Selatpanjang, Riau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, menggelar Festival Sagu Nusantara 2025 di Sanggar Linau Kuning, Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur dalam upaya memperkuat komitmen menjadi sentra sagu nasional sekaligus menggerakkan ekonomi lokal berbasis kearifan pesisir gambut.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengatakan festival yang berlangsung selama dua hari, Minggu-Senin (14–15/12), menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali identitas Meranti sebagai daerah penghasil sagu terbesar di Indonesia.

Kegiatan tersebut diinisiasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Desa Sungai Tohor.

“Festival ini bukan yang pertama, namun memiliki makna khusus sebagai titik awal penguatan kembali event unggulan berbasis kearifan lokal yang sempat terhenti akibat pandemi,” kata Muzamil di Sungai Tohor, Senin.

Ia menjelaskan, Festival Sagu Nusantara 2025 tidak hanya menjadi ajang promosi pariwisata daerah, tetapi juga bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Meranti ke-17 Tahun 2025 serta penanda kebangkitan kembali agenda unggulan daerah pascapandemi COVID-19.

Menurut Muzamil, sagu ditampilkan tidak hanya sekadar sebagai komoditas pangan, melainkan sebagai representasi budaya, ekonomi, dan kearifan lokal masyarakat Kepulauan Meranti. Pohon sagu juga diketahui dapat membantu mencegah abrasi di lahan gambut.

Ke depan, festival ini diharapkan berkembang menjadi agenda pariwisata tahunan berskala nasional yang mampu menarik kunjungan wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia juga menilai sagu memiliki potensi strategis sebagai pangan alternatif yang sejalan dengan program ketahanan pangan nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah.

Berbagai produk turunan sagu seperti mi, biskuit, dan gula cair dinilai memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan.

“Melalui Festival Sagu Nusantara 2025, kami berharap inovasi produk berbasis sagu semakin berkembang dan memperkuat posisi Meranti sebagai sentra sagu Nusantara,” ujarnya.

Festival tersebut diramaikan tujuh stand bazar kuliner sagu yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat. Beragam olahan khas Meranti ditampilkan, mulai dari lempeng sagu, kerupuk sagu, kepurun, mi sagu, hingga produk pangan inovatif bernilai jual tinggi.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kepulauan Meranti Saiful Bahri mengatakan Festival Sagu Nusantara merupakan bagian dari agenda strategis dalam Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti dan ditargetkan berkembang menjadi ajang berskala nasional hingga internasional.

“Sesuai namanya, Festival Sagu Nusantara diharapkan menjadi sarana promosi sagu Meranti ke tingkat nasional dan internasional, karena sagu bukan hanya produk lokal, tetapi komoditas pangan strategis yang memiliki daya tarik pariwisata,” ucapnya.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah produsen sagu terbesar di Indonesia, dengan luas lahan mencapai 59 ribu hektar dan produksi tahunan mencapai ratusan ribu ton, bahkan berpotensi jutaan ton. Kabupaten ini memiliki varietas unggul sagu seperti Sagu Duri, dan mengembangkan produksi hilirisasi.

Produk hilirisasi tersebut menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal melalui sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan koperasi.

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Rahmat Santoso
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Langkah ini menjadikan proses keluar-masuk area pelabuhan menjadi lebih cepat, tertib dan terpantau oleh sistem

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memastikan 63 terminal penumpang siap menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"Peningkatan sejumlah fasilitas seperti ruang tunggu penumpang, area toilet, ruang laktasi, layanan kesehatan, musala, pusat informasi hingga counter check-in menjadi fokus utama perseroan demi kenyamanan dan keamanan penumpang," ujar Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Sodikin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Area dermaga juga siap, lanjutnya, untuk sandar kapal penumpang sesuai standar operasi yang telah ditingkatkan.

Memasuki musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pelindo pastikan kesiapan sarana dan prasarana terminal penumpang dan roro yang dikelola perseroan di seluruh Indonesia.

Total 63 terminal telah dipersiapkan untuk memberikan layanan optimal bagi masyarakat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sejalan dengan semangat “Libur Nataru, Hadirkan Kebaikan Kuatkan Harapan".

Disamping itu, Pelindo telah mengimplementasikan auto gate dilengkapi dengan CCTV di sebagian besar terminal penumpang, baik untuk penumpang maupun kendaraan.

Langkah ini menjadikan proses keluar-masuk area pelabuhan menjadi lebih cepat, tertib dan terpantau oleh sistem.

Pelindo juga secara intensif berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan pelabuhan melalui Posko Angkutan Natal-Tahun Baru terpadu untuk memantau dan mengatur arus penumpang, termasuk pemeriksaan persyaratan perjalanan dan penyediaan informasi bagi pengunjung pelabuhan.

Sebagai persiapan antisipasi lonjakan penumpang saat puncak Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pelindo menyiapkan fasilitas tambahan seperti tenda dan kursi ruang tunggu ekstra serta toilet portable, menambah counter check-in serta memperkuat pemeriksaan bagasi dan pengamanan oleh petugas.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kuasa Usaha Ad Interim Qatar untuk Indonesia Al-Reem Hassan Al-Ibrahim mengatakan, investasi ke Danantara sebesar 2 miliar dolar AS (sekitar Rp33,3 triliun) merupakan bentuk kepercayaan Doha terhadap masa depan perekonomian Indonesia.

“Langkah penting ini mencerminkan kepercayaan Qatar terhadap masa depan perekonomian Indonesia serta potensinya yang besar,” kata Al-Reem Hassan Al-Ibrahim saat menyampaikan kata sambutan pada acara Qatar National Day 2025 di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Hubungan Qatar-Indonesia, lanjutnya, terjalin atas dasar saling menghormati dan kemitraan yang tulus, serta dibangun di atas warisan kerja sama politik, ekonomi, dan budaya, yang tercermin dalam kesamaan pandangan serta berbagai perjanjian bilateral.

Dia juga menyoroti kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Doha pada 13 April yang disebutnya memberi dorongan signifikan bagi hubungan kedua negara.

“Dalam kunjungan tersebut, kedua pihak menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pembentukan Mekanisme Dialog Strategis Tahunan, yang menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperluas kerja sama di bidang politik, pertahanan, ekonomi, energi, ketahanan pangan, pariwisata, kesehatan, olahraga, dan berbagai bidang lainnya,”ujar dia.

Salah satu sumber anggaran berasal dari efisiensi belanja K/L tahun anggaran 2026 yang telah dievaluasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Sumatera.

Saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Purbaya memastikan anggaran pemulihan bencana yang diminta oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu sumber anggaran berasal dari efisiensi belanja K/L tahun anggaran 2026 yang telah dievaluasi.

“Waktu APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian/lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat nggak jelas. Sudah kami sisir. Sebelum bencana, kami sudah kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi, begitu dibutuhkan yang disebutkan oleh Pak Presiden, kami sudah siap,” jelas Purbaya.

Dana tahun anggaran 2026 itu akan digunakan untuk rehabilitasi wilayah terdampak bencana.

Untuk tahun ini, Purbaya menyebut BNPB telah mengajukan anggaran senilai Rp1,6 triliun. Bendahara negara juga masih menyediakan anggaran Rp1,3 triliun untuk yang bisa diminta BNPB pada tahun depan.

Secara paralel, Menkeu juga akan memberikan relaksasi anggaran bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana. Relaksasi itu akan diberikan pada tahun depan dengan tujuan agar pemda memiliki kemampuan untuk membangun kembali daerahnya.

“Jadi, nggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan perbaikan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat membutuhkan anggaran Rp51,82 triliun.

Anggaran tersebut, terdiri dari Rp2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun bila ditinjau per daerah, anggaran pemulihan untuk Aceh diperkirakan sebesar Rp25,41 triliun, Sumatera Utara Rp12,88 triliun dan Sumatera Barat Rp13,52 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas pekan ini terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Hal itu disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025). Dia menyampaikan pekan lalu pihaknya telah mengirim surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Yaqut

"Apakah dalam waktu dekat akan dipanggil mantan Menteri Agama? Ya, ditunggu saja. Saya, kami waktu itu, minggu lalu ya pengiriman suratnya. Kemungkinan di minggu ini," kata Asep.

Namun, Asep belum dapat mengumumkan kepastian hari dan waktu pemanggilan Yaqut.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikkan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.

KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia”) menginformasikan untuk segera melakukan pemesanan jika membutuhkan layanan Maybank Premier pada periode 22 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Pemesanan tersebut dapat dilakukan melalui Relationship Manager paling lambat hingga 17 Desember 2025.

Melansir dari laman resmi Maybank, layanan Maybank Premier tersebut meliputi:

1. Airport Pick Up

2. Airport Handling

3. Medical Check Up

Nasabah dapat menghubungi Relationship Manager (RM) untuk informasi lebih lanjut setelah mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Untuk informasi produk atau layanan 24 jam, dapat menghubungi Maybank Customer Care di nomor telepon 1500611 atau +622178869811 (dari luar negeri), atau melalui email ke [email protected] (Senin–Jumat pukul 08:00–20:00 WIB dan Sabtu–Minggu pukul 08:00–17:00 WIB).

Walaupun tidak termasuk dalam 10 besar survei, namun akan kami cermati wilayah-wilayah yang merayakan Natal seperti Maluku, Papua, dan Kalimantan Barat...

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memproyeksikan lonjakan mobilitas masyarakat pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang diperkirakan mencapai 119,5 juta orang dengan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran dan keselamatan perjalanan.

Hal tersebut dilaporkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pada Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan orang pada masa Nataru, Menhub menyampaikan bahwa potensi pergerakan masyarakat diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan mencakup hampir separuh penduduk Indonesia. Lonjakan tersebut menjadi dasar penguatan layanan transportasi nasional.

"Hasil survei menunjukkan bahwa 42,01 persen penduduk Indonesia, atau sebesar 119,5 juta orang berencana melakukan perjalanan pada akhir tahun, meningkat 2,71 persen dari tahun sebelumnya," ujar Menhub.

Dudy menyampaikan bahwa tujuan perjalanan didominasi oleh provinsi Jawa Tengah sebesar 20,23 juta orang, kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat.

"Walaupun tidak termasuk dalam 10 besar survei, namun akan kami cermati wilayah-wilayah yang merayakan Natal seperti Maluku, Papua, dan Kalimantan Barat," jelasnya.

Dari sisi moda transportasi, mobil pribadi masih mendominasi pilihan masyarakat untuk bepergian pada akhir tahun dan diikuti oleh moda transportasi lainnya. Pemerintah telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi pendukung, baik moda transportasi darat, laut, udara, kereta api, maupun penyeberangan.

Adapun jumlah transportasi yang disiapkan, antara lain 31.433 bus, 711 kapal, 2.670 kereta api, 368 pesawat, serta 253 kapal penyeberangan.

Dudy juga menyampaikan bahwa pemerintah memberikan stimulus sektor transportasi berupa diskon tarif dan tiket guna meringankan beban masyarakat selama periode libur Nataru. Kebijakan tersebut melibatkan koordinasi lintas kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Stimulus untuk diskon tarif tol sebesar 20 persen pada 26 ruas jalan tol, yaitu pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember. Sedangkan untuk tahun 2024 kemarin hanya diberikan sebesar 10 persen untuk 12 ruas jalan tol. Stimulus angkutan udara berupa diskon tiket sebesar 13 hingga 14 persen untuk periode perjalanan 22 Desember hingga 10 Januari 2026," kata Dudy.

Selanjutnya, ia menegaskan adanya dua isu strategis yang menjadi fokus pengelolaan angkutan Nataru 2025-2026, yakni potensi lonjakan penumpang dan risiko cuaca ekstrem.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Mereka harus melewati jalur berlumpur, membawa material secara manual, dan memastikan setiap pekerjaan aman

Makassar (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) kembali mengirimkan 21 personel dari tim khusus Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) guna mempercepat pemulihan pasokan listrik di Aceh.

Para personel PLN ini dikerahkan untuk kedua kalinya agar mempercepat pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan yang terdampak banjir di wilayah Aceh.

General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, mengemukakan tim khusus kloter satu yang diberangkatkan pada minggu (7/12) lalu, berhasil melakukan perbaikan jaringan dan pemancangan tiang di 93 titik pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.

“Tim PLN UID Sulselrabar bekerja tanpa henti, meskipun di tengah cuaca tidak bersahabat. Mereka harus melewati jalur berlumpur, membawa material secara manual, dan memastikan setiap pekerjaan aman," ujarnya.

Edyansyah menegaskan pihaknya akan terus berupaya mendukung pemulihan sistem kelistrikan di Aceh.

"Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat, yang memberikan dukungan penuh sehingga progres perbaikan bisa berjalan baik,” ucapnya.

Selain berfokus kepada pemulihan jaringan, pihaknya menyalurkan bantuan berupa uang tunai, bahan makanan pokok, lampu darurat, serta obat-obatan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah masa pemulihan.

Tim khusus PLN UID Sulselrabar, lanjutnya, menyalurkan langsung bantuan ke sejumlah desa terdampak di Kabupaten Aceh Utara, yakni Desa Matang Serdang di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Desa Rumoh Rauyek di Kecamatan Langkahan, serta Dusun Tanah Merah dan Dusun Bidari, Desa Leubok Pusaka, di Kecamatan Langkahan.

Ia mengatakan hal ini menjadi bukti di tengah bencana PLN hadir tidak hanya membawa terang listrik, tetapi juga harapan dan kepedulian bagi masyarakat.

“Di tengah kondisi yang penuh keterbatasan, rekan-rekan tetap berdiri di garis depan demi memastikan listrik kembali menyala untuk masyarakat. Kami percaya tim khusus PLN UID Sulselrabar akan terus membantu menuntaskan sistem Kelistrikan di Aceh," ucapnya.

Saat ditemui dalam pelepasan tim bantuan pemulihan kelistrikan di Kota Makassar, Rudiansa menjelaskan timnya sudah siap secara mental dan jasmani untuk bertugas.

"Berdasarkan informasi tim khusus kloter satu, tantangan cuaca, medan, dan akses adalah yang utama. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat kami untuk bertugas membantu memulihkan pasokan listrik di Aceh," kata Rudiansa.

Ia menegaskan tim akan terus berupaya maksimal untuk terus bekerja di lapangan dan memastikan pasokan listrik andal di Aceh.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Perintah Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan integritas memegang peran penting dalam pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, tanpa integritas dan kompetensi, pembangunan tidak akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan berpotensi menimbulkan penyimpangan. Dirinya menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi secara konsisten dan berkelanjutan, khususnya di lingkungan Generasi Muda (Genmud) PU.

“Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dalam membangun kesadaran antikorupsi melalui pendekatan yang relevan dengan anak muda,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin

Dia juga menegaskan komitmen Kementerian PU dalam upaya pencegahan korupsi yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Ini adalah bukti nyata bahwa Bapak Presiden Prabowo tidak mentolerir segala bentuk penyelewengan,” katanya.

Selama hampir delapan dekade, Kementerian PU telah membangun infrastruktur berkeadilan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Saat ini, Kementerian PU mengusung visi dan misi PU608 yang sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo, sebagai upaya mendorong pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta penguatan ideologi bangsa melalui pembangunan infrastruktur yang berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Dody secara khusus berpesan kepada Genmud PU agar menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam bekerja.

“Kementerian PU sudah menjalankan PU608. Saya berharap Genmud PU juga menjalankannya dengan integritas, baik di setiap meja pengadaan, dalam keputusan kecil sehari-hari, maupun di pekerjaan lapangan meskipun berada di bawah tekanan,” katanya.

Dia menyampaikan harapan besar kepada Genmud PU sebagai motor perubahan budaya integritas di lingkungan kementerian.

“Saya berharap Genmud PU dapat menjadi agen perubahan agar integritas terus tumbuh dan kepercayaan publik semakin meningkat. Saya optimis Genmud PU adalah generasi yang bersih, tegas, berani, dan selalu menempatkan Tuhan di hati masing-masing,” ujar Dody.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menilai Provinsi Papua memiliki peluang besar untuk mencapai swasembada beras apabila pengembangan sektor pertanian dilakukan secara terencana, merata, dan melibatkan masyarakat lokal.

“Seperti diketahui kondisi geografis Provinsi Papua hampir sebagian besar bisa ditanami padi sehingga sangat berpeluang Bumi Cenderawasih jadi swasembada beras,” kata Fakhiri di Jayapura, Senin (15/12).

Ia menjelaskan, secara nasional pemerintah menargetkan pengembangan lahan pertanian yang membutuhkan sekitar lima ribu hingga 20 ribu hektare lahan produksi.

Menurutnya, dengan luasan maksimal tersebut, Papua dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan beras secara mandiri.

“Sehingga dengan 20 ribu hektare saja, Papua sudah bisa swasembada beras. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah, khususnya para bupati dan wali kota,” ujarnya.

Fakhiri menegaskan, pengembangan sektor pertanian tidak boleh terpusat di satu wilayah saja, melainkan harus dilakukan secara merata hingga ke kampung-kampung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pada Sabtu (13/12) kami bersama Pemkab Sarmi melakukan melakukan penanaman perdana padi di Kampung Tetom Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi luas lahan mencapai 640 hektare,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada beras di Tanah Papua.

“Selain itu saya sangat mendorong diversifikasi komoditas pertanian dan perikanan, seperti kopi, kelapa, udang, ikan, serta komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi lainnya guna memperkuat perekonomian lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fakhiri menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian melalui pembangunan pabrik penggilingan padi serta industri pengolahan hasil pertanian di daerah penghasil komoditas pertanian.

Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan nilai tambah bagi produk lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pabrik-pabrik harus dibangun di kabupaten penghasil sehingga memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Jika masyarakat sejahtera, kabupaten dan kota tumbuh, maka provinsi juga akan menjadi kuat,” katanya.

Produksi beras lokal Provinsi Papua saat ini baru mampu menutupi sekitar 63 persen dari total kebutuhan beras di provinsi tersebut. Sisanya yang 37 persen masih harus didatangkan dari luar Provinsi Papua.

Tantangan utama yang perlu diantisipasi pemerintahan setempat antara lain infrastruktur irigasi yang masih perlu perbaikan, alih fungsi lahan, kurangnya regenerasi petani, perubahan iklim, dan memastikan program pengembangan pertanian melibatkan masyarakat lokal secara merata hingga ke kampung-kampung.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian PU bergerak cepat untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat terdampak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyalurkan bantuan sarana pendukung penyediaan air bersih dan sanitasi untuk daerah terdampak bencana di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin pelayanan infrastruktur dasar pada masa tanggap darurat bencana.

“Kementerian PU bergerak cepat untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat terdampak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang menjadi prioritas utama pada situasi darurat,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kementerian PU terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan penanganan darurat bencana di wilayah Sumatera.

Bantuan logistik tersebut akan diberangkatkan menggunakan Kapal KMP Jatra I dari Pelabuhan Tanjung Priok. Adapun bantuan yang dikirimkan yakni 8 unit Mobil Tangki Air (MTA) berkapasitas 4.000 liter dan 3 unit MTA berkapasitas 5.000 liter.

Untuk mendukung aspek sanitasi lingkungan, Kementerian PU juga mengirimkan 2 unit mobil tinja dengan kapasitas 4.000 liter.

Selain itu dikirimkan juga 11 unit Instalasi Pengelolaan Air (IPA) mobile untuk layanan air bersih.

Kemudian 4 Unit IPA Mobile dan 4 unit IPA reverse osmosis (RO) dikirim dari IKN dengan menggunakan Kapal Belik Mas dari Pelabuhan KKT Kariangau Balikpapan.

Sebanyak 3 IPA akan dikirimkan menyusul dari Jakarta, meliputi 2 unit dengan kapasitas 2,5 liter/detik dan 1 unit dengan kapasitas 0,5 liter/detik.

Pengiriman ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PU untuk memastikan ketersediaan layanan dasar, khususnya air bersih dan sanitasi, bagi masyarakat terdampak bencana.

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta tim di lapangan guna memastikan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kondisi masyarakat serta mendukung penanganan bencana secara terpadu dan berkelanjutan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas anggota TNI-Polri yang terlibat atau melindungi kegiatan penyelundupan ilegal serta pelanggaran hukum lainnya. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo mengungkapkan telah menerima laporan adanya keterlibatan oknum aparat dari berbagai instansi dalam praktik ilegal tersebut. "Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa aparat yang melindungi penyelundupan maupun aktivitas ilegal lainnya harus ditindak tanpa pandang bulu. Ia meminta pimpinan TNI dan Polri bertindak serius dalam membersihkan institusinya masing-masing.

"Ini benar-benar saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. dan juga kegiatan-kegiataan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius," katanya.

Prabowo memastikan telah mengerahkan TNI dan Polri untuk memberantas berbagai praktik ilegal, mulai dari pemalakan liar, pembalakan hutan ilegal (illegal logging), tambang ilegal, hingga penyelundupan. Namun, menurutnya, masih ada oknum yang tidak menghormati hukum.

"Terlalu banyak kegiatan pembalakkan hutan liar illegal logging, juga illegal minning tambang ilegal terlalu banyak, terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI/Polri, kerahkan kekuatan masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia," tuturnya.

Dia menekankan bahwa bahwa penyelundupan ilegal berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Ia mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka Belitung yang disebut telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

"Penyelundupan ini menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama," ujar Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan agar tidak ada korporasi yang kekuatannya melebihi negara. Meski mengakui peran penting dunia usaha swasta, ia menegaskan bahwa korporasi tidak boleh mengatur atau mengalahkan negara.

"Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara," pungkasnya.