Capital Outflow Naik, Ekonom Minta Pemerintah Fokus Jaga Fondasi Ekonomi
Rupiah tertekan dan modal asing keluar. Ekonom minta pemerintah fokus jaga stabilitas, tunda proyek, dan perkuat bantalan sosial.
(Kompas.com) 27/04/26 09:07 203524
JAKARTA, KOMPAS.com - Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan arus modal keluar dinilai mendorong pemerintah masuk ke mode bertahan.
Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai, fokus kebijakan perlu bergeser. Prioritas tidak lagi mengejar ekspansi ekonomi.
“Ini bukan lagi soal mengejar ekspansi, tetapi penyelamatan. Fokusnya bagaimana indikator dasar ekonomi tidak jebol akibat guncangan global,” ujar Rahma kepada Kompas.com, Senin (27/4/2026).
Kondisi normal mendorong pemerintah mengejar pertumbuhan produk domestik bruto. Situasi saat ini berbeda.
Rahma menilai prioritas harus bergeser ke stabilitas fiskal. Pasokan pangan dan energi perlu dijaga. Pengendalian harga juga menjadi fokus.
Tekanan rupiah menjadi indikator utama. Nilai tukar disebut menembus Rp 17.300 per dollar AS pada 23 April 2026.
Arus modal keluar memperkuat tekanan tersebut. Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperketat disiplin fiskal.
Intervensi pasar oleh Bank Indonesia dinilai mendesak. Likuiditas valas untuk dunia usaha perlu dijaga agar impor bahan baku tidak terganggu.
Rahma menilai langkah moneter tidak cukup. Arah belanja negara perlu disesuaikan.
Proyek infrastruktur non-strategis dinilai perlu ditunda. Evaluasi program populis juga diperlukan agar belanja lebih efektif.
“Pos-pos anggaran seharusnya juga berlaku pada program-program populis Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) supaya efektif survival mode yang dilakukan ini,” lanjutnya.
Pengetatan anggaran dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh. Langkah ini termasuk pengeluaran di level atas pemerintahan.
Di sisi lain, Rahma menilai subsidi dan bantuan sosial perlu diperkuat. Langkah ini menjaga daya beli masyarakat.
Tekanan inflasi menjadi pertimbangan. Kenaikan harga energi berisiko menekan konsumsi rumah tangga.
Harga bahan bakar nonsubsidi disebut naik tajam. Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat bantalan sosial.
Konsekuensi kebijakan ini terlihat pada ruang fiskal. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpotensi mendekati 3 persen dari produk domestik bruto.
Rahma menilai pelebaran defisit masih dapat diterima. Arah kebijakan harus menjaga fondasi ekonomi.
Ia menilai survival mode sebagai strategi menghadapi skenario terburuk. Tekanan geopolitik dan arus modal keluar menjadi risiko utama.
“Intinya pemerintah sekarang harus bersiap menghadapi skenario terburuk agar fondasi ekonomi nasional tidak jebol,” ujarnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang