "Teman Tegar: Maira - Whisper From Papua" dalam rangkaian Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Bioskop XXI Palu Grand Mall, Jumat, 17 April 2026.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan Anggota MPR RI Nilam Sari Lawira sengaja dirangkai dengan pemutaran Film Maira. Film tersebut dianggap memiliki nilai yang dapat mengajarkan masyarakat untuk peduli terhadap alam.

"Bukan tanpa alasan film ini diputar. Menjaga bangsa adalah menjaga seluruh makhluk, termasuk alam dan lingkungan," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Film Teman Tegar: Maira - Whisper from Papua, berfokus pada kisah persahabatan dan perjuangan menjaga lingkungan di Papua. Film ini mengikuti Maira (Elisabeth Sisauta), gadis lokal yang mencintai hutan, dan Tegar (M Aldifi Tegarajasa), anak kota yang berkunjung.

Ceritanya berfokus pada perjuangan Maira dan Tegar melindungi hutan Papua dari ancaman ekspansi besar-besaran. Film ini menonjolkan pesan tentang cinta alam, persahabatan, dan kearifan lokal.

Sementara, Nilam Sari Lawira menuturkan kegiatan ini sebagai bentuk implementasi empat pilar kebangsaan salah satunya peduli dan menjaga alam serta lingkungan untuk kelangsungan masa depan bangsa.

Dia mengajak masyarakat memulai dengan peduli lingkungan sekitar seperti ikut melestarikan mangrove sebagai penjaga di tepi Teluk Palu.

"Di daerah kita ini banyak hutan-hutan, gunung-gunung yang sudah tergerus karena tetangga kita Kalimantan membutuhkan pasir-pasir kita, batu-batu kita. Itu tidak apa-apa, tapi harus dikelola dengan bijak. Misalnya setelah diolah, ditanami pohon lagi," ungkapnya.

Dia berharap pemutaran Film Maira memberikan pelajaran dan menambah kesadaran kepada anak muda untuk ikut menjaga bumi. "Kita mulai dari langkah kecil dengan tidak buang sampah sembarangan tapi konsisten tentu itu akan memberikan dampak signifikan," ucapnya.

JAKARTA - Memperingati Hari Seni Sedunia, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menghadiri diskusi bertajuk “Seni Budaya Kreatif Sebagai Identitas Bangsa: Menjaga dan Menghidupkan Warisan Budaya Indonesia” di Museum Nasional Indonesia (Museum Gajah), Jakarta, Rabu (15/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan berbagai pelaku seni dan budaya serta menjadi ruang dialog kebangsaan untuk memperkuat peran seni dalam pembangunan nasional.

Ibas menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa, yang harus terus dijaga dan dikembangkan. “Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam seni dan budaya. Dari berbagai tarian, musik, hingga seni rupa, dan pertunjukkan. Kita memiliki kekayaan yang seharusnya kuat di dalam negeri dan bisa kita angkat ke dunia internasional,” ujar Ibas, dikutip Kamis (16/4/2026).

Dia menekankan bahwa penguatan industri seni budaya kreatif bukan hanya penting sebagai identitas bangsa, tetapi juga sebagai peluang ekonomi Nasional, yang mampu mengisi ruang-ruang industri hiburan, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya mengagumi budaya luar, tetapi juga untuk mencintai dan mengembangkan budaya Indonesia sendiri. “Kita harus mengajarkan generasi muda untuk tidak hanya mempertahankan budaya, tetapi juga untuk mengembangkan, dan memajukannya. Kita tidak hanya ingin melestarikan, tetapi juga meningkatkan dan mempercepat manfaat budaya kita,” tegasnya.

Ibas juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih inovatif dan kreatif dalam melestarikan kebudayaan, dengan menggabungkan pelestarian dengan inovasi yang relevan di era digital. Dia mengingatkan akan tantangan yang dihadapi seni dan budaya Indonesia, terutama dengan adanya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), NFT, dan galeri digital.

“Teknologi ini bisa menjadi peluang besar, tetapi juga bisa menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan bijaksana,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara tradisi budaya Indonesia baik itu klasik dan pop modern serta inovasi teknologi, agar seni dan budaya kita tetap relevan dan berkembang di pasar global. Selain itu, Ibas juga mengungkapkan keprihatinannya atas berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku seni Indonesia, mulai dari keterbatasan akses pasar hingga rendahnya apresiasi ekonomi terhadap karya seni.

Menurutnya, sektor seni budaya bukan hanya soal ekspresi artistik, tetapi juga soal mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pekerja seni harus mendapatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan kebijakan yang berpihak pada mereka, agar mereka bisa mengembangkan karya mereka tanpa khawatir,” katanya.

Ibas juga menegaskan bahwa seni merupakan penerus peradaban bangsa dan instrumen penguat persatuan serta kedaulatan bangsa. “Seni adalah bahasa universal yang mampu menembus batas apa pun dan menjadi penghubung antar bangsa. Seni tidak hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga cerminan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.

Sementara itu, Bayu Genia Chrisby dari Galeri Nasional mengungkapkan keterbatasan infrastruktur galeri, meskipun pembangunan gedung baru sedang direncanakan. Pradetya Novitri dari Yayasan Titimangsa menyoroti berkembangnya seni teater yang kini semakin diminati publik, namun masih membutuhkan dukungan berkelanjutan dari negara.

Selain itu, Nyoman Trianawati menyampaikan upaya pelestarian tari tradisional yang telah dilakukan selama puluhan tahun, dengan harapan adanya dukungan lebih dalam bentuk ruang dan pendanaan. Sebagai bagian dari dukungannya terhadap pengembangan Museum Nasional Indonesia, Ibas juga menyerahkan bantuan simbolis kepada pihak museum, yang diterima oleh Kepala Museum Nasional, Indira Estiyanti Nurjadin.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya museum dalam mengembangkan koleksi dan program edukatif, bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat operasional dan pengembangan museum. Melalui kegiatan ini, penguatan sektor seni dan budaya di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari sektor swasta, masyarakat, dan lembaga-lembaga budaya.

Kolaborasi yang erat ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan mampu mendorong Indonesia menjadi pusat kebudayaan kreatif di Asia Tenggara dan dunia.

KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai jika Indonesia berada di zona aman ketahanan energi imbas pasokan minyak dari Rusia.

Dirinya berharap stabilitas persediaan minyak dalam negeri terus menerus dalam kondisi aman.

"Dengan adanya suplai dan pasokan yang sudah bisa terjamin, saya kira kita sudah boleh dikatakan memasuki zona aman. Mudah-mudahan akan berlangsung seterusnya sedemikian gitu," katanya dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/4/2026).

Menurut Eddy, negara pemasok minyak seperti Rusia saat ini memiliki kendali besar atas penentuan harga, volume, hingga kemana ia akan mendistribusikannya.

Tak semua negara bisa membeli minyak dari Rusia meski punya pendanaan untuk melakukannya.

"Jadi siapa yang memiliki minyak ini, dia berhak untuk menentukan harga, berhak untuk menentukan volumenya, berhak untuk menentukan kepada siapa dia jual gitu," ucapnya.

Pemerintah sudah melakukan langkah terbaik dengan mencari suplai minyak ke Rusia dan memastikan harga komoditas di dalam negeri stabil.

Aturan minyak Rusia

Federasi Rusia menetapkan syarat bagi siapa pun yang hendak membeli minyaknya yakni tak mengikuti pembatasan harga yang ditetapkan Uni Eropa dan G7.

Kriteria negara yang diperbolehkan membeli minyak dari Moskow ialah tak menggunakan skema pembatasan harga yang diberlakukan oleh Uni Eropa, G7, dan Australia pada akhir tahun 2025.

"Berdasarkan mekanisme tersebut, perusahaan dari negara-negara peserta hanya dapat mengangkut atau mengasuransikan minyak Rusia jika harganya tetap di bawah 60 dollar AS (sekitar Rp 1.020.060, kurs Rp 16.900) per barrel," lapor Xinhua, Selasa (31/3/2026).

Jepang diketahui menjadi negara anggota G7 yang berminat membeli minyak dari Rusia, tapi terikat dengan skema pembatasan harga.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko tak menoleransi hal ini, negaranya hanya menjual minyak dengan harga mengikuti pasaran dunia meskipun yang membeli negara seperti Jepang.

"Situasi di pasar energi saat ini sangat fluktuatif, terjadi kekurangan dan peningkatan biaya sumber daya energi. Namun, pemerintah Jepang terikat oleh kewajiban untuk memberlakukan batas harga pada minyak asal Rusia, sebuah tindakan anti-pasar yang mengganggu rantai pasokan," jelas Rudenko dikutip dari Izvestia, Selasa (31/3/2026).

Pemerintah Rusia melihat pembatasan harga minyak darinya merupakan usaha provokatif karena kebijakan G7 dan Uni Eropa yang mendukung Ukraina.

"Seperti yang telah berulang kali dinyatakan, Rusia tidak akan memasok minyak ke negara-negara yang mendukung usaha provokatif ini," katanya.

Rusia siap pasok minyak ke Indonesia

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov mengatakan jika negaranya siap memasok minyak ke Indonesia bila Jakarta memintanya.

"Rusia siap mulai memasok minyak ke perusahaan milik negara Indonesia, Pertamina, jika Indonesia mengajukan permintaan ke Moskow," lapor TASS, Rabu (1/4/2026).

Kemudian, Tolchenov menyampaikan pihaknya fleksibel mengenai persyaratan pasokan minyak ke Indonesia.

Moskow menunggu proposal pembelian dari Indonesia.

"Rusia belum menerima permintaan resmi baik dari perusahaan negara maupun dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, tetapi tetap terbuka untuk membahas kemungkinan proposal. Tolchenov meyakinkan bahwa Moskow siap menunjukkan fleksibilitas dalam menyepakati persyaratan pasokan," jelasnya.

DIketahui, saat ini Indonesia membeli minyak dari Rusia.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Pimpinan MPR Yakin Harga LPG dan BBM Subsidi Tak Naik Usai Ada Pasokan Rusia" dan "Rusia Tak Akan Pasok Minyak ke Negara dengan Kriteria Berikut Ini, Termasuk Indonesia?"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menerima kunjungan dari Duta Besar (Dubes) Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri dan membahas upaya memperluas kerja sama Indonesia dan UEA, khususnya di bidang energi terbarukan.

Menurut Eddy, pertemuan itu dilaksanakan di tengah momentum 50 tahun kerja sama diplomatik dan persahabatan antara Pemerintah Indonesia dan UEA. Dia menilai UEA menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

"Kedua negara terus berupaya memperkuat kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab dan menindaklanjuti berbagai MoU yang sudah disepakati, khususnya bidang pengembangan energi terbarukan,” kata Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini UEA melalui perusahaan energi UEA, Masdar mengelola proyek solar panel terapung di Cirata, Jawa Barat yang rencananya juga akan terus diperluas dan menjadi PLTS terapung terbesar di dunia.

Dia menilai rencana perluasan investasi dalam perluasan solar panel itu merupakan dukungan penuh terhadap misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan, di antaranya dengan program 100 gigawatt (GW) solar panel di seluruh Indonesia.

"Kami sampaikan juga kepada Pak Dubes bahwa kami di MPR terus mendorong langkah dan komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan dengan diantaranya dengan terus mempercepat RUU Migas, RUU EBET dan juga RUU Pengelolaan Perubahan Iklim," katanya.

Sementara itu, Dubes Abdulla Salem Al Dhaheri menyampaikan terima kasih kepada Eddy Soeparno yang mendukung inisiatif dan rencana investasi UEA di bidang energi terbarukan dan lingkungan hidup.

“Kehadiran kami di MPR hari ini adalah upaya memperkuat kerja sama Indonesia dan UEA sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua MPR beliau Eddy Soeparno yang telah menjembatani dan mendukung UEA dalam berbagai upaya terlibat dalam mendukung Pemerintah Indonesia mempercepat transisi menuju energi terbarukan,” kata Abdulla.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan kondisi ekonomi Indonesia masih kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun ini, meski pertumbuhan ekonomi global terdisrupsi konflik di Timur Tengah.

"Memang seluruh negara di dunia akan terkena imbas perang di Timur Tengah yang belum berakhir sampai sekarang. Pertumbuhan ekonomi secara global tentu akan terdisrupsi karena rantai pasok energi sangat terganggu," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Eddy Soeparno menanggapi laporan proyeksi Bank Indonesia yang meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7 persen pada tahun 2026, lebih kecil dibanding target pemerintah yang mencapai 5,4 persen.

Eddy mengatakan salah satu faktor penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ekspor sumber daya alam.

"Berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia juga eksportir sumber daya alam seperti batu bara, minyak kelapa sawit, nikel, timah dan lainnya, yang mengalami apresiasi harga yang tidak kecil," ujarnya

Eddy juga menyampaikan bahwa Indonesia relatif mandiri dari aspek ketenagalistrikan, dengan pasokan listrik ke sektor industri, niaga dan rumah tangga nyaris tidak akan terganggu kendala impor migas dan BBM, karena Indonesia menggunakan batu bara dan gas yang berasal dari dalam negeri untuk sektor pembangkit tenaga listrik.

"Berbeda misalnya dengan Singapura, Jepang, Korea, atau negara lainnya yang memerlukan impor gas dan batu bara agar tidak terjadi pemadaman listrik di negeri masing-masing," kata Eddy.

Namun, Eddy tidak memungkiri bahwa ruang fiskal APBN saat ini cukup ketat.

Menurutnya, di tengah kenaikan harga BBM yang vital untuk perekonomian nasional, khususnya sektor industri, transportasi dan rumah tangga, bendahara negara (Menkeu) perlu sangat cermat melakukan pengalokasian anggaran agar daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

"Terakhir, kita juga perlu mengantisipasi kenaikan harga lebih tinggi lagi dari bahan baku plastik dan pupuk yang akan menyebabkan kenaikan harga pangan dan produk makanan melonjak. Jika harga pupuk meningkat, tentu harga beras dan sayur-sayuran otomatis akan disesuaikan," ujarnya.

Menurutnya, jika harga plastik terus meroket, harga mie instan, air minum dalam kemasan, harga barang rumah tangga, seperti ember, selang air, alat masak dan lain-lain juga akan bertambah mahal.

Eddy meyakini dalam kondisi perekonomian dunia yang tengah terganggu ini, pemerintah akan tetap mengupayakan bantalan sosial yang kuat bagi mereka yang membutuhkan dan mengendalikan inflasi agar konsumsi masyarakat tidak terganggu.

"Saya juga mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi menghemat penggunaan energi bersubsidi misalnya, agar anggaran penghematan ini bisa kemudian dialokasikan untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkannya," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Jumat (10/4/2026) sukses dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sebagai bentuk dari langkah efisiensi konsumsi energi.

"Alhamdulillah, kemarin (Jumat) kita melaksanakan WFH secara konsekuen di DPR, di MPR, DPD RI, dan seluruh pegawai melaksanakan kegiatan dari rumah," ujar Eddy ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Eddy menyampaikan pelaksanaan WFH merupakan salah satu bukti dari komitmen parlemen untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa WFH dilaksanakan di semua lini, termasuk oleh anggota parlemen di Senayan.

Oleh karena itu, lanjut dia, ia berharap program WFH yang dicanangkan pemerintah diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat.

"Khususnya, dari unsur-unsur pemerintahan dalam rangka untuk melakukan konservasi energi, efisiensi energi di seluruh Indonesia," ucap Eddy.

Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku efektif 1 April 2026, seluruh instansi pemerintah menerapkan pola kerja kombinasi empat hari work from office (WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari WFH pada hari Jumat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi manajemen ASN yang menekankan capaian kinerja dibandingkan kehadiran fisik.

Dalam skema ini, pengawasan tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada capaian kerja yang terukur melalui sistem digital.

Setiap pimpinan instansi memiliki tanggung jawab langsung untuk memantau dan memastikan kinerja bawahannya tetap optimal, termasuk saat pelaksanaan WFH.

Setiap pejabat pembina kepegawaian/pimpinan instansi berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran kinerja bawahannya, serta memastikan sistem pelaporan kinerja berjalan secara efektif.

Evaluasi efektivitas pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Menteri PANRB paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya.

ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengecam keras pemberlakuan kebijakan hukuman mati yang telah disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Israel atau Knesset terhadap rakyat Palestina. Ia menyerukan agar komunitas dunia internasional tidak diam terhadap perilaku Israel yang melanggar HAM.

HNW mengatakan, eksekusi hukuman mati terhadap tahanan Palestina merupakan kejahatan yang melanggar prinsip hukum internasional dan HAM terhadap tahanan Palestina.

“Ini jelas bentuk pelanggaran HAM yang terus berkelanjutan, dan sudah sepantasnya apabila komunitas internasional peduli HAM dan demokrasi untuk segera bergerak mengoreksi dan menghentikannya,” ujar HNW dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2026).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini pun mengapresiasi sikap Kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah mengeluarkan pernyataan kecaman keras atas produk legislasi yang berpotensi diskriminatif terhadap rakyat Palestina ini.

Kendati demikian, HNW menyarankan Kantor HAM PBB bisa segera berkoordinasi dengan seluruh pihak pegiat HAM internasional dan juga Israel untuk menolak dan berupaya membatalkan produk legislatif tersebut.

“Kantor HAM PBB seharusnya bisa mengoordinasikan penolakan ini dengan sejumlah pihak, termasuk aktivis HAM di Israel, agar bisa membawa UU ini ke Mahkamah Agung Israel untuk membatalkan produk diskriminatif yang melanggar HAM dari Netanyahu dan kroninya ini,” ucap HNW.

Selain Kantor HAM PBB, sejumlah pihak juga mengecam tindakan Israel ini, di antaranya Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese. Sebagian yang lain bahkan menyamakan UU Israel ini setara dengan tindakan Nazi yang “menjatuhkan” hukuman mati berdasarkan etnis tertentu.

HNW mengatakan, perilaku Israel terhadap tahanan Palestina selama ini juga telah menunjukkan pelanggaran HAM yang nyata, dengan segala penyiksaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurutnya, hal ini justru berbeda dengan sikap Organisasi Perlawanan Palestina yang menjaga dan melindungi tahanan Israel yang berada di bawah pengawasannya, bahkan dari serangan Israel sekalipun.

“Para tahanan Israel itu diperlakukan dengan baik, HAM-nya dipenuhi, dan bahkan terus dilindungi dari serangan Israel yang membabi buta ke Jalur Gaza. Ini menunjukkan siapa bangsa yang lebih beradab dan menghormati HAM, bahkan dalam keadaan perang sekalipun,” ujarnya.

Oleh karena itu, HNW berharap Pemerintah Indonesia melalui Dewan HAM PBB untuk terus memainkan perannya dalam upaya mewujudkan arahan konstitusi, melindungi dan mendukung rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaan dan diakhirinya penjajahan Israel atas Palestina.

“Segala upaya perlu dilakukan agar Palestina bisa melaksanakan hak menentukan nasibnya sendiri. Dan, yang paling penting untuk saat ini adalah diakhirinya segala pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina, walaupun dengan kedok produk legislasi yang seakan dianggap legal, tetapi faktanya diskriminatif, melanggar HAM, dan makin membuka kedok Israel yang tidak menghendaki perdamaian," pungkasnya.

Kami sudah hitung, masih akan lebih murah (transisi ke kompor listrik) daripada mengimpor LPG

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan transisi dari kompor yang memasak menggunakan LPG menjadi kompor listrik membutuhkan biaya yang lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang digelontorkan untuk subsidi impor LPG.

“Kami sudah hitung, masih akan lebih murah (transisi ke kompor listrik) daripada mengimpor LPG,” ujar Eddy kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Senin.

Eddy menyampaikan, ketika dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang saat itu membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), DPR bersama PLN sudah menghitung bersama biaya yang dibutuhkan untuk beralih dari LPG ke kompor listrik.

Berdasarkan hitungan PLN pada 2022, konversi kompor LPG ke kompor induksi mampu menghemat APBN hingga Rp330 miliar per tahun untuk 300 ribu keluarga penerima manfaat pada tahun 2022.

Eddy menyampaikan, biaya yang dihitung untuk transisi ke kompor listrik meliputi pemberian kompor listrik, dua wajan penggorengan, serta pemasangan sambungan listrik terpisah secara gratis.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Eddy mengatakan biaya yang dibutuhkan lebih ringan apabila dibandingkan dengan beban subsidi untuk menekan harga LPG.

“Jika kebijakan kompor listrik diberlakukan, kita harus pastikan kapasitas produksi kompor listrik nasional bisa memenuhinya, agar kita tidak impor kompornya,” ujar Eddy.

Mengubah kompor LPG menjadi kompor listrik menjadi sorotan Eddy, sebab harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang kian meroket.

Saat ini, harga minyak mentah jenis Brent (ICE) berada di atas 100 dolar AS per barel. Harga tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel.

“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” ucap Eddy.

Ke depannya, lanjut dia, ia akan mendukung upaya pemerintah mempercepat proses elektrifikasi, baik di sektor transportasi, industri, serta memasak menggunakan kompor listrik.

Wacana transisi dari kompor LPG menjadi kompor listrik pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tentu kebijakan ini menghemat konsumsi BBM secara nasional karena berkurangnya mobilitas masyarakat, khususnya pekerja

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setelah Lebaran, sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia.

“Tentu kebijakan ini menghemat konsumsi BBM secara nasional karena berkurangnya mobilitas masyarakat, khususnya pekerja,” ucap Eddy kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Senin.

Apabila anak sekolah juga termasuk di dalam kebijakan tersebut, tutur Eddy, tentunya mobilitas masyarakat akan kian berkurang, sehingga dapat menghemat lebih banyak BBM secara nasional.

Meskipun demikian, Eddy mencermati pentingnya pemerintah menjaga agar roda perekonomian tidak melambat imbas dari kebijakan WFH tersebut.

Eddy meminta agar sektor industri dan manufaktur untuk tetap beroperasi sebagai bagian dari upaya menjaga perputaran roda perekonomian, di tengah upaya melakukan penghematan energi.

“Roda perekonomian jangan sampai melambat, khususnya sektor industri dan manufaktur yang perlu tetap beroperasi,” ujar Eddy.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

Kemudian, pada Sabtu (21/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan WFH mulai diterapkan setelah Lebaran, sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Airlangga menyatakan kebijakan ini berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diimbau pula untuk sektor swasta. Ia juga menyampaikan WFH hanya akan berlaku satu hari dalam sepekan.

Ia menambahkan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan implementasi berjalan efektif.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penerapan WFH sehari dapat memberikan dampak efisiensi energi, khususnya penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Ia menjelaskan alasan kebijakan ini hanya diberlakukan sehari adalah untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas.

Purbaya menambahkan apabila WFH diberlakukan sehari misalnya pada Jumat, maka akan tercipta rangkaian akhir pekan yang lebih panjang, yakni Jumat–Sabtu–Minggu. Hal ini dinilai dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberikan dorongan kecil bagi sektor pariwisata.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyarankan pemerintah, khususnya Pertamina, mengamankan pasokan minyak dan gas nasional melalui diversifikasi pasokan dari negara yang tidak terdampak penutupan Selat Hormuz.

"Mendapatkan pemasok migas yang handal sangat penting saat ini," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Saran itu disampaikan Eddy saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar dalam rangkaian acara MPR Goes to Campus.

Eddy mengatakan urgensi ketahanan energi saat ini identik dengan ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, sektor industri dan transportasi berperan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional, ketahanan nasional Indonesia merupakan satu kesatuan dengan ketahanan energi.

Doktor ilmu politik UI itu mengatakan ketergantungan dunia, termasuk Indonesia, terhadap minyak mentah dan gas masih sangat besar, mengingat sektor industri, seperti petrokimia, pupuk, farmasi, serat sintetis, dan juga sektor transportasi membutuhkan migas sebagai bahan baku dan bahan bakar.

"Saat ini belum ada substitusi terhadap keduanya," ujarnya.

Eddy menambahkan jika pasokan migas terganggu dan Indonesia kesulitan mendapatkan BBM yang selama ini diimpor maka kegiatan ekonomi akan melambat atau bahkan terhenti.

"Sudah jelas bahwa tidak ada mobil, pesawat terbang dan kapal laut yang dapat beroperasi jika tidak ada BBM. Begitu pula sektor industri yang bergantung pada bahan baku migas juga akan berhenti beroperasi," ucapnya.

"Dengan kata lain, mobilitas masyarakat dan proses produksi akan lumpuh seketika," tambahnya.

Saran untuk mengamankan pasokan migas nasional melalui diversifikasi pasokan dari negara yang tidak terdampak penutupan Selat Hormuz menjadi penting saat ini.

"Saat ini reliability of supply lebih penting dari availability of supply, mengingat seluruh negara yang mengimpor kebutuhan migasnya mencari sumber pasokan dari negara lain yang mampu menjamin ketersediaan pasokan," terangnya.

Dalam situasi seperti ini, kata Eddy, Indonesia bisa "saling sikut" dengan negara importir migas besar seperti China, India, Jepang, dan Korea untuk mendapatkan kepastian pasokan.

Eddy juga mendorong percepatan transisi energi, termasuk peningkatan kapasitas simpanan BBM, agar penyangga strategis BBM Indonesia meningkat dari 20 hari saat ini ke 90 hari sesuai arahan Presiden Prabowo.

"Melalui pengembangan energi terbarukan, kita akan mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang selama ini diimpor. Selain menghemat devisa dan memperkuat ketahanan energi dalam negeri, kita juga mendapatkan energi bersih dan hijau," katanya.

Eddy berharap bahwa ketahanan fiskal Indonesia juga kuat, mengingat kebutuhan anggaran untuk membeli minyak mentah dengan harga mahal akan membebani seluruh negara importir migas, termasuk Indonesia.

Dia juga berharap Kementerian Keuangan telah "sedia payung sebelum hujan" sehingga kebutuhan pasokan migas Indonesia tetap bisa terpenuhi meski harganya melonjak dan nilai tukar rupiah melemah.

"Kami di lembaga legislatif tentu akan mendukung berbagai kebijakan untuk menciptakan ketahanan energi yang kuat ke depannya," ujarnya.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026