GAZA - Investigasi Al Jazeera selama berbulan-bulan menemukan bahwa barang-barang terkait militer yang berasal dari setidaknya 51 negara dan wilayah otonom terus memasuki Israel setelah peringatan Mahkamah Internasional (ICJ) tentang kemungkinan risiko genosida di Gaza.

Berdasarkan analisis data impor Otoritas Pajak Israel (ITA) antara tahun 2022 dan 2025, dan didukung oleh catatan bea cukai dan permintaan akses informasi publik, investigasi tersebut melacak rantai pasokan militer yang terkait dengan negara-negara di Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Semua negara yang disebutkan adalah penandatangan Konvensi Genosida.

Dalam beberapa kasus, barang-barang terkait militer berasal dari negara-negara yang secara resmi memberlakukan embargo senjata terhadap Israel atau telah menangguhkan sebagian pasokan senjata ke negara tersebut.

Faktanya, menurut data ITA, impor senjata meningkat setelah putusan ICJ, dengan sebagian besar berada di bawah kategori amunisi.

Malaysia, Turki dan UEA Bersama 51 Negara Lainnya Dilaporkan Pasok Senjata ke Israel

1. Banyak Negara Islam Pasok Senjata ke Israel

Lima negara asal terbesar untuk barang-barang terkait militer yang masuk ke Israel - Amerika Serikat, India, Rumania, Taiwan, dan Republik Ceko - semuanya mencatat peningkatan pengiriman selama perang. Bahkan, Al Jazeera melaporkan beberapa negara Muslim juga ikut memasok senjata ke Israel, seperti Uni Emirat Arab, Malaysia, Uzbekistan, Azerbaijan, Turki. Selain itu, negara tetangga Indonesia seperti Filipina dan Singapura juga memasok barang keperluan militer ke Israel.

Meskipun banyak negara yang termasuk dalam investigasi ini tidak membagikan statistik tentang ekspor senjata ke Israel, data ITA menunjukkan bahwa 2.603 pengiriman barang-barang terkait militer - termasuk impor yang diberi label sebagai barang terkait amunisi, bahan peledak, suku cadang senjata, dan komponen kendaraan lapis baja - masuk ke Israel antara Oktober 2023 dan Oktober 2025.

Secara total, impor tersebut bernilai 3,22 miliar shekel (USD885,6 juta), dengan 91 persen dari nilai tersebut tercatat setelah putusan ICJ, menurut data ITA.

Sebagai perbandingan, dalam 20 bulan sebelum Oktober 2023, impor terkait militer ke Israel berjumlah 1,41 miliar shekel (USD388,1 juta). Data tersebut menunjukkan Israel meningkatkan ketergantungannya pada pasokan senjata asing untuk membantu mempertahankan serangan militernya di Gaza.

Bahkan setelah gencatan senjata terbaru berlaku pada 10 Oktober 2025, aliran senjata tidak berhenti. Dalam dua bulan terakhir tahun 2025, Israel menerima tambahan 324,9 juta shekel (USD89,4 juta) dalam impor terkait militer, menurut data ITA.

2. Memiliki Kode Tertentu

ITA memiliki basis data impor yang dapat diakses publik yang diorganisir berdasarkan kode bea cukai delapan digit.

Kode-kode ini disusun sesuai dengan Sistem Harmonisasi (HS) Organisasi Bea Cukai Dunia. Enam digit pertama sesuai dengan kategori produk yang distandarisasi secara internasional, sementara negara-negara diizinkan untuk memberikan statistik nasional yang lebih rinci dengan menambahkan digit. Dalam kasus Israel, negara ini sering menggunakan kode delapan digit – enam digit global ditambah dua digit tambahan untuk detail nasional.

Al Jazeera menganalisis lebih dari 6,5 juta entri bea cukai individual yang mencakup impor Israel antara tahun 2022 dan 2025. Investigasi ini berfokus pada impor yang kode bea cukainya dimulai dengan "93", bab HS yang mencakup ekspor senjata dan peluru, serta kode 87100000, yang mencakup tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya serta bagian-bagiannya.

Menurut buku kode bea cukai Israel, kode-kode ini meliputi:

Amunisi peledak, seperti "bom, granat, torpedo, ranjau, rudal dan amunisi perang serupa serta bagian-bagiannya". Ia juga memberi label “kartrid”, beberapa jenis “amunisi dan proyektil” dan bagian-bagiannya, termasuk “peluru dan sumbat kartrid” (93069090)

Barang yang diberi label sebagai “peluru” (93069010)

“Bagian dan aksesori” senjata militer, termasuk komponen untuk “revolver dan pistol” (93051000)

“Senapan dan senapan laras panjang” (93052000)

Bagian dan aksesori senjata militer (93059100)

Jenis bagian dan aksesori “lainnya” (93059900)

“Peluncur roket, penyembur api, peluncur granat, tabung torpedo dan proyektor serupa” (93012000)

“Tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, bermotor, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan senjata, dan bagian-bagiannya” (87100000)

3. Azerbaijan Jadi Pemasok Barang Terkait Militer

AS adalah Israel Menurut data ITA, pemasok impor terkait militer terbesar selama perang adalah Azerbaijan, yang menyumbang lebih dari 42 persen dari total nilai yang dinyatakan dalam investigasi ini.

India berada di peringkat kedua, menyumbang sekitar 26 persen.

Kedua negara ini menyumbang lebih dari dua pertiga dari total nilai impor senjata yang tercatat.

Tiga pemasok terbesar berikutnya adalah Rumania (8 persen), Taiwan (4 persen), dan Republik Ceko (3 persen).

Negara-negara anggota Uni Eropa secara kolektif menyumbang hampir 19 persen dari total nilai impor senjata Israel.

Hampir 8 persen lainnya berasal dari Asia Timur dan Tenggara, termasuk Taiwan, China, Korea Selatan, Vietnam, dan Singapura.

Data tersebut juga menunjukkan pergeseran pola pasokan dari waktu ke waktu.

Dari Januari 2022 hingga September 2023, dua dari tiga pengiriman terbesar ke Israel senilai total 80,9 juta shekel (USD22,3 juta) dengan kode HS untuk amunisi peledak berasal dari Azerbaijan. Jumlah ini turun menjadi total 8,2 juta shekel (USD2,3 juta) selama perang genosida di Gaza.

Barang senilai USD11,1 juta, yang berasal dari Belanda dengan kode HS yang sama, dikirim ke Israel pada Agustus 2022; sebaliknya, ekspor militer Belanda ke Israel selama seluruh perang bernilai 105.000 shekel (USD29.000).

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Belanda mengatakan kepada Al Jazeera bahwa “ekspor barang militer ke Israel hanya disetujui untuk tujuan pertahanan semata”.

Namun analisis Al Jazeera menunjukkan bahwa beberapa negara lain secara substansial meningkatkan skala impor barang-barang terkait militer mereka ke Israel selama perang dibandingkan dengan 21 bulan sebelumnya, periode paling awal yang tersedia karena data ITA hanya dimulai sejak tahun 2022.

Itu termasuk lima pemasok utama pengiriman terkait militer: AS, India, Rumania, Taiwan, dan Republik Ceko.

GAZA - Militer Israel pada hari Sabtu mengatakan membunuh kepala sayap militer Hamas dalam serangan udara di Gaza sehari sebelumnya, pejabat Hamas paling senior yang tewas oleh Israel sejak perjanjian gencatan senjata yang didukung AS pada bulan Oktober yang dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran.

Seorang pejabat senior Hamas, yang berbicara dengan syarat anonim, mengkonfirmasi bahwa Izz al-Din al-Haddad, yang lahir pada tahun 1970, tewas dalam serangan tersebut. Juru bicara Hamas Gaza, Hazem Qassem, kemudian mengatakan dalam pernyataan video yang dipublikasikan di Facebook bahwa Haddad telah meninggal, tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Di Masjid Martir Al Aqsa di Gaza tengah, pemakaman bersama diadakan pada hari Sabtu untuk Haddad, istrinya, dan putri mereka yang berusia 19 tahun. Belum jelas bagaimana mereka meninggal.

Israel melakukan setidaknya dua serangan di Gaza pada hari Jumat, menewaskan tujuh warga Palestina, termasuk tiga wanita dan satu anak, menurut petugas medis setempat. Sebuah sumber Palestina mengatakan Haddad tewas dalam serangan Israel di sebuah gedung apartemen.

Militer Israel mengatakan bahwa Haddad tewas dalam apa yang mereka sebut sebagai serangan tepat sasaran di Kota Gaza. Israel telah berulang kali melakukan serangan di Gaza sejak gencatan senjata dimulai.

Siapa Izz al-Din al-Haddad? Arsitek Perang Hamas yang Tewas Dibom Israel

1. Pernah Disebut sebagai Kandidat Pemimpin Hamas

Izz al-Din al-Haddad berpotensi memimpin Hamas setelah serangan udara Israel baru-baru ini melenyapkan komandan-komandan kunci, termasuk Muhammad Sinwar. Al-Haddad, anggota lama Dewan Militer Hamas, kini tampaknya menjadi komandan paling senior yang tersisa dari kepemimpinan Gaza pra-perang kelompok tersebut.

Izz al-Din al-Haddad muncul sebagai tokoh kunci yang diperkirakan akan memimpin Hamas setelah serangkaian serangan udara Israel yang mematikan melenyapkan hampir semua komandan senior kelompok tersebut, lapor Jerusalem Post.

Di antara mereka yang tewas adalah Muhammad Sinwar, kepala sayap militer Hamas, yang telah mengambil alih setelah kematian para pemimpin puncak Yahya Sinwar dan Muhammad Deif pada tahun 2024.

Al-Haddad adalah anggota lama Dewan Militer Hamas, dan sekarang tampaknya menjadi komandan paling senior yang tersisa dari kepemimpinan Gaza pra-perang kelompok tersebut.

2. Memimpin Brigade Izz al-Din al-Qassam

Menurut Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, al-Haddad telah lama menjadi anggota Dewan Militer Hamas. Dia telah memimpin Brigade Izz al-Din al-Qassam di Kota Gaza sejak 2021 dan, pada November 2023, juga memimpin brigade Gaza utara Hamas.

Al-Haddad kini diyakini sebagai anggota terakhir yang masih hidup dari lima komandan brigade asli di Gaza, seperti yang dilaporkan The Jerusalem Post, menjadikannya tokoh paling senior yang tersisa untuk mengawasi operasi militer Hamas.

3. Arsitek Serangan 7 Oktober ke Israel

The Times melaporkan bahwa al-Haddad terlibat dalam perencanaan serangan 7 Oktober terhadap Israel, mendistribusikan instruksi tertulis kepada para komandan pada malam sebelum operasi. Ia juga memainkan peran kunci dalam menangani sandera dan infrastruktur selama gencatan senjata, dilaporkan mengawasi upaya pembangunan kembali sipil dan militer di Gaza.

Al-Haddad dikatakan telah selamat dari enam upaya pembunuhan Israel dan dikenal sebagai sosok yang tidak mencolok. Hadiah sebesar USD750.000 sebelumnya telah ditawarkan untuk penangkapannya, dan ia dilaporkan membatasi komunikasinya untuk menghindari pelacakan.

The Times mengatakan ia memiliki hak veto atas proposal pembebasan sandera, termasuk yang saat ini sedang dibahas, dan mengendalikan kelompok yang bertanggung jawab atas penahanan sandera Israel.

Setelah pembunuhan Yahya Sinwar, Muhammad Deif, dan sekarang Muhammad Sinwar, Hamas mendapati dirinya hanya memiliki sedikit tokoh senior yang tersisa. Yahya Sinwar, dalang serangan 7 Oktober, tewas dalam pertempuran pada akhir tahun 2024. Adik laki-lakinya, Muhammad Sinwar, menjadi pemimpin de facto hingga kematiannya pada bulan Mei.

GAZA - Dunia hanya bisa diam saja ketika Israel telah memperluas pendudukannya menjadi 59 persen wilayah Gaza dan sedang mempersiapkan kemungkinan dimulainya kembali genosida di wilayah Palestina tersebut.

Radio Militer Israel melaporkan, sebelum gencatan senjata Oktober 2025, Israel menduduki 53% wilayah Jalur Gaza.

Sementara itu, kelompok Palestina Hamas mengatakan tentara Israel menduduki lebih dari 60% wilayah pesisir tersebut.

Para pejabat militer senior Israel "mendesak dimulainya kembali pertempuran di Gaza dan percaya bahwa waktu terbaik untuk mengalahkan Hamas adalah sekarang," kata radio tersebut.

Radio tersebut juga melaporkan persiapan militer untuk kemungkinan dimulainya kembali pertempuran, mencatat bahwa tentara telah mengurangi pasukan di Lebanon selatan dan mengerahkan kembali brigade reguler ke Gaza dan Tepi Barat.

Disebutkan bahwa komando selatan telah menyelesaikan rencana operasional dan siap untuk melanjutkan pertempuran jika diperintahkan oleh kepemimpinan politik.

Laporan ini muncul di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut oleh Israel di Jalur Gaza serta serangan di Tepi Barat.

Gencatan senjata tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri serangan Israel selama dua tahun di Gaza, yang menyebabkan lebih dari 72.000 orang tewas dan 172.000 orang terluka, serta menghancurkan 90% infrastruktur sipil.

Sementara itu, Serikat Jurnalis Palestina mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah mencatat sekitar 300 pelanggaran dan serangan terhadap jurnalis Palestina sejak awal tahun 2026, di tengah meningkatnya penargetan terhadap pekerja media.

Pengumuman itu disampaikan selama unjuk rasa yang diselenggarakan oleh serikat di luar markas besarnya di kota al-Bireh di Tepi Barat yang diduduki, untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia dan memprotes serangan berkelanjutan terhadap jurnalis.

Para peserta mengangkat spanduk yang menuntut diakhirinya pembunuhan pekerja media dan akuntabilitas bagi Israel.

“Kegiatan yang diselenggarakan pada Hari Kebebasan Pers Sedunia bertujuan untuk menyoroti kondisi luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dihadapi oleh jurnalis Palestina,” kata Omar Nazzal, wakil kepala serikat jurnalis, kepada hadirin.

Para jurnalis menghadapi “mesin perang Israel yang paling ganas,” tambahnya, seraya mencatat bahwa lebih dari 4.000 pelanggaran telah tercatat terhadap mereka sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

“Jumlah jurnalis yang tewas telah mencapai 262 jurnalis pria dan wanita sejak tanggal tersebut, termasuk 261 di Jalur Gaza, ditambah enam jurnalis yang tewas sejak awal tahun 2026,” kata Mohammad al-Lahham, kepala komite kebebasan serikat jurnalis.

Ia menambahkan bahwa tahun ini juga telah terjadi 10 cedera langsung, 22 penangkapan, 120 kasus penahanan atau pencegahan peliputan, dan 12 serangan yang dilakukan oleh penjajah Israel.

Lahham mengatakan total pelanggaran sejak Oktober 2023 mencapai 3.983, termasuk 1.072 pada tahun 2023, 1.325 pada tahun 2024, 1.286 pada tahun 2025, dan 300 pada tahun 2026.

Pelanggaran ini termasuk 240 kasus penembakan langsung terhadap kru media dan 352 kasus yang melibatkan gas air mata dan granat kejut, serta pemukulan, penyitaan peralatan, dan larangan bepergian, tambahnya.

Sindikat tersebut mengatakan dalam sebuah laporan yang dibacakan pada acara tersebut bahwa mereka telah mendokumentasikan 188 penangkapan sejak Oktober 2023, bersama dengan penghancuran 187 lembaga dan kantor media serta 140 rumah milik jurnalis.

Sindikat tersebut melaporkan pembunuhan 713 anggota keluarga jurnalis, menunjukkan bahwa penargetan meluas melampaui pekerja media hingga lingkungan sosial mereka.

Serikat jurnalis tersebut mengatakan bahwa penargetan terhadap jurnalis “bukanlah perilaku individu” tetapi bagian dari “kebijakan sistematis” yang bertujuan untuk membatasi jurnalisme dan membungkam narasi Palestina, khususnya di tengah liputan lapangan peristiwa.

Serikat tersebut menyerukan kepada PBB dan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan mendesak bagi jurnalis Palestina, membuka investigasi independen atas pelanggaran, dan memastikan akuntabilitas.

Perang genosida Israel di Gaza dimulai pada 8 Oktober 2023, dan telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 172.000, menurut data Palestina.

Meskipun gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, Israel terus melakukan serangan harian dan blokade yang telah menewaskan ratusan orang lagi dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut, yang merupakan rumah bagi sekitar 2,4 juta warga Palestina, termasuk 1,5 juta pengungsi.

JAKARTA - Lima relawan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) resmi berangkat menuju Turki untuk bergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2026. Kelima relawan tersebut yakni, Andi Angga Prasadewa, Ronggo Wirasanu, Herman Budianto Sudarsono, Hendro Prasetyo, dan Asad Aras Muhammad.

Global Sumud Flotilla 2026sebuah konvoi laut sipil dari berbagai negara yang berupaya menembus blokade Gaza. Lebih dari 80 kapal akan terlibat dalam misi ini.

Aksi kemanusiaan ini bukan sekadar perjalanan laut, tetapi simbol perlawanan sipil global terhadap krisis kemanusiaan yang tak kunjung usai di Gaza—sebuah seruan moral yang menggema melintasi batas negara.

Dewan Pengarah GPCI Irvan Nugraha menegaskan partisipasi Indonesia bukan yang pertama. Sebelumnya, dua relawan juga sudah bergabung dalam misi kemanusiaan ini.

“Sebelumnya Bu Maimon sebagai Steering Committe di GSF yang sudah berangkat terlebih dahulu bersama Chiki Fawzi, berarti sudah hampir 2 pekan bertugas di dalam Global Sumut Flotila II mulai dari Barcelona terus juga ke Italia. Sekarang kita memberangkatkan kembali perwakilan masyarakat Indonesia jalur Laut, jadi nanti akan bergabung dengan Bu Maimon dan Chiki yang sudah berlayar sebelumnya,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Dari Barcelona, perjalanan ini memang telah dimulai sejak 12 April. Armada kemudian bertemu kapal-kapal lain di Italia pada 26 April, sebelum bergerak menuju Yunani dan Turki yang merupakan titik konsolidasi akhir sebelum mendekati perairan Gaza.

Lihat video: 3 WNI ke Gaza Ikut Global Sumud Flotilla, Kedubes Tunisia Beri Pengawasan



Irvan menekankan, misi ini bukan tanpa risiko. Namun tujuan yang diusung jauh lebih besar yakni membuka koridor kemanusiaan. “Tujuan utama pelayaran ke zona merah ini adalah membuka koridor kemanusiaan agar bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza agar semakin terbuka,” ucapnya.

Irvan juga menjelaskan dukungan masyarakat Indonesia turut menggerakkan misi ini. Irvan menyebut ada tiga kapal yang membawa kontingen Indonesia ini yaitu hasil patungan dari masyarakat Indonesia yang dititipkan melalui lembaga-lembaga yang tergabung dalam GPCI. “Selanjutnya, 5 Mei kita akan berangkatkan juga tim melalui jalur darat, rencana dimulai dari Libya ya,” tuturnya.

Salah seorang relawan, Andi Angga Prasadewa menyebut keberangkatannya sebagai dorongan yang tak bisa ditolak. “Dirinya merasa ketepanggolan kemanusiaan, bagian kita mendukung kebebasan palestina,” tuturnya

Namun Andi mengaku jujur tentang ketidakpastian yang menanti. “Persiapannya, mental, kita tidak tahu situasi yang akan terjadi, persiapan fisik, jalur laut jarang menggunakan kapal laut ”

Meski demikian, proses panjang telah mereka lalui. Pelatihan demi pelatihan dijalani, bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual.

“Bismillah, inisya ALlah kami bersama tim yang ini sudah mempersiapkan cukup lama, karena proses yang kita siapkan sudah beberapa bulan yang sebelumnya, karena kita ada training-training dari puhak panitia, bagaimana menghadapi kondisi-kondisi ketika ada di laut maupun kondisi di redzone tadi. Jadi sudah ada pembekalan, spiritual dan jasmani sudah kita siapkan. Kita juga mohon doa dari keluarga dari masyarakat indonesia agar proses proses kami dimudahkan. karena tidak ada kekuatan dari doa-doa tadi,” katanya.

Sedangkan, Herman Budianto Sudarsono menyebut perjalanan ini jauh melampaui sekadar aksi solidaritas. Keberangkatan ini merupakan panggilan kemanusiaan, bagaimana melihat Gaza yang sampai sekarang masih mengalami genosida.

”Kita sebagai manusia memiliki jiwa dan pikiran tidak akan pernah rela, tidak akan pernah hidup kita merasa tenang melihat saudara-saudara kita seperti itu, apalagi dengan bantuan yang cukup sulit masuk melalui jalur darat maka harus dicari alternatif lainnya salah satunya lewat jalur laut. Mudah-mudahan lewat jalur laut ini walaupun risikonya besar mudah-mudahan bisa masuk bawa bantuan tersebut,” ucapnya.

Selain itu juga menguatkan isu bahwa dunia semakin tahu bahwa banyak yang mencintai Palestina dan multi ras dan multi agama. bahkan rombongan dari Eropa ini banyak dari non muslim jadi bagaimana bersama-sama dengan mereka tidak melihat dari sisi agama. tapi melihat dari sisi kemanusiaannya.

Asad Aras Muhammad yang kembali bergabung setelah pengalaman sebelumnya. “Kita berangkat kembali tahun ini sebagaimana tahun lalu di Tunisia. Semoga tahun ini kita berhasil menembus blokade gaza,” katanya.

JAKARTA - Semangat solidaritas kemanusiaan masyarakat Indonesia kembali menjangkau Palestina pada Ramadan 1447 Hijriah. Melalui NU Care-LAZISNU, berbagai bantuan disalurkan kepada korban konflik di sejumlah wilayah, mulai dari Gaza, Deir Balah, Tepi Barat (West Bank), hingga Yerusalem.

Bekerja sama dengan Gazze Destek Dernegi (GDD), NU Care-LAZISNU menyalurkan sebanyak 1.626 paket buka bersama (iftar jama’i) serta 2.877 paket iftar mandiri bagi para pengungsi di kamp-kamp pengungsian di Gaza dan Deir Balah. Selain itu, bantuan air bersih sebanyak 152 ribu liter juga didistribusikan untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air akibat rusaknya infrastruktur selama konflik.

Di wilayah lain, melalui Mitra Global NU Care di Yerusalem, bantuan berupa paket bahan makanan disalurkan kepada 1.400 penerima manfaat di Tepi Barat. Tak hanya itu, sebanyak 350 paket baju Lebaran keluarga serta 1.400 paket Idulfitri turut didistribusikan bagi masyarakat di Yerusalem.

"Ini memang sudah menjadi tradisi NU Care-LAZISNU sejak lama. Sebagai lembaga filantropi Islam di bawah Nahdlatul Ulama, NU Care-LAZISNU memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap nasib warga Palestina yang mengalami penjajahan sejak lama," Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU PBNU, Riri Khariroh, Minggu (22/3/2026).

Menurut Riri, kondisi di wilayah-wilayah terdampak konflik sangat memprihatinkan. Karena itu, NU berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan kemanusiaan secara berkelanjutan.

"Di bulan Ramadan ini warga Palestina sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat dunia. Rumah-rumah hancur, tidak ada penghidupan yang layak, sehingga mereka menjadi bagian dari mustahik yang perlu mendapatkan bantuan," jelasnya.

Ia juga menerangkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan kerja sama internasional yang telah lama dibangun, sehingga distribusi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

"Jaringan Mitra Global NU Care di Yerusalem dan GDD memungkinkan bantuan menjangkau masyarakat yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan, termasuk mereka yang tinggal di tenda-tenda pengungsian," katanya.

Riri turut menyampaikan apresiasi kepada para donatur yang telah mempercayakan bantuan melalui LAZISNU. "Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur. Insyaallah amanah ini akan kami jaga dan salurkan sebaik-baiknya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," katanya.

Sementara itu, koresponden kemanusiaan GDD, Hadil Al Muz’anin, menjelaskan bahwa distribusi bantuan diprioritaskan bagi kelompok paling rentan, seperti keluarga pengungsi dengan anak-anak, lansia, perempuan sebagai kepala keluarga, serta mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Krisis air bersih yang melanda sebagian besar wilayah Gaza akibat kerusakan infrastruktur selama konflik membuat masyarakat sangat bergantung pada bantuan air dari tangki distribusi.

"Tim lapangan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari situasi keamanan yang tidak stabil, kepadatan kamp pengungsian, hingga meningkatnya jumlah keluarga yang membutuhkan dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Mitra Global NU Care di Yerusalem, Abeer Zayyad, turut menyampaikan apresiasi atas bantuan dari masyarakat Indonesia.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bantuan ini menghadirkan kebahagiaan bagi keluarga-keluarga yang tengah menghadapi situasi sulit akibat perang yang masih berlangsung di Palestina. Semoga Allah membalas kebaikan para donatur," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen untuk menyumbang sebesar USD1 miliar kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar Dolar,” ujar Prabowo dalam wawancaranya, dikutip Minggu (22/3/2026).

Prabowo juga menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Hal ini, terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya.

“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo.

Presiden menyampaikan Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana. “Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.

Lihat video: Prabowo Bergabung di Board of Peace Gaza, Komitmen Dana Tiap Negara Rp17 T



Meski demikian, Prabowo menambahkan pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.

“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” jelasnya.

Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa tidak ada komitmen untuk membayar iuran sebagai anggota BoP. “Tidak ada komitmen sama sekali,” ucapnya.

JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merupakan upaya strategis untuk membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ).

Cak Imin menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum diplomasi internasional termasuk BoP bertujuan memperluas jalur distribusi bantuan bagi masyarakat Gaza yang saat ini masih menghadapi berbagai hambatan. Menurutnya, bantuan kemanusiaan yang dikirim ke Gaza sering kali tidak sepenuhnya sampai.

"Jadi begini, BoP ataupun langkah-langkah diplomasi global yang dilakukan Presiden adalah langkah-langkah untuk memaksimalkan peran kita. Peran kita itu apa? Ya kalau bantuan kepada Gaza itu banyak terpotong atau terhambat, harus dicari pintu-pintu untuk mendorong bantuan-bantuan itu bisa tepat sasaran dan bisa masuk," ujar Cak Imin kepada awak media di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Cak Imin menjelaskan, selama ini pengiriman bantuan sering kali hanya mengandalkan metode penyaluran melalui udara. Cara tersebut dinilai belum cukup efektif karena keterbatasan akses dan distribusi di lapangan. "Tidak hanya mengandalkan bantuan yang diterjunkan dari pesawat, tapi bisa lebih leluasa untuk masuk ke Gaza," katanya.

Karena itu, kata Cak Imin, berbagai langkah diplomasi ditempuh pemerintah, baik melalui kerja sama bilateral, multilateral, maupun keterlibatan dalam forum internasional seperti BoP. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke berbagai negara juga disebut sebagai bagian dari upaya membuka jalur bantuan yang lebih luas.

Cak Imin juga mengungkapkan adanya indikasi bahwa bantuan yang dikirim ke Gaza tidak semuanya sampai kepada penerima. "Karena, ada indikasi bantuan yang masuk yang kita bawa itu tidak sampai 30%, tidak sampai 30% yang sampai, yang lain terhambat. Intinya tujuannya itu."

Selain misi kemanusiaan, Cak Imin menegaskan bahwa seluruh langkah diplomasi Presiden Prabowo juga mempertimbangkan kepentingan nasional, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. "Jadi kepentingan nasional nomor satu. Nomor satu adalah kepentingan nasional, sehingga industri kita tetap jalan, ekspor kita ke Amerika tetap surplus, itu yang paling pokok," kata Cak Imin.

Cawapres 2024 itu meminta publik tidak memperdebatkan langkah-langkah strategis diplomasi pemerintah secara berlebihan, karena tidak semua detail kebijakan dapat disampaikan secara terbuka. "Sehingga jangan meributkan hal-hal yang strategis, karena itu ada tujuan yang di dalam tujuan pelaksanaan diplomasi itu, karena tidak semua bisa disampaikan oleh Presiden."

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang terdampak konflik. Pendistribusian 2.400 paket pakaian baru tersebut difokuskan bagi para pengungsi di dua titik krusial, yakni Al Zahraa Camp dan Palestine Camp di pusat Kota Gaza.

Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan menjelaskan ribuan pakaian ini merupakan akumulasi bantuan dari berbagai elemen masyarakat Indonesia, termasuk kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), MIRA, LAZ Muhajir, serta jajaran mitra strategis Baznas lainnya.

"Kami terus berupaya memastikan bantuan dari para muzaki sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan. Distribusi pakaian di Al Zahraa dan Palestine Camp ini adalah langkah konkret untuk memberikan kenyamanan dan menjaga martabat saudara-saudara kita di Gaza yang telah kehilangan harta bendanya," jelas, Selasa (3/3/2026).

Aksi distribusi ini menyasar para penerima manfaat di kamp pengungsian Gaza, dengan prioritas kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Dengan menggandeng mitra lokal, Baznas memastikan proses distribusi di tengah situasi sulit tetap berjalan kondusif dan tepat sasaran.

Saidah menegaskan, komitmen Baznas untuk Palestina tidak akan berhenti pada bantuan sandang saja. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus konsisten memberikan dukungan doa dan donasi terbaik demi memulihkan kondisi kemanusiaan di tanah para nabi tersebut.

Lihat video: Selama Palestina Belum Merdeka, Konflik Timur Tengah Tak Akan Selesai?



"Bantuan ini bukan sekadar angka 2.400 paket pakaian, melainkan pesan solidaritas bahwa Palestina tidak sendirian. Baznas akan terus mengawal amanah rakyat Indonesia dalam program kemanusiaan berkelanjutan, baik dalam bentuk pangan, sandang, maupun pelayanan kesehatan di masa mendatang," katanya.

Mari lanjutkan aksi nyata ini, basuh luka Palestina dengan meringankan beban mereka melalui sedekah terbaik Anda melalui Dompet Solidaritas Palestina Baznas.

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia H.E. Abdalfatah A.K. Alsattari membahas peta jalan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan yang diselenggarakan di Gedung Baznas RI, Jakarta.

Ketua Baznas RI Noor Achmad mengatakan, kolaborasi strategis ini dilakukan untuk memastikan bantuan bagi rakyat Palestina tersalurkan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan menjangkau sektor-sektor krusial.

Audiensi tersebut menyoroti krisis kemanusiaan yang melanda Gaza sekaligus merumuskan langkah konkret kerja sama antara Baznas dan Kedutaan Besar Palestina. Kolaborasi ini dirancang untuk menyasar kebutuhan mendesak, mulai dari pemenuhan logistik pangan hingga penyediaan beasiswa pendidikan bagi pelajar Palestina.

Kiai Noor menegaskan, dukungan bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina merupakan amanah kemanusiaan yang bersifat permanen dan berkelanjutan. Ia menyatakan, Baznas berkomitmen menjaga nyala harapan di Gaza melalui penyaluran bantuan yang tidak terputus.

“Komitmen kami untuk membantu Palestina tidak akan pernah surut dan terus kami upayakan berlangsung hingga saat ini tanpa henti. Setiap paket bantuan yang sampai ke tangan mereka kami distribusikan dengan penuh ketulusan,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Kiai Noor memaparkan berbagai tantangan logistik dan blokade yang kerap menghambat laju bantuan, khususnya di wilayah Gaza. Melalui koordinasi erat dengan Kedutaan Besar Palestina, diharapkan lahir mekanisme penyaluran yang lebih lancar, termasuk penguatan akses beasiswa bagi pelajar Palestina yang selama ini menghadapi kendala birokrasi.

Lihat video: RI Jadi Wakil Komandan Pasukan Perdamaian, Presiden Bahas Misi Gaza



“Kami akan terus mendistribusikan bantuan yang sering kali dilakukan dengan air mata yang menetes melihat penderitaan saudara-saudara kita di sana,” tambahnya.

Sementara itu, Duta Besar Palestina H.E. Abdalfatah A.K. Alsattari mengungkapkan kondisi krisis di Gaza yang ia sebut lebih buruk dari dampak bom nuklir di Jepang. Dari korban yang selamat, sekitar 40% di antaranya kehilangan anggota tubuh, di mana mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

“Orang-orang di Gaza kini tidak lagi memiliki rumah, tidak ada kamar tidur, dapur, ruang tamu, bahkan kamar mandi. Mereka telah menghancurkan 85% rumah penduduk," katanya.

Abdalfatah juga menyampaikan salam dari Presiden dan rakyat Palestina kepada masyarakat Indonesia serta mengapresiasi keberpihakan Indonesia terhadap Palestina selama ini.

“Indonesia berdiri di sisi kami dengan sangat kuat. Sejujurnya saya terkejut ketika tiba di sini; dua hari setelah kedatangan, saya bertemu dengan beberapa wanita di hotel. Ketika mereka tahu saya dari Gaza, mereka mulai menangis. Mereka bahkan belum tahu bahwa saya adalah Duta Besar, mereka hanya tahu saya dari Gaza,” kenangnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum; Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, Pimpinan Bidang SDM, Keuangan, dan Umum Kol. Caj. (Purn) Nur Chamdani; Pimpinan Bidang Koordinasi Nasional Achmad Sudrajat.

Selain itu Pimpinan Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan H. Zainulbahar Noor; Sekretaris Utama Subhan Cholid,; Deputi I Bidang Pengumpulan Arifin Purwakananta, serta Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan M. Imdadun Rahmat.

GAZA - Saat senja menyelimuti Gaza pada hari Selasa, barisan jamaah berdiri untuk salat bukan di dalam masjid, tetapi di atas reruntuhannya.

Untuk pertama kalinya sejak perang Israel selama dua tahun di wilayah tersebut berakhir, warga Palestina menandai awal bulan suci Ramadhan di bawah gencatan senjata yang rapuh, melaksanakan salat Tarawih di halaman-halaman yang dipenuhi puing-puing dan di tempat-tempat salat darurat yang terbuat dari lembaran nilon dan papan kayu.

5 Fakta Salat Tarawih di Gaza, dari Masjid yang Hancur hingga hingga Drone Israel yang Terus Beterbangan

1. Ribuan Masjid Hancur

Banyak masjid di seluruh wilayah tersebut sudah tidak ada lagi.

Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, lebih dari 1.015 masjid hancur atau rusak selama perang. Setidaknya 835 masjid rata dengan tanah, sementara puluhan lainnya masih berdiri sebagian sebagai reruntuhan dari apa yang dulunya merupakan pusat berkumpul bagi lingkungan mereka.

Sebagai pengganti kubah dan menara, kini tergantung terpal plastik. Sebagai pengganti lantai marmer, para jamaah berlutut di atas beton dan pasir yang tidak rata.

2. Drone Berputar-putar saat Jemaah Sedang Salat

Drone pengintai Israel terus berputar-putar di atas beberapa bagian wilayah tersebut saat salat dimulai, lapor seorang koresponden Anadolu, yang menggarisbawahi ketenangan rapuh yang terjadi setelah berbulan-bulan pemboman.

Kembali ke Masjid Al-Omari yang Bersejarah di Gaza

Di Kota Tua Gaza, warga kembali ke Masjid Al-Omari yang bersejarah, salah satu masjid terbesar dan tertua di Palestina. Pertama kali didirikan lebih dari 14 abad yang lalu, masjid tersebut mengalami kehancuran hampir total dalam pemboman yang didokumentasikan pada Desember 2023.

Sebagian struktur sejak itu ditutupi dengan material sementara untuk memungkinkan akses terbatas bagi para jamaah.

Meskipun kerusakannya luas, ratusan orang berkumpul di sana untuk salat Maghrib.

“Bahkan setelah semua yang terjadi, orang-orang lebih memilih untuk salat di sini,” kata Muawiya Kashko, seorang jamaah dari lingkungan Zeitoun. “Selama perang, kami mati setiap hari. Tapi ini tetap masjid kami.”

Jamaah lain, Abu Abdullah Khalaf, mengatakan kembali ke tempat itu memiliki makna simbolis yang mendalam. “Kami berdiri di sini meskipun ada kehancuran,” katanya. “Kami menginginkan bantuan. Kami menginginkan stabilitas.”

3. Salat di Bawah Tenda

Di seluruh Gaza, pemandangan serupa terjadi. Tenda-tenda doa yang didirikan di atas reruntuhan dengan cepat terisi. Beberapa diterangi sebentar oleh generator kecil yang beroperasi selama beberapa jam terbatas. Yang lain mengandalkan cahaya redup yang menembus kain yang robek.

Sheikh Rami Al-Jarousha, imam Masjid Al-Amin Mohammed yang rusak parah di Gaza barat, mengatakan Ramadan terasa sangat berbeda tahun ini.

“Ramadan ini membawa nuansa yang berbeda,” katanya. “Orang-orang lelah, karena perang, karena kehilangan, karena pengungsian.”

4. Berdoa di Mana Saja

Namun tekad untuk tetap berdoa tetap teguh.

“Kami akan berdoa di mana saja,” tambahnya. “Bahkan jika itu di atas reruntuhan.”

Bagi Ramiz Al-Mashharawi yang berusia 65 tahun, bulan ini datang dengan rasa kehilangan yang mendalam. Ia kehilangan kedua putranya dan seorang cucu beberapa bulan yang lalu, sahabat-sahabat yang dulu berdiri di sampingnya dalam doa di malam-malam Ramadan.

“Tahun ini, saya merasa sendirian,” katanya pelan. Namun, ia tetap menghadiri salat malam di lokasi sementara yang dibangun di atas reruntuhan Masjid Al-Kanz di distrik Rimal.

5. Tak Ada Kegembiraan

Ketika Mufti Agung Yerusalem mengumumkan bahwa hari Rabu akan menandai hari pertama Ramadan, banyak orang di Gaza menggambarkan momen itu sebagai momen yang kurang menggembirakan.

Dua Ramadan sebelumnya berlangsung di bawah bombardir dan kelaparan akut, dengan keluarga seringkali tidak mampu menyiapkan makanan dasar sekalipun untuk iftar – makanan berbuka puasa tradisional – atau sahur – makanan sebelum subuh sebelum puasa dimulai selama bulan suci.

Sekarang, meskipun pertempuran skala besar telah mereda, pengungsian tetap meluas dan rekonstruksi masih belum pasti. Listrik masih sebagian besar terputus, dan ribuan keluarga terus tinggal di tenda-tenda yang didirikan di tengah reruntuhan.

Namun, ketika para jamaah berbaris di antara dinding yang rusak dan terpal sementara, tindakan salat itu sendiri membawa perlawanan yang tenang.

Bagi banyak orang di Gaza, Ramadan kali ini bukanlah kembalinya keadaan normal. Meskipun pertempuran skala besar telah mereda, pengungsian, kehancuran, dan ketidakpastian tetap ada, membuat warga harus menjalani bulan suci Ramadan di tengah kehilangan yang mendalam dan harapan yang rapuh.

Perjanjian gencatan senjata yang didukung AS telah berlaku di Gaza sejak 10 Oktober 2025, menghentikan perang Israel selama dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 171.000 lainnya sejak Oktober 2023.

Sejak perjanjian tersebut berlaku pada 10 Oktober, pasukan Israel telah melakukan ratusan pelanggaran melalui penembakan dan tembakan, menewaskan 603 warga Palestina dan melukai 1.618 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap kemungkinan partisipasi dalam International Stabilization Force (ISF) berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia , serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, dan hukum internasional. Itu sebagai penegasan atas polemik pengiriman tentara Indonesia bergabung dengan ISF.

"Ruang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik, sesuai mandat dan national caveats tegas dan mengikat yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dan disepakati dengan ISF," demikian keterangan resmi Kemlu.

Kemudian, Kemlu menegaskan beberapa tugas pokok tentara Indonesia pada ISF.

Pertama, keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi. "Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina," demikian keterangan Kemlu.

Kedua, tidak dihadapkan pada pihak manapun. Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun.

Ketiga, penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan untuk self-defense dan mempertahankan mandat, dilakukan secara proporsional, bertahap, sebagai upaya terakhir, dan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional serta Rules of Engagement.

Terus di mana penugasan ISF?

"Area penugasan Indonesia dibatasi secara khusus hanya di Gaza, yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina," tutur Kemlu. Ditegaskan pula bahwa deployment hanya dapat dilakukan dengan consent dari otoritas Palestina, sebagai prasyarat mendasar.

Selanjutnya, Indonesia secara konsisten menolak segala upaya perubahan demografi maupun pemindahan atau relokasi paksa rakyat Palestina dalam bentuk apa pun.

Partisipasi Indonesia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina.

"Indonesia akan mengakhiri partisipasi apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia," demikian keterangan Kemlu.

Bahkan, Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati.

"Partisipasi dan kehadiran personel Indonesia dalam ISF tidak dimaknai sebagai pengakuan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun," demikian keterangan Kemlu.

GAZA - Empat puluh satu warga Palestina tiba di Gaza melalui penyeberangan Rafah, menjadi kelompok pengungsi ketujuh yang melakukan perjalanan sejak pembukaan kembali sebagian titik transit utama awal bulan ini, sebuah proses yang sangat lambat dan diwarnai oleh kendali militer Israel.

Kelompok pengungsi yang kembali tiba pada Selasa malam dengan bus Organisasi Kesehatan Dunia, dan dibawa ke Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, menurut laporan tim Al Jazeera di lapangan.

Seperti mereka yang sebelumnya telah melakukan perjalanan tersebut, para pengungsi yang kembali menggambarkan bahwa mereka mengalami penggeledahan dan interogasi yang memalukan oleh militer Israel, yang mengendalikan sisi Palestina dari titik penyeberangan utama tersebut.

Penyeberangan Rafah di perbatasan dengan Mesir – satu-satunya jalan masuk atau keluar dari wilayah tersebut bagi hampir seluruh penduduk Gaza yang berjumlah lebih dari dua juta jiwa – ditutup oleh otoritas Israel selama sebagian besar perang genosida dan baru dibuka kembali sebagian pada tanggal 2 Februari.

Dengan pembukaannya kembali, yang merupakan syarat utama dari kesepakatan "gencatan senjata" yang ditengahi Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengakhiri perang, Israel mengizinkan sejumlah kecil orang yang telah disetujui sebelumnya dan diperiksa secara ketat untuk melakukan perjalanan, memungkinkan warga Palestina yang telah pergi selama perang dan terdampar di luar untuk kembali, dan memungkinkan pemindahan pasien yang sangat membutuhkan perawatan medis di negara lain.

Dengan kedatangan terbaru, 172 warga Palestina telah kembali ke Jalur Gaza sejak penyeberangan dibuka kembali, sementara hanya 250 orang – pasien yang membutuhkan perawatan medis di luar negeri, dan pendamping mereka – yang telah pergi, menurut Kantor Media Pemerintah Gaza.

Laju evakuasi medis sejak pembukaan kembali sebagian perbatasan lebih lambat daripada jumlah yang dijanjikan – perjanjian “gencatan senjata” menyebutkan 50 pasien meninggalkan Jalur Gaza setiap hari, masing-masing didampingi oleh dua anggota keluarga – jauh dari yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 20.000 pasien yang membutuhkan perawatan medis di negara lain.

Sistem perawatan kesehatan Gaza telah hancur akibat perang genosida Israel di wilayah tersebut, dengan 22 rumah sakit tidak beroperasi dan 1.700 pekerja medis tewas, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Sementara itu, meskipun perjanjian “gencatan senjata” yang seharusnya diterapkan pada bulan Oktober, serangan Israel terus menargetkan Jalur Gaza hampir setiap hari.

Pada hari Rabu, serangan udara dan penembakan artileri Israel menargetkan daerah-daerah di bawah kendali militer Israel di sebelah timur Khan Younis di selatan Jalur Gaza, menurut laporan tim Al Jazeera di lapangan.

Pelanggaran terbaru terhadap "gencatan senjata" terjadi setelah setidaknya tujuh warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza pada hari Selasa.

Di antara para korban terdapat setidaknya tiga orang yang tewas akibat tembakan artileri dan senjata Israel di Gaza tengah, dan satu orang lagi tewas akibat tembakan tentara Israel di utara Khan Younis.

Serangan itu terjadi ketika Israel mengumumkannya telah menyetujui pengusiran paksa dua warga Palestina yang dihukum karena kejahatan di Israel ke Gaza, dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah dikecam oleh kelompok hak asasi manusia.

Langkah ini merupakan implementasi pertama dari undang-undang yang disahkan pada Februari 2023 yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan dan deportasi mereka yang dihukum karena "terorisme".

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada tanggal X bahwa ia telah menandatangani perintah pencabutan kewarganegaraan dan deportasi untuk dua warga Palestina Israel yang diduga melakukan serangan penusukan dan penembakan.

“Saya berterima kasih kepada pemimpin koalisi [Ofir Katz] karena telah memimpin undang-undang yang akan mengusir mereka dari Negara Israel, dan masih banyak lagi yang seperti mereka yang akan menyusul,” tulis Netanyahu.

Kedua pria yang akan dideportasi diidentifikasi dalam pernyataan dari Katz sebagai Mahmoud Ahmad, yang dijatuhi hukuman 23 tahun penjara karena menembak tentara dan warga sipil Israel, dan Mohammed Ahmad Hussein al-Halsi, yang dijatuhi hukuman 18 tahun pada tahun 2016 karena menusuk wanita lanjut usia di Armon HaNatziv.

Media Israel melaporkan bahwa keduanya akan dikirim ke Gaza setelah masa hukuman mereka selesai.

Adalah, sebuah pusat hukum untuk hak-hak Palestina di Israel, telah mengutuk langkah tersebut.

“Perintah deportasi ini memungkinkan warga Palestina Israel untuk diasingkan secara fisik dari tanah air mereka,” kata Adalah dalam sebuah pernyataan.

“Pemerintah telah mengubah hak asasi manusia yang paling mendasar menjadi izin bersyarat yang dapat dicabut sesuka hati,” kata kelompok tersebut.

Menggambarkan langkah tersebut sebagai “belum pernah terjadi sebelumnya”, Adalah mengatakan tindakan Israel “melanggar larangan internasional absolut terhadap tanpa kewarganegaraan dan menghancurkan perlindungan dasar kewarganegaraan yang paling mendasar”.